PO Ormas Oi 2014

77

description

PERATURAN ORGANISASI ORMAS OI 2014

Transcript of PO Ormas Oi 2014

Page 1: PO Ormas Oi 2014
Page 2: PO Ormas Oi 2014
Page 3: PO Ormas Oi 2014
Page 4: PO Ormas Oi 2014

BADAN PENGURUS PUSAT Oi

PERATURAN ORGANISASI Oi

Nomor 01 Tahun 2014

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI KEANGGOTAAN Oi DAN PENDIDIKAN

PELATIHAN Oi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM Oi :

Menimbang

: a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi

keanggotaan Oi yang lebih baik, teratur dan

sistematis, dipandang perlu untuk mengatur

kembali secara menyeluruh ketentuan-ketentuan

tentang keanggotaan Oi.

b.

c.

Bahwa Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2010

tentang Keanggotaan Oi dan Pendidikan Latihan,

dan Peraturan Organisasi Nomor 3 Tahun 2010

tentang Pendaftaran Kelompok Oi, Surat

Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok

(SKPPK) Oi, Tanda Daftar Kelompok (TDK) Oi dan

Iuran Kelompok Oi perlu disempurnakan dan

disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan

organisasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi

Keanggotaan Oi dan Pendidikan Pelatihan Oi.

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan.

Anggaran Dasar Oi Bab VIII Pasal 11, Bab XIII

Pasal 16 ayat 1.

Anggaran Rumah Tangga Oi Bab IV Pasal 7, Bab V

Pasal 8, Bab VI Pasal 9 dan Pasal 10, Bab VII

Page 5: PO Ormas Oi 2014

Pasal 11, Bab XII Pasal 26 ayat 6, Bab XVII Pasal

48.

4.

5.

Ketetapan-ketetapan Munas Oi V Tahun 2013.

Keputusan-keputusan Rakernas Oi Tahun 2013.

6. Peraturan Organisasi Nomor 01 Tahun 2010

Tentang Tata Urutan Peraturan-peraturan Dalam

Ormas Oi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG SISTEM

ADMINISTRASI KEANGGOTAAN Oi DAN

PENDIDIKAN PELATIHAN Oi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Administrasi Keanggotaan Oi selanjutnya disebut SAK adalah

rangkaian kegiatan prosedur-prosedur penataan dan penertiban dalam

penerbitan dokumen dan data keanggotaan Oi melalui pendaftaran,

pencatatan, pengelolaan informasi administrasi keanggotaan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan anggota dan pengembangan

organisasi Oi dalam berbagai sektor.

2. Data Keanggotaan Oi adalah data perseorangan dan/atau data agregat

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran dan

Pencatatan Keanggotaan Oi.

3. Anggota Oi adalah setiap orang warga negara Indonesia yang dengan

sukarela menjadi anggota Oi dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditetapkan.

4. Kelompok Oi adalah satuan organisasi terkecil dalam hirarki organisasi

Oi yang berfungsi sebagai wadah menghimpun anggota-anggota Oi.

5. Pengurus Kelompok Oi selanjutnya disebut BPKel Oi adalah

kepengurusan di tingkat Kelompok Oi.

6. Badan Pengurus Oi Kota/Kabupaten selanjutnya disebut BPK Oi

adalah badan kepengurusan di tingkat daerah kota/kabupaten.

7. Badan Pengurus Oi Wilayah selanjutnya disebut BPW Oi adalah badan

kepengurusan Ormas Oi di tingkat provinsi.

8. Badan Pengurus Pusat Oi selanjutnya disebut BPP Oi adalah badan

kepengurusan Oi tertinggi di tingkat pusat/nasional.

Page 6: PO Ormas Oi 2014

9. Pendaftaran Anggota Oi ialah suatu persyaratan untuk mendapatkan

pengesahan keanggotaan Oi, berupa kegiatan pencatatan biodata dan

data-data keanggotaan lainnya, pelaporan perubahan status

keanggotaan, penerbitan KTA Oi dan dokumen administrasi

keanggotaan lainnya.

10. Pendaftaran Kelompok Oi ialah suatu persyaratan untuk mendapatkan

pengesahan pendirian Kelompok dari BPK Oi di daerah

kota/kabupaten tempat domisili Kelompok, berupa kegiatan

pencatatan data-data anggota kelompok, data-data kepengurusan

Kelompok, alamat domisili kelompok, kegiatan-kegiatan kelompok; dan

kegiatan pelaporan status keanggotaan, penerbitan SKPPK dan TDK

serta dokumen administrasi kekelompokan lainnya.

11. Kelompok Oi lama ialah Kelompok-kelompok Oi yang didirikan

sebelum ditetapkannya Peraturan Organisasi ini.

12. Kelompok Oi baru ialah Kelompok-kelompok Oi yang didirikan setelah

ditetapkannya Peraturan Organisasi ini.

13. Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok Oi, selanjutnya

disebut SKPPK adalah Keputusan yang diterbitkan oleh BPK Oi sebagai

bentuk pengesahan (legalisasi) pendirian Kelompok Oi.

14. Tanda Daftar Kelompok Oi, selanjutnya disebut TDK adalah dokumen

sah yang diberikan oleh BPK Oi kepada Kelompok Oi yang berada di

wilayah kerjanya yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat

pendirian Kelompok Oi dan telah mendapatkan SKPPK.

15. Kartu Tanda Anggota Oi, selanjutnya disebut KTA Oi adalah alat bukti

otentik sebagai identitas keanggotaan Oi yang sah dan berlaku di

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh BPP

Oi.

16. Nomor Pokok Keanggotaan, selanjutnya disingkat NPK, adalah nomor

identitas Anggota yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada

anggota yang terdaftar sebagai Anggota Oi dan dicantumkan pada KTA

Oi dan Buku Daftar Keanggotaan Oi.

17. Petugas Registrasi adalah anggota pengurus di tingkat Kelompok Oi

dan BPK Oi yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan

pelayanan administrasi keanggotaan, pelaporan serta pengelolaan dan

penyajian data keanggotaan di tingkat Kelompok Oi dan BPK Oi.

18. Iuran Anggota ialah iuran wajib dan iuran sukarela yang dibayarkan

oleh anggota Oi kepada Organisasi Oi.

19. Blangko Formulir Pendaftaran Anggota Oi, selanjutnya disebut

Formulir model P-1 dan/atau Blangko Formulir Pendaftaran Kelompok

Oi selanjutnya disebut Formulir model P-2 adalah Dokumen Isian

Data-data Anggota dan/atau data-data Kelompok Oi yang wajib diisi

lengkap dan diserahkan kepada Petugas Registrasi sesuai dengan

Petunjuk Teknis Pendaftaran.

Page 7: PO Ormas Oi 2014

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA Oi

Pasal 2

(1). Untuk dapat menjadi anggota Oi setiap orang wajib mendaftarkan diri

dalam salah satu Kelompok Oi dengan mengisi formulir model P-1 yang

dilengkapi:

a. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar

b. Foto copy KTP/Kartu Pelajar/Paspor (bagi warga Negara asing yang

berdomisili di Indonesia) yang masih berlaku sebanyak 4 (empat)

lembar

(2). Calon anggota Oi dapat diterima menjadi anggota Oi dengan ketentuan:

a. Mengikuti wawancara penerimaan yang dilakukan oleh tim

penerimaan anggota baru Kelompok Oi.

b. Lulus Diklat Orientasi organisasi dan dilantik sebagai anggota Oi

c. Mengucapkan Ikrar Anggota Oi (ikrar tidak hanya dibacakan pada

setelah Diklat tapi bisa diucapkan pada moment-moment tertentu)

Pasal 3

1. Pada akhir Diklat Orientasi peserta wajib mengucapkan Ikrar Anggota Oi.

2. Teks Ikrar Anggota Oi adalah sebagai berikut:

IKRAR ORMAS Oi Kami, Anggota ORMAS Oi berikrar:

1. Selalu menjaga nama baik Ormas Oi 2. Mentaati seluruh peraturan-peraturan Ormas Oi

3. Bersatu, bekerja, berkarya dan berkreativitas untuk kemajuan Ormas Oi 4. Saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan

persaudaraan sesama anggota Ormas Oi 5. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi

Page 8: PO Ormas Oi 2014

BAB III

KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) Oi

Pasal 4

(1). KTA Oi wajib dimiliki oleh setiap anggota Oi.

(2). KTA Oi berlaku selama periode kepengurusan BPP Oi dan dapat

diperpanjang pada kepengurusan berikutnya dengan prosedur sesuai

ketentuan yang berlaku

(3). KTA Oi menjadi tanggung jawab dan diterbitkan oleh BPP Oi (bentuk

desain dan format)

(4). KTA Oi dicetak Oi oleh BPP Ormas Oi dan merupakan satu-satunya

tanda bukti otentik identitas keanggotaan Oi yang sah dan

didistibusikan oleh BPW/BPK Oi.

(5). KTA Oi ditandatangani oleh Ketua Umum Oi.

(6). Penerbitan KTA Oi dapat melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk

menyelenggarakan penerbitan KTA Oi.

(7). Permohonan penerbitan KTA Oi dilakukan melalui BPkel Oi secara

kolektif minimal 15 (lima belas) orang, kecuali bersifat susulan dapat

diajukan permohonan campuran dari beberapa Kelompok Oi.

(8). KTA Oi akan diterbitkan apabila seluruh kelengkapan persyaratan

administrasi sudah dilengkapi

(9). Penggantian KTA Oi yang hilang atau rusak dikenakan biaya yang

besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

Pasal 5

(1) Nomor Pokok Keanggotaan (NPK) Oi berupa serangkaian kode angka

yang tercantum di bagian depan KTA Oi dan/atau tanda „barcode‟

yang tercantum pada bagian belakang KTA Oi.

(2) Sistem Penomoran KTA adalah sebagai berikut :

a. 2 digit pertama merupakan kode BPW b. 2 digit kedua merupakan kode BPK c. 2 digit ketiga merupakan kode Pengurus Kelompok Oi d. 2 digit keempat merupakan kode tahun masuk anggota e. 6 digit kelima merupakan kode urut anggota diberikan

Pasal 6

(1). Atas rekomendasi BPK Oi, BPP Oi sewaktu-waktu dapat mencabut dan

menyatakan tidak berlakunya KTA Oi, apabila :

a. Anggota Oi yang bersangkutan menyatakan berhenti dan/atau

keluar dari keanggotaan Oi atas permintaan sendiri;

Page 9: PO Ormas Oi 2014

b. Anggota Oi yang bersangkutan telah meninggal dunia

c. Anggota Oi yang bersangkutan diberhentikan karena pelanggaran

terhadap ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Oi dan atau Peraturan-peraturan

d. Di nyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak

pidana

Pasal 7

(1). Pengajuan penerbitan KTA Oi dilakukan oleh Kelompok Oi berdasarkan

rekomendasi dan klarifikasi BPK Oi dan disertai surat pengantar dari

BPW Oi

(2). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat

Provinsi (BPW Oi), maka rekomendasi, klarifikasi dan surat pengantar

dari BPK Oi

(3). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat

Provinsi (BPW Oi) dan tingkat Kota/Kabupaten (BPK Oi) maka

rekomendasi dan klarifikasi dapat dilakukan langsung oleh BPP Oi

(4). Kelompok Oi di luar negeri mengajukan permohonan penerbitan KTA

Oi langsung kepada BPP Oi.

(5). Untuk Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, KTA Oi

diterbitkan secara khusus oleh BPP Oi.

(6). KTA Oi yang telah dicetak di distribusikan melalui BPW Oi untuk

selanjutnya secara berjenjang oleh BPW Oi didistribusikan melalui BPK

Oi dan Kelompok Oi.

(7). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat

Provinsi (BPW Oi), KTA Oi distribusi langsung melalui BPK Oi.

(8). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat

Kota/Kabupaten (BPK Oi) dan kepengurusan tingkat provinsi (BPW Oi),

KTA Oi distribusi langsung kepada Kelompok Oi.

(9). Untuk Kelompok Oi di luar negeri KTA Oi didistribusikan langsung

kepada Kelompok Oi di luar negeri.

