Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

54
UNDANG- UNDANG DESA SELAMAT DATANG

Transcript of Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

Page 1: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

UNDANG-UNDANG DESA

SELAMAT DATANG

Page 2: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PP 72 TH 2005 TTG DESA UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA

Naik

UU NO. 5 TAHUN 1979

PP No. 76 TAHUN 2001PENYUSUTAN OTONOMI DESA

EKSPANSI OTONOMI DAERAH

UU NO. 22 TAHUN 1999

UU NO. 32 TAHUN 2004

UU NO. 19 TAHUN 1965

Turun

KEBANGKITAN DESA SETELAH TIDUR PANJANG

Page 3: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

KONSTRUKSI DESA KE DEPAN

MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA

3

Page 4: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

1. KETENTUAN UMUM2. KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA3. PENATAAN DESA4. KEWENANGAN DESA5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA7. PERATURAN DESA8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN10. BADAN USAHA MILIK DESA11. KERJASAMA DESA12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT

DESA13. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN15. KETENTUAN PERALIHAN16. KETENTUAN PENUTUP

SUBSTANSI PENGATURANUNDANG-UNDANG TENTANG DESA

( 16 BAB, 122 PASAL )

4

Page 5: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA

2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA

3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT

4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL,

EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN

KESEJAHTERAAN UMUM7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN

TUJUAN DAN AZAS PENGATURAN

TUJUAN PENGATURAN

5

Page 6: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

1. REKOGNISI 2. SUBSIDIARITAS 3. KEBERAGAMAN4. KEBERSAMAAN5. KEGOTONGROYONGAN6. KEKELUARGAAN7. MUSYAWARAH8. DEMOKRASI9. KEMANDIRIAN10. PARTISIPASI11. KESETARAAN12. PEMBERDAYAAN13. KEBERLANJUTAN

AZAS PENGATURAN

6

Page 7: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

DESA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT Penyebutan Desa dan Desa adat disesuaikan dengan penyebutan di daerah setempat

KEDUDUKAN DAN

JENIS DESA

7

Page 8: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA DAPAT MELAKUKAN PENATAAN DESA

TUJUAN PENATAAN DESA:a. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMDESb. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY DESAc. MEMPECEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKd. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMDESe. MENINGKATKAN DAYA SAING DESAPENATAAN DESA, meliputi:a. PEMBENTUKANb. PENGHAPUSANc. PENGGABUNGANd. PERUBAHAN STATUSe. PENETAPAN DESA

PENATAAN DESA

8

Page 9: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

LANJUTAN………

PEMBENTUKAN DESA MERUPAKAN TINDAKAN MENGADAKAN DESA BARU DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRAKARSA MASYARAKAT DESA, ASAL USUL, ADAT ISTIADAT, KONDISI SOSIAL BUDAYA, KEMAMPUAN DAN POTENSI DESA, SERTA MEMENUHI SYARAT (a.l. JUMLAH PENDUDUK, AKSES TRANSPORTASI, SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA, dll).

PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN MELALUI DESA PERSIAPAN, DENGAN JANGKA WAKTU 1 – 3 TAHUN DAN DIEVALUASI UNTUK DITETAPKAN MENJADI DESA

DESA DAPAT DIHAPUS KARENA BENCANA ALAM DAN ATAU KEPENTINGAN PROGRAM NASIONAL

PEMERINTAH DAPAT MEMPRAKARSAI PEMBENTUKAN DESA DI KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS BAGI KEPENTINGAN NASIONAL

9

Page 10: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

LANJUTAN………

PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN DUA (2) DESA ATAU LEBIH BERDASARKAN KESEPAKATAN DESA DAN

SESUAI PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN

PRAKARSA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADI KELURAHAN

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DESA.

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA KELURAHAN MENJADI DESA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KAB/KOTA DAN DIUNDANGKAN SETELAH MENDAPAT NOMOR REGISTRASI DARI GUBERNUR DAN KODE DESA OLEH MENTERI

10

Page 11: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY).

2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).

