PO Ormas Oi 2014
description
Transcript of PO Ormas Oi 2014
BADAN PENGURUS PUSAT Oi
PERATURAN ORGANISASI Oi
Nomor 01 Tahun 2014
TENTANG
SISTEM ADMINISTRASI KEANGGOTAAN Oi DAN PENDIDIKAN
PELATIHAN Oi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM Oi :
Menimbang
: a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi
keanggotaan Oi yang lebih baik, teratur dan
sistematis, dipandang perlu untuk mengatur
kembali secara menyeluruh ketentuan-ketentuan
tentang keanggotaan Oi.
b.
c.
Bahwa Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Keanggotaan Oi dan Pendidikan Latihan,
dan Peraturan Organisasi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pendaftaran Kelompok Oi, Surat
Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok
(SKPPK) Oi, Tanda Daftar Kelompok (TDK) Oi dan
Iuran Kelompok Oi perlu disempurnakan dan
disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan
organisasi.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi
Keanggotaan Oi dan Pendidikan Pelatihan Oi.
Mengingat : 1.
2.
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan.
Anggaran Dasar Oi Bab VIII Pasal 11, Bab XIII
Pasal 16 ayat 1.
Anggaran Rumah Tangga Oi Bab IV Pasal 7, Bab V
Pasal 8, Bab VI Pasal 9 dan Pasal 10, Bab VII
Pasal 11, Bab XII Pasal 26 ayat 6, Bab XVII Pasal
48.
4.
5.
Ketetapan-ketetapan Munas Oi V Tahun 2013.
Keputusan-keputusan Rakernas Oi Tahun 2013.
6. Peraturan Organisasi Nomor 01 Tahun 2010
Tentang Tata Urutan Peraturan-peraturan Dalam
Ormas Oi.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG SISTEM
ADMINISTRASI KEANGGOTAAN Oi DAN
PENDIDIKAN PELATIHAN Oi.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Administrasi Keanggotaan Oi selanjutnya disebut SAK adalah
rangkaian kegiatan prosedur-prosedur penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data keanggotaan Oi melalui pendaftaran,
pencatatan, pengelolaan informasi administrasi keanggotaan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan anggota dan pengembangan
organisasi Oi dalam berbagai sektor.
2. Data Keanggotaan Oi adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran dan
Pencatatan Keanggotaan Oi.
3. Anggota Oi adalah setiap orang warga negara Indonesia yang dengan
sukarela menjadi anggota Oi dengan memenuhi persyaratan-
persyaratan yang ditetapkan.
4. Kelompok Oi adalah satuan organisasi terkecil dalam hirarki organisasi
Oi yang berfungsi sebagai wadah menghimpun anggota-anggota Oi.
5. Pengurus Kelompok Oi selanjutnya disebut BPKel Oi adalah
kepengurusan di tingkat Kelompok Oi.
6. Badan Pengurus Oi Kota/Kabupaten selanjutnya disebut BPK Oi
adalah badan kepengurusan di tingkat daerah kota/kabupaten.
7. Badan Pengurus Oi Wilayah selanjutnya disebut BPW Oi adalah badan
kepengurusan Ormas Oi di tingkat provinsi.
8. Badan Pengurus Pusat Oi selanjutnya disebut BPP Oi adalah badan
kepengurusan Oi tertinggi di tingkat pusat/nasional.
9. Pendaftaran Anggota Oi ialah suatu persyaratan untuk mendapatkan
pengesahan keanggotaan Oi, berupa kegiatan pencatatan biodata dan
data-data keanggotaan lainnya, pelaporan perubahan status
keanggotaan, penerbitan KTA Oi dan dokumen administrasi
keanggotaan lainnya.
10. Pendaftaran Kelompok Oi ialah suatu persyaratan untuk mendapatkan
pengesahan pendirian Kelompok dari BPK Oi di daerah
kota/kabupaten tempat domisili Kelompok, berupa kegiatan
pencatatan data-data anggota kelompok, data-data kepengurusan
Kelompok, alamat domisili kelompok, kegiatan-kegiatan kelompok; dan
kegiatan pelaporan status keanggotaan, penerbitan SKPPK dan TDK
serta dokumen administrasi kekelompokan lainnya.
11. Kelompok Oi lama ialah Kelompok-kelompok Oi yang didirikan
sebelum ditetapkannya Peraturan Organisasi ini.
12. Kelompok Oi baru ialah Kelompok-kelompok Oi yang didirikan setelah
ditetapkannya Peraturan Organisasi ini.
13. Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok Oi, selanjutnya
disebut SKPPK adalah Keputusan yang diterbitkan oleh BPK Oi sebagai
bentuk pengesahan (legalisasi) pendirian Kelompok Oi.
14. Tanda Daftar Kelompok Oi, selanjutnya disebut TDK adalah dokumen
sah yang diberikan oleh BPK Oi kepada Kelompok Oi yang berada di
wilayah kerjanya yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat
pendirian Kelompok Oi dan telah mendapatkan SKPPK.
15. Kartu Tanda Anggota Oi, selanjutnya disebut KTA Oi adalah alat bukti
otentik sebagai identitas keanggotaan Oi yang sah dan berlaku di
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh BPP
Oi.
16. Nomor Pokok Keanggotaan, selanjutnya disingkat NPK, adalah nomor
identitas Anggota yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada
anggota yang terdaftar sebagai Anggota Oi dan dicantumkan pada KTA
Oi dan Buku Daftar Keanggotaan Oi.
17. Petugas Registrasi adalah anggota pengurus di tingkat Kelompok Oi
dan BPK Oi yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan
pelayanan administrasi keanggotaan, pelaporan serta pengelolaan dan
penyajian data keanggotaan di tingkat Kelompok Oi dan BPK Oi.
18. Iuran Anggota ialah iuran wajib dan iuran sukarela yang dibayarkan
oleh anggota Oi kepada Organisasi Oi.
19. Blangko Formulir Pendaftaran Anggota Oi, selanjutnya disebut
Formulir model P-1 dan/atau Blangko Formulir Pendaftaran Kelompok
Oi selanjutnya disebut Formulir model P-2 adalah Dokumen Isian
Data-data Anggota dan/atau data-data Kelompok Oi yang wajib diisi
lengkap dan diserahkan kepada Petugas Registrasi sesuai dengan
Petunjuk Teknis Pendaftaran.
BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA Oi
Pasal 2
(1). Untuk dapat menjadi anggota Oi setiap orang wajib mendaftarkan diri
dalam salah satu Kelompok Oi dengan mengisi formulir model P-1 yang
dilengkapi:
a. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar
b. Foto copy KTP/Kartu Pelajar/Paspor (bagi warga Negara asing yang
berdomisili di Indonesia) yang masih berlaku sebanyak 4 (empat)
lembar
(2). Calon anggota Oi dapat diterima menjadi anggota Oi dengan ketentuan:
a. Mengikuti wawancara penerimaan yang dilakukan oleh tim
penerimaan anggota baru Kelompok Oi.
b. Lulus Diklat Orientasi organisasi dan dilantik sebagai anggota Oi
c. Mengucapkan Ikrar Anggota Oi (ikrar tidak hanya dibacakan pada
setelah Diklat tapi bisa diucapkan pada moment-moment tertentu)
Pasal 3
1. Pada akhir Diklat Orientasi peserta wajib mengucapkan Ikrar Anggota Oi.
2. Teks Ikrar Anggota Oi adalah sebagai berikut:
IKRAR ORMAS Oi Kami, Anggota ORMAS Oi berikrar:
1. Selalu menjaga nama baik Ormas Oi 2. Mentaati seluruh peraturan-peraturan Ormas Oi
3. Bersatu, bekerja, berkarya dan berkreativitas untuk kemajuan Ormas Oi 4. Saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan
persaudaraan sesama anggota Ormas Oi 5. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi
BAB III
KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) Oi
Pasal 4
(1). KTA Oi wajib dimiliki oleh setiap anggota Oi.
(2). KTA Oi berlaku selama periode kepengurusan BPP Oi dan dapat
diperpanjang pada kepengurusan berikutnya dengan prosedur sesuai
ketentuan yang berlaku
(3). KTA Oi menjadi tanggung jawab dan diterbitkan oleh BPP Oi (bentuk
desain dan format)
(4). KTA Oi dicetak Oi oleh BPP Ormas Oi dan merupakan satu-satunya
tanda bukti otentik identitas keanggotaan Oi yang sah dan
didistibusikan oleh BPW/BPK Oi.
(5). KTA Oi ditandatangani oleh Ketua Umum Oi.
(6). Penerbitan KTA Oi dapat melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk
menyelenggarakan penerbitan KTA Oi.
(7). Permohonan penerbitan KTA Oi dilakukan melalui BPkel Oi secara
kolektif minimal 15 (lima belas) orang, kecuali bersifat susulan dapat
diajukan permohonan campuran dari beberapa Kelompok Oi.
(8). KTA Oi akan diterbitkan apabila seluruh kelengkapan persyaratan
administrasi sudah dilengkapi
(9). Penggantian KTA Oi yang hilang atau rusak dikenakan biaya yang
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Oi.
Pasal 5
(1) Nomor Pokok Keanggotaan (NPK) Oi berupa serangkaian kode angka
yang tercantum di bagian depan KTA Oi dan/atau tanda „barcode‟
yang tercantum pada bagian belakang KTA Oi.
(2) Sistem Penomoran KTA adalah sebagai berikut :
a. 2 digit pertama merupakan kode BPW b. 2 digit kedua merupakan kode BPK c. 2 digit ketiga merupakan kode Pengurus Kelompok Oi d. 2 digit keempat merupakan kode tahun masuk anggota e. 6 digit kelima merupakan kode urut anggota diberikan
Pasal 6
(1). Atas rekomendasi BPK Oi, BPP Oi sewaktu-waktu dapat mencabut dan
menyatakan tidak berlakunya KTA Oi, apabila :
a. Anggota Oi yang bersangkutan menyatakan berhenti dan/atau
keluar dari keanggotaan Oi atas permintaan sendiri;
b. Anggota Oi yang bersangkutan telah meninggal dunia
c. Anggota Oi yang bersangkutan diberhentikan karena pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Oi dan atau Peraturan-peraturan
d. Di nyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak
pidana
Pasal 7
(1). Pengajuan penerbitan KTA Oi dilakukan oleh Kelompok Oi berdasarkan
rekomendasi dan klarifikasi BPK Oi dan disertai surat pengantar dari
BPW Oi
(2). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat
Provinsi (BPW Oi), maka rekomendasi, klarifikasi dan surat pengantar
dari BPK Oi
(3). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat
Provinsi (BPW Oi) dan tingkat Kota/Kabupaten (BPK Oi) maka
rekomendasi dan klarifikasi dapat dilakukan langsung oleh BPP Oi
(4). Kelompok Oi di luar negeri mengajukan permohonan penerbitan KTA
Oi langsung kepada BPP Oi.
(5). Untuk Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, KTA Oi
diterbitkan secara khusus oleh BPP Oi.
(6). KTA Oi yang telah dicetak di distribusikan melalui BPW Oi untuk
selanjutnya secara berjenjang oleh BPW Oi didistribusikan melalui BPK
Oi dan Kelompok Oi.
(7). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat
Provinsi (BPW Oi), KTA Oi distribusi langsung melalui BPK Oi.
(8). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat
Kota/Kabupaten (BPK Oi) dan kepengurusan tingkat provinsi (BPW Oi),
KTA Oi distribusi langsung kepada Kelompok Oi.
(9). Untuk Kelompok Oi di luar negeri KTA Oi didistribusikan langsung
kepada Kelompok Oi di luar negeri.
