PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI · PADA WACANA UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TAHUN 2013...
Transcript of PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI · PADA WACANA UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TAHUN 2013...
ANALISIS STRUKTUR KALIMAT DAN
STRUKTUR PARAGRAF SERTA POLA PENGEMBANGANNYA
PADA WACANA UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
TAHUN 2013
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
Disusun Oleh:
Galih Puji Haryanto
081224018
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
ANALISIS STRUKTUR KALIMAT DAN
STRUKTUR PARAGRAF SERTA POLA PENGEMBANGANNYA
PADA WACANA UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
TAHUN 2013
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
HALAMAN J
Disusun Oleh:
Galih Puji Haryanto
081224018
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
HALAMAN MOTTO
“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukan dunia”
(Nidji, OST Laskar Pelangi)
“Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar
nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang.”
(Mat 12: 20)
“Engkau seperti engkau sekarang karena keinginanmu. Jika engkau ingin benar-
benar berbeda, engkau harus berada dalam proses untuk mengubahnya, sekarang.”
(Fred Smith)
“Belajarlah, tapi selalu belajar dengan didampingi orang lain. Jangan sendirian
dalam pencarianmu karna jika kau mengambil langkah yang salah, kau tak akan
punya siapa pun untuk membantumu menjadi benar kembali.”
(Paulo Coelho)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Tuhan Yesus Kristus sang Emmanuel
Simbah Kakung dan Simbah Putri di surga
Bapak dan Ibu yang sudah mencurahkan kasih dan cinta tanpa syarat
Maria Oktaviarini atas kepercayaan, dukungan dan cinta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
ABSTRAK
Haryanto, Galih Puji. Analisis Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf serta
Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang tentang
Pendidikan Tahun 2013: Yogyakarta: Pendidikan Bahasa Sastra
Indonesia, Universitas Sanata Dharma, 2015.
Ada dua tujuan dalam kajian ini. Pertama, mendeskripsikan struktur
kalimat yang digunakan dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan.
Kedua, mendeskripsikan struktur dan pola pengembangan paragraf yang
digunakan dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan melalui tiga tahap, yaitu membaca, mencatat, dan mengelompokkan
data sesuai dengan rumusan masalah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap,
tahap pertama, membuat tabel sesuai dengan rumusan masalah kemudian mencari
struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya berdasarkan
teori. Tahap kedua triangulasi, data yang sudah terkumpul dan dianalisis
dikonsultasikan kepada ahli. Tahap yang ketiga adalah penyajian data, dilakukan
dengan mendeskripsikan hasil penelitian.
Analisis dalam penelitian ini menemukan kalimat berstruktur S-P-K, P-K-
Pelengkap, K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O., K, (S)-P-O-Ket dan K, S-P-Konj.-
P-K. Struktur paragrafnya terdiri dari kalimat topik dan kalimat pengembang. Pola
pengembangan paragrafnya meliputi pola pengembangan dengan definisi dan
pemerincian.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
perancang perundang-undangan dalam merumuskan peraturan perundang-
undangan nantinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah
khazanah bahasa hukum.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
ABSTRACT
Haryanto, Galih Puji. Sentences and Paragraphs Structure Analysis, and Its
Development in Act Passage about Education in 2013. Yogyakarta:
Indonesia Language Education and Indonesia Language Literature,
Sanata Dharma University, 2015.
There are two purposes in this study. The first purpose is to describe the
sentences structure in act passage about education. The second purpose is to
describe the structure and the development pattern of the paragraphs which
written in the act passage about education.
This study is a qualitative descriptive study. The data collection was done
through three steps, such as reading, taking notes and grouping the data based on
the problem limitation. The data analysis was done by three phases. The first
phase is making the table based on the problem limitation then looking for the
sentences and paragraphs structure and also its development pattern based on the
theory. The second phase is data triangulation. In this phase, all data that have
been gathered and analyzed were consulted to experts. The last phase is data
serving. It was done by describing the study result.
From the data analysis, the writer found some sentences with various
structures such as S-V- Adv.; V-Adv.-C; Adv.-S-V-O; V-O1-O2-O3-O4; V; V-O;
Adv.-S-V-O-Adv., and Adv.-S-V-Conj.-V-Adv. The writer also found that the
paragraphs structure consists of main sentences and supporting sentences. The
pattern of paragraphs development includes the definition and the explanation.
The writer hopes that the result of this study may give some suggestions to
the acts creator in formulating the acts later on. Not only that, the writer hopes that
this study may give more knowledge in acts text.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
sehingga dengan berkat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul: Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf serta Pola
Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tentang Pendidikan Tahun
2013 ini dengan baik.
Sebagaimana disyaratkan dalam Kurikulum Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP), Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, penyelesaian skripsi ini
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Kelancaran dan keberhasilan proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi
ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai
puhak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak berikut ini:
1. Rohandi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pneidikan,
Universitas Sanata Dharma.
2. Dr. Yuliana Setyaningsih, M.Pd., selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma.
3. Dr. B. Widharyanto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan
kesabaran dan ketelitian telah mendampingi, memotivasi, dan
memberikan berbagai masukan dan kritikan yang sangat berharga bagi
penulis dari proses awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
4. Dr. Y. Karmin, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan
sabar telah mendampingi, memotivasi, serta mengarahkan dan
memberikan koreksi yang berharga pada penulis.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
5. Segenap dosen Program Studi PBSI yang dengan penuh dedikasi
mendidik, membimbing, memberikan dukungan dan bantuan selama
proses perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. R. Marsidiq, selaku karyawan di sekretariat Prodi PBSI, yang dengan
dedikasi tinggi dan kesabaran membimbing, memberikan dukungan
bantuan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk penulis.
7. Simbah Kakung dan Simbah Putri tercinta yang telah menjadi sumber
semangat saya selama proses studi dan pengerjaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu, yang telah mendukung saya, baik secara moral
maupun spiritual dalam setiap proses belajar dan kehidupan saya.
9. Romo F. X. Endra Wijayanta yang telah memberikan semangat dan
motivasi dengan cara beliau yang unik.
10. Maria Oktaviarini, S.Pd yang sudah dengan sabar dan penuh kasih
memberikan semangat pada penulis
11. Sisilia Triana Dewi, S.S. Fidelis Permanasari, S.Pd, Saverin Punkas,
S.S Judith Ester Yanti S.Pd, Margareta Yessie K, S.E., Matius Rohadi,
S.Pd., Benedictus Heru S. S.Pd, Nikolaus Yudhi K. S.T, dan
Theodorus Jerry M, S.S. untuk setiap dukungan, cinta, dan juga
semangat yang selalu menjadi semangat penulis.
12. Teman-teman di YSC Salam, Elisabeth Prita R. S.Pd. Akt., Ari K., Y.
Vindy Asmoro, Aloysia Nindya P., Ditia Indrawan, Angelina
Christofania Elizabeth, Maria Yuanita, S.Pd Florentius Kristian A.,
Vinsensia Enggar, Chatarina Windar, S.Pd., R.B. Sulistiyono, Paulus
Heri S. S.Pd, Anastasia Jesika P.L. dan Karisma Eka Jaya, S.S yang
berproses bersama sebagai keluarga, komunitas, dan juga sahabat.
13. Teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah angkatan
2008 yang telah berproses bersama selama ± 5 tahun.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih
atas bimbingan, dukungan, dan bantuannya.
15. Universitas Sanata Dharma yang memberikanku tempat, ruang dan
kesempatan untuk belajar.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................................... iii
HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................................... v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .......................................................................... vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....... vii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ...................................................................... vii
ABSTRAK ......................................................................................................................viii
ABSTRACT...................................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR....................................................................................................... x
DAFTAR ISI...................................................................................................................xiii
DAFTAR BAGAN .......................................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xvi
BAB I.................................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………...……1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………………....3
C. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 3
D. Manfaat Penelitian .................................................................................................. 3
E. Batasan Istilah......................................................................................................... 4
F. Sistematika Penyajian ............................................................................................. 5
BAB II ................................................................................................................................ 7
A. Penelitian yang Relevan.......................................................................................... 7
B. Kalimat.................................................................................................................... 7
1. Bagian-Bagian Kalimat....................................................................................... 8
2. Fungsi Sintaksis Unsur-Unsur Kalimat............................................................. 10
3. Struktur Kalimat Dasar ..................................................................................... 11
C. Paragraf ................................................................................................................. 15
1. Komponen Paragraf .......................................................................................... 17
2. Struktur Paragraf ............................................................................................... 21
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
3. Pola Pengembangan Paragraf............................................................................ 24
D. Variasi Bahasa ...................................................................................................... 26
1. Variasi Bahasa Berdasarkan Pemakaian ........................................................... 27
2. Variasi Bahasa Berdasarkan Keformalan ......................................................... 28
E. Bahasa Hukum Indonesia...................................................................................... 29
1. Kalimat dalam Bahasa Hukum Indonesia ......................................................... 30
2. Paragraf dalam Bahasa Hukum........................................................................ 31
F. Kerangka Berpikir................................................................................................. 33
BAB III............................................................................................................................. 36
A. Jenis Penelitian...................................................................................................... 36
B. Sumber Data.......................................................................................................... 37
C. Teknik Pengumpulan Data.................................................................................... 37
D. Instumen Penelitian............................................................................................... 37
E. Teknik Analisis Data............................................................................................. 39
BAB IV ............................................................................................................................. 40
A. Deskripsi Data....................................................................................................... 40
B. Analisis Data ......................................................................................................... 41
C. Pembahasan........................................................................................................... 48
BAB V .............................................................................................................................. 62
A. Kesimpulan ........................................................................................................... 62
B. Saran ..................................................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................... 64
LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TAHUN 2013 TENTANGKURIKULUM 2013........................................................................................................ 66
LAMPIRAN HASIL ANALISIS STRUKTUR KALIMAT........................................ 81
LAMPIRAN HASIL ANALISIS PARAGRAF SERTA POLAPENGEMBANGANNYA ............................................................................................. 104
BIOGRAFI PENULIS .................................................................................................. 118
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
DAFTAR BAGAN
BAGAN 2.1 KERANGKA BERPIKIR ....................................................... . 35
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN TENTANG KURIKULUM 2013 ………………………... 66
LAMPIRAN 2 DATA ANALISIS KALIMAT ........................................... ..81
LAMPIRAN 3 DATA ANALISIS PARAGRAF.......................................... .104
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
adalah bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari
bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tetap tunduk pada kaidah-kaidah
penulisan yang berlaku dalam bahasa Indonesia.
Pada penulisannya, bahasa hukum dan perundang-undangan masih
ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kaidah penulisan dalam bahasa
Indonesia. Sasangka (2014) dan Lumintaintang (2011) menemukan ayat yang
kalimatnya tidak memiliki subjek, sedangkan menurut TBBBI (2010: 321),
kalimat minimal terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. Kedua unsur kalimat
tersebut merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Berikut dipaparkan
contoh kesalahannya.
“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembar Negara Republik Indonesia (kalimat penutup pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
KebudayaanNomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah).”
Struktur kalimat di atas belum memenuhi kaidah bahasa perundang-
undangan yang mengacu kaidah bahasa tulis baku. Dilihat dari jumlah klausanya,
kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan urutan, klausa
bawahan diikuti klausa utama. Struktur tersebut tidak gramatikal karena tidak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
hadirnya unsur subjek pada klausa utama dan klausa bawahannya mengandung
subjek, yaitu setiap orang.
Menurut Hilman (2010: 3), bahasa hukum adalah bahasa aturan dan
peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta
mempertahankan kepentinganumum dan kepentingan pribadi di dalam
masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat memahami dan mengerti
aturan perundang-undangan.
Masalah yang terjadi pada masyarakat adalah apa yang disampaikan dalam
tulisan tidak selalu diterima sama atau dengan baik oleh setiap orang. Ada yang
menangkap hanya sedikit dari apa yang disampaikan, ada yang sama sekali tidak
mampu menerima, serta ada pula yang menangkap tulisan itu dengan mudah
untuk dapat dimengerti (Modul LAN, 2010:4).
Menurut Widiarto (2009), kesulitan masyarakat untuk memahami
peraturan perundang-undangan disebabkan oleh kurang memadainya kapasitas
dari perancang perundang-undangan. Di samping itu, kesulitan memahami
perundang-undangan disebabkan karena struktur kalimat dalam peraturan
perundang-undangan belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang berlaku dalam
bahasa Indonesia seperti yang sudah ditemukan melalui contoh di atas.
Setelah memaparkan permasalahan di atas, penelitian ini akan meneliti
struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya pada peraturan
perundang-undangan. Penelitian ini secara khusus akan membahas lima Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kurikulum 2013.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
B. Rumusan Masalah
Masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana struktur kalimat yang digunakan dalam peraturan
perundang-undangan tentang pendidikan?
2. Bagaimana struktur dan pola pengembangan paragraf yang digunakan
dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:
1. Memaparkan struktur kalimat yang digunakan dalam wacana
perundang-undangan tentang pendidikan.