3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA

4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN

CATATAN: KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI

DISERTAI BIAYA )

KEWENANGAN DESA

11

Page 12: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN

PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS .

PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA

12

Page 13: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

KEPALA DESA BERTUGAS MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN SEJAK TANGGAL PELANTIKAN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

TUGAS KEPALA DESA

13

Page 14: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

14

HAK KEPALA DESA

MENGUSULKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES

MENGAJUKAN RANCANGAN DAN MENETAPKAN PERDES

MENERIMA PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YG SAH SERTA JAMINAN KESEHATAN

MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN

MEMBERIKAN MANDAT PELAKSANAAN TUGAS KPD PERANGKAT DESA

Page 15: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

15

KEWAJIBAN KEPALA DESA

MEMEGANG TEGUH PANCASILA,UUD 1945, MEMPERTAHANKAN NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

MENINGKATKAN KESEJAHGTERAAN MASY DESA MEMELIHARA TRANTIB MENAATI DAN MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAKSANAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YG GOOD

GOVERNANCE MENJALIN KERJASAMA DAN KOORDINASI DGN SELURUH PEMANGKU

KEPENTINGAN MENYELENGGARAKAN ADM PEMDES MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI

KEWENANGANNYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY DESA MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASY DESA MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN NILAI SOSBUD MASY DESA MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN

MELESTARIKAN LINGKUNGAN MEMBERIKAN INFORMASI KPD MASY DESA

Page 16: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

16

ATAS TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA TSB

KADES WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA

MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN AKHIR TAHUN ANGGARAN SECARA TERTULIS KEPADA BPD

MEMBERIKAN/MENYEBARKAN INFORMASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS KPD MASY DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN

KADES TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TSB DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TREGURAN LISAN DAN /ATAU TERTULIS

DLM HAL SANKSI TSB TDK DILAKSANAKAN DILAKUKAN PEMEBERHENTIAN SEMENTARA DAN DPT DILANJUTKAN PEMBERHENTIAN

Page 17: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

17

LARANGAN KEPALA DESA

MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM MEMBUAT KEPUTUSAN YG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, KELUARGA,

PIHAK LAIN DAN/ATAU GOLONGAN TERTENTU MENYALAHGUNAKAN EWENANG, TUGAS , HAK DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN KELOMPOK TERTENTU MELAKUKAN KKN, MENERIMA UANG, BARANG DAN / ATAU JASA DARI PIHAK

LAIN YG DAPAT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YG AKAN DILAKUKAN

MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA DAN/ATAU ANGGOTA BPD, DPR RI,

DPRD PROV,KAB/KOTA, DAN JABATAN LAIN YG DITENTUKAN DLM UU IKUT SERTA DAN / ATAU TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU DAN /ATAU

PEMILUKADA MELANGGAR SUMPAH DAN JANJI MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 30 HARI KERJA SECARA BERTURUT-TURUT

TANPA ALASAN YG JELAS DAN TDK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Page 18: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PERANGKAT DESA BERTUGAS MEMBANTU KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA

PERANGKAT DESA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI

PERANGKAT DESA DIANGKAT DARI WARGA DESA YANG MEMENUHI SYARAT

PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA

18

Page 19: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA

HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN

BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA, DAN KEJADIAN LUAR BIASAMUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG

SEKALI DALAM 1 TAHUNMUSYAWARAH DESA DIBIAYAI DARI APBDESA

MUSYAWARAH DESA

19

Page 20: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA

BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA

2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT

PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING

BANYAK 9 ORANG PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN

BUPATI/WALIKOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

20

Page 21: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN, BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN DALAM APBN YANG DITERIMA KAB/KOTA DAN DITETAPKAN DALAM APBD KAB/KOTA.