Pasal 8

(1). Setiap anggota Oi yang pindah secara tetap status kedudukan

keanggotaannya dari salah satu Kelompok Oi ke Kelompok Oi lain yang

berada di luar wilayah kerja BPK Oi dan/atau BPW Oi tempat domisili

Kelompoknya, wajib melaporkan kepindahannya kepada pengurus BPK

Oi daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

Page 10: PO Ormas Oi 2014

(2). Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1),

anggota yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pengurus BPK

Oi di daerah baru untuk diterbitkan Surat Keterangan Perubahan

Status Kedudukan Keanggotaan.

(3). Surat Keterangan Perubahan Status Kedudukan Keanggotaan

digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KTA Oi yang baru.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN KELOMPOK Oi

Pasal 9

(1). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan hanya 1 (satu) kali pada saat awal

pendirian Kelompok.

(2). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan oleh para pendiri Kelompok

dengan mengisi Formulir model P-2 dan dilengkapi dengan persyaratan

administratif lainnya yang ditentukan.

(3). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan melalui BPK Oi tempat domisili

Kelompok Oi yang bersangkutan.

(4). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

antara lain ialah :

a. Memenuhi ketentuan batas minimal keanggotaan Kelompok Oi

sejumlah 15 (lima belas) orang;

b. Menyerahkan Formulir model P-1 beserta kelengkapannya;

c. Menyerahkan Formulir model P-2;

d. Membayar Iuran Wajib Anggota;

e. Membayar biaya penerbitan SKPPK dan TDK yang besarnya

ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Oi setempat.

(5). Kelompok-kelompok yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat

pendirian berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen persyaratan

dan verifikasi faktual di lapangan oleh BPK Oi, selanjutnya dicatat

dalam Buku Register Data Kelompok/ Keanggotaan, dan disahkan

dengan penerbitan SKPPK dan TDK oleh BPK Oi.

(6). SKPPK berlaku selama Kelompok Oi yang bersangkutan dinilai masih

aktif oleh BPK Oi.

(7). TDK Oi berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak didaftarkan dan

setelahnya dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan dan

syarat-syarat yang ditentukan.

(8). Pengukuhan pendirian Kelompok Oi dan pelantikan Pengurus

Kelompok Oi yang telah dinyatakan sah berdiri diatur dengan

Peraturan BPK Oi yang bersangkutan;

Page 11: PO Ormas Oi 2014

(9). BPK Oi setiap saat dapat mencabut SKPPK dan TDK apabila :

a. Kelompok Oi yang bersangkutan menyatakan membubarkan diri

berdasarkan Keputusan Musyawarah Kelompoknya;

b. Kelompok Oi yang bersangkutan dianggap tidak lagi memenuhi

ketentuan dan syarat-syarat pendirian Kelompok Oi;

c. Kegiatan-kegiatan Kelompok Oi yang bersangkutan dinyatakan

bertentangan dengan tujuan Oi dan melanggar ketentuan-

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi

dan/atau Peraturan-peraturan Organisasi Oi lainnya yang berlaku.

(10). Kelompok Oi yang telah dicabut SKPPK Oi dan TDK Oi nya

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b,

maka terhadap anggota-anggota Oi yang masih ada dapat didaftarkan

ke Kelompok-kelompok Oi terdekat atau sesuai pilihan anggota Oi yang

bersangkutan atau anggota-anggota Oi yang bersangkutan membentuk

Kelompok Oi baru dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat

pendirian Kelompok Oi yang berlaku.

Pasal 10

(1). Kelompok-kelompok Oi lama yang telah berdiri sebelum ditetapkannya

Peraturan Organisasi ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun

sejak ditetapkannya Peraturan Organisasi ini wajib mendaftarkan

kembali Kelompoknya untuk mendapatkan SKPPK Oi dan TDK Oi

dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(2). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Kelompok Oi tidak melakukan pendaftaran kembali, maka Kelompok

Oi yang bersangkutan dinyatakan bubar dan anggota-anggotanya

dicoret dari daftar keanggotaan Oi.

Pasal 11

(1). Bentuk format Blangko Formulir model P-1 dan Blangko Formulir

model P-2 sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan

Organisasi ini.

(2). Contoh Lembar Rekap Data Keanggotaan Oi dan Contoh Surat

Pengantar BPW Oi sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 dan 6

Peraturan Organisasi ini.

(3). Contoh SKPPK dan TDK adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran

7 dan 8 Peraturan Organisasi ini.

Page 12: PO Ormas Oi 2014

(4). Contoh KTA Oi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 9

Peraturan Organisasi ini.

Pasal 12

(1). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat

kota/kabupaten (BPK Oi), pengajuan pendirian kelompok Oi dan

penerbitan SKPPK serta TDK dilakukakan melalui BPW/BPK Oi

terdekat

(2). Pengajuan pendirian kelompok Oi Luar Negeri dan penerbitan SKPPK

serta TDK dilakukan melalui BPP Oi

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran

Kelompok Oi diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

BAB V

LAPORAN PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN Oi

Pasal 14

(1). Semua tingkatan kepengurusan Oi berkewajiban memelihara Buku

Daftar Keanggotaan Oi.

(2). Setiap 3 (tiga) bulan BPKel Oi melaporkan perkembangan keanggotaan

Oi di Kelompoknya kepada BPK Oi.

(3). Setiap 6 (enam) bulan BPK Oi melaporkan perkembangan keanggotaan

Oi di daerahnya kepada BPW Oi.

(4). Setiap 6 (enam) bulan BPW Oi melaporkan perkembangan keanggotaan

Oi di wilayahnya kepada BPP Oi.

(5). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat

(2) sekurang-kurangnya memuat data jumlah anggota Oi dan data

mutasi anggota Oi di Kelompoknya.

(6). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat

(3) sekurang-kurangnya memuat data jumlah anggota Oi, data mutasi

anggota Oi, data jumlah dan status Kelompok Oi aktif, pasif dan non

aktif di daerah kerjanya.

(7). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat

(4), sekurang-kurangnya mencakup data jumlah anggota Oi terakhir,

data mutasi anggota, data jumlah dan status Kelompok Oi aktif, pasif

Page 13: PO Ormas Oi 2014

dan non aktif serta data jumlah dan status BPK Oi aktif, pasif dan non

aktif di wilayah kerjanya.

(8). Ketentuan lebih lanjut tentang Laporan Perkembangan Anggota Oi

diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

BAB VI

IURAN ANGGOTA Oi

Pasal 15

(1). Setiap anggota Oi membayar iuran wajib bulanan sebesar Rp.1000

kepada Organisasi Oi

(2). Pembayaran uang iuran wajib oleh anggota Oi dilakukan melalui

Bendahara Kelompok Oi atau pengurus Kelompok Oi yang diberi tugas

dan tanggung jawab mengelola keuangan Kelompok Oi.

(3). Kelompok-kelompok Oi wajib membayar kontribusi bagian secara

berjenjang dari pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi kepada BPK

Oi, BPW Oi dan BPP Oi dengan ketentuan jumlah dan proporsi bagian

masing-masing diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

(4). Pembayaran iuran wajib dan oleh anggota Oi dapat dilakukan secara

rutin sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali atau untuk

beberapa bulan sekaligus yang dibayarkan di awal.

(5). Bendahara Kelompok Oi atau Pengurus Kelompok Oi yang diberi tugas

dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan Kelompok Oi

selanjutnya menerbitkan tanda terima pembayaran iuran (kuitansi).

(6). Pembayaran iuran wajib bagi Anggota Oi dan Kelompok Oi adalah

merupakan salah satu persyaratan wajib dalam memenuhi ketentuan

Sistem Administrasi Keanggotaan (SAK) Oi, khususnya untuk

memperoleh penerbitan SKPPK, TDK dan KTA Oi.

(7). Anggota-anggota Oi yang tidak membayar iuran wajib dan/atau

Kelompok-kelompok Oi yang tidak membayar kontribusi bagian dari

pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan tanpa alasan yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan dapat dikenakan sanksi administratif

dan/atau sanksi lainnya oleh Badan Pengurus Oi sesuai tingkatannya.

(8). Apabila anggota Oi tidak membayar iuran selama 5 (lima) kali

berturut-turut dianggap anggota Oi tersebut dinyatakan

mengundurkan diri dari keanggotaan Oi

(9). Kelompok-kelompok Oi yang tidak membayar kontribusi bagian dari

pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku tanpa alasan yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi pencabutan SKPPK dan

TDK, dan Kelompok Oi yang bersangkutan dinyatakan bubar.

Page 14: PO Ormas Oi 2014

BAB VII

PENDIDIKAN PELATIHAN Oi

Pasal 16

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Oi merupakan program kerja yang

wajib dilakukan pada semua tingkatan Badan Pengurus Oi sebagai

upaya peningkatan kompetensi setiap anggota Oi

2. Diklat Oi dilakukan dalam 3 (tiga) katagori;

a. Diklat Orientasi (Pengenalan) organisasi, wajib di ikuti setiap

anggota dan penyelenggaraannya dilakukan secara desentralisasi di

masing-masing BPK Oi

b. Diklat Pemberdayaan Anggota yang diselenggarakan melalui

aktivitas pembinaan Seni, Olahraga, Pendidikan, Akhlak dan Niaga

(Diklat SOPAN), lingkup materi Diklatnya disesuaikan dengan

kebutuhan anggota di masing-masing Kelompok Oi dan

diselenggarakan oleh BPW/BPK Oi

c. Diklat Kepemimpinan Dan Wawasan Kebangsaan , merupakan

pembekalan yang wajib di ikuti oleh pimpinan organisasi Oi tingkat:

BPP Oi (Ketua, Sekjen dan Seluruh Pengurus Departemen), BPW Oi

(Ketua dan Sekjen), BPK Oi (Ketua) dan Badan Otonom (Ketua).

Diklat diselenggarakan oleh BPP Oi

3. Dalam penyelenggaraan Diklat Orientasi organisasi dan Diklat

Kepemimpinan dan wawasan Kebangsaan BPP Oi berkewajiban

menyusun dan menetapkan kurikulum, penyiapan fasilitator dan

penerbitan sertifikat Diklat

4. Dalam penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan anggota, BPW/BPK

dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyususnan materi,

penyiapan fasilitator dan penerbitan sertifikat yang sesuai dengan

kurikulum yang ditetapkan oleh BPP Oi

5. Dalam penyelenggaraan Diklat SOPAN BPP Oi berkewajiban

memberikan supervisi kurikulum dan penyelenggaraan Diklat serta

menerbitkan sertifikat

6. Biaya penyelenggaraan Diklat menjadi tanggung jawab masing-masing

wilayah penyelenggara

7. Badan-badan Otonom dan Lembaga-lembaga Non Departemen dalam

lingkungan BPP Oi dapat menyelenggarakan Diklat sesuai dengan

kebutuhan organisasinya

8. Diklat Orientasi, Diklat SOPAN serta Diklat Kepemimpinan dan

Wawasan Kebangsaan wajib di selenggarakan minimal 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) periode kepengurusan

Page 15: PO Ormas Oi 2014

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1). Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan

Organisasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Oi dan

Pendidikan Latihan, Peraturan Organisasi Nomor 03 Tahun 2010

tentang Pendaftaran Kelompok Oi, Surat Keputusan Pengesahan

Pendirian Kelompok (SKPPK) Oi, Tanda Daftar Kelompok (TDK) Oi dan

Iuran Kelompok Oi serta Peraturan Organisasi No.01 tahun 2012

tentang perubahan Peraturan Organisasi dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

(2). Pada saat mulai berlakunya Peraturan Organisasi ini, semua Peraturan

Pelaksanaan dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BPKel Oi

dan/atau Peraturan-peraturan yang ditetapkan BPK Oi dan/atau

Peraturan-peraturan yang ditetapkan BPW Oi yang pernah diterbitkan

sebelumnya yang mengatur tentang pendaftaran Anggota Oi,

pendaftaran Kelompok Oi, dan Iuran Anggota Oi dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan

Peraturan Organisasi ini.