Pasal 8
(1). Setiap anggota Oi yang pindah secara tetap status kedudukan
keanggotaannya dari salah satu Kelompok Oi ke Kelompok Oi lain yang
berada di luar wilayah kerja BPK Oi dan/atau BPW Oi tempat domisili
Kelompoknya, wajib melaporkan kepindahannya kepada pengurus BPK
Oi daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2). Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1),
anggota yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pengurus BPK
Oi di daerah baru untuk diterbitkan Surat Keterangan Perubahan
Status Kedudukan Keanggotaan.
(3). Surat Keterangan Perubahan Status Kedudukan Keanggotaan
digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KTA Oi yang baru.
BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN KELOMPOK Oi
Pasal 9
(1). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan hanya 1 (satu) kali pada saat awal
pendirian Kelompok.
(2). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan oleh para pendiri Kelompok
dengan mengisi Formulir model P-2 dan dilengkapi dengan persyaratan
administratif lainnya yang ditentukan.
(3). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan melalui BPK Oi tempat domisili
Kelompok Oi yang bersangkutan.
(4). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
antara lain ialah :
a. Memenuhi ketentuan batas minimal keanggotaan Kelompok Oi
sejumlah 15 (lima belas) orang;
b. Menyerahkan Formulir model P-1 beserta kelengkapannya;
c. Menyerahkan Formulir model P-2;
d. Membayar Iuran Wajib Anggota;
e. Membayar biaya penerbitan SKPPK dan TDK yang besarnya
ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Oi setempat.
(5). Kelompok-kelompok yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat
pendirian berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen persyaratan
dan verifikasi faktual di lapangan oleh BPK Oi, selanjutnya dicatat
dalam Buku Register Data Kelompok/ Keanggotaan, dan disahkan
dengan penerbitan SKPPK dan TDK oleh BPK Oi.
(6). SKPPK berlaku selama Kelompok Oi yang bersangkutan dinilai masih
aktif oleh BPK Oi.
(7). TDK Oi berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak didaftarkan dan
setelahnya dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan dan
syarat-syarat yang ditentukan.
(8). Pengukuhan pendirian Kelompok Oi dan pelantikan Pengurus
Kelompok Oi yang telah dinyatakan sah berdiri diatur dengan
Peraturan BPK Oi yang bersangkutan;
(9). BPK Oi setiap saat dapat mencabut SKPPK dan TDK apabila :
a. Kelompok Oi yang bersangkutan menyatakan membubarkan diri
berdasarkan Keputusan Musyawarah Kelompoknya;
b. Kelompok Oi yang bersangkutan dianggap tidak lagi memenuhi
ketentuan dan syarat-syarat pendirian Kelompok Oi;
c. Kegiatan-kegiatan Kelompok Oi yang bersangkutan dinyatakan
bertentangan dengan tujuan Oi dan melanggar ketentuan-
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi
dan/atau Peraturan-peraturan Organisasi Oi lainnya yang berlaku.
(10). Kelompok Oi yang telah dicabut SKPPK Oi dan TDK Oi nya
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b,
maka terhadap anggota-anggota Oi yang masih ada dapat didaftarkan
ke Kelompok-kelompok Oi terdekat atau sesuai pilihan anggota Oi yang
bersangkutan atau anggota-anggota Oi yang bersangkutan membentuk
Kelompok Oi baru dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat
pendirian Kelompok Oi yang berlaku.
Pasal 10
(1). Kelompok-kelompok Oi lama yang telah berdiri sebelum ditetapkannya
Peraturan Organisasi ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
sejak ditetapkannya Peraturan Organisasi ini wajib mendaftarkan
kembali Kelompoknya untuk mendapatkan SKPPK Oi dan TDK Oi
dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
(2). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Kelompok Oi tidak melakukan pendaftaran kembali, maka Kelompok
Oi yang bersangkutan dinyatakan bubar dan anggota-anggotanya
dicoret dari daftar keanggotaan Oi.
Pasal 11
(1). Bentuk format Blangko Formulir model P-1 dan Blangko Formulir
model P-2 sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan
Organisasi ini.
(2). Contoh Lembar Rekap Data Keanggotaan Oi dan Contoh Surat
Pengantar BPW Oi sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 dan 6
Peraturan Organisasi ini.
(3). Contoh SKPPK dan TDK adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran
7 dan 8 Peraturan Organisasi ini.
(4). Contoh KTA Oi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 9
Peraturan Organisasi ini.
Pasal 12
(1). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat
kota/kabupaten (BPK Oi), pengajuan pendirian kelompok Oi dan
penerbitan SKPPK serta TDK dilakukakan melalui BPW/BPK Oi
terdekat
(2). Pengajuan pendirian kelompok Oi Luar Negeri dan penerbitan SKPPK
serta TDK dilakukan melalui BPP Oi
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran
Kelompok Oi diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.
BAB V
LAPORAN PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN Oi
Pasal 14
(1). Semua tingkatan kepengurusan Oi berkewajiban memelihara Buku
Daftar Keanggotaan Oi.
(2). Setiap 3 (tiga) bulan BPKel Oi melaporkan perkembangan keanggotaan
Oi di Kelompoknya kepada BPK Oi.
(3). Setiap 6 (enam) bulan BPK Oi melaporkan perkembangan keanggotaan
Oi di daerahnya kepada BPW Oi.
(4). Setiap 6 (enam) bulan BPW Oi melaporkan perkembangan keanggotaan
Oi di wilayahnya kepada BPP Oi.
(5). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat
(2) sekurang-kurangnya memuat data jumlah anggota Oi dan data
mutasi anggota Oi di Kelompoknya.
(6). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat
(3) sekurang-kurangnya memuat data jumlah anggota Oi, data mutasi
anggota Oi, data jumlah dan status Kelompok Oi aktif, pasif dan non
aktif di daerah kerjanya.
(7). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat
(4), sekurang-kurangnya mencakup data jumlah anggota Oi terakhir,
data mutasi anggota, data jumlah dan status Kelompok Oi aktif, pasif
dan non aktif serta data jumlah dan status BPK Oi aktif, pasif dan non
aktif di wilayah kerjanya.
(8). Ketentuan lebih lanjut tentang Laporan Perkembangan Anggota Oi
diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.
BAB VI
IURAN ANGGOTA Oi
Pasal 15
(1). Setiap anggota Oi membayar iuran wajib bulanan sebesar Rp.1000
kepada Organisasi Oi
(2). Pembayaran uang iuran wajib oleh anggota Oi dilakukan melalui
Bendahara Kelompok Oi atau pengurus Kelompok Oi yang diberi tugas
dan tanggung jawab mengelola keuangan Kelompok Oi.
(3). Kelompok-kelompok Oi wajib membayar kontribusi bagian secara
berjenjang dari pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi kepada BPK
Oi, BPW Oi dan BPP Oi dengan ketentuan jumlah dan proporsi bagian
masing-masing diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.
(4). Pembayaran iuran wajib dan oleh anggota Oi dapat dilakukan secara
rutin sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali atau untuk
beberapa bulan sekaligus yang dibayarkan di awal.
(5). Bendahara Kelompok Oi atau Pengurus Kelompok Oi yang diberi tugas
dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan Kelompok Oi
selanjutnya menerbitkan tanda terima pembayaran iuran (kuitansi).
(6). Pembayaran iuran wajib bagi Anggota Oi dan Kelompok Oi adalah
merupakan salah satu persyaratan wajib dalam memenuhi ketentuan
Sistem Administrasi Keanggotaan (SAK) Oi, khususnya untuk
memperoleh penerbitan SKPPK, TDK dan KTA Oi.
(7). Anggota-anggota Oi yang tidak membayar iuran wajib dan/atau
Kelompok-kelompok Oi yang tidak membayar kontribusi bagian dari
pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan tanpa alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan dapat dikenakan sanksi administratif
dan/atau sanksi lainnya oleh Badan Pengurus Oi sesuai tingkatannya.
(8). Apabila anggota Oi tidak membayar iuran selama 5 (lima) kali
berturut-turut dianggap anggota Oi tersebut dinyatakan
mengundurkan diri dari keanggotaan Oi
(9). Kelompok-kelompok Oi yang tidak membayar kontribusi bagian dari
pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku tanpa alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi pencabutan SKPPK dan
TDK, dan Kelompok Oi yang bersangkutan dinyatakan bubar.
BAB VII
PENDIDIKAN PELATIHAN Oi
Pasal 16
1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Oi merupakan program kerja yang
wajib dilakukan pada semua tingkatan Badan Pengurus Oi sebagai
upaya peningkatan kompetensi setiap anggota Oi
2. Diklat Oi dilakukan dalam 3 (tiga) katagori;
a. Diklat Orientasi (Pengenalan) organisasi, wajib di ikuti setiap
anggota dan penyelenggaraannya dilakukan secara desentralisasi di
masing-masing BPK Oi
b. Diklat Pemberdayaan Anggota yang diselenggarakan melalui
aktivitas pembinaan Seni, Olahraga, Pendidikan, Akhlak dan Niaga
(Diklat SOPAN), lingkup materi Diklatnya disesuaikan dengan
kebutuhan anggota di masing-masing Kelompok Oi dan
diselenggarakan oleh BPW/BPK Oi
c. Diklat Kepemimpinan Dan Wawasan Kebangsaan , merupakan
pembekalan yang wajib di ikuti oleh pimpinan organisasi Oi tingkat:
BPP Oi (Ketua, Sekjen dan Seluruh Pengurus Departemen), BPW Oi
(Ketua dan Sekjen), BPK Oi (Ketua) dan Badan Otonom (Ketua).
Diklat diselenggarakan oleh BPP Oi
3. Dalam penyelenggaraan Diklat Orientasi organisasi dan Diklat
Kepemimpinan dan wawasan Kebangsaan BPP Oi berkewajiban
menyusun dan menetapkan kurikulum, penyiapan fasilitator dan
penerbitan sertifikat Diklat
4. Dalam penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan anggota, BPW/BPK
dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyususnan materi,
penyiapan fasilitator dan penerbitan sertifikat yang sesuai dengan
kurikulum yang ditetapkan oleh BPP Oi
5. Dalam penyelenggaraan Diklat SOPAN BPP Oi berkewajiban
memberikan supervisi kurikulum dan penyelenggaraan Diklat serta
menerbitkan sertifikat
6. Biaya penyelenggaraan Diklat menjadi tanggung jawab masing-masing
wilayah penyelenggara
7. Badan-badan Otonom dan Lembaga-lembaga Non Departemen dalam
lingkungan BPP Oi dapat menyelenggarakan Diklat sesuai dengan
kebutuhan organisasinya
8. Diklat Orientasi, Diklat SOPAN serta Diklat Kepemimpinan dan
Wawasan Kebangsaan wajib di selenggarakan minimal 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) periode kepengurusan
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
(1). Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan
Organisasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Oi dan
Pendidikan Latihan, Peraturan Organisasi Nomor 03 Tahun 2010
tentang Pendaftaran Kelompok Oi, Surat Keputusan Pengesahan
Pendirian Kelompok (SKPPK) Oi, Tanda Daftar Kelompok (TDK) Oi dan
Iuran Kelompok Oi serta Peraturan Organisasi No.01 tahun 2012
tentang perubahan Peraturan Organisasi dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
(2). Pada saat mulai berlakunya Peraturan Organisasi ini, semua Peraturan
Pelaksanaan dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BPKel Oi
dan/atau Peraturan-peraturan yang ditetapkan BPK Oi dan/atau
Peraturan-peraturan yang ditetapkan BPW Oi yang pernah diterbitkan
sebelumnya yang mengatur tentang pendaftaran Anggota Oi,
pendaftaran Kelompok Oi, dan Iuran Anggota Oi dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan
Peraturan Organisasi ini.