2. Mendeskripsikan struktur dan pola pengembangan paragraf yang
digunakan wacana perundang-undangan tentang pendidikan.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
perancang perundang-undangan dalam merumuskan wacana perundang-
undangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah bahasa
hukum.
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
mahasiswa Sanata Dharma khususnya Program Studi Bahasa dan Sastra
Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
E. Batasan Istilah
Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang pengertiannya perlu
dibatasi. Pembatasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalajan
pengertian atau kesalahan penafsiran. Istilah-istilah yang dibatasi pengertiannya
adalah sebagai berikut.
1. Kalimat
Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan,
yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai
dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), atau tanda
seru (!) (Alwi, dkk., 2003:311). Pada penelitian ini ayat termasuk dalam kalimat
karena ayat memenuhi syarat dari terbentuknya kalimat yang meliputi, pada
tulisan berhuruf latin diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik (.),
merupakan satu gagasan yang utuh, dan pada bahasa lisan diucapkan dengan suara
naik turun dan keras lembut , disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang
diikuti oleh kesenyapan.
2. Paragraf
Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-sistematis yang
merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran
pokok yang tersirat dalam keseluruhan paragraf (Tarigan, 1987: 11). Pasal pada
penelitian ini termasuk dalam paragraf, karena ayat memenuhi tiga syarat
terbentuknya sebuah paragraf. Syarat yang pertama adalah kesatuan. Pasal dalam
peraturan menteri tersebut memiliki gagasan utam yang dikembangkan lagi pada
kalimat pengembang sesudahnya. Syarat yang kedua adalah koherensi. Pasal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
dalam penelitian ini memiliki hubungan antar pasal yang ditandai dengan
beberapa kata penghubung seperti kata ini dan nya.
3. Variasi bahasa
Variasi bahasa adalah fenomena bahasa berkaitan dengan latar belakang
pembicaraan (situasi pembicara), pelaku bicara, dan topik pembicaraan (Fishman
ed, 1968).
4. Undang-undang
Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh
pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen
(Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh
kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang
mengikat (KBBI ed 4, 2010).
F. Sistematika Penyajian
Penelitian ini dituangkan dalam laporan penelitian dengan sistematika
yang terdiri dari lima bab. Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyajian.
Bab II berisi landasan teori yang memuat penelitian-penelitian lain sebelumnya
yang relevan dengan penelitian ini, yaitu landasan teori tentang kalimat, paragraf,
variasi bahasa, dan bahasa Indonesia bidang hukum dan perundang-undangan.
Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi cara dan
prosedur yang akan ditempuh peneliti. Bagian ini meliputi jenis penelitian,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis
data.
Bab IV merupakan bab yang berisi pembahasan. Bab ini memuat
deskripsi data, hasil analisis, dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini.
Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari subbab kesimpulan terhadap
analisis data dan subbab saran bagi perancan perundang-undangan dan penelitian
selanjutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab II ini diuraikan dengan ringkas penelitian terdahulu yang relevan,
pembahasan tentang kalimat, paragraf, variasi bahasa dan bahasa perundang-
undangan di Indonesia.
A. Penelitian yang Relevan
Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan oleh Melody Violine pada
Desember 2008 dalam bentuk skripsi. Judul yang ia ambil adalah Bahasa Hukum
Indonesia dalam Berita Acara Pemeriksaan, Sebuah Tinjauan Keefektifan
Kalimat. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Melody Violine (2008)
adalah ketidakefektifan bahasa hukum. Hasil temuannya antara lain, ditemukan
banyak kalimat yang tidak efektif secara gramatikal, dari segi kepaduan posisi
kata tidak sesuai sehingga kesulitan untuk memahami, hampir semua paragraf
dalam BAP terdiri dari satu kalimat saja. Relevansi penelitian yang dilakukan
adalah objek yang dibahas dalam penelitian Melody Violine (2008) adalah bahasa
hukum yang tertuang lewat BAP.
B. Kalimat
Menurut Alwi dkk. (TBBI Edisi ke-3 2010:317), kalimat adalah:
“Satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan
yang mengungkapkan pikiran yang utuh.
Menurut Rahardi (2010: 4), sekurang-kurangnya kalimat dalam bahasa Indonesia
terdiri atas dua buah unsur pokok, yakni subjek dan predikat. Dalam konstruksi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
yang lengkap, kedua unsur pokok itu dapat dilengkapi lagi dengan objek,
komplemen atau pelengkap, dan keterangan.
Menurut Ramlan (2005: 21), kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi
oleh jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. Jadi, kalimat adalah
satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud
lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut disela jeda dan
diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah
terjadinya perpaduan maupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya.
Dalam wujud tulisan latin kalimat, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), atau tanda seru (!). Sementara itu,
di dalamnya disertakan pula tanda baca seperti koma (,), tanda pisah (-), dan tanda
titik (TBBBI, 2010: 317).
1. Bagian-Bagian Kalimat
Menurut Alwi, dkk (2010: 318), dilihat dari segi bentuknya kalimat dapat
dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kta atau
lebih. Sementara itu kedudukan antara kata dan kata, aatau kelompok kata dan
kelompok kata yang lain berbeda-beda pula. Ada kata atau kelompok kata yang
dapat dihilangkan dengan menghasilkan bentuk yang tetap berupa kalimat dan ada
pula yang tidak.
Antara kalimat dan kata terdapat dua satuan sintaksis, yaitu klausa dan
frasa. Menurut Alwi, dkk (2010: 318), klausa merupakan satuan sintaksis yang
terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung predikasi. Menurut Ramlan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
(2005: 23), klausa terdiri dari S P (O) (P) (PEL) (KET) tanda kurung
menandakan apa yang terletak dalam kurung itu bersifat manasuka. Sedangkan
frasa, menurut Alwi, dkk (2010:318), satuan sintaksis yang terdiri dua kata atau
lebih yang tidak mengandung predikasi.
Kalimat pada dasarnya terdiri dari unsur predikat dan unsur subjek. Kedua
unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat wajib. Di samping kedua unsur
tersebut, kadang-kadang, ada kata atau kelompok kata yang dapat dihilangkan
tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat, tetapi ada pula
yang tidak (TBBBI, 2010: 321). Misalnya “Barangkali mereka menghadiri
pertemuan itu kemarin sore.”
Pembedaan unsur kalimat atas yang wajib dan tak wajib tidak berkaitan
langsung dengan bentuk dan fungsi konstituen kalimat. Pada umumnya,
konstituen yang berfungsi sebagai keterangan, seperti barangkali dan kemarin
sore pada contoh diatas dapat dihilangkan. Namun pada kalimat tertentu
konstituen yang berfungsi sebagai keterangan wajib hadir (TBBBI, 2010:322).
Menurut Ramlan (2005: 23), berdasarkan unsurnya kalimat terdiri kalimat
berklausa dan kalimat tak berklausa. Dalam tulisan ini klausa dijelaskan sebagai
satuan gramatik yang terdiri dari subjek dan predikat disertai objek, pelengkap
dan keterangan. Dengan ringkas, klausa adalah S P (O) (PEL (KET). Tanda
kurung menandakan bahwa apa yang terletak dalam kurung bersifat manasuka.
Kalimat tak berklausa ialah kalimat yang di samping unsur intonasi tidak terdiri
dari klausa. Misalnya.
(1) Astaga!
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
(2) Selamat malam !
(3) Siapa?
Judul suatu karangan merupakan sebuah kalimat karena selalu diakhiri
dengan jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik.Jika terdiri dari S P
(O) (PEL) (KET) kalimat judul itu termasuk golongan kalimat berklausa.
Misalnya:
(4) Tiga Nama Disebut-Sebut Sebagai Calon Walikodya Yogya.
(5) Perjudian Dan HO Sudah Tidak Ada Lagi
(6) Seratus Orang Tokoh Islam Akan Menerima Penjelasan
Akan tetapi, jika tidak terdiri dari klausa, maka kalimat judul itu termasuk
golongan kalimat tak berklausa yang semuanya berujud satuan frase. Misalnya:
(7) Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
(8) Dua Bidang Terlemah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.
(9) Seorang Pendeta dari Gunung Wilis.
(10) Polandia dan Doktrin Brezhnev.
2. Fungsi Sintaksis Unsur-Unsur Kalimat
Menurut Abdul Chaer (2011: 327-328), kalimat yang lengkap berarti di
dalam kalimat itu terdapat unsur atau bagian yang menjadi topik pembicaraan,
yang lazim disebut dengan istilah subjek (S). Yang biasa mengganti subjek adalah
kata benda atau frase benda.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
Unsur atau bagian yang menjadi “komentar” tentang subjek yang lazim
disebut dengan istilah predikat (P). yang biasa menjadi predikat adalah kata kerja,
tetapi dapat juga frase kerja, kata sifat dan frase sifat
Unsur atau bagian yang merupakan pelengkap dari predikat, yang lazim
disebut dengan istilah objek (O). Yang biasa menjadi objek adalah kata benda,
tetapi dapat juga frase benda
Unsur atau bagian yang merupakan “penjelasan” lebih lanjut terhadap
predikat dan subjek disebut dengan istilah keterangan (K). misalnya, frase di
perpustakaan dalam kalimat “Adik membaca buku di perpustakaan”.
Unsur keterangan dapat memberi penjelasan tentang tempat seperti contoh
di atas, tetapi dapat juga memberi berbagai penjelasan lain seperti waktu, sebab
akibat, syarat, alat, dan sebagainya. Unsur subjek dan predikat merupakan unsur
yang harus selalu ada dalam setiap kalimat.Unsur objek dan keterangan tidak
harus selalu ada. Ada tidaknya objek dalam kalimat tergantung pada jenis kata
yang menjadi predikat, kalau predikatnya kata kerja transitif maka akan diikuti
oleh objek, akan tetapi kalau predikatnya bukan kata kerja transitif maka objek
tidak akan ada.
3. Struktur Kalimat Dasar
Menurut Alwi, dkk (2010: 326), kalimat dasar ialah kalimat yang terdiri
dari satu klausa, unsur-unsurnya lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan
paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
pemerian kalimat, perlu dibedakan kategori sintaksis, funsi sintaksis dan peran
semantis unsur-unsur kalimat.
Setiap bentuk kata, atau frasa, yang menjadi konstituen kalimat termasuk
dalam kategori kata atau frasa tertentu dan masing-masing memiliki peran
semantis tertentu pula. Hubungan antara bentuk, kategori, dan peran itu dapat
menjadi lebih jelas jika diperhatikan bagan berikut
Bentuk Ibu saya tidak membeli baju baru untuk kami minggu lalu
kat
ego
ri Kata N Pron Adv V N Adj Prep N N v
Frasa FN FV FN FPrep FN
Fungsi Subjek Predikat Objek Pelengkap Keterangan
Peran Pelaku Perbuatan Sasaran Peruntung Waktu
Bagan 2.1: hubungan bentuk, kategori, fungsi, dan peran unsure kalimat (TBBBI, 2010: 327)
Pada bagan 2.1 di atas tampak lima fungsi sintaksis yang digunakan untuk
pemerian kalimat. Dalam suatu kalimat tidak selalu kelima fungsi sintaksis itu
terisi, tetapi paling tidak, ada konstituen pengisi subjek dan predikat. Kehadiran
konstituen lainnya banyak ditentukan oleh konstituen pengisi predikat (Alwi, dkk
2010: 328).
Contoh : (15) a. Dia (S) tidur (P) di kamar depan (KET) .
b. Mereka (S) sedang belajar (P) bahasa Inggris (Pel) sekarang
(Ket).
c. Mahasiswa (S) mengadakan (P) seminar (O) di kampus (Ket).
d. buku itu (S) terletak (P) di meja (Ket) kemarin (Ket).
e. Ayah (S) membeli (P) baju (O) untuk adik (Pel) tadi siang (Ket).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
f. Dia (S) meletakkan (P) uang (O) di atas meja itu (Ket) kemarin
(Ket).
Pada contoh di atas konstituen yang dicetak miring dapat dihilangkan
tanpa mengakibatkan kejanggalan kalimat, artinya bahwa makna kalimat tetap
dapat dipahami. Dari contoh itu hanya kalimat (f) yang memiliki konstituen
pengisi kelima fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan
keterangan. Pada umumnya banyak dari kalimat-kalimat yang urutan unsurnya
berbeda dengan urutan kelima fungsi sintaksis tersebut, terutama yang
menyangkut letak keterangan dan letak predikat terhadap subjek kalimat.
Keterangan memiliki banyak jenis dan letaknya dapat berpindah-pindah di dalam
kalimat, baik di awal, tengah, maupun akhir kalimat.
Contoh: (16) a. Dita kemarin membeli buku.
b. kemarin Dita membeli buku
c. Dita membeli buku kemarin.
Selain itu, ada banyak kalimat yang letak predikatnya mendahului subjek kalimat.