(3). Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya

Peraturan Organisasi ini Ketua Umum BPP Oi wajib menerbitkan

Keputusan tentang Pelaksanaan Teknis Peraturan Organisasi ini.

(4). Peraturan-peraturan sebagaimana dimasud dalam ayat (2) wajib

menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini dan harus ditetapkan

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan

Organisasi ini

Pasal 18

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Page 16: PO Ormas Oi 2014

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal ...................... 2014

KETUA UMUM Oi

ROSANA LISTANT0

Disahkan di Depok

Pada tanggal ................... 2014

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Ed, MBA

Salinan sesuai dengan aslinya,

KETUA DEPARTEMEN ORGANISASI DAN APARATUR BADAN PENGURUS PUSAT Oi

SOEDICK PURNOM0

Page 17: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 01 Tahun 2014

Untuk kebutuhan penggandaaan/copy di wilayah, Formulir dalam format (Jpg) dapat didownload dalam www.Ormas-oi.org

Page 18: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 01 Tahun 2014

Kartu Tanda Anggota (KTA)

TAMPAK BAGIAN DEPAN

TAMPAK BAGIAN BELAKANG

Page 19: PO Ormas Oi 2014

Lampiran _3 PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 01 Tahun 2014

DAFTAR KODE BPW DAN BPK Oi

(Data diambil dari website DEPDAGRI Tahun 2010)