(3). Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya
Peraturan Organisasi ini Ketua Umum BPP Oi wajib menerbitkan
Keputusan tentang Pelaksanaan Teknis Peraturan Organisasi ini.
(4). Peraturan-peraturan sebagaimana dimasud dalam ayat (2) wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini dan harus ditetapkan
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan
Organisasi ini
Pasal 18
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Depok
Pada tanggal ...................... 2014
KETUA UMUM Oi
ROSANA LISTANT0
Disahkan di Depok
Pada tanggal ................... 2014
KETUA DEWAN PERTIMBANGAN Oi
DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Ed, MBA
Salinan sesuai dengan aslinya,
KETUA DEPARTEMEN ORGANISASI DAN APARATUR BADAN PENGURUS PUSAT Oi
SOEDICK PURNOM0
Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 01 Tahun 2014
Untuk kebutuhan penggandaaan/copy di wilayah, Formulir dalam format (Jpg) dapat didownload dalam www.Ormas-oi.org
Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 01 Tahun 2014
Kartu Tanda Anggota (KTA)
TAMPAK BAGIAN DEPAN
TAMPAK BAGIAN BELAKANG
Lampiran _3 PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 01 Tahun 2014
DAFTAR KODE BPW DAN BPK Oi
(Data diambil dari website DEPDAGRI Tahun 2010)
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No. Kode
BPK
01 Nanggroe Aceh Darussalam
Kab. Aceh Selatan 01
Kab. Aceh Tenggara 02
Kab. Aceh Timur 03
Kab. Tengah 04
Kab. Aceh Barat 05
Kab. Aceh Besar 06
Kab. Pidie 07
Kab. Aceh Utara 08
Kab. Simeulue 09
Kab. Aceh Singkil 10
Kab. Bireun 11
Kab. Aceh Barat Daya 12
Kab. Gayo Lues 13
Kab. Aceh Jaya 14
Kab. Nagan Jaya 15
Kab. Aceh Tamiang 16
Kab. Bener Meriah 17
Kota Banda aceh 18
Kota Sabang 19
Kota Lhokseumawe 20
Kota Langsa 21
Kota Subulussalam 22
Kab. Pidie Jaya 23
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
02 Sumatera Utara
Kab. Tapanuli Tengah 01
Kab. Tapanuli Utara 02
Kab. Tapanuli selatan 03
Kab. Nias 04
Kab. Langkat 05
Kab. Karo 06
Kab. Deli Serdang 07
Kab. Simalungun 08
Kab. Asahan 09
Kab. Labuhan Batu 10
Kab. Dairi 11
Kab. Toba Samosir 12
Kab. Mandailing Natal 13
Kab. Nias Selatan 14
Kab. PakPak Barat 15
Kab. Humbang Hasundutan 16
Kab. Samosir 17
Kab. Serdang Bedagai 18
Kota Medan 19
Kota Pematang Siantar 20
Kota Sibolga 21
Kota Tanjung balai 22
Kota Binjai 23
Kota Tebing Tinggi 24
Kota Padang Sidempuan 25
Kab. Nias Barat 26
Kab. Nias Utara 27
Kab. Labuhanbatu Selatan 28
Kab. Labuhanbatu Utara 29
Kab. Padang Lawas 30
Kab. Padang Lawas Utara 31
Kota Gunungsitoli 32
Kab. Batubara 33
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
03 Sumatera Barat
Kab. Pesisir Selatan 01
Kab. Solok 02
Kab. SW. Lunto 03
Kab. Tanah Datar 04
Kab. Padang Pariaman 05
Kab. Agam 06
Kab. Lima Puluh Kota 07
Kab. Pasaman 08
Kab. Kepulauan Mentawai 09
Kab. Dharmasraya 10
Kab. Solok Selatan 11
Kab. Pasaman Barat 12
Kota Padang 13
Kota Solok 14
Kota Sawhlunto 15
Kota Padang Panjang 16
Kota Bukit Tinggi 17
Kota Payakumbuh 18
Kota Pariaman 19
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
04 Riau
Kab. Kampar 01
Kab. Indragiri Hulu 02
Kab. Bengkalis 03
Kab. Indragiri Hilir 04
Kab. Pelalawan 05
Kab. Rokon Hulu 06
Kab. Rokon Hilir 07
Kab. Siak 08
Kab. Kuantan Singingi 09
Kota Pekan Baru 10
Kota Dumai 11
Kab. Kepulauan Meranti 12
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
05 Jambi
Kab. Kerinci 01
Kab. Meangin 02
Kab. Sarolangun 03
Kab. Batanghari 04
Kab. Muaro Jambi 05
Kab. Tanjung Jabung Barat 06
Kab. Tanjung Jabung Timur 07
Kab. Bungo 08
Kab. Tebo 09
Kota Jambi 10
Kota Sungai Penuh 11
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
06 Sumatera Selatan
Kab. Ogan Komering Ulu 01
Kab. Ogan Komering Ilir 02
Kab. Muara Enim 03
Kab. Lahat 04
Kab. Musi Rawas 05
Kab. Musy Banyuasin 06
Kab. Banyuasin 07
Kab. Oku Timur 08
Kab. Oku Selatan 09
Kab. Ogan Ilir 10
Kota Palembang 11
Kota Pagar Alam 12
Kota Lubuk Linggau 13
Kota Prabumulih 14
Kab. Empat Lawang 15
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
07 Bengkulu
Kab. Bengkulu Selatan 01
Kab. Rejang Lebong 02
Kab. Bengkulu Utara 03
Kab. Kaur 04
Kab. Seluma 05
Kab. Muko-muko 06
Kab. Lebong 07
Kab. Kepahiang 08
Kota Bengkulu 09
Kab. Bengkulu Tengah 10
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
08 Lampung
Kab. Lampung Selatan 01
Kab. Lampung Tengah 02
Kab. Lampung Utara 03
Kab. Lampung Barat 04
Kab. Tulang Bawang 05
Kab. Tanggamus 06
Kab .Lampung Timur 07
Kab. Way Kanan 08
Kota Bandar Lampung 09
Kota Metro 10
Kab. Mesuji 11
Kab. Pesawaran 12
Kab. Tulang Bawang Barat 13
Kab. Pringsewu 14
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
09 Bangka Belitung
Kab. Bangka 01
Kab. Belitung 02
Kab. Bangka Selatan 03
Kab. Bangka Tengah 04
Kab. Bangka Barat 05
Kab. Bangka Timur 06
Kota Pangkal Pinang 07
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten
No. Kode BPK
10 Kepulauan Riau
Kab. Kepulauan Riau 01
Kab. Karimun 02
Kab. Natuna 03
Kab. Lingga 04
Kota Batam 05
Kota Tanjung Pinang 06
Kab. Bintan 07
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten
No. Kode BPK
11 DKI Jakarta
Kab. Adm.Kep.Seribu 01
Kodya Jakarta Pusat 02
Kodya Jakarta Utara 03
Kodya Jakarta Barat 04
Kodya Jakarta Selatan 05
Kodya Jakarta Timur 06
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
12 Jawa Barat
Kab. Bogor 01
Kab. Sukabumi 02
Kab. Cianjur 03
Kab. Bandung 04
Kab. Garut 05
kab. Tasik Malaya 06
Kab. Ciamis 07
Kab. Kuningan 08
Kab. Cirebon 09
Kab. Majalengka 10
Kab. Sumedang 11
Kab. Indramayu 12
Kab. Subang 13
Kab. Purwakarta 14
Kab. Karawang 15
Kab. Bekasi 16
Kota Bogor 17
Kota Sukabumi 18
Kota Bandung 19
Kota Cirebon 20
Kota Bekasi 21
Kota Depok 22
Kota Cimahi 23
Kota Tasikmalaya 24
Kota Banjar 25
Kab. Bandung Barat 26
Kab. Semarang 22
Kab. Temanggung 23
Kab. Kendal 24
Kab. Batang 25
Kab. Pekalongan 26
Kab. Pemalang 27
Kab. Tegal 28
Kab. Brebes 29
Kota magelang 30
Kota Surakarta 31
Kota Salatiga 32
Kota Semarang 33
Kota Pekalongan 34
Kota Tegal 35
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
13 Jawa Tengah
Kab. Cilacap 01
Kab. Banyumas 02
Kab. Purbalingga 03
Kab. Banjar Negara 04
Kab. Kebumen 05
Kab. Purworejo 06
Kab. Wonosobo 07
Kab. Magelang 08
Kab. Boyolali 09
Kab. Kelaten 10
Kab. Sukoharjo 11
Kab. Wonogiri 12
Kab. Karanganyar 13
Kab. Sragen 14
Kab. Grobogan 15
Kab. Blora 16
Kab. Rembang 17
Kab. Pati 18
Kab. Kudus 19
Kab. Jepara 20
Kab. Demak 21
Kab. Semarang 22
Kab. Temanggung 23
Kab. Kendal 24
Kab. Batang 25
Kab. Pekalongan 26
Kab. Pemalang 27
Kab. Tegal 28
Kab. Brebes 29
Kota magelang 30
Kota Surakarta 31
Kota Salatiga 32
Kota Semarang 33
Kota Pekalongan 34
Kota Tegal 35
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
14 Yogyakarta
Kab. Kulon Progo 01
Kab. Bantul 02
Kab. Gunung Kidul 03
Kab. Sleman 04
Kota Yogyakarta 05
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
15 Jawa Timur
Kab. Pacitan 01
Kab. Ponorogo 02
Kab. Trenggalek 03
Kab. Tulungagung 04
Kab. Blitar 05
Kab. Kediri 06
Kab. Malang 07
Kab. Lumanjang 08
Kab. Jember 09
Kab. Banyuwangi 10
Kab. Bondowoso 11
Kab. Situbondo 12
Kab. Probolinggo 13
Kab. Pasuruan 14
Kab. Sidoarjo 15
Kab. Mojokerto 16
Kab. Jombang 17
Kab. Nganjuk 18
Kab. Madiun 19
Kab. Magetan 20
Kab. Ngawi 21
Kab. Bojonegoro 22
Kab. Tuban 23
Kab. Lamongan 24
Kab. Gresik 25
Kab. Bangkalan 26
Kab. Sampang 27
Kab. Pamekasan 28
Kab. Sumenep 29
Kota Kediri 30
Kota Blitar 31
Kota Malang 32
Kota Probolinggo 33
Kota Pasuruan 34
Kota Mojokerto 35
Kota Madiun 36
Kota Surabaya 37
Kota Batu 38
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
16 Banten
Kab. Pandegelang 01
Kab. Lebak 02
Kab. Tangerang 03
Kab. Serang 04
Kota Tangerang 05
Kota Cilegon 06
Kota Serang 07
Kota Tangerang Selatan 08
17 Bali
Kab Jembarana 01
Kab. Tabanan 02
Kab. Badung 03
Kab. Gianyar 04
Kab. Klungkung 05
Kab. Bangli 06
Kab. Karangasem 07
Kab. Buleleng 08
Kota Denpasar 09
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
18 Nusa Tenggara Barat
Kab. Lombok Barat 01
Kab. Lombok Tengah 02
Kab. Lombok Timur 03
Kab. Sumbawa 04
Kab. Dompu 05
Kab. Bima 06
Kab. Sumbawa Barat 07
Kota Mataram 08
Kota Bima 09
Kab. Lombok Utara 10
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
19 Nusa Tenggara Timur
Kab. Kupang 01
Kab.Timor Tengah Selatan 02
Kab.Timor Tengah Utara 03
Kab. Belu 04
Kab. Alor 05
Kab. Flores Timur 06
Kab. Sikka 07
Kab. Ende 08
Kab. Ngada 09
Kab. Manggarai 10
Kab. Sumba Timur 11
Kab. Sumba Barat 12
Kab. Lembata 13
Kab. Rate Ndao 14
Kab. Manggarai Barat 15
Kota Kupang 16
Kab. Manggarai Timur 17
Kab. Sumba Barat Daya 18
Kab. Sumba Tengah 19
Kab. Nagekeo 20
Kab. Sabu Raijua 21
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
20 Kalimantan Barat
Kab. Sambas 01
Kab. Pontianak 02
Kab. Sanggau 03
Kab. Ketapang 04
Kab. Sintang 05
Kab. Kapuas Hulu 06
Kab. Bengkayang 07
Kab. Landak 08
Kab. Melawai 09
Kab. Sekadau 10
Kota Pontianak 11
Kota Singkawang 12
Kab. Kayong Utara 13
Kab. Kubu Raya 14
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
21 Kalimantan Tengah
Kab. KotaWaringi Barat 01
Kab. KotaWaringi Timur 02
Kab. Kapuas 03
Kab. Barito Selatan 04
Kab. Barito Utara 05
Kab. Katingin 06
Kab. Seruyan 07
Kab. Sukamara 08
Kab. Lamandau 09
Kab. Gunung Mas 10
Kab. Pulang Pisau 11
Kab. Murung Raya 12
Kab. Barito Timur 13
Kota Palangkaraya 14
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
22 Kalimantan Selatan
Kab. Tanah Laut 01
Kab. Kota Baru 02
Kab. Banjar 03
Kab. Barito Kuala 04
Kab. Tapin 05
Kab. Hulu Sungai Selatan 06
Kab. Hulu Sungai Tengah 07
Kab. Hulu Sungai Utara 08
Kab. Tabalong 09
Kab. Tanah Bambu 10
Kab. Balangan 11