Kalimat-kalimat demikian pada umumnya dapat diubah susunannya sehingga
berpola S-P. Contoh : Tidak banyak (P) manusia yang mampu tinggal dalam
kesendirian (S) dapat diubah menjadi Manusia hidup dalam kesendirian (S) tidak
banyak (P). pola umum kalimat dasal dalam bahasa Indonesia adalah S + P + (O)
+ (PEL) + (KET). Tanda kurung menyatakan ketiga unsur tersebut tidak selalu
harus hadir dalam kalimat dan jumlah keterangan dapat lebih dari satu (Alwi, dkk,
2010: 329).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
Dari pola umum kalimat dasar tersebut dapat diturunkan pola dasar
kalimat. Menurut Alwi, dkk (2010: 329), ada enam pola dasar kalimat. Keenam
pola dasar kalimat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Pola dasar S – P (subjek – predikat)
b. Pola dasar S – P – O (subjek –predikat – objek)
c. Pola dasar S – P – Pel (subjek – predikat – pelengkap)
d. Pola dasar S –P – Ket (subjek – predikat – keterangan)
e. Pola dasar S – P – O – Ket (subjek – predikat – objek – keterangan)
f. Pola dasar S – P – O – Pel (subjek – predikat – objek - pelengkap)
Pola dasar kalimat dalam hal ini adalah model atau bentuk kalimat yang
mendasari terbentuknya kalimat yang lebih luas (Mustakim, 1994: 75). Perluasan
pola kalimat dimaksudkan agar informasi yang akan disampaikan dalam kalimat
menjadi lebih jelas dan memiliki struktur yang jelas. Contoh.
(17.a) Pada kesempatan itu bupati menyerahkan sejumlah penghargaan
kepada warga masyarakat yang telah berjasa kepada daerahnya.
(18.a) Menurut rencana, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan itu akan diperpanjang sampai minggu depan
Jika dilihat dari jumlah kosa kata, kalimat (17.a) dan (18.a) cukup panjang.
Walaupun demikian, pola dasar dari kalimat tersebut cukup singkat, yaitu
(17.b) Bupati / menyerahkan / penghargaan.
S P O
(18.b) Pertemuan itu/ akan diperpanjang.
S P
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
Pola dasar tersebut, yaitu S-P-O pada (17.b) dan S-P pada (18.b), oleh
pemakah bahasa kemudian diperpanjang atau diperluas dengan keterangan-
keterangan tertentu sehingga menjadi kalimat (17.a) dan (18.b). perluasan itu
timbul karena keperluan informasi yang disampaikan belum lengkap. Karna itu
ditambahkan unsur yang dapat memperjelas. Suatu kalimat yang cukup panjang
merupakan perluasan dari pola dasar kalimat akan tetap memiliki struktur dan
maknsa yang jelas jika didasarkan pada pola tertentu.
Contoh dari perluasan pola dasar tersebut merupakan sebagian dari
perluasan yang dapat dilakukan terhadap pola-pola dasar. Masih banyak cara-cara
lain untuk memperluas kalimat dari pola dasarnya. Dengan mengetahui pola
dasar, diharapkan pemakai bahasa mampu untuk memahami dan dapat
memperluas kalimat secara sistematis dan logis sehingga informasi yang akan
disampaikan akan jelas dan dapat dipahami. Begitu juga dengan teks tertulis,
dengan mengetahui pola-pola dasar kalimat, pembaca dapat memahami setiap
kalimat dan unsur-unsur yang ada di dalamnya.
C. Paragraf
Paragraf memiliki beberapa pengertian. Menurut Gorys Keraf (1980: 62),
paragraf/alinea adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari
kalimat. Menurut Abdul Chaer (2011: 27), paragraf adalah satuan bahasa yang
dibangun dua buah kalimat atau lebih yang secara semantik dan sintaksis
merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Asul Wiyanto (2004:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
15), paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-
sama menjelaskan satu buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih
besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Lebih jelas lagi
menurut Tarigan (1987: 11), paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-
sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan
mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan paragraf.
Tujuan sebuah alinea/paragraf menurut Gorys Keraf (1980: 63), adalah,
yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan
suatu tema dari tema yang lain. Oleh sebab itu, tiap paragraf hanya boleh
mengandung satu tema. Bila terdapat dua tema maka paragraf atau alinea tersebut
harus dipecah menjadi dua tema. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan
perhentian secara wajar dan formal, untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama
daripada perhentian pada akhir kalimat.
Menurut Hapsari (2011: 51), paragraf berguna untuk menandai pembukaan
topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lain, dan
memudahkan pembaca memahami tulisan secara utuh. Panjang paragraf tidak
pasti, bergantung pada cara pengembangannya dan ketuntasan uraian yang
berhubungan dengan gagasan pokok. Paragraf yang terlalu pendek (misalnya 3-4
kalimat) biasanya kurang dikembangkan, tetapi yang terlalu panjang menjemukan.
Walaupun pada prinsipnya sebuah paragraf/alinea harus terdiri dari
rangkaian kalimat, tetapi ada juga alinea yang hanya terdiri dari satu kalimat. Ada
beberapa alasan mengapa bisa terdapat paragraf semacam ini. Pertama karena
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
alinea itu kurang baik dikembangkan penulisnya; penulis kurang memahami
hakikat alinea. Kedua, memang sengaja dibuat oleh pengarang, karena ia sekadar
mengemukakan gagasan itu bukan untuk dikembangkan, atau pengembangannya
terdapat pada paragraf-paragraf berikutnya. Begitu pula sebuah paragraf yang
hanya terdiri dari sebuah kalimat dapat bertindak sebagai peralihan antara bagian-
bagian dalam sebuah karangan (Gorys Keraf, 1980: 63).
1. Komponen Paragraf
Paragraf adalah kesatuan kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis
yang dipergunakan pengarang sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan
jalan pikirannya pada pembaca. Supaya pikiran tersebut dapat diterima oleh
pembaca maka paragraf harus tersusun secara logis-sistematis.
Alat bantu untuk menciptakan susunan logis-sistematis itu ialah elemen-
elemen seperti (1) transisi, (2) kalimat topik, (3) kalimat pengembang, dan (4)
kalimat kalimat penegas (Tarigan, 1987: 13). Keempat komponen tersebut akan
menjalin satu paragraf yang utuh dan padu. Namun adakalanya sebuah unsur
paragraf mengandung empat unsur, tiga unsur, dua unsur saja. Bahkan adakalanya
hanya mengandung satu unsur saja (Asul, 2004: 20). Berikut akan dipaparkan
mengenai keempat komponen paragraf.
Menurut Tarigan (1987: 13-14), keempat unsur paragraf yakni transisi,
kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas kadang-kadang
bersama-sama kadang hanya tampil sebagian dalam paragraf.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
1) Paragraf memiliki empat unsur
Susunan unsur paragraf jenis ini terdiri atas (a) transisi (berupa kata
atau kalimat), (b) kalimat topik, (c) kalimat pengembang, (d) kalimat penegas
2) Paragraf memiliki tiga unsur
Paragraf jenis ini terdiri atas (a) transisi, (b) kalimat topik, (c) kalimat
pengembang.
3) Paragraf memiliki dua unsur
Paragraf jenis ini terdiri atas (a) kalimat topik, (b) kalimat pengembang.
a. Transisi
Menurut Tarigan (1987: 15-16), transisi ialah mata rantai penghubung
antarparagraf. Kata-kata transaksional merupakan petunjuk bagi pembaca apakah
suatu paragraf baru bergerak sesuai ide pokoknya. Karena itu sering dikatakan
orang bahwa transisi berfungsi sebagai penunjang koherensi dan kepaduan
antaranak bab, dan antarparagraf dalam suatu karangan.
Transisi tidak selalu harus ada dalam suatu paragraf. Kehadiran transisi
tergantung pada pertimbangan pengarang. Ada dua cara untuk mewujudkan
hubungan antardua paragraf. Pertama secara implisit, kedua secara eksplisit.
Hubungan implisit tidak dinyatakan oleh penanda transisi tertentu. Walaupun
demikian hubungan antarparagraf masih dapat dirasakan. Kedua hubungan
eksplisit, dinyatakan oleh alat penanda transisi tertentu seperti (Tarigan, 1987:
16):
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
1) Transisi berupa kata
Alat penanda transisi berupa kata dan kelompok kata sangat banyak dan
bejenis-jenis. Secara garis besar penanda transisi dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
a) Penanda hubungan kelanjutan, misalnya:
dan, lagi, serta, lagi pula, dan tambahan lagi
b) Penanda hubungan urutan waktu, misalnya:
dahulu, kini, sekarang, sebelum, sesudah, kemudian, sementara itu,
sehari kemudian, dan dan seterusnya
c) Penanda klimaks, misalnya:
paling…., se…nya, dan ter…
d) Penanda perbandingan, misalnya:
sama, seperti, ibarat, bak, dan bagaikan
e) Penanda kontras, misalnya:
tetapi, biarpun, walaupun, dan sebaliknya
f) Penanda urutan jarak, misalnya:
di sini, di situ, di sana, dekat, jauh, dan sebelah
g) Penanda ilustrasi, misalnya:
umpama, contoh, dan misalnya
h) Penanda sebab-akibat, misalnya:
karena, sebab, oleh karena, dan akibatnya
i) Penanda kondisi (pengandaian), misalnya:
jika, kalau, jikalau, andai kata, dan seandainya
j) Penanda kesimpulan, misalnya:
kesimpulan, ringkasnya, garis besarnya, dan rangkuman
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
2) Transisi berupa kalimat
Menurut Tarigan (1987: 18), transisi berupa kalimat lebih terkenal dengan
istilah kalimat penuntun. Fungsinya adalah sebagai transisi dan sebagai pengantar
topik utama yang akan diperbincangkan.
Kalimat penuntun tidak berfungsi sebagai pengganti kalimat topik.
Letaknya selalu mendahului kalimat topik. Bila dalam satu paragraf terdapat
kalimat penuntun sebagai transisi maka kalimat topik terdapat segera setelah
kalimat penuntun selesai.
b. Kalimat topik
Menurut Tarigan (1987: 18-19), kalimat topik adalah perwujudan
pernyataan ide pokok paragraf dalam bentuk umum atau abstrak. Ada tiga
kemungkinan letak kalimat topik dalam suatu paragraf, kemungkinan pertama,
pada bagian awal paragraf segera setelah transisi kalau ada transisi ada pada
paragraf tersebut. Kemungkinan kedua, terdapat pada bagian akhir paragraf,
kemungkinan ketiga, berada di tengah-tengah paragraf, tetapi hal ini jarang
ditemui.
c. Kalimat pengembang
Sebagian besar kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf
termasuk kalimat pengembang. Susunan kalimat pengembang tidak sembarangan.
Urutan kalimat pengembang sebagai perluasan pemaparan ide pokok yang bersifat
abstrak menuruti hakekat ide pokok (Tarigan, 1987: 19).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
d. Kalimat penegas
Kalimat penegas adalah elemen paragraf yang keempat dan terakhir.
Fungsi kalimat penegas ada dua. Pertama sebagai pengulang atau penegas kembali
kalimat topik. Kedua sebagai daya penarik bari para pembaca atau sebagai
selingan untuk menghilangkan kejemuan. Kalimat penegas kehadirannya tidak
mutlak dalam suatu paragraf (Tarigan, 1987: 20).
2. Struktur Paragraf
Berdasarkan berbagai kemungkinan kelengkapan unsur dan posisinya
dalam paragraf, maka dapat ditentukan beberapa struktur paragraf (Tarigan, 1987:
21-29).
a. Kemungkinan pertama
Unsur paragraf lengkap, dengan susunan: transisi (berupa kalimat –
kalimat topik – kalimat pengembang – kalimat penegas.
Diagram kerangka paragraf sebagai berikut:
TEKS UNSUR
____________________________
_______________________________ TRANSISI
________________________________ KALIMAT TOPIK
________________________________ KALIMAT PENGEMBANG
________________________________ KALIMAT PENEGAS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
b. Kemungkinan kedua
Sama dengan (a), tetapi transisi berupa kata.
Diagram kerangka paragraf sebagai berikut:
TEKS UNSUR
____________________________
_______________________________ TRANSISI (berupa kata) DAN
KALIMAT TOPIK
________________________________ KALIMAT PENGEMBANG
________________________________ KALIMAT PENEGAS
c. Kemungkinan ketiga
Paragraf memiliki tiga unsur dengan susunan: kalimat topik —kalimat
pengembang—kalimat penegas.
Diagram kerangka paragrafnya sebagai berikut:
TEKS UNSUR
____________________________
_______________________________ KALIMAT TOPIK
________________________________ KALIMAT PENGEMBANG
________________________________ KALIMAT PENEGAS
d. Kemungkinan keempat
Paragraf memiliki tiga unsur dengan susunan: transisi (berupa kata),
kalimat topik, dan kalimat pengembang,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
kerangka paragrafnya sebagai berikut:
TEKS UNSUR
____________________________
_______________________________ TRANSISI DAN KALIMAT TOPIK
________________________________ KALIMAT PENGEMBANG
e. Kemungkinan kelima
Sama dengan (d) dengan susunan transisi (berupa kalimat) – kalimat topik
– kalimat pengembang.