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No. Kode

BPK

01 Nanggroe Aceh Darussalam

Kab. Aceh Selatan 01

Kab. Aceh Tenggara 02

Kab. Aceh Timur 03

Kab. Tengah 04

Kab. Aceh Barat 05

Kab. Aceh Besar 06

Kab. Pidie 07

Kab. Aceh Utara 08

Kab. Simeulue 09

Kab. Aceh Singkil 10

Kab. Bireun 11

Kab. Aceh Barat Daya 12

Kab. Gayo Lues 13

Kab. Aceh Jaya 14

Kab. Nagan Jaya 15

Kab. Aceh Tamiang 16

Kab. Bener Meriah 17

Kota Banda aceh 18

Kota Sabang 19

Kota Lhokseumawe 20

Kota Langsa 21

Kota Subulussalam 22

Kab. Pidie Jaya 23

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

02 Sumatera Utara

Kab. Tapanuli Tengah 01

Kab. Tapanuli Utara 02

Kab. Tapanuli selatan 03

Kab. Nias 04

Kab. Langkat 05

Kab. Karo 06

Kab. Deli Serdang 07

Kab. Simalungun 08

Kab. Asahan 09

Kab. Labuhan Batu 10

Kab. Dairi 11

Kab. Toba Samosir 12

Kab. Mandailing Natal 13

Kab. Nias Selatan 14

Kab. PakPak Barat 15

Kab. Humbang Hasundutan 16

Page 20: PO Ormas Oi 2014

Kab. Samosir 17

Kab. Serdang Bedagai 18

Kota Medan 19

Kota Pematang Siantar 20

Kota Sibolga 21

Kota Tanjung balai 22

Kota Binjai 23

Kota Tebing Tinggi 24

Kota Padang Sidempuan 25

Kab. Nias Barat 26

Kab. Nias Utara 27

Kab. Labuhanbatu Selatan 28

Kab. Labuhanbatu Utara 29

Kab. Padang Lawas 30

Kab. Padang Lawas Utara 31

Kota Gunungsitoli 32

Kab. Batubara 33

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

03 Sumatera Barat

Kab. Pesisir Selatan 01

Kab. Solok 02

Kab. SW. Lunto 03

Kab. Tanah Datar 04

Kab. Padang Pariaman 05

Kab. Agam 06

Kab. Lima Puluh Kota 07

Kab. Pasaman 08

Kab. Kepulauan Mentawai 09

Kab. Dharmasraya 10

Kab. Solok Selatan 11

Kab. Pasaman Barat 12

Kota Padang 13

Kota Solok 14

Kota Sawhlunto 15

Kota Padang Panjang 16

Kota Bukit Tinggi 17

Kota Payakumbuh 18

Kota Pariaman 19

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

04 Riau

Kab. Kampar 01

Kab. Indragiri Hulu 02

Kab. Bengkalis 03

Kab. Indragiri Hilir 04

Kab. Pelalawan 05

Kab. Rokon Hulu 06

Kab. Rokon Hilir 07

Kab. Siak 08

Kab. Kuantan Singingi 09

Page 21: PO Ormas Oi 2014

Kota Pekan Baru 10

Kota Dumai 11

Kab. Kepulauan Meranti 12

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

05 Jambi

Kab. Kerinci 01

Kab. Meangin 02

Kab. Sarolangun 03

Kab. Batanghari 04

Kab. Muaro Jambi 05

Kab. Tanjung Jabung Barat 06

Kab. Tanjung Jabung Timur 07

Kab. Bungo 08

Kab. Tebo 09

Kota Jambi 10

Kota Sungai Penuh 11

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

06 Sumatera Selatan

Kab. Ogan Komering Ulu 01

Kab. Ogan Komering Ilir 02

Kab. Muara Enim 03

Kab. Lahat 04

Kab. Musi Rawas 05

Kab. Musy Banyuasin 06

Kab. Banyuasin 07

Kab. Oku Timur 08

Kab. Oku Selatan 09

Kab. Ogan Ilir 10

Kota Palembang 11

Kota Pagar Alam 12

Kota Lubuk Linggau 13

Kota Prabumulih 14

Kab. Empat Lawang 15

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

07 Bengkulu

Kab. Bengkulu Selatan 01

Kab. Rejang Lebong 02

Kab. Bengkulu Utara 03

Kab. Kaur 04

Kab. Seluma 05

Kab. Muko-muko 06

Kab. Lebong 07

Kab. Kepahiang 08

Kota Bengkulu 09

Kab. Bengkulu Tengah 10

Page 22: PO Ormas Oi 2014

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

08 Lampung

Kab. Lampung Selatan 01

Kab. Lampung Tengah 02

Kab. Lampung Utara 03

Kab. Lampung Barat 04

Kab. Tulang Bawang 05

Kab. Tanggamus 06

Kab .Lampung Timur 07

Kab. Way Kanan 08

Kota Bandar Lampung 09

Kota Metro 10

Kab. Mesuji 11

Kab. Pesawaran 12

Kab. Tulang Bawang Barat 13

Kab. Pringsewu 14

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

09 Bangka Belitung

Kab. Bangka 01

Kab. Belitung 02

Kab. Bangka Selatan 03

Kab. Bangka Tengah 04

Kab. Bangka Barat 05

Kab. Bangka Timur 06

Kota Pangkal Pinang 07

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten

No. Kode BPK

10 Kepulauan Riau

Kab. Kepulauan Riau 01

Kab. Karimun 02

Kab. Natuna 03

Kab. Lingga 04

Kota Batam 05

Kota Tanjung Pinang 06

Kab. Bintan 07

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten

No. Kode BPK

11 DKI Jakarta

Kab. Adm.Kep.Seribu 01

Kodya Jakarta Pusat 02

Kodya Jakarta Utara 03

Kodya Jakarta Barat 04

Kodya Jakarta Selatan 05

Kodya Jakarta Timur 06

Page 23: PO Ormas Oi 2014

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

12 Jawa Barat

Kab. Bogor 01

Kab. Sukabumi 02

Kab. Cianjur 03

Kab. Bandung 04

Kab. Garut 05

kab. Tasik Malaya 06

Kab. Ciamis 07

Kab. Kuningan 08

Kab. Cirebon 09

Kab. Majalengka 10

Kab. Sumedang 11

Kab. Indramayu 12

Kab. Subang 13

Kab. Purwakarta 14

Kab. Karawang 15

Kab. Bekasi 16

Kota Bogor 17

Kota Sukabumi 18

Kota Bandung 19

Kota Cirebon 20

Kota Bekasi 21

Kota Depok 22

Kota Cimahi 23

Kota Tasikmalaya 24

Kota Banjar 25

Kab. Bandung Barat 26

Kab. Semarang 22

Kab. Temanggung 23

Kab. Kendal 24

Kab. Batang 25

Kab. Pekalongan 26

Kab. Pemalang 27

Kab. Tegal 28

Kab. Brebes 29

Kota magelang 30

Kota Surakarta 31

Kota Salatiga 32

Kota Semarang 33

Kota Pekalongan 34

Kota Tegal 35

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

Page 24: PO Ormas Oi 2014

13 Jawa Tengah

Kab. Cilacap 01

Kab. Banyumas 02

Kab. Purbalingga 03

Kab. Banjar Negara 04

Kab. Kebumen 05

Kab. Purworejo 06

Kab. Wonosobo 07

Kab. Magelang 08

Kab. Boyolali 09

Kab. Kelaten 10

Kab. Sukoharjo 11

Kab. Wonogiri 12

Kab. Karanganyar 13

Kab. Sragen 14

Kab. Grobogan 15

Kab. Blora 16

Kab. Rembang 17

Kab. Pati 18

Kab. Kudus 19

Kab. Jepara 20

Kab. Demak 21

Kab. Semarang 22

Kab. Temanggung 23

Kab. Kendal 24

Kab. Batang 25

Kab. Pekalongan 26

Kab. Pemalang 27

Kab. Tegal 28

Kab. Brebes 29

Kota magelang 30

Kota Surakarta 31

Kota Salatiga 32

Kota Semarang 33

Kota Pekalongan 34

Kota Tegal 35

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

14 Yogyakarta

Kab. Kulon Progo 01

Kab. Bantul 02

Kab. Gunung Kidul 03

Kab. Sleman 04

Kota Yogyakarta 05

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

15 Jawa Timur

Kab. Pacitan 01

Kab. Ponorogo 02

Kab. Trenggalek 03

Kab. Tulungagung 04

Kab. Blitar 05

Page 25: PO Ormas Oi 2014

Kab. Kediri 06

Kab. Malang 07

Kab. Lumanjang 08

Kab. Jember 09

Kab. Banyuwangi 10

Kab. Bondowoso 11

Kab. Situbondo 12

Kab. Probolinggo 13

Kab. Pasuruan 14

Kab. Sidoarjo 15

Kab. Mojokerto 16

Kab. Jombang 17

Kab. Nganjuk 18

Kab. Madiun 19

Kab. Magetan 20

Kab. Ngawi 21

Kab. Bojonegoro 22

Kab. Tuban 23

Kab. Lamongan 24

Kab. Gresik 25

Kab. Bangkalan 26

Kab. Sampang 27

Kab. Pamekasan 28

Kab. Sumenep 29

Kota Kediri 30

Kota Blitar 31

Kota Malang 32

Kota Probolinggo 33

Kota Pasuruan 34

Kota Mojokerto 35

Kota Madiun 36

Kota Surabaya 37

Kota Batu 38

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

16 Banten

Kab. Pandegelang 01

Kab. Lebak 02

Kab. Tangerang 03

Kab. Serang 04

Kota Tangerang 05

Kota Cilegon 06

Kota Serang 07

Kota Tangerang Selatan 08

17 Bali

Kab Jembarana 01

Kab. Tabanan 02

Kab. Badung 03

Kab. Gianyar 04

Kab. Klungkung 05

Kab. Bangli 06

Kab. Karangasem 07

Page 26: PO Ormas Oi 2014

Kab. Buleleng 08

Kota Denpasar 09

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

18 Nusa Tenggara Barat

Kab. Lombok Barat 01

Kab. Lombok Tengah 02

Kab. Lombok Timur 03

Kab. Sumbawa 04

Kab. Dompu 05

Kab. Bima 06

Kab. Sumbawa Barat 07

Kota Mataram 08

Kota Bima 09

Kab. Lombok Utara 10

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

19 Nusa Tenggara Timur

Kab. Kupang 01

Kab.Timor Tengah Selatan 02

Kab.Timor Tengah Utara 03

Kab. Belu 04

Kab. Alor 05

Kab. Flores Timur 06

Kab. Sikka 07

Kab. Ende 08

Kab. Ngada 09

Kab. Manggarai 10

Kab. Sumba Timur 11

Kab. Sumba Barat 12

Kab. Lembata 13

Kab. Rate Ndao 14

Kab. Manggarai Barat 15

Kota Kupang 16

Kab. Manggarai Timur 17

Kab. Sumba Barat Daya 18

Kab. Sumba Tengah 19

Kab. Nagekeo 20

Kab. Sabu Raijua 21

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

20 Kalimantan Barat

Kab. Sambas 01

Kab. Pontianak 02

Kab. Sanggau 03

Kab. Ketapang 04

Kab. Sintang 05

Kab. Kapuas Hulu 06

Kab. Bengkayang 07

Kab. Landak 08

Kab. Melawai 09

Page 27: PO Ormas Oi 2014

Kab. Sekadau 10

Kota Pontianak 11

Kota Singkawang 12

Kab. Kayong Utara 13

Kab. Kubu Raya 14

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

21 Kalimantan Tengah

Kab. KotaWaringi Barat 01

Kab. KotaWaringi Timur 02

Kab. Kapuas 03

Kab. Barito Selatan 04

Kab. Barito Utara 05

Kab. Katingin 06

Kab. Seruyan 07

Kab. Sukamara 08

Kab. Lamandau 09

Kab. Gunung Mas 10

Kab. Pulang Pisau 11

Kab. Murung Raya 12

Kab. Barito Timur 13

Kota Palangkaraya 14

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

22 Kalimantan Selatan

Kab. Tanah Laut 01

Kab. Kota Baru 02

Kab. Banjar 03

Kab. Barito Kuala 04

Kab. Tapin 05

Kab. Hulu Sungai Selatan 06

Kab. Hulu Sungai Tengah 07

Kab. Hulu Sungai Utara 08

Kab. Tabalong 09

Kab. Tanah Bambu 10

Kab. Balangan 11

Kota Banjarmasim 12

Kota Banjar Baru 13

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

23 Kalimantan Timur

Kab. Pasir 01

Kab. Kuatai Kerta Negara 02

Kab. Berau 03

Kab. Bulungan 04

Kab. Nunukan 05

Kab. Malinau 06

Kab. Kuatai Barat 07

Kab. Kuatai Timur 08

Kab. Penajam Paser Utara 09

Kota Balik Papan 10

Page 28: PO Ormas Oi 2014

Kota Samarinda 11

Kota Tarakan 12

Kota Bontang 13

Kab. Tana Tidung 14

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

24 Sulawesi Utara

Kab. Bolaang Mangondow 01

Kab. Minahasa 02

Kab. Kepulauan Sangihe 03

Kab. Kepulauan Talaud 04

Kab. Minahasa Selatan 05

Kab. Minahasa Utara 06

Kota Manado 07

Kota Bitung 08

Kota Tomohon 09

Kab. Bolaang Mongondow Selatan 10

Kab. Bolaang Mongondow Timur 11

Kab. Bolaang Mongondow Utara 12

Kab. Minahasa Tenggara 13

Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 14

Kota Kotamobagu 15

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

25 Sulawesi Tengah

Kab. Banggai 01

Kab. Poso 02

Kab. Donggala 03

Kab. Toli-Toli 04

Kab. Buol 05

Kab. Morowali 06

Kab. Banggai Kepulauan 07

Kab. Parigi Moutong 08

Kab. Tojouna 09

Kota Palu 10

Kab. Sigi 11

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

26 Sulawesi Selatan

Kab. Selayar 01

Kab. Bulukumba 02

Kab. Bantaeng 03

Kab. Janeponto 04

Kab. Takalar 05

Kab. Gowa 06

Kab. Sianjai 07

Kab. Bone 08

Kab. Maros 09

Kab. Pangkajene Kep 10

Kab. Barru 11

Page 29: PO Ormas Oi 2014

Kab. Soppeng 12

Kab. Wajo 13

Kab. Sidenreng Rapang 14

Kab. Pinrang 15

Kab. Enrekang 16

Kab. Luwu 17

kab. Tana Toraja 18

Kab. Luwu Utara 19

Kab. Luwu Timur 20

Kota Makasar 21

Kota Parepare 22

Kota Palopo 23

Kab. Toraja Utara 24

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

27 Sulawesi Tenggara

Kab. Kolaka 01

Kab. Konawe 02

Kab. Muna 03

Kab. Buton 04

Kab. Konawe Selatan 05

Kab. Bombana 06

Kab. Wakatobi 07

Kab. Kolaka Utara 08

Kota Kendari 09

Kota Bau Bau 10

Kab. Buton Utara 11

Kab. Konawe Utara 12

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

28 Gorontalo

Kab. Gorontalo 01

Kab. Boalemo 02

Kab. Bone Bolango 03

Kab. Pahuwato 04

Kota Gorontalo 05

Kab. Gorontalo Utara 06

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

29 Sulawesi Barat

Kab. Mamuju Utara 01

Kab. Mamuju 02

Kab. Mamasa 03

Kab. Polwali Mamasa 04

Kab. Majene 05

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten

No. Kode BPK

Page 30: PO Ormas Oi 2014

30 Maluku

Kab. Maluku Tenggah 01

Kab. Maluku Tenggara 02

Kab. Maluku Tenggara Barat 03

Kab. Buru 04

Kab. Seram Bagian Timur 05

Kab. Seram Bagian Barat 06

Kab. Kepulauan Aru 07

Kota Ambon 08

Kab. Buru Selatan 09

Kota Tual 10

Kab. Maluku Barat Daya 11

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

31 Maluku Utara

Kab. Halmahera Barat 01

Kab. Halmahera Tengah 02

Kab. Halmahera Utara 03

Kab. Halmahera Selatan 04

Kab. Kepulauan Sula 05

Kab. Halmahera Timur 06

Kota Ternate 07

Kota Tidore Kepulauan 08

Kab. Pulau Morotai 09

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

32 Papua

Kab. Marauke 01

Kab. Jaya Wijaya 02

Kab. Jaya Pura 03

Kab. Nabire 04

Kab. Yapen Waropen 05

Kab. Biak Numfor 06

Kab. Puncak Jaya 07

Kab. Paniai 08

Kab. Mimika 09

Kab. Sarmi 10

Kab. Keerom 11

Kab. Pegunungan Bintang 12

Kab. Yahukimo 13

Kab. Tolikara 14

Kab. Waropen 15

Kab. Boven Digoel 16

Kab. Mappi 17

Kab. Asmat 18

Kab. Sapiori 19

Kota JayaPura 20

Kab. Yalimo 21

Kab. Supiori 22

Kab. Nduga 23

Kab. Puncak 24

Kab. Mamberamo Raya 25

Kab. Mamberamo Tengah 26

Page 31: PO Ormas Oi 2014

Kab. Lanny Jaya 27

Kab. Kepulauan Yapen 28

Kab. Deiyai 29

No. Kode BPW

Provinsi Kota/Kabupaten No.

Kode BPK

33 Irian Jaya Barat

Kab. Sorong 01

Kab. Manok Wari 02

Kab. Fak Fak 03

Kab. Sorong Selatan 04

Kab. Raja Ampat 05

Kab. Teluk Bentuni 06

Kab. Teluk Wondama 07

Kab. Kaima 08

Kota Sorong 09

Kab. Tambrauw 10

Kab. Maybrat 11

Page 32: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_4

PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

Formulir Pendaftaran Kelompok (untuk penggandaan dapat di download di www.ormas-oi.org

Page 33: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 01 Tahun 2014

Contoh Format Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok (SKPPK)

Page 34: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_6 PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 01 Tahun 2014

Contoh Tanda Daftar Kelompok (TDK)

Halaman Depan

Page 35: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_7

PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

Halaman Belakang

Page 36: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_8 PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 01 Tahun 2014

CONTOH SERTIFIKAT

Keterangan: Sertifikat diatas hanya sebagai contoh. Design dapat ditentukan oleh setiap Penyelenggara DIKLAT. Dengan tetap

meletakkan Logo Oi sebagaimana diatur dalam penerapan logo Oi pada PO No. 05 Tahun 2010

Page 37: PO Ormas Oi 2014

BADAN PENGURUS PUSAT Oi

PERATURAN ORGANISASI Oi

Nomor : 01 Tahun 2010

TENTANG

TATA URUTAN PERATURAN-PERATURAN DALAM ORMAS Oi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM Oi :

Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan dan

dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan Ormas

dan pelayanan anggota Oi, maka Ormas Oi perlu terus

ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih

professional, efektif dan efisien;

2. bahwa untuk dapat mewujudkan ketertiban dalam

pengaturan Ormas Oi dipandang perlu mengatur tata

urutan peraturan-peraturan dalam Ormas Oi;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka

pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam

Peraturan Organisasi Oi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi;

2. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi

Tahun 2009-2012;

Memperhatikan : 1. Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam

Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010.

2 Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I

dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010

di Kaliurang, Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI Oi TENTANG TATA URUTAN

PERATURAN-PERATURAN DALAM ORMAS Oi.

Page 38: PO Ormas Oi 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi Oi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat dengan AD adalah Anggaran

Dasar Oi;

2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan ART adalah

Anggaran Rumah Tangga Oi;

3. Ketua Umum Oi adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Oi sebagai

pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Ormas Oi sebagaimana dimaksud

dalam Anggaran Dasar Oi;

4. Badan Pengurus Pusat Oi selanjutnya disingkat dengan BPP Oi adalah badan

penyelenggara Ormas Oi tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Umum

Oi;

5. Badan Pengurus Wilayah Oi selanjutnya disingkat dengan BPW Oi adalah

badan penyelenggara Ormas Oi tingkat provinsi yang dipimpin oleh Ketua

BPW Oi;

6. Badan Pengurus Kota/Kabupaten Oi selanjutnya disingkat dengan BPK Oi

adalah badan penyelenggara Ormas Oi tingkat Kota/Kabupaten yang

dipimpin oleh Ketua BPK Oi;

7. Pengurus Kelompok Oi selanjutnya disingkat dengan PK Oi adalah badan

penyelenggara Ormas Oi tingkat Kelompok yang dipimpin oleh Ketua

Kelompok Oi;

8. Musyawarah yang selanjutnya disingkat dengan Munas adalah Musyawarah

Nasional ditingkat Nasional/Pusat;

9. Musyawarah Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan Muswil adalah

Musyawarah Wilayah ditingkat Provinsi;

10. Musyawarah Kota/Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Muskot

adalah Musyawarah Kota/Kabupaten ditingkat Kota/ Kabupaten;

11. Musyawarah Kelompok yang selanjutnya disingkat dengan Muskel adalah

Musyawarah anggota ditingkat Kelompok;

12. Sekretaris Jenderal Oi adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Oi;

13. Satuan Perangkat Ormas Oi Pusat adalah Perangkat Ormas di lingkup Badan

Pengurus Pusat Oi yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Departemen-

departemen, Lembaga-lembaga Non Departemen dan Badan-badan Otonom

lain di tingkat pusat yang dibentuk dengan Peraturan Organisasi Oi;

14. Satuan Perangkat Ormas Oi Wilayah adalah Perangkat Ormas di lingkup

Badan Pengurus Oi Wilayah yang terdiri dari Sekretariat BPW, Biro-biro, dan

Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga otonom lain di tingkat Wilayah

yang dibentuk dengan Peraturan BPW Oi;

15. Satuan Perangkat Ormas Oi Kabupaten/Kota adalah Perangkat Ormas di

lingkup Badan Pengurus Oi Kota/Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat

BPK, Bidang-bidang, dan Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga otonom

lain di tingkat Kota/Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan BPK Oi;

16. Peraturan Organisasi selanjutnya disingkat dengan PO adalah peraturan

tertinggi dalam Ormas Oi dibawah AD dan ART serta Ketetapan-ketetapan

Musyawarah Nasional Oi;

Page 39: PO Ormas Oi 2014

17. Peraturan Khusus pengganti PO selanjutnya disingkat dengan Persus adalah

peraturan tertinggi dalam Ormas Oi yang bersifat khusus dan istimewa;

18. Keputusan Ketua Umum Oi adalah peraturan operasional Oi dibawah PO;

19. Peraturan Wilayah selanjutnya disingkat dengan Perwil adalah peraturan

yang ditetapkan oleh Pengurus BPW Oi dan berlaku untuk wilayah provinsi

yang bersangkutan;

20. Peraturan Kota/Kabupaten selanjutnya disingkat dengan Perkot adalah

peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus BPK Oi dan berlaku untuk wilayah

Kota/Kabupaten yang bersangkutan;

21. Peraturan Kelompok adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus

Kelompok Oi dan berlaku untuk Kelompok yang bersangkutan;

Pasal 2

Tata urutan peraturan dalam Ormas Oi adalah :

a. AD Oi;

b. ART Oi;

c. Ketetapan Munas Oi;

d. PO Oi;

e. Persus Pengganti PO Oi;

f. Keputusan Ketua Umum Oi;

g. Ketetapan Muswil Oi;

h. Perwil Oi;

i. Ketetapan Muskot Oi;

j. Perkot Oi;

k. Ketetepan Muskel Oi; dan

l. Peraturan Kelompok Oi.

Pasal 3

1. AD adalah peraturan tertinggi dalam Ormas Oi yang ditetapkan oleh Munas

Oi yang memuat garis besar dan pokok-pokok aturan Ormas Oi.

2. ART adalah peraturan tertinggi dalam Ormas Oi dibawah AD yang ditetapkan

oleh Munas Oi yang mengatur penjabaran lebih lanjut dari garis besar dan

pokok-pokok aturan Ormas Oi.

3. AD dan ART disahkan dan ditetapkan oleh dan dalam persidangan Munas Oi.

4. Ketetapan Munas Oi, Ketetapan Muswil Oi, Ketetapan Muskot Oi dan

Ketetapan Muskel Oi adalah putusan-putusan permusyawaratan anggota

sebagai pengemban amanat dan aspirasi anggota-anggota Oi yang ditetapkan

dalam siding-sidang permusyawaratan sesuai tingkatannya.

5. PO dibuat dan ditetapkan oleh BPP Oi dengan mendengar pertimbangan dari

Dewan Pertimbangan Pusat Oi sebagai pelaksanaan dari AD, ART dan

Ketetapan-ketetapan Munas Oi.

6. Persus Oi dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Umum Oi dengan mendengar

pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Pusat Oi sebagai pengganti PO

dalam hal ihwal terjadi kegentingan yang memaksa.

Page 40: PO Ormas Oi 2014

7. Keputusan Ketua Umum Oi yang bersifat mengatur dibuat dan ditetapkan

oleh Ketua Umum Oi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa

pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Ormas Oi.

8. Peraturan dan Keputusan Lembaga-lembaga Non Departemen dan/atau

Badan-badan otonom di lingkup BPP Oi adalah peraturan teknis yang dibuat

dan ditetapkan oleh Lembaga-lembaga Non Departemen dan/atau Badan-

badan otonom di lingkup BPP Oi setelah mendengar pertimbangan dari

Departemen terkait.

9. Perwil dan Perkot merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan-aturan

diatasnya dan menampung kondisi khusus di daerah yang bersangkutan.

10. Perwil dibuat dan ditetapkan oleh BPW Oi dengan mendengar pertimbangan

dari Pembina Ormas di wilayahnya.

11. Perkot dibuat dan ditetapkan oleh BPK Oi dengan mendengar pertimbangan

dari Pembina Ormas di daerahnya.

12. Peraturan Kelompok dibuat oleh Pengurus Kelompok dengan mendengar

pertimbangan dari Pembina Kelompoknya.

Pasal 4

1. Sesuai dengan tata urutan peraturan dalam Ormas Oi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, maka setiap aturan yang lebih rendah

tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

2. Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat 1), Pasal 4 Peraturan ini,

maka dalam keadaan kegentingan yang memaksa dapat diterbitkan Persus

sebagai Pengganti PO.

3. Peraturan atau Keputusan Lembaga-lembaga Non Departemen dan Badan-

badan Otonom di lingkup BPP Oi dan Lembaga-lembaga atau Badan-badan di

wilayah dan di Kota/Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan aturan yang

lebih tinggi.

Pasal 5

1. BPP Oi berwenang menguji peraturan-peraturan dibawah PO.

2. Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1). Pasal 5

Peraturan ini, BPP Oi membentuk suatu Badan Khusus yang bersifat adhoc

yang bertugas khusus untuk itu.

3. Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). Pasal 5 Peraturan ini

terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal BPP Oi, Departemen Ormas dan

Aparatur BPP Oi, Departemen lain yang terkait, LBH Oi dan unsur

independen.

4. Keputusan Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). Pasal 5

Peraturan ini bersifat mengikat dan final.

5. Setiap anggota Oi dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan-

peraturan dibawah PO.

6. Pengujian terhadap PO dapat dilakukan apabila diajukan oleh sedikitnya 3

(tiga) BPW Oi.

Page 41: PO Ormas Oi 2014

7. Untuk menguji PO, BPP Oi membentuk Badan Khusus yang bersifat

independen.

8. Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). dan ayat 7). Pasal 5

Peraturan ini dapat membatalkan PO dan atau peraturan lain dibawahnya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi Oi ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2010

KETUA UMUM Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,

FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi.

Page 42: PO Ormas Oi 2014

BADAN PENGURUS PUSAT Oi

PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010

TENTANG

PROSEDUR SURAT MENYURAT ORMAS Oi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM Oi :

Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi umum

ORMAS Oi disemua tingkatan dipandang perlu mengatur ketentuan ketentuan tentang Prosedur surat menyurat

: 2. bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Organisasi Oi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi.

2. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi Tahun 2009-2012.

3. Peraturan Organisasi Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tata Urutan Peraturan Peraturan Dalam Ormas Oi.

Memperhatikan : 1. Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam

Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010.

2 Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I

dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010

di Kaliurang, Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PROSEDUR SURAT

MENYURAT ORMAS Oi.

Page 43: PO Ormas Oi 2014

BAB I UMUM

Pasal 1

Prosedur surat menyurat Ormas Oi yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut PESO-Oi merupakan mekanisme korespondensi yang digunakan oleh seluruh jajaran Ormas Oi dari tingkat pusat sampai dengan Kelompok, baik untuk keperluan intern maupun ekstern.

Pasal 2

PESO-Oi disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi semua tingkatan

kepengurusan Ormas Oi agar dalam menjalankan tugasnya terdapat keseragaman serta untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan komunikasi dan korespondesi secara formal.

Pasal 3

Penyelenggaraan PESO-Oi ini meliputi perangkat lunak yang meliputi fungsi-fungsi: sekretariat, korespondensi dan pengaturan tentang klasifikasi surat, surat keluar dan surat masuk, tata cara penggunaan stempel dan wewenang penandatanganan surat serta didukung dengan kelengkapan surat menyurat berupa kop surat, stempel dan amplop.

BAB II

SEKRETARIAT

Pasal 4

1 Sekretariat adalah organ yang bertanggung jawab atas kelancaran korespondensi yang meliputi segala tugas-tugas koordinasi dalam menyampaikan infOrmasi melalui saluran yang dilakukan dengan menggunakan kelengkapan surat menyurat.

2 Petugas sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, wajib menjamin dan

bertanggung jawab atas kelancaran surat menyurat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Pasal 5

Sekretariat berada di bawah kendali Sekretaris Jenderal. Sekretariat Ormas Oi bertugas : 1. Melakukan koordinasi melalui penyampaian kebijaksanaan Ormas yang akan

diteruskan ke semua jenjang. 2. Membantu kelancaran kegiatan Ormas dalam menyampaikan/

mendistribusikan keputusan dan kebijaksanaan Ormas dengan cepat dan tepat dengan menggunakan berbagai saluran infOrmasi.

3. Memperlancar arus surat, baik surat masuk maupun surat keluar, baik intern

maupun ekstern.

Page 44: PO Ormas Oi 2014

Pasal 6

Dalam memberikan informasi yang diperlukan pengurus Ormas, Sekretariat dapat pula menyusun laporan-laporan Ormas, meneliti dan mengolah data, baik yang bersumber dari lingkungan intern maupun ekstern Ormas dengan sepengetahuan Sekretaris Jenderal/Sekretris Ormas Oi, dan selanjutnya disusun dalam berbagai bentuk laporan maupun terbitan, yang dapat digunakan sebagai bahan infOrmasi.

BAB III STANDARISASI

Pasal 7

Standarisasi adalah penyeragaman bentuk, warna, ukuran dan tulisan dari alat-alat yang digunakan dalam PESO-Oi.

Pasal 8

Standarisasi meliputi korespondensi; klasifikasi dan derajat surat; bentuk dan ukuran kertas surat Ormas; stempel Ormas; bentuk, warna, ukuran tulisan kop/amplop surat; serta singkatan dan akronim.

BAB IV KORESPONDENSI

Pasal 9

Korespondensi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian surat-surat dan berita, baik tertulis maupun lisan yang timbul dari pencatatan, laporan, perencanaan, program atau keputusan yang mungkin masih menimbulkan adanya permintaan penjelasan, sehingga pengarahan atau pengurusan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat dan benar.

Pasal 10

1. Yang dimaksud dengan surat adalah alat untuk menyampaikan berita secara tertulis yang berisi maksud sebagaimana yang diatur pada pasal 13 Peraturan Organisasi ini.

2. Prinsip pokok pembuatan surat terdiri dari menentukan tujuan dan maksud

penulisan surat; merancang yaitu mewujudkan ide agar menjadi isi surat dengan urutan-urutan dan menggunakan tata bahasa yang baik; dengan penulisan yang singkat dan jelas, tanpa mengurangi kesopanan dan kelengkapan.

Pasal 11

1. Surat resmi terdira dari surat intern dan surat ekstern. 2. Surat intern adalah ditujukan kepada lingkungan internal Ormas Oi.

Page 45: PO Ormas Oi 2014

3. Yang dimaksud dengan pihak internal Ormas Oi adalah kepengurusan Ormas Oi semua tingkatan, personalia pinisepuh; personalia pengurus; personalia pembina, kader dan anggota.

4. Surat eksternal adalah surat yang diujukan kepada pihak luar Ormas Oi.

Pasal 12

1. Maksud isi surat dapat memuat keputusan, perintah/instruksi pemberitahuan,

pertanyaan, permintaan dan lain-lain yang dianggap penting. 2. Tujuan umum surat menyurat adalah menyampaikan maksud dalam bentuk

tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai dengan tepat dan cepat.

Pasal 13

1. Jenis surat dalam SPO-Oi terdiri dari surat biasa, surat yang bersifat mengatur

dan memorandum. 2. Surat biasa terdiri dari :

a. Laporan yaitu suatu pertanggung jawaban sesuai dengan tugas tertentu yang diberikan Ormas, sebagaimana yang diatur pada ayat 3 butir c

b. Undangan yaitu surat permintaan untuk menghadiri suatu kegiatan Ormas Oi, baik yang bersifat intern maupun ekstern.

c. faksimili dan e-mail adalah penyampaian berita yang harus segera diselesaikan dan atau disampaikan kepada pihak yang dituju. Isinya singkat, padat dan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu tanpa mengaburkan arti.

d. Dalam pengiriman surat resmi via email. Pengirim harus men-scan surat aslinya yang bertanda tangan menjadi format jpg/pdf.

e. Surat Keterangan berisi keterangan resmi Ormas yang diberikan kepada pengurus atau anggota untuk digunakan sesuai dengan isi keterangan.

f. Surat Pengantar adalah surat untuk memberitahukan asal dan maksud suatu surat lain.

g. Surat Permohonan adalah surat yang berisi permohonan kepada perorangan atau institusi, baik internal maupun eksternal agar memenuhi maksud tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pokok surat.

h. Pemberitahuan adalah surat yang berisi infOrmasi tentang sesuatu hal yang

harus diketahui oleh pengurus/anggota.