Kota Banjarmasim 12
Kota Banjar Baru 13
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
23 Kalimantan Timur
Kab. Pasir 01
Kab. Kuatai Kerta Negara 02
Kab. Berau 03
Kab. Bulungan 04
Kab. Nunukan 05
Kab. Malinau 06
Kab. Kuatai Barat 07
Kab. Kuatai Timur 08
Kab. Penajam Paser Utara 09
Kota Balik Papan 10
Kota Samarinda 11
Kota Tarakan 12
Kota Bontang 13
Kab. Tana Tidung 14
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
24 Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mangondow 01
Kab. Minahasa 02
Kab. Kepulauan Sangihe 03
Kab. Kepulauan Talaud 04
Kab. Minahasa Selatan 05
Kab. Minahasa Utara 06
Kota Manado 07
Kota Bitung 08
Kota Tomohon 09
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 10
Kab. Bolaang Mongondow Timur 11
Kab. Bolaang Mongondow Utara 12
Kab. Minahasa Tenggara 13
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 14
Kota Kotamobagu 15
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
25 Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 01
Kab. Poso 02
Kab. Donggala 03
Kab. Toli-Toli 04
Kab. Buol 05
Kab. Morowali 06
Kab. Banggai Kepulauan 07
Kab. Parigi Moutong 08
Kab. Tojouna 09
Kota Palu 10
Kab. Sigi 11
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
26 Sulawesi Selatan
Kab. Selayar 01
Kab. Bulukumba 02
Kab. Bantaeng 03
Kab. Janeponto 04
Kab. Takalar 05
Kab. Gowa 06
Kab. Sianjai 07
Kab. Bone 08
Kab. Maros 09
Kab. Pangkajene Kep 10
Kab. Barru 11
Kab. Soppeng 12
Kab. Wajo 13
Kab. Sidenreng Rapang 14
Kab. Pinrang 15
Kab. Enrekang 16
Kab. Luwu 17
kab. Tana Toraja 18
Kab. Luwu Utara 19
Kab. Luwu Timur 20
Kota Makasar 21
Kota Parepare 22
Kota Palopo 23
Kab. Toraja Utara 24
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
27 Sulawesi Tenggara
Kab. Kolaka 01
Kab. Konawe 02
Kab. Muna 03
Kab. Buton 04
Kab. Konawe Selatan 05
Kab. Bombana 06
Kab. Wakatobi 07
Kab. Kolaka Utara 08
Kota Kendari 09
Kota Bau Bau 10
Kab. Buton Utara 11
Kab. Konawe Utara 12
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
28 Gorontalo
Kab. Gorontalo 01
Kab. Boalemo 02
Kab. Bone Bolango 03
Kab. Pahuwato 04
Kota Gorontalo 05
Kab. Gorontalo Utara 06
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
29 Sulawesi Barat
Kab. Mamuju Utara 01
Kab. Mamuju 02
Kab. Mamasa 03
Kab. Polwali Mamasa 04
Kab. Majene 05
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten
No. Kode BPK
30 Maluku
Kab. Maluku Tenggah 01
Kab. Maluku Tenggara 02
Kab. Maluku Tenggara Barat 03
Kab. Buru 04
Kab. Seram Bagian Timur 05
Kab. Seram Bagian Barat 06
Kab. Kepulauan Aru 07
Kota Ambon 08
Kab. Buru Selatan 09
Kota Tual 10
Kab. Maluku Barat Daya 11
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
31 Maluku Utara
Kab. Halmahera Barat 01
Kab. Halmahera Tengah 02
Kab. Halmahera Utara 03
Kab. Halmahera Selatan 04
Kab. Kepulauan Sula 05
Kab. Halmahera Timur 06
Kota Ternate 07
Kota Tidore Kepulauan 08
Kab. Pulau Morotai 09
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
32 Papua
Kab. Marauke 01
Kab. Jaya Wijaya 02
Kab. Jaya Pura 03
Kab. Nabire 04
Kab. Yapen Waropen 05
Kab. Biak Numfor 06
Kab. Puncak Jaya 07
Kab. Paniai 08
Kab. Mimika 09
Kab. Sarmi 10
Kab. Keerom 11
Kab. Pegunungan Bintang 12
Kab. Yahukimo 13
Kab. Tolikara 14
Kab. Waropen 15
Kab. Boven Digoel 16
Kab. Mappi 17
Kab. Asmat 18
Kab. Sapiori 19
Kota JayaPura 20
Kab. Yalimo 21
Kab. Supiori 22
Kab. Nduga 23
Kab. Puncak 24
Kab. Mamberamo Raya 25
Kab. Mamberamo Tengah 26
Kab. Lanny Jaya 27
Kab. Kepulauan Yapen 28
Kab. Deiyai 29
No. Kode BPW
Provinsi Kota/Kabupaten No.
Kode BPK
33 Irian Jaya Barat
Kab. Sorong 01
Kab. Manok Wari 02
Kab. Fak Fak 03
Kab. Sorong Selatan 04
Kab. Raja Ampat 05
Kab. Teluk Bentuni 06
Kab. Teluk Wondama 07
Kab. Kaima 08
Kota Sorong 09
Kab. Tambrauw 10
Kab. Maybrat 11
Lampiran_4
PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014
Formulir Pendaftaran Kelompok (untuk penggandaan dapat di download di www.ormas-oi.org
Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 01 Tahun 2014
Contoh Format Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok (SKPPK)
Lampiran_6 PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 01 Tahun 2014
Contoh Tanda Daftar Kelompok (TDK)
Halaman Depan
Lampiran_7
PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014
Halaman Belakang
Lampiran_8 PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 01 Tahun 2014
CONTOH SERTIFIKAT
Keterangan: Sertifikat diatas hanya sebagai contoh. Design dapat ditentukan oleh setiap Penyelenggara DIKLAT. Dengan tetap
meletakkan Logo Oi sebagaimana diatur dalam penerapan logo Oi pada PO No. 05 Tahun 2010
BADAN PENGURUS PUSAT Oi
PERATURAN ORGANISASI Oi
Nomor : 01 Tahun 2010
TENTANG
TATA URUTAN PERATURAN-PERATURAN DALAM ORMAS Oi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM Oi :
Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan dan
dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan Ormas
dan pelayanan anggota Oi, maka Ormas Oi perlu terus
ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih
professional, efektif dan efisien;
2. bahwa untuk dapat mewujudkan ketertiban dalam
pengaturan Ormas Oi dipandang perlu mengatur tata
urutan peraturan-peraturan dalam Ormas Oi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka
pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam
Peraturan Organisasi Oi.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi;
2. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi
Tahun 2009-2012;
Memperhatikan : 1. Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam
Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010.
2 Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I
dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010
di Kaliurang, Yogyakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI Oi TENTANG TATA URUTAN
PERATURAN-PERATURAN DALAM ORMAS Oi.
Pasal 1
Dalam Peraturan Organisasi Oi ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat dengan AD adalah Anggaran
Dasar Oi;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan ART adalah
Anggaran Rumah Tangga Oi;
3. Ketua Umum Oi adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Oi sebagai
pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Ormas Oi sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Dasar Oi;
4. Badan Pengurus Pusat Oi selanjutnya disingkat dengan BPP Oi adalah badan
penyelenggara Ormas Oi tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Umum
Oi;
5. Badan Pengurus Wilayah Oi selanjutnya disingkat dengan BPW Oi adalah
badan penyelenggara Ormas Oi tingkat provinsi yang dipimpin oleh Ketua
BPW Oi;
6. Badan Pengurus Kota/Kabupaten Oi selanjutnya disingkat dengan BPK Oi
adalah badan penyelenggara Ormas Oi tingkat Kota/Kabupaten yang
dipimpin oleh Ketua BPK Oi;
7. Pengurus Kelompok Oi selanjutnya disingkat dengan PK Oi adalah badan
penyelenggara Ormas Oi tingkat Kelompok yang dipimpin oleh Ketua
Kelompok Oi;
8. Musyawarah yang selanjutnya disingkat dengan Munas adalah Musyawarah
Nasional ditingkat Nasional/Pusat;
9. Musyawarah Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan Muswil adalah
Musyawarah Wilayah ditingkat Provinsi;
10. Musyawarah Kota/Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Muskot
adalah Musyawarah Kota/Kabupaten ditingkat Kota/ Kabupaten;
11. Musyawarah Kelompok yang selanjutnya disingkat dengan Muskel adalah
Musyawarah anggota ditingkat Kelompok;
12. Sekretaris Jenderal Oi adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Oi;
13. Satuan Perangkat Ormas Oi Pusat adalah Perangkat Ormas di lingkup Badan
Pengurus Pusat Oi yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Departemen-
departemen, Lembaga-lembaga Non Departemen dan Badan-badan Otonom
lain di tingkat pusat yang dibentuk dengan Peraturan Organisasi Oi;
14. Satuan Perangkat Ormas Oi Wilayah adalah Perangkat Ormas di lingkup
Badan Pengurus Oi Wilayah yang terdiri dari Sekretariat BPW, Biro-biro, dan
Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga otonom lain di tingkat Wilayah
yang dibentuk dengan Peraturan BPW Oi;
15. Satuan Perangkat Ormas Oi Kabupaten/Kota adalah Perangkat Ormas di
lingkup Badan Pengurus Oi Kota/Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat
BPK, Bidang-bidang, dan Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga otonom
lain di tingkat Kota/Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan BPK Oi;
16. Peraturan Organisasi selanjutnya disingkat dengan PO adalah peraturan
tertinggi dalam Ormas Oi dibawah AD dan ART serta Ketetapan-ketetapan
Musyawarah Nasional Oi;
17. Peraturan Khusus pengganti PO selanjutnya disingkat dengan Persus adalah
peraturan tertinggi dalam Ormas Oi yang bersifat khusus dan istimewa;
18. Keputusan Ketua Umum Oi adalah peraturan operasional Oi dibawah PO;
19. Peraturan Wilayah selanjutnya disingkat dengan Perwil adalah peraturan
yang ditetapkan oleh Pengurus BPW Oi dan berlaku untuk wilayah provinsi
yang bersangkutan;
20. Peraturan Kota/Kabupaten selanjutnya disingkat dengan Perkot adalah
peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus BPK Oi dan berlaku untuk wilayah
Kota/Kabupaten yang bersangkutan;
21. Peraturan Kelompok adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus
Kelompok Oi dan berlaku untuk Kelompok yang bersangkutan;
Pasal 2
Tata urutan peraturan dalam Ormas Oi adalah :
a. AD Oi;
b. ART Oi;
c. Ketetapan Munas Oi;
d. PO Oi;
e. Persus Pengganti PO Oi;
f. Keputusan Ketua Umum Oi;
g. Ketetapan Muswil Oi;
h. Perwil Oi;
i. Ketetapan Muskot Oi;
j. Perkot Oi;
k. Ketetepan Muskel Oi; dan
l. Peraturan Kelompok Oi.