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI APB-DESA

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN DAN MEMPEROLEH PENERIMAAN LAIN YANG SAH

KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

21

Page 22: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

HAK DAN KEWAJIBAN DESA > DESA BERHAK

1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT

BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD 2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA 3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN

> DESA BERKEWAJIBAN 1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DESA

2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA 3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI 4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA

HAK DAN KEWAJIBAN DESADAN MASYARAKAT DESA

22

Page 23: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA > MASYARAKAT DESA BERHAK

1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA

2. MEMPEROLEH PELAYANAN 3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT 4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN )

> MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN 1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA 2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN,

PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK 3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM

4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN, KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG

5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA23

Page 24: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

JENIS PERATURAN DI DESA ; PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN DESA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BPD

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI MASYARAKAT DESA HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA

PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA OLEH SEKRETARIS DESA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA DARI 2 DESA ATAU LEBIH YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

PERATURAN DESA

24

Page 25: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI :1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET

DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA

PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD

KAB/KOTA.6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS

NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB

KEUANGAN DAN ASET DESA

25

Page 26: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN.

BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS

>>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA

26

Page 27: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

PALING SEDIKIT 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

27

Page 28: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10% DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS> KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA

(ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA

ALOKASI DANA DESABAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN

28

Page 29: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PEMBANGUNAN DESA:1 PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DESA MENGACU PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA. 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)

TAHUNAN, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA

3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT

PEMBANGUNAN DESADAN

KAWASAN PERDESAAN

29

Page 30: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN/KOTA5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN ATAU

DIDELEGASIKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA6 PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE

DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMDES UTK DIINTEGRASIKAN DENGAN PEMBANGUNAN DESA.

LANJUTAN

30

Page 31: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

LANJUTAN……..

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN

PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAB/KOTA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKSANAKAN UTK

MEMPERCEPAT DAN MENINGKATKAN PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DIBAHAS BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERSKALA LOKAL DESA WAJIB DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA ATAU KERJASAMA ANTAR DESA

31

Page 32: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PENDIRIAN BUM DESA DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA DAN PENDIRIAN DITETAPKAN DENGAN PERDES

BUM DESA MENJALANKAN USAHA DIBIDANG EKONOMI, DAN PELAYANAN UMUM

HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MERUPAKAN BADAN USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI

BADAN USAHA MILIK DESA(BUM DESA)

32

Page 33: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING

KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR-DESA

KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKSANAKAN OLEH BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

DALAM PELAYANAN USAHA ANTAR DESA DAPAT DIBENTUK BUM Desa YANG MERUPAKAN MILIK 2 DESA ATAU LEBIH

KERJA SAMA DESA

33

Page 34: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA1. DESA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

YANG ADA DALAM MEMBANTU PELAKSNAAN FUNGSI PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MERUPAKAN WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI MITRA PEMDES

3. TUGAS ; MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, IKUT SERTA MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA

4. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH, PROVINSI, KAB/KOTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH WAJIB MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADA DI DESA

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESADAN

LEMBAGA ADAT DESA

34

Page 35: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

LEMBAGA ADAT DESA1. PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DAPAT

MEMBENTUK LEMBAGA ADAT DESA2. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT

ISTIADAT DAN MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS PRAKARSA MASYARAKAT

3. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN ADAT ISTIADAT SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN TERHADAP ADAT ISTIADAT MASYARAKAT DESA

LANJUTAN

35

Page 36: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MELAKUKAN PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DITETAPKAN MENJADI DESA ADAT (PENETAPAN DESA ADAT DILAKUKAN HANYA 1 KALI)

DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA DAN SESUAI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN

SYARAT DESA ADAT, a.l : KESATUAN MASY HUKUM ADAT BESRTA HAK TRADISIONALNYA SECARA NYATA MASIH HIDUP, BAIK YG BERSIFAT TERITORIAL, GENEALOGIS, DAN FUNGSIONAL

PEMBENTUKAN DESA ADAT DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA, KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KETENTUAN KHUSUSDESA ADAT

36

Page 37: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

37

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN( PEMERINTAH PUSAT )

MEMBERIKAN PEDOMAN DAN STANDAR PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

MEMBERI PEDOMAN TTG DUKUNGAN PENDANAAN DARI PEMERINTAH, PEMDAPROV,PEMDAKAB/KOTA KEPADA DESA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN, PEMBIMBINGAN, PEMBINAAN KEPADA LEMBAGA MASYARAKAT DESA