Kerangka paragrafnya sebagai berikut:
TEKS UNSUR
____________________________
_______________________________ TRANSISI
KALIMAT TOPIK
________________________________ KALIMAT PENGEMBANG
f. Kemungkinan keenam
Paragraf memiliki dua unsur dengan susunan: kalimat topik dan kalilmat
pengembang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
Diagram paragrafnya sebagai berikut:
TEKS UNSUR
____________________________
_______________________________ KALIMAT TOPIK
________________________________ KALIMAT PENGEMBANG
3. Pola Pengembangan Paragraf
Menurut Chaer (2011: 88), yang dimaksud pengembangan paragraf adalah
pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat
penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat dalam
kalimat pokok. Menurut Gorys Keraf (1980:84), pengembangan alinea mencakup
dua persoalan utama yaitu kemampuan memperinci gagasan utama paragraf ke
dalam gagasan-gagasan bawahan dan kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan
bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur.
Untuk menerangkan sebuah paragraf, baik untuk memperinci gagasan
utama, maupun mengurutkan rincina-rincian itu dengan teratur. Oleh karena itu
dikembangkanlah berbagai macam metode pengembangan paragraf. Berikut
beberapa metode pengembangan paragraf (Gorys keraf, 1980: 84-99).
a. Klimaks dan antiklimaks
Pengembangan paragraf klimaks dan antiklimaks adalah penulis mulai dari
gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian
perlahan-lahan menurun melalui gagasan yang lebih rendah hingga yang paling
rendah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
b. Sudut pandangan
Yang dimaksud sudut pandangan adalah tempat darimana seorang
pengarang melihat sesuatu.
c. Perbandingan dan pertentangan
Pola pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pertentangan
adalah pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, obyek
atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu .
d. Analogi
Bila perbandingan dan pertentangan memberi sejumlah ketidaksamaan dan
perbedaan maka analogi merupakan perbandingan yang sistematis dari dua hal
yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari
kedua hal tadi.
e. Contoh
Sebuah gagasan yang terlalu umum sifatnya atau generalisasi memerlukan
ilustrasi-ilustrasi yang konkret sehingga dapat dengan mudah dipahami pembaca.
f. Proses
Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan
untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan dari suatu kejadian
atau peristiwa.
g. Sebab-akibat
Perkembangan sebuah alinea dapat pula dinyatakan dengan
mempergunakan sebab-akibat sebagai dasar.Dalam hal ini sebab bisa bertindak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya.tetapi
dapat juga terbalik.
h. Umum-khusus, khusus-umum
Kedua cara ini merupakan cara yang paling umum dalam mengembangkan
paragraf. Dalam hal pertama gagasan ditempatkan pada awal paragraf, sedangkan
perinciannya terdapat pada kalimat selanjutnya.demikian pula sebaliknya.Variasi
dalam kedua jenis paragraf tersebut adalah penggabungan.Yaitu gagasan utama
terdapat pada awal paragraf dan diakhir diulang lagi.
i. Klasifikasi
Klasifikasi bekerja kedua arah yang berlawanan, yaitu pertama
mempersatukan satuan-satuan ke dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan
satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain.
j. Definisi luas
Definisi dalam pembentukan sebuah alinea adalah usaha pengarang untuk
memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal.
D. Variasi Bahasa
Masyarakat tutur tidak merupakan kumpulan yang homogen, maka wujud
bahasa yang mereka gunakan pun menjadi tidak seragam. Akibatnya bahasa
menjadi bervariasi. Terjadinya keragaman ini bukan hanya oleh penuturnya yang
tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan
sangat beragam. Semakin banyak penutur yang menggunakan bahasa dan semakin
luas wilayahnya maka keragaman bahasa ini akan semakin bertambah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
Pada penelitian ini pembedaan akan lebih dikhususkan pada variasi bahasa
berdasarkan penggunaannya. Hal itu berarti bahasa digunakan untuk hal tertentu,
dalam bidang tertentu, melalui jalur dan alat yang digunakan oleh bahasa itu serta
situasi keformalan dimana bahasa terjadi.
1. Variasi Bahasa Berdasarkan Pemakaian
Menurut Nababan (via Chaer, 2004: 68), variasi ini biasanya dibicarakan
berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana
penggunaan.
Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini paling tampak cirinya
dalam kosakata. Setiap bidang biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus
atau tertentu yang tidak ada dalam bidang lain. Variasi bahasa berdasarkan bidang
pemakaian menurut Chaer (2004: 68—70 ), adalah sebagai berikut,
a. Variasi atau ragam bahasa sastra
Variasi atau ragam bahasa sastra cirinya adalah sebagai berikut. Memiliki
kosakata yan bersifat estetis, memiliki ciri eufoni dan serta daya ungkap yang
paling tepat, misalnya;
Ungkapan “Saya sudah tua” dalam bahasa sastra Ali Hasjmi mengatakan
Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Sekarang petang datang membayang
Batang usiaku sudah tinggi
b. Variasi atau ragam bahasa jurnalistik
Variasi atau ragam bahasa jurnalistik cirinya sebagai berikut. Bersifat
sederhana, komunikatif, ringkas. Misalnya:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
80) Gubernur tinjau daerah banjir (dalam bahasa baku berbunyi “Gubernur
meninjau daerah banjir”)
c. Variasi atau ragam bahasa militer
Variasi atau ragam bahasa militer cirinya sebagai berikut. Ringkas dan
bersifat tegas sesuai dengan kehidupan militer yang penuh disiplin dan instruksi.
d. Variasi atau ragam bahasa ilmiah
Variasi atau ragam bahasa ilmiah cirinya sebagai berikut. Luas, jelas,
bebas dari ambigu, serta segala macam idiom dan metafora.
2. Variasi Bahasa Berdasarkan Keformalan
Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (1967) dalam bukunya
The Five Clock (via Chaer, 2004: 70) membagi variasi bahasa menjadi lima
macam ragam, yaitu ragam beku (frozen), ragam resmi (formal), ragam usaha
(consultatif), ragam santai (casual), ragam akrab (intimmate).
a. Ragam beku (frozen)
Variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi
khidmat, dan upacara-upacara resmi. Contohnya upacara kenegaraan, tata cara
penambilan sumpah, kitab undang-undang, akte notaris, dan lain-lain. Disebut
ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, tidak
boleh diubah.
b. Ragam resmi (formal)
Variasi bahasa yan digunakan dalam pidato kenegeraan, rapat dinas, surat
menyurat dinas, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan
ragam bahasa baku yang hanya digunakan dalam situasi resmi.
c. Ragam usaha (consultatif)
Variasi bahasa yang lazim digunakan dalam dalam pembicaraan biasa di
sekolah, rapat, atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi.
Wujud ragam bahasa ini berada di antara ragam formal dan ragam informal.
d. Ragam santai (casual)
Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk
berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karibpada waktu beristirahat,
berolahraga, rekreasi, dan sebagainya. Ragam santai banyak menggunakan bentuk
allegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak
dipenuhi unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah.
e. Ragam akrab (intimmate)
Variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya
sudah akrab, seperti antar anggota keluarga, atau antar teman yang sudah karib.
Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-
pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena
partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang sama.
E. Bahasa Hukum Indonesia
Hampir setiap bidang ilmu memiliki kosakata, istilah, serta gaya
penyampaian yang khas dan lazim. Misalnya kehidupan nelayan diungkapkan
melalui kosakata, istilah, serta gaya penyampaian khas nelayan yang berbeda dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
istilah, kosakata, dan gaya penyampaian yang digunakan petani dalam
mengungkapkan kehidupannya sebagai petani. Satu istilah pun bisa digunakan
oleh lebih dari satu bidang dengan makna yang belum tentu sama dalam
penggunaannya.
Meskipun hanya salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda
penggunaannya dengan ragam bahasa lain, ragam bahasa hukum tetap tunduk
pada kaidah tata bahasa Indonesia baku. Ciri-ciri ragam bahasa perundang-
undangan menurut Moeliono (1974),
a. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;
b. Objektif dan menekan prasangka pribadi;
c. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, kategori yang
diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;
d. Tidak beremosi dan menjauhkan taksiran yang bersensasi
e. Cenderung membekukan makna kata, ungkapan, dan paparannya berdasarkan
konvensi;
f. Gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik;
g. Gaya bahasa keilmuan hanya kata yang dipakai;
h. Bentuk, makna, dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang
dimiliki kata biasa.
Dari penjelasan singkat mengenai bahasa hukum di atas berikut ini akan
dipaparkan kalimat dan paragraf dalam bahasa hukum Indonesia.
1. Kalimat dalam Bahasa Hukum Indonesia
Menurut Matanggui (2013: 105-106), Bahasa hukum tidak memiliki
kaidah khusus mengenai berapa seharusnya jumlah maksimum kata dalam sebuah
kalimat (jika ditetapkan jumlahnya justru menyulitkan pemakai bahasa, termasuk
perumus hukum dan perundang-undangan).Akan tetapi, gagasan atau ide yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
tidak jelas menyebabkan kalimat menjadi tidak jelas dan tidak tentu arah. Pada
prinsipnya kalimat hukum harus menjelaskan hal-hal berikut ini,
a. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa?
b. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa, dimana?
c. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa untuk apa?
d. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa dengan siapa?
e. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa, bagaimana caranya?
Sebuah peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa pasal dan
ayat. Pada umumnya satu pasal terdiri dari beberapa ayat yang di dalamnya
terdapat satu kalimat. Pada penelitian ini ayat termasuk dalam kalimat karena ayat
pada awal penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik
pada tulisan. Berikut contoh dari sebuah ayat,
Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah selanjutnya disebut Standar
Proses merupakan kriteria mengenai
pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk
mencapai kompetensi lulusan.
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
Pendidikan Ayat 1)
Pada contoh di atas telah diberikan satu contoh ayat. Pada contoh tersebut
dapat terlihat pada ayat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda titik (.). Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini ayat termasuk dalam
kalimat.
2. Paragraf dalam Bahasa Hukum
Pengertian pasal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat
(2008) adalah bagian dari bab dalam undang-undang. Sebuah pasal terdiri dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
beberapa ayat yang memiliki kesatuan makna dalam keseluruhan peraturan
perundang-undangan. Jadi pasal dalam penelitian termasuk dalam paragraf.
Berikut contoh dari sebuah pasal.
Pasal 1
(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar
Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.
(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
menteri ini.
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Pasal 1)
Pada pasal yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa satu pasal
terdiri dari beberapa ayat yang bertugas menjelaskan yang akan disampaikan pada
pasal (1). Pasal (1) di atas membicarakan tentang definisi standar proses dan
dikembangkan lagi tentang letak peraturan menteri tersebut pada undang-undang.
Kalimat utama pada paragraf di atas adalah Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria
mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan
menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kalimat pengembang pada
paragraf di atas adalah Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan menteri ini.
Setelah memaparkan contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pada
penelitian ini pasal termasuk dalam paragraf.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
F. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut, kajian teori
pada penelitian ini adalah kalimat dan paragraf. Menurut Alwi, dkk. (2010: 317),
kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam bentuk lisan atau tulisan yang
mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan
suara naik turun dan keras lembut , disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir
yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulisan berhuruf latin, kalimat dimulai
dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), dan tanda
seru (!).
Sedangkan paragraf menurut Tarigan (1987: 11), adalah seperangkat
kalimat tersusun logis-sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran
yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan
paragraf. Syarat dari terbentuknya sebuah paragraf adalah kesatuan, koherensi,
dan perkembangan paragraf (Keraf, 1980: 67).
Penelitian ini mencari struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola
pengembangan yang terdapat dalam bahasa hukum. Secara khusus penelitian ini
meneliti 5 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
tentang Kurikulum 2013. Peraturan menteri tersebut terdiri dari beberapa pasal
yang di dalamnya terdapat ayat.
Ayat pada penelitian ini termasuk dalam kalimat, karena ayat memenuhi
syarat dari terbentuknya kalimat yang meliputi, pada tulisan berhuruf latin diawali
dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik (.), merupakan satu gagasan yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
utuh, dan pada bahasa lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut ,
disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan.
Pasal pada penelitian ini termasuk dalam paragraf, karena ayat memenuhi
tiga syarat terbentuknya sebuah paragraf. Syarat yang pertama adalah kesatuan.
Pasal dalam peraturan menteri tersebut memiliki gagasan utam yang
dikembangkan lagi pada kalimat pengembang sesudahnya. Syarat yang kedua
adalah koherensi. Pasal dalam peraturan menteri memiliki hubungan antar pasal
yang ditandai dengan beberapa kata penghubung seperti kata ini dan nya.