Pasal 3
1. AD adalah peraturan tertinggi dalam Ormas Oi yang ditetapkan oleh Munas
Oi yang memuat garis besar dan pokok-pokok aturan Ormas Oi.
2. ART adalah peraturan tertinggi dalam Ormas Oi dibawah AD yang ditetapkan
oleh Munas Oi yang mengatur penjabaran lebih lanjut dari garis besar dan
pokok-pokok aturan Ormas Oi.
3. AD dan ART disahkan dan ditetapkan oleh dan dalam persidangan Munas Oi.
4. Ketetapan Munas Oi, Ketetapan Muswil Oi, Ketetapan Muskot Oi dan
Ketetapan Muskel Oi adalah putusan-putusan permusyawaratan anggota
sebagai pengemban amanat dan aspirasi anggota-anggota Oi yang ditetapkan
dalam siding-sidang permusyawaratan sesuai tingkatannya.
5. PO dibuat dan ditetapkan oleh BPP Oi dengan mendengar pertimbangan dari
Dewan Pertimbangan Pusat Oi sebagai pelaksanaan dari AD, ART dan
Ketetapan-ketetapan Munas Oi.
6. Persus Oi dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Umum Oi dengan mendengar
pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Pusat Oi sebagai pengganti PO
dalam hal ihwal terjadi kegentingan yang memaksa.
7. Keputusan Ketua Umum Oi yang bersifat mengatur dibuat dan ditetapkan
oleh Ketua Umum Oi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa
pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Ormas Oi.
8. Peraturan dan Keputusan Lembaga-lembaga Non Departemen dan/atau
Badan-badan otonom di lingkup BPP Oi adalah peraturan teknis yang dibuat
dan ditetapkan oleh Lembaga-lembaga Non Departemen dan/atau Badan-
badan otonom di lingkup BPP Oi setelah mendengar pertimbangan dari
Departemen terkait.
9. Perwil dan Perkot merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan-aturan
diatasnya dan menampung kondisi khusus di daerah yang bersangkutan.
10. Perwil dibuat dan ditetapkan oleh BPW Oi dengan mendengar pertimbangan
dari Pembina Ormas di wilayahnya.
11. Perkot dibuat dan ditetapkan oleh BPK Oi dengan mendengar pertimbangan
dari Pembina Ormas di daerahnya.
12. Peraturan Kelompok dibuat oleh Pengurus Kelompok dengan mendengar
pertimbangan dari Pembina Kelompoknya.
Pasal 4
1. Sesuai dengan tata urutan peraturan dalam Ormas Oi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, maka setiap aturan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat 1), Pasal 4 Peraturan ini,
maka dalam keadaan kegentingan yang memaksa dapat diterbitkan Persus
sebagai Pengganti PO.
3. Peraturan atau Keputusan Lembaga-lembaga Non Departemen dan Badan-
badan Otonom di lingkup BPP Oi dan Lembaga-lembaga atau Badan-badan di
wilayah dan di Kota/Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan aturan yang
lebih tinggi.
Pasal 5
1. BPP Oi berwenang menguji peraturan-peraturan dibawah PO.
2. Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1). Pasal 5
Peraturan ini, BPP Oi membentuk suatu Badan Khusus yang bersifat adhoc
yang bertugas khusus untuk itu.
3. Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). Pasal 5 Peraturan ini
terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal BPP Oi, Departemen Ormas dan
Aparatur BPP Oi, Departemen lain yang terkait, LBH Oi dan unsur
independen.
4. Keputusan Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). Pasal 5
Peraturan ini bersifat mengikat dan final.
5. Setiap anggota Oi dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan-
peraturan dibawah PO.
6. Pengujian terhadap PO dapat dilakukan apabila diajukan oleh sedikitnya 3
(tiga) BPW Oi.
7. Untuk menguji PO, BPP Oi membentuk Badan Khusus yang bersifat
independen.
8. Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). dan ayat 7). Pasal 5
Peraturan ini dapat membatalkan PO dan atau peraturan lain dibawahnya.
Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi Oi ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2010
KETUA UMUM Oi
DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA
Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,
FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi.
BADAN PENGURUS PUSAT Oi
PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010
TENTANG
PROSEDUR SURAT MENYURAT ORMAS Oi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM Oi :
Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi umum
ORMAS Oi disemua tingkatan dipandang perlu mengatur ketentuan ketentuan tentang Prosedur surat menyurat
: 2. bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Organisasi Oi.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi.
2. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi Tahun 2009-2012.
3. Peraturan Organisasi Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tata Urutan Peraturan Peraturan Dalam Ormas Oi.
Memperhatikan : 1. Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam
Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010.
2 Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I
dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010
di Kaliurang, Yogyakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PROSEDUR SURAT
MENYURAT ORMAS Oi.
BAB I UMUM
Pasal 1
Prosedur surat menyurat Ormas Oi yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut PESO-Oi merupakan mekanisme korespondensi yang digunakan oleh seluruh jajaran Ormas Oi dari tingkat pusat sampai dengan Kelompok, baik untuk keperluan intern maupun ekstern.
Pasal 2
PESO-Oi disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi semua tingkatan
kepengurusan Ormas Oi agar dalam menjalankan tugasnya terdapat keseragaman serta untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan komunikasi dan korespondesi secara formal.
Pasal 3
Penyelenggaraan PESO-Oi ini meliputi perangkat lunak yang meliputi fungsi-fungsi: sekretariat, korespondensi dan pengaturan tentang klasifikasi surat, surat keluar dan surat masuk, tata cara penggunaan stempel dan wewenang penandatanganan surat serta didukung dengan kelengkapan surat menyurat berupa kop surat, stempel dan amplop.
BAB II
SEKRETARIAT
Pasal 4
1 Sekretariat adalah organ yang bertanggung jawab atas kelancaran korespondensi yang meliputi segala tugas-tugas koordinasi dalam menyampaikan infOrmasi melalui saluran yang dilakukan dengan menggunakan kelengkapan surat menyurat.
2 Petugas sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, wajib menjamin dan
bertanggung jawab atas kelancaran surat menyurat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pasal 5
Sekretariat berada di bawah kendali Sekretaris Jenderal. Sekretariat Ormas Oi bertugas : 1. Melakukan koordinasi melalui penyampaian kebijaksanaan Ormas yang akan
diteruskan ke semua jenjang. 2. Membantu kelancaran kegiatan Ormas dalam menyampaikan/
mendistribusikan keputusan dan kebijaksanaan Ormas dengan cepat dan tepat dengan menggunakan berbagai saluran infOrmasi.
3. Memperlancar arus surat, baik surat masuk maupun surat keluar, baik intern
maupun ekstern.
Pasal 6
Dalam memberikan informasi yang diperlukan pengurus Ormas, Sekretariat dapat pula menyusun laporan-laporan Ormas, meneliti dan mengolah data, baik yang bersumber dari lingkungan intern maupun ekstern Ormas dengan sepengetahuan Sekretaris Jenderal/Sekretris Ormas Oi, dan selanjutnya disusun dalam berbagai bentuk laporan maupun terbitan, yang dapat digunakan sebagai bahan infOrmasi.
BAB III STANDARISASI
Pasal 7
Standarisasi adalah penyeragaman bentuk, warna, ukuran dan tulisan dari alat-alat yang digunakan dalam PESO-Oi.
Pasal 8
Standarisasi meliputi korespondensi; klasifikasi dan derajat surat; bentuk dan ukuran kertas surat Ormas; stempel Ormas; bentuk, warna, ukuran tulisan kop/amplop surat; serta singkatan dan akronim.
BAB IV KORESPONDENSI
Pasal 9
Korespondensi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian surat-surat dan berita, baik tertulis maupun lisan yang timbul dari pencatatan, laporan, perencanaan, program atau keputusan yang mungkin masih menimbulkan adanya permintaan penjelasan, sehingga pengarahan atau pengurusan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat dan benar.
Pasal 10
1. Yang dimaksud dengan surat adalah alat untuk menyampaikan berita secara tertulis yang berisi maksud sebagaimana yang diatur pada pasal 13 Peraturan Organisasi ini.
2. Prinsip pokok pembuatan surat terdiri dari menentukan tujuan dan maksud
penulisan surat; merancang yaitu mewujudkan ide agar menjadi isi surat dengan urutan-urutan dan menggunakan tata bahasa yang baik; dengan penulisan yang singkat dan jelas, tanpa mengurangi kesopanan dan kelengkapan.
Pasal 11
1. Surat resmi terdira dari surat intern dan surat ekstern. 2. Surat intern adalah ditujukan kepada lingkungan internal Ormas Oi.
3. Yang dimaksud dengan pihak internal Ormas Oi adalah kepengurusan Ormas Oi semua tingkatan, personalia pinisepuh; personalia pengurus; personalia pembina, kader dan anggota.
4. Surat eksternal adalah surat yang diujukan kepada pihak luar Ormas Oi.
Pasal 12
1. Maksud isi surat dapat memuat keputusan, perintah/instruksi pemberitahuan,
pertanyaan, permintaan dan lain-lain yang dianggap penting. 2. Tujuan umum surat menyurat adalah menyampaikan maksud dalam bentuk
tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai dengan tepat dan cepat.
Pasal 13
1. Jenis surat dalam SPO-Oi terdiri dari surat biasa, surat yang bersifat mengatur
dan memorandum. 2. Surat biasa terdiri dari :
a. Laporan yaitu suatu pertanggung jawaban sesuai dengan tugas tertentu yang diberikan Ormas, sebagaimana yang diatur pada ayat 3 butir c
b. Undangan yaitu surat permintaan untuk menghadiri suatu kegiatan Ormas Oi, baik yang bersifat intern maupun ekstern.
c. faksimili dan e-mail adalah penyampaian berita yang harus segera diselesaikan dan atau disampaikan kepada pihak yang dituju. Isinya singkat, padat dan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu tanpa mengaburkan arti.
d. Dalam pengiriman surat resmi via email. Pengirim harus men-scan surat aslinya yang bertanda tangan menjadi format jpg/pdf.
e. Surat Keterangan berisi keterangan resmi Ormas yang diberikan kepada pengurus atau anggota untuk digunakan sesuai dengan isi keterangan.
f. Surat Pengantar adalah surat untuk memberitahukan asal dan maksud suatu surat lain.
g. Surat Permohonan adalah surat yang berisi permohonan kepada perorangan atau institusi, baik internal maupun eksternal agar memenuhi maksud tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pokok surat.
h. Pemberitahuan adalah surat yang berisi infOrmasi tentang sesuatu hal yang
harus diketahui oleh pengurus/anggota.