3. Surat yang bersifat mengatur terdiri dari : a. Keputusan yaitu surat yang dibuat berdasarkan hasil rapat pengurus yang

memuat suatu kebjaksanaan pokok yang harus ditaati oleh seluruh atau sebagian anggota Ormas Oi.

b. Peraturan Organisasi yaitu surat yang memuat ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan administratif/keOrmasan.

c. Intruksi/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yaitu surat yang

berisicara pelaksanaan dari suatu keputusan yang memuat unsur-unsur teknis dan biasanya merupakan tindak lanjut dari suatu keputusan.

d. Surat Perintah/Mandat/Tugas adalah surat pernyataan pelimpahan suatu wewenang dari Ormas yang diberikan kepada Ormas setingkat di bawahnya atau seorang/beberapa orang pengurus/anggota atau orang lain untuk bertindak atas nama Ormas melakukan sesuatu sesuai dengan

Page 46: PO Ormas Oi 2014

perintah/mandat/tugas yang diberikan, yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Surat perintah/mandat/tugas ini harus dipertanggung jawabkan oleh yang menerimanya.

e. Surat Edaran yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada semua pengurus, anggota ataupun pihak luar yang tidak memuat petunjuk pelaksanaan secara teknis ataupun menurut suatu aturan yang telah ditetapkan.

4. Memorandum adalah mekanisme komunikasi atau korespondensi informal

secara tertulis antar pengurus dalam Ormas. Tidak dibenarkan menggunakan kop surat untuk membuat memorandum.

BAB V KLASIFIKASI DAN DERAJAT SURAT

Pasal 14

1. Klasifikasi adalah penentuan dan penegasan tentang pentingnya suatu surat;

yang berhak menerima, membaca dan bertanggung jawab; serta cara penangan dan pengamanannya. Klasifikasi ini terdiri dari Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas dan Biasa.

2. Yang dimaksud dengan Sangat Rahasia adalah surat yang hanya orang tertentu di dalam Ormas yang berhak mengetahuinya dan tidak boleh disebarluaskan kepada yang tidak berhak sebab akan membahayakan Ormas. Biasanya surat dengan klasifikasi Sangat Rahasia ini segera dimusnahkan setelah dikomunikasikan kepada yang berhak.

3. Yang dimaksud dengan Rahasia adalah surat yang diketahui oleh kalangan terbatas dalam Ormas dan berisi keterangan yang bila disebarluaskan kepada yang tidak berhak dapat berakibat menurunnya derajat dan kewibawaan Ormas yang pada akhirnya merugikan Ormas.

4. Yang dimaksud Terbatas adalah surat yang dianggap perlu diketahui oleh pengurus tertentu saja dan jika pelaksanaannya telah berjalan maka klasifikasi keterbatasannya sudah tidak berlaku lagi.

5. Yang dimaksud surat Biasa adalah yang bersifat umum dan tidak terdapat kerahasiaan.

6. Yang mempunyai wewenang untuk menentukan klasifikasi surat adalah Ketua Umum/ Ketua dan atau pengurus lain yang ditunjuk.

7. Teknis penggunaan amplop surat menurut klasifikasi serta pengirimannya dapat dilihat pada Lampiran 1 PSO-Oi ini.

Pasal 15

1. Yang dimaksud dengan derajat surat adalah kecepatan sampainya surat

kepada si alamat berdasarkan waktu penyampaian/pengiriman. 2. Derajat surat terbagi 4 tingkatan, yaitu:

a. Kilat, yaitu surat yang harus dikirim seketika setelah surat tersebut dibuat.

b. Sangat Segera, yaitu surat yang harus dikirim pada sst itu juga. c. Segera, yaitu surat yang harus dikirim dalam waktu 24 jam. d. Biasa, yaitu surat yang dikirim berdasarkan jadwal pelayanan pos.

3. Derajat Surat dibubuhkan pada amplop di sudut kanan atas.

Page 47: PO Ormas Oi 2014

BAB VI

SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK

Pasal 16

1. Berdasarkan lalulintas pengiriman, maka surat terbagi dua yaitu surat keluar dan surat masuk.

2. Baik surat keluar maupun surat masuk terbagi menjadi dua macam, yaitu internal Ormas dan eksternal Ormas.

3. Surat keluar internal Ormas adalah surat Ormas yang dikirimkan atau disampaikan kepada pengurus atau anggota Ormas Oi pada semua tingkatan.

4. Surat keluar eksternal Ormas adalah semua surat Ormas yang dikirim atau

disampaikan kepada pihak diluar Ormas Oi.

Pasal 17

1. Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat/tulisan atau berita yang diterima Ormas dari pihak lain, baik dari internal maupun eksternal Ormas Ormas Oi.

2. Penerimaan surat-surat masuk dipusatkan di sekretariat sebelum didistribusikan.

3. Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi dan derajat surat, surat masuk berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas diteruskan dalam keadaan sampul masih tertutup kepada yang berhak menerimanya, dan surat biasa dapat dibuka oleh petugas sekretariat yang diberi wewenang, dicatat dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya.

4. Semua surat/tulisan atau berita yang masuk harus dicatat oleh petugas sekretariat sesuai dengan sifat surat tersebut ke dalam :

a. Buku agenda umum, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa.

b. Buku agenda rahasia, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas.

5. Lembaran penerus dipergunakan oleh Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal dan Ketua/ Sekretarisuntuk ditujukan kepada pengurus yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan penyelesaian atas maksud isi surat masuk tersebut. Contoh lembar penerus dapat dilihat pada Lampiran 2 PSO-Oi ini.

6. Penyimpanan surat masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan disimpan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 18

1. Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagaimana pada Lampiran 3 PSO-Oi ini.

2. Daftar singkatan yang diperlukan untuk keperluan surat menyurat diatur dalam Lampiran 4 PSO-Oi.

3. Penomoran surat diawali dengan singkatan keterangan surat disertai angka numerik secara berurutan dimulai dari nomor 1, diikuti tingkatan kepengurusan, bulan dan tahun. Tanggal surat dimulai pada tanggal 1 Januari dan di tutup tanggal 31 Desembersetiap tahun. Tata cara penomoran surat dapat dilihat pada Lampiran 5 PSO-Oi ini.

4. Jika surat keluar memerlukan lebih dari satu halaman maka lembar pertama tidak perlu diberi nomor halaman sedangkan lembar berikutnya diberi nomor

Page 48: PO Ormas Oi 2014

halaman. Hanya lembar pertama yang menggunakan kop surat, sedangkan lembar berikutnya menggunakan kertas putih tanpa kop surat. Untuk menghubungkan pengertian halaman pertama dengan halaman berikutnya di sudut kanan bawah dicantumkan nomor halaman berikutdiikuti satu kata pertama yang tertera pada halaman berikutnya.

5. Khusus untuk surat Keputusan/Surat Mandat/Surat Tugas apabila memerlukan lampiran tidak perlu dicantumkan nomor urut halaman tetapi menyebutkan lampirannya dengan mencantumkan nomor dan tanggalnya.

6. Tembusansurat dapat dibuat bila diperlukan sebagai laporan atau pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan dan pada prinsipnya tembusan surat hanya untuk arsip.

7. Tanda tangan dan stempel Ormas dalam surat keluar harus asli dan tidak boleh menggunakan fotocopy, terutama surat keluar ekstern Ormas, untuk

surat keluar intern Ormas tanda tangan dapat difotocopy tetapi stempel Ormas harus asli.

BAB VII

KELENGKAPAN SURAT MENYURAT

Pasal 19

1. Kop surat adalah lembar kertas surat resmi Ormas Oi berwarna putih yang diatasnya terdapat gambar lambang dan tulisan tingkat kepengurusan Ormas Oi.

2. Stempel kepengurusan adalah cap berbentuk lingkaran yang bertuliskan tingkat kepengurusan Ormas Oi dan berwarna biru langit.

3. Amplop adalah sampul surat resmi yang di atasnya terdapat gambar dan tingkat kepengurusan Ormas Oi. Untuk korespondensi ekstern pada amplop tertera juga alamat sekretariat Ormas Oi.

4. Bentuk, ukuran dan contoh kelengkapan surat menyurat (Kop Surat dan Stempel) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.

BAB VIII PENGGUNAAN KELENGKAPAN SURAT MENYURAT DAN

WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT

Pasal 20

1. Kop surat hanya digunakan untuk kepentingan surat menyurat Ormas Oi sesuai dengan tingkatannya.

2. Amplop digunakan sebagai sampul surat menyurat resmi Ormas Oi.

Pasal 21

1. Yang dapat menggunakan stempel Ormas adalah pengurus Ormas Oi di semua tingkatan yang diberi wewenang dan hanya dipergunakan untuk kepentingan Ormas.

2. Stempel Ormas Oi ada dua jenis yaitu :

Page 49: PO Ormas Oi 2014

a. Cap ukuran besar dipergunakan untuk surat-surat sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 2 dan ayt 3 kecuali untuk laporan pertanggungjawaban perorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir a Peraturan Organisasi ini.

b. Stempel ukuran kecil dipergunakan untuk kartu anggota

Pasal 22

1. Wewenang penandatanganan surat hanya dilakukan oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal di tingkat pusat, Ketua atau Sekretaris di tingkat wilayah, kota/kabupaten, kelompok.

2. Untuk tingkat pusat, bila Ketua Umumdan atau Sekretaris Jenderal berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan atau

Wakil Sekretaris Jenderal yang diberi mandatuntuk itu. 3. Untuk tingkat wilayah, kota/kabupaten, kelompok, bila Ketua dan atau

Sekretaris berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan atau wakil Sekretaris yang diberi wewenang/mandat untuk itu.

Pasal 23

1. Untuk surat yang sifatnya mengatur sebagaimana yang dimaksud pada pasal

13 ayat 3 butir a, b dan c harus ditandatangani Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris.

2. Untuk surat biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir b, c, d, e, f, dan g serta ayat 3 butir d dan e cukup ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris.

3. Untuk surat yang sifatnya spesifik dan intern cukup ditandatangani oleh Ketua yang membidangi atau pejabat yang mempunyai dan diberi kewenangan untuk itu.

BAB IX

MEKANISME SURAT MENYURAT SECARA VERTIKAL

Pasal 24

1. Hubungan surat menyurat dapat dilakukan secara vertikal baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.

2. Hubungan langsung dari atas ke bawah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dua tingkat dengan tembusan diberikan kepada kepengurusan satu tingkat di atas yang dituju.

3. Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan satu tingkat di atasnya. Apabila hendak melakukan hubungan dua tingkat, harus melalui kepengurusan di atasnya.

Pasal 25

Untuk keperluan yang amat mendesak dan sangat penting hubungan dua tingkat ke atas dapat dilakukan secara langsung dengan sepengetahuan kepengurusan di atasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud.

Page 50: PO Ormas Oi 2014

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal hal yang tidak diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam keputusan Ketua Umum Oi.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan Ormas Oi yang mengatur tentang prosedur surat menyurat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2010

KETUA UMUM Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,

FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi

Page 51: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI

Nomar: 4 Tahun 2010

TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP SURAT MENURUT KLASIFIKASI DAN PENGIRIMANNYA

I. TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP. A. Untuk klasifikasi Surat Sangat Rahasia digunakan 3 (tiga) amplop:

1. Amplop pertama yang berisi surat dilak atau dengan cellotape, distempel pada sambungan amplop di tiga tempat, di bagian belakang. Pada ujung

kanan amplop distempel klasifikasi surat. 2. Masukkan amplop pada amplop kedua. 3. amplop kekedua diperlakukan sama dengan amplop pertama dan distempel

pada sambungan amplop di dua tempat, kemudian dimasukkan pada amplop ketiga.

4. Pada amplop ketiga di sebelah kiri amplop distempel dan di sebelah kanan amplop dicap klasifikasi surat

B. Untuk amplop Rahasia digunakan 2 (dua) amplop.

1. Amplop pertama yang berisi surat diperlakukan sama dengan amplop pertama surat sangat rahasia.

2. Amplop kedua diperlakukan sama deengan amplopketiga surat sangat rahasia.

C. Untuk surat konfidensial/terbatas digunakan satu amplop dengan distempel

cap konfidensial/terbatas dan cap Ormas. D. Untuk surat biasa digunakan satu amplop dengan distempelcap Ormas. II. PENGIRIMAN SURAT MENURUT KLASIFIKASI.

A. Untuk Surat Sangat Rahasia harus dibawa sendiri oleh staf sekretariat yang ditunjuk oleh Sekjen/ sekretaris untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya secara langsung.

B. Surat Rahasia harus disampaikan melalui kurir khusus dengan pesan

yang jelas dan diperintahkan untuk disampaikan langsung kepada yang berhak menerimanya dan apabila dalam keadaan memaksa dapat dikirim melalui pos secara tercatat/kilat khusus atau sarana lain secara tercatat.

C. Surat konfidensial/Terbatas disampaikan melalui kurir kepada yang berhak menerimanya atau dapat dikirim melalui pos secara tercatat/kilat atau sarana lain secara tercatat.

D. Surat biasa penyampaiannya menurut prosedur biasa.

Page 52: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI

Nomar: 4 Tahun 2010

SUSUNAN DAN CARA PENULISAN SURAT Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagai berikut : A. Kepala surat terdiri dari :

1. Nama pihak yang dituju, yaitu kepada siapa surat ini ditujukan.

2. Tempat dan tanggal ; disusun sebagai berikut : a. Nama tempat, tanggal (angka) nama bulan dan tahun.

b. Contoh : Jakarta, 18 Febuari 2010. 3. Nomor surat diawali dengan keterangan surat dan penomoran dilakukan

dengan sistem nomor urut dari nomor 1 dan seterusnya, dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember setiap tahun.

B. Cara penomoran surat dilakukan ssebagai berikut :

1. Keterangan Surat 2. Nomor Urut. 3. Tingkat Kepengurusan. 4. ORMAS-Oi. 5. Bulan (angka romawi) 6. Tahun.

C. Klasifikasi; hanya dipakai apabila surat itu masuk dalam kategori Sangat Rahasia dan Konfidensial/Terbatas.

D. Lampiran; menyebutkan jumlah dan jika perlu dengan macam atau nama lampiran.

E. Perihal; memuat inti surat dengan singkat. F. Alamat; dalam surat ditulis sebagai berikut (diamplop maupun didalam surat); Contoh : Kepada Yth ;

Saudara Ketua BPW Ormas Oi Jawa Barat Jl. RAA Wiratanuningrat 26. Tasikmalaya

G. u. p. (bila perlu)

u.p. adalah singkatan ”untuk perhatian” dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepada pihak tertentu, supaya langsung diterima. Nama belakang u.p. tersebut untuk alamat di amplop, juga pada alamat di dalam surat. Contoh: Yang Terhormat; Menteri Dalam Negeri RI u.p.Dijen PUOD. Jl. Merdeka Utara 10.Jakarta Pusat.

H. Pembukaan, bila perlu menggunakan ” Dengan Hormat” atau kata-kata lain

yang lazim digunakan.Isi surat, harus jelas, singkat dan padat serta pembagian-pembagiannya adalah sebagai berikut: 1. isi surat dapat dibagi menjadi beberapa alinea (bila perlu). 2. satu alinea mempersoalkan satu segi perihal surat. 3. satu susunan kalimat memuat satu pokok pikiran.

Page 53: PO Ormas Oi 2014

4. dalam penulisan surat diperlukan menggunakan singkatan istilah yang sudah umum/lazim.

5. jika pengertian surat memerlukan lebih dari satu halaman maka untuk menghubungkan penretian halaman pertama dan berikutnya di sudut kanan dicantumkan ‟2‟ dst... 10 ketukan dari pinggir kiri ke kanan. Pada halaman selanjutnya dicantumkan nomor halaman lanjutan diletakkan di bawah surat 2 cm dari pinggir bawah.

6. khusus untuk surat Keputusan/Surat Mandat, apabila memerlukan lampiran tidak perlu dicantumkan nomor urut halaman dari surat Keputusan/Surat Mandat tersebut tetapi menyebutkan : Lampiran Keputusan/Surat Mandat, dengan mencantumkan Nomor dan Tanggalnya, cara penempatan kalimat tersebut di sebelah kiri atas halaman lampiran.

I. Penutup, ditulis dengan

jarak yang sesuai dengan keperluan.

J. Tembusan (bila perlu), penentuan tembusan kepada pejabat pihak lain yang berkepentingan dan pada prinsipnya tembusan surat hanya dibuat untuk arsip.

K. Khusus untuk PO, Keputusan Ketua Umum, Perwil, Perkot, dan Peraturan Kelompok, Penempatan logo Oi berada diposisi tengah atas kertas surat. Seperti contoh dibawah ini/lihat format PO ini:

BADAN PENGURUS PUSAT Oi

PERATURAN ORGANISASI Oi Nomor : 04 Tahun 2010

Tentang

.......................................

BADAN PENGURUS PUSAT Oi

KEPUTUSAN KETUA UMUM Oi Nomor. : 22 Tahun 2010

Tentang

...............................................

Page 54: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_3

PERATURAN ORGANISASI

Nomar: 4 Tahun 2010

Contoh Kop Surat BPP. BPW, BPK, PK Oi (A4 atau Legal sesuai kebutuhan)

Page 55: PO Ormas Oi 2014
Page 56: PO Ormas Oi 2014
Page 57: PO Ormas Oi 2014
Page 58: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_4

PERATURAN ORGANISASI

Nomar: 4 Tahun 2010

Ketentuan Stempel Kepengurusan disetiap tingkatan

STEMPEL BPKel

Page 59: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI

Nomar: 4 Tahun 2010 DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ACC = ACCEPTED ADM = ADMINISTRASI AGT = AGUSTUS AI = AD INTERIM AL = ANTARA LAIN APR = APRIL BAG = BAGIAN

BANG = PENGEMBANGAN BDB = BEBAS DARI BEA BHS = BAHASA BHW = BAHWA BD = BAHWA BIN = PEMBINAAN BLN = BULAN BPP = BADAN PENGURUS PUSAT BPW = BADAN PENGURUS WILAYAH BPK = BADAN PENGURUS KOTA PK = PENGURUS KELOMPOK BUD = KEBUDAYAAN BYL = BULAN YANG LALU BYAD = BULAN YANG AKAN DATANG CC = CONFIRMATION COPY DA = DAERAH D/A = DENGAN ALAMAT DES = DESA/DESEMBER DGN = DENGAN DH = DENGAN HORMAT DIK = PENDIDIKAN DLM = DALAM DLL = DAN LAIN-LAIN DLS = DAN LAIN SEBAGAINYA DN = DALAM NEGERI

DOM = DOMESTIK DPT = DAPAT DTO = DITANDATANGANI OLEH ETA = ESTIMATED TIME ARRIVAL ETD = ESTIMATED TIME DEPARTURE EV = EVALUASI EXTN = EXTENSION EXP = EXPRESS FAC = FACSIMILE FEB = FEBRUARI GAL = PENGGALANGAN GOL = GOLONGAN HADIKSE = HARAP DIKIRIM SEGERA HAL = PERIHAL, HALAMAN HAJASE = HARAP JAWAB SEGERA HBS = HABIS

Page 60: PO Ormas Oi 2014

HRS = HARUS HUB = PENGHUBUNG ID = IDEM IND = INDONESIA INST = INSTRUKSI JAN = JANUARI JLN = JALAN JR = JUNIOR JUK = PETUNJUK JUN = JUNI JUL = JULI KA = KEPALA KEL = KELUARGA

KEP/KPTS = KEPUTUSAN KMA = KOMA KOMP = KOMPLEK KOM = KOMUNIKASI KONTR = KONTRAK KOPWIR = KOPERASI DAN WIRASWASTA KOR = KOORDINATOR KPD = KEPADA KRM = KIRIM KRGB = KURUNG BUKA KRGT = KURUNG TUTUP KTR = KANTOR KET = KETERANGAN KWT = KAWAT KMR = KAMAR LAK = PELAKSANAAN LAPTHN = LAPORAN TAHUNAN LAPBLN = LAPORAN BULANAN LAPHR = LAPORAN HARIAN LAPLA = LAPORAN BERKALA LAPTRIW = LAPORAN TRIWULAN LAT = PELATIHAN LIT = PENELITIHAN LKS = LEKAS MAR = MARET

MAX = MAXIMUM MEDMAS = MEDIA MASSA MODIKSE = MOHON DIKIRIM SEGERA MOJASE = MOHON JAWAB SEGERA MKK = MENUNJUK KAWAN KAMI MKS = MENUNJUK KAWAN SAUDARA MSK = MENUNJUK SURAT KAMI MSS = MENUNJUK SURAT SAUDARA NAL = FUNGSIONAL NAKER = TENAGA KERJA NB = NOTA BENE NEG = NEGERI NIS = TEKNIS NO = NOMOR NOV = NOVEMBER OKK = ORMAS, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

Page 61: PO Ormas Oi 2014

OKT = OKTOBER OLH = OLEH OPS = OPERASIONAL ORG = ORANG ORGAN = ORMAS ORMAS = ORMAS MASSA/KEMASYARAKATAN PBR = PEMBERITAHUAN PCT = PERSEN PD = PADA PIMP = PIMPINAN PJS = PEJABAT SEMENTARA PO = PERATURAN ORGANISASI PRES = PRESIDEN

PRO = UNTUK/KEPADA PROG = PROGRAM PS = PASAL PST/PUS = PUSAT PSW = PESAWAT RAK = PENGGERAK RANTAP = RANCANGAN KETETAPAN RANTUS = RANCANGAN KEPUTUSAN RDG = RADIOGRAM RED = REDAKSI REF = REFERENSI REN = RENCANA RHS = RAHASIA RMH = RUMAH SE = SURAT KEDARAAN SK/SKEP = SURAT KEPUTUSAN SPRINT = SURAT PERINTAH SBB = SEBAGAI BERIKUT SBG = SEBAGIAN SBGN = SEBAGAIMANA S/D = SAMPAI DENGAN SDH = SUDAH SEK = SEKRETARIS SET = SEKRETARIAT SGR = SEGERA

SPY = SUPAYA STP = STOP TAP = KETETAPAN TAYAN = TANI NELAYAN TDK = TIDAK TEK = TEKNIK TELP = TELEPON TELEGR = TELEGRAM TER = TERITORIAL TGL = TANGGAL THD = TERHADAP THN = TAHUN TKS = TERIMA KASIH TLH = TELAH TMT = TERHITUNG MULAI TANGGAL TRM = TERIMA

Page 62: PO Ormas Oi 2014

TSB = TERSEBUT TTD = TERTANDA TTG = TENTANG TTGL = TERTANGGAL TTK = TITIK TTKDUA = TITIK DUA TTKHBS = TITIK HABIS TTKMA = TITIK KOMA UB = UNTUK BELIAU UM = UMUM UMP = UMPAMA UP = UNTUK PERHATIAN VS = VERSUS

WAKA = WAKIL KETUA WK = WAKIL WIB = WAKTU INDONESIA BARAT WIL = WILAYAH WIT = WAKTU INDONESIA TIMUR WITA = WAKTU INDONESIA TENGAH YAD = YANG AKAN DATANG YBL = YANG BARU LALU YBS = YANG BERSANGKUTAN YG = YANG

Page 63: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI

Nomar: 4 Tahun 2010 TATA CARA PENOMORAN SURAT Setiap surat keluar diberi nomor sesuai dengan jenisnya secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya, dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Cara penomoran dilakukan sebagai berikut : 1. Keterangan Jenis Surat UM = Pengumuman

SE = Surat Edaran SPRIN = Surat Perintah JUKLAK = Petunjuk Pelaksanaan JUKNIS = Petunjuk Teknis JUKOPS = Petunjuk Operasional SM = Surat Mandat KET = Keterangan UND = Undangan INST = Instruksi LAP = Laporan Untuk surat biasa dapat diberi nomor tanpa keterangan jenis surat. 2. Nomor urut dari nomor 01 dan seterusnya. 3. Tingkat Kepengurusan BPP, BPW, BPK, PK. 4. Nama Ormas Oi. 5. Bulan dengan angka romawi dari I sampai XII. 6. Tahun Contoh: Surat Edaran, Nomor: SE-01/BPP/Oi/II/2010 adalah Surat Edaran nomor 1 yang dikeluarkan BPP Ormas Oi dan dibuat pada bulan Februari tahun 2010.

Page 64: PO Ormas Oi 2014

BADAN PENGURUS PUSAT Oi

PERATURAN ORGANISASI Nomor : 05 Tahun 2010

TENTANG

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORMAS Oi

KETUA UMUM Oi;

Menimbang : 1. bahwa telah menjadi kewajiban Pengurus OI diseluruh

tingkatan untuk melaksanakan seluruh ketetapan

MUNAS Oi ke IV tahun 2009.

2. bahwa Ormas Oi sebagai Ormas masyarakat perlu memiliki Atribut dan Kelengkapan Ormas secara nasional guna penyeragaman sebagai tanda identitas Ormas.

3. bahwa Atribut dan kelengkapan Ormas Oi harus

memiliki makna dan arti simbolik yang sesuai dengan

tujuan dan cita-cita Ormas Oi.

4. bahwa Untuk itu perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannnya dan disahkan dengan surat keputusan

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi.

2. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi Tahun 2009-2012.

3. Peraturan Organisasi Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tata Urutan Peraturan Peraturan Dalam Ormas Oi.

Memperhatikan : 1. Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam

Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010.

2 Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I

dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010

di Kaliurang, Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG ATRIBUT DAN

KELENGKAPAN ORMAS Oi

Page 65: PO Ormas Oi 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Atribut Ormas Oi merupakan suatu perangkat keras yang digunakan oleh seluruh jajaran Ormas Oi dalam peranannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2 Atribut Ormas adalah seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 9 yaitu :

1. Lambang 2. Panji/Pataka 3. Bendera 4. Seruan dan Salam 5. Mars dan Hymne 6. Seragam Anggota dan kelengkapannya.

BAB II L A M B A N G

Pasal 3

1. Bentuk, Makna dan Arti Lambang Ormas Oi adalah sebagaimana diatur dalam Annggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi.

2. Warna lambang Oi terdiri dari warna merah, Putih dan Hitam 3. Lambang Oi belatar belakang berwarna putih. 4. Huruf ”O”berwarna putih 5. Lambang Oi wajib digunakan pada seleruh kelengkapan Ormas Oi. 6. Untuk membedakan antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus

Wilayah dan Badan Pengurus kota maupun Pengurus Kelompok maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan nama wilayah, kota atau nama kelompoknya.

7. Penggunaan lambang Oi untuk keperluan diluar kepentingan organisasi wajib mendapatkan izin dari Badan Pengurus Pusat Oi sebagai pemegang Hak Paten lambang Oi.

8. Dalam hal Lambang Oi diletakan pada dasar warna bukan putih. Maka Lambang Oi harus diberi dasar/Blok warna putih berbentuk bujur sangkar dan/atau lingkaran dengan ukuran proporsional atau mengelilingi area lambang.

9. Untuk keperluan artistik seperti dalam pembuatan marchendise dan promo lainnya, lambang Oi harus tetap berada atau diasumsikan berada pada background putih, akan tetapi dapat dibuat dengan outline putih atau outer glow putih.

10. Lambang Oi hanya dapat digunakan pada tempatnya dan cara yang terhormat.

Page 66: PO Ormas Oi 2014

BAB III PANJI DAN PATAKA

Pasal 4

1. Panji/pataka adalah tanda kebesaran dalam bentuk bendera 2. Panji/ pataka adalah bendera Pusaka bendera lambang Ormas; panji-panji: 3. Pada setiap pelantikan pemimpin Oi yg baru disetiap tingkatan agar

mengucapkan sumpah/ikrar Oi sambil memegang ujung bendera panji/pataka.

4. Panji/pataka Oi digunakan pada Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, HUT Oi dan acara penting lainnya yang bersifat nasional.

5. Gambar dan ukuran Panji/pataka Oi terdapat di dalam Lampiran Peraturan

Organisasi ini.

BAB IV

S E R U A N DAN SALAM

Pasal 5

1. Oi mempunya seruan: “Oi...Bersatulah” 2. Seruan Oi bersatulah dimaksudkan untuk Mengajak, menganjurkan, dan

memanggil dengan suara nyaring “Oi Bersatulah”. Dapat juga diartikan sebagai ungkapan semangat yang mengarah pada hal-hal dan nilai nilai positif.

3. Dalam setiap pertemuan, setiap orang yang akan bicara atau menyampaikan pendapat dianjurkan mengucapkan “salam Oi” dengan suara lantang.

4. Salam Oi diucapkan dengan lantang sebagai berikut: “Salam Oi...Oi...Oi...!!!

BAB V MARS DAN HYMNE

Pasal 6

1. Mars dan Hymne Ormas Keluarga Besar Oi adalah lagu-lagu yang memuat semangat juang, rasa kebangsaan, pengamal dan pembela Pancasila, pewaris jiwa sapta marga yang kesemuanya itu merupakan tekad dan kehendak perjuangan Keluarga Besar Oi.

2. Mars dan Hymne ORMAS Oi serta tata cara penggunaannya diatur dalam akan diatur dalam keputusan Ketua Umum Oi.

Page 67: PO Ormas Oi 2014

BAB VI B E N D E R A

Pasal 7

1. Bendera Oi digunakan pada musyawarah dan rapat kerja disemua tingkatan, dan acara-acara yang dianggap penting lainnya.

2. Bentuk bendera Oi adalah empat Persegi panjang, dengan ukuran skala perbandingan 2 : 3

3. Warna Dasar kain bendera adalah putih 4. Apabila bendera Oi ditempatkan bersama-sama dengan bendera

kebangsan merah putih, maka posisi bendera Oi berada disamping kiri bendera kebangsaan.

5. Untuk membedakan bendera antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah dan Badan Pengurus kota maupun Pengurus Kelompok maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan nama kota dan/atau nama kelompok Oi.

BAB VII PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 8

1. Seragam Pengurus berupa kemeja sebagaimana tersebut dalam lampiran

Peraturan Organisasi ini. 2. Seragam Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 Peraturan

Organisasi ini digunakan oleh seluruh jajaran pengurus disemua tingkatan. 3. Anggota anggota Oi (bukan pengurus) pada lingkup kelompok dan atau

lingkup kota/kabupaten/wilayah dapat membuat seragam sesuai citra daerah masing masing.

4. Pakaian seragam pengurus digunakan dalam acara acara resmi ORMAS Oi. 5. Fungsi seragam memperkuat identitas, Mencirikan jati diri Ormas Oi,

sebagai motivasi menggapai visi-misi, membangun jiwa ke Oi-an, mengandung daya tarik, memotivasi pengendalian disiplin, menjalin kebersamaan, mencerminkan kerapian dan dapat menjadi kenang-kenangan.

6. Seragam Oi memiliki etika dan estetika, tidak melanggar norma norma kemasyarakatan dapat dipakai pada kegiatan di lapangan maupun ruangan.

7. Seragam Oi adalah motif yang didesain asli untuk Ormas Oi, tidak menjiplak dan tidak atau belum digunakan oleh Ormas lain.

Page 68: PO Ormas Oi 2014

BAB VIII KELENGKAPAN ORMAS OI LAINNYA

Pasal 9

1. Semua jajaran pengurus disetiap tingkatan dapat membuat kelengkapan ORMAS Oi lainnya berupa : Piagam, Stiker, Kaos Oi, Vandel, Plakat dan bentuk marchendise yang dapat menunjang kegiatan maupun sebagai identitas Ormas Oi.

2. Untuk setiap kelengkapan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 peraturan organisasi ini yang bersifat harus mendapatkan izin khusus dari BPP Oi sebagai pemegang hak Paten Lambang Oi.

Pasal 10

1. Setiap kantor sekretariat pengurus Oi disetiap tingkatan wajib memasang papan nama ORMAS Oi.

2. Format Penulisan papan nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.

3. Bentuk dan ukuran papan nama kantor sekretariat Oi disesuaikan dengan kondisi masing masing.

Pasal 11

1. Atribut dan kelengkapan Ormas Oi lainnya hanya boleh digunakan oleh Anggota Oi.

2. Masyarakat umum yang bukan anggota Oi dapat menggunakan kelengkapan berupa marchendise.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan Keputusan Ketua umum Oi.

Pasal 13

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Page 69: PO Ormas Oi 2014

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2010

KETUA UMUM Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,

FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi

Page 70: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI

Nomor: 05 Tahun 2010 PANJI/PATAKA

BENDERA

Badan Pengurus Pusat Oi

Bahan Kain Nylon warna Putih dikelilingi rumbai-rumbai warna emas

Ukuran Skala 2 x 3

BPK JAYAPURA

3

2

3

2

Kain warna Putih

Ukuran Skala 2 x 3

Page 71: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI

Nomor: 05 Tahun 2010

LAMBANG

Untuk kebutuhan penggandaan atau cetak, jika anda membutuh format (jpg/gif) Logo Oi.. Lambang yang benar dapat di www.ormas-oi.org. (warning: Dalam mendesign perbesar atau perkecil, harus diperhatikan presisinya). Tips: Jika ingin perbesar/perkecil lambang dalam word, maka Tekan CTRL+SHIFT sebelum menggerakan tools bounding kanan-kiri bukan atas-bawah. Atau ALT+SHIFT dalam Photoshop.

Putih

Hitam

Merah

Page 72: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI

Nomor: 05 Tahun 2010

Contoh Lambang, bila akan diletakkan pada dasar/media selain warna putih.

Untuk kebutuhan artistik jika lambang harus berada pada warna dasar yang bukan putih. Seperti pembuatan marchendise dan media promo.

Page 73: PO Ormas Oi 2014

Lampiran_3 PERATURAN ORGANISASI

Nomor: 05 Tahun 2010 BAJU SERAGAM PENGURUS ORMAS Oi (Berlaku pada semua tingkatan kepengurusan) - Motif 2 warna - Atas: Merah - Bawah : Hitam - Antara Hitam putih terdapat list putih dibagian dada. - Kerah berwarna Hitam

- Kantong berwarna hitam - Di pundak dan di lengan terdapat lidah kancing berwarna hitam - Di dada kiri terdapat lambang Oi (tunggal tanpa teks), dengan background

putih lingkaran. - Lengan kiri terdapat emblem/bordir bentuk design stempel masing masing

tingkat kepengurusan (lihat design stempel di lampiran PO. Nomor 4 2010) - Dibagian belakang atas terdapat lambang Oi, dengan dibawahnya teks seruan

Oi..Bersatulah !!! - Dibagian bawah dari teks Oi bersatulah terdapat tulisan tingkatan

kepengurusan ( BADAN PENGURUS PUSAT, BADAN PENGURUS WILAYAH, BADAN PENGURUS KOTA, BADAN PENGURUS KELOMPOK)

Page 74: PO Ormas Oi 2014

Lanjutan Lampiran_3

PERATURAN ORGANISASI Nomor: 05 Tahun 2010

HITAM

MERAH

DEPAN BELAKANG

Sesuai Tingkatan Pengurus

Sesuai

design

Stempel

Disetiap

Tingkatan

Pengurus

Page 75: PO Ormas Oi 2014

PAPAN NAMA

Bentuk isi pesan dan ukuran Papan Nama Ormas Oi

1. Bentuk papan nama Ormas Oi berbentuk empat persegi panjang. 2. Ukuran papan nama Ormas Oi disesuaikan dengan luas dan keadaan

sekretariat dan bentuk dibebaskan sesuaikan dengan kreatifitas masing kepengurusan.

3. Berikut contoh standar Papan Nama:

BADAN PENGURUS KOTA

Oi PEMALANG

JAWA TENGAH

Jl. Surohadikusumo No. 1, Pemalang - Jawa Tengah

Telp. xxxx-xxxxx Kodepos: xxxxx

Email: [email protected]; Website: xxx-xxxx.xxx

Page 76: PO Ormas Oi 2014

Badan Pengurus Pusat Ormas Oi Departemen Organisasi Dan Apatur

Page 77: PO Ormas Oi 2014