Syarat yang ketiga adalah perkembangan paragraf. Pasal-pasal dalam
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan memiliki pola pengembangan yang
dirinci lagi lewat kalimat-kalimat yang terdapat dalam pasal tersebut. Berikut
dipaparkan alur berpikir dari penelitian ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
Kerangka Berpikir
Paragraf
Paragraf adalah
seperangkat kalimat tersusun
logis-sistematis yang
merupakan satu kesatuan
ekspresi pikiran yang relevan
dan mendukung pikiran pokok
yang tersirat dalam
keseluruhan paragraf (Tarigan,
1987: 11).
Kalimat
Kalimat adalah satuan bahasa
terkecil, dalam wujud lisan atau
tulisan, yang mengungkapkan
pikiran yang utuh. Dalam wujud
tulisan, kalimat dimulai dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda titik (.), tanda tanya (?), atau
tanda seru (!) (Alwi, dkk.,
2003:311).
Syarat kalimat:
1. Diawali huruf kapital,
diakhiri tanda titik, tanya dan
seru. 2. Satu gagasan yang utuh
3. Minimal terdiri dari S-P
4. Intonasi
Syarat paragraf
1. Kesatuan
2. Koherensi
3. Perkembangan
paragraf
Ayat
Pada penelitian ini ayat
termasuk kalimat karena ayat
memenuhi syarat
terbentuknya kalimat.
BAHASA
HUKUM
Pasal
Pada penelitian ini
pasal termasuk dalam
paragraf karena pasal
memenuhi ketiga syarat dari
terbentuknya paragraf.
Pola umum kalimat bahasa
Indonesia
1. S-P
2. S-P-O
3. S-P-Pel
4. S-P-Ket
5. S-P-O-Pel
6. S-P-O-Ket
Pola pengembangan paragraf
1. Klimaks dan antiklimaks
2. Sudut pandang
3. Perbandingan pertentangan
4. Analogi
5. Contoh
6. Proses
7. Sebab akibat
8. Umum khusus-khusus
umum
9. Klasifikasi
10. Definisi luas
KAJIAN TEORI
Struktur paragraf
1. Kalimat topik
2. Kalimat
pengembang
3. Transisi
4. Penegas
Bagan 2.1 : Alwi, dkk (2010: 317-329), Tarigan (1987: 11), (1987: 13), Keraf (1980: 84 – 99)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang memerikan objek. Penelitian ini akan menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati. Tujuan utama
penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan sementara,
yaitu pada saat penelitian dilakukan (Travers via Sevilla, 1993:71).
Penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini
mendeskripsikan struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola
pengembangannya dalam wacana perundang-undangan tentang kurikulum tahun
2013.
Menurut Moleong (2006: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini
dikatakan penelitian kualitatif karena data yang diperoleh adalah lima (5)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tentang Kurikulum
2013) memerikan objek dari sudut pandang peneliti dan tidak dituang dalam
bentuk angka-angka dan hasil analisis data dipaparkan dalam bentuk uraian
naratif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
B. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah, (1) Peraturan Menteri nomor 65 tahun
2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan menengah, (2) Peraturan
Menteri nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian, (3) Peraturan menteri
nomor 68 tahun 2013 tentang KerangkaDasar Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, (4) Peraturan Menteri nomor 69 tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah, (5) Peraturan Menteri nomor 81A Tahun 2013 tentang
Implementasi Kurikulum.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap. Pertama,
membaca naskah lima (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Kurikulum 2013. Kedua mencatat data-data kalimat dan paragraf pada buku
catatan. Ketiga mengelompokkan data-data yang sudah dicatat berdasarkan
rumusan masalah yang sudah ditentukan, yaitu kalimat dan paragraf.
D. Instumen Penelitian
Menurut Arikunto (2006: 149), instrumen penelitian adalah alat bantu bagi
peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan oleh peneliti
dalam hal ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat
berhubungan langsung dengan data dan mampu memahami serta menilai bentuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
dari interaksi di lapangan. Menurut Moleong (2006: 168), kedudukan penelit i
dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana,
pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi
pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen penelitian
adalah sebagai berikut:
1. responsif, manusia reponsif terhadap lingkungan dan terhadap
pribadi-prinadi yang menciptakan lingkungan
2. dapat menyesuaikan diri, manusia dapat menyesuaikan diri pada
keadaan dan situasi pengumpulan data
3. menekankan keutuhan, manusia memanfaatkan imajinasi dan
kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan,
jadi sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka
memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu
yang real. Benar dan mempunyai arti
4. mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sudah
mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai bekal dalam
mengadakan penelitian dan memperluas kembali berdasarkan
pengalaman praktisnya
5. menproses data secepatnya, manusia dapat memproses data
secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah
arah inkuiri atras dasar penemuannya, dan mengetes hipotesis kerja
ketika di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada
respondennya
6. memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan
mengikhtisarkan, memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu
yang kurang dipahami oleh subjek atau responden
7. memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim
dan disinkratik, manusia memiliki kemampuan untuk menggali
informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan
semula, yang tidak diduga sebelumnya, atau yang lazim terjadi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap.
Tahap pertama analisis data. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul dicari
struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya. Tahap
selanjutnya adalah triangulasi data, setelah dianalisis, data hasil penelitian akan
dikonsultasikan kepada ahli untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan
sahih. Tahap selanjutnya penyajian data, setelah mendapatkan data yang valid,
data hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata sesuai dengan
rumusan masalah dalam penelitian ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tiga bagian, yaitu deskripsi data, analisis, dan pembahasan
analisis. Analisis meliputi dua hal, yaitu struktur kalimat dan struktur serta pola
pengembangan paragraf pada wacana undang-undang tentang pendidikan dalam
hal ini lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013.
Hasil analisis penelitian yang meliputi analisis struktur kalimat, analisis
struktur paragraf dan pola pengembangannya akan diuraikan pada subbab B dan
pembahasan akan diuraikan pada subbab C.
A. Deskripsi Data
Data penelitian ini berasal dari lima peraturan menteri pendidikan tentang
kurikulum 2013. Kelima peraturan itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Nomor 68
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah, dan Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi
Kurikulum.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah struktur kalimat dan struktur
paragraf serta pola pengembangannya. Pada penelitian ini yang termasuk dalam
kalimat adalah ayat dan yang termasuk dalam paragraf adalah pasal. Jumlah total
paragraf dan kalimat pada penelitian ini adalah 16 paragraf yang meliputi 45
kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari 3 paragraf yang
meliputi 9 kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 66 Tahun 2013
tentang Standar Penilaian Pendidikan terdiri dari 3 paragraf yang meliputi 9
kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah Peraturan ini memiliki 3 paragraf yang meliputi 9
kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah terdiri dari 3 paragraf yang meliputi 9 kalimat. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang
Implementasi Kurikulum terdiri dari 4 paragraf yang meliputi 9 kalimat.
B. Analisis Data
Pada bagian ini akan disajikan kalimat dan paragraf yang terdapat dalam
lima peraturan menteri pendidikan tahun 2013. Untuk menjawab bagaimana
struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya. Data
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
1. Analisis Struktur Kalimat Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013
Berikut ini disajikan hasil analisis struktur kalimat pada lima (5) wacana
perundang-undangan Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2013 tentang
Kurikulum 2013.
No. DATA UNSUR
KALIMAT STRUKTUR
KALIMAT
1. PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 65
TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES
PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
Frasa (judul sama
dengan frasa yang
tidak mengandung
unsur S P O Pel.
Ket) F
2. Menimbang :
bahwa dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Pasal
24 Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan
peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah;
(Ket. alat): (Dengan
rahmat Tuhan yang
Maha Esa)
(S): (Menteri
Pendidikan …,)
P: Menimbang
O: bahwa dalam
rangka
…Pendidikan Dasar
dan Menengah;
K : bahwa dalam
rangka …
P : perlu menetapkan
O : Peraturan
Menteri…Pendidikan Dasar
dan Menengah;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
3. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
(Ket. alat): (Dengan
rahmat Tuhan yang
Maha Esa)
(S): (Menteri
Pendidikan …,)
P : Mengingat
O : Undang-undang
Nomor …;
(K)-(S)-P-O
4. 2. Peraturan Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496 )
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun
2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);
(Ket. alat): (Dengan
rahmat Tuhan yang
Maha Esa)
(S): (Menteri
Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor
…;
(K)-(S)-(P)-O
5. 3. Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan
Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun
2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 141);
(Ket. alat): (Dengan
rahmat Tuhan yang
Maha Esa)
(S): (Menteri
Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor
…;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
6. 4. Peraturan Presiden Nomor
24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan
Fungsi Eselon I
Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor
92 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);
(Ket. alat): (Dengan
rahmat Tuhan yang
Maha Esa)
(S): (Menteri
Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan
Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
7. 5. Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor
84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 5/P 2013;
(Ket. alat): (Dengan
rahmat Tuhan yang
Maha Esa)
(S): (Menteri
Pendidikan …,)
(P ): (Mengingat)
O : Keputusan
Presiden … Nomor
5/P 2013;
(K)-(S)-(P)-O
8. Memutuskan
Menetapkan: Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan
Tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar Dan
Menengah
(Ket. alat): (Dengan
rahmat Tuhan yang
Maha Esa)
(S): (Menteri
Pendidikan …,)
P : Memutuskan
P : Menetapkan
O: Peraturan …
(K)-(S)-P, P-O
9. Pasal 1
(1) Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah
selanjutnya disebut Standar
Proses merupakan kriteria
mengenai pelaksanaan
pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan
menengah untuk mencapai
kompetensi lulusan.
S: Standar Proses …
P: merupakan
K. tujuan: kriteria
mengenai …
kompetensi
lulusan.
S-P-K
10. (2) Standar Proses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
peraturan menteri ini
S: Standar Proses …
P: tercantum
K. tempat: Pada …
Peraturan Menteri
ini.
S-P-K
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
11. Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan
Menteri ini, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Standar
proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan
Menengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
K. alat: Dengan …
ini,
S: Peraturan ...
P: dicabut
Konj. : dan
P : dinyatalan
K: tidak berlaku.
K, S-P-Konj.-
P-K
12. Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
S: Peraturan ini
P: mulai berlaku
K. waktu: pada
tanggal
diundangkan.
S-P-K
13. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
K. tujuan: Agar …
mengetahuinya
P: memerintahkan
O: Pengundangan …
ini
Ket. cara: dengan
penempatannya …
Berita Negara
Republik Indonesia.
K,(S)-P-O-K
14. Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
P: Ditetapkan
Ket. tempat: di
Jakarta pada tanggal
4 Juni 2013,
Pel.: Menteri
Pendidikan ...
Republik Indonesia.
P-K. tempat-
Pel.
15. Diundangkan di Jakarta pada
tnggal … Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Amir Syamsudin,
berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013
Nomor…
P: Diundangkan
K. tempat: di Jakarta
pada tanggal …
Pel.: Menteri Hukum
… Republik
Indonesia.
P-K. tempat-
Pel.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
2. Analisis Struktur Dan Pola Pengembangan Paragraf Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2013
Berikut ini disajikan hasil analisis struktur dan pola pengembangan
paragraf pada lima (5) wacana perundang-undangan Peraturan Menteri
Pendidikan tahun 2013 tentang Kurikulum 2013.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,
16) Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor S/P 2013;
Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
a) Unsur paragraf:
(1) Kalimat topik : Dengan … Pendidikan Dasar Dan Menengah.
b) Pola pengembangan :
(2) Definisi : gagasan pada paragraf tersebut menerangkan dengan
jelas peraturan-peraturan yang menjadi bahan pertimbangan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan
Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2013
17) Pasal 1
(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya
disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan
pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk
mencapai kompetensi lulusan.
(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
a) Unsur paragraf :
(1) Kalimat topik: Standar Proses … kompetensi lulusan.
(2) Kalimat pengembang: Standar Proses … dari Peraturan
Menteri ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
b) Pola pengembangan :
(1) Definisi : gagasan pada paragraf tersebut menerangkan kepada
pembaca tentang standar proses yang dimaksud pada peraturan
menteri ini.
18) Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor…
a) Unsur paragaf :
(1) Kalimat pengembang : Dengan berlakunya … tidak berlaku.
(2) Kalimat pengembang : Peraturan ini … diundangkan.
(3) Kalimat pengembang : Agar … Nomor….
b) Pola pengembangan :
(1) Definisi : gagasan pada paragaf ini menerangkan kepada
pembaca bahwa ada peraturan yang digantikan dengan
peraturan ini, kapan berlakunya peraturan ini, menteri
pendidikan memerintahkan pengundangan ini dan menteri
pendidikan menetapkan peraturan menteri ini dan menteri
hukum dan HAM mengundangkannya.
C. Pembahasan
Tujuan penelitian berjudul Analisis Struktur Kalimat Dan Struktur
Paragraf Serta Pola Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tentang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
Pendidikan: Tinjauan Sosiolinguistik adalah untuk mendeskripsikan struktur
kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangan pada lima peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013 tentang
Kurikulum 2013. Berikut disajikan pembahasan hasil analisis data.