MEMBERI PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

MEMBERIKAN PEDOMAN STANDAR JABATAN BAGI PERANGKAT DESA MEMBERIKAN BIMBINGAN, SUPERVISI, DAN KONSULTASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, BPD, DAN LKD MENETAPKAN BANTUAN KEUANGAN LANGSUNG KEPADA DESA MELAKUKAN DIKLAT TERTENTU KPD APARATUR PEMERINTAHAN DESA

DAN BPD MELAKUKAN PENELITIAN TENTANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA DI DESA DAN DESA ADAT MENYUSUN DAN MEMFASILITASI PETYUNJUK TEKNIS BAGI BUMDESA

DAN LEMBAGA KERJASAMA DESA

Page 38: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT, DENGAN :

1. MENERAPKAN HASIL PENGEMBANGAN IPTEK, TEKNOLOGI TEPAT GUNA, UTK EKONOMI DAN PERTANIAN

2. MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN DENGAN PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN

DAN PEMANTAUAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

38

Page 39: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

39

Page 40: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

40

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SELAYANG PANDANG

Page 41: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

PP 72 TH 2005 TTG DESA UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA

Naik Kelas

UU NO. 5 TAHUN 1979

PP No. 76 TAHUN 2001PENYUSUTAN OTONOMI DESA

EKSPANSI OTONOMI DAERAH

UU NO. 22 TAHUN 1999

UU NO. 32 TAHUN 2004

UU NO. 19 TAHUN 1965

Turun Ranjang

Siuman setelah tidur panjang

PP NO. 43 TAHUN 2014 TTG PERLAK UU NO 6 TTG DESA

Page 42: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

42

Kewenangan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1.Kewenangan berdasarkan hak asal usul;2.Kewenangan lokal berskala Desa;3.Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan4.Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:

a.Sistem organisasi masyarakat adat;b.Pembinaan kelembagaan masyarakat;c.Pembinaan lembaga hukum adat;d.Pengelolaan tanah kas desa; dan

Page 43: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

43

Kewenangan Lokal Berskala Desa :

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi:

1.Pengelolaan tambatan perahu;2.Pengelolaan Pasar Desa;3.Pengelolaan tempat pemandian umum;4.Pengelolaan jaringan irigrasi;5.Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;6.Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;7.Pengelolaan Embung Desa;8.Pengelolaan air minum berskala desa; dan9.Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.10.Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP Desa).

Page 44: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

44

Pemerintahan Desa : “Penjabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota,”Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada Pasal 40 PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang serentak, maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :

Page 45: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

45

Jabatan Kepala DesaLama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. “Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan,” Pasal 47 Ayat (5).

Page 46: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

46

Perangkat DesaPerangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proporsional; danPelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.

Page 47: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

47

Syarat Menjadi Perangkat Desa :

PP 43/2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:1.Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;2.Berusia 20 tahun – 42 tahun;3.Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan4.Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Page 48: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

48

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala DesaPenghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.Pengalokasian ADD untuk Kepala Desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000 digunakan maksimal 60%; b. ADD RP 500 juta – Rp 700 juta digunakan maksimal 50%; c. ADD Rp 700 juta – Rp 900 juta digunakan maksimal Rp 40%; dan d. ADD di atas Rp 900 juta digunakan maksimal 30%.

Page 49: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

49

“Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap a. Kepala Desa; b. Sekretaris Desa paling sedikir 70% dari penghasilan Kepala Desa setiap bulan; c. Perangkat Desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan,” bunyi Pasal 81 Ayat (4a,b,c), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. PP 43/2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat bersumber dari APB Desa.

Page 50: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

50

Penyelenggaraan Kewenangan Desa "Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa," Pasal 91 PP 43 Tahun 2014 Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui ADD misalnya.Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN melalui alokasi dari bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui SKPD - Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota

Page 51: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

51

Dana Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pasal 95 ayat 1 PP 43/2014.

Page 52: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

52

Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Page 53: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

53

Pasal 95 (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Page 54: Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa

54

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 155 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.