3. Surat yang bersifat mengatur terdiri dari : a. Keputusan yaitu surat yang dibuat berdasarkan hasil rapat pengurus yang
memuat suatu kebjaksanaan pokok yang harus ditaati oleh seluruh atau sebagian anggota Ormas Oi.
b. Peraturan Organisasi yaitu surat yang memuat ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan administratif/keOrmasan.
c. Intruksi/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yaitu surat yang
berisicara pelaksanaan dari suatu keputusan yang memuat unsur-unsur teknis dan biasanya merupakan tindak lanjut dari suatu keputusan.
d. Surat Perintah/Mandat/Tugas adalah surat pernyataan pelimpahan suatu wewenang dari Ormas yang diberikan kepada Ormas setingkat di bawahnya atau seorang/beberapa orang pengurus/anggota atau orang lain untuk bertindak atas nama Ormas melakukan sesuatu sesuai dengan
perintah/mandat/tugas yang diberikan, yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Surat perintah/mandat/tugas ini harus dipertanggung jawabkan oleh yang menerimanya.
e. Surat Edaran yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada semua pengurus, anggota ataupun pihak luar yang tidak memuat petunjuk pelaksanaan secara teknis ataupun menurut suatu aturan yang telah ditetapkan.
4. Memorandum adalah mekanisme komunikasi atau korespondensi informal
secara tertulis antar pengurus dalam Ormas. Tidak dibenarkan menggunakan kop surat untuk membuat memorandum.
BAB V KLASIFIKASI DAN DERAJAT SURAT
Pasal 14
1. Klasifikasi adalah penentuan dan penegasan tentang pentingnya suatu surat;
yang berhak menerima, membaca dan bertanggung jawab; serta cara penangan dan pengamanannya. Klasifikasi ini terdiri dari Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas dan Biasa.
2. Yang dimaksud dengan Sangat Rahasia adalah surat yang hanya orang tertentu di dalam Ormas yang berhak mengetahuinya dan tidak boleh disebarluaskan kepada yang tidak berhak sebab akan membahayakan Ormas. Biasanya surat dengan klasifikasi Sangat Rahasia ini segera dimusnahkan setelah dikomunikasikan kepada yang berhak.
3. Yang dimaksud dengan Rahasia adalah surat yang diketahui oleh kalangan terbatas dalam Ormas dan berisi keterangan yang bila disebarluaskan kepada yang tidak berhak dapat berakibat menurunnya derajat dan kewibawaan Ormas yang pada akhirnya merugikan Ormas.
4. Yang dimaksud Terbatas adalah surat yang dianggap perlu diketahui oleh pengurus tertentu saja dan jika pelaksanaannya telah berjalan maka klasifikasi keterbatasannya sudah tidak berlaku lagi.
5. Yang dimaksud surat Biasa adalah yang bersifat umum dan tidak terdapat kerahasiaan.
6. Yang mempunyai wewenang untuk menentukan klasifikasi surat adalah Ketua Umum/ Ketua dan atau pengurus lain yang ditunjuk.
7. Teknis penggunaan amplop surat menurut klasifikasi serta pengirimannya dapat dilihat pada Lampiran 1 PSO-Oi ini.
Pasal 15
1. Yang dimaksud dengan derajat surat adalah kecepatan sampainya surat
kepada si alamat berdasarkan waktu penyampaian/pengiriman. 2. Derajat surat terbagi 4 tingkatan, yaitu:
a. Kilat, yaitu surat yang harus dikirim seketika setelah surat tersebut dibuat.
b. Sangat Segera, yaitu surat yang harus dikirim pada sst itu juga. c. Segera, yaitu surat yang harus dikirim dalam waktu 24 jam. d. Biasa, yaitu surat yang dikirim berdasarkan jadwal pelayanan pos.
3. Derajat Surat dibubuhkan pada amplop di sudut kanan atas.
BAB VI
SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK
Pasal 16
1. Berdasarkan lalulintas pengiriman, maka surat terbagi dua yaitu surat keluar dan surat masuk.
2. Baik surat keluar maupun surat masuk terbagi menjadi dua macam, yaitu internal Ormas dan eksternal Ormas.
3. Surat keluar internal Ormas adalah surat Ormas yang dikirimkan atau disampaikan kepada pengurus atau anggota Ormas Oi pada semua tingkatan.
4. Surat keluar eksternal Ormas adalah semua surat Ormas yang dikirim atau
disampaikan kepada pihak diluar Ormas Oi.
Pasal 17
1. Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat/tulisan atau berita yang diterima Ormas dari pihak lain, baik dari internal maupun eksternal Ormas Ormas Oi.
2. Penerimaan surat-surat masuk dipusatkan di sekretariat sebelum didistribusikan.
3. Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi dan derajat surat, surat masuk berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas diteruskan dalam keadaan sampul masih tertutup kepada yang berhak menerimanya, dan surat biasa dapat dibuka oleh petugas sekretariat yang diberi wewenang, dicatat dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya.
4. Semua surat/tulisan atau berita yang masuk harus dicatat oleh petugas sekretariat sesuai dengan sifat surat tersebut ke dalam :
a. Buku agenda umum, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa.
b. Buku agenda rahasia, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas.
5. Lembaran penerus dipergunakan oleh Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal dan Ketua/ Sekretarisuntuk ditujukan kepada pengurus yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan penyelesaian atas maksud isi surat masuk tersebut. Contoh lembar penerus dapat dilihat pada Lampiran 2 PSO-Oi ini.
6. Penyimpanan surat masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan disimpan dengan sebaik-baiknya.
Pasal 18
1. Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagaimana pada Lampiran 3 PSO-Oi ini.
2. Daftar singkatan yang diperlukan untuk keperluan surat menyurat diatur dalam Lampiran 4 PSO-Oi.
3. Penomoran surat diawali dengan singkatan keterangan surat disertai angka numerik secara berurutan dimulai dari nomor 1, diikuti tingkatan kepengurusan, bulan dan tahun. Tanggal surat dimulai pada tanggal 1 Januari dan di tutup tanggal 31 Desembersetiap tahun. Tata cara penomoran surat dapat dilihat pada Lampiran 5 PSO-Oi ini.
4. Jika surat keluar memerlukan lebih dari satu halaman maka lembar pertama tidak perlu diberi nomor halaman sedangkan lembar berikutnya diberi nomor
halaman. Hanya lembar pertama yang menggunakan kop surat, sedangkan lembar berikutnya menggunakan kertas putih tanpa kop surat. Untuk menghubungkan pengertian halaman pertama dengan halaman berikutnya di sudut kanan bawah dicantumkan nomor halaman berikutdiikuti satu kata pertama yang tertera pada halaman berikutnya.
5. Khusus untuk surat Keputusan/Surat Mandat/Surat Tugas apabila memerlukan lampiran tidak perlu dicantumkan nomor urut halaman tetapi menyebutkan lampirannya dengan mencantumkan nomor dan tanggalnya.
6. Tembusansurat dapat dibuat bila diperlukan sebagai laporan atau pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan dan pada prinsipnya tembusan surat hanya untuk arsip.
7. Tanda tangan dan stempel Ormas dalam surat keluar harus asli dan tidak boleh menggunakan fotocopy, terutama surat keluar ekstern Ormas, untuk
surat keluar intern Ormas tanda tangan dapat difotocopy tetapi stempel Ormas harus asli.
BAB VII
KELENGKAPAN SURAT MENYURAT
Pasal 19
1. Kop surat adalah lembar kertas surat resmi Ormas Oi berwarna putih yang diatasnya terdapat gambar lambang dan tulisan tingkat kepengurusan Ormas Oi.
2. Stempel kepengurusan adalah cap berbentuk lingkaran yang bertuliskan tingkat kepengurusan Ormas Oi dan berwarna biru langit.
3. Amplop adalah sampul surat resmi yang di atasnya terdapat gambar dan tingkat kepengurusan Ormas Oi. Untuk korespondensi ekstern pada amplop tertera juga alamat sekretariat Ormas Oi.
4. Bentuk, ukuran dan contoh kelengkapan surat menyurat (Kop Surat dan Stempel) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.
BAB VIII PENGGUNAAN KELENGKAPAN SURAT MENYURAT DAN
WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT
Pasal 20
1. Kop surat hanya digunakan untuk kepentingan surat menyurat Ormas Oi sesuai dengan tingkatannya.
2. Amplop digunakan sebagai sampul surat menyurat resmi Ormas Oi.
Pasal 21
1. Yang dapat menggunakan stempel Ormas adalah pengurus Ormas Oi di semua tingkatan yang diberi wewenang dan hanya dipergunakan untuk kepentingan Ormas.
2. Stempel Ormas Oi ada dua jenis yaitu :
a. Cap ukuran besar dipergunakan untuk surat-surat sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 2 dan ayt 3 kecuali untuk laporan pertanggungjawaban perorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir a Peraturan Organisasi ini.
b. Stempel ukuran kecil dipergunakan untuk kartu anggota
Pasal 22
1. Wewenang penandatanganan surat hanya dilakukan oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal di tingkat pusat, Ketua atau Sekretaris di tingkat wilayah, kota/kabupaten, kelompok.
2. Untuk tingkat pusat, bila Ketua Umumdan atau Sekretaris Jenderal berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan atau
Wakil Sekretaris Jenderal yang diberi mandatuntuk itu. 3. Untuk tingkat wilayah, kota/kabupaten, kelompok, bila Ketua dan atau
Sekretaris berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan atau wakil Sekretaris yang diberi wewenang/mandat untuk itu.
Pasal 23
1. Untuk surat yang sifatnya mengatur sebagaimana yang dimaksud pada pasal
13 ayat 3 butir a, b dan c harus ditandatangani Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
2. Untuk surat biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir b, c, d, e, f, dan g serta ayat 3 butir d dan e cukup ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
3. Untuk surat yang sifatnya spesifik dan intern cukup ditandatangani oleh Ketua yang membidangi atau pejabat yang mempunyai dan diberi kewenangan untuk itu.
BAB IX
MEKANISME SURAT MENYURAT SECARA VERTIKAL
Pasal 24
1. Hubungan surat menyurat dapat dilakukan secara vertikal baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.
2. Hubungan langsung dari atas ke bawah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dua tingkat dengan tembusan diberikan kepada kepengurusan satu tingkat di atas yang dituju.
3. Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan satu tingkat di atasnya. Apabila hendak melakukan hubungan dua tingkat, harus melalui kepengurusan di atasnya.
Pasal 25
Untuk keperluan yang amat mendesak dan sangat penting hubungan dua tingkat ke atas dapat dilakukan secara langsung dengan sepengetahuan kepengurusan di atasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal hal yang tidak diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam keputusan Ketua Umum Oi.
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan Ormas Oi yang mengatur tentang prosedur surat menyurat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 28
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2010
KETUA UMUM Oi
DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA
Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,
FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi
Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI
Nomar: 4 Tahun 2010
TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP SURAT MENURUT KLASIFIKASI DAN PENGIRIMANNYA
I. TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP. A. Untuk klasifikasi Surat Sangat Rahasia digunakan 3 (tiga) amplop:
1. Amplop pertama yang berisi surat dilak atau dengan cellotape, distempel pada sambungan amplop di tiga tempat, di bagian belakang. Pada ujung
kanan amplop distempel klasifikasi surat. 2. Masukkan amplop pada amplop kedua. 3. amplop kekedua diperlakukan sama dengan amplop pertama dan distempel
pada sambungan amplop di dua tempat, kemudian dimasukkan pada amplop ketiga.
4. Pada amplop ketiga di sebelah kiri amplop distempel dan di sebelah kanan amplop dicap klasifikasi surat
B. Untuk amplop Rahasia digunakan 2 (dua) amplop.
1. Amplop pertama yang berisi surat diperlakukan sama dengan amplop pertama surat sangat rahasia.
2. Amplop kedua diperlakukan sama deengan amplopketiga surat sangat rahasia.
C. Untuk surat konfidensial/terbatas digunakan satu amplop dengan distempel
cap konfidensial/terbatas dan cap Ormas. D. Untuk surat biasa digunakan satu amplop dengan distempelcap Ormas. II. PENGIRIMAN SURAT MENURUT KLASIFIKASI.
A. Untuk Surat Sangat Rahasia harus dibawa sendiri oleh staf sekretariat yang ditunjuk oleh Sekjen/ sekretaris untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya secara langsung.
B. Surat Rahasia harus disampaikan melalui kurir khusus dengan pesan
yang jelas dan diperintahkan untuk disampaikan langsung kepada yang berhak menerimanya dan apabila dalam keadaan memaksa dapat dikirim melalui pos secara tercatat/kilat khusus atau sarana lain secara tercatat.
C. Surat konfidensial/Terbatas disampaikan melalui kurir kepada yang berhak menerimanya atau dapat dikirim melalui pos secara tercatat/kilat atau sarana lain secara tercatat.
D. Surat biasa penyampaiannya menurut prosedur biasa.
Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI
Nomar: 4 Tahun 2010
SUSUNAN DAN CARA PENULISAN SURAT Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagai berikut : A. Kepala surat terdiri dari :
1. Nama pihak yang dituju, yaitu kepada siapa surat ini ditujukan.
2. Tempat dan tanggal ; disusun sebagai berikut : a. Nama tempat, tanggal (angka) nama bulan dan tahun.
b. Contoh : Jakarta, 18 Febuari 2010. 3. Nomor surat diawali dengan keterangan surat dan penomoran dilakukan
dengan sistem nomor urut dari nomor 1 dan seterusnya, dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember setiap tahun.
B. Cara penomoran surat dilakukan ssebagai berikut :
1. Keterangan Surat 2. Nomor Urut. 3. Tingkat Kepengurusan. 4. ORMAS-Oi. 5. Bulan (angka romawi) 6. Tahun.
C. Klasifikasi; hanya dipakai apabila surat itu masuk dalam kategori Sangat Rahasia dan Konfidensial/Terbatas.
D. Lampiran; menyebutkan jumlah dan jika perlu dengan macam atau nama lampiran.
E. Perihal; memuat inti surat dengan singkat. F. Alamat; dalam surat ditulis sebagai berikut (diamplop maupun didalam surat); Contoh : Kepada Yth ;
Saudara Ketua BPW Ormas Oi Jawa Barat Jl. RAA Wiratanuningrat 26. Tasikmalaya
G. u. p. (bila perlu)
u.p. adalah singkatan ”untuk perhatian” dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepada pihak tertentu, supaya langsung diterima. Nama belakang u.p. tersebut untuk alamat di amplop, juga pada alamat di dalam surat. Contoh: Yang Terhormat; Menteri Dalam Negeri RI u.p.Dijen PUOD. Jl. Merdeka Utara 10.Jakarta Pusat.
H. Pembukaan, bila perlu menggunakan ” Dengan Hormat” atau kata-kata lain
yang lazim digunakan.Isi surat, harus jelas, singkat dan padat serta pembagian-pembagiannya adalah sebagai berikut: 1. isi surat dapat dibagi menjadi beberapa alinea (bila perlu). 2. satu alinea mempersoalkan satu segi perihal surat. 3. satu susunan kalimat memuat satu pokok pikiran.
4. dalam penulisan surat diperlukan menggunakan singkatan istilah yang sudah umum/lazim.
5. jika pengertian surat memerlukan lebih dari satu halaman maka untuk menghubungkan penretian halaman pertama dan berikutnya di sudut kanan dicantumkan ‟2‟ dst... 10 ketukan dari pinggir kiri ke kanan. Pada halaman selanjutnya dicantumkan nomor halaman lanjutan diletakkan di bawah surat 2 cm dari pinggir bawah.
6. khusus untuk surat Keputusan/Surat Mandat, apabila memerlukan lampiran tidak perlu dicantumkan nomor urut halaman dari surat Keputusan/Surat Mandat tersebut tetapi menyebutkan : Lampiran Keputusan/Surat Mandat, dengan mencantumkan Nomor dan Tanggalnya, cara penempatan kalimat tersebut di sebelah kiri atas halaman lampiran.
I. Penutup, ditulis dengan
jarak yang sesuai dengan keperluan.
J. Tembusan (bila perlu), penentuan tembusan kepada pejabat pihak lain yang berkepentingan dan pada prinsipnya tembusan surat hanya dibuat untuk arsip.
K. Khusus untuk PO, Keputusan Ketua Umum, Perwil, Perkot, dan Peraturan Kelompok, Penempatan logo Oi berada diposisi tengah atas kertas surat. Seperti contoh dibawah ini/lihat format PO ini:
BADAN PENGURUS PUSAT Oi
PERATURAN ORGANISASI Oi Nomor : 04 Tahun 2010
Tentang
.......................................
BADAN PENGURUS PUSAT Oi
KEPUTUSAN KETUA UMUM Oi Nomor. : 22 Tahun 2010
Tentang
...............................................
Lampiran_3
PERATURAN ORGANISASI
Nomar: 4 Tahun 2010
Contoh Kop Surat BPP. BPW, BPK, PK Oi (A4 atau Legal sesuai kebutuhan)
Lampiran_4
PERATURAN ORGANISASI
Nomar: 4 Tahun 2010
Ketentuan Stempel Kepengurusan disetiap tingkatan
STEMPEL BPKel
Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI
Nomar: 4 Tahun 2010 DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM
ACC = ACCEPTED ADM = ADMINISTRASI AGT = AGUSTUS AI = AD INTERIM AL = ANTARA LAIN APR = APRIL BAG = BAGIAN
BANG = PENGEMBANGAN BDB = BEBAS DARI BEA BHS = BAHASA BHW = BAHWA BD = BAHWA BIN = PEMBINAAN BLN = BULAN BPP = BADAN PENGURUS PUSAT BPW = BADAN PENGURUS WILAYAH BPK = BADAN PENGURUS KOTA PK = PENGURUS KELOMPOK BUD = KEBUDAYAAN BYL = BULAN YANG LALU BYAD = BULAN YANG AKAN DATANG CC = CONFIRMATION COPY DA = DAERAH D/A = DENGAN ALAMAT DES = DESA/DESEMBER DGN = DENGAN DH = DENGAN HORMAT DIK = PENDIDIKAN DLM = DALAM DLL = DAN LAIN-LAIN DLS = DAN LAIN SEBAGAINYA DN = DALAM NEGERI
DOM = DOMESTIK DPT = DAPAT DTO = DITANDATANGANI OLEH ETA = ESTIMATED TIME ARRIVAL ETD = ESTIMATED TIME DEPARTURE EV = EVALUASI EXTN = EXTENSION EXP = EXPRESS FAC = FACSIMILE FEB = FEBRUARI GAL = PENGGALANGAN GOL = GOLONGAN HADIKSE = HARAP DIKIRIM SEGERA HAL = PERIHAL, HALAMAN HAJASE = HARAP JAWAB SEGERA HBS = HABIS
HRS = HARUS HUB = PENGHUBUNG ID = IDEM IND = INDONESIA INST = INSTRUKSI JAN = JANUARI JLN = JALAN JR = JUNIOR JUK = PETUNJUK JUN = JUNI JUL = JULI KA = KEPALA KEL = KELUARGA
KEP/KPTS = KEPUTUSAN KMA = KOMA KOMP = KOMPLEK KOM = KOMUNIKASI KONTR = KONTRAK KOPWIR = KOPERASI DAN WIRASWASTA KOR = KOORDINATOR KPD = KEPADA KRM = KIRIM KRGB = KURUNG BUKA KRGT = KURUNG TUTUP KTR = KANTOR KET = KETERANGAN KWT = KAWAT KMR = KAMAR LAK = PELAKSANAAN LAPTHN = LAPORAN TAHUNAN LAPBLN = LAPORAN BULANAN LAPHR = LAPORAN HARIAN LAPLA = LAPORAN BERKALA LAPTRIW = LAPORAN TRIWULAN LAT = PELATIHAN LIT = PENELITIHAN LKS = LEKAS MAR = MARET
MAX = MAXIMUM MEDMAS = MEDIA MASSA MODIKSE = MOHON DIKIRIM SEGERA MOJASE = MOHON JAWAB SEGERA MKK = MENUNJUK KAWAN KAMI MKS = MENUNJUK KAWAN SAUDARA MSK = MENUNJUK SURAT KAMI MSS = MENUNJUK SURAT SAUDARA NAL = FUNGSIONAL NAKER = TENAGA KERJA NB = NOTA BENE NEG = NEGERI NIS = TEKNIS NO = NOMOR NOV = NOVEMBER OKK = ORMAS, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
OKT = OKTOBER OLH = OLEH OPS = OPERASIONAL ORG = ORANG ORGAN = ORMAS ORMAS = ORMAS MASSA/KEMASYARAKATAN PBR = PEMBERITAHUAN PCT = PERSEN PD = PADA PIMP = PIMPINAN PJS = PEJABAT SEMENTARA PO = PERATURAN ORGANISASI PRES = PRESIDEN
PRO = UNTUK/KEPADA PROG = PROGRAM PS = PASAL PST/PUS = PUSAT PSW = PESAWAT RAK = PENGGERAK RANTAP = RANCANGAN KETETAPAN RANTUS = RANCANGAN KEPUTUSAN RDG = RADIOGRAM RED = REDAKSI REF = REFERENSI REN = RENCANA RHS = RAHASIA RMH = RUMAH SE = SURAT KEDARAAN SK/SKEP = SURAT KEPUTUSAN SPRINT = SURAT PERINTAH SBB = SEBAGAI BERIKUT SBG = SEBAGIAN SBGN = SEBAGAIMANA S/D = SAMPAI DENGAN SDH = SUDAH SEK = SEKRETARIS SET = SEKRETARIAT SGR = SEGERA
SPY = SUPAYA STP = STOP TAP = KETETAPAN TAYAN = TANI NELAYAN TDK = TIDAK TEK = TEKNIK TELP = TELEPON TELEGR = TELEGRAM TER = TERITORIAL TGL = TANGGAL THD = TERHADAP THN = TAHUN TKS = TERIMA KASIH TLH = TELAH TMT = TERHITUNG MULAI TANGGAL TRM = TERIMA
TSB = TERSEBUT TTD = TERTANDA TTG = TENTANG TTGL = TERTANGGAL TTK = TITIK TTKDUA = TITIK DUA TTKHBS = TITIK HABIS TTKMA = TITIK KOMA UB = UNTUK BELIAU UM = UMUM UMP = UMPAMA UP = UNTUK PERHATIAN VS = VERSUS
WAKA = WAKIL KETUA WK = WAKIL WIB = WAKTU INDONESIA BARAT WIL = WILAYAH WIT = WAKTU INDONESIA TIMUR WITA = WAKTU INDONESIA TENGAH YAD = YANG AKAN DATANG YBL = YANG BARU LALU YBS = YANG BERSANGKUTAN YG = YANG
Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI
Nomar: 4 Tahun 2010 TATA CARA PENOMORAN SURAT Setiap surat keluar diberi nomor sesuai dengan jenisnya secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya, dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Cara penomoran dilakukan sebagai berikut : 1. Keterangan Jenis Surat UM = Pengumuman
SE = Surat Edaran SPRIN = Surat Perintah JUKLAK = Petunjuk Pelaksanaan JUKNIS = Petunjuk Teknis JUKOPS = Petunjuk Operasional SM = Surat Mandat KET = Keterangan UND = Undangan INST = Instruksi LAP = Laporan Untuk surat biasa dapat diberi nomor tanpa keterangan jenis surat. 2. Nomor urut dari nomor 01 dan seterusnya. 3. Tingkat Kepengurusan BPP, BPW, BPK, PK. 4. Nama Ormas Oi. 5. Bulan dengan angka romawi dari I sampai XII. 6. Tahun Contoh: Surat Edaran, Nomor: SE-01/BPP/Oi/II/2010 adalah Surat Edaran nomor 1 yang dikeluarkan BPP Ormas Oi dan dibuat pada bulan Februari tahun 2010.