1. Pembahasan Struktur Kalimat
Berdasarkan hasil analisis data telah ditemukan kalimat sebanyak 45
kalimat. Dari 45 kalimat yang ditemukan, diketahui bahwa lima wacana Peraturan
Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tentang Kurikulum
2013 memiliki struktur S-P-K, P-K-Pel., K, (S)-P-O-Ket. Cara, K, S-P-Konj.-P-K,
K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O.
Kalimat berstruktur S-P-K dan P-K. tempat-Pel yang ditemukan pada
peraturan-peraturan menteri ini berjumlah 28 kalimat. Berikut contoh kalimat
tunggal yang memiliki struktur S-P-K adalah :
(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria
mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai
kompetensi lulusan.
(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Subjek pada kalimat (1) adalah Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah selanjutnya disebut Standar Proses. Predikat pada kalimat di atas
adalah merupakan. Keterangan pada kalimat di atas adalah kriteria mengenai
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
mencapai kompetensi lulusan. K pada kalimat di atas termasuk dalam keterangan
tujuan. Kalimat di atas tidak termasuk dalam kalimat tunggal transitif walaupun
memiliki predikat yang berawalan me-…. Kalimat (3) subjeknya adalah
Peraturan ini. Kalimat ini mempunyai predikat frase verbal, predikatnya adalah
mulai berlaku kemudian diikuti oleh keterangan waktu pada tanggal
diundangkan.
Kalimat yang memiliki struktur P-K. tempat-Pel. adalah sebagai berikut,
(4) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
(5) Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin,
berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor…
Pada kalimat (4) di awali dengan P ditetapkan, P pada kalimat di atas
termasuk predikat kata kerja pasif. Diikuti oleh Keterangan tempat di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013 dan diakhiri dengan Pelengkap Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Kalimat tersebut tidak sebagaimana lazimnya
kalimat dalam bahasa Indonesia yang diawali oleh Subjek. Hal tersebut karena
struktur kalimat diatas adalah susunan dari format tanda tangan pengesahan dari
peraturan perundang-undangan.
Pada penelitian ini diketahui bahwa peraturan menteri pendidikan dan
kebudayaan lebih banyak menggunakan kalimat berstruktur S-P-K. tujuan,
tempat, dan cara untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang penting
diketahui oleh semua orang dalam peraturan menteri ini. Misalnya,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
Pasal 1
(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria
mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai
kompetensi lulusan.
(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
Pada pasal 1 di atas menteri pendidikan mendefinisikan standar proses
yang dimaksud dalam peraturan menteri tentang standar proses. Agar tidak
menimbulkan kerancuan gagasan, maka dipilihlah kalimat berstruktur S-P-K.
tujuan yang digunakan oleh perancang perundang-undangan untuk
memberitahukan pada pembaca tujuan dari peraturan ini dikeluarkan. Selain
keterangan tujuan, peraturan perundang-undangan juga menggunakan keterangan
cara, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Hal ini terjadi agar tujuan dari
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dapat tercapai.
Selain itu, Ayat dalam peraturan perundangan diwujudkan dalam bentuk
proposisi/pernyataan dan didalamnya merupakan kalimat yang efektif. Ayat dalam
peraturan perundang-undangan merupakan kalimat yang efektif baik dalam hal
struktur (minimal unsur S-P harus ada), maupun dalam hal informasi. Hal ini
dperkuat dari jumlah kalimat S-P-K dan P-K-Pel yang ditemukan sebanyak 28
kalimat.
Penulisan kalimat pada peraturan menteri ini juga sudah memenuhi kaidah
yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Unsur minimal kalimat dalam bahasa
Indonesia terdiri dari S-P, dan diakhiri dengan tanda titik (.).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
Pada peraturan menteri ini juga terdapat kalimat majemuk. Ada dua
struktur yang termasuk dalam kalimat majemuk yang ditemukan pada penelitian
ini, yaitu kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk kompleks. Jumlah
kalimat majemuk bertingkat berstruktur K, (S)-P-O-Ket. Cara yang terdapat pada
lima peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan berjumlah 5 kalimat. Berikut
disajikan contoh dari kalimat tersebut.
(6) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Kalimat (6) termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat. Klausa bawahan
pada kalimat tersebut adalah Agar setiap orang mengetahuinya. Klausa bawahan
pada kalimat tersebut menduduki unsur Keterangan tujuan. S pada kalimat di atas
tidak disebutkan. Klausa utama pada kalimat tersebut terdiri dari P
memerintahkan, O Pengundangan Peraturan Menteri ini, dan keterangan cara
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pada peraturan menteri ini juga ditemukan struktur kalimat yang kompleks
berstruktur K, S-P-Konj.-P-K, K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O. Pada peraturan
ini ditemukan sebanyak 6 kalimat. Kalimat tersebut adalah sebagai berikut,
(7) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Menimbang …; Mengingat …; ….; …;
…; …; …; Memutuskan Menetapkan: ….
(8) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Kalimat (7) di atas berstruktur K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O. Dengan
rahmat Tuhan Yang Maha Esa menduduki fungsi sebagai Keterangan. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan menduduki fungsi sebagai subjek. Menimbang
sebagai predikat : bahwa …; sebagai konjungsi yang menyatakan hubungan
komplementasi. Selain struktur tersebut, Kalimat (7) juga mengandung (K) – (S)
(P);(P)-(O) pada Memutuskan Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan. Kalimat tersebut
menyatakan hubungan penjumlahan dengan penanda konjungsi dan.
Sedangkan, pada kalimat (8) berstruktur K, S-P-Konj.-P-K. berikut
dipaparkan penjelasannya. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini sebagai
klausa bawahan denagn fungsi K, kalimat tersebut menyatakan alat dengan
penanda konjungsi dengan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar sebagai
subjek, dan sebagai konjungsi hubungan perluasan Menengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku sebagai keterangan .
Kalimat tersebut seolah-olah memiliki dua gagasan dalam satu kalimat.
Padahal, gagasan pada kalimat tersebut hanya peraturan yang digantikan dengan
berlakunya peraturan menteri ini.
Hal ini bisa menyebabkan makna ganda pada pembaca. Secara struktur
penggunaan kalimat di atas sudah memenuhi syarat dalam kaidah penulisan
bahasa Indonesia. Akan tetapi, penggunaan kalimat tersebut kurang tepat karena
menimbulkan makna ganda dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki
sifat lugas, jelas dan tidak ambigu.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
Di samping dua pola yang sudah disebutkan di atas, pada penelitian ini
juga menemukan temuan lain. Temuan tersebut antara lain judul yang merupakan
frase dan diperhitungkan sebagai kalimat tak berklausa.
Struktur judul terdiri dari frase yang tidak mengandung unsur S P O Pel.
Ket. Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 5 frasa yang termasuk dalam kalimat
tak berklausa. Frasa tersebut adalah sebagai berikut,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
Judul pada peraturan menteri ini termasuk dalam kalimat karena, judul
suatu karangan selalu diakhiri dengan jeda panjang yang disertai nada akhir turun
atau naik walaupun tidak mengandung unsur S P O Pel.Ket.
Pada penelitian ini peneliti menemukan kesulitan dalam menentukan
fungsi sintaksis dalam kalimat. Karena, kalimat yang digunakan menggunakan
panjang-panjang dan strukturnya tidak jelas. Perluasan kalimatnya pun tidak
mengikuti keenam pola dasar kalimat dalam bahasa sehingga cukup sulit untuk
memahami maksud dari kalimat tersebut. Kesulitan tersebut dapat terselesaikan
setelah peneliti melihat kembali referensi yang digunakan dan menentukan yang
termasuk dalam penelitian ini adalah ayat, dan melihat dari tanda baca yang
digunakan pada peraturan menteri.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
2. Pembahasan Struktur Paragraf dan Pola Pengembangannya
Rumusan masalah kedua pada penelitian ini adalah struktur dan pola
pengembangan paragraf yang digunakan dalam wacana perundang-undangan
tentang Kurikulum 2013. Dari data-data yang telah dikumpulkan, jumlah
paragraf pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2013
berjumlah 16 paragraf. Pada penelitian ini juga ditemukan dua unsur paragraf
yang terdapat dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2013,
yaitu kalimat pengembang dan kalimat topik. Selain itu, ditemukan juga dua pola
pengembangan paragraf, yaitu definisi dan pemerincian.
Pada peraturan menteri ini ditemukan paragraf yang hanya memiliki satu
kalimat saja, yaitu kalimat topik. Berikut contoh dari paragraf yang hanya terdiri
dari satu kalimat saja,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
Menimbang : …;
Mengingat : 1. ..; 2. …; 3. …; 4. …;5. …;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : … MENENGAH.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
Struktur paragraf di atas adalah kalimat topik. Gagasan pada paragraf
tersebut adalah menteri pendidikan menjelaskan dengan rinci peraturan-peraturan
yang menjadi dasar pertimbangan dari peraturan-peraturan yang sudah ada untuk
memutuskan peraturan menteri yang dikeluarkan.
Pola pengembangan paragraf termasuk pola pengembangan dengan
pemerincian, karena gagasan paragraf tersebut menerangkan dengan rinci kepada
pembaca peraturan-peraturan yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan
untuk memutuskan peraturan menteri.
Pada peraturan menteri ini juga ada paragraf yang memiliki dua struktur
paragraf, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Berikut disajikan paragraf
yang memiliki dua struktur,
Pasal 1
(3) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
selanjutnya disebut Standar Proses merupakan
kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada
satuan pendidikan dasar dan menengah untuk
mencapai kompetensi lulusan.
(4) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
Pada paragraf di atas terdiri dari dua struktur, yaitu kalimat topik dan
kalimat pengembang. Kalimat topik pada paragraf di atas adalah Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan
kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan
menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kalimat tersebut termasuk kalimat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
topik karena gagasan utama paragraf di atas adalah mengenai standar proses untuk
mencapai kompetensi lulusan. Kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang
yang mengembangkan gagasan mengenai letak peraturan ini beserta lampirannya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Paragraf di atas termasuk dalam pola pengembangan definisi, karena
kalimat topik dalam paragraf di atas menjelaskan definisi dari standar proses yang
dimaksud dalam peraturan ini, dan dikembangkan lagi melalui satu kalimat
pengembang.
Paragraf yang ketiga pada peraturan menteri ini adalah sebagai berikut:
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
Paragraf di atas berstruktur kalimat pengembang. Kalimat topik yang
dikembangkan dari tiga paragraf tersebut adalah :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
Menimbang : …;
Mengingat : 1. ..; 2. …; 3. …; 4. …;5. …;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : … MENENGAH.
Paragraf pengembang tersebut tampak dari pola acuan kata ganti ini yang
mengacu pada paragraf awal. Pola pengembangan yang dipakai pada paragraf ini
adalah pola pengembangan pemerincian. Sebab, pada paragraf tersebut dirinci
lagi dengan ringkas peraturan yang diganti dengan peraturan ini, kapan mulai
berlakunya peraturan ini, dan Menteri Pendidikan yang memerintahkan
pengundangan peraturan ini supaya diketahui oleh semua orang.
Pada penelitian ini diketahui, pola pengembangan paragraf yang digunakan
dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan adalah pola pengembangan
dengan pemerincian. Jumlah pola pengembangan definisi yang ditemukan pada
lima peraturan menteri berjumlah 6 paragraf dan pola pengembangan dengan
pemerincian berjumlah 10 kalimat.
Peraturan perundang-undangan sifatnya informatif atau menerangkan
kepada masyarakat bahwa ada peraturan yang harus diikuti oleh setiap warga
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
negara. Maka, pola pengembangan yang digunakan adalah definisi dan pola
pengembangan dengan pemerincian supaya setiap warga negara mengerti,
memahami dan melakukan seperti yang tertulis pada peraturan perundang-
undangan.
Pada penelitian ini, kesulitan yang dihadapi peneliti adalah paragraf yang
dikembangkan pada peraturan menteri berbeda dengan paragraf lazimnya dalam
bahasa Indonesia. dalam peraturan menteri satu gagasan utama dikembangkan
dalam beberapa pasal. Buktinya adalah sebagai berikut.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa …;
Mengingat : 1. Undang-undang …;
2. Peraturan …;
3. Peraturan …;
4. Peraturan …;
5. Keputusan …
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
Pasal 1
(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar
Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.
(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
menteri ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013,
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
Pada pasal 2 gagasan utamanya adalah peraturan yang digantikan oleh
peraturan nomor 65 tahun 2013. Sedangkan pada pasal 3 gagasan utamanya
adalah kapan peraturan tersebut mulai berlaku. Pada kalimat penutup gagasan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
utamanya adalah menteri pendidikan memerintahkan segera peraturan menteri
tersebut agar diketahui semua orang. Ketiga kalimat tersebut merupakan satu
paragraf utuh yang mengembangkan kalimat topik pada awal paragraf. Kesatuan
gagasan ditandai dengan kata penunjuk, dalam penelitian ini menggunakan kata
penunjuk ini.
