PLKJ Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan
-
Upload
sulthan-isa -
Category
Education
-
view
1.417 -
download
30
description
Transcript of PLKJ Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan
Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan
Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan
Keterangan rencana tata letak bangunan adalah penjelasan tentang penataan ruang kota yang mengukur tata letak bangunan bukan hunian tinggal
Penjelasan tentang batasan atau rencana bangunan diatas sebidang tanah mencakup :
Peruntukan tanah
Garis Sepadan Jalan (GSJ)
Garis Sepadan Bangunan (GSB)
Letak dan bentuk tapak penggunaan bangunan
Ketinggian bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
Sarana parkir dan taman
Sirkulasi keluar/masuk kendaraan
Tata cara pengajuan permohonan
Yang disertakan dalam pengajuan KRTLB :
Surat tanah (Sertifikat, akte jual beli dari notaris)
IPEDA tahun berjalan
KTP pemilik persil atau surat keterangan pemilikan persil dari perusahaan yang memiliki persil tersebut
Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang penunjukan tanah yang luasnya dari 5000 m²
Syarat Isian Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) bagi yang memperluas persil
Surat keputusan Gubernur tentang dispensasi bagi rencana bangunan yang melebihi pola yang ditetapkan
Prosedur Konsultasi
Prosedur konsultasi tentang tata letak bangunan pada persil dimohonkan, antara lain
Pemohonan telah memiliki rencana kota yang sah. Keterangan rencana kota tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Tata Kota Kecamatan untuk diproses
Kepala Seksi Kecamatan berkewajiban :
Menerima peta keterangan rencan kota yang telah di paraf dari seksi Pelayanan rencana
Membuat konsep pengarahan tata bangunan dan mendiskusikan dengan pemohon serta mengisikan nya pada formulir konsultasi
Untuk swasta berbentuk badan hukum yang ditandatangani oleh direksi yang bersangkutan
Proses Penyelesaian Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
Mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur, untuk dibicarakan dalam sidang BPUT
Bila permohonan disetujui, sekertaris BPUT DKI Jakarta izin penggunaan tanahnya dengan jangka waktu 30 hari
Setelah SPS dilunasi, si pemohon wajib telah menguasai tanahnya minimal 75 % dari areal yang dimohon dan hal ini perlu diperkuat dengan keterangan dari Kepala Kantor Agraria setempat