BADAN PENGURUS PUSAT Oi
PERATURAN ORGANISASI Nomor : 05 Tahun 2010
TENTANG
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORMAS Oi
KETUA UMUM Oi;
Menimbang : 1. bahwa telah menjadi kewajiban Pengurus OI diseluruh
tingkatan untuk melaksanakan seluruh ketetapan
MUNAS Oi ke IV tahun 2009.
2. bahwa Ormas Oi sebagai Ormas masyarakat perlu memiliki Atribut dan Kelengkapan Ormas secara nasional guna penyeragaman sebagai tanda identitas Ormas.
3. bahwa Atribut dan kelengkapan Ormas Oi harus
memiliki makna dan arti simbolik yang sesuai dengan
tujuan dan cita-cita Ormas Oi.
4. bahwa Untuk itu perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannnya dan disahkan dengan surat keputusan
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi.
2. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi Tahun 2009-2012.
3. Peraturan Organisasi Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tata Urutan Peraturan Peraturan Dalam Ormas Oi.
Memperhatikan : 1. Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam
Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010.
2 Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I
dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010
di Kaliurang, Yogyakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG ATRIBUT DAN
KELENGKAPAN ORMAS Oi
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Atribut Ormas Oi merupakan suatu perangkat keras yang digunakan oleh seluruh jajaran Ormas Oi dalam peranannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan.
Pasal 2 Atribut Ormas adalah seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 9 yaitu :
1. Lambang 2. Panji/Pataka 3. Bendera 4. Seruan dan Salam 5. Mars dan Hymne 6. Seragam Anggota dan kelengkapannya.
BAB II L A M B A N G
Pasal 3
1. Bentuk, Makna dan Arti Lambang Ormas Oi adalah sebagaimana diatur dalam Annggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi.
2. Warna lambang Oi terdiri dari warna merah, Putih dan Hitam 3. Lambang Oi belatar belakang berwarna putih. 4. Huruf ”O”berwarna putih 5. Lambang Oi wajib digunakan pada seleruh kelengkapan Ormas Oi. 6. Untuk membedakan antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus
Wilayah dan Badan Pengurus kota maupun Pengurus Kelompok maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan nama wilayah, kota atau nama kelompoknya.
7. Penggunaan lambang Oi untuk keperluan diluar kepentingan organisasi wajib mendapatkan izin dari Badan Pengurus Pusat Oi sebagai pemegang Hak Paten lambang Oi.
8. Dalam hal Lambang Oi diletakan pada dasar warna bukan putih. Maka Lambang Oi harus diberi dasar/Blok warna putih berbentuk bujur sangkar dan/atau lingkaran dengan ukuran proporsional atau mengelilingi area lambang.
9. Untuk keperluan artistik seperti dalam pembuatan marchendise dan promo lainnya, lambang Oi harus tetap berada atau diasumsikan berada pada background putih, akan tetapi dapat dibuat dengan outline putih atau outer glow putih.
10. Lambang Oi hanya dapat digunakan pada tempatnya dan cara yang terhormat.
BAB III PANJI DAN PATAKA
Pasal 4
1. Panji/pataka adalah tanda kebesaran dalam bentuk bendera 2. Panji/ pataka adalah bendera Pusaka bendera lambang Ormas; panji-panji: 3. Pada setiap pelantikan pemimpin Oi yg baru disetiap tingkatan agar
mengucapkan sumpah/ikrar Oi sambil memegang ujung bendera panji/pataka.
4. Panji/pataka Oi digunakan pada Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, HUT Oi dan acara penting lainnya yang bersifat nasional.
5. Gambar dan ukuran Panji/pataka Oi terdapat di dalam Lampiran Peraturan
Organisasi ini.
BAB IV
S E R U A N DAN SALAM
Pasal 5
1. Oi mempunya seruan: “Oi...Bersatulah” 2. Seruan Oi bersatulah dimaksudkan untuk Mengajak, menganjurkan, dan
memanggil dengan suara nyaring “Oi Bersatulah”. Dapat juga diartikan sebagai ungkapan semangat yang mengarah pada hal-hal dan nilai nilai positif.
3. Dalam setiap pertemuan, setiap orang yang akan bicara atau menyampaikan pendapat dianjurkan mengucapkan “salam Oi” dengan suara lantang.
4. Salam Oi diucapkan dengan lantang sebagai berikut: “Salam Oi...Oi...Oi...!!!
BAB V MARS DAN HYMNE
Pasal 6
1. Mars dan Hymne Ormas Keluarga Besar Oi adalah lagu-lagu yang memuat semangat juang, rasa kebangsaan, pengamal dan pembela Pancasila, pewaris jiwa sapta marga yang kesemuanya itu merupakan tekad dan kehendak perjuangan Keluarga Besar Oi.
2. Mars dan Hymne ORMAS Oi serta tata cara penggunaannya diatur dalam akan diatur dalam keputusan Ketua Umum Oi.
BAB VI B E N D E R A
Pasal 7
1. Bendera Oi digunakan pada musyawarah dan rapat kerja disemua tingkatan, dan acara-acara yang dianggap penting lainnya.
2. Bentuk bendera Oi adalah empat Persegi panjang, dengan ukuran skala perbandingan 2 : 3
3. Warna Dasar kain bendera adalah putih 4. Apabila bendera Oi ditempatkan bersama-sama dengan bendera
kebangsan merah putih, maka posisi bendera Oi berada disamping kiri bendera kebangsaan.
5. Untuk membedakan bendera antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah dan Badan Pengurus kota maupun Pengurus Kelompok maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan nama kota dan/atau nama kelompok Oi.
BAB VII PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPANNYA
Pasal 8
1. Seragam Pengurus berupa kemeja sebagaimana tersebut dalam lampiran
Peraturan Organisasi ini. 2. Seragam Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 Peraturan
Organisasi ini digunakan oleh seluruh jajaran pengurus disemua tingkatan. 3. Anggota anggota Oi (bukan pengurus) pada lingkup kelompok dan atau
lingkup kota/kabupaten/wilayah dapat membuat seragam sesuai citra daerah masing masing.
4. Pakaian seragam pengurus digunakan dalam acara acara resmi ORMAS Oi. 5. Fungsi seragam memperkuat identitas, Mencirikan jati diri Ormas Oi,
sebagai motivasi menggapai visi-misi, membangun jiwa ke Oi-an, mengandung daya tarik, memotivasi pengendalian disiplin, menjalin kebersamaan, mencerminkan kerapian dan dapat menjadi kenang-kenangan.
6. Seragam Oi memiliki etika dan estetika, tidak melanggar norma norma kemasyarakatan dapat dipakai pada kegiatan di lapangan maupun ruangan.
7. Seragam Oi adalah motif yang didesain asli untuk Ormas Oi, tidak menjiplak dan tidak atau belum digunakan oleh Ormas lain.
BAB VIII KELENGKAPAN ORMAS OI LAINNYA
Pasal 9
1. Semua jajaran pengurus disetiap tingkatan dapat membuat kelengkapan ORMAS Oi lainnya berupa : Piagam, Stiker, Kaos Oi, Vandel, Plakat dan bentuk marchendise yang dapat menunjang kegiatan maupun sebagai identitas Ormas Oi.
2. Untuk setiap kelengkapan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 peraturan organisasi ini yang bersifat harus mendapatkan izin khusus dari BPP Oi sebagai pemegang hak Paten Lambang Oi.
Pasal 10
1. Setiap kantor sekretariat pengurus Oi disetiap tingkatan wajib memasang papan nama ORMAS Oi.
2. Format Penulisan papan nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.
3. Bentuk dan ukuran papan nama kantor sekretariat Oi disesuaikan dengan kondisi masing masing.
Pasal 11
1. Atribut dan kelengkapan Ormas Oi lainnya hanya boleh digunakan oleh Anggota Oi.
2. Masyarakat umum yang bukan anggota Oi dapat menggunakan kelengkapan berupa marchendise.
BAB IX P E N U T U P
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan Keputusan Ketua umum Oi.
Pasal 13
Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2010
KETUA UMUM Oi
DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA
Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,
FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi
Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI
Nomor: 05 Tahun 2010 PANJI/PATAKA
BENDERA
Badan Pengurus Pusat Oi
Bahan Kain Nylon warna Putih dikelilingi rumbai-rumbai warna emas
Ukuran Skala 2 x 3
BPK JAYAPURA
3
2
3
2
Kain warna Putih
Ukuran Skala 2 x 3
Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI
Nomor: 05 Tahun 2010
LAMBANG
Untuk kebutuhan penggandaan atau cetak, jika anda membutuh format (jpg/gif) Logo Oi.. Lambang yang benar dapat di www.ormas-oi.org. (warning: Dalam mendesign perbesar atau perkecil, harus diperhatikan presisinya). Tips: Jika ingin perbesar/perkecil lambang dalam word, maka Tekan CTRL+SHIFT sebelum menggerakan tools bounding kanan-kiri bukan atas-bawah. Atau ALT+SHIFT dalam Photoshop.
Putih
Hitam
Merah
Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI
Nomor: 05 Tahun 2010
Contoh Lambang, bila akan diletakkan pada dasar/media selain warna putih.
Untuk kebutuhan artistik jika lambang harus berada pada warna dasar yang bukan putih. Seperti pembuatan marchendise dan media promo.
Lampiran_3 PERATURAN ORGANISASI
Nomor: 05 Tahun 2010 BAJU SERAGAM PENGURUS ORMAS Oi (Berlaku pada semua tingkatan kepengurusan) - Motif 2 warna - Atas: Merah - Bawah : Hitam - Antara Hitam putih terdapat list putih dibagian dada. - Kerah berwarna Hitam
- Kantong berwarna hitam - Di pundak dan di lengan terdapat lidah kancing berwarna hitam - Di dada kiri terdapat lambang Oi (tunggal tanpa teks), dengan background
putih lingkaran. - Lengan kiri terdapat emblem/bordir bentuk design stempel masing masing
tingkat kepengurusan (lihat design stempel di lampiran PO. Nomor 4 2010) - Dibagian belakang atas terdapat lambang Oi, dengan dibawahnya teks seruan
Oi..Bersatulah !!! - Dibagian bawah dari teks Oi bersatulah terdapat tulisan tingkatan
kepengurusan ( BADAN PENGURUS PUSAT, BADAN PENGURUS WILAYAH, BADAN PENGURUS KOTA, BADAN PENGURUS KELOMPOK)
Lanjutan Lampiran_3
PERATURAN ORGANISASI Nomor: 05 Tahun 2010
HITAM
MERAH
DEPAN BELAKANG
Sesuai Tingkatan Pengurus
Sesuai
design
Stempel
Disetiap
Tingkatan
Pengurus
PAPAN NAMA
Bentuk isi pesan dan ukuran Papan Nama Ormas Oi
1. Bentuk papan nama Ormas Oi berbentuk empat persegi panjang. 2. Ukuran papan nama Ormas Oi disesuaikan dengan luas dan keadaan
sekretariat dan bentuk dibebaskan sesuaikan dengan kreatifitas masing kepengurusan.
3. Berikut contoh standar Papan Nama:
BADAN PENGURUS KOTA
Oi PEMALANG
JAWA TENGAH
Jl. Surohadikusumo No. 1, Pemalang - Jawa Tengah
Telp. xxxx-xxxxx Kodepos: xxxxx
Email: [email protected]; Website: xxx-xxxx.xxx
Badan Pengurus Pusat Ormas Oi Departemen Organisasi Dan Apatur