Selain menentukan gagasan utama, peneliti juga menemukan kesulitan
dalam menentukan struktur paragraf dan pola pengembangannya. Kesulitan
tersebut terjadi karena paragraf yang digunakan pada peraturan ini berbeda
dengan paragraf lazimnya dalam bahasa Indonesia.
Di samping kesulitan yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa
paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat saja. Kesulitan tersebut dapat teratasi
setelah peneliti membaca kembali referensi yang digunakan lalu menentukan
bahwa pasal dalam peraturan menteri termasuk dalam paragraf.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Skripsi ini bertujuan mendeskripsikan struktur kalimat dan struktur
paragraf serta pola pengembangannya. Data yang digunakan adalah lima
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013.
Dari 45 data kalimat yang diteliti dapat disimpulkan sebagai berikut.
Kalimat dalam 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi tiga
struktur, yaitu S-P-K, P-K-Pel berjumlah 28 kalimat, K,(S)-P-O-K berjumlah 7
kalimat, K, S-P-Konj.-P-K dan (K)-(S)-P-O, (K)-(S)-P-O-01-O2-O2-O3-O4-O5, P-O
berjumlah 5 kalimat.
Dari 16 paragraf yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa
paragraf yang terdapat dalam peraturan-peraturan menteri pendidikan terdiri dari
kalimat topik dan kalimat pengembang. Tetapi, ada juga paragraf yang hanya
terdiri dari kalimat topik saja dan kalimat pengembang saja. Sedangkan pola
pengembangan dari enam belas paragraf tersebut meliputi definisi (6 paragraf)
dan pemerincian (10 paragraf)
B. Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
perancang perundang-undangan dalam merumuskan peraturan perundang-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
undangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah
sosiolinguistik.
Saran bagi perancang perundang-undangan. Peraturan Perundang-
undangan merupakan salah satu produk hukum yang nantinya harus ditaati oleh
masyarakat. Oleh karena itu, perancang perundang-undangan hendaknya
memahami kaidah-kaidah penulisan kalimat maupun paragraf yang berlaku dalam
bahasa Indonesia, sehingga apa yang menjadi maksud dari perancang perundang-
undangan dapat tersampaikan dengan baik oleh pembaca dan pendengar.
Saran bagi penelitian selanjutnya. Peraturan perundang-undangan selain
dapat diteliti dari struktur kalimat dan paragrafnya, juga dapat diteliti dari segi
semantik, pemilihan kata, dan bentuk serta jenis paragraf berdasarkan tujuannya.
Selain itu, dapat juga dikaji mengenai penggunaan bahasa dalam putusan
pengadilan dan pola tuturan di pengadilan antara terdakwa, jaksa dan hakim
dalam proses persidangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Hasan, dkk. 2010. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga.
Jakarta: Pusat Bahasa.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Chaer, Abdul. 2011. Ragam Bahasa Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta.
___________. 2004. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Harkrisnowo, H. 2011. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum
Nasional. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Hilman Hadikusuma, H. 2010. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung. PT. Alumni.
Keraf, Gorys. 1980. Komposisi. Ende: Nusa indah.
Lembaga Administrasi Negara. 2007. Modul 5 Bahasa Perundang - Undangan.
Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Matanggui, Junaiyah. H. 2013. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya.
Mugnisjah Lumintaintang, Yayah B. 2011. Kualitas Laras Bahasa Hukum Berikut
Kesalahkaprahannya. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Mustakim. 1994. Membina Kemampuan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran
Berbahasa. Jakarta: PT. Gramedia.
Rahardi, Kunjana. 2010. Kalimat Baku untuk Menyusun Karya Tulis Ilmiah.
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Ramlan, M. 2005. Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis. Yogyakarta: CV. Karyono.
Tarigan, Djago. 1987. Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan
Pengembangannya. Bandung: PT. Angkasa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
Wijayanti, Sri Hapsari, dkk. 2011. Dari EYD ke Esai: Dilengkapi Soal Jawab.
Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
Wiyanto, Asul. 2000. Terampil Menulis Paragraf. Jakarta: Grasindo.
Referensi Online
Sasangka, Wisnu. Bahasa Indonesia Dalam Perundang-Undangan. Pusat Bahasa,
Depdiknas.
Ditjenppkemenkumham.go.id/files/artikel.biperundangan.pdf.(25 Maret
2014).
Widiarto, A.E. Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-
Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
http://widiarto.lecture.ub.ac.id/ (11 September 2014).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TAHUN
2013 TENTANG KURIKULUM 2013
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang Standar Proses
Pendidikan
Dasar dan menengah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, seb\agaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor S/P 2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.
Pasal 1
(5) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar
Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.
(6) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
menteri ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013,
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai
dengan standar nasional pendidikan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Penilaian
Pendidikan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 5/P 2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.
Pasal 1
(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang
berlaku secara nasional.
(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013,
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2013
TENTANG
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C
ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), dan Pasal 77J ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan :Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Nomor
5410);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi kementerian Negara sebagaiman telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan dengan rahmat Tuhan
Yang Maha Esa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
61/P Tahun 2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR
KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.
Pasal 1
(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan
yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada
tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta
pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
(2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar,
kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013,
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
SALINAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2013
TENTANG
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C
ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), dan Pasal 77J
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Nomor
5410);
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara sebagaiman
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tatakerja
Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013; dan
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 61/P Tahun 2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR
KURIKULUM SEKOLAH MENEGAH ATAS/MADRASAH
ALIYAH.
Pasal 1
(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan
yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada
tingkat nasional dan pengembangan muatan local pada tingkat daerah serta
pedoman pengembangan pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah.
(2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah merupakan
pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi
dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013,
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
SALINAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81A TAHUN 2013
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada sekolah
dasar/madrasah ibtidaiyah. Sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah
menengah atas kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pelu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Implementasi Kurikulum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 60/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun
2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun
2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun
2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Buku Teks dan Buku Panduan Guru untuk
Pendidikan Dasar dan Menengah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG IMPLEMENTASI
KURIKULUM.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
Pasal 1
Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) ,
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah
atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah
aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran
2013/2014.
Pasal 2
(1) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK
menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup:
a. Pedoman penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan;
b. Pedoman pengembangan Muatan Lokal;
c. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler;
d. Pedoman Umum Pembelajaran; dan
e. Pedoman Evaluasi Kurikulum.
(2) Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013,
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAMPIRAN HASIL ANALISIS STRUKTUR KALIMAT
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
Di bawah ini disajikan hasil analisis struktur kalimat dan paragraf serta pola pengembangannya.
I. Analisis kalimat
No. DATA KODE UNSUR KALIMAT STRUKTUR
KALIMAT
16. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
65 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
I.A.1
Frasa (judul sama dengan frasa yang
tidak mengandung unsur S P O Pel.
Ket) F
17. Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
I.A.2
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P: Menimbang
O: bahwa dalam rangka
…Pendidikan Dasar dan Menengah;
K : bahwa dalam rangka …
P : perlu menetapkan
O : Peraturan Menteri…Pendidikan
Dasar dan Menengah;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Mengingat
O : Undang-undang Nomor …;
(K)-(S)-P-O
2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : PeraturanNomor …;
(K)-(S)-(P)-O
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P
2013;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P ): (Mengingat)
O : Keputusan Presiden … Nomor
5/P 2013;
(K)-(S)-(P)-O
Memutuskan
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
Dan Menengah
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Memutuskan
O : Menetapkan
S: Peraturan …
(K)-(S)-P-O, S
18. Pasal 1
(3) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
selanjutnya disebut Standar Proses merupakan
kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada
satuan pendidikan dasar dan menengah untuk
mencapai kompetensi lulusan.
I.A.3
S: Standar Proses …
P: merupakan
K. tujuan: kriteria mengenai …
kompetensi lulusan.
S-P-K
19. (4) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
I.A.4
S: Standar Proses …
P: tercantum
K. tempat: Pada … Peraturan
Menteri ini.
S-P-K
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
20. Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
I.A.5
K. alat: Dengan … Peraturan Menteri
ini,
S: Peraturan Menteri ...
P: dicabut
Konj.: dan
P: dinyatakan
K: tidak berlaku.
K, S-P-Konj.-P-K
21. Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I.A.6
S: Peraturan ini
P: mulai berlaku
K. waktu: pada tanggal diundangkan. S-P-K
22. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
I.A.7
K. tujuan: Agar … mengetahuinya
P: memerintahkan
O: Pengundangan … ini
Ket. cara: dengan penempatannya
…Berita Negara Republik Indonesia.
K, (S)-P-O-Ket. Cara
23. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.A.8
P: Ditetapkan
Ket. tempat: di Jakarta pada tanggal 4
Juni 2013,
Pel.: Menteri Pendidikan ...Republik
Indonesia.
P-K. tempat- Pel.
24. Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir
Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor…
I.A.9
P: Diundangkan
K. tempat: di Jakarta pada tanggal …
Pel.: Menteri Hukum … Republik
Indonesia.
P-K. tempat- Pel.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
25. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
66 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
I.B.1
Frasa (judul sama dengan frasa yang
tidak mengandung unsur S P O Pel.
Ket) F
26. Menimbang:
bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil
pendidikan sesuai dengan standar nasional
pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar
Penilaian Pendidikan;
I.B.2
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P: Menimbang
O: bahwa dalam rangka pelaksanaan
ketentuan …;
K: bahwa dalam rangka …
P : perlu menetapkan O : Peraturan Menteri …Standar
Penilaian Pendidikan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Mengingat
O : Undang-undang Nomor …;
(K)-(S)-P-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496
) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : Mengingat
O : Peraturan Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : Mengingat
O : PeraturanNomor …;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P
2013;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Keputusan Presiden … Nomor
5/P 2013;
(K)-(S)-(P)-O
Memutuskan
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Tentang Standar Penilaian Pendidikan
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Memutuskan
O : Menetapkan
S: Peraturan …Pendidikan
(K)-(S)-P-O, S
27. Pasal 1
(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan
berdasarkan standar penilaian pendidikan yang
berlaku secara nasional.
I.B.3
S: Penilaian hasil belajar …
P: dilaksanakan
K: berdasarkan …secara nasional.
S-P-K
28. (2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini. I.B
.4
S: Standar penilaian …pada ayat (1)
P: tercantum ….
K. tempat: dalam … Peraturan
Menteri ini.
S-P-K
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
29. Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
I.B.5
K. alat: Dengan … Peraturan Menteri
ini,
S: Peraturan Menteri ...
P: dicabut
Konj.: dan
P: dinyatakan
K: tidak berlaku.
K, S-P-Konj.-P-K
30. Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I.B.1
2
S: Peraturan ini
P: mulai berlaku
K. waktu: pada tanggal diundangkan.. S-P-K
31. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
I.B.6
K. tujuan: Agar … mengetahuinya
P: memerintahkan
O: Pengundangan …
Ket. cara: dengan penempatannya …
Berita Negara Republik Indonesia.
K, (S)-P-O-Ket. Cara
32. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
I.B.7
P: Ditetapkan
Ket. tempat: di Jakarta pada tanggal 4
Juni 2013,
Pel.: Menteri Pendidikan ....
P-K. tempat- Pel.
33. Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir
Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor…
I.B.8
P: Diundangkan
K. Tempat: di Jakarta pada tnggal …
Pel.: Menteri Hukum …. P-K. tempat- Pel.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
34. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
68 TAHUN 2013
TENTANG
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR
KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
I.C.1
Frasa (judul sama dengan frasa yang
tidak mengandung unsur S P O Pel.
Ket)
F
35. Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat
(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal
77E ayat (3), dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
I.C.2
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P: Menimbang
O: bahwa dalam rangka pelaksanaan
ketentuan …;
K : bahwa dalam rangka …
P : perlu menetapkan O : Peraturan Menteri …Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan :Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Mengingat
O : Undang-Undang Nomor …;
(K)-(S)-P-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Undang-Undang Nomor …;
(K)-(S)-P-O
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P ): (Mengingat)
O : Peraturan Nomor … Tahun 2010-
2014;
(K)-(S)-(P)-O
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara
sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor … 91 Tahun
2011;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2013;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor … 38 Tahun
2013;
(K)-(S)-(P)-O
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Keputusan Presiden … 61/P
Tahun 2012;
(K)-(S)-(P)-O
Memutuskan
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Memutuskan
O : Menetapkan
S: Peraturan …Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(K)-(S)-P-O, S
36. Pasal 1
(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan landasan
filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis
yang berfungsi sebagai acuan pengembangan
struktur kurikulum pada tingkat nasional dan
pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah
serta pedoman pengembangan kurikulum pada
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
I.C.3
S: Kerangka dasar …
P: merupakan
K: landasan ... Sekolah Menegeh
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
S-P-K
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
37. (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan
pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran,
beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan
pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
I.C.4
S: Struktur …
P: merupakan
K: pengorganisasian … Sekolah
Menegeh Pertama/Madrasah
Tsanawiyah.
S-P-K
38. (3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
I.C.5
S: Kerangka dasar …
P: tercantum
K: dalam … Peraturan Menteri ini.
S-P-K
39. Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I.C.6
S: Peraturan ini
P: mulai berlaku
K. waktu: pada tanggal diundangkan. S-P-K
40. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
I.C.7
K. tujuan: Agar … mengetahuinya
P: memerintahkan
O: Pengundangan Peraturan Menteri
ini
Ket. cara: dengan penempatannya ….
K, (S)-P-O-Ket. Cara
41. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.C.8
P: Ditetapkan
Ket. tempat: di Jakarta pada tanggal 4
Juni 2013,
Pel.: Menteri Pendidikan ... Republik
Indonesia.
P-K. tempat- Pel.
42. Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir
Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor…
I.C.9
P: Diundangkan
K. Tempat: di Jakarta pada tnggal …
Pel.: Menteri Hukum … Tahun 2013
Nomor…
P-K. tempat- Pel.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
43. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR
69 TAHUN 2013
TENTANG
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR
KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH
I.D.1
Frasa (judul sama dengan frasa yang
tidak mengandung unsur S P O Pel.
Ket)
F
44. Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat
(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E
ayat (3), dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
I.D.2
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P: Menimbang
O: bahwa dalam rangka pelaksanaan
ketentuan …;
K : bahwa dalam rangka …
P : perlu menetapkan O : Peraturan Menteri … Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Mengingat
O : Undang-Undang Nomor …;
K)-(S)-P-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Undang-Undang Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor …;
(K)-(S)-(P)-O
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan … Tahun 2010-2014;
(K)-(S)-(P)-O
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara
sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan … 91 Tahun 2011;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tatakerja Kementerian Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2013; dan
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Nomor … 38 Tahun
2013; dan
(K)-(S)-(P)-O
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Keputusan Presiden … 61/P
Tahun 2012;
(K)-(S)-(P)-O
Memutuskan
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Memutuskan
O : Menetapkan
S: Peraturan …Kurikulum Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
(K)-(S)-P-O, S
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
45. Pasal 1
(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan
landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan
yuridis yang berfungsi sebagai acuan
pengembangan struktur kurikulum pada tingkat
nasional dan pengembangan muatan local pada
tingkat daerah serta pedoman pengembangan
pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah.
I.D.3
S: Kerangka dasar …
P: merupakan
K. tempat: landasan … Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
S-P-K
46. (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah merupakan pengorganisasian
kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar,
kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada
setiap Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
I.D.4
S: Struktur …
P: merupakan
K: pengorganisasian … Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
S-P-K
47. (3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
I.D.5
S: Kerangka dasar …
P: tercantum
K. tempat: dalam …Peraturan
Menteri ini.
S-P-K
48. Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I.D
.6
S: Peraturan ini
P: mulai berlaku
K. waktu: pada tanggal diundangkan. S-P-K
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
49. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
I.D.7
K. tujuan: Agar … mengetahuinya
P: memerintahkan
O: Pengundangan Peraturan Menteri
ini
Ket. cara: dengan penempatannya ….
K, (S)-P-O-Ket. Cara
50. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal…., Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.D.8
P: Ditetapkan
Ket. tempat: di Jakarta pada tanggal 4
Juni 2013,
Pel.: Menteri Pendidikan ... Republik
Indonesia.
P-K. tempat- Pel.
51. Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir
Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia.
I.D.9
P: Diundangkan
K. Tempat: di Jakarta pada tnggal …
Pel.: Menteri Hukum … Negara
Republik Indonesia.
P-K. tempat- Pel.
52. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 81A TAHUN 2013
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM
I.E.1
Frasa (judul sama dengan frasa yang
tidak mengandung unsur S P O Pel.
Ket) F
53. Menimbang:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada
sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Sekolah
menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah
menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah
menengah atas kejuruan/madrasah aliyah kejuruan,
pelu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum;
IE.2
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P: Menimbang
O: bahwa dalam rangka pelaksanaan
ketentuan …;
K : bahwa dalam rangka …
P : perlu menetapkan
O : Peraturan Menteri…Implementasi Kurikulum;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Mengingat
O : Undang-Undang Nomor …;
(K)-(S)-P-O
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : Mengingat
O : Peraturan Pemerintah …;
(K)-(S)-(P)-O
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan …Nomor 91 Tahun
2011;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan … Nomor 38 Tahun
2013;
(K)-(S)-(P)-O
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Keputusan … ;
(K)-(S)-(P)-O
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan Menteri … Nomor 60/P
Tahun 2013;
(K)-(S)-(P)-O
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi
Pendidikan Dasar dan Menengah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan …Pendidikan Dasar
dan Menengah;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : Mengingat
O : Peraturan …Pendidikan Dasar
dan Menengah;
(K)-(S)-(P)-O
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2013
tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan
Menengah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan …Pendidikan Dasar
dan Menengah;
(K)-(S)-(P)-O
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : Mengingat
O : Peraturan …Kurikulum Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
(K)-(S)-(P)-O
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan …Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
(K)-(S)-(P)-O
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan … Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
(K)-(S)-(P)-O
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P) : (Mengingat)
O : Peraturan … Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan;
(K)-(S)-(P)-O
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks dan Buku
Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan
Menengah;
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
(P): (Mengingat)
O : Peraturan … Pendidikan Dasar
dan Menengah;
(K)-(S)-(P)-O
Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Tentang Implementasi Kurikulum.
(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan
yang Maha Esa)
(S): (Menteri Pendidikan …,)
P : Memutuskan
O : Menetapkan S: Peraturan …Implementasi Kurikulum.
(K)-(S)-P-O, S
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
54. Pasal 1
Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah
ibtidaiyah (SD/MI) , sekolah menengah
pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah
menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan
sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan
(SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun
pelajaran 2013/2014.
I.E.3
S: Implementasi kurikulum …
P: dilakukan
K: secara bertahap … pelajaran
2013/2014.
S-P-K
55. Pasal 2
(3) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakanpedoman
implementasi kurikulum yang mencakup:
f. Pedoman penyusunan dan Pengelolaan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
g. Pedoman pengembangan Muatan Lokal;
h. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler;
i. Pedoman Umum Pembelajaran; dan
j. Pedoman Evaluasi Kurikulum.
I.E.4
S: Implementasi kurikulum …
P: menggunakan
O: pedoman implementasi …: K: yang mencakup (a) Pedoman…; (e)
Pedoman Evaluasi Kurikulum.
S-P-O-K
56. (4) Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. I.E
.5
S: Pedoman …ayat (1)
P: tercantum
K. tempat: dalam ... Peraturan
Menteri ini.
S-P-K
57. Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I.E.6
S: Peraturan ini
P: mulai berlaku
K. waktu : pada tanggal diundangkan S-P-K
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
58. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
I.E.7
K. tujuan: Agar … mengetahuinya
P: memerintahkan
O: Pengundangan Peraturan Menteri
ini
Ket. cara: dengan penempatannya …
Negara Republik Indonesia.
K, (S)-P-O-Ket. Cara
59. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.E.8
P: Ditetapkan
Ket. tempat: di Jakarta pada tanggal 4
Juni 2013,
Pel.: Menteri Pendidikan ... Republik
Indonesia.
P-K. tempat- Pel.
60. Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir
Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor…
I.E.9
P: Diundangkan
K. Tempat: di Jakarta pada tnggal …
Pel.: Menteri Hukum … Tahun 2013
Nomor…
P-K. tempat- Pel.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAMPIRAN HASIL ANALISIS PARAGRAF SERTA POLA
PENGEMBANGANNYA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
II. Analisis paragraf
NO. DATA KODE
UNSUR PARAGRAF
POLA
PENGEMBANG
AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
II.A.1
Pemerincian
1. Menimbang : : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Kalimat topik: Dengan … Menetapkan: …
Pendidikan Dasar Dan
Menengah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor S/P 2013;
Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
2. Pasal 1
c) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria
mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai
kompetensi lulusan.
II.A.2
Kalimat topik: Standar Proses Pendidikan …
kompetensi lulusan
Definisi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
(1) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Kalimat pengembang: Standar Proses … Peraturan Menteri ini.
3. Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar
proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
II.A.3
Kalimat pengembang: Dengan berlakunya … tidak berlaku.
Pemerincian
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku ….
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Agar setiap orang …,
…Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Ditetaspkan di …Republik
Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor…
Kalimat pengembang: Diundangkan di ….Tahun 2013
Nomor…
4 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
IIB.1
Pemerincian Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 24
peraturan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
Kalimat topik: Dengan … Standar Penilaian
Pendidikan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
tentang Standar Penilaian pendidikan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor S/P 2013;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108
Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
5 Pasal 1
(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar
penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
II.B.2
Kalimat topik: Penilaian ... secara nasional.
Definisi
(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Kalimat pengembang: Standar … Peraturan Menteri ini.
6 Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
II.B.3
Kalimat pengembang: Dengan berlakunya…, tidak berlaku.
Pemerincian
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Kalimat pengembang:
Peraturan … diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Pengembang: Agar setiap orang …,
Kalimat pengembang: memerintahkan …Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor…
Kalimat pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013 Nomor…
7 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA II.C.1 Pemerincian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat
(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E auyat (3),
dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka
Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
Kalimat topik: Dengan … Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Nomor
5410);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tatakerja Kementerian
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2013; dan
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 61/P Tahun 2012;
Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
8 Pasal 1
(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah Merupakan landasan filosofis,
sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai
acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional
dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta
pedoman pengembangan pengembangan kurikulum pada
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
II.C.2
Kalimat topik: Kerangka … Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
Definisi
(2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata
pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan
Kalimat pengembang: Struktur …Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111
pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Kalimat pengembang: Kerangka … Peraturan Menteri ini.
9 Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
II.C.3
Kalimat pengembang: Peraturan ...diundangkan.
Pemerincian
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Agar setiap orang …,memerintahkan ... Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor…
Kalimat pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013
Nomor…
10 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA II.D.1
Pemerincian
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat
(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E auyat (3),
dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka
Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah;
Kalimat topik : Dengan ... Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Nomor
5410);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tatakerja Kementerian
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2013; dan
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 61/P Tahun 2012;
Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
11 Pasal 1
(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah Merupakan landasan filosofis,
sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai
acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional
dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta
pedoman pengembangan pengembangan kurikulum pada
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
II.D.2
Kalimat topik: Kerangka dasar kurikulum… Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah.
Definisi (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran,
beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran
pada setiap Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
Kalimat pengembang: Struktur ...Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Kalimat pengembang: Kerangka … Peraturan Menteri ini.
12 Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
II.D.3
Kalimat pengembang: Peraturan … diundangkan.
Pemerincian Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Ditetapkan di … Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor…
Kalimat Pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013
Nomor…
13 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA II.E.1
Pemerincian
Menimbang :Bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada
sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Sekolah menengah
pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah
aliyah, dan sekolah menengah atas kejuruan/madrasah aliyah
kejuruan, pelu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum;
Kalimat topik: Dengan ... Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaiman telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 60/P 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun
2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun
2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun
2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar Struktur Kurikulum Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikullum
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Kurikulum Sekolah
Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71
Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan
Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tentang Implementasi Kurikulum.
14 Pasal 1
Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah
(SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah
(SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA),
dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan
(SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran
2013/2014.
II.E.2
Kalimat topik: Implementasi … mulai tahun
pelajaran 2013/2014.
Definisi
15 Pasal 2
(1) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi
kurikulum yang mencakup:
a. Pedoman penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan;
b. Pedoman pengembangan Muatan Lokal;
c. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler;
d. Pedoman Umum Pembelajaran; dan
II.E.3
Kalimat topik: Implementasi … e. Pedoman
Evaluasi Kurikulum.
Definisi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117
e. Pedoman Evaluasi Kurikulum.
(2) Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Kalimat pengembang: Pedoman ... Peraturan Menteri ini.
16 Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
II.E.4
Kalimat pengembang: Peraturan … diundangkan.
Pemerincian
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kalimat pengembang: Ditetapkan di … Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor….
Kalimat Pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013
Nomor…
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118
BIOGRAFI PENULIS
Galih Puji Haryanto lahir di Kotabaru, Kalimantan
Selatan, 2 September 1989. Pendidikan dasar di tempuh di SD
Katolik Santa Maria tahun 1995—2001, melanjutkan sekolah di
SMP Negeri 1 Kotabaru pada 2001—2004. Pada tahun 2005—
2008 melanjutkan sekolah di SMA Marsudi Luhur Yogyakarta.
Seusai menempuh jenjang pendidikan menengah atas,
tercatat sebagai mahasiswa Prgram Studi Pendidikan Bahasa,
Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata
Dharma, angkatan 2008. Masa pendidikan penulis diakhiri dengan menulis skripsi
sebagai tugas akhir dengan judul Analisis Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf
serta Pola Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tentang
Pendidikan Tahun 2013
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI