POTRET PELAKSANAAN ZAKAT DIe-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1998/1/Buku Potret...

1

POTRET PELAKSANAAN ZAKAT DI

INDONESIA STUDI KASUS DI

KAWASAN JALUR JOGLOSEMAR

Ahmad Mifdlol Muthohar

Editor: H. Abdul Aziz N.P., S.Ag., M.M.

LP2M IAIN SALATIGA PRESS

2

Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia

Studi Kasus di Kawasan Jalur Joglosemar

Ahmad Mifdlol Muthohar

Editor: H. Abdul Aziz N.P., S.Ag., M.M.

Cetakan Pertama: 2016

14,5 x 20,5 cm; vi+258 hlm.

Penerbit:

LP2M-Press,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Jl. Tentara Pelajar 02, Kode Pos 50721, Salatiga

Email: [email protected]

ISBN: 978-602-73758-7-1

All Rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam

bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

mailto:[email protected]

3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kami

panjatkan ke hadirat Allah ta’ala, karena dengan rahmat,

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat

menyelesaikan penulisan buku tentang Potret Pelaksanaan

Zakat di Indonesia ini dengan baik meskipun masih banyak

kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses

penulisan buku ini sehingga bisa terelesaikan dengan baik.

Kami sangat berharap buku ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca dalam rangka menambah wawasan serta

pengetahuan kita mengenai potret pelaksanaan zakat di

Indonesia khususnya di jalur sepanjang Yogyakarta, Solo

dan Semarang. Kami menyadari bahwa persoalan zakat

merupakan pembahasan yang sangat penting bagi kita selaku

umat Islam. Karena itulah, buku ini merupakan sekelumit

upaya yang Kami sajikan, untuk memperkaya khazanah

yang telah ada sebelumnya. Sekelumit upaya tersebut tentu

belum seberapa nilainya. Masih banyak dalam buku ini

terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kami

berharap adanya saran dan kritik demi perbaikan buku ini di

masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang

sempurna tanpa saran yang membangun.

4

Semoga buku sederhana ini dapat dipahami berguna

bagi Kami sendiri atau siapapun yang membacanya..

Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata

yang kurang berkenan. Semoga keberadaan buku ini

menambah kebaikan bagi umat Islam. Amin.

Salatiga, 1 Desember 2016

Penulis

Dr. Ahmad Mifdlol Muthohar, M.S.I.

5

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………….

Daftar Isi …………………………………………………

Daftar Tabel ……………………………………………..

Daftar Gambar …………………………………………..

BAB I: PENDAHULUAN ………….…….…………...

BAB II: ZAKAT DALAM AJARAN ISLAM …...….

A. Pengertian Zakat ………………………………

B. Fungsi Berzakat ..……………………………..

1. Fungsi Personal Zakat ………………………

2. Fungsi Sosial Zakat …………………………

C. Syarat Harta Menjadi Objek Zakat …………….

D. Nisab Zakat .……………………………………

E. Harta-harta yang Diwajibkan Zakat .…………..

F. Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia .….

G. Berzakat di Lembaga Zakat …………………..

H. Pelayanan Lembaga Zakat ……………….........

I. Distribusi Konsumtif dan Produktif Dana ……..

Zakat ………………………………..................

J. Potret Hubungan Antara Zakat dan Pajak ……..

BAB III: POTRET PELAKSANAAN ZAKAT

DI KAWASAN JOGLOSEMAR ………………….

A. Kawasan Joglosemar …………………………..

B. Proporsi Pembayaran Zakat di Kawasan

Joglosemar ……………………………………..

C. Kecenderungan Berzakat ke Mustahik

6

Secara Langsung ………………………..

D. Bentuk-bentuk Pelayanan Lembaga Zakat ..

E. Lembaga Zakat di Baitul Mal Wat-Tamwil..

BAB IV: PENUTUP .………………………………

DAFTAR PUSTAKA

……………………………………………………...

7

BAB I:

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia memiliki potensi dan peluang untuk menjadi negara muslim yang ideal, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Pengelolaan SDM dan SDA yang optimal dapat meningkatkan secara riil terhadap kesejahteraan mereka. Namun optimalisasi pengelolaan SDM dan SDA tersebut belum dikatakan berhasil menyejahterakan masyarakat tanpa adanya minimalisasi kemiskinan dan kebodohan. Upaya minimalisasi ini, semakin mendekati nilai nol, semakin baik. Sehingga untuk itu, Islam telah menetapkan sebuah kewajiban yang berdimensi vertikal sekaligus horisontal, yakni adanya kewajiban zakat. Konsep zakat secara sederhana menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus ditunaikan.1

Kewajiban zakat lebih ditekankan untuk upaya pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan ini

dianggap penting oleh al-Qur’ an, sehingga muncul

1Lihat Q.S. At-Taubah: 60, 103, juga Q.S. Al-Hasyr: 7.

8

dalam al-Qur’ an bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja.2

Dalam rangka pemerataan pendapatan melalui dana zakat, ada sebuah artikel menarik yang menyebutkan tentang potensi dana zakat di Indonesia yang belum optimal. Bermula dari survey yang digelar oleh PIRAC (Public Interest Research and Advocacy

Center) di 10 kota besar dengan tajuk “Potensi dan

Perilaku Masyarakat dalam Berzakat”, pada akhir tahun 2007, didapati bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp. 9,09 triliun pada tahun 2007 dengan asumsi terdapat 29,065 juta keluarga sejahtera yang membayar zakat rata-rata Rp. 684.550 per tahun per orang.3

PIRAC juga mendapati tingkat kesadaran muzaki terhadap kewajiban membayar zakat pun meningkat, dari 49,8 % pada tahun 2004, menjadi 55 % pada tahun 2007. Dari angka kesadaran itu, sebagian besar muzaki kemudian membayarkannya, yakni sebesar 95,5 % dari mereka. Jadi, dari 55 % masyarakat yang sadar akan

2Q.S. Al-Hasyr: 7.

3Tim Redaksi, “Potensi Zakat Indonesia Rp. 9 Triliun”, dalam

http://www.antara.co.id, diakses tanggal 12 September 2008.

http://www.antara.co.id/

9

kewajiban zakatnya, 95,5 % kemudian menunaikannya.4 Menurut Eni Suhasti Syafei, ada beberapa kendala yang menyebabkan potensi zakat yang luar biasa tersebut belum termanfaatkan secara signifikan: (1) masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat muslim terhadap penunaian zakat, (2) informasi hal-ihwal zakat yang sampai di masyarakat masih relatif minim dan terbatas, (3) masyarakat kurang mengerti tentang cara menghitung zakat yang seringkali terkait dengan tingkat kejujuran mereka dalam menghitung zakatnya, (4) kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat masih rendah, karena dianggap kurang profesional dan kurang transparan, sehingga tidak sedikit para muzaki yang menunaikan atau memberikan zakatnya secara pribadi dan langsung kepada mustahik.5

Paparan riset PIRAC tersebut, menunjukkan masih adanya sebesar 45 % muslim di Indonesia yang berkewajiban menunaikan zakat, tetapi masih belum menunaikan zakat. Angka 45 % ini cukup besar. Seandainya asumsi potensi dana zakat di Indonesia

4Ibid.

5Eni Suhasti Syafei, “Mengoptimalkan Potensi Zakat”, dalam

Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam 1 (Yogyakarta: Pusat

Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2002), hlm. 575.

10

sebesar Rp. 9,09 triliun, maka 4,30 triliun di antara mereka masih belum sadar akan kewajiban zakatnya.

Bahkan Hidayat Nurwahid, mengatakan bahwa potensi zakat rakyat Indonesia mencapai Rp 17 triliun. Hampir dua kali lipat dibanding penemuan PIRAC. Namun realisasi yang dapat dihimpun tak sampai 2,5 persen atau hanya Rp 700 miliar. Dengan demikian masih ada 16,5 triliun yang belum terhimpun.6

Beberapa tahun berikutnya, potensi dana zakat di Indonesia melonjak lebih tinggi puluhan kali lipat dari sebelumnya. Menurut Kajian Asian Development Bank (ADB), potensi pengumpulan zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. 7 Bahkan yang terakhir menyebutkan bahwa potensi zakat yang bisa dihimpun di Tanah Air mencapai Rp 217 triliun per tahun, berdasarkan survei yang dilakukan BAZNAS, Institut

6Dari http://www.antara.co.id, diakses tanggal 12 September

2008.

7 Ali Rama, “Ekonomi Syariah dan Outlook 2011” yang

diterbitkan oleh Koran Republika, 29/12/2010, dalam

http://mafiagombak.wordpress.com/2010/12/, diakses tanggal 4

November 2013.


http://mafiagombak.wordpress.com/2010/12/

11

Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB) pada 2011.8

Padahal itu baru kewajiban zakat dalam Islam. Masih ada kewajiban-kewajiban lainnya. 9 Oleh karenanya, perlu ada penelitian tentang problem penunaian zakat umat Islam yang sesungguhnya akan memiliki dampak yang besar terhadap pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan umat.

Di antara problem tersebut adalah minimnya kesadaran mereka dalam berzakat. Lebih khusus lagi minimnya kesadaran mereka untuk memberikan dana

8Republika, “Baznas: Potensi Zakat Nasional Rp 217 Triliun”

dalam http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-

ramadhan/11/08/19/lq6ibr-baznas-potensi-zakat-nasional-rp-217-

triliun, diakses tanggal 4 November 2013. 9Seperti kewajiban harta terhadap orang tua, kerabat dekat,

orang yang tidak memiliki makanan, sandang dan papan tempat tinggal,

hak masyarakat muslim untuk mengatasi bencana-bencana, termasuk

menghadapi serangan musuh, penyelamatan tawanan muslim, mengatasi

wabah penyakit, bencana alam dan lain-lain. Lihat Yusuf al-Qaradhawi,

Fiqhu az-Zakaah, Diraasah Muqaaranah li-Ahkaamihaa wa

Falsafatihaa fii Dhau-i al-Qur’ani wa as-Sunnah (Kairo: Maktabah

Wahbah, 1994), II: 1041-1042. Dalam keterangan yang disampaikan

oleh al-Qaradhawi, baik pendapat yang mengatakan adanya kewajiban

harta lagi selain harta zakat, maupun pendapat yang mengatakan tidak

ada, semuanya sepakat bahwa poin-poin kewajiban di atas itu hukumnya

wajib.

http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/11/08/19/lq6ibr-baznas-potensi-zakat-nasional-rp-217-triliun



12

zakat ke lembaga-lembaga zakat. Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak menyebutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang muzaki berzakat di lembaga zakat, di antaranya adalah faktor pendapatan, keagamaan, variabel etos kerja, peran pesantren.10 Ada pula yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak berzakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) adalah: (1) Faktor psikologis (kekhawatiran zakat mereka tidak sampai); (2) Faktor Sosiologis (tradisi membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik); (3) Faktor Transparansi di BAZ; (4) Faktor promosi yang tidak optimal (5) Faktor Sumber daya manusia, yang mengelola secara khusus terhadap dana-dana zakat. 11 Sedangkan yang lain menyebutkan bahwa keberkahan

10 Erni Suhasti Syafei, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan-Kotagede Yogyakarta”,

Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Tahun 2003.

11 Idi Rosadi, “Masyarakat dan Zakat: Respon Masyarakat

terhadap Lembaga Ekonomi Islam (Studi Pengelolaan Zakat di Badan

Amil Zakat Kec. Panjalu Kab. Ciamis Jawa Barat)”, Tesis Program

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2007.

13

adalah salah satu faktor yang memotivasi para pengusaha kayu untuk menunaikan zakatnya.12

Riset-riset tentang zakat telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Riset-riset itu mengambil tema yang bermacam-macam pula, di antaranya riset tentang falsafah zakat, teori zakat, aspek sosial zakat, aspek ekonomi zakat, pengelolaan dan penerapan zakat dan hubungan zakat dengan keilmuan lainnya.

Di antara riset-riset di atas, riset yang beririsan dengan yang akan diteliti oleh penulis, adalah riset tentang pengelolaan zakat dan falsafah zakat. Di antaranya adalah riset yang ditulis oleh Erni Suhasti Syafei tahun 2003, berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan-Kotagede Yogyakarta. 13 Tesis ini menggunakan analisis korelasi ganda, analisis koefisien

12 Hervina, “Implikasi Pembayaran Zakat Penghasilan

terhadap Berkah dalam Berusaha, Studi Kasus Pengusaha Kayu di Kota

Samarinda, Kalimantan Timur”, Tesis Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

13Erni Suhasti Syafei, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan-Kotagede Yogyakarta”,

Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Tahun 2003.

14

determinasi dan analisis koefisien regresi. Adapun variabel independen yang dimunculkan ada empat: variabel pendapatan, variabel keagamaan, variabel etos kerja dan variabel peran pesantren. Dari tesis ini, disimpulkan bahwa ternyata variabel pendapatan memiliki hubungan langsung dan paling berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat, yaitu memiliki sumbangan efektif sebesar 11,47 %. Sedang variabel lain memberi sumbangan tidak langsung terhadap variabel pembayaran zakat, termasuk variabel keagamaan (religiusitas). Selain itu, ditemukan pula bahwa bagi masyarakat yang memiliki pendapatan pas-pasan, nampaknya pembayaran zakat merupakan beban tambahan bagi mereka. Padahal masyarakat yang tergolong berpendapatan pas-pasan di Indonesia tergolong banyak.

Riset lain ditulis oleh Idi Rosadi, 2007, dengan judul Masyarakat dan Zakat: Respon Masyarakat terhadap Lembaga Ekonomi Islam (Studi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kec. Panjalu Kab. Ciamis Jawa Barat).14 Riset ini mengambil sampel 24 responden dengan obyek berbasis petani dan pengusaha di Kec. Panjalu Kab.

14 Idi Rosadi, “Masyarakat dan Zakat: Respon Masyarakat

terhadap Lembaga Ekonomi Islam (Studi Pengelolaan Zakat di Badan

Amil Zakat Kec. Panjalu Kab. Ciamis Jawa Barat)”, tesis Program

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2007.

15

Ciamis. Dari riset ini disimpulkan bahwa pengelolaan BAZ di Kec. Panjalu kurang optimal, hanya mengelola dana zakat fitrah saja. Di antara yang harus dibenahi untuk optimalisasi BAZ di Kec. Panjalu adalah mekanisme organisasi BAZ, SDM siap pakai yang secara khusus menangani zakat dan muzaki maupun mustahik zakat yang kurang berperan aktif. Selain itu, riset ini juga menyimpulkan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menyalurkan zakatnya di BAZ: (1) Faktor psikologi; Mereka khawatir zakat mereka tidak sampai, karena mereka beranggapan buruknya kinerja pemerintah. (2) Faktor Sosiologis; Mereka memiliki tradisi membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik. (3) Faktor Transparansi; Mereka menganggap kurang adanya transparansi di BAZ. Umumnya mereka memberikan laporan secara garis besarnya saja. Tidak secara rinci. (4) Faktor promosi yang tidak optimal (5) Faktor Sumber daya manusia, yang mengelola secara khusus terhadap dana-dana zakat.

Riset yang lain pernah ditulis oleh Bambang Suprobo dengan judul Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 15 Menurut riset kualitatif Bambang

15 Bambang Suprobo, “Peran Badan Amil Zakat (BAZ)

Kecamatan Ceper terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, Tesis

16

Suprobo, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZ di Kec. Ceper, tergolong cukup ideal. Dengan model manajemen musyawarah, koordinasi dan transparansi di antara pengurus, petugas zakat, masyarakat, ulama dan pejabat tingkat kecamatan, pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat. Hal itu terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah muzaki, munfiq dan mushaddiq setiap tahunnya, sehingga dana-dana yang masuk ke lembaga pun semakin meningkat. Dengan modal kepercayaan yang tinggi dari masyarakat inilah kemudian BAZ dapat berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberian tambahan modal usaha bagi para pedagang kecil, untuk mengembangkan usaha mereka.

Siti Zahrah Sariningrum (2011) juga pernah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat di kota Palembang. 16 Dari hasil analisis faktor, menurut Sariningrum, ada empat faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam berzakat, yaitu keimanan, sosial, pemahaman agama, dan penghargaan. Faktor utamanya adalah faktor keimanan. Hasil analisis

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun

2008.

16 Siti Zahrah Sariningrum, “Analisis Faktor-faktor yang

Memengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang”, Karya Ilmiah

Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor, 2011.

17

regresi logistik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pilihan organisasi zakat, diperoleh empat variabel yang berpengaruh nyata, dua faktor bersifat internal, yaitu sebagai upaya bersyukur, kesadaran akan adanya hak orang lain, dan dua lainnya bersifat eksternal, yaitu sosialisasi melalui media massa dan media elektronik dan adanya pemotongan gaji langsung.

Lusiana Kanji dkk. (2011) pernah meneliti tentang faktor determinan motivasi membayar zakat. 17 Kanji menyimpulkan bahwa Ibadah, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Ulama, Kredibilitas Lembaga Amil Zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Sedangkan faktor peran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.

Riset lainnya pernah ditulis oleh Hervina dengan judul Implikasi Pembayaran Zakat Penghasilan terhadap Berkah dalam Berusaha, Studi Kasus Pengusaha Kayu di

17Lusiana Kanji, H. Abd. Hamid Habbe dan Mediaty, “Faktor

Determinan Motivasi Membayar Zakat”, dalam

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87

d1f.pdf, diakses tanggal 6 November 2013.

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf

18

Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 18 Tesis ini membuktikan secara empiris bahwa berkah merupakan salah satu motivasi yang mendorong para pengusaha kayu di Samarinda untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat penghasilan mereka. Berkah yang dimaksud ditinjau dari dua hal; Pertama secara transeden, yakni adanya perasaan kedamaian dan ketentraman yang jauh lebih intensif dari apa yang mereka rasakan sebelum berzakat. Kedua secara imanen (ekonomis) berupa peningkatan omzet usaha mereka dari tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis kuantitatif-SPSS, berkah yang merupakan implikasi pembayaran zakat penghasilan tersebut benar-benar dirasakan oleh para pengusaha kayu di Samarinda, yang dapat dilihat dari tiga indikator: (a). Peningkatan kondisi sosial ekonomi keluarga, baik fisik maupun non-fisik. (b). Peningkatan modal usaha. (c) Peningkatan omzet usaha selanjutnya.

18 Hervina, “Implikasi Pembayaran Zakat Penghasilan

terhadap Berkah dalam Berusaha, Studi Kasus Pengusaha Kayu di Kota

Samarinda, Kalimantan Timur”, Tesis Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

19

BAB II

ZAKAT DALAM AJARAN ISLAM

A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata zakaa

yazkuu, yang berarti pertumbuhan (namaa ’ ), kesucian (thahaarah), keberkahan (barakah) dan kebajikan (ash-shalaahu). 19 Adapun zakat secara

istilah syar ‘ i, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah s.w.t. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.20 Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang

19 Majma’ Lugah al-‘Arabiyyah, Al-Mu‘jam al-Wasiith

(Mesir: Daaru al-Ma‘aarif, 1972), I: 396.

20Ibid., hlm. 396.

20

mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkat dan bertambah banyak.21

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan

hukumnya fardhu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, zakat dinamakan

dengan “zakat”, dilihat dari beberapa sisi.22 Dari sisi muzaki, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Selain itu, zakat ini merupakan bukti kebenaran iman muzaki, kebenaran tunduk dan patuh serta merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah. Dari sisi harta yang dizakati, dapat menyuburkan harta tersebut dan menyebabkan pemiliknya memperoleh pahala mengeluarkan zakat. Dari sisi sosial, zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental dan menghindarkan dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya.

21Lahmuddin Nasution, Fiqh …, hlm. 145.

22 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Jakarta: Bulan

Bintang, 1984), hlm. 29-30.

21

Di antara Firman Allah ta’ala seputar zakat

adalah surat An-Nisa’: 77 sebagai berikut:

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة

Artinya:

“ Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat

hartamu” (QS. An-Nisa’:77).

Artinya :

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi

Maha mengetahui” (QS. At-Taubah : 103).

Firman-nya pula :

22

Artinya:

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka

dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah: 277).

Sabda Rasulullah saw:

وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال هريرة أبي عن جهنم نار في عليه أحمى إال زكاته اليؤدى كنز صاحب من ما

مسلم و أحمد رواه وجبهته جنباه بها فتكوى ئح صفا فيجعل

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah berkata, seseorang yang telah menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan di bakar dalam neraka jahannam, baginya di buatkan setrika dari api,

23

kemudian di setrikakan ke lambung dan dahinya.., (Riwayat Ahmad dan Muslim)23

عليه هللا صلى هللا رسول بعث :قال هريرة بيأ وعن الوليد بن وخالد جميل ابن منع : فقيل الصدقة على عمر وسلم

صلى هللا رسول فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عم وعباس .هللا فأغناه فقيرا كان أنه إال جميل ابن ينقم ما وسلم عليه هللا

سبيل في وأعتده أدراعه احتبس قد خالدا، تظلمون فانكم خالد وأما أما عمر، يا : قال ثم معها، مثلها و علي فهي العباس وأما .هللا

مسلم و أحمد رواه صنوأبيه؟ الرجل عم أن شعرت

Artinya : ” Dan dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw. mengutus Umar untuk (memungut) zakat, lalu dilaporkan kepada Nabi saw, bahwa : Ibnu Jamiel, Khalid bin Walid, dan Abbas paman Nabi saw. semuanya menolak. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Ibnu Jamiel tidak ingkar melainkan karena dia itu orang miskin, semoga Allah memberikan kekayaan kepadanya : Adapun Khalid, karena sesungguhnya kamu menganiaya dia. Dia telah mewaqafkan baju besinya dan alat-alat perangnya untuk sabilillah.

23 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2015), hlm. 193

24

Adapun Abbas, maka zakatnya menjadi tanggunganku, termasuk juga yang seumpama dengan itu. Kemudian ia bersabda: wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa paman seseorang itu adalah saudara kandung ayahnya? (HR. Ahmad dan Muslim).24

Al-Qur’an menjelaskan bahwa kesulitan

dalam ma’isyah (sumber penghasilan) disebabkan

oleh kufur terhadap nikmat Allah, keluar dari jalan

Allah, dan terjerumus ke dalam maksiat. Allah swt.

berfirman:

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-

negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan

bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)

itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan

perbuatannya.” (Al-A’raf : 96)

24 Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, Nailul Authar

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), III: 1178.

25

Artinya: “Dan Sekiranya ahli kitab beriman

dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus)

kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami

masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh

kenikmatan. Dan Sekiranya mereka sungguh-

sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan

(Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari

Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan

dari atas dan dari bawah kaki mereka, di antara

mereka ada golongan yang pertengahan. dan

Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh

kebanyakan mereka. (Al-Ma’idah : 65-66)

Rasulullah saw. bersabda:

.وإن هللا الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

26

Artinya: “ Sesungguhnya seseorang diharamkan dari rezeki karena dosa yang telah ia

perbuat”.25

Ada perbedaan antara zakat, infaq, dan sedekah. Secara harfiah antara zakat, infaq, dan sedekah dapat dibedakan, tetapi hikmah dan tujuannya relatif sama. Zakat adalah pemberian harta yang dilakukan oleh seorang muslim dengan ketentuan tertentu, baik waktu maupun jumlahnya dan diberikan kepada golongan tertentu. Barang siapa yang melakukannnya, Allah akan memberi pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, jika meninggalkannya maka siksaan Allah akan menanti mereka, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Sedekah dan infaq mempunyai arti yang sama, yaitu ibadah dengan cara memberikan sesuatu yang dimilikinya di jalan Allah. Sedekah dan infak tidak memiliki ketentuan jumlah, waktu, maupun penerimanya. Sedekah dan infaq memiliki nilai yang sangat tinggi dihadapan Allah swt. sehingga sudah sepantasnya apabila dilakukan oleh orang-orang yang beriman.

25Muhammad bin Ahmad As-Shalih, Manajemen Islami Harta

Kekayaan (Solo: Era Intermedia, 1997), hlm. 105.

27

Beda antara sedekah dan infaq adalah sedekah lebih bersifat umum, sedangkan infaq biasaya khusus menyangkut masalah uang atau materi. Untuk istilah kebaikan, misalnya dengan senyum kepada saudaranya disebut sedekah sehingga ada ungkapan Nabi saw. bahwa senyum terhadap saudara adalah sedekah. Kurang tepat jika dikatakan senyum kepada saudara saudara adalah infaq.

Di dalam Al-qur’an terdapat beberapa kata, walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadang kala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq, sedekah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 34, 60, dan 103 serta surah Al-An’am: 141. Ayat-ayat tersebut memiliki kaitan sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq (At-Taubah : 34), karena hakekatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah. Zakat disebut sedekah (At-Taubah: 60 dan 103), karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarub) kepada Allah swt. Zakat disebut Haq (Al-An’am: 141), oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah swt. yang harus diberikan

28

kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).26

B. Fungsi Berzakat

Para ulama banyak membahas tentang fungsi-fungsi zakat, dengan menggunakan istilah hikmah atau target (maqashid) yang dikehendaki Allah s.w.t. dalam penunaian zakat ini. Fungsi-fungsi menunaikan zakat ada yang dimaksudkan untuk kepentingan personal dan ada pula yang dimaksudkan untuk kepentingan sosial.

1. Fungsi Personal Zakat

Di antara fungsi berzakat untuk kepentingan personal orang yang berzakat (muzaki) adalah sebagai berikut:

a) Zakat membersihkan muzaki dari sifat bakhil

Dengan menunaikan zakat, muzaki dapat terhindar dari sifat bakhil atau kikir, ambisius

26 Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, Kaya Karena

Berzakat (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 35.

29

terhadap harta, 27 kehinaan dan kekakuan (qaswah) terhadap kaum fakir miskin dan orang-orang yang berada dalam kesempitan.28 Sifat kikir merupakan sifat tercela yang merupakan tabiat manusia. Oleh karenanya sebagai rasa sayang-Nya kepada manusia, Allah s.w.t. menanamkan cara-cara untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Manusia digiringnya untuk bekerja dan meramaikan bumi, sehingga timbullah rasa ingin memiliki, ingin pada sesuatu benda dan memilikinya selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Sebagaimana firman-Nya:

(100وكان اإلنسان ق تورا )االسراء: Artinya:

Dan adalah manusia itu sangat kikir (Q.S.

al-Israa’: 100).

27Abu Bakar al-Jazairi, Minhaaju al-Muslim (Madinah: Daaru

as-Salaam, 1964), hlm. 220.

28 As-Sayyid as-Sabiq, Fiqhu as-Sunnah (Kairo: Daaru al-

Fikr, 1992), I: 277.

30

Maka bagi manusia yang tinggi nilainya atau manusia mukmin, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya. Zakat dalam hal ini berfungsi mensucikan si pemilik harta (muzaki) dari keburukan sifat kikir yang merusak.29

b) Zakat adalah sumber kebaikan dan keberkahan

Ketika seorang muzaki menunaikan zakatnya, jiwanya akan dibersihkan dan diangkat derajatnya oleh Allah s.w.t. dengan melalui berbagai kebaikan dan keberkahan yang terpancarkan melalui akhlak maupun perilaku, sehingga ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.30

29Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah (Beirut: Mu’assasaat

ar-Risaalah, 1973), terj. Salman Harun dkk, dengan judul Hukum

Zakat, terbitan PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, cet. ke-6, hlm.

848-850.

30As-Sayyid as-Sabiq, Fiqhu as-Sunnah ..., I: 277.

31

c) Zakat menghindarkan muzaki dari kejahatan harta

Seseorang yang menunaikan zakatnya akan dihindarkan Allah s.w.t. dari kejahatan harta tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani sebagai berikut:31

ي : القوم من رجل قال :قال جابر عن زكاة رجل أدى إذا أرأيت ، للا رسول عليه للا صلى للا رسول ف قال ماله؟ ذهب ف قد ماله زكاة أدى من : وسلم

32الطبان رواه شره عنه Artinya:

Dari Jabir, berkata: seseorang yang berasal dari suatu kaum berkata: Wahai Rasulullah, tahukah engkau (balasan) jika

31Ibid., Fiqhu as-Sunnah ..., I: 278.

32Hafizh Abi al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabrani, Al-

Mu‘jam al-Ausath (Kairo: Daaru al-Haramain, 1995) no. hadis 1579, X:

285.

32

seseorang telah menunaikan zakat mal-

nya? Lalu Rasulullah menjawab, “Barang siapa yang telah menunaikan zakat mal-nya, maka sungguh telah sirna

kejahatan harta darinya. ” (HR. Thabrani)

Jadi maksud dari kejahatan harta itu bukan hartanya menjadi jahat, tetapi hartanya menjadi tidak aman dari bahaya-bahaya. Sangat dikhawatirkan harta orang yang belum berzakat itu kemudian dicuri orang, atau hilang dalam perjalanan dan sebagainya. Itulah maksud dari kejahatan harta. Bagi orang yang telah berzakat, kasus seperti itu menjadi minim bahkan tertolak sama sekali, karena bahaya-bahaya tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa harta tersebut telah terpagari melalui ibadah zakat, sehingga dengan sendirinya dapat menjaga keamanan muzaki.33

d) Zakat mendidik berinfak dan memberi

33 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zaadu al-Ma‘aad fii Hadyi

Khairi al-‘Ibaad (Kairo: Daaru al-Qalam li at-Turaats, 1998), I: 262.

33

Zakat menyebabkan seorang muzaki memiliki rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Di antara masalah yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam bidang pendidikan dan akhlak adalah bahwa suatu kebiasaan akan memberikan efek pada akhlak manusia, cara dan pandangan hidupnya. Oleh karenanya, kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mendekati tabiat dasar yang muncul bersamaan dengan kelahiran manusia. Dengan demikian, berinfak dan memberikan zakat merupakan suatu sifat dan akhlak utama bagi seorang mukmin.34 Akhlak tersebut adalah akhlak pemurah. Ketika akhlak ini dimiliki oleh seorang muslim, itu akan menjadikan ia terbiasa berkorban.35

e) Zakat melatih hemat dan sederhana

Ketika seorang kaya terbiasa menunaikan zakat, maka ia akan terbiasa pula hidup dalam kondisi hemat dan sederhana. Seseorang yang

34 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah … terj. Salman

Harun dkk, hlm. 851.

35 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islaamiy wa Adillatuhu

(Beirut: Daaru al-fikr, 1993), III: 1790-1791.

34

berzakat artinya meyakini bahwa dalam sebagian hartanya terdapat harta orang lain, sehingga harta tersebut harus diberikan kepada orang lain. Dengan demikian orang yang berzakat tersebut tentu tidak akan mempergunakan seluruh hartanya untuk kepentingan pribadi. Ia akan menyisihkan sekian persen dari penghasilannya untuk kepentingan orang lain. Kebiasaan seperti ini dapat melatih seseorang dapat mengendalikan diri terhadap harta, sehingga iapun terbiasa hidup hemat dan sederhana, sebagaimana yang disampaikan Hasan al-Bannaa.36

f) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah s.w.t.

Sebagaimana dimaklumi dan dapat diterima oleh akal bahwa mengakui dan mensyukuri terhadap nikmat itu adalah keharusan. Sedangkan zakat akan membangkitkan bagi muzaki makna syukur kepada Allah s.w.t. tersebut. Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur kepada

36Hasan al-Banna, Majmuu‘ah Rasaa-il al-Imam al-Syahid

Hasan al-Banna (Kairo: Daaru at-tauzii‘ wa an-nasyr al-islaamiyyah),

hlm. 78.

35

Allah atas segala nikmat badan. Sedangkan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur kepada Allah atas nikmat harta. Alangkah ruginya orang kaya yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rezekinya dan sangat membutuhkan, kemudian orang itu tidak menundukkan nafsunya untuk bersyukur kepada Allah dengan memberikan kepada orang tersebut 2,5 % atau 10 % dari hartanya.37

g) Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Zakat merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya, sehingga senantiasa mengingat akhirat. Karena itu, zakat menjadi obat bagi hati agar tidak tenggelam pada kecintaan dunia, karena kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa seseorang dari kecintaan kepada Allah s.w.t. dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat yang memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya, diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Jadi zakat berfungsi sebagai obat buat hati agar

37 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah… terj. Salman

Harun dkk, hlm. 857-858.

36

tidak mencintai harta secara berlebihan. 38 Dengan obat tersebut, hati menjadi bersih dari sifat-sifat jahat. 39 Ketika seorang muslim mencintai harta secara berlebihan, akan menyebabkan ia kehilangan akhlak-akhlak mulia yang sangat banyak, sehingga sebaliknya ia akan memiliki sifat-sifat jahat.

h) Zakat menumbuhkan kekayaan batin

Di antara tujuan penyucian jiwa yang dibuktikan melalui zakat adalah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimistis. Jiwa orang yang memberi zakat akan menjadi tegar, besar dan lapang, serta dapat merasakan jiwa orang yang yang diberi zakat (mustahiq) seolah-olah berada dalam satu gerakan. Inilah makna dari menumbuhkan dan

38Ibid., hlm. 858.

39Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zaadu al-Ma‘aad ..., I: 262.

37

mengembangkan jiwa, sehingga yang terjadi adalah munculnya kekayaan batin.40

i) Zakat mengembangkan harta

Hitungan matematika manusia tidak dapat menerima bahwa zakat itu mengembangkan harta, karena harta yang diberikan kepada orang lain, jelaslah berkurang. Sedangkan hitungan matematika Allah s.w.t. menyatakan bahwa zakat itu mengembangkan harta. Zakat yang diberikan kepada orang lain ini sesungguhnya akan kembali kepada orang yang memberinya tadi secara berlipat ganda, baik ia mengetahuinya atau tidak. Bahkan cara mendapatkan balasannya pun dapat melalui beraneka ragam cara, terserah kehendak Allah s.w.t. 41 Demikian Allah s.w.t. menyebutkan

dalam Q.S. Saba’: 39 sebagai berikut:



41Ibid., hlm. 865.

38

من يشاء لمن الرز ق ي ب سط رب إن قل در عباده تم وما له وي ق ء من أن فق شي

( 39 الرازقني )سبأ: خي وهو ي لفه ف هو

Artinya:

Katakanlah: "Sesungguhnya

Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa

yang dikehendaki-Nya di antara hamba-

hamba-Nya dan menyempitkan bagi

(siapa yang dikehendaki-Nya)". dan

barang apa saja yang kamu nafkahkan,

Maka Allah akan menggantinya dan Dia-

lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya

(Q.S. Saba’: 39).

j) Zakat mensucikan harta

Menunaikan zakat berarti mensucikan

harta yang dizakati dari kejahatan harta. Setiap

harta orang kaya itu berhubungan dengan hak

orang lain, sehingga ada harta hak milik orang

lain yang bercampur di dalam hartanya. Oleh

karena itulah Islam memerintahkan supaya

mengeluarkan zakat. Bagi orang kaya

39

mensucikan harta itu sangat penting, apalagi

pada zaman seperti sekarang yang amat banyak

perampokan dan penganiayaan. Keterikatan

antara hak orang lemah dan fakir dengan harta

orang kaya itu sangat kuat, sehingga sebagian

fukaha berpendapat bahwa zakat itu berkaitan

dengan zatnya harta, bukan pada tanggung-

jawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya

harta itu dihadapkan pada kerusakan dan

kekurangan, selama belum dikeluarkan

zakatnya. Bahkan dalam sebuah hadis

diriwayatkan tentang hukuman Allah s.w.t. bagi

kaum yang tidak membayar zakat:42

قال قال أبيه عن ب ريدة بن للا عبد عن منع ما سلم و عليه للا صلى للا رسول

ني للا اب تالهم إال الزكاة ق وم رواه ) بلس (لطبان ا

Artinya:

Dari Abdullah bin Buraidah, dari

ayahnya, berkata, Rasulullah s.a.w.



40

bersabda: “ Tidaklah suatu kaum

mencegah (dari kewajiban membayar)

zakat kecuali Allah menguji mereka

dengan paceklik (HR. Thabrani).”43

Proses hukuman Allah s.w.t. terhadap

kaum yang tidak mau membayar zakat tersebut

akan diberikan ganjaran paceklik. Dalam hadis

lain disebutkan hukuman yang sejenis dengan

paceklik untuk kaum yang tidak membayar

zakat, tetapi agak lembut pengungkapan

bahasanya. Rasulullah s.w.t. hanya

menyebutkan tentang hujan yang tidak

diturunkan. Hadisnya sebagai berikut:

الزكاة ق وم منع وما :قال عباس ابن عن )رواه السماء من القطر للا من عهم إال

43Hafizh Abi al-Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, Al-

Mu‘jam al-Ausath …, hadis no. 6788, VII: 40.

41

هقي ل الب هائم ولوال رواية وف ,الب ي 44ميطروا(

Artinya:

Dari Ibnu Abbas (dalam hadis mauquf yang kedudukannya sejajar

dengan marfu‘ ), berkata: “Tidaklah suatu kaum mencegah (untuk menunaikan) zakat, kecuali Allah mencegah dari mereka (turunnya) tetesan

hujan dari langit.” (HR. Baihaqi, dalam

satu riwayat disebutkan, “Jikalau bukan karena binatang-binatang, niscaya

mereka tidak diberi hujan”).45

44 Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr Al-

Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra (Makkah: Maktabah Daaru al-

Baaz, 1994), tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha’, juz 3, hlm. 346.

Hadis ini menurut al-Albani termasuk hadis yang shahih ligairihi. Lihat

Muhammad Nashiru al-Din al-Albani, Shahiihu at-Targhiib wa at-

Tarhiib (Riyadh: Maktabah al-Ma‘aarif, t.t.), cet. ke-5, II: 256.

45Hhafizh Abi al-Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, Al-

Mu‘jam al-Ausaath …, hadis no. 6788, VII: 40.

42

Dua hadis di atas semakin memperkuat

kesimpulan bahwa zakat itu akan membersihkan

dan mensucikan harta, sehingga dapat

menanggulangi kejahatan harta tersebut. Jikalau

harta zakat tersebut tidak dikeluarkan, maka

akan merusak harta halal lainnya milik seorang

muslim yang telah berkewajiban zakat.

Kesimpulan seperti ini didukung oleh sebuah

hadis, meskipun hadis tersebut dhaif secara

sanad.46

k) Zakat menyebabkan rasa cinta/simpati

terhadap muzaki

46Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

ها للا رضي عائشة عن خالطت ما :سلم و علي ه للا صلى للا رسو ل قال قالت عن لكت ه إل مالا الصدقة هق أه ()رواه الب ي ي

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

Tidaklah suatu shadaqah (maksudnya: zakat) itu bercampur dengan

harta (lain milik muslim kaya yang berkewajiban zakat) kecuali

shadaqah tersebut akan merusak harta tadi (HR. Baihaqi).

Hadis tersebut menurut syeikh Albani termasuk hadis dhaif.

Lihat Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi,

Sunan …, IV: 159. Lihat pula Muhammad Nashiru al-Din al-AlBani, As-

Silsilah adh-Dha‘iifah (Riyadh: Maktabah al-Ma‘aarif, t.t.), XI: 71.

43

Zakat yang ditunaikan oleh muzaki kepada

orang-orang yang berhak menerimanya akan

mempererat hubungan antarmereka, dengan

penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong-

menolong. Secara naluriah apabila seseorang

mengetahui ada orang yang senang memberikan

kemanfaatan kepada mereka, ia akan berusaha

untuk membalasnya dengan kebaikan kepada si

pemberi dan menolak kemudharatan darinya.

Bahkan tidak jarang kecintaan tersebut diiringi

dengan doa untuk si pemberi zakat.47

2. Fungsi Sosial Zakat

Selain berfungsi untuk kepentingan personal muzaki, menunaikan zakat juga bermanfaat untuk kepentingan sosial. Di antara fungsi-fungsi sosial zakat adalah sebagai berikut:

a) Zakat menegakkan kemaslahatan umum

Dengan berzakat, banyak kemaslahatan

umum yang tercapai. Sendi-sendi kehidupan

masyarakat menjadi kokoh, sehingga

kesejahteraan dan kebahagiaan mereka mudah



44

terwujud. 48 Di antara permasalahan yang

dihadapi oleh mayoritas negara-negara muslim

di dunia adalah masalah kesejahteraan sosial di

negara-negara mereka. Dan di antara penyebab

kurang optimalnya kesejahteraan sosial ini

adalah pengumpulan maupun distribusi zakat

yang kurang optimal.

b) Zakat membatasi beredarnya harta hanya di

kalangan agniyaa’

Dengan ditunaikannya zakat, secara

otomatis harta kaum agniyaa ’ baik dari kalangan pengusaha maupun profesional, akan berkurang dan berpindah tangan ke kaum fakir, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. 49 Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan ekonomi sebuah negara menjadi

dinamis. Adapun seandainya kaum agniyaa’ tidak memberikan zakat, maka sebagian besar harta hanya akan berkutat di kalangan mereka, dan ini pada akhirnya cepat atau lambat akan menyebabkan ekonomi dalam sebuah negara menjadi tidak bergairah, karena daya beli masyarakat rendah dan harta tidak banyak

48Abu Bakar al-Jazairi, Minhaaju ..., hlm. 220.

49Ibid., hlm. 221.

45

beredar di kalangan masyarakat. Jadi secara umum semakin banyak harta beredar di kalangan masyarakat itu semakin baik dan sehat secara ekonomi. Perumpamaan kesehatan ekonomi masyarakat melalui zakat ini dapat diibaratkan dengan air, seandainya ia mengalir terus maka air tersebut secara umum dapat dikategorikan sebagai air bersih. Tetapi seandainya air itu menggenang di suatu tempat dan tidak mengalir, maka air itu biasanya kotor, kecuali jika air tersebut dalam jumlah yang sangat banyak.

c) Zakat melapangkan rezeki kaum tidak mampu secara ekonomi

Seseorang yang berzakat dapat melapangkan rezeki dan menutup kebutuhan kaum fakir, orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang berada dalam kesempitan dan orang-orang yang tidak dapat memperoleh kesempatan bekerja.50 Sebenarnya harta zakat itu adalah hak mereka, yang sasarannya tidak hanya sekadar membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar mereka setelah kebutuhannya tercapai, dapat beribadah dengan baik kepada

50Ibid., hlm. 220.

46

Allah s.w.t. dan terhindar dari bahaya kekufuran.51

d) Zakat memadamkan api permusuhan

Zakat juga memiliki kelebihan dapat memadamkan api permusuhan dan fitnah, terutama antara si miskin dan si kaya. 52 Seandainya kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya tidak ada aksi yang dapat menengahinya seperti zakat, maka akan menyebabkan permusuhan dan fitnah yang berbahaya bagi keamanan masyarakat. Bahkan seandainya api permusuhan dan fitnah ini menjadi gejala umum dalam masyarakat, dapat menyebabkan suatu masyarakat memiliki sifat pendendam secara umum, sehingga dapat menghancurkan generasi selanjutnya, dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji.

C. Syarat Harta Menjadi Objek Zakat

51Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Pedoman Perekonomian

Modern (Jakarta: Gema Insani, 2007), cet. kelima, hlm. 10.

52Hasan al-Banna, Majmuu‘ah Rasaa-il ..., hlm. 78.

47

Ada beberapa syarat suatu harta menjadi objek zakat, yaitu sebagai berikut:

1) Harta tersebut harus didapatkan melalui cara yang baik dan yang halal. Apabila harta haram, baik substansinya maupun cara mendapatkannya, maka harta itu tidak dikenakan zakat, karena Allah s.w.t. takkan menerima zakat harta tersebut. Hal itu karena bertentangan dengan ayat sebagai berikut:53

ما طي بات من أنفقوا آمنوا الذين يأي هاتم وال الرض من لكم أخرجنا وما كسب إال بخذيه ولستم ت نفقون منه البيث ت يمموا

يد غني الل أن واعلموا فيه ت غمضوا أن ح (267)الب قرة:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi

53Didin Hafidhuddin, Zakat dalam ..., hlm. 20-21.

48

untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. al-Baqarah: 267).

2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan. 54 Menurut ahli-ahli fikih,

berkembang (namaa’) itu secara etimologi itu artinya bertambah. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah bertambah secara kongkrit dan bertambah secara tidak kongkrit. Pertambahan kongkrit misalnya dengan cara dikembang-biakkan, diperdagangkan, diusahakan dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak kongkrit maksudnya harta tersebut berpotensi untuk

54Ibid., hlm. 22.

49

dikembangkan, baik melalui tangan pemiliknya maupun tangan orang lain.55

3) Harta tersebut berada dalam kepemilikan penuh sang pemilik atau berada dalam kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. Atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut dengan hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati pemiliknya. Sebagian ahli fikih mensyaratkan adanya kemantapan dalam pemilikan penuh tadi, maksudnya kekayaan itu harus berada di tangan pemiliknya, pemiliknya mengetahui di mana barang itu berada dan tidak ada yang menjadi penghalang ia mengambilnya, atau berada di tangan orang lain dan orang lain itu membenarkannya. Atau barang itu berada dalam status kemantapan yang masih dapat diharapkan kembali.56

4) Harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal harta wajib

55 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah… terj. Salman


56Ibid., hlm. 128-129.

50

dizakati. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram emas.

5) Sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzaki dalam tenggang waktu satu tahun.

6) Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Bagi seseorang yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, menurut mazhab Hanafi, orang tersebut seperti belum memiliki harta.57

D. Nisab Zakat

Zakat diwajibkan atas orang Islam dan merdeka yang memiliki senisab harta secara sempurna (al-milk at-taam). Sebagian ulama mengecualikan anak-anak dan orang gila, dengan alasan bahwa zakat adalah ibadah

57Ibnu ‘Abidin, Radd al-Muhtaar (Kairo: Mushthafa al-Baabi

al-Hallabi, 1966), II: 263.

51

seperti shalat, sedangkan mereka ini bukan ahli

ibadat. Akan tetapi, Syafi’i dan kebanyakan ulama lainnnya berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila juga dikenai zakat. Alasan yang mereka kemukakan ialah :

a. Yang dimaksud dari zakat itu ialah pahala bagi yang berzakat dan muwaasah (memberi belanja) bagi orang kafir. Anak-anak dan orang gila dapat memperoleh (ahli) pahala, dan termasuk ahli muwaasah, karena itu, harta mereka dikenai zakat.

b. Hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

رواه البيهقي() ابتغوا في أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة

Artinya:

“ Gunakanlah untuk berusaha (investasi) pada harta anak yatim, agar harta itu tidak termakan

oleh zakat” (HR Baihaqi).

Hadis ini jelas berbicara tentang zakat yang dikenakan atas harta anak yatim. Anjuran agar harta anak yatim dikembangkan melalui usaha pada hadis ini dikaitkan dengan alasan agar harta mereka jangan habis karena dikeluarkan zakatnya. Bila tidak

52

dikembangkan, tentu zakatnya harus dikeluarkan dari pokok harta itu sendiri, tetapi melalui usaha, pembayaran zakat dapat dikeluarkan dari laba yang diperoleh sehingga harta itu tidak berkurang karenanya.58

Nasution menambahkan bahwa mengenai orang yang memiliki harta senisab, tetapi apabila ia membayar hutang-hutangnya maka hartanya itu akan habis atau menjadi kurang senisab, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat, hartanya tidak dikenai zakat kecuali setelah hutang-hutangnya dikeluarkan, dan jumlah yang tersisa masih mencapai senisab. Abu Hanifah mengatakan, hutang tidak berpengaruh terhadap zakat biji-bijian tetapi harus diperhitungkan terhadap zakat yang lainnya. Menurut Imam Malik hutang hanya berpengaruh terhadap zakat uang tunai (al-naqd) tidak kepada zakat harta lainnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi

’ i, hutang sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban zakat. Zakat adalah ibadah yang kewajibannya dikaitkan dengan pemilikan senisab harta, bila syarat itu terpenuhi, maka ibadah zakat pun menjadi wajib. Zakat itu terkait dengan harta

58Lahmuddin Nasution, Fiqh …, I: 146.

53

yang ada di tangannya sedangkan hutang terkait dengan tanggung jawab, jadi keduanya tidak saling mempengaruhi.59

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: a) uang; b) hasil tambang dan barang temuan; c) perdagangan; d) hasil pertanian dan buah-buahan; dan e) binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.60

Nisab zakat uang, menurut Zuhaili yang menyitir pendapat mayoritas ulama, 61 adalah 20 mitsqal

emas, atau setara dengan 91 23/25, atau 83,72 gram emas. Sedangkan untuk ukuran perak, nisabnya adalah 642 gram perak. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, 62 berdasarkan kesimpulan para peneliti

setelah melakukan penelusuran mata uang logam

Islam yang tersimpan di museum-museum London, Paris, Madrid dan Berlin, didapati bahwa 1 Dinar

59Ibid.

60Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islaamiy ..., III: 1819.

61Ibid., hlm. 1820.


Harun dkk, hlm. 258-259.

54

beratnya adalah 4,25 gram emas. Sedangkan tentang Dirham, para sejarawan banyak berselisih tentang berapa berat Dirham yang benar. Tetapi mereka bersepakat bahwa perbandingan Dirham dan Dinar adalah 7:10. Oleh karenanya, jika berat 1 Dinar adalah 4,25 gram, maka berat 1 Dirham adalah 4,25 X 7/10 = 2,97 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa nisab emas adalah 20 X 4,25 = 85 gram emas. Sedangkan nisab perak adalah 200 X 2,97 = 595 gram perak.

Menurut Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 dan UU Nomor 38 Tahun 1999, nisab zakat uang adalah 94 gram emas. 63 Meskipun demikian, pendapat mayoritas ulama sebagaimana disebutkan sebelumnya, lebih kuat dan berhati-hati dibandingkan dengan Instruksi tersebut.

Demikian pula dengan nisab barang hasil tambang, untuk emas 20 mitsqal dan dan perak 200 dirham. Zuhaili menambahkan, bahwa barang tambang, penghitungan nisabnya satu sama lain digabung, asal sejenis. Jika tidak sejenis, maka

63Muhammad dan Ridwan Mas‘ud, Zakat dan Kemiskinan

Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Press,

2005), cet. ke-1, hlm. 48.

55

penghitungan nisabnya tidak digabung satu sama lain, kecuali barang tambang emas dan perak.64

Dalam hal hasil perdagangan, para ulama bersepakat bahwa kewajiban zakat untuk harta hasil perdagangan adalah apabila sampai pada nisabnya. Sedangkan nisabnya adalah sama dengan nisab emas dan perak,65 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Selanjutnya nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq, yang setara dengan 653 kilogram (kg) hasil pertanian.66 Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan secara rinci tentang ukuran tersebut, bahwa 1 wasaq sama

dengan 60 sha’. Sedangkan 1 sha’ sama dengan 2176 gram gandum, atau 2,176 kilogram (kg) gandum. Jadi nisab hasil pertanian -biji-bijian dan buah-


65Ibid., hlm. 1866.

66Ibid., hlm. 1890. Hal itu didasarkan pada hadis Rasul s.a.w.,

“Tidak ada kewajiban zakat bagi (hasil pertanian) yang di bawah 5

wasaq (HR. Jama‘ah, dari Abu Sa‘id al-Khudri). Namun demikian,

Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya nisab untuk hasil pertanian,

karena keumuman banyak nas yang memerintahkan untuk berzakat

terhadap semua hasil tanaman, tanpa batasan banyak atau sedikit.

Pendapat Abu Hanifah ini bertentangan dengan mayoritas ulama.

56

buahan- adalah 300 X 2,176 kg gandum= 652,8 kg, atau dibulatkan menjadi 653 kg. 67 Adapun nisab zakat pertanian menurut Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 dan UU Nomor 38 Tahun 1999, adalah 1.350 kg gabah atau 750 kg beras.68 Namun demikian, pendapat yang lebih kuat adalah sebagaimana disebutkan oleh az-Zuhaili dan al-Qaradhawi, yaitu 653 kg.

Para ulama yang mengkiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu orang muslim yang mempunyai pendapatan yang mencapai atau senilai dengan 5 (lima) wasaq (50 kail) atau 653 kg bersih, maka wajib dikenakan zakatnya 5% saat memetik atau menerima gaji. Pemungutan zakat dari pendapatan dan gaji bersih dimaksudkan supaya utang bisa dibayar dan biaya hidup terendah (minimal) seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan, karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang.

67Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah… terj. Salman Harun

dkk, hlm. 351.

68Muhammad dan Ridwan Mas‘ud, Zakat ..., hlm. 48.

57

Juga harus dikeluarkan biaya atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut.69

Zakat mal atas penghasilan profesi dikiyaskan/dianalogikan dengan zakat tanam-tanaman karena 4 (empat) hal/alasan sebgai berikut:70

1. Tanaman-tanaman pertanian pada masyarakat agraris merupakan mata pencaharian utama, sedangkan pada masyarakat industri dan jasa, orang tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi bekarja untuk badan usaha atau orang lain sehingga yang diperoleh setiap bulan gaji/upah.

2. Gaji dikiyaskan/dianalogikan dengan hasil pertanian karena dibayarkan secara berkala, sama dengan hasil pertanian yang waktu/musim panennya terjadi berkala pula.

3. Karena panennya terjadi berkala, maka ketentuan zakat hasil pertanian hanya menggunakan nisab dan tidak ada haul. Begitu juga dengan zakat dari gaji/penghasilan profesi.

4. Penghasilan/gaji profesi tidak dianalogikan dengan emas, karena biasanya emas sebagai alat

69Yusuf Qardhawi dalam Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat

Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2006), hlm. 288.

70Ibid., hlm. 289.

58

ukur kekayaan untuk simpanan yang dikumpulkan untuk jangka waktu tertentu, maka qiyas terhadap emas lebih tepat diterapkan pada simpanan/deposit. Penentuan 5% bukan 10% pada zakat dari penghasilan/gaji profesi ini didasarkan atas dua pertimbangan berikut:

1. Bekerja pada sektor industri, jasa dan perkantoran lebih banyak dibutuhkan berbagai persyaratan, seperti pendidikan, ketrampilan dan lain-lain, sehingga biaya yang dibayarkan seseorang untuk bisa bekerja pada salah satu sektor tarsebut, jauh lebih mahal dibanding kalau seseorang bekerja pada sektor pertanian.

2. Gaji/upah yang diterima para pegawai umumnya merupakan penghasilan utama dan satu-satunya. Lain dengan pada pertanian, di samping memperoleh hasil pertanian seperti padi, mereka juga memelihara ikan dan lain-lain, sehingga untuk kebutuhan lauk pauknya tidak perlu diambil dari hasil pertanian.

Kewajiban zakat lainnya adalah zakat hewan. Dalam hal zakat hewan, ada perbedaan antara unta, sapi/kerbau dan kambing. Nisab unta dimulai ketika berjumlah 5 ke atas. Untuk unta 5, zakatnya adalah

59

satu kambing. Itu adalah ijma’ ulama.71 Sedangkan nisab zakat untuk sapi/kerbau adalah apabila telah berjumlah 30 sapi. Jika telah ada 30 sapi, maka yang

dikeluarkan zakatnya adalah satu tabii‘/tabii‘ah (sapi jantan atau betina yang usianya telah sempurna satu tahun dan masuk dua tahun berjalan).72 Adapun untuk kambing/domba, nisab minimal harus dikeluarkan zakatnya adalah ketika telah berjumlah 40 kambing. Jika telah berjumlah 40 kambing/domba, maka wajib dizakati satu kambing.73

Nisab zakat hewan ternak secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat Unta;

71Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah..., hlm. 176. Lihat

pula Lihat Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islaamiy ..., III: 1919.

72Lihat Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islaamiy ..., III: 1925.

Lihat juga Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu..., terj. Salman Harun, hlm. 195,

197-198. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan tentang 3 pendapat seputar

nisab sapi: Pertama, menyatakan bahwa nisab sapi 30 ekor adalah

pendapat masyhur dari 4 mazhab. Sedangkan pendapat kedua, menurut

Ath-Thabari, nisab zakat sapi adalah jika telah sampai 50 ekor sapi. Dan

pendapat ketiga tentang nisab sapi adalah sama dengan nisab unta, 5

ekor. Yang terakhir merupakan pendapat Ibnu al-Musayyab,

Muhammad bin Syihab az-Zuhri dan Abu Qilabah.


60

Nisab awal bagi ternak unta adalah lima ekor. Artinya unta itu baru wajib dizakati apabila telah berjumlah lima ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan ditentukan berdasarkan jumlah ternak tersebut, sebagai berikut:

Nisab Zakatnya

Bilangan dan Jenis Zakat

Umur

5 – 9 1 ekor kambing

atau 1 ekor domba

2 tahun lebih

1 tahun lebih


atau 2 ekor domba

2 tahun lebih

1 tahun lebih


Atau 3 ekor domba

2 tahun lebih

1 tahun lebih


Atau 4 ekor domba

2 tahun lebih

1 tahun lebih

25 – 35 1 ekor anak unta 1 tahun lebih


61





121 3 ekor anak unta 2 tahun lebih

Tabel 2.1

Nisab Zakat Unta

Mulai dari 121 ini dihitung tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi, 130 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun, dan 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Kalau 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan di atas. Umur-umur tersebut supaya dilebihkan, walaupun sedikit, seperti yang tersebut dalam daftar. (keterangannnya yaitu surat Abu Bakar

62

(khalifah pertama) kepada penduduk Bahrain). Sabda Rasulullah saw.:

عشر وفى شاة ففيها خمسا تبلغ حتى اإلبل فى شيء وال الشياة من أربع عشرين وفى ثالث عشرة وخمس شاتان

وست لبون بنت وثالثين وست مخاض بنت وعشرين وخمس لبون بنت وسبعين وست جذعة وستين احدى و حقة وأربعين لبون بنات ثالث وعشرين ومائة واحدى حقتان وتسعين واحدى

البخارى رواه (حقة خمسين وكل لبون بنت عينأرب كل فى ثم )أنس عن

Artinya:

“Tidak ada zakat unta sebelum sampai lima ekor. Maka apabila sampai 5 ekor zakatnya satu ekor kambing, 10 ekor zakatnya dua ekor kambing, 15 ekor zakatnya tiga ekor kambing, 20 ekor zakatnya empat ekor kambing, 25 ekor zakatnya seekor anak unta, 36 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar, 46 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar, 61 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar lagi, 76 ekor zakatnya dua ekor anak unta, 91 ekor zakatnya dua ekor anak unta yang lebih besar, 121 ekor zakatnya tiga ekor anak unta, kemudian tiap-tiap 40 ekor zakatnya satu ekor anak unta umur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta umur 3 tahun” (Riwayat Bukhari, dari Anas).

63

2. Nisab Zakat Sapi dan Kerbau

Nisab

Zakatnya


Umurnya

30 – 39 1 ekor anak sapi atau seekor

kerbau

2 tahun lebih


kerbau

2 tahun lebih


kerbau

1 tahun

70 - ... 1 ekor anak sapi atau seekor

kerbau

Dan 1 ekor anak sapi atau seekor

kerbau

2 tahun lebih

Tabel 2.2.

Nisab zakat sapi/kerbau

64

Seterusnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih, dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. Jadi zakat 80 ekor sapi atau kerbau ialah 2 ekor anak sapi umur 1 tahun lebih dan 1 ekor umur 2 tahun.

اليمن إلى م.ص هللا رسول بعثنى قال جبل بن معاذ عن ومن تبيعة أو تبيعا البقر نم ثالثين كل من أخذ أن وأمرنى

الخمسة( )رواه مسنة أربعين كل

Artinya:

Dari Mu’az bin Jabal, ia berkata, “Rasulullah saw., telah mengutusku ke negeri Yaman, dan beliau menyuruhku memungut zakat, dari tiap tiga puluh sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang beliau betina atau yang jantan umur 1 tahun, dan dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang umur 2 tahun (HR. Lima Orang Ahli Hadis).

3. Nisab Zakat Kambing

Nisbah

Zakatnya


Umurnya

65

40 - 120 1 ekor kambing betina

Atau 1 ekor domba betina

2 tahun lebih

1 tahun lebih

120 – 200

2 ekor kambing betina


2 tahun lebih

1 tahun lebih

201 – 399

3 ekor kambing betina


2 tahun lebih

1 tahun lebih

400 - ... 4 ekor kambing betina


2 tahun lebih

1 tahun lebih

Tabel 2.3.

Nisab zakat kambing

66

Mulai dari 400 ekor kambing, dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya sebagaimana tersebut diatas, dan seterusnya. Jadi, 500-599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing, 600 ekor kambing zakatnya 6 ekor kambing, dan seterusnya. Sabda Rasulullah saw.:

الى شاة ففيها أربعين كانت اذا سائمتها فى الغنم صدقة وفى ففيها زادت فاذا مائتين الى شاتان ففيها زادت فاذا ومائة عشرين

مائة كل ففى زادت فاذا ثالثمائة الى ثياة ثالث ففيها واحدة والنسائى( والبخارى أحمد )رواه شاة

Artinya: “Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, apabila lebih dari 200 sampai 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing, apabila lebih dari 300 ekor, maka tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing”. (Riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasai).74

4. Zakat Ternak Yang Bercampur

Percampuran ternak dapat berpengaruh terhadap masalah zakatnya. Apabila senisab ternak dimiliki secara bersama-sama oleh dua

74Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, …, hlm. 198

67

orang atau lebih selama satu hawl maka zakat ternak itu dihitung dan dikeluarkan seperti halnya milik satu orang.

Demikian pula apabila dua orang atau lebih pemilik ternak mencampurkan hewan ternak mereka, dan tidak ada perbedaan hitungan hawl di antara keduanya, maka dalam hal zakat, harta mereka yang bercampur itu diperlakukan seperti milik satu orang, dengan syarat ternak harus betul-betul bersatu. Antara kedua kelompoknya tidak dibedakan dalam hal:

a. Kandangnya;

b. Tempat berkumpulnya;

c. Tempat penggembalaanya;

d. Orang yang menggembalakannya;

e. Tempat minumnya;

f. Pejantannya;

g. Tempat pemerahan susunya;

h. Kedua-dua pemiliknya adalah muzakki;

68

i. Jumlah gabungan ternak mereka mencapai senisab;

j. Telah berlangsung satu hawl.

Hukum dan ketentuan zakat ternak gabungan ini di dasarkan pada riwayat Sa’ad ibn Waqqas, Rasulullah saw. bersabda :

والحوض والراعي الفحل على اجتمعا ما والخليطان

Artinya:

Dan yang dinamakan khalith (bercampur) itu ialah yang bersatu pejantannya, penggembalaannya, dan telaga (tempat minumnya).

Jadi, tiga dari syarat yang dikemukakan di atas dinyatakan secara tegas oleh Nabi saw. dalam hadist ini, sedangkan syarat-syarat yang lain dapat dipahami darinya.75

Jenis zakat yang sering dibahas oleh umat Islam pada akhir-akhir ini adalah zakat para profesionalis, seperti dokter, insinyur, pengacara dan lain sebagainya. Menurut Zuhaili, harta yang mereka dapatkan, berdasarkan pendapat empat mazhab fikih, tidak ada zakatnya kecuali setelah mencapai


69

nisab dan telah berlalu satu tahun. Namun demikian, sebagian kalangan mengharuskan pembayaran zakat ketika seseorang memperoleh harta tersebut, saat itu juga, sebagaimana hasil panen. Para ulama yang

berpendapat seperti itu di antaranya adalah Ibnu ‘

Abbas, Ibnu Mas‘ud, Mu‘awiyah, Az-Zuhri, al-Hasan al-Bashri, Mak-hul, dan lainnya.76 Nisab yang dimaksud adalah nisab zakat uang. Jikalau telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan 2,5 % nya.

Nisab-nisab zakat -khususnya zakat emas (uang), profesi dan pertanian- dengan asumsi harga pada tahun 2010, berdasarkan jenis dan perhitungan zakat mayoritas ulama sebagai berikut:

NO JENIS

HARTA ASUMSI HARGA

NISAB SYAR

‘I

NISAB JADI

1

Zakat Uang (Emas)

Rp. 350.000,00/ gram

85 gram emas

Rp. 29.750.000,00

Jika perbulan, maka

76Ibid., hlm. 1948-1949.

70

menjadi Rp. 2.479.167,00/bulan

2

Zakat perdagangan, profesi, industri, gaji/penghasilan/komisi dan sejenisnya

Rp. 350.000,00/ gram

85 gram emas

Rp. 29.750.000,00

Jika perbulan, maka menjadi Rp. 2.479.167,00/bulan

3

Zakat pertanian

Rp. 5000,00 / kg

653 kg beras

Rp. 3.265.000,00

Sumber: Data Primer diolah (disesuaikan dengan harga pada Tahun 2010)

Tabel 2.4. Jenis dan Nisab Zakat

Nisab agaknya kini sulit untuk disandarkan menjadi parameter atau alat ukur satu-satunya dalam

71

menghitung tarif zakat mal. Parameter nisab perlu didukung oleh parameter Basra yang bertolak dari bilangan KHM. Sehubungan dengan zakat mal hanya akan dikenakan pada bagian surplus dari harta, maka bilangan KHM-yang ditetapkan oleh negara berperan cukup menentukan.

Berikutnya timbul lagi pernyataan tentang cara menentukan salah satu parameter yang perlu dipedomani: nisab ataukah KHM? Dan bagaimana pula hubungannya dengan tarif terendah zakat mal? Parameter 1 nisab/tahun dipilih selama KHM dalam setahun (12 x m) masih berada dibawah bilangan nisab; atau nisab/12 bulan masih lebih tinggi dari angka KHM. Perhitungan tarif minimal zakat harta bertolak dari bilangan nisab sebagai Parameter Primer.

Demikian juga sebaliknya, parameter KHM selama setahun menjadi acuan tarif zakat mal pada waktu dan tempat dimana bilangannya lebih tinggi dari nisab/tahun. Perhitungan tarif terendah zakat mal bertolak pada bilangan parameter sekunder: KHM. Jadi, mana yang lebih tinggi diantara bilangan nisab/12 bulan atau KHM, maka dari sanalah ditetapkan titik tolak perhitungan tarif zakat mal terendah setiap bulannya. Acuan perhitungan

72

semacam ini lebih terjamin dapat membebaskan si miskin dari beban tagihan zakat mal.

12 x KHM <=nisab atau KHM<=nisab/12 bulan (nisab menjadi acuan perhitungan tarif terendah zakat mal).

12 x KHM > nisab atau KHM > nisab/12 bulan (KHM menjadi acuan perhitungan tarif terendah zakat mal).

Dalam kaitannya dengan peran pemerintah, menurut Djuanda, salah satu peran pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan keseimbangan pasar adalah dengan menetapkan batas penghasilan tidak kena pajak. Penduduk yang berada di bawah atau berada pada garis batas penghasilan Tidak Kena Pajak berhak untuk memperoleh subsidi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang seimbang. Di lain pihak penduduk yang telah berada di atas batas penghasilan tidak kena pajak, wajib membayar pajak dan zakat. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai perantara antara unit surplus dengan unit defisit. Peran pemerintah dapat ditunjukkan dengan pola hubungan berikut:77

77 Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak

Penghasilan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 291-292.

73

UNIT SURPLUS

PAJAK DAN ZAKAT

PEMERINTAH

SUBSIDI

UNIT DEFISIT

Gambar 2.1

Pola hubungan unit surplus dan unit defisit

Konsep kebutuhan (hidup) seimbang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan hidup normal atau rata-rata dalam wilayah tertentu, yang lebih tinggi posisinya dibanding dengan konsep kebutuhan (hidup) dasar atau minimal, tetapi lebih rendah posisinya dibanding konsep kebutuhan (hidup) ideal. Kebutuhan hidup ideal seseorang adalah kebutuhan hidup sesuai tujuan hidup. Untuk muslim, tujuan hidup adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pendekatan kebutuhan ideal ini merupakan pendekatan alternatif yang masih memerlukan pengukuran dan pemikiran lebih lanjut.

74

Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) telah dihitung oleh pemerintah melalui koordinasi antar-instansi terkait dan telah ditetapkan dalam perhitungan upah minimum provinsi, kabupaten, maupun sektoral. Secara ringkas formula penghitungan kebutuhan hidup seimbang yang akan digunakansebagai batas PTKP dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Penduduk wajib bayar pajak dan zakat = penduduk dengan penghasilan di atas batas PTKP.

- Penduduk berhak menerima subsidi dan zakat = penduduk dengan penghasilan sama dengan atau di bawah batas PTKP.

- Batas PTKP = Pendapatan rata-rata pr kapita per bulan

- Pendapatan rata-rata per kapita per bulan = (PDRB rata-rata per kapita tanpa migas dikalikan dengan rasio pendapatan nasional terhadap PDB) dibagi 12.

Pada tahun 1999 maka batas PTKP adalah 1,4 juta rupiah perbulan. Bagi penduduk dengan penghasilan di bawah atau sebesar 1,4 juta rupiah berhak menerima subsidi dan zakat. Sementara penduduk yang bayar pajak dan zakat adalah penduduk dengan penghasilan rata-rata per bulan di atas 1,4 juta rupiah. Tentunya untuk mengembangkan lebih lanjut, selain konsep rata-rata dapat pula

75

digunakan konsep standar deviasi dalam penetapan batas PTKP ini.78

Ide parameter sekunder perlu diperhatikan, mengingat bahwa terjadinya inflasi tidak semata-mata karena masih legalnya praktek riba di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Ormerod menyoroti hubungan antara inflasi dengan ketersediaan SDM menganggur. Angka pengangguran yang tinggi tidak melulu akibat masih mendarah dagingnya ekonomi riba di tengah kaum muslimin. Padahal sistem tersebut nyata-nyata diharamkan oleh syariat Islam.

Jauh sebelum Paul Ormerod, Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi (1364-1441M), murid terkemuka Ibn Khaldun, menyatakan bahwa inflasi terbagi menjadi dua. Pertama, berkurangnya persediaan barang (natural Inflation) akibat bencana alam dan kerusuhan sosial (peperangan). Kedua, Inflasi akibat kesalahan manusia. Yang menarik, menurut Al-Maqrizi, adalah merajalelanya korupsi serta sistem administrasi negara yang buruk.

Digagasnya parameter sekunder semoga dapat menjembatani perseteruan pendapat tentang perlu atau tidaknya pergeseran tarif zakat mal

78Ibid.

76

berdasarkan prinsip elastisitas. Mannan, dengan penuh pertimbangan argumentatif, menyarankan perlunya pergeseran tarif zakat mal. Pertimbangannya memang lebih seirama dengan karakter alami pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, usulan tersebut akan tetap menyalahi ijma’. Bilangan nisab yang baku tentunya merupakan salah satu ciri khusus syariat zakat mal. Kemapanan parameter nisab itu takkan dapat dikompromikan dengan gejala pergolakan ekonomi seperti halnya perubahan tarif pajak.

Kelebihan pengeluaran konsumtif disimpan berupa tabungan maupun deposito uang tunai. Tabungan dapat disetor dan ditarik setiap hari, sedangkan deposito hanya periode yang disepakati antara si penabung dengan pihak bank. Seandainya zakat mal hanya dihitung dari semata-mata tabungan atau deposito, maka hanya para deposan yang mengendapkan dananya senilai nisab lagi selama setahun penuh saja yang akan terkena kewajiban mengeluarkan zakat mal. Tentu saja mereka akan mudah membebaskan diri dari kewajibannya dengan cara mencairkan sebahagian atau seluruh dana pada akhir bulan deposit ke sebelas. Lalu mereka segera membelanjakannya demi melarikan diri dari kewajiban berzakat mal tersebut.

77

Ajaran Islam memandang bahwa pembelanjaan harta yang melampaui prinsip kebutuhan minimal adalah suatu kemewahan. Berbelanja dengan melangkahi prinsip ini lazimnya dapat ditolerir selama masih berada pada jalur syariat. Segala hal yang di luar rambu-rambu syariat, meski secara pragmatis berguna dan mendatangkan kesenangan, adalah suatu wujud kemewahan. Kebijakan wajib zakat mal berdasarkan pengeluaran, diharapkan dapat mengerem gaya hidup mewah sebahagian umat Islam mulai dari derajat ekonomi Basra. Setiap kali penambahan biaya konsumtif keluarga (K), dengan serta merta menuntut semakin tingginya bilangan zakat mal yang harus mereka keluarkan setelah pengeluaran rutinnya.

Puncak kemewahan tercermin pada perilaku mabuk-mabukkan dan perjudian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana al-Qur’an merangkaikan pertanyaan tentang khamr “zat memabukkan”, maysir “spekulasi”, serta infaq “belanja” yang bermakna zakat, di dalam ayat yang sama. Ayat ini seolah-olah mengisyaratkan kepada umat manusia yang sedang bingung ke mana hendak disalurkan kelebihan uangnya yang berlimpah-limpah:

78

يسألونك عن المر والميسر قل فيهما إث كبري ومنافع س وإثهما أكب من ن فعهما ويسألونك ماذا ي نفقون قل العفو للنا

لكم اليت لعلكم ت ت فكرون )البقرة: الل ( 219كذلك ي بي Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan maysir. Katakanlah : pada keduanya ada bahaya besar dan manfaat bagi manusia, namun bahayanya jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) sesuatu yang perlu mereka infaqkan, katakanlah : yang surplus (lebih dari bawah sejahtera= basra).... (QS. Al-Baqarah : 219)

Predikat terpenuhinya basra, secara fundamental, menggugurkan sebutan the midle class “kelas menengah” sebagaimana digagas oleh para pemikir sosial ekonomi dari luar dunia Islam. Golongan kelas menengah, menurut pola pemikir Barat, ialah warga negara yang sudah mencapai sejahtera minimal namun belum patut disebut sebagai orang kaya. Di sisi lain, khasanah fiqh zakat yang kita warisi tidak kenal istilah “kelas menengah” yang diakui derajat ekonomi aghniyaa “yang hidup berkecukupan” dan dhu’afaa “ekonomi lemah”. Fiqh

79

zakat menekankan bahwa zakat mal diwajibkan hanya kepada para aghniyaa atau high class menurut istilah yang populer di dunia barat.

Sebutan kelas menengah telah melindungi orang-orang muslim pada derajat Basra dari cemoohan kere (miskin). Ironisnya, predikat ini sekaligus menjadi perisai untuk menghindari taklif zakat mal. Pemikiran ekonomi Islam, sesungguhnya memberikan acuan yang tegas bahwa strata Basra sudah termasuk masyarakat mampu. Implikasinya, taklif zakat mal perlu di dakwahkan kepada siapa pun yang belanja keluarganya mencapai bilangan Basra dan mereka mengaku bukan lagi termasuk mustahiq atau kaum yang berkepentingan (disubsidi oleh harta zakat).

Nabi Muhammad saw. malahan menggariskan penghidupan Basra pada derajat yang lebih ekstrim :

يه أو عليه وسلم وما ي غنيه قال ما ي غد قالوا ي رسول الل صلى الليه أحمد( )رواهي عش

Artinya:

Mereka bertanya, ‘Dan seberapakah ukuran kaya itu, ya Rasulullah?’ jawab Nabi saw: “Orang yang (tidak

80

lagi mencemaskan apakah bisa) makan nanti siang atau nanti malam.” (HR. Ahmad)

Pola pemikiran kelas menengah selama ini telah meninabobokkan warga muslim sejahtera minimal akan kewajiban menunaikan zakat mal demi menolong saudara kita kaum dhuafa dari himpitan keterpurukan. Sudah waktunya kita tinggalkan istilah kelas menengah dalam perjuangan membangun dan memulihkan kekuatan ekonomi umat Islam.79

Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk

disebutkan pula di sini adalah terkait dengan hak

keluarga, selain zakat. Pertalian antara suami dengan

istri, serta antara kerabat adalah hubungan yang

didalamnya terdapat hak-hak yang harus terpenuhi

demi untuk memperkuat kekerabatan dan demi

terwujudnya rasa sepenanggungan dalam keluarga

kecil ini seperti rasa sepenanggungan yang ada dalam

sebuah masyarakat muslim.

Jika hubungan kekerabatan dapat

menimbulkan hak-hak yang harus dipenuhi secara

timbal balik tanpa memperhitungkan untung dan rugi,

maka di situlah keadilan syariat Islam telah mengatur

kehidupan keluarga, di mana terjadi saling bantu dalam

pemenuhan kebutuhan. Seorang bapak yang fakir

79Adi Satria Tanjung, Penetapan Wajib Zakat (Tangerang:

Alpabhet Press, 1997), hlm. 36.

81

mempunyai hak mendapatkan jaminan hidup dari

anak-anaknya yang mampu. Seorang anak yang tidak

mempunyai harta kekayaan, maka Islam

mengharuskan kepada orang tuanya yang mampu

untuk menanggungnya. Seorang suami berkewajiban

memberi belanja kepada istrinya.

Orang-orang yang menjadi tanggungan

keluarga atau kerabat mereka seperti yang kita sebut di

atas tidak berhak menerima bagian dari harta zakat

agar tidak mengurangi jatah para fakir miskin yang

tidaka mempunyai pendapatan, kecuali dari zakat.

Kemiskinan adalah fenomena yang tidak bisa

lepas dari sebuah masyarakat manusia meskipun

keadilan sudah merata, ia bagaikan sakit dan kematian.

Walaupun para dokter sudah berusaha mencegahnya

namun penyakit masih tetap datang. Kematian adalah

fenomena yang tidak ada pencegah dan terapinya.

Akan tetapi keduanya bukanlah aib yang menempel

pada orang yang sedang mendapatkannya slama

penyebab keduanya bukanlah kelalaian orang tersebut.

Demikian juga dengan kemiskinan, ia adalah

fenomena sosial yang tidak bisa lepas dari sebuah

masyarakat. Kita akan menjumpai bahwa setiap

undang-undang mempunyai cara tersediri dalam

menanggulangi masalah ini.

Banyak aturan perekonomian yang disyaratkan

oleh Islam untuk menanggulangi kefakiran, tetapi

bukan berarti seorang yang fakir bisa terlepas dari

kefakirannya secara utuh. Selama masyarakat itu dapat

82

mencukupi kebutuhan pokok para fakir miskin, maka

masyarakt tersebut sudah tidak terhitung sebagai

orang-orang yang berbuat zalim.

Ini perlu dikemukakan untuk meluruskan

beberapa kesalah pahaman yang termuaat dalam buku-

buku yang berbicara tentang zakat. Mereka

mengatakan bahwa zakat adalah wasilah untuk

mendekatkan tingkatan perekonomian masyarakat. Ini

adalah sebuah persepsi yang tidak didukung oleh dalil

dan realita sejarah.

Al-Qur’an telah berbicara tentang pendekatan

tingkatan perekonomian masyarakat, yaitu tatkala

berbicara tentang pembagian fai-i, dan dilanjutkan

dengan firman Allah swt.

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal

dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam

83

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara

orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat

keras hukumannya (Al-Hasyr : 7).

Ini berkaitan dengan kas negara yang diperoleh

dari uang damai, pajak atau jizyah, dan tak berkaitan

dengan hak milik pribadi. Harta yang diperoleh dari

fai-i adalah untuk kepentingan kaum muslimin,

sedangkan hak milik perorangan tidak masuk dalam

kategori ini. yang berkaitan dengan hak milik pribadi

adalah zakat dan orang-orang yang sudah kita sebut di

depan. Bukan tugas dan tujuan zakat untuk

mendekatkan tingkatan perekonomian masyarakat.

Zakat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok para

fakir miskin.80

E. Harta-harta yang Diwajibkan Zakat

1. Dua Jenis Uang

Dua jenis uang yaitu meliputi uang emas dan uang perak, serta yang sejenis dapat disertakan dengan keduanya berupa barang-barang perdagangan, yang mengikuti keduanya berupa barang-barang

80Muhammad bin Ahmad As-Shalih, Manajemen …., hlm. 96.

84

tambang dan harta temuan (harta karun), yang menjadi komplemen dari keduanya berupa lembaran uang yang digunakan sekarang ini.81 Hal

tersebut berdasarkan Firman Allah ta’ala:

ر هم وال نزون الذهب وال فضة ول ي ن فقونا ف سبيل الل ف بش ذين يك (34بعذاب أليم )التوبة:

Artinya:

“ Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa

mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (At-Taubah: 34).

Dan dalam sebuah hadis Nabi s.a.w. bersabda :

ما من صاحب ذهب وال فضة اليؤدى حقها إال اذا كان يوم القيامة صفحت

له صفائح من نار فأحمي عليها في نارجهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره

ردت أعيدت له )رواه مسلم(كلما ب

81 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Fiqh Ibadah (Solo: Media

Insani Publishing, 2006), hlm. 255.

85

Artinya:

Tidak ada pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, kecuali apabila telah hari kiamat nanti, dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api, dipanaskan di neraka jahannam, lalu digosokkan ke kening, lambung, dan punggungnya, setiap kali lempengan itu dingin diulangi lagi (HR. Muslim).82

Penjelasan tentang nisab emas dan perak bermula dari hadis Nabi Muhammad saw. yaitu :

وعن على بن أبى طالب عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

ففيها خمسة دراهم وليس عليك -الحول وحال عليها-إذا كانت لك مائة درهم

حتى يكون لك عشرون دينارا. فإذا كان لك عشرون -يعني في الذهب-شيء

ففيها نصف دينار )رواه أبو داود(. -وحال عليها الحول -دينارا

Artinya:

Dan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi saw. beliau bersabda : Apabila engkau mempunyai (perak) 200 dirham -dan sudah sampai satu tahun- maka zakatnya 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat -yakni pada emas- sehingga engkau

82Lahmuddin Nasution, Fiqh …, I: 155.

86

mempunyai 20 dinar. Maka apabila engkau mempunyai 20 dinar- dan sudah sampai satu tahun- maka zakatnya setengah dinar (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut menunjukkan wajibnya zakat perak, dan banyaknya 2,5%. Hadis itu juga tidak menunjukkan nisab (ukuran minimum) dalam zakat perak, dan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun nisabnya adalah 200 dirham.

Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak ada yang menyalahi tentang nisabnya perak itu 200 dirham, melainkan Ibnu Habib Al-Andalusi. Menurut Ibnu Hajar, semua penduduk satu negeri, masing-masing menggunakan mata uang sendiri-

sendiri. Perkataan “Apabila engkau mempunyai

(emas) 20 dinar dan seterusnya”, ini menunjukkan bahwa nisab emas itu 20 dinar. Begitulah pendapat yang paling banyak dari kalangan ulama. Perkataan

“Dan sudah sampai satu tahun”, ini menunjukkan

adanya “haul” dalam zakat emas. Begitu juga dalam zakat perak. Ini adalah merupakan pendapat yang paling banyak dari kalangan ulama. Dan

perkataan “ Zakatnya setengah dinar ” , ini menunjukkan bahwa zakat emas itu adalah 2,5%,

87

dan sampai saat ini belum ada terjadinya perbedaan pendapat.83

2. Binatang Ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Karena jenis-jenis hewan ini diternakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya, sehingga pantas dikenakan beban tanggungan (muwasah). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada orang yang bertanya tentang hijrah kepada beliau:84

ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها قال نعم قال

فاعمل من وراء البحار فإن هللا لن يترك من عملك شيئا

Artinya:

Hai awaslah kamu! Sesungguhnya keadaan hijrah itu sangatlah berat. Apakah kamu mempunyai unta yang sudah harus kau tunaikan zakatnya?. Dia menjawab: Ya. Nabi saw. bersabda, Beramallah kamu di negerimu karena Allah takkan menyia-nyiakan amalmu sedikitpun.

83Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, Nailul Authar (Surabaya:

PT. Bina Ilmu, 2009), hlm. 1164.


88

Berikut sabda Rasulullah saw.:

ر أو غنم ال والذي ال إله غيره ما من رجل تكون له إبل أو بق

يؤدي حقها إال أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها

وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أوالها حتى يقضى بين

)رواه البخاري( الناس

Artinya:

Demi Dzat yang tiada sesembahan selain Dia, tiada seorang pun yang mempunyai unta, atau sapi, atau kambing, yang tidak dia bayarkan zakatnya kecuali akan didatangkan pada hari kiamat binatang-binatang yang lebih besar dan lebih gemuk dari pada yang dia punyai di dunia, lalu menginjak-injaknya dan menanduk dia dengan tanduknya secara bergantian. Setiap kali lewat binatang terakhir maka binatang yang pertama sudah kembali lagi melakukannya, sampai diputuskan perkara antara manusia (HR. Bukhari).

Hewan lainnya seperti kuda, keledai, dan khimar tidak dikenakan zakat, sebab hanya dipelihara sebagai hiasan atau untuk digunakan tenaganya. Tampaknya hanya Abu Hanifah yang

berpendapat bahwa kuda yang diternakkan (sa’

89

imah) wajib dizakati, tetapi kedua murid utamanya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan sendiri tidak sependapat dengannya dalam hal ini. Menurut keduanya, kuda tidak wajib dizakati, karena jelas dinyatakan oleh Nabi s.a.w. pada hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:85

ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة

Artinya:

Tidak ada kewajiban shadaqah (zakat) atas orang muslim pada hamba sahaya dan kudanya.

Syarat wajibnya zakat ternak ialah :

a. Islam

Syarat pertama, calon muzaki haruslah beragama Islam. Abu Bakar ra. berkata:

ه فريضة الصدقة التي فرضها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المسلمهذ

Artinya:

Inilah kewajiban sadaqah yang diwajibkan oleh Rasulullah saw. atas orang-orang Muslim.

85Lahmuddin Nasution, Fiqh…, I: 150.

90

Walaupun orang kafir akan diazab juga di akhirat karena tidak berzakat, namun mereka tidak dituntut mengeluarkannya. Akan tetapi, orang yang murtad setelah terkena kewajiban zakat, zakatnya diambil dari hartanya, baik dia masuk Islam kembali maupun tidak.

b. Merdeka

Hamba sahaya tidak wajib berzakat sebab mereka tidak memiliki harta atau pemiliknya tidak sempurna. Yang diwajibkan adalah orang yang merdeka. Untuk syarat ini, sekarang tidak ada orang yang berstatus hamba sahaya. Semua orang telah berstatus merdeka semenjak dihapuskannya perbudakan oleh PBB.

c. Milik Sempurna

Harta yang tidak, atau belum menjadi milik sempurna, tidak wajib dizakati. Dalam hal ini harta yang dirampas atau dicuri oleh orang lain, tidak wajib dizakati selama harta itu belum kembali, dengan alasan pemilikan atas harta itu terganggu, dan menjadi tidak sempurnanya sebab pemilik tidak dapat bertasarruf padanya.

91

d. Nisab

Artinya harta itu mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya.

e. Hawl

Yakni harta yang jumlahnya mencapai nisab itu telah dimiliki selama satu tahun penuh, sesuai dengan sabda Nabi saw.:

الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول

Artinya: “ Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sampai beredar atasnya masa satu

tahun” (HR. Abu Daud).

Walaupun hadis ini tidak kuat, tetapi ia ditopang oleh berbagai atsar dari para sahabat, khalifah yang empat dan yang lainnya, serta

kesepakatan para tabi’in. Ternak yang dimiliki selama kurang dari satu tahun, walaupun jumlahnya mencapai senisab, belum wajib di zakati. Akan tetapi, bagi anak-anak yang lahir setelah jumlah ternak itu mencapai senisab berlaku perhitungan hawl induknya. Induk bersama dengan anak-anaknya dizakati sekaligus dengan satu perhitungan. Hawl

92

disyaratkan pada zakat agar ternak itu sempat berkembang sebelum dikeluarkan zakatnya.

f. Sawm.

Artinya ternak itu dilepas untuk makan dari rumput yang mubah tanpa biaya atau dengan biaya yang ringan. Dalam sebuah hadis diterangkan:

إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في اإلبل السائمة كل أربعين بنت

لبون

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda, “pada unta yang dilepas, tiap empat puluh wajib seekor

bintu labun”.

Menurut pendapat Imam Malik dan Al-Lays as-sawm tidak menjadi syarat bagi wajibnya zakat ternak. Menurut mereka ini, unta, lembu dan kambing wajib dizakati, baik digembalakan maupun diberi makan. Akan

tetapi, Imam Syafi ’ i dan Jumhur ulama, berpendapat bahwa sifat as-sawm itu menjadi syarat bagi wajibnya zakat. Mereka

93

mengemukakan alasan: dengan adanya

sebutan fi al-sa ’ imati, sebagai qayd (pembatasan), di dalam hadis-hadis ini dapat dipahami bahwa as-sawm merupakan syarat bagi wajibnya zakat ternak. Qayd ini harus diberlakukan sama pada setiap hadis yang berbicara tentang zakat ternak tanpa menyebutkan as-sawm.

Jadi dengan demikian, ternak yang tidak lepas di penggembalaan, melainkan diberi makan sepanjang tahun atau pada sebagaian besar darinya, tidak wajib dizakati sebab pemberian makan seperti itu membutuhkan biaya besar. Lagi pula, biasanya hewan yang dipelihara dengan diberi makan, tidak dimaksudkan untuk berkembang biak, sehingga tidak layak dizakati.

Hewan yang dipekerjakan untuk membajak, memutar kincir air atau digunakan untuk pengangkutan tidak wajib dizakati, sekalipun ia dilepas untuk mencari makan sendri, sebab hewan seperti itu dipelihara untuk digunakan, jadi sama dengan pakaian, tidak dizakati.86

86Lahmuddin Nasution, Fiqh…, I: 150.

94

3. Zakat Hasil Bumi

a. Biji dan Buah-buahan

Zakat hasil bumi meliputi biji-bijian adalah semua yang ditanam pada waktu tertentu, seperti gandum, gandum syair, kacang, kacang himash (chick pea), kacang rumput (grass pea), kentang, kacang adas, biji, padi, dan sejenisnya. buah-buahan seperti korma, zaitun dan anggur.87 Berdasarkan firman Allah swt.:

تم وم ا ي أي ها الذين آمنوا أنفقوا من طي بات ما كسب أخرجنا لكم من الرض وال ت يمموا البيث منه ت نفقون ولستم بخذيه إال أن ت غمضوا فيه واعلموا أن الل غني

(267حيد )البقرة: Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

87 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Fiqh Ibadah (Solo: Media

Insani Publishing, 2006), hlm. 257.

95

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah : 267)

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع متلفا أكله والزي تون والرمان متشابا وغري متشابه

رفوا كلوا من ثره إذا أثر وآتوا حقه ي وم حصاده وال تس ( 141إنه ال يب المسرفي )النعام:

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak

96

menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An’am : 141).

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen, berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An’am ayat 141. Persentase zakatnya ialah 10% bagi tanah yang tadah hujan, dan 5% bagi tanah yang mendapatkan air dengan alat mekanik atau dengan biaya.88

Dan dari riwayat Bukhari, Nabi Muhammad saw. bersabda :

الل صلى الل عليه وسلم أنه عن سال عن أبيه عن رسول سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما

سقي بلنضح نصف العشر

Artinya:

88 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: CV Haji

Masagung, 1987), hlm. 210.

97

Dari Salim, dari ayahnya, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya beliau menetapkan pada (hasil bumi) yang disiram oleh langit (hujan), dan mata air, atau diari dengan irigasi, sepersepuluh, dan pada yang disiram dengan menggunakan tenaga hewan (al-nadh) seperduapuluh. (HR. Bukhari)89

Dari dalil-dalil tersebut para ulama sepakat mengatakan wajibnya zakat pada dua jenis biji-bijian, gandum (hinthah) serta sya’ir, dan dua jenis buah-buahan, kurma dan anggur.

Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat

wajib pada semua hasil bumi, kecuali rumput,

kayu api (hathab) dan bambu (qashb), dengan

alasan bahwa dalil-dalil, hadis dan ayat, yang

berkenaan dengan zakat bersifat umum,

sedangkan pengecualian ketiga macam ini

didasarkan atas adanya ijma’ bahwa itu tidak

wajib dizakati. Lebih lanjut ia juga berpendapat

bahwa zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan

nisab. Jadi setiap hasil pertanian wajib di zakati,

baik sedikit maupun banyak. Ini juga

didasarkannya atas keumuman dalil-dalil

berkenaan.


98

Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam

Malik dan Imam Syafi’ i berpendapat bahwa

selain empat jenis yang disepakati di atas, zakat

juga diwajibkan pada semua jenis hasil bumi yang

dapat dijadikan sebagai makanan pokok (qut) dan

tahan disimpan (yuddakhar) lama. Dalam hal ini

mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu

dikaitkan dengan illat yaitu keadaan hasil bumi itu

dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh

karena itu, semua yang bersifat demikian wajib

dizakati. Mereka juga mengemukakan bahwa

kewajiban itu terkait dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan sebagai nisabnya.90

Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan

buah-buahan adalah 300 sha’ (lebih kurang 930

liter) bersih dari kulitnya. Sabda Rasulullah saw:

)رواه أوسق خمسة يبلغ حتى صدقة تمر وال حب فى ليس مسلم(

Artinya:

Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-

buahan sehingga mencapai lima wasaq (HR.

Muslim).


99

صاعا ستون الوسق :قال وسلم عليه هللا صلى النبى أن سعيد أبى عن ماجه( وابن أحمد )رواه

Artinya:

Dari Abu Sa ’ id, sesungguhnya Nabi saw.

berkata:satu wasaq enam puluh sha ’ (HR.

Ahmad dan Ibnu Majah).

1 Wasaq = 60 Sha’

5 Wasaq = 5 x 60 Sha’ = 300 Sha’

1 Sha’ = 3,1 liter.

Jadi, 300 x 3,1 = 930 liter (satu nisab)

Zakatnya kalau yang diairi dengan air

sungai atau air hujan adalah 1/10 (10%). Tetapi

kalau diairi dengan air kincir yang ditarik oleh

binatang, atau disiram dengan alat yang memakai

biaya, zakatnya adalah 1/20 (5%). Sabda Nabi

Muhammad saw:

جابر عن رسول الل صلى الل عليه وسلم قال فيما عن سقت النار والغيم العشور وفيما سقت السانية نصف

)والنسائى مسلم و أحمد رواه(العشور

Artinya:

100

Jabir telah menceritakan hadist berikut yang ia

terima langsung dari Nabi saw. yang telah

bersabda: pada biji yang diairi dengan air sungai

dan hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang

diairi dengan kincir ditarik oleh binatang,

zakatnya seperdua puluh (HR. Ahmad, Muslim

dan Nasa’i)

Selebihnya dari satu nisab (300 Sha’) dihitung zakatnya menurut perbandingan yang tersebut di atas (10% atau 5%). Mulai wajib zakat biji dan buah-buahan ialah bila sudah dimiliki yaitu dari sesudah masak. Zakat itu wajib dikeluarkan tunai apabila sudah terkumpul, dan yang menerimanya sudah ada. Biaya mengurus biji dan buah-buahan, misalnya biaya mengetam, mengeringkan, membersihkan, membawanya, dan sebagainya semua itu wajib dipikul oleh yang punya (pemilik), berarti tidak mengurangi hitungan zakat itu sendiri.91

b. Zakat Hasil Tanah yang Disewakan

Dalam masalah ini ada beberapa pendapat sebagai berikut :

91 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2015), hlm. 204.

101

1) Jumhur (kebanyakan) ulama berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib di zakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Maka yang memiliki hasil tanahnya itulah yang wajib menzakatinya. Mahmud Syaltut memperkuat pendapat Jumhur dengan alasan, bahwa beban zakat berkaitan dengan hasil tanamannya, sehingga zakatnya itu sebagai pernyataan syukur yang bersangkutan atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah banjir, hama wereng dan sebagainya.

2) Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanahnya yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat, tiada tanah tiada pula hasil tanaman.

Ibnu Rasyd menganalisis adanya perbedaan pendapat ulama tersebut adalah disebabkan oleh karena perbedaan sudut pandangannya. Apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanahnya, ataukah dengan hasil tanahnya, ataukah dengan kedua-duanya, yakni tanah dengan hasilnya. Tampaknya Jumhur melihat kepada harta benda yang wajib dizakati, ialah berupa hasil tanamannya itu, sedangkan

102

Abu Hanifah melihat kepada harta benda yang menjadi asal mula timbulnya kewajiban zakat.92

4. Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan (urudh al-tijarah) wajib dizakati berdasarkan hadis:

صدقتها البر وفي صدقتها الغنم وفي صدقتها بلاإل في

Artinya:

Pada unta ada kewajiban sadaqah, pada kambing ada kewajiban sadaqah, dan pada al-bazz ada kewajiban sadaqahnya (HR. Hakim).

Al-Bass ialah kain yang disiapkan oleh penjual kain untuk dijual. Dari hadist ini dipahami bahwa barang-barang yang disiapkan untuk dijual wajib dizakati. Selain itu, dalam ayat Al-Qur’an ditegaskan:

تم وما أخرجنا ي أي ها الذين آمنوا أنفقوا من طي بات ما كسب (267رض )البقرة: لكم من ال

Artinya:

92Masjfuk Zuhdi, Masail …, hlm. 213

103

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Al-Baqarah: 267).

Menurut Mujahid ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat tijarah, barang-barang dagangan. Alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa barang dagangan itu dimaksudkan untuk pengembangan (nama’) sama halnya dengan ternak yang digembalakan, dan oleh karena itu dikenakan zakat. Suatu barang dianggap menjadi barang dagangan bila terpenuhi dua syarat, yaitu:

a. Barang itu dimiliki melalui aqad yang mengandung pertukaran (‘iwad) seperti jual beli, atau sewa menyewa.

b. Pada waktu berakad, diniatkan bahwa barang itu akan diperdagangkan, tetapi niat seperti ini tidak diperlukan lagi pembelian-pembelian selanjutnya.

Nisab awal barang dagangan sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 200 dirham atau 20 dinar, menurut nilai harganya pada akhir hawl. Jadi bila perdangan itu telah berlangsung satu hawl maka barang-barang itu wajib

104

diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir hawl itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada ditangannya mencapai senisab wajiblah dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yakni seperempat puluh (2,5%) dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimilikinya, dan dibayarkan dalam bentuk uang, emas atau perak sesuai dengan modalnya.

5. Zakat Profesi

Salah satu sumber zakat kontemporer adalah zakat profesi. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa penghasilan yang didapat dari profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, seorang da’i atau mubaligh dan lain sebagainya. Sementara keahlian yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai baik pemerintah maupun swasta dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Hal yang menjadi landasan penetapan penghasilan atau pendapatan dari profesi

105

sebagai sumber zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

b. Berbagai pendapat para ulama menyatakan adanya zakat profesi atau zakat penghasilan, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah umum, al-amwaal atau al-maal, sementara sebagian lagi memberikan istilah khusus dengan istilah al-maal al-mustafaad, seperti terdapat dalam Fiqhus zakat dan al fiqh al islam wa Adillatuhu.

c. Dari sudut keadilan ciri utama ajaran Islam bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu. Petani yang saat ini kondisinya yang secara umum kurang beruntung harus tetap berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Oleh karena itu, sangat adil apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang

106

didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lain-lainnya.

d. Sejalan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan, akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang.

Kalangan umat Islam internasional dalam Muktamar internasional I tentang zakat, di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah menyepakati bahwa wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Secara nasional, melalui undang-undang No. 38 tentang pengelolaan zakat Bab IV pasal 11 ayat 2 telah dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil

107

peternakan, hasil pendapatn dan jasa, serta jasa. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan keputusan sebagai berikut:

a. Ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

b. Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram.

c. Waktu pengeluaran zakat:

1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.

2) Jika tidak mencapai nisab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu

108

tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

d. Kadar zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5% dari ketentuan fatwa di atas bahwa semua yang dianggap penghasilan, baik rutin maupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya dengan persentase 2,5%. Pembayaran zakat penghasilan bisa dilakukan pada saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun.93

Tentunya pada masa sekarang ini

berbeda dengan masa awal Islam. Pada saat

sekarang ini banyak profesi yang bermunculan

yang mendapat rezeki secara gampang dan

melipah, yang kiranya tidak terbayang oleh para

ulama dan intelektual Islam terdahulu.

Pekerjaan-pekerjaan professional tertntu seperti

komisaris pemborong berbagai konstruksi,

bankir, konsulat, analisis, broker, dokter,

sutradara, apoteker, importir, notaris, dosen,

broker, artis, dan berbagai penjualan jasa lainnya

yang amat mudah menghasilkan uang/harta.

93Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, Kaya …, hlm.

106.

109

Bahkan karena kemudahan tersebut,

sebagian cendekiawan seperti M. Amien Rais

malah menawarkan kadar zakat yang harus

dikeluarkan terhadap mereka bukan 2,5% (kadar

zakat emas dan perak) melainkan kadar zakatnya

dianalogikan pada zakat harta temuan yakni 10%

sampai 20% adapun alasan Amien Rais, bahwa

bagi pekerja profesi dengan sangat mudah

mendapatkan harta dan tidak perlu sampai keluar

keringat, sebagaimana petani di sawah.

Selain itu juga argumen sederhana yang

diungkapkan oleh Amien Rais tentang perbedaan

pengeluaran zakat terhadap hasil bumi

(pertanian/perkebunan); jika sawah

menggunakan air hujan maka kadar zakatnya

10% adapun sawah yang air dengan memakai

irigasi (sistem pengairan pompa/diesel), maka

kadar zakatnya lima persen.

Sisi lain bisa diambil suatu bentuk

dengan melihat tingkat usaha yang dilakukan

ketika semakin tinggi peranan pemilik sawah

dalam mendapatkan air untuk mengaliri

tanaman, maka semakin sedikit kadar zakat yang

dikeluarkan.

Berpegang pada ‘illah di atas, wajar jika

Amien Rais memberikan tawaran terhadap zakat

profesi dengan kadar dianalogikan pada zakat

110

harta temuan. 94 Meskipun demikian, itu

hanyalah pendapat cendekiawan, dan masih

perlu ditelaah kembali, terutama kaitannya

dengan dalil-dalilnya.

6. Zakat Hasil Tambang

Bila seseorang muzakki (muslim dan merdeka) menghasilkan senisab emas atau perak dari usaha penambangan yang dilakukan di tanah tak bertuan atau di tanah miliknya sendiri, maka emas atau perak itu menjadi miliknya dan ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini didasarkan atas hadis:

المعادن المزني الحارث بن بالل أقطع وسلم عليه هللا صلى النبى إن الزكاة منه وأخذ القبلية

Artinya:

Bahwa Nabi saw. memberi (iqtha’) bilal ibn al-Harits al-Muzani tanah pertambangan al-Qabliyyah dan beliau mengutip zakat darinya.

Zakat hasil tambang itu wajib dikeluarkan segera, tanpa menunggu berlalunya satu hawl. Jadi dalam hal ini perhitungan nisab tetap


111

disyaratkan karena dalil-dalil tentang persyaratan nisab itu bersifat umum, tidak membedakan antara jenis harta yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tidak disyaratkan hawl karena persyaratan pada harta yang lainnya hanyalah agar harta itu dapat dikembangkan (nama’) untuk memperoleh keuntungan. Jika jumlah penghasilan tambang tidak mencapai senisab, maka ia tidak dikenakan zakat, sebab tidak memenuhi persyaratan. Akan tetapi, bila usaha penambangan itu dilakukan secara berkelanjutan maka perhitungan nisab dilakukan atas gabungan dari keseluruan pendapatannya. Apabila jumlahnya telah cukup senisab, ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil tambang ini sama dengan zakat emas dan perak lainnya yaitu seperempat puluh bagian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Malik. Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat lain, menurutnya baik hawl maupun nisab tidak berlaku terhadap hasil tambang, dan jumlah yang wajib dikeluarkan pun bukan seperempat puluh, melainkan seperlima, sama dengan rikaz. Jadi menurutnya, hasil tambang banyak atau sedikit tetap wajib di zakati dan harus segera dikeluarkan seperlimanya.

112

Menurut versi Mas’ud, rincian nisab, haul

dan kadar pengeluaran zakat adalah sebagai

berikut:

No Jenis Harta Nishab Haul Kad

ar

1 2 3 4 5

A.

I

ZAKAT HARTA :

Emas, Perak, dan

Uang:

1. Emas Murni 94 gram

emas

1

Tahun

2,5

%

2. Perhiasan

Wanita,

Peralatan, dan

Perabot dari

emas

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

3. Perak 672 gram 1

Tahun

2,5

%

4. Perhiasan

Wanita,

Peralatan, dan

Perabot dari

Perak

Senilai

672 gram

perak

1

Tahun

2,5

%

5. Logam Mulia

selain emas,

Senilai 94

gram

1

Tahun

2,5

%

113

perak, seperti

platina

emas

murni

6. Batu permata

seperti intan

berlian

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

No Jenis Harta Nishab Haul Kad

ar

1 2 3 4 5

II Perusahaan/Pendapata

n/ Perdagangan

1. Industri seperti

tekstil, batik,

kapur,

tempe/tahu, dll.

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

2. Industri

Pariwisata,

seperti hotel,

restoran,

bioskop, kolam

renang.

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

3. Perdagangan,

seperti ekspor-

impor,

pertokoan,

warung, dll

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

4. Jasa, seperti

notaris,

Senilai 94

gram

1

Tahun

2,5

%

114

akuntan, travel,

designer, dll.

emas

murni

5. Real estate,

seperti

perumahan,

penyewaan

rumah/ tanah

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

6. Pendapatan,

seperti gaji,

honorarium,

komisi,

penghasilan

dokter

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

7. Usaha-usaha

pertanian,

Perkebunan,

Perikanan,

seperti tambak,

kebun teh/kopi,

peternakan

ayam, dll

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

8. Uang

simpanan,

seperti tabnas,

deposito, Uang

tunai

Senilai 94

gram

emas

murni

1

Tahun

2,5

%

III

BINATANG

TERNAK

40-120

ekor

1

Tahun

1

ekor

115

1. Kambing, Biri-

biri, Domba

121-200

ekor

1

Tahun

2

ekor

201-300

ekor

1

Tahun

3

ekor

2. Sapi 30 ekor 1

Tahun

1

ekor

umu

r 1

tahu

n

40 ekor 1

Tahun

1

ekor

umu

r 2

tahu

n

60 ekor 1

Tahun

2

ekor

umu

r 1

tahu

n

70 ekor 1

Tahun

1

ekor

umu

r 1

th

116

dan

1

ekor

umu

r 2

th

dan

1

ekor

umu

r 1

th

Tabel 2.5.

Tabel Nisab, Haul dan Kadar Harta-harta Zakat

Dari tabel di atas disebutkan jenis-jenis usaha

modern yang berkembang dan dapat meningkatkan

perekonomian seseorng yang belum ada pada zakam

Rasulullah saw. yaitu jenis Industri, pertanian dan

perkebunan, perdagangan modern, jasa dan pendapatan.95

F. Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia

Walaupun terdapat pokok perbedaan antara zakat dan sumber-sumber modern keuangan negara, namun zakat dapat dihubungankan dengan empat norma perpajakan Adam Smith yaitu: persamaan,


117

kepastian, kemudahan, dan ekonomi. Pertama, menurut norma persamaan,: setiap warga dari suatu negara harus menyumbang untuk menyokong pemerintah, sebanding penghasilan yang mereka peroleh, untuk mendapatkan perlindungan negara. Setiap orang menyumbang guna pemeliharaan negara menurut kemampuannya. Karena itu orang kaya harus membayar lebih banyak dari orang miskin. Hal ini berlaku dalam sistem modern perpajakan yang menentukan pungutan pajak berdasarkan penghasilan seseorang. Sebaliknya, zakat dipungut atas tabungan yang dihimpun dengan tarif seragam yang menjamin pengorbanan yang sama. Di samping itu, zakat tidak dapat digunakan oleh negara sekehendak hatinya. Jelas dinyatakan bahwa tujuan zakat diperuntukkan buat si miskin, dan si kaya hanya sedikit atau secara tidak langsung memperoleh manfaat langsung daripadanya.

Kedua, menurut norma kepastian, ”pajak yang harus dibayar seseorang adalah pasti dan tidak dapat ditetapkan secara sewenang-wenang. Waktu pembayaran, jumlah yang akan dibayar, harus jelas dan nyata bagi si wajib pajak dan orang lain.” Pembayar pajak harus mengetahui jumlah yang harus dibayarkan sehingga ia dapat menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatannya. Pembayar pajak juga harus mengetahui bila ia harus membayar

118

dan mengapa ia membayar. Mengenai kepastian zakat, tidak ada perbandingannya, karena ketentuan-ketentuan pokoknya ditetapkan secara pasti dan tidak berubah-ubah berdasarkan ketentuan illahi. Seperti setiap ajakan lainnya, prinsip penaksiran biasa akan memungkinkan negara memastikan jumlah pengahasilan yang data diperoleh dari zakat.

Ketiga, norma kemudahan menyatakan bahwa, ”setiap pajak harus direncanakan sedemikian rupa sehingga hanya mengambil dan menyingkirkan dari kantor rakyat sedikit mungkin, di samping yang dimasukannya ke dalam perbendaharaan negara.” Ketentuan tentang pemungutan zakat pun harus dibuat sesederhana mungkin sehingga tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk mengetahuinya, dan karena itu pasti biaya menjadi ekonomis. Demikian pula sedikitnya ada dua puluhan ayat dalam Al Quran yang mempertautkan antara zakat dan shalat. Arti penting inilah yang meyebabkan zakat menjadi suatu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, dan dengan demikian menjadi mudah pelaksanaannya. Juga menjadi tidak mahal, dan dilakukan dengan sukarela.

Perlu dicatat bahwa akhir-akhir ini para ahli

ekonomi telah menambahkan dua norma mengenai

119

zakat yaitu norma produktifitas dan norma elastisitas.

Tidak perlu dikatakan bahwa zakat sangat konsisten

dengan norma produktifitas karena dikenakannya

uang yang menganggur dalam bentuk zakat yang

dengan sendirinya menyalurkan hasil pajak itu ke

bidang produksi, sehingga pada gilirannya dapat

menambah kekayaan nasional suatu negara. Memang

benar bahwa zakat nampaknya tidak elastis dalam arti

istilah modern, tetapi masalah elastisitas kehilangan

kekuatannya, karena dalam rangka menuju

masyarakat islami, seorang kepala negara dapat

membuat dan menetapkan pajak baru menurut

perubahan keadaan.96

Berbicara mengenai pembangunan atau

pengembangan zakat di Indonesia tentu tidak lepas

dari strategi pokok yang menunjang, agar

pembangunan tersebut berjalan baik dan sesuai

dengan harapan. Ada beberapa langkah, yang

menurut penulis, dapat dilakukan dalam rangka

akselerasi pembangunan zakat di Indonesia. Langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, optimalisasi sosialisasi zakat. Perlu

disadari bahwa zakat membutuhkan sosialisasi yang

mendalam. Harus diakui pada satu sisi, kesadaran

masyarakat untuk berzakat semakin meningkat dari

96 M Abdul Manan, Teori dan Praktek Agama Islam

(Yogyakarta,1997), hlm. 264-266.

120

waktu ke waktu. Namun, pada sisi yang lain antara

potensi dana zakat dengan realisasi pengumpulannya

terdapat gap yang sangat besar. Untuk itu, sosialisasi

menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat di tawar

lagi.

salah satu bentuk sosisalisasi adalah dengan

melakukan kampanye sadar zakat secara terus

menerus. Komponen bangsa, mulai presiden, diminta

untuk turut berpartisipasi dalam kampanye ini dengan

memberi contoh membayar zakat. Bahkan, untuk

mengefektifkan kampanye ini, presiden dan seluruh

kabinet indonesia bersatu di imbau untuk memiliki

NPWZ (nomor pokok wajib zakat) sebagai bukti

keterlibatan mereka di dalam mendukung sosialisasi

zakat ini. pada bulan ramadhan 1427 H, presiden dan

beberapa menteri sudah berzakat melalui BAZNAZ.

Koordinasi dan kerja sama dengan simpul-

simpul masyarakat, baik itu para ulama, ormas-ormas

Islam, cendikiawan, maupun masyarakat awam, harus

lebih diperkuat. Berbagai sarana dan media

komunikasi mulai dari khotbah jumat, pengajian

rutin, majlis taklim, hingga media massa, harus dapat

di manfaatkan secara optimal dalam sosialisasi zakat

ini. diharapkan kesadaran masyarakat akan semakin

tumbuh dan berkembang.

Kedua, membangun citra lembaga zakat yang

amanah dan profesional. Hal ini sangat penting untuk

dilakukan mengingat saat ini telah terjadi krisis

kepercayaan antar sesama komponen masyarakat.

121

Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat

fundamental. Citra yang kuat dan baik akan

mengiring masyarakat yang terkategorikan sebagai

muzakki untuk mau menyalurkan dana zakatnya

melalui amil. Sebaliknya, buruknya pencitraan hanya

akan mengakibatkan rendahnya partisipasi muzakki

untuk menyalurkan dananya melalui lembaga amil.

Dengan demikian, pencitraan amil ini merupakan hal

yang sangat strategis.

Akuntabilitas, transparansi, dan corporate

culture merupakan tiga hal pokok yang menentukan

citra lembaga yang amanah dan profesional. Harus

disadari bahwa profesi amil ini bukan merupakan

profesi sampingan yang di kerjakan dengan tenaga

dan waktu yang sisa. Yang membutuhkan komitmen

dan kesungguhan di dalam praktiknya. Profesi amil

telah tumbuh menjadi profesi baru dalam dunia bisnis

dan industri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika

profesi amil dewasa ini menuntut profesionalitas

dalam praktiknya. Saat ini, bukan zamannya lagi

mengelola zakat secara asal-asalan. Sebab, tujuan

zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan

pernah tercapai bila zakat tersebut tidak di kelola

secara profesional dan transparan.

Ketiga, membangun sumber daya manusia

(SDM) yang siap untuk berjuang dalam

mengembangkan zakat di indonesia. Mungkin, peran

Institut managemen zakat (IMZ) sebagai sentra utama

dalam mencetak SDM-SDM yang siap menjadi

122

praktisi pengelola zakat perlu ditingkatkan. IMZ atau

yang sejenisnya ini sebaliknya dikelola secara

terpusat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Model IMZ atau AIZ (Akademi Ilmu Zakat) ini

adalah model STAN yang berada dibawah naungan

Departemen Keuangan maupun sekolah-sekolah

tinggi yang berada di bawah naungan departemen-

departemen lainnya. IMZ dan atau AIZ ini, sesuai

dengan namanya, menawarkan program diploma

yang para alumninya akan disalurkan untuk bekerja

pada institusi-institusi zakat, seperti BAZNAS,

BAZDA, maupun LAZ-LAZ yang telah ada. Pada

saat ini, pemerintah (Departemen Agama) telah

menempatkan. PNS-PNS di BAZNAS dan BAZDA-

BAZDA.

Keempat, memperbaiki dan menyempurnakan

perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia,

termasuk merevisi undang-undang No. 38/1999. Hal

ini sangat penting mengingat UU tersebut merupakan

landasan legal formal bagi pengelola zakat secara

nasional, termasuk melkukan revisi keppres tentang

BAZNAS.

Kelima, membangun database mustahik dan

muzakki secara nasional sehingga diketahui peta

penyebarannya secara tepat. Indikator seseorang

apakah terkategorikan sebagai mustahik ataupun

muzakki juga harus diatur secara jelas, tepat, dan di

sesuaikan dengan kondisi yang ada.

123

Keenam, menciptakan standarisasi mekanisme

kerja BAZ dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua

lembaga tersebut. Selama ini, belum ada standar baku

dalam praktiknya. Oleh karena itu, hal ini telah

menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar

masyarakat memiliki ukuran yang jelas di dalam

mengontrol pengelolaan zakat di tanah air. Kemudian,

standarisasi tersebut juga dimaksudkan sebagai

indikator transparansi dan akuntabilitas institusi

zakat.

Ketujuh, memperkuat sinergi atau ta’awun

antar lembaga zakat, seperti yang sudah dilakukan

antara BAZNAZ dengan Dompet Dhu’afa, maupun

dengan yang lainnya. Sinergi ini diharapkan dapat

lebih meningkatkan pengumpulan dan

pendayagunaan zakat bagi kepentingan mustahik.

Sinergi antara BAZNAS dan FOZ harus lebih

ditingkatkan. Demikian pula dengan oramas-ormas

Islam lainnya.

Kedelapan, membangun sistem zakat nasional

yang mandiri dan prosfessional. Ini adalah ultimate

goal yang harus menjadi target kita bersama.

Perkembangan pengelolaan zakat dalam satu

dasawarsa ini telah menunjukkan hal yang sangat

menggembirakan. Pengelolaan zakat yang dulunya

dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fitrah

sebagai sumber utamanya, kini telah mengalami

perubahan signifikan. Sumber-sumber zakat dalam

perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi.

124

Pengelolaan zakat menuntut profesionalisme dan

tanggung jawab lebih.

Zakat pun kini semakin menunjukkan perannya

yang semakin strategis. Bahkan, zakat telah dianggap

sebagai solusi atas permasalahan utama, yang

dihadapi oleh bangsa indonesia, yaitu kemiskinan dan

kesenjangan sosial. untuk itu, dibutuhkan komitmen

kuat dari semua pihak untuk menyukseskan

pembangunan zakat di Tanah Air.

Berdasarkan pada petunjuk syariah dan contoh

pelaksanaan di zaman Nabi Muhammad saw. dan para

sahabatnya serta realitas pengelolaan zakat di

Indonesia maka dalam Musyawarah Nasional Forum

Zakat (Munas FOZ) diusulkan penyusunan cetak biru

zakat Indonesia atau arsitektur perzakatan di

Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Lima Tahun Pertama (2006-2011)

a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya mengeluarkan zakat melalui amil

zakat. Sosialisasi ini dilakukan secara terus-

menerus oleh seluruh badan dan amil zakat

melalui kerja sama dengan semua organisasi

umat, seperti Majlis Ulama Indonesia (MUI),

Organisasi Islam, dan Lembaga-lembaga

Pendidikan Islam. Sosialisasi ini dilakukan

melalui televisi, surat kabar, majalah, radio,

medium khotbah jumat, majlis taklim, bahkan

melalui kurikulum lokal, bersama dengan

ekonomi syariah.

125

b. Sosialisasi ini mutlak dilakukan secara sinergi

antara sesama badan dan amil zakat.

c. Periode lima tahun ini sekaligus untuk melihat

badan dan lembaga amil zakat yang memiliki

kesugguhan untuk melakukan kegiatan kerja

sama, sinergi, dan koordinasi.

d. Pada periode ini, forum zakat (FOZ) diharapkan

menjadi zakat watch dengan anggotanya badan

amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat

(LAZ) seluruh Indonesia.

2. Lima Tahun Kedua (2011-2017)

a. Menjadikan semua badan dan lembaga amil

zakat di Indonesia di bawah koordinasi/di

bawah payung, juga sebagai perwakilan badan

amil zakat nasional (BAZNAS) dengan

mengupayakan aspek pendayagunaan.

BAZNAS diharapkan menjadi “pusat

perzakatan” di Indonesia.

b. Untuk mengarah pada poin pertama, diperlukan

kegiatan-kegiatan kerja sama, baik yang

menyangkut konsep maupun yang menyangkut

implementasi.

c. Pada periode ini, forum zakat (FOZ) diharapkan

tetap menjadi zakat watch dengan anggotanya

yang bersifat individual (orang-orang yang

memiliki perhatian terhadap masalah zakat).

Pendanaanya dilakukan oleh para muzakki

maupun sumber dana lainnya.

126

Pada periode lima tahun pertama, diharapkan

revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat sebagai pengurang pajak sambil menyelesaikan

perangkat-perangkat yang berkaitan dengan hal

tersebut.97

Dalam upaya menuju kepada strategi

pengembangan zakat di atas, kondisi penunaian zakat

di Indonesia masih belum dapat dikategorikan

menjadi dua, yakni penunaian zakat ke lembaga zakat

(BAZ dan atau LAZ) dan penunaian zakat ke

mustahik langsung. Masih terdapat banyak kalangan

–pada masa transisi ini- yang menunaikan zakat

mereka, bukan pada kedua-duanya tadi, tapi kepada

lembaga sosial yang tidak secara khusus

menanganinya. Bahkan ada yang lebih khusus lagi,

yaitu dalam rangka untuk pembangunan masjid,

sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Sesungguhnya itu

bermula dari penafsiran kata fi sabilillah yang

merupakan salah satu kriteria penerima zakat.

Pada pembagian zakat dalam surat At-Taubah,

Allah menyebut, (فى سبيل هللا). Para ulama salaf

menafsirkan dengan, “para pejuang di medan perang

dan orang-orang yang naik haji, agar terwujud makna

hak milik bagi orang-orang tertentu.” Inilah

penafsiran yang dipahami oleh ulama salaf dan para

fuqaha.

97Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, Kaya …, hlm.

139.

127

Beberapa ulama, termasuk di dalamnya Ar-

Razi, memahami bahwa kata ( فى سبيل

mempunyai arti maknawi yang lebih umum. Jadi (هللا

setiap yang membawa manfaat bagi Islam adalah ( فى

Setelah itu, dewan fatwa Al-Azhar dan .(سبيل هللا

Syaikhul Azhar waktu itu, yaitu Syaikh Mahmud

Syaltut, mengeluarkan fatwa bahwa harta zakat

diperbolehkan untuk membangun masjid, lembaga

pendidikan, rumah sakit, dan yang lain, yang

bermanfaat bagi kaum muslimin.

Kemudian datanglah penulis-penulis yang

pendapatnya lebih longgar lagi dan mucullah badan-

badan pengumpul zakat untuk kepentingan umum

tersebut. Namun demikian ada pula sebagian

pendapat yang membatasi pengalokasian harta zakat

pada kolompok-kelompok yang tertera dalam ayat,

dengan beberapa alasan:

Pertama, adalah penafsiran yang maqbul

(diterima). Ibnu Qudamah berkata, “tidak

diperbolehkan menyalurkan zakat pada selain yang

telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-nya, seperti

: membangun masjid, jembatan, irigasi, perbaikan

jalan, pengafanan orang mati, penghormatan terhadap

tamu, dan ibadah-ibadah lain yang tidak disebutkan

dalam firmannya.”

Ibnu Hazm berkata, “yang dimaksud dengan

adalah jihad di jalan Allah. Lalu beliau (فى سبيل هللا)

menyebutkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu

128

Sa’id, “Zakat itu tidak dihalalkan bagi orang kaya

kecuali lima golongan: Pejuang yang berperang di

jalan Allah, amil zakat, gharim,...” Beliau juga

menyebutkan riwayat Ibnu Abbas yang membolehkan

memberi zakat kepada orang yang naik haji, dengan

maksud sebagai (فى سبيل هللا). Lalu beliau memberi

komentar, “saya setuju, karena setiap perbuatan baik

adalah (فى سبيل هللا). Akan tetapi, semua sepakat bahwa

yang dikehendaki oleh Allah dalam pembagian zakat

adalah tidak semua bentuk kebajikan. Jadi zakat,

menurut pendapat ini, tidak boleh disalurkan kecuali

pada tempat penyaluran yang telah dijelaskan oleh

Allah.”

Kedua, harta zakat hanya sebagian kecil saja

dari harta kekayaan asal. Biasanya 2,5% atau 1/10

atau 1/20 dari hasil tanam. Kelompok yang mendapat

bagian juga terbatas. Jadi apabila zakat disalurkan

pada tempat-tempat lain, itu berarti mengabaikan hak

kelompok-kelompok yang sudah ditentukan oleh

syariat.

Jika negara-negara modern menetapkan anggaran

belanja cadangan dan keperluan lain-lain secara

terpisah agar tidak mengganggu anggaran belanja

yang lain, maka bagaimanakah seorang muslim

diperbolehkan melangkahi orang-orang yang

memerlukan bantuan yang tertera dalam firman Allah

swt.

Ketiga, dalam Islam zakat adalah sarana untuk

memperkuat ikatan kaum muslimin. Jika transparasi

129

dalam pengambilan dan pengalokasian zakat semakin

terlihat, akan semakin kuat rasa cinta dan hubungan

sesama Muslim. Jadi tatkala seorang muslim tergoda

untuk berbuat jahat kepada muslim yang lain, ia akan

teringat dengan kebaikan muslim tersebut.

Keempat, adalah sarana untuk berbuat

kebaikan. Jika ia bersifat umum, maka kewajiban

penguasa untuk melaksanakannya, seperti: perbaikan

jalan, irigasi, dan lainnya. Kita semua ingat akan

perkataan Umar r.a.,”seandainya ada seekor keledai

ditemukan (tersesat) di Irak, maka aku akan ditanya

(bertanggung jawab), ‘kenapa tidak engkau

mudahkan jalannya?” Umar tidak berkata, “Saya akan

bertanya kepada penduduk itu tentang zakat dari

keledai tersebut.”

Peran zakat dalam kehidupan pribadi dan

masyarakat muslim akan semakin terlihat manakala

pengalokasiannya tidak keluar dari kelompok-

kelompok yang telah di-nash (ditetapkan) Allah

dalam ayat-nya. Jika ia berubah menjadi satu

kepentingan umum, maka ikatan antara makna ibadah

yang ada dalam pelaksanaan zakat dengan ukhuwah

yang merupakan hikmah dari pensyariatan zakat akan

terputus.98

Demikian penjelasan dari sebagian kalangan

yang tidak memperkenankan alokasi zakat untuk

kepentingan-kepentingan pembangunan fisik dan

98Muhammad bin Ahmad As-Shalih, Manajemen …., hlm. 99.

130

sejenisnya. Namun demikian, argument yang

disampaikan oleh kalangan yang memperbolehkan

alokasi zakat tersebut untuk hal-hal fisik juga tidak

diragukan keabsahannya. Terlebih bahwa dari 8

ashnaf mustahik zakat, hanya ada satu kelompok yang

tidak menggunakan bentuk subjek, yakni fi sabilillah.

Itu menunjukkan bahwa suatu ketika boleh jadi

alokasi distribusi zakat itu memang lebih mendesak

untuk pembangunan fisik, daripada untuk

kepentingan personal masyarakat muslim. Hanya saja

yang perlu diingat, itu hanyalah satu bagian saja dari

8 kelompok penerima zakat.

G. Berzakat di Lembaga Zakat

Dalil bahwa zakat harus dikelola langsung oleh pemerintah adalah Q.S. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah: 103).

131

Dalam ayat tersebut jelas bahwa perintah Allah s.w.t langsung ditujukan kepada Nabi s.a.w. sebagai penguasa agar memungut harta shadaqah. Jumhur ulama semenjak dahulu sampai sekarang mengatakan bahwa yang dimaksud harta shadaqah dalam ayat tersebut adalah harta zakat.99 Sehingga selain perintah itu ditujukan kepada Nabi s.a.w., juga kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin sesudahnya.

Bahkan khalifah Abu Bakar juga menggunakan ayat ini sebagai dalil, tatkala hendak memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Rasul s.a.w. Tidak terdapat seorang sahabat pun yang mengatakan bahwa ayat tersebut bukan untuk wajib zakat. Demikian pula ulama-ulama Islam sesudah mereka, dalam rangka menolak segala kesyubhatan itu.

Dalam hadis shahih yang diriwayatkan Bukhari,

Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi s.a.w. ketika mengutus Muadz ke Yaman, beliau berkata:

99Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah… terj. Salman Harun

dkk, hlm. 734.

132

Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah s.w.t. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah kehormatan harta mereka dan takutlah doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah s.w.t. (HR. 6 Perawi terkemuka, dari Ibnu Abbas).

Hadis ini menjelaskan bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan

zakat. Al-‘Asqalani menjelaskan bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun oleh wakilnya yang ditunjuk. Apabila mereka menolak, maka zakat itu akan diambil paksa dari mereka.100 Pendapat yang sama juga dikutip Asy-Syaukani.101 Demikian berat resiko

100Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathu al-Baary ..., III: 23.

101Asy-Syaukani, Nail al-Authaar …, IV: 124.

133

seorang amil zakat, sehingga wajar jika Rasulullah s.a.w. bersabda:

Orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dengan benar itu seperti orang yang berperang di jalan Allah.102

Pemaksaan dalam memungut harta zakat dari umat Islam yang telah mencapai nisab, itu sesungguhnya hanya berlaku bagi seorang muslim yang tidak mau berzakat tetapi ia masih meyakini kewajiban berzakat. Adapun jika seorang muslim telah mengingkari kewajiban zakat, maka yang berlaku bagi muslim tersebut adalah hukum yang berlaku pada seorang yang murtad dari agama Islam. Oleh karenanya, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dengan perkataan beliau,

Demi Allah sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara (kewajiban) shalat dan (kewajiban) zakat.103

102 Abu Yusuf, Kitaabu al-Kharaaj (Beirut: Daaru al-

Ma‘rifah, 1979), hlm. 81.

103Ali Abdurrasul, Al-Mabaadi’ …, hlm. 177.

134

Selain dalil-dalil qauli di atas, fakta sejarah juga mencatat bahwa Rasulullah s.a.w. dan khulafaurrasyidin serta para pemimpin sesudah mereka, senantiasa mengangkat petugas untuk mengambil zakat. Yusuf Qaradhawi menerangkan tentang banyak riwayat yang mendukung hal itu.104 Dalam hadis shahih Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah. s.a.w. telah menjadikan seorang laki-laki dari Azad yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai petugas dalam urusan zakat. Dari Abu Dawud, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutus

Abu Mas‘ud sebagai petugas zakat. Dalam Musnad Ahmad dikemukakan, bahwa ia telah mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai petugas zakat. Demikian pula beliau juga telah mengutus Amir sebagai petugas zakat. Kemudian diriwayatkan pula dari

hadis Qurrah bin Da ‘ mush, bahwa ia telah

mengutus Qais bin Sa‘d sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad disebutkan pula dari hadis Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengutusnya untuk mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ia pun telah

104Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu az-Zakaah…, II: 736-737.

135

mengutus Wahid bin Uqbah sebagai petugas zakat ke Bani Mushtaliq.

Dari keterangan di atas, Nabi s.a.w. telah memaksimalkan pengelolaan zakat di seluruh jazirah Arab, melalui petugas zakatnya. Petugas tersebut bertugas mengurusi dan mengelola kewajiban zakat dari orang yang wajib mengeluarkannya. Rasulullah s.a.w. membekali para petugas itu dengan nasehat dan petuah dalam rangka bermuamalah dengan pemilik harta dan senantiasa berwasiat, agar mereka memperlihatkan kasih-sayang dan memberikan kemudahan kepada pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Para petugas itu sangat takut sekali jika mendapatkan harta umum tanpa hak walaupun sedikit jumlahnya. Ini semua menunjukkan bahwa semenjak zaman Nabi s.a.w. masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah. Atas dasar ini pula Rasulullah s.a.w. merasa perlu untuk menugaskan para petugas zakat pada setiap kaum dan bangsa yang telah masuk Islam. Petugas itu mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada mustahiqnya. Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah sesudahnya.

Fatwa para sahabat juga mengarahkan kepada pengumpulan zakat kepada para penguasa. Di antaranya riwayat dari Sahl bin Abu Waqash (dalam

136

Qaradhawi: 1994), dari ayahnya, ia berkata: Telah terkumpul padaku nafkah yang telah sampai batas nisab zakat, kemudian aku bertanya kepada Saad bin

Abi Waqash, Abu Hurairah, Ibnu ‘Umar dan Abu Said Al-Khudri, apakah aku membagikan sendiri atau menyerahkan kepada penguasa. Mereka semuanya memerintahkan kepadaku untuk menyerahkan zakat pada penguasa, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbeda pendapat tentang urusanku

itu. ” Dalam satu riwayat disebutkan, ” Aku bertanya kepada mereka, apakah penguasa ini melakukannya sesuai dengan apa yang kalian ketahui (ini terjadi di zaman bani Umayyah), sehingga aku

menyerahkan zakatku kepada mereka?” Mereka

semua menjawab, ” Ya serahkanlah zakat itu

kepada mereka”.

Dari keterangan tersebut tampak jelas bahwa sekalipun penguasa itu zalim, tetapi para sahabat tetap memfatwakan agar menyerahkan zakat kepada

mereka. Kata Ibnu ‘Umar, ”Serahkanlah sedekah (zakat) kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian. Barang siapa yang berbuat baik maka akan bermanfaat buat dirinya dan barang siapa yang

berbuat dosa maka akan mudharat bagi dirinya”.

137

Bahkan ada riwayat dari Qaj’ah, budak yang

dimerdekakan Ziad, bahwa Ibnu ‘Umar pernah

berkata, ”Serahkanlah zakat kamu sekalian pada penguasa, walaupun dengan itu mereka

mempergunakannya untuk minum khamr”.

Demikian pula riwayat dari Mughirah bin Syu’bah memperkuat hal ini. Ia berkata kepada budak yang dimerdekakannya yang mengurus hartanya di

Thaif, ” Apa yang kau lakukan terhadap zakat

hartaku?” Ia menjawab, ”Sebagian aku berikan sendiri (kepada mustahiqnya) dan sebagian lagi aku

serahkan kepada para penguasa. ” Mughirah

berkata, ”Atas dasar apa hal itu kamu lakukan?” (Mughirah membencinya karena budaknya itu menyerahkan zakatnya secara langsung kepada

mustahiq) ia menjawab, ” Para penguasa itu mempergunakan harta zakat untuk membeli tanah

dan mengawini wanita.” Mughirah menjawab, ”Serahkanlah harta itu kepada penguasa. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menyuruh kita

untuk menyerahkan zakat kepada mereka.” (Imam Baihaqi: Dalam As-Sunan al-Kabir)

Itulah gambaran para ulama generasi awal (generasi sahabat) dahulu. Sedangkan para ulama

generasi ketiga dan keempat -para fuqaha ’

138

mazhab- memiliki kriteria baru dalam mengklasifikasikan kewajiban zakat pada harta. Mereka membagi harta yang wajib dizakati atas harta zahir dan harta batin. Harta zahir adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh selain pemiliknya, yaitu meliputi hasil bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan kekayaan hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing. Sedangkan harta batin adalah uang dan sejenisnya serta harta perdagangan.

Menurut pendapat mazhab Hanafi, tugas pengurusan harta zahir diserahkan kepada para penguasa, bukan dikelola sendiri oleh pemiliknya. Alasannya, karena Abu Bakar memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat dan memerangi orang yang enggan mengeluarkannya. Selain itu, Imam itu wakil rakyat dengan kekuasaan yang diterimanya, sehingga tidak boleh mengembalikan harta zakat itu kepada orang yang mewakilkannya (rakyat). Adapun harta batin, diserahkan langsung oleh pemiliknya. Memang pada mulanya masalah ini diserahkan pada penguasa, kemudian pada zaman Utsman r.a. pengelolaan dana zakat diserahkan kepada para pemiliknya masing-masing, karena ia melihat adanya kemaslahatan dalam hal ini, serta disepakati oleh para sahabat. Kemaslahatan tersebut disimpulkan setelah Utsman melihat bahwa

139

pemasukan baitul mal pada masanya terdiri dari fai

’ , ganimah, pajak, upeti, zakat perdagangan dan sedekah, itu semua mencapai nilai yang cukup besar, setelah Allah s.w.t. memenuhi janjinya memberikan kemenangan. Wajar jika kemudian Utsman memberikan kepercayaan pembayaran zakat secara langsung oleh setiap muzaki.

Menurut mazhab Maliki, zakat itu wajib diberikan kepada penguasa yang adil untuk kemudan dibagikan, meskipun dia berbuat zalim selain dalam kedua perbuatan itu, dan ini berlaku untuk semua

jenis zakat. Adapun mazhab Syafi ‘ i memperbolehkan untuk membagikan zakatnya secara langsung oleh dirinya sendiri, atas harta batin (emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah). Sedangkan harta zahir, hasil pertanian dan barang pertambangan, tentang kebolehannya ada dua pendapat. Pendapat yang paling zahir itu boleh (qaul jadiid). Akan tetapi wajib diberikan kepada penguasa apabila adil. Apabila penguasa zalim maka ada dua pendapat. Pertama boleh akan tetapi tidak wajib. Kedua, dan ini yang paling shahih, wajib menyerahkan kepada penguasa, karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak menjauhinya.

Menurut pendapat mazhab Hambali, tidak wajib menyerahkan zakat kepada penguasa. Akan

140

tetapi diperbolehkan bagi penguasa mengambilnya. Sama saja apakah penguasa ini adil atau zalim.

Ulama-ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Abu Zahrah, sebagaimana dijelaskan al-Qaradhawi (1994), mereka mengatakan bahwa sekarang sudah tentu bahwa yang mengumpulkan zakat dari semua harta, baik zahir maupun batin adalah penguasa. Hal itu dikarenakan banyak orang telah meninggalkan kewajiban zakat atas semua hartanya, baik zahir maupun batin. Mereka tidak melakukan perwakilan sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman dan penguasa sesudahnya. Jika penguasa mengetahui bahwa rakyatnya tidak membayarkan zakat, maka hendaklah mereka mengambilnya secara paksa. Selain itu, alasan lain adalah karena secara keseluruhan semua harta itu kurang lebih adalah harta zahir. Harta perdagangan yang bergerak dihitung setiap tahunnya berdasarkan perputaran uang. Demikian pula uang, kebanyakan dititipkan pada bank-bank atau yang sejenis dengan itu.

Fahim Khan menegaskan bahwa institusi zakat memang tampaknya mungkin dianggap bukan merupakan bagian dari sistem finansial sebagaimana layaknya. Akan tetapi institusi zakat memiliki berbagai akibat yang secara langsung dapat

141

dirasakan oleh sistem finansial sebuah negara.105 Hal itu tidak mungkin terlaksana kecuali jika zakat memang dikoordinir oleh sebuah lembaga pengelola tingkat nasional dalam sebuah negara, baik oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta.

Walaupun demikian, sebagian ulama seperti Abu Bakar Al-Jazairi tidak memberikan ketegasan tentang keharusan memberikan zakat kepada pemerintah Islam. Al-Jazairi hanya menyebutkan bahwa seorang muslim diperbolehkan memberikan zakatnya kepada pemimpin (imam) muslim meskipun ia berbuat sewenang-wenang. Dengan membayarkan zakat kepadanya, seorang muslim telah dianggap terlepas dari kewajiban berzakat, sebagaimana sabda Nabi s.a.w. tentang kewajiban

berzakat, “Apabila engkau menunaikannya (zakat) kepada utusanku, maka engkau telah terlepas dari kewajiban berzakat, engkau mendapatkan pahalanya dan bagi orang yang merubahnya

mendapatkan dosanya.”106

105Fahim Khan, Essays in Islamic Economics (Leicester: The

Islamic Foundation, 1995), hlm. 79.

106Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaaju al-Muslim (Kairo:

Daaru as-Salaam, cet. ke-4, tt.), hlm. 229.

142

Jika diperhatikan dengan seksama, polemik tentang pembolehan membayar zakat kepada selain pemerintah bahkan kepada mustahiq langsung, memang sesuatu yang tidak dapat disepakati oleh para ulama. Namun demikian sebagian pemikir ekonomi Islam telah menganggap itu sebagai sesuatu yang final, sebagaimana yang pernah ditulis oleh F. R. Faridi, yang mengupas tentang kemungkinan kebijakan fiskal negara berbasis zakat. Mayoritas negara-negara muslim gagal menerapkan kebijakan ini. 107 Hal ini tidak terlepas dari polemik berkepanjangan yang mempengaruhi loyalitas setiap muslim dalam membayarkan zakatnya kepada pemerintah, sehingga mereka pun tidak dapat mengawasi secara optimal dan pemerintah muslim pun tidak dapat bekerja secara profesional. Bahkan Faridi juga menyebutkan tentang kemungkinan alokasi dana zakat untuk anggaran publik, dalam rangka meningkatkan kondisi pekerjaan mereka, mengembangkan fasilitas rumah, pelayanan kesehatan, program training, lembaga pendidikan

107F. R. Faridi, “Zakat and Fiscal Policy” dalam Studies in

Islamic Economics, edited by Khurshid Ahmad (Leicester: The Islamic

Foundation, 1976), hlm. 124.

143

dan lain sebagainya.108 Semua target tersebut tidak mungkin berhasil tanpa adanya pengelolaan zakat secara bersama-sama dalam sebuah negara, baik itu oleh pemerintah maupun lainnya.

Sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda masa lalu. Pemerintah Hindia Belanda memiliki kebijakan terhadap agama yang dicantumkan dalam beberapa pasal dari indisce Stastsregeling, di antaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada policy of religion neutrality, yaitu pelumpuhan syariat secara keseluruhan. Politik agama netral tersebut mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam urusan agama, kecuali untuk suatu kepentingan. 109 Sebagaimana tercantum dalam Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang pengawasan pelaksanaan zakat dan fitrah. Kemudian dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905

108Ibid., 128.

109 Kepentingan itu misalnya ketertiban masjid, zakat dan

fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Lihat

Amiruddin Inoed dkk., Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman

Badan Amil Zakat Sumatera Selatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2005), cet. ke-1, hlm. 125-126.

144

menyebutkan tentang larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah. Hal itu dilakukan, menurut Daud Ali, dalam rangka melemahkan dana kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat.110 Bahkan para naib atau penghulu yang bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, termasuk administrasi zakat, tidak diberi gaji atau tunjangan untuk biaya hidup mereka dan keluarganya.111

Dengan adanya aturan itu, pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia berlangsung secara perorangan atau melalui kiyahi, guru-guru ngaji dan lembaga-lembaga keagamaan nonpemerintah. Kondisi pengelolaan zakat seperti itu berlangsung hingga tahun 1968.

Pasca tahun 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun itu pemerintah mulai ikut serta

110Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan

Wakaf (Jakarta: Penerbit UI, 1988), cet. ke 1, hlm. 33.

111Ibid., hlm. 32.

145

menangani pelaksanaan zakat. 112 Intervensi pemerintah ini bermula dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (semacam balai harta kekayaan), di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya.

Beberapa hari setelah peraturan itu keluar, ada seruan Presiden Soeharto dalam pidato peringatan

Isra’ Mi‘ raj tanggal 26 Oktober 1968 tentang anjuran pelaksanaan zakat secara intensif untuk menunjang pembangunan Negara dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan itu lalu

112Amiruddin Inoed dkk., Anatomi Fiqh Zakat…, hlm. 126.

Tetapi perlu dicatat bahwa meskipun tahun 1968 dianggap sebagai tahun

yang sangat penting dalam hal pelaksanaan zakat di Indonesia,

sesungguhnya cikal bakalnya telah ada semenjak tahun 1967. Saat itu

pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) zakat

yang akan dimajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Rencana Undang-Undang Zakat yang telah disiapkan oleh Menteri

Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat

hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang Dasar

(UUD 1945), dan Menteri Keuangan (karena hubungannya dengan

pajak. Lihat Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam …, hlm. 36.

146

ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968.113

Perkembangan intervensi pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan manajemen pengelolaan zakat yang profesional terus dilaksanakan hingga kini. Tercatat beberapa peraturan yang pernah dibuat, di antaranya: 114

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373/2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat.

3. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Setelah itu ada kecenderungan baru dalam pelaksanaan zakat di Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturrahmi dan rapat koordinasi nasional ke 1

113Amiruddin Inoed dkk., Anatomi Fiqh Zakat …, hlm. 126

114Ibid., hlm. 127.

147

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daearah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat di tingkat nasional maupun daerah, untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.115

Pasca penekanan poin di atas oleh Presiden, lembaga-lembaga zakat mulai menjamur. Pengertian lembaga-lembaga zakat, dalam hal ini meliputi lembaga-lembaga penghimpun dana zakat yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Sehingga

meskipun ada sebuah lembaga – seperti masjid, mushalla dan sejenisnya- yang ikut menghimpun dana dan mendistribusikannya, dalam hal ini tidak termasuk ke dalam pengertian lembaga-lembaga zakat. Lembaga-lembaga tidak resmi seperti itu, sebagian besar dibagikan kepada masyarakat secara langsung, sehingga tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang membagikan zakatnya secara langsung door to door. Sehingga lebih dekat

115Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta,

Pedoman Zakat 9 Seri (Jakarta: t.p., 2002), hlm. 328.

148

dikategorikan sebagai zakat yang diberikan kepada penerima zakat secara langsung. Namun demikian, agar mendapatkan persepsi yang menyeluruh, dalam riset ini akan diklasifikasikan menjadi 3 jenis muzaki dari sisi penyalurannya kepada obyek penerima zakat; Yaitu kepada lembaga zakat, kepada mustahiq secara langsung dan kepada masjid atau mushalla terdekat.

Ada dua klasifikasi lembaga-lembaga zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga zakat resmi milik pemerintah Republik Indonesia, sedangkan LAZ adalah lembaga zakat swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Dua klasifikasi lembaga zakat inilah yang dimaksud dalam riset ini.

Pemahaman umat Islam tentang lembaga zakat sangat terbatas jika dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat.

149

Akibatnya, karena kurang memahami, pelaksanaan zakat pun menjadi kurang.116

H. Pelayanan Lembaga Zakat

Di antara alasan utama pendirian lembaga zakat adalah untuk menjadikan seseorang memiliki usaha ekonomi secara mandiri, daripada hanya sekedar memberikan dana konsumtif kepada seseorang tanpa adanya perencanaan. Memberikan roti kepada seseorang untuk dimakan tidak lebih baik daripada memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk dapat meraih roti tersebut.117 Atau dalam istilah Perdana Menteri Malaysia Abdullah

Ahmad Badawi, “Jangan beri mereka (kaum miskin papa) ikan, tetapi jadikan mereka mampu untuk

menangkap ikan.”118

Menurut Abdul Haseeb Ansari, sebenarnya lembaga zakat -nonpemerintah- itu tepatnya hanya ada di komunitas muslim yang minoritas, di mana

116Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam ..., hlm. 54.

117Abdul Aziz bin Muhammad, Zakat and Rural Development

in Malaysia (Berita Publishing, 1993), hlm. 32-41.

118New Straits Time, 6/8/2007, diakses tanggal 27 Juli 2012.

150

pemerintah tidak dapat mengelola dana zakat secara langsung. Dalam hal ini Pemerintah di Negara minoritas muslim tersebut cukup sekedar memberikan payung hukum untuk pendirian, fungsi pengelolaan, akuntabilitas dan pembubaran lembaga tersebut.119

Namun demikian, ternyata Negara Indonesia meskipun berpenduduk mayoritas muslim, masih

ada “ lembaga zakat” di kalangan masyarakat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masa lalu umat Islam yang minim tentang zakat ini. Apalagi pengelolaan zakat oleh pemerintahan Islam di Indonesia telah lama absen. Sejarah mencatat bahwa pengelolaan zakat oleh pemerintah Indonesia modern belum pernah terjadi, kecuali hanya melalui Badan Amil Zakat yang tidak sendirian dalam bekerja, karena masih ada lembaga-lembaga zakat milik swasta yang bahkan secara kualitas lebih baik daripada milik pemerintah.

119Abdul Haseeb Ansari dan Ahmad Ibrahim, “Distributive

Justice in Islam: An Expository Study of Zakah for Achieving a

Sustainable Society”, dalam Australian Journal of basic and Applied

Sciences, V, no. 8: 391, 2011.

151

Memang sebelum kemunculan pemerintahan Indonesia modern, dahulu pernah ada pengelolaan zakat oleh pemerintah, yaitu pada masa Kerajaan Islam Pasai dan Kerajaan Islam Demak. Namun itu tidak berlangsung lama, karena era kolonialisme menghapus sistem pengelolaan zakat oleh pemerintah dan menggantinya dengan sistem pajak.120 Semenjak saat itu sampai sekarang -kurang lebih 5 abad, waktu yang sangat lama- pengelolaan zakat di Indonesia diserahkan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan Negara Malaysia yang pengelolaannya meskipun tidak ditangani Pemerintah Pusat secara langsung, tetapi tetap dapat terfokus menjadi satu di bawah kendali Pemerintah Bagian (Pemerintah Daerah) masing-masing.121

120Fidiana, Iwan Triyuwono dan Akhmad Riduwan, “Zakah

Perspective as a Symbol of Individual and Social Piety” dalam Global

Conference on Business and Finance Proceedings, VII, No. 1, 2012.

121 Pengelolaan dana zakat terbaik di Malaysia adalah di

Pemerintah Bagian Selangor. Pengelolaan zakat di kawasan tersebut

melibatkan beberapa lembaga lain untuk optimalisasi pengelolaan dana

zakat, khususnya zakat produktif. Lembaga-lembaga yang dilibatkan

seperti MARDI (Malaysian Agricultural Research and Development

institute), MARA (Majlis Amanah Rakyat), SMIDEC (Small and

Medium Industries Development Corporations), UPEN (Unit

Perancangan Ekonomi Negeri) dan Pemerintah Negara Selangor (seperti

152

Pelayanan lembaga zakat tidak terlepas dari konsep melayani yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap seluruh rakyatnya. Islam selalu menegaskan bahwa pemimpin itu pelayan. Demikian pula ketika lembaga zakat didirikan itu tidak terlepas dari konsep melayani sebagaimana ketika negara melayani umatnya. Pelayanan menurut Batinggi adalah katalisator yang mempercepat apa yang ingin atau seharusnya dicapai.122 Pelayanan tersebut pada saat ini seringkali mengacu pada konsep good governance yang diberlakukan oleh negara-negara maju dalam melihat pemerintah itu baik atau tidak. Good governance bermula dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia maupun International Monetary Fund (IMF) dalam memberikan bentuk pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Good governance ini digunakan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman modal dan juga sebagai standar penentu untuk mencapai

Pemda). Lihat Nurul Husna Haron, Hazlina Hassan Nur Syuhada Jasni

dan Rashidah Abdul Rahman, “Zakat for Asnafs’ Business By Lembaga

Zakat Selangor” dalam Malaysian Accounting Review, Special Issue,

No. 2, 2010, IX: 131-135.

122 Batinggi, Materi Pokok Pelayanan Umum (Jakarta:

Universitas Terbuka, 2005), hlm. 1,3.

153

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.123

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, Good Governance memiliki 5 (lima) prinsip utama, yaitu: akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), penegakan hukum (rule of law), dan jaminan/kewajaran (fairness) atau a level playing field (perlakuan yang adil atau perlakuan kesetaraan).124

Asian Development Bank menyebutkan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar, yaitu: accountability, transparency, predictability dan participation.125

Menurut United Nation Development Program (UNDP) good governance memiliki 10 prinsip sebagai berikut: 1) Partisipasi; 2) Kepastian aturan hukum (rule of law); 3) Transparansi; 4) Kesetaraan

123 Hafifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good

Governance (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 5.

124 Bintoro Tjrokroamidjojo, Pengantar Administrasi

Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 75.

125 Dikutip dari artikel “Public Administration in the 21-st

Century” yang diterbitkan oleh Asian Development Bank, tidak

diterbitkan.

154

(equality); 5) Daya tanggap (responsiveness); 6) Memiliki visi (vission); 7) Akuntabel; 8) Supervisi; 9) efektif dan efisien; 10) Profesionalisme.126

Sepuluh prinsip UNDP tersebut banyak diadopsi oleh pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan kualitas pelayanan publik. Pada hakikatnya, kualitas pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan prima ini, berdasarkan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2004 memiliki landasan: 1) Transparansi; 2) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan; 3) Kondisional, sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi; 4) Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat; 5) Kesamaan hak, tidak diskriminatif; 6) Keseimbangan hak dan

126UNDP/Governance Unit Jakarta, “Introducing Good Local

Governance The Indonesian Experience”, 2002, dalam

http://www.undp.or.id diakses tanggal 10 Mei 2011. Lihat pula Agus

Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), cet. ke-2. Lihat pula

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam

Rangka Otonomi Daerah (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 7-8.

Lihat pula Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Bandung: Fokusmedia, 2003), cet. ke-4, hlm. 71.

http://www.undp.or.id/

155

tanggung jawab antara pihak pemberi dan penerima layanan.

Dari pendapat-pendapat di atas, setidak-tidaknya dapat diambil beberapa prinsip good governance yang dapat diterapkan pada lembaga zakat, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme. Ketiga hal itu harus dipenuhi oleh sebuah lembaga untuk menuju kepada pelayanan yang baik.

Selain konsep good governance di atas, ada pula konsep kualitas pelayanan yang menurut Zeithaml dan Bitner dapat diukur dengan mempertimbangkan lima faktor: 127 1) Sarana fisik (tangible); 2) Keterandalan dalam menyediakan pelayanan (reliability); 3) Kesanggupan memberikan pelayanan cepat dan tepat (responsiveness); 4) Keramahan dan sopan santun yang meyakinkan kepercayaan pelanggan (assurance); 5) Sikap penuh perhatian terhadap konsumen (empathy).

127 Zeithaml and Bitner, Service Marketing Integrating

Customer across the Firm (Boston: Mc Graw Hill, 2000), 2nd ed.

156

Menurut Gummerson dalam Ratminto, kualitas pelayanan memiliki empat sumber keterkaitan:128 1) Bergantung pada waktu pertama jasa didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (design quality); 2) Bergantung pada kerjasama antara bagian produksi dan bagian pemasaran (production quality); 3) Berhubungan dengan janji perusahaan dengan pelanggan (delivery quality); 4) Berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan stakeholder (relationship).

Pendapat Zeithaml dan Bitner, juga Gummerson tentang pelayanan di atas sesungguhnya beberapa hal di antaranya bersinggungan dengan tiga hal yang telah disebutkan sebelumnya, yakni akuntabilitas, transparansi dan profesionalitas. Oleh karenanya pendapat mereka tidak dipergunakan secara keseluruhan dalam tulisan ini. Beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori untuk pelayanan lembaga zakat adalah pendapat Zeithaml dan Bitner bahwa di antara cara mengukur kualitas pelayanan adalah melalui sarana fisik (tangible) dan keterandalan dalam menyediakan pelayanan (reliability). Sarana

128Ratminto, Manajemen Pelayanan Pengembangan Model

Konseptual (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 98.

157

fisik mengacu kepada sarana fisik (tangible) berbentuk lokasi gedung yang dimiliki oleh lembaga zakat. Sedangkan keterandalan dalam menyediakan pelayanan mengacu kepada kemudahan mengakses lembaga zakat (aksestabilitas).

Dari pendapat Gummerson, ada dua hal yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori, yaitu kualitas pelayanan bergantung pada waktu pertama jasa didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (design quality) dan berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan stakeholder (relationship). Ketergantungan kualitas pelayanan dengan waktu pertama jasa didesain untuk kebutuhan pelanggan (design quality) menghasruskan lembaga zakat memiliki komunikasi dengan para pelanggan, dalam hal ini adalah masyarakat muslim, khususnya muzaki. Sedangkan keterkaitan kualitas pelayanan dengan hubungan antara perusahaan dan stakeholder, mengharuskan lembaga zakat berusaha untuk mempopulerkan dirinya di tengah-tengah masyarakat.

Dari uraian di atas, pelayanan lembaga zakat memiliki beberapa dimensi yang dijadikan sebagai tolok ukur, yaitu akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, aksestabilitas, lokasi, komunikasi dan popularitas.

158

I. Distribusi Konsumtif dan Produktif Dana Zakat

Dana zakat pada awalanya lebih didominasikan oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian dalam pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang telah dicanangkan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat Fitrah.

2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti zakat yang diberikan dalam bentuk alata sekolah, dll

3. Ditribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti zakat berupa sapi, kambing dan lain-lain.

159

4. Ditribusi bersifat produkrif kreati yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk memebangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pola yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritas sosial.

Mufraini menjelaskan secara rinci terkait dengan pola distribusi konsumtif dan pola distribusi produktif dana zakat, sebagai berikut:129

a. Distribusi Konsumtif Dana Zakat

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga

129 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat:

Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Jakarta:

Kencana, 2006, Edisi I, Cet. I, hlm. 146-159.

160

dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama. Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan). Kemudian United Nation Development Program – Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB) mengukur berdasarkan ketidakmamapuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia).

Kesemua model pengukuran di atas, jika dikaitkan dengan pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada:

1.) Upaya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar Dari Para Mustahik

Ini sama halnya dengan pola distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat yang bisa

161

diberikan kepada seorang mustahik, apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun (pendapat maksimalis) ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam (pendapat minimalis). Sebenarnya untuk kedua pendapat di atas, menurut hemat penulis, tidak ada yang bisa diusung sebagai sebuah pola bila melihat kondisi masyarakat Indonesia. Bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar akan sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan membuat tingkat dan perilaku konsumsi mustahik (consumption behavior) akan mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyaluran dana zakat, apalagi bila mustahik sangat sadar bahwa dana zakat yang terkumpul tersebut hak mereka.

Untuk itu dalam rangka optimalisasi, dana terkumpul dari instrumen zakat mal sebaiknya tidak diarahkan untuk penyaluran sembako. Biarlah instrumen pemerataan pendapatan islami lainnya yang mengambil alih, seperti dana infak, sedekah dan hasil zakat fitrah. Penerpan instrument ini tidak bisa dilakukan terus-menerusdalam jangka waktu

162

tertentu, akan tetapi berlaku insidental, seperti pada saat umat muslim merayakan idul fitri ataupun pada saat mendapatkan musibah, seperti kebakaran rumah, kecelakaan, sakit atau musibah local/nasional seperti bencana alam.

Dan kalaupun lembaga amil berkehendak untuk melaksanakan secara periodik, pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang benar-benar dapat meningkatkan gizi yang dapat meningkatkan pola makan delapan asnaf untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuhnya.

Penyuluhan tembako yang ideal dapat terlaksan, apabila tingkat kesadaran perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industry pengadaan pangan Indonesia turut serta sebagai pelaku wajib zakat, karena secara teori fikih zakat, kategori aset wajib zakat komoditas perdagangan dapat disalurkan dari komoditas itu sendiri atau dalam bentuk yang setara dengan mata uang. Dengan begini bila peusahaan-perusahan tersebut menyalurkan dalam bentuk komoditas yang menjadi industri mereka di bidang pangan, maka lembaga amil dapat

163

segera menyalurkannya zakat dalam bentuk barang tersebut (pangan sembako) kepada para mustahik.

2.) Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial dan Psikologis.

Pola konsumtif untuk item kedua ini dapat diarahkan kepada perindistribusian konsumtif non makanan (sembako), walaupun untuk kepentingan konsumtif mustahik. Beberapa hal yang dapat kami contohkan untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat mustahik adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempar-tempat pemukiman bagi masyarakat delapan asnaf.

Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk mustahik yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan missal bagi anak-anak mustahik. Karena penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan pernikahan, apalagi hal tersebut disebabkan atas ketidak mampuan mustahik secara materi.

164

3.) Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia agar dapat Barsaing Hidup di Alam Transisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia

Untuk poin ketiga, pola distribusi yang harus menjadi primadona adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan asnaf atau mustahik, untuk itu tidak mesti harus berupa beasiswa untuk sekolah umum. Namun bisa diarahkan untuk penyelengaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatan ketrampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan mengapai kesejahteraannya, seperti jahit menjahit, pelatihan bahasa asing dan pelatihan kerja profesi lainnya. Untuk penyaluran bentuk item ketiga ini lembaga amil ini harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi lokal berkaitan dengan aktivitas perekonomian dan penerapan sistem demokrasi.

Dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang

165

berkesinambungan, baik kondisi pemetaan delapan asnaf secara umum, dalam jangka pendek pemantauan harus dapat memberikan data dan informasi yang tepat tentang rumah tangga mustahik. Pemantauan harus dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator yang mencakup persepsi kesejahteraan menurut masyarakat di kabupaten ditambah dengan prinsip-prinsip umum pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pemerintah daerah maupun pusat.

b. Ditribusi Produktif Dana Zakat

Saat ini yang menjadi trend dari Islamisation process yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah, pertama: mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (free interest), Kedua: mengoptimalkan system zakat dalam perekonomian (fungsi restribusi Income). untuk trend ini sejumlah pemikiran inovatif mengenai intermediary system dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam. Hal ini tentunya diikuti kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (unequality income) dimiliki

166

oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk mayoritas Islam.

Belakangan ini, intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahi secara menjamur. Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.

Seperti yang disinyalir dalam surat At-Taubah: 60. Artinya, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statemen syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satui alasan munculnya polemik justifikasi illegal syar’i sejumlah fuqoha untuk pola

167

distribusi produktif pada zakat. Kerenanya konsep ditribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana yang terkumpul lainnya yaitu sedakahdan infaq. Hal ini meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.

Pemetaan alokasi dana dari hasil zakat, infaq dan sedekah pada praktiknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataan pendapat, terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, kemudian dialokasikan kepada setiap kategori delapan asnaf adalah 1/8 atau 12,5%. Jika hasil dana zakat tidak memenuhi kebutuhan masyarakat muslim defisit, barulah tanggung jawab moral muslim surplus dialihkan kepada infaq dan sedekah.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqih dan polemik inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, infaq dan sedekah, skema yang dikedepankan dari pola qardhul hasan sebenanya sudah bagus sekali (brilliant), mengingat:

1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah seandainya lembaga

168

tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. jika pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.

2. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan kalaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.

J. Potret Hubungan Antara Zakat dan Pajak Hubungan antara pajak dan zakat masih

menjadi polemik yang berkepanjangan di kalangan

169

umat Islam hingga saat ini. Banyak versi yang

mencoba memetakan hubungan tersebut secara tepat.

Setidak-tidaknya ada empat pendapat dalam hal ini

yaitu:130

1. Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus

terhadap agama dan negara, yang dikemukakan

oleh Yusuf Qardhawi. Qardhawi memandang

bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang

sama-sama wajib atas diri kaum muslim. Hanya

saja pajak diwajibkan atas kondisi tertentu.

2. Zakat adalah kewajiban terhadap agama dan pajak

adalah kewajiban terhadap negara. Pendapat Gazy

Inayah ini pada prinsipnya memisahkan antara

kekuasaan Tuhan dan Raja/Presiden. Kelompok ini

berpendapat bahwa ada pemisahan antara

kekuasaan Tuhan dan raja, di mana zakat adalah

hak Allah dan pajak merupakan hak raja/kaesar.

Pendapat ini bermula dari paham sekularisme yang

memisahkan antara agama dan negara. Itu

sebagaimana yang diyakini oleh kaum kristiani,

“Give to Caesar what belongs to Caesar, and give

to God what belongs to God.” (Markus 12: 17).

3. Pajak itu adalah zakat, sebagaimana dikemukakan

oleh Masdar F. Mas’udi, artinya kalau seseorang

130 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2011), cet. ke-2, hlm. 186.

170

telah membayar pajak, maka berarti ia telah

membayar zakat. Mas’udi mengatakan bahwa

zakat adalah roh dan pajak adalah badannya. Roh

dan badan tak mungkin dipisahkan. Artinya kalua

seseorah telah membayar zakat, maka berarti ia

sudah membayar zakat. Zakat merupakan landasan

teorinya sedangkan pajak adalah praktiknya.

4. Pajak tidak wajib, tetapi bahkan hukumnya haram,

sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Hasan Turabi

(Sudan). Pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran

ulama, bahwa jika pajak dibolehkan, maka akan

menjadi alat penindas rakyat oleh penguasa.

Dalam perkembangannya, polemik seputar

pajak dan zakat di banyak negara muslim tersebut

kemudian mengerucut pada dominasi pendapat

pertama yang menganggap zakat dan pajak itu adalah

dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara.

Sedangkan pendapat kedua yang memisahkan antara

kekuasaan Tuhan dan kekuasaan negara

sesungguhnya adalah upaya yang tidak realistis untuk

saat sekarang. Selain itu pendapat kedua ini juga

membuka jalan bagi umat Islam untuk tidak

mengindahkan perintah negara dan tidak

berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang terpenting

adalah perintah agama, tidak perlu aktif terlibat dalam

negara. Dengan kata lain, jika tidak membayar pajak

juga tidak dosa. Adapun pendapat ketiga yang

menganggap pajak adalah zakat sebenarnya adalah

171

pendapat yang pragmatis. Afzalur Rahman telah

menepis pendapat yang mengatakan bahwa zakat

adalah pajak, dengan dalih zakat telah memenuhi

persyaratan perpajakan, yaitu: (1) Pembayaran yang

diwajibkan; (2) Tidak ada balasan atau imbalan; (3)

Diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu negara.

Menurut Rahman, dua persyaratan pertama memang

benar, tetapi syarat yang ketiga itu tidak sama antara

zakat dan pajak, karena zakat hanya dikenakan pada

umat Islam saja, tidak pada nonmuslim.131 Selain itu,

pragmatisme pendapat ketiga ini juga karena tidak

ditopang oleh pemahaman fikih secara mendalam.

Terlalu rumit bagi pengusungnya untuk menguraikan

perbedaan antara fai’, ghanimah, dharibah, kharaj,

jizyah, ‘ushur dan pendapatan sekunder lainnya,

sehingga dipadukan istilahnya menjadi “pajak” .

Padahal tidak ada seorang pun ahli fikih yang

mengatakan itu, baik di masa klasik maupun modern.

Sedangkan pendapat keempat yang menyatakan

bahwa pemberlakuan pajak itu haram adalah pendapat

yang kurang realistis pula, karena kebutuhan negara

di zaman modern seperti sekarang tidak mencukupi

jika hanya mengandalkan pada zakat semata, kecuali

131Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam (Islamic

Publication), edisi terj. berjudul Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta:

PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), vol. 3. Hlm. 242.

172

jika kehidupan berbangsa dan bernegaranya diformat

sedemikian rupa seperti satu abad yang lalu.

Afzalur Rahman pernah menyebutkan tentang

perbedaan antara konsep zakat dan konsep pajak sebagai

berikut:132

No Uraian Konsep Zakat Konsep Pajak

1 Sifat Kewajiban agama dan suatu

bentuk ibadah

Kebijakan

ekonomi untuk

memperoleh

pendapatan bagi

pemerintah

2 Subjek Diwajibkan pada seluruh

umat Islam di suatu negara

Diwajibkan pada

seluruh

masyarakat tanpa

melihat agama,

kasta dan lainnya

3 Status

kewajiban

Kewajiban yang harus

dibayarkan dalam keadaan

seperti apapun tanpa dapat

dielakkan

Kewajiban yang

dapat

ditangguhkan oleh

pemerintah yang

berkuasa

4 Tarif Sumber dan besarnya

ditentukan oleh Alquran dan

sunnah, tidak boleh diubah

oleh siapapun

Sumber dan besar

pajak dapat diubah

dari waktu ke

waktu sesuai

132Afzalur Rahman, Economic Doctrines…, hlm. 243-245.

173

keperluan

pemerintah

5 Pengguna

dana

Butir-butir pengeluaran dan

mustahik zakat dinyatakan

dalam Alquran dan hadis,

tak seorang pun mempunyai

hak mengubahnya

Pembelanjaan

pajak dapat diubah

atau dimodifikasi

menurut

kebutuhan

pemerintah

6 Penerima

manfaat

Zakat diperoleh dari orang

kaya dan diberikan pada

orang miskin

Pajak memberikan

manfaat kepada

orang kaya dan

orang miskin.

Dalam kondisi

tertentu lebih

menguntungkan

orang kaya

7 Tujuan

perolehan

Zakat dikenakan untuk

mencegah ketidakwajaran

dan ketidakseimbangan

distribusi kekayaan serta

mencegah penumpukan

harta di tangan segelintir

orang

Pajak dikenakan

dengan tujuan

utama untuk

memperoleh

pendapatan atau

pemasukan

Tabel 2.6.

Perbandingan Zakat dan Pajak Menurut Afzalur Rahman

174

Dari uraian Rahman di atas, tampaknya tidak

semua item diamini oleh Gusfahmi. Hal ini disebabkan

oleh banyak hal, di antaranya adalah masa keduanya yang

berbeda, sistem pembanding yang berbeda dan tarjih yang

berbeda terhadap perselisihan di kalangan ulama. Ada

sebagian yang dibenarkan Gusfahmi dan sebagian lain

dikoreksi. Berikut rincian yang disebutkan Gusfahmi

tentang perbedaan antara zakat dan pajak:133

No Uraian Konsep Zakat Konsep Pajak

1 Tarif Ditetapkan

berdasarkan

Alquran dan Hadis

Ditetapkan

berdasarkan ijtihad

ulama

2 Pengguna

dana

Mustahik tertentu Pengeluaran negara

selain mustahik zakat

3 Penerima

manfaat

Hanya 8 golongan

(ashnaf)

Semua golongan,

termasuk orang kaya

4 Tujuan

perolehan

Untuk mencegah

ketidak-wajaran

dan

ketidakseimbanga

n distribusi

kekayaan

Untuk kepentingan

kemaslahatan umat

yang tidak terpenuhi

dari zakat

5 Objek Harta tertentu yang

melebihi nisab

Kelebihan penghasilan,

konsumsi barang

133Gusfahmi, Pajak Menurut …, hlm. 210.

175

bukan kebutuhan

pokok

6 Syarat

Ijab/

Kabul

Disyaratkan Tidak disyaratkan

7 Masa

berlaku

kewajiban

Sepanjang masa

walaupun tidak ada

fakir miskin

Temporer/Situasional

(tidak sepanjang masa)

8 Jumlah

terutang

Minimum

sejumlah yang

ditetapkan

Maksimum sesuai yang

ditetapkan

9 Imbalan Pahala dari Allah

s.w.t.

Tersedianya barang

dan jasa untuk

masyarakat

10 Penentu

kegunaan

dana

Allah s.w.t.

semata, dengan

keharusan

menyesuaikan

dengan ashnaf

yang delapan

Pemerintah, dengan

berdasarkan syariat

11 Saat

terutang

Setelah satu tahun,

kecuali zakat

pertanian

Saat diperoleh

12 Fungsi Ujian keimanan

atas harta

Solusi untuk kondisi

darurat

Tabel 2.7.

176

Perbandingan Zakat dan Pajak Menurut Gusfahmi

Di antara yang dikoreksi oleh Gusfahmi adalah

tentang sifat dan subjek, yang dianggap sama, baik dalam

konsep zakat maupun pajak. Hal itu berbeda dengan yang

disampaikan oleh Rahman. Menurut Gusfahmi sifat zakat

maupun pajak itu sama, yaitu merupakan kewajiban

keagamaan. Sedangkan Rahman tidak secara tegas

mengatakan pajak itu sebagai kewajiban agama, melainkan

hanya sekedar kebijakan ekonomi. Demikian pula subjek

zakat dan pajak, menurut Gusfahmi semuanya adalah

pribadi muslim. Sedangkan Rahman menganggap pajak

lebih umum, meliputi semua warga, tidak hanya warga

muslim.

Adapun Yusuf Qardhawi melihat masalah zakat

dan pajak ini dari beberapa sisi. Menurut Qardhawi, ada

sisi-sisi persamaan antara zakat dan pajak, yaitu:134 (1)

Unsur paksaan; (2) Dibayarkan kepada pemerintah daerah

atau pusat; (3) Tidak adanya kompensasi dari pembayaran

kewajiban (zakat maupun pajak); (4) Ada sasaran sosial,

ekonomi dan politik, di samping sasaran keuangan.

Adapun sisi-sisi perbedaannya, adalah: (1) Nama dan

indikasi makna; zakat lebih tertuju pada makna penyucian,

pertumbuhan dan barakah. Sedangkan pajak lebih tertuju

maknanya pada pemaksaan kewajiban; (2) Substansi dan

134Yusuf al-Qardhawi, Fiqhu az-Zakah, Dirasah Muqaranah li-

Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’i al-Qur’ani wa as-Sunnah (Kairo:

Maktabah Wahbah, 1994), II: 997-1004.

177

sasaran; Zakat itu adalah ibadah sebagai bentuk

kesyukuran dan taqarrub pada Allah sedangkan pajak

hanya sekedar kewajiban sipil sebagai seorang warga; (3)

Penentuan nishab atau batas minimal kewajiban dan

besaran yang dikeluarkan; (4) Sifat tetap dan kekekalan;

(5) Objek zakat (mashraf) berbeda dengan pajak; (6)

Hubungan kewajiban; pajak adalah hubungan antara

seorang warga dengan penguasa sedangkan zakat adalah

hubungan antara seorang warga dengan Tuhannya; (7)

Tujuan; Zakat memiliki unsur tujuan ruhiyyah dan moral

(khuluqiyyah) sedangkan pajak tidak memiliki hal

tersebut; (8) Asas hukum; pajak memiliki asas hukum yang

berbeda-beda secara teori, sedangkan zakat jelas, asas

hukumnya adalah bersumber dari Allah semata.

Oleh karena perbedaan-perbedaan yang

signifikan itulah, akhirnya Yusuf Qardhawi, ulama

tersohor yang diakui secara internasional ini, dengan

penuh kehati-hatian, beliau memfatwakan sebagaimana

yang difatwakan oleh Syaikh Syaltut sebelumnya, bahwa

pajak tidak dapat mengganti kewajiban zakat, karena

banyak pertimbangan syariah yang menyebabkannya

berbeda. Qardhawi kemudian menambahkan bahwa

keputusan akhir inilah yang lebih menenangkan seorang

pemberi fatwa maupun orang yang meminta fatwa. 135

Keputusan akhir yang sejenis juga disampaikan oleh

Wahbah Zuhaili, seorang ulama kenamaan yang memiliki

banyak karya ilmiah tingkat internasional. Zuhaili

mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada

pemerintah tidak dapat mengganti kewajiban zakat, karena

135Ibid., hlm. 1118.

178

pertimbangan-pertimbangan yang tidak jauh berbeda

dengan yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi.136

Ada upaya internalisasi hubungan antara pajak

dan zakat di Indonesia secara terus-menerus. Proses

tersebut akhirnya membuahkan hasil, dengan

diberlakukannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan (PPh), yang keduanya memberi

lampu hijau terhadap zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak. Dalam UU. No. 36 Tahun 2008

tentang PPh pada pasal 9 ayat (1) juga menyebutkan

tentang zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena

pajak, tapi bukan pengurang pajak terutang. Banyak

kalangan memahami bahwa zakat dapat dijadikan

pengurang pajak terutang, padahal bukan demikian. UU

tersebut di tataran realitas memiliki beberapa dampak

sebagai berikut:137

1. Zakat disamakan dengan sumbangan sosial keagamaan;

Artinya zakat tak ubahnya semacam biaya sosial (social

cost) seperti sumbangan kegiatan social, perayaan hari

besar dan sejenisnya. Hal ini sungguh amat

mengecilkan makna zakat itu sendiri sebagai sebuah

136 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu

(Beirut: Daru al-fikr, 2004), III: 1979.

137Gusfahmi, Pajak Menurut …, hlm. 192.

179

sumber pendapatan negara (mawarid al-daulah) di

masa Rasulullah s.a.w., para khulafaurrasyidin dan para

khalifah sesudah beliau. Jika zakat hanya dijadikan

sebagai biaya sosial yang sifatnya sukarela, maka hal

ini sungguh menyalahi aturan Allah s.w.t. dan menyia-

nyiakan nasib fakir miskin. Zakat adalah hak negara

yang diwajibkan atas kaum muslim yang mampu,

sebagai bentuk jaminan kehidupan bagi kaum yang

lemah atau dhu’afa’.138

2. Penerimaan zakat tidak tumbuh secara proporsional

dengan penerimaan pajak; Belum ada suatu data

empiris yang menunjukkan bukti bahwa dengan

dijadikannya zakat sebagai pengurang pajak netto,

maka pembayaran zakat oleh masyarakat semakin

meningkat. Menurut Gusfahmi, semenjak adanya

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003

tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PPh, selama 6

tahun (2003-2009) belum ada suatu laporan bahwa

kenaikan penerimaan zakat meningkat secara

proporsional dengan kenaikan penerimaan pajak,

padahal selama 6 tahun tersebut penerimaan pajak

selalu meningkat.139

3. Masyarakat tidak termotivasi untuk melaporkan zakat

yang sudah dipungut; Sungguh pun belum ada data

berapa jumlah Wajib Pajak (WP) dan berapa jumlah

138Ibid., hlm. 196. 139Ibid., hlm. 198-199.

180

penerimaan zakat dalam Rupiah, dari WP muslim yang

melaporkan pajak sebagai pengurang penghasilan netto

di Direktorat Jendral Pajak (DJP), namun dapat

diperkirakan bahwa tidak banyak WP muslim yang

melaporkan zakat yang sudah dipungut oleh BAZ/LAZ

melalui Surat Setoran Zakat (SSZ) dalam SPT tahunan.

Di antara penyebabnya menurut Gusfahmi, SSZ belum

dianggap sebagai “ Surat Setoran Pajak ” yang

bernilai uang, yang harus disimpan dan akan dapat

dikreditkan dengan pajak terutang pada akhir tahun

pajak. Namun demikian, Gusfahmi juga mengakui

bahwa ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa

zakat itu adalah ibadah mahdhah (seperti shalat, puasa,

haji) yang tidak perlu “ diketahui ” bahkan “

dilaporkan” kepada orang lain, termasuk pemerintah,

karena hal itu bisa dianggap pamer (riya ’ ) bagi

pelakunya.

4. Terjadi inevisiensi dan inefektivitas dalam pemungutan

zakat dan pajak; Ditunjuknya Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) sebagai badan yang bertanggung-

jawab mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat,

melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001

tentang Badan Amil Zakat Nasional, selayaknya

difasilitasi dengan sarana dan prasarana pendukung

sebagaimana halnya Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jendral Pajak (DJP). BAZ/LAZ seharusnya

bisa mendapatkan fasilitas kantor di gedung Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) yang lengkap dengan sarana

gedung, mobil, komputer dan jaringannya serta personil

yang terdidik.

181

Dari dampak di atas, Gusfahmi memilih solusi

yang tidak banyak menimbulkan konflik di kalangan para

ulama. Pilihan solusi ini bermula dari pendapat mayoritas

ulama -jika tidak dikatakan semua- bahwa pajak itu

berbeda dengan zakat. Tidak dapat disamakan. Sehingga,

alternatif yang paling ideal setelah pilihan tersebut,

menurut Gusfahmi adalah bagaimana umat Islam

mengupayakan zakat dapat menjadi pengurang (kredit)

pajak. Beberapa argumen diajukan oleh Gusfahmi setidak-

tidaknya dari tiga sisi: sisi fiskal, sisi syariah dan sisi

realitas.140

Dari sisi fiskal, seharusnya zakat dapat

disamakan dengan Pajak Terutang di Luar Negeri atau

disamakan seperti Fiskal Luar negeri (FLN). Dalam

formulir 1770 SPT Tahunan PPh dapat diketahui bahwa

kredit pajak pada angka 12 adalah Pajak Terutang di Luar

Negeri, yaitu pajak yang sudah disetor oleh WP di luar

negeri. Pajak yang disetor di Luar Negeri (LN) dalam hal

ini diakui sebagai kredit pajak. Inilah yang dipraktekkan

oleh pemerintah Indonesia, khususnya ketika menghadapi

warga negaranya yang ada di negara muslim lainnya, dan

negara tersebut di antaranya adalah Negara Kuwait. Selain

itu, zakat juga dapat disamakan statusnya seperti Fiskal

Luar Negeri (FLN). Dalam formulir 1770 SPT Tahunan

PPh dapat diketahui bahwa kredit pajak pada angka 14.C

adalah Fiskal Luar Negeri yang dibayar oleh WP ketika

pergi ke luar negeri, baik melalui darat, laut maupun udara.

Seandainya FLN dapat dijadikan sebagai kredit pajak,

maka zakat juga sebenarnya dapat diterapkan hal yang

140Ibid., hlm. 201-203.

182

serupa sebagai kredit pajak, karena keduanya adalah

pembayaran pendahuluan oleh WP, yang dapat

diperhitungkan kembali dengan pajak terutang pada akhir

tahun.

Sedangkan dari sisi syariah, telah jelas bahwa

yang dikenakan kewajiban zakat itu adalah umat Islam,

sedangkan nonmuslim tidak. Adapun dalam UU Nomor 28

Tahun 2007 disebutkan bahwa WP adalah orang pribadi

atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Kemudian dalam UU Nomor 38

Tahun 1999, pada pasal 2 disebutkan bahwa setiap warga

negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau

badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban

menunaikan zakat. Kewajiban menunaikan zakat secara

syariah di atas dan kewajiban secara hukum sebagai warga

negara Indonesia untuk membayar zakat, secara jelas

menunjukkan adanya kewajiban ganda bagi umat Islam.

Selain itu, objek zakat dan pajak sebenarnya relatif sama,

yaitu penghasilan. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008

tentang PPh Bab III Pasal 4 Objek zakat, disebutkan bahwa

objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apapun. Sedangkan objek zakat adalah: (a) emas, perak

dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil

pertanian, perkebunan dan perikanan; (d) hasil

pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan

dan jasa; (g) hasil barang temuan (rikaz). Dari kedua aturan

183

tersebut, sesungguhnya perbedaannya hanya dari sisi

istilah, tetapi pada hakekatnya adalah sama. Karenanya,

pemungutan pajak dan zakat seperti sekarang telah

menimbulkan beban yang berat (over load) pada umat

Islam, karena penghasilan mereka dikenakan beban

berganda (double taxs) yaitu PPh dan zakat penghasilan.

Adapun dari sisi realitas masyarakat muslim,

sesungguhnya Kuwait dan Malaysia telah menerapkan

zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak

penghasilan secara penuh. Bahkan karena UU yang ada di

Kuwait seperti itu, akhirnya bahkan dapat menekan

Indonesia untuk memberlakukan warga negaranya yang

ada di Kuwait juga diberlakukan seperti itu. Artinya

apabila warga negara Indonesia di Kuwait telah

membayarkan zakatnya di Kuwait, maka bukti

pembayaran tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak

di Indonesia, sehingga ia hanya berkewajiban membayar

pajak sisa dari persentase zakat yang telah ia keluarkan di

Kuwait. Demikian yang pernah ditulis oleh Raisita -

mahasiswa STAN- sebagaimana dituturkan oleh

Gusfahmi. Kemudian Raisita juga menambahkan bahwa

hal yang sama juga terjadi di Malaysia, yang menerapkan

zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak

penghasilan secara penuh. Dalam peraturan perpajakan

negara Malaysia, yaitu Income Tax Act 1967 yang direvisi

terakhir Tahun 2006, pemerintah Malaysia memasukkan

zakat ke dalam Part II Imposition and General

Characteristics of The Tax di bagian Section 6A Subsection

(3) yang berisi tentang Tax Rebate. Pada prinsipnya, dalam

peraturan perpajakan di Malaysia, disebutkan bahwa zakat

adalah diskon atau pengurang terhadap pajak penghasilan

184

yang terutang, bahkan termasuk juga zakat fitrah dan

kewajiban lain yang dibayar oleh umat Islam, asalkan

terdapat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga sah yang

khusus menangani tentang zakat tersebut.

Ada dua mekanisme yang harus diperhatikan

sebelum menerapkan zakat sebagai pengurang kredit

pajak.141 Yang pertama adalah bahwa zakat sebagai kredit

pajak selayaknya dibayarkan dahulu sebelum kredit pajak

yang lain. Zakat sebagai kredit pajak paling awal akan

membuat WP dapat mengetahui berapa sisa pajak yang

masih harus dikeluarkan setelah dikurangi zakat. Dengan

demikian, WP bisa mengetahui berapa kelebihan bayar

yang terjadi akibat pengurangan zakat terhadap pajak

terutang. Selain itu, zakat yang ditempatkan sebagai kredit

pajak yang dikurangkan paling awal, juga menjadi solusi

apabila ternyata WP mengalami lebih bayar, dikarenakan

pajak. Kelebihan bayar tersebut, sebagaimana sifat zakat

yang merupakan penyisihan harta untuk memenuhi

perintah Allah swt dan bertujuan untuk mensucikan harta

yang dimiliki, seharusnya tidak boleh diminta kembali

oleh WP.

Mekanisme kedua yang harus diperhatikan

sebelum menerapkan zakat sebagai pengurang kredit pajak

adalah syarat-syarat yang jarus dipenuhi agar zakat bisa

dijadikan sebagai kredit pajak. Syarat-syarat tersebut

adalah syarat yang ada dalam aturan Islam tentang zakat

dan syarat yang ada dalam peraturan perpajakan. Adapun

syarat yang harus dipenuhi dalam aturan Islam adalah

141Ibid., hlm. 204-206.

185

syarat subjek zakat, objek zakat, nisab, haul dan waktu

serta cara pembayaran zakat. Di antara syarat tersebut

adalah bahwa yang harus membayar zakat harus pemeluk

agama Islam, harta yang dibayar haruslah hak milik penuh

(milk tam), harta produktif, memenuhi nisab, harta tersebut

merupakan kelebihan dari kebutuhan primer, tidak terdapat

tanggungan utang yang bisa mengurangi nisab dan haul

yang harus dipenuhi adalah satu tahun.

Sedangkan syarat dalam peraturan perpajakan,

bisa disamakan dengan syarat yang sekarang berlaku untuk

menetapkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto

kena pajak. Syarat-syarat yang ada dalam peraturan

tersebut adalah: (a) Penghasilan atau harta yang dibayar

zakatnya merupakan objek pajak sebagaimana difinisi

objek pajak pada pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008; (b)

Harta atau penghasilan tersebut dimiliki dan dibayar oleh

pemeluk agama Islam; (c) Dibayar kepada amil zakat yang

disahkan sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat

yang berlaku; (d) Harta atau penghasilan yang merupakan

objek pajak tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU

Nomor 36 Tahun 2008; (e) Besarnya persentase yang

boleh dikreditkan adalah sebesar kadar zakat yang berlaku

dalam peraturan agama Islam; (f) Harus ada bukti dari amil

zakat yang di antaranya berisi nama, alamat, NPWP

muzakki, jenis, sumber, bulan.tahun perolehan, dan

besarnya harta atau penghasilan, serta tentu saja besarnya

zakat yang dibayarkan.

Kendala utama yang menghambat penerapan zakat

sebagai kredit pajak adalah adanya UU Nomor 38 Tahun

186

1999 dan UU Nomor 36 Tahun 2008. UU Nomor 38 Tahun

1999 berisi tentang Pengelolaan Zakat yang belum

mendukung untuk pelaksanaan zakat sebagai kredit pajak.

Pasal yang secara jelas menghambat penerapan zakat

sebagai kredit pajak adalah Pasal 14 ayat 3, yang mengatur

mengenai penetapan zakat yang dibayar kea mil zakat, itu

hanya bisa menjadi pengurang laba atau penghasilan sisa

kena pajak. Penafsiran autentik dari peraturan tersebut

menyatakan bahwa zakat hanya bisa dikurangkan sebagai

pengurang laba/penghasilan sisa kena pajak saja. Tidak

bisa dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Sedangkan kendala yang kedua adalah Pasal 9

ayat 1 huruf g UU Nomor 36 Tahun 2008, yang

menyatakan bahwa zakat yang dibayar subjek zakat, yang

juga subjek pajak, sesuai dengan penafsiran sistematik,

hanya bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto

untuk menentukan penghasilan kena pajak. Ketetapan

dalam Pasal 9 ayat 1 huruf g UU Nomor 36 Tahun 2008

tersebut perlu diubah agar bisa menerapkan zakat sebagai

kredit pajak. Zakat seharusnya dimasukkan ke dalam Pasal

28 UU Nomor 36 Tahun 2008, menjadi bagian dari kredit

pajak yang bisa dikurangkan terhadap pajak terutang WP

(Pasal 1 angka 22).

Zakat yang ditetapkan negara sebagai kredit pajak,

secara matematis, akan mengurangi penerimaan Negara

dari sektor pajak. Jika seorang WP PPh Orang Pribadi

harus dikenakan pajak 5 %, maka dengan dijadikannya

zakat sebagai kredit (pengurang) pajak, ia hanya wajib

membayar 2,5 %. WP yang memanfaatkan kewajiban ini

akan meningkat dari waktu ke waktu dan menyebabkan

187

penerimaan negara dari sektor pajak, berkurang. Hal ini

tentu akan merugikan negara dan menyulitkan pendanaan

negara.

Dilihat secara matematis memang demikian,

tapi dilihat secara agama, tidak demikian. Penerapan zakat

sebagai kredit pajak akan meningkatkan penerimaan

keduanya, sebagaimana perumpamaan sumur yang digali

dan dibersihkan mata airnya. Zakat dan pajak akan

meningkat, sebagaimana bukti data dari Negara Malaysia

di mana sejak zakat dijadikan sebagai kredit pajak,

penerimaan pajak selalu meningkat.

Seandainya memang ada keraguan seputar

turunnya penerimaan negara sebagaimana dikhawatirkan,

maka sesungguhnya ada solusi alternatif untuk jangka

pendek. Negara dapat menggunakan metode

pemindahan pos penerimaan dengan jalan menetapkan

zakat sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP). Menetapkan zakat sebagai PNBP akan

memberikan kepastian yang lebih besar pada masyarakat,

karena termasuk sebagai penerimaan negara, yang dapat

dipantau, diawasi dan diketahui jumlah penerimaan serta

distribusi penggunaannya, sebagaimana halnya pajak.

188

BAB III

POTRET PELAKSANAAN ZAKAT DI

KAWASAN JOGLOSEMAR

A. Kawasan Joglosemar

Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003

disebutkan bahwa kawasan Joglosemar termasuk

kawasan kerjasama antar-provinsi yang memiliki

kekhususan tertentu. Kekhususan kawasan tersebut

dikarenakan memiliki salah satu kriteria berikut: (1)

Kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap

pencapaian sasaran secara nasional; (2) Kawasan yang

tidak masuk dalam delinasi kawasan tertentu dan andalan

tetapi dari dimensi propinsi memiliki peranan untuk

pertumbuhan dan pemerataan yang besar; (3) Kawasan

yang memiliki permasalahan ruang yang harus segera

ditangani. Dalam Perda tersebut, yang dianggap

merupakan kawasan Joglosemar itu meliputi Yogyakarta,

Solo dan Semarang. Oleh karenanya jalur yang melewati

Joglosemar merupakan jalur yang penting dan

189

strategis,142 sehingga ruang lingkup wilayah penelitian

ini meliputi kabupaten/kota sepanjang jalur yang

melewati Joglosemar. Adapun Kabupaten/Kota yang

berada di jalur ini ada 13, yaitu: Yogyakarta, Klaten,

Surakarta (Solo), Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali,

Salatiga, Kabupaten Semarang, Kota Semarang,

Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan

Sleman.

Alasan pemilihan jalur Joglosemar sebagai obyek

penelitian, karena jalur ini merupakan jalur bisnis

terbesar di wilayah provinsi Jawa Tengah dan

Yogyakarta, yang masyarakatnya merupakan masyarakat

yang heterogen. Masyarakat muslim yang berada di jalur

itu juga merupakan masyarakat muslim yang heterogen.

Ada masyarakat perkotaan dan pedesaan, modern dan

tradisional, kejawen, moderat dan militan, masyarakat

petani, pedagang/pengusaha dan pegawai dan karakter-

karakter heterogen lainnya.

B. Lembaga-lembaga Zakat di Indonesia

Undang-undang no. 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat bab III pasal 6 dan 7 menyatakan

bahwa lembaga pengelola zakat di indonesia terdiri dari

dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAS) dan Lembaga

Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh

pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan

142Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah,

dalam http://docs.google.com/, diakses tanggal 31 Maret 2011.

http://docs.google.com/

190

oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis

pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh institut

manajemen zakat 2001 dikemukakan susunan organisasi

lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat

sebagai berikut.

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

a. Badan Amil Zakat terdiri atas dewan pertimbangan,

komisi pengawas, dan badan pelaksana.

b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud

meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

c. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi

unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi

unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian

pengumpulan, bagian pendistribusian dan

pendayagunaan.

e. Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas

unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur

masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia,

tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga

pendidikan yang terkait.

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat

a. Dewan Pertimbangan

i. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan

rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi

pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat.

ii. Tugas Pokok

191

(1) Memberikan garis-garis kebijakan umum

badan amil zakat;

(2) Mengesahkan rencana kerja dari badan

pelaksana dan komisi pengawas;

(3) Mengeluarkan fatwa syariah, baik diminta

maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat

yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil

zaka;

(4) Memberikan pertimbangan, saran, dan

rekomendasi kepada badan pelaksana dan

kommisi pengawas, baik diminta maupun

tidak;

(5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan

hasil kerja badan pelaksana dan komisi

pengawas;

(6) Menunjuk akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

i. Fungsi

Fungsi komisi pengawas sebagai

pengawas internal lembaga lembaga atas

operasional kegiatan yang dilaksanakan badan

pelaksana.

ii. Tugas Pokok

(1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja

yang telah disahkan;

(2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan dewan

pertimbangan;

192

(3) Mengawasi operasional kegiatan yang

dilaksanakan badan pelaksana yang

mencakup pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan;

(4) Melakukan pemerikasaan operasional dan

pemeriksaan syariah.

c. Badan Pelaksana

i. Fungsi

Badan Pelaksana berfungsi sebagai

pelaksana pengelola zakat.

ii. Tugas Pokok:

(1) Membuat rencana kerja;

(2) Melaksanakan operasional pengelolaan

zakat sesuai rencana kerja yang telah

dsahkan dan sesuai dengan kebijakan

yang telah ditetapkan;

(3) Menyusun laporan tahunan;

(4) Menyampaikan laporan pertanggung

jawaban kepada pemerintah;

(5) Bertindak dan pertanggung jawab untuk

dan atas nama badan amil zakat kedalam

maupun keluar.

Lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia ada dua jenis, yaitu milik pemerintah yang berada dalam wadah Badan Amil Zakat (BAZ) dan milik lembaga zakat swasta yang tergabung dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga-lembaga zakat milik swasta yang ada di Indonesia memiliki jumlah yang sangat

193

banyak. Itulah salah satu factor penyebab kenapa pemberdayaan zakat yang ada di Indonesia tidak dapat terkoordinasikan secara maksimal. Berikut rincian lembaga-lembaga zakat pada tingkat nasional di Indonesia:

1. Badan Amil Zakat Nasional

Badan ini adalah satu-satunya badan amil

resmi yang didirikan oleh pemerintah RI

berdasarkan keputusan Presiden RI no. 8 tahun

2001. Badan ini memiliki tugas dan fungsi yang

sudah ditentukan, yaitu menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat

nasional di Indonesia. Dengan lahirnya UU no. 23

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin

mempertegas tugas dari BAZNAS itu sendiri

sebagai lembaga yang berwenang melakukan

pengelolaan zakat secara nasional. Di dalam UU

tersebut disebutkan bahwa BAZNAS sebagai

lembaga pemerintah non struktural yang bersifat

mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden

melalui Menteri Agama. Untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya BAZNAS memiliki beberapa

kewenangan yang biasanya dilakukan, yaitu :

a. Menghimpun, mendistribusikan dan

mendayagunakan zakat.

b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan

BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota

dan lembaga amil zakat.

194

c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan

zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan

lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.

Berikut visi dan misi lembaga ini:

Visi :

“Menjadi badan amil zakat nasional yang amanah, transparan dan profesional”.

Misi :

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat

melalui amil zakat.

b. Meningkatkan penghimpunan dan

pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan

ketentuan Syari’ah dan prinsip managemen

modern.

c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat

yang amanah, transparan, profesional dan

terintegrasi.

d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.

e. Memaksimalkan peran zakat dalam

menanggulangi kemiskinan di Indonesia

melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga

terkait.

Dengan menggunakan visi dan misi diatas, telah terbukti bahwa BAZNAS telah menyabet beberapa penghargaan sebagai lembaga sosial nomer satu di Indonesia.

195

Beberapa prestasi yang pernah diperoleh oleh BAZNAS adalah :

a. Mendapat sertifikat ISO 9001:2000 di tahun

2008

b. Mendapat sertifikat ISO 9001:2008 selama tiga

kali berturut-turut dari tahun 2009

c. Mendapat penghargaan “Tha Best Quality

Management” dari Karim Bussines Consulting

d. Mendapat predikat laporan keuangan terbaik

lembaga non departemen dari Departemen

Keuangan RI tahun 2008.

e. Mendapat penghargaan “The Best Innovation

Programme” dan “The Best in Transparency

Management” pada acara IMZ Award 2011.143

2. LAZ Dompet Dhuafa

Sebuah lembaga yang didirikan oleh

masyarakat Indonesia yang berkhidmat untuk

mengangkat harkat dan martabat daripada kaum

dhuafa dengan menggunakan dana zakat, infaq,

shadaqoh dan wakaf (ZISWAF) serta dari dana

lainnya yang halal.

Lembaga ini lahir dengan latar belakang

yang cukup unik, yang mana para pendirinya

empat orang wartawan yang sering bertemu dan

juga berinteraksi dengan orang kaya dan juga

143Pusat.baznas.go.id/profil/, diakses pada 30 Oktober 2016.

196

miskin. Sehingga atas dasar itulah mereka

mendirikan dompet dhuafa republika sebagai

dewan independen. Tepatnya pada tanggal 10

Oktober 2001 Dompet Dhuafa Republika

dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat tingkat

nasional oleh Departemen Agama RI, dihadapan

notaris yang diumumkan dalam Berita Negara RI

no. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. 144

Bahkan sampai sekarang lembaga ini

diyakini sebagai lembaga yang terbesar swasta dan

sudah sangat terkenal di negeri ini. Dengan

besarnya sebuah lembaga, pastilah tidak terlepas

daripada visi sebagai pandangan jauh kedepan dan

juga misi sebagai langkah untuk mencapai visi

tersebut, visi dan misi dari lembaga tersebut adalah

sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya masyarakat dunia yang

berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan

pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang

berkeadilan”.

Misi :

a. Menjadi gerakan masyarakat yang

mentransformasikan nilai-nilai kebaikan.

144www.dompetdhuafa.org/about, diakses pada 31 Oktober 2016.

http://www.dompetdhuafa.org/about

197

b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui

pengembangan ekonomi kerakyatan.

c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan

dunia melalui penguatan jaringan global.

d. Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan

berkompetensi global.

e. Melakukan advokasi kebijakan untuk

mewujudkan sistem yang berkeadilan.

f. Mengembangkan diri sebagai organisasi global

melalui inovasi, kualitas pelayanan,

transparansi, akuntabilitas, independensi dan

kemandirian lembaga.

Selain visi dari Dompet Dhuafa yang mencoba untuk diwujudkan dengan menggunakan misi-misi yang sudah dirancang, ada juga tujuan-tujuan mulia dari organisasi ini :

a. Terwujudnya organisasi Dompet Dhuafa

dengan standar organisasi global.

b. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis

dunia yang kuat.

c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi

multi-stakeholder dan program untuk

terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.

d. Menjadi lembaga filantropi Islam Internasional

yang transparan dan akuntabel.

e. Membangun sinergi dan jaringan global.

f. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis

dunia yang kuat.

198

g. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global

dalam program kemanusiaan dan

pemberdayaan.

h. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat

terhadap prorgam pelayanan, pembelaan dan

pemberdayaan.

i. Mengokohkan peran advokasi untuk

mewujudkan sistem yang berkeadilan.

j. Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan

sosial dimasyarakat.

k. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat

melalui pengembangan industri kerakyatan.

l. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar

internasional.

m. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui

intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

sumber daya organisasi.

n. Terpeliharanya independensi lembaga dari

intervensi pihak lain dan conflict of interest

dalam pengelolaan lembaga.

o. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas

dan altruisme.

p. Membangun komunitas berbasis masjid.

q. Melahirkan kader da’wah.

199

r. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan

sehari-hari. 145

3. LAZ Yayasan Amanah Takaful

Lembaga Amil Zakat yang ini didirikan

pada tanggal 24 Agustus 1998 berdasarkan akta

notaris Yudo Paripurno, SH serta telah

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

melalui surat no. AHU-AH.01.08-230 tanggal 23

April 2008. Dalam perjalanannya selama kurang

lebih dua setengah tahun jumlah muzzaki dan

mustahik mengalami peningkatan yang sangat

besar dengan pengelolaannya pun semakin

menunjukan kinerja yang sangat baik, sehingga

tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2001 yang

ditetapkan di Jakarta, Yayasan Amanah Takaful

dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat yang

berskala nasional melalui Keputusan Menteri

Agama RI no. 440 tahun 2001. Manfaat dari

lembaga amil zakat ini sudah mulai dirasakan di

16 provinsi yang ada di Indonesia, terutama yang

ada di daerah JaBoDeTaBek, yang mana dan ZIS

yang telah disalurkan sudah mencapai milyaran

rupiah, apalagi dengan adanya dukungan dari

145 www.dompetdhuafa.org/about. Diakses pada 31 Oktober

2016.


200

beberapa perusahaan yang ikut mendonasikan

kepada lembaga ini.146

Berikut visi dan misi dari lembaga ini :

Visi :

Menjadi yayasan sosial dan da’wah terkemuka

yang membanggakan dan memberi kontribusi

dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani

ummat dan bangsa serta syiar Islam melalui

sinergi dari segala potensi, baik intern maupun

ekstern.

Misi :

Mengajak masyarakat dan ummat untuk bersama-

sama meningkatkan kualitas sumber daya insani

yang komitmen dalam keimanannya, amanah,

berakhlakul karimah dan profesional. 147

4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat

Lembaga amil zakat Pos Keadilan Peduli

Umat lahir dengan adanya krisis yang melanda

dunia, khususnya bangsa dan rakyat Indonesia lah

yang turut merasakanya. Atas dasar itulah pada

tanggal 17 September 1998 beberapa anak muda

146 www.amanahtakaful.org/sample-page/sejarah-yat/, diakses

pada 30 Oktober 2016.

147 www.amanahtakaful.org/sample-page/sejarah-yat/. Diakses

pada 30 Oktober 2016.

http://www.amanahtakaful.org/sample-page/sejarah-yat/

http://www.amanahtakaful.org/

201

mulai bergerak dengan melakukan aksi sosial di

sebagian wilayah Indonesia. Setelah mereka

melakukan aksi sosial, ditindaklanjutilah aksi

mereka agar lebih sistematis dalam pergerakannya,

tepatnya pada tanggal 10 Desember 1999 lahirlah

sebuah lembaga yang bernama Pos Keadilan

Peduli Umat. Lembaga ini sudah mendapatkan

pengukuhan sebagai lemaba amil zakat nasional

dengan surat keputusan Menteri Agama RI no.441.

Bahkan lembaga ini juga sudah terdaftar di PBB

sebagai lembaga dengan status “Special

Consultative Status” dari Economic and Social

Council (Ecosoc).148

Menjadi anggota dari beberapa organisasi di dunia adalah sebuah kebanggaan tersendiri, yang mana perjuangan dari lembaga ini juga tidaklah terlepas dari adanya visi dan misi yang jelas dari lembaga ini, berikut ini adalah visi dan misinya :

Visi:

Menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian.

148m.pkpu.or.id/about-us/history/, diiakses pada 30 Oktober 2016.

202

Misi :

a. Pendayagunaan : mendayagunakan program kegawatdarurata, recovery, pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun kemandirian.

b. Kemitraan : menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis dan organisasi masyarakat sipil (civil society organization) lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut lembaga.

c. Riset dan Pengebangan : melakukan kegiata studi, riset, pengembangan dan pembangunan kapasitas yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran organisasi masyarakat sipil.

d. Kerjasama : berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum kerjasama dan program sosial-kemanusiaan penting lainnya di level nasional, regional dan global. 149

5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat

149m.pkpu.or.id/about-us/history/. Diakses pada 30 Oktober 2016.

203

Lembaga amil zakat yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 16 Juni 2000. Lembaga ini juga menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk dan disahkan menjadi lemabag amil zakat nasional oleh Menteri Agama RI. Untuk menjadi lemabaga yang selalu mampu memberikan kebaikan-kebaikan, maka perlu sekali untuk memiliki pandangan-pandangan kedepan yang sangat penting bagi lembaga yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi lembaga, yaitu :

Visi :

Menjadi motor penggerak program kemandirian ekonomi umat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh dan peduli.

Misi :

a. Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif.

b. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayan seluas-luasnya.150

150 desaemas.com/partners. Diakses pada 2 November.

204

6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah

Lembaga yang didirikan pada tanggal 1

Maret 1987, yang telah dirasakan manfaat dan juga

kemaslahatannya di lebih dari 25 provinsi yang ada

di Indonesia. Dengan donatur lebih dari 161.000

dengan berbagai latar belakang telah merajut

sebuah dukungan untuk gerakan yang

memperdulikan kaum dhuafa. Lembaga ini

dikukuhkan sebagai lemabaga amil zakat nasional

melalui Menteri Agama dengan Surat Keputusan

no. 523 tanggal 10 Desember 2001 semakin

memperkuat sebuah institusi swasta yang bergerak

pada bidang sosial ini. Beberapa pokok pemikiran

dari lembaga ini adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam.

b. Menyantuni dan memberdayakan anak yatim,

miskin dan terlantar.

c. Memberdayakan operasional dan fisik masjid,

serta memakmurannya.

d. Membantu usaha-usaha dakwah denagn

memperkuat peranan para dai, khususnya yang

berada di daerah pedesaan atau terpencil.

e. Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggoa

masyarakat yang mengalami musibah.151

151 ysdf.org/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 31 Oktober

2016.

205

Langkah-langkah yang dilakukan oleh

lembaga diatas adalah salah satu bentuk

perwujudan perjuangan dari lembaga ini yang

memiliki visi : YSDF Surabaya sebagai lembaga

sosial yang benar-benar amanah serta mampu

berperan serat secara aktif dalam mengangkat

derajat dan martabat umat Islam, khususnya di

Jawa Timur. 152

7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah

Sebagaimana lembaga amil zakat lainnya,

lembaga ini juga sudah tersebar di berbagai

wilayah di Indonesia. Laznas ini sudah beredar di

27 provinsi Indonesia. Kiprah dari lembaga ini

sudah terbukti adanya dengan adanya dukungan

untuk eksistensi dalam lembaga pesantren,

pengiriman dai ke berbagai daerah dam

pemberdayaan para keluarga dhuafa selain itu ada

juga anak-anak sekolah yang sudah mendapatkan

pendidikan yang layak. Itu semua adalah beberapa

peyaluran dana sosial yang sudah didistribusikan

oleh lembaga amil ini. Untuk mengukuhkan peran

serta dari lembaga ini, tepatnya pada Desember

2015 lembaga ini dikukuhkan sebagai lembaga

amil zakat nasional oleh Kementerian Agama RI

152Ibid.

206

dengan SK no. 425 tahun 2015 dan sesuai dengan

ketetuan UU Zakat no. 23/2011. Sebagai sebuah

lembaga yang sudah cukup besar dan banyak

memberikan kontribusi kepada Indonesia, sudah

banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan

dan juga apresiasi dari berbagai pihak, seperti :

a. Rekor MURI dengan sate qurban terbanyak

tahun 2005.

b. The Best of Growth Fundraising 2010.

c. Pendamping ekonomi terbaik 2012 dari

Carefour

d. Kembali lulus sertifikat ISO 9001:2008 pada

tahun 2013.

e. Penghargaan rekor MURI sebagai pemrakarsa

dan penyelenggara sebar Da’i Ramadhan

terbanyak dan terluas pada tahu 2013.

f. Penghargaan rekor MURI sebagai pemrakarsa

pembagian paket sekolah senyum anak

Indonesia terbanyak dan terluas pada tahu 2014. 153

Berikut visi dan misi lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah :

153www.bmh.or.id/tentang.php, diakses pada 31 Oktober 2016.

http://www.bmh.or.id/tentang.php

207

Visi :

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada ummat.

Misi :

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama.

b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

c. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.

8. LAZ Persatuan Islam

Lembaga zakat ini menjadi lembaga amil zakat nasional melalui SK Menteri Agama RI no. 552 tahun 2001, yag mana lembaga ini mengelola zakat, infaq dan sedekah yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, da’wah, sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Lembaga ini juga didukung oleh tenaga amil yang profesional sehingga menjadikannya mudah dalam menghimpun dan penyalurannya. Untuk

208

menjamin keberlangsungan kegiatan sosialnya, lembaga ini memiliki visi dan misi yang diharapkan mampu menjadi penyemangat disetiap perjalanan sosialnya. Visi darilembaga ini adalah “Menjadi lembaga yang amanah, profesional dan transparan”. Untuk mendukung visi tersebut, lembaga ini juga memiliki misi untuk mendukung visinya yaitu dengan :

a. Membangun kesadaran umat untuk membayar zakat, infaq dan sodaqoh melalui lembaga.

b. Mengptimalkan potesi zakat, infaq dan sodaqoh di lingkungan umat Islam yang berorientasi pada pengembangan pengembangan produktivitas pendidikan, ekonomi dan dakwah.

c. Membentuk citra lembaga PZU (penyalur zakat umat) yang amanah, transparan dan profesional.

d. Memberikan karya nyata dalam pembelaan terhadap kaum dhuafa dan mustadh’afin.

Dengan adanya visi dan misi yang ada, diharapkan lembaga amil zakat yang bersakala nasional ini mampu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sodhaqoh dengan tepat sasaran. Adapun untuk lebih memaksimalkan kinerjanya, lembaga ini

209

membuat beberapa strategi untuk memaksimalkan kinerjanya, yaitu dengan beberapa prinsip kerja :

a. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, yaitu pemahaman visi dan misis bersama dengan memberikan kepuasan kepada amilin PZU, meningkatkan profesionalisme amilin PZU, serta melakukan perbaikan terus menerus.

b. Perspektif Kegiatan Internal, yaitu semua kegiatan internal diarahkan pada bentuk pertanggungjawaban yang akan memuaskan muzakki dan mustahik melalui program dan produk yang diluncurkan PZU.

c. Perspektif Pelanggan, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan da kemudahan kepada muzakki dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat, infak dan sodhaqoh dan kepada mustahik dalam memperoleh haknya.

d. Perspektif Hasil Akhir, yaitu pengelolaan zakat, infaq dan sodhaqoh oleh PKU semaksimal mungkin sesuai dengan Al Qur’an dan As

210

Sunnah sehingga tepat niat, tepat kaifiyat dan tepat sasaran.154

9. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat

Lembaga yang mendapatkan Surat

Keputusan Menteri Agama RI no.406 tahun 2002

untuk menjadi lembaga amil zakat nasional.

Lembaga ini adalah lembaga yang didirikan untuk

menyalurkan dana-dana sosial dari perusahaan

Bank Mandiri Syariah. Lembaga ini memiliki visi

dan misi sebagai berikut :

Visi : “ Menjadi pengelola zakat, infaq dan

sodhaqoh yang terpercaya pilihan umat”

Misi :

a. Mewujudkan pengelolaan dana ZIS yang

profesional dan memberi manfaat

berkesinambungan.

b. Mengutamakan penghimpunan dana ZIS

melalui kelembagaan dan penyalurannya

berorientasi kepada pemberdayaan umat.

c. Mengembangkan tenaga amil profesional dalam

lingkungan dan budaya kerja yang sehat.

154 pzu.or.id/?mod=content&cmd=statis&amid=2&catid=1. Diakses

pada 2 November 2016.

211

d. Membangun kerjasama dengan lembaga

pengelola ZIS dan lembaga sosial lainnya.

e. Menyelenggarakan operasional lembaga sesuai

degan standar pengelolaan ZIS yang sehat.

Selain adanya visi dan misi sebagai tujuan dan aktivitas dari organisasi, lembaga ini juga menggunakan nilai-nilai untuk menopang keberlanjutan programnya, yaitu :

a. Usaha yang tidak kenal lelah untuk meraih yang

terbaik dan berguna.

b. Memberikan pelayanan yang terbaik, terbuka,

cepat dan berdaya guna.

c. Aktif mengembangkan diri sebagai organisasi

pembelajar.

d. Teguh berpegang pada Syari’ah Islam sebagai

landasan aktifitasnya.155

10. LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Lembaga yang disingkat namanya dengan

nama “Dewan Dakwah” ini didirikan paa tanggal

26 Februari 1967oleh para ulama pejuang yaitu

Bapak Mohammad Natsir (mantan Perdana

Menteri Indonesia). Organisasi ini telah tersebar

dan berkembang di 30 provinsi dan lebih dari 100

kotamadya dan kabupaten. Lembaga ini

155 www.laznasbsm.or.id/content/visi-misi. Diakses pada 2

November 2016.

http://www.laznasbsm.or.id/content/visi-misi

212

mempunyai landasan untuk berdakwa pada surat

Ali Imran: 104, yang berbunyi “Kewajiban setiap

Muslim adalah melaksanakan dakwah.”. Lembaga

yang sudah cukup mendunia ini menjadi anggota

di beberapa organisasi dakwah internasional,

antara lain yaitu : anggota Al-Haiah Al-‘ulya

Littansik Al-Munazhomat Al-Islamiyah yang

berpusat di Makkah dan juga angggota

International Islamic Council fo Dakwah and

Relief, sedangkan ditingkat regional menjadi

anggota Regional Islamic Dakwah Council of

Southest Asia and the Pacifik yang berpusat di

Kuala Lumpur.156

Berikut visi dan misi dari lembaga ini :

Visi :

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.

Visi ini merujuk pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga pasal 4 Pengurus Dewan Islamiyah Indonesia.

Misi :

156 dewandakwah.or.id/visi-dan-misi/diiakses pada 31 Oktober

2016.

213

a. Melaksanakan khittah Da’wah, AD/ART Dewan Da’wah guna terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami, sengan meningkatkan mutu da’wah di Indonesia yang berasaskan Islam, taqwa dan keridhaan Allah ta’ala.

b. Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah.

c. Menyiapkan du’at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas da’wah.

d. Menyadarkan umat akan kewajiban da’wah dan membina kemandirian mereka.

e. Membendung pemurtadan, ghazwul fikri dan haraqah hadamah.

f. Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi kearah realisasi amal jama’i.

g. Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak, pemerintah dan lembaga lainnyabagi kemaslahatan umat dan bangsa.

h. Membangun solidaritas Islam Internasional dalam rangka turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. 157

157 dewandakwah.or.id/visi-dan-misi/. Diakses pada 31 Oktober

2016.

214

11. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat

Indonesia

Lembaga ini adalah salah satu lembaga yang mulai berdiri dengan pendanaan dari perusahaan Bank Rakyat Indonesia, yang bertujuan untuk menyalurkan dana-dana sosial dari perusahaan tersebut. Lembaga ini juga telah mendapat Surat Keputusan Menteri Agama RI no 445 tahun 2002 untuk menjadi lembaga amil zakat nasional. Sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan juga penyalur dana ZIS, Lembaga ini mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi pengelola ZIS terkemuka di Indonesia yang amanah, profesional dan sesuai dengan syariat Islam.

Misi :

a. Mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS di lingkungan BRI dan umat Islam pada umumnya.

b. Meningkatkan pemanfaatan ZIS secara tepat guna berhasil guna.

c. Menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Government).

215

Selain menggunakan visi dan misi, lembaga ini juga menggunakan tujuan-tujuan yang jelas sehingga dalam perjalanannya nanti mampu menghasilan program-program yang mampu bermanfaat bagi masyarakat ataupun kaum dhuafa sebagai sasaran program sosialnya. Tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan dapat berperan serta dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan para karyawan dan masyarakat.

b. Menciptakan harmonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar (bentuk nyata kepedulian sosial).

c. Untuk mengoptimalkan potensi ZIS di masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan.158

12. LAZ Baituzzakah Pertamina

Lembaga yang dahulu hanya digunakan

untuk menampung dana ZIS dari para pekerja

muslim di perusahaan PERTAMINA, yag

pengoordinasiannya berada di Badan Dakwah

158ybmbri.org/visi-dan-misi/. Diakses pada 2 November 2016.

216

Islam Pertamina. Lalu dengan semakin

membesarnya organisasi ini maka dibentuklah

BAZIS pada tanggal 10 Februaru 1992 yang

dikeluarkan oleh SK pengurus KORPRI no. Skep-

002/K-11/Fuper/1992, yang pada tahun

sebelumnya juga sudah mendapat ijin dari Menteri

Dalam Negeri dan juga Mneteri Agama RI.

Dengan lahirnya surat keputusan bersama dua

Menteri tersebut maka dari para badan usaha milik

negara (BUMN) banyak yang membentuk badan

pengelola zakat di lingkungan perusahaannya. Lalu

pada Mei 2004 LAZ BAZMA mendapat

kepercayaan dari Pemerintah untuk menjadi

lembaga amil zakat nasional melalui SK no. 313

tahun 2004 oleh Menteri Agama RI.159

Berikut ini adalah Visi dan Misi dari lembaga ini :

Visi :

Menjadi Bazma dengan lembaga zakat yang profesional, amanah, jujur serta mampu mensejahterakan masyarakat.

159 bazmapertamina.com/sejarah-lahirnya-bazma-pertamina/,

diakses pada 31 Oktober 2016.

217

Misi :

a. Sebagai penyelenggaraan pengumpul dan penyalur dana ZIS yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

b. Memberikan pemahaman dan sosialisasi akan manfaat dan pentingnya dana ZIS demi kemaslahatan umat.

c. Memnfaatkan dana ZIS dan donasi lainnya didalam usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang berorientasi ibadah, sosial, dan produktivitas usaha masyarakat.

d. Sebagai syiar agama Islam. 160

13. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid

Lembaga ini didirikan oleh KH. Abdullah

Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999. Dengan

latar belakang tidak adanya pemikiran kelanjutan

dan keberlangsugan si peerima dana dan belum

optimalnya pengelolaan dana zakat. Selain sebagai

lembaga yang mengelola zakat, lembaga ini juga

160 bazmapertamina.com/sejarah-lahirnya-bazma-pertamina/.

Diakses pada 31 Oktober 2016.

218

berkampaye untuk menguatkan kesadaran

masyarakat untuk berzakat dan juga berusaha

merubah nasib kaum mustahik menjadi kaum

muzaki. Kiprah lemaga ini akhirnya mendapat

perhatian dari Pemerintah RI dan kemudian

ditetapkan menjadi lembaga amil zakat nasional

denga SK no. 257 tahun 2016 dari Menteri Agama

RI. Selain itu lembaga ini juga memiliki beberapa

misi yang harus selalu dijalankan, yaitu :

a. Mengoptimalkan potensi ummat melalui zakat,

infaq dan sedekah.

b. Memberdayakan masyarakat dalam bidang

ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial

menuju masyarakat mandiri.161

14. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia

Lembaga Rumah Zakat menjadi sebuah

lembaga amil zakat nasonal berdasarkan

Keputusan Menteri Agama RI no. 421 tahun 2015,

yang mana itu menandakan bahwa Pemerintah RI

melalui Kemenag percaya kepada rumah zakat

untuk bisa menjadi salah satu lembaga amil zakat

amanah dalam pengerjaannya.

Visi dan misi lembaga ini adalah:

Visi:

161 dpu-daaruttauhid.org/web/page/profile, diakses pada 31

Oktober 2016.

219

Menjadi lembaga filantropi Internasional berbasisi pemberdayaan yang profesional

Misi:

a. Berperan aktif dalam membangun jaringan

filantropi internasional.

b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.

c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya

melalui keunggulan insani.

Dengan Brand Value nya yaitu Trusted, Progressive dan Humanitarian.162

15. LAZIS Muhammadiyah

Lembaga yang sering disebut sebagai

Lazismu adalah lemabaga yang didirikan oleh

Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002

yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama

RI sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK

no. 457 pada tanggal 21 November 2002. Latar

belakag pendiriannya terdiri dari dua faktor yaitu

Indonesia yang masih banyak diselimuti oleh

kemiskinan, kebdohan dan indek pembangunan

manusianya yang masih rendah dan keyakinan

162www.rumahzakat.org/tentang-kami/visi-dan-misi/, diakses pada

31 Oktober 2016.

http://www.rumahzakat.org/tentang-kami/visi-dan-misi/

220

bahwa zakat diyakini mampu bersumbangsih

dalam mendorong keadilan sosial, pembagunan

manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.163

Untuk memaksimalkan kinerja daripada

lembaga lazismu, maka dibuatlah visi dan misi,

yaitu sebagai berikut :

Visi :

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang

berkualitas sebagai benteng atasproblem

kemiskinan keterbelakangan dan kebodohan pada

masyarakat melalui berbagai program yang

dikembangkan Muhammadiyah.

Misi :

a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok

fakir, miskin dan fisabilillah.

b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara

terprogram (terencana dan terukur) sesuai

core gerakan Muhammadiyah, yakni :

pendidikan, ekonomi dan sosial dakwah.

c. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga,

ortom dan amal usaha Muhammadiyah dalam

merealisasikan program.

d. Melakukan sinergi dengan institusi dan

komunitas diluar Muhammadiyah untuk

memperluas domain dakwah sekaligus

163www.lazismu.org/latarbelakang/, diakses pada 31 Oktober 2016.

http://www.lazismu.org/latarbelakang/

221

eningkatkan awareness publik kepada

persyarikatan.

e. Meminimalisir bantuan karitas kecuali

bersifat darurat seperti di kawasan timur

Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan

upaya-upaya penyelamatan.

f. Intermediasi bagi setiap usaha yang

menciptakan kondisi dan faktor-faktor

pendukung bagi terwujudnya masyarakat

Islam yang sebenar-benarnya.

g. Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di

seluruh struktur Muhammadiyah dan amal

usaha.164

16. LAZIS Nahdlatul Ulama

Lembaga yang legalitasnya diberikan oleh

Menteri Agama melalui SK no. 65 tahun 2005

sebagai lembaga amil zakat nasional.

Visi dan misi LAZIS NU sebagai berikut :

Visi :

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (ZIS dan CSR) yang didayagunakan

164www.lazismu.org/kebijakan/. Diakses pada 2 November 2016.

http://www.lazismu.org/kebijakan/

222

secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat.165

Misi :

a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat

untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah

dengan rutin dan tepat.

b. Mengumpulkan/menghimpun dan

mendayagunakan dana ZIS secara profesional,

transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

c. Menyelenggarakan program pemberdayan

masyarakat guna mengtasi problem kemiskinan,

pengangguran dan minimnya akses pendidikan

yang layak.166

17. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

LAZIS ini menjadi lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK no. 498 tahun 2006 oleh Kementerian Agama RI. 167

165nucarelazisnu.org/sejarah/. Diakses pada 2 November 2016.

166 www.lazisnujateng.org/p/visi-bertekad-menjadi-lembaga-

pegelola.html, diakses pada 31 Oktober 2016.

167 lazisiphidki.blogspot.co.id/2013/03/info-kesekretariatan-lazis-

iphi-dki.html, diakses pada 31 Oktober 2016.

http://www.lazisnujateng.org/p/visi-bertekad-menjadi-lembaga-pegelola.html


223

Untuk menjadi sebuah lembaga yang bisa berpandangan kedepan, Lazis Ikatan Persaudaraan Muslim Indonesia membuat visi dan misi untuk langkah kedepannya, yaitu :

Visi :

Menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam meningkatkan status sosial, ekonomi dan pendidikan kaum dhuafa dan anak yatim.

Misi :

a. Menggali potensi-potensi ZIS dilingkungan anggota IPHI wilayah provinsi DKI Jakarta khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Menghimpun dan menyalurkan ZISsesuai syari’ah dan akuntabel.

c. Melakukan binaan kepada anak yatim untuk menuju kemandirian.

d. Memberikan bimbingan kepada Muzakki tentang pengeluaran ZIS.

e. Memberikan bimbingan kepada Mustahiq tentang pengeluaran ZIS.

224

f. Membangun kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah antara muzakki dan mustahiq.168

18. BAZIS Kabupaten Semarang Lembaga amil yang lahir sebagai

implementasi Peraturan Daerah No. 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah. Peraturan Daerah yang disusun sebagai tidak lanjut daru Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selain karena adanya amanat dari konstitusi negara melalui Undang-undang, dan juga ditambah dengan adanya Peraturan Daerah tentang Zakat di Kabupaten Semarang, ada juga beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya lembaga ini, yaitu :

a. Mayoritas penduduk Kabupaten Semarang beragama Islam.

b. YAZIS sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dalam pengumpulan maupun pendayagunaannya.

c. Komitmen eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat / Kiai dan Alim Ulama untuk

168 lazisiphidki.blogspot.co.id/2013/03/visi-dan-misi.html. Diakses


225

membuat wadah pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.

d. Peran serta dunia usaha dan industri (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta) dengan memberikan dana sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain karena beberapa latar belakang di atas, ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga ini di Kabupaten Semarang, yaitu :

a. Kemiskinan mencapai 32% atau kurang lebih 233.000.

b. Dampak krisis ekonomi global mencapai 15.000 orang.

c. Siswa yang membutuhkan bantuan kurang lebih 6.000 siswa.

d. Anak putus sekolah rata-rata 150 siswa / tahun.

e. Sebagian wilayah Kabupaten Semarang sering mengalami bencana alam.

f. Sosialisasi Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 dan Perda No. 04 tahun 2008 belum optimal ke seluruh lapisan masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan ini belum dipahami dan menjadi kesadaran bagi muzaki untuk melaksanakannya.

226

Lembaga ini mempunyai tekad yang kuat untuk maju kedepannya, sehingga dirasa perlu untuk membuat suatu visi dan misi sebagai pandangan jauh kedepan dan juga penerapan dari pandangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Visi :

Terlaksananya pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara optimal dan profesional serta mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang.

Misi :

a. Mewujudkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara profesional, amanah dan mandiri sesuai tuntutan agama.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat,infaq dan shodaqoh.

c. Meningkatkan peran dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh.

d. Mengubah mustahik menjadi muzakki.169

169 Baziskabsemarang.com/hal-19-latar-belakang-sejarah-

pendirian-bazis.html. Diakses pada 19 November 2016.

227

19. LAZIS Universitas Muhammadiyah Surakarta Lazis ini merupakan salah satu badan amil

yang dibentuk oleh sebuah instansi pendidikan yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebuah universitas swasta dibawah naungan organisasi keagamaan Muhammadiyah. Sejarah lembaga ini dibentuk dari sebuah zakat center di UMS pada bulan Oktober 2016, akan tetapi dengan berjalannya waktu adanya penggabungan dengan pengelolaan infaq dari karyawan UMS, sehingga perubahan nama lembaga pun perlu dilakukan yaitu dengan pembentuka nama menjadi LAZIS UMS pada tanggal 4 Mei 2003. Akantetapi dengan adanya hasil rakornas LAZISMU pada tahun 2012 menetapkan LAZIS UMS masuk pada jejaring lAZISMU pusat dan harus mengubah nama menjadi LAZISMU UMS. Lembaga ini memiliki status yang legal sebagai lembaga yang berbadan hukum berbentuk yayasan, yang mana status ini secara otomatis disandang karena LAZIS UMS berada di bawah LAZISMU yang sudah beroperasi secara nasional dengan SK MENAG No. 457 tahun 2002 tertanggal 21 November 2002.170 Lembaga ini juga memiliki

170 Lazisums.blogspot.co.id/p/profil_7.html?m+1. Diakses pada 19

November 2016.

228

visi dan misi yang digunakan untuk memajukan organisasi ini, antara lain sebagai berikut :

Visi : Menjadi organisasi pengelola Zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang amanah dan profesional.

Misi :

a. Menggali dan mengelola ZIS b. Mengembangkan sistem yang

transparan untuk pengelolaan ZIS c. Membangun kemitraan dengan

lembaga yang sejalan

20. Yayasan Solopeduli Ummat Sebuah organisasi yang biasanya disebut

oleh masyarakat dengan sebutan Solo Peduli adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, didirikan di kota Solo yang bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai kepedulian masyarakat untuk peduli kepada para kaum dhuafa dengan menggunakan beberapa program, yaitu : Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF), dana sosial lainnya yang halal dan juga

229

legal dari sumber perorangan maupun perusahan/lembaga-lembaga lainnya. Yang mana hasil pengumpulannya diwujudkan dengan dengan menggunakan program sosial yang inovatif dan solutif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejarah lembaga ini dimulai dengan adanya keadan krisis moneter yang terjadi pada Indonesia pada tahun 1998, yang menyebabkan ekonomi Indonesia saat itu terpuruk, terjadinya banyak pemutusan hubugan kerja, pengangguran dimana-mana yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Dengan latar belakang kondisi memperihatinkan seperti itulah, ketiga tokoh penggagasnya mulai membangun lembaga amil ini. Ketiga orang tersebut adalah Danie H. Soe’oed (harian umum Solopos), Erie Sudewo (Dompet Dhuafa) dan Drs. Mulyanto Utomo (harian umum Solopos). Lembaga ini secara resmi berdiri pada tanggal 11 Oktober 1999 dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.924.AH.01.04. Tahun 2010 dan lengkap dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.164.613.7-526.000.171

171 Solopeduli.org/tentang-kami/sejarah-solopeduli. Diakses pada

19 November 2016.

230

21. Yayasan Aitam Indonesia Yayasan Aitam Indonesia berdiri atas rasa

keprihatinan para pendirinya terhadap anak-anak yatim yang kurang mampu dalam mengjalani hidupnya dengan umum, seperti dalam mengenyam pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan lain sebagainya. Lembaga sosial ini dibentuk pada tanggal 12 September 2011 dengan nama Yayasan Aitam Indonesia. Lembaga ini memilki visi da misi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi lembaga fasilitator dan mediator profesional yang mampu memberikan solusi secara totalitas dalam pelaksanaan penyantunan, pembinaan dan pemberdayaan anak yatim Indonesia.

Misi :

a. Bidang Pembinaan dan Bimbingan: menjadi wadah pembinaan dan bimbingan bagi anak yatim piatu.

b. Bidang Bantuan / Sumbangan: menghimpun dan menyalurkan berbagai bantuan / sumbangan kepada anak-anak yatim piatu.

231

c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan: ikut mensukseskan program pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, khususnya bagi yatim piatu untuk menghasilkan profil anak yatim berkarakter Islami, percaya diri menghadapi masa depan.

d. Bidang Jangkauan Pelayanan: memperluas jangkauan pelayanan di seluruh Indonesia.172

22. BAZNAS Kota Yogyakarta Lembaga amil zakat ini adalah salah satu

lembaga cabang dari BAZNAS nasional yang terdapat di setiap daerah Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan dalam hal penghimpunan zakat sehingga terintegrasi dengan nasional. Lembaga amil ini memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi:

Menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai pusat zakat yang kompeten, terpercaya dan tanggap melayani muzaki dalam mewujudkan mustahik mendiri menuju Yogyakarta berkah.

172 Aitam-indonesia.or.id/sejarah/. Diakses pada 24 November

2016.

232

Misi :

a. Mewujudkan BAZNAS Kota Yogyakarta yang kompeten dalam mengelola ZIS.

b. Mewujudkan BAZNAS Kota Yogyakarta yang terpercaya dan menjadi pilihan umat.

c. Mewujudkan BAZNAS Kota Yogyakarta yang tanggap terhadap permasalahan umat.

d. Mewujudkan BAZNAS Kota Yogyakarta yang mamapu mengubah mustahik menjadi muzaki.

e. Mewujudkan BAZNAS Kota Yogyakarta yang memberi kemaslahatan bagi umat.

Dengan adanya visi dan misi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan muzaki.173

23. LAZIS Universitas Sebelas September (UNS) Dengan semangat yang didasari dari Al

Qur’an di dalam surat At Taubah: 103 dan juga At Taubah: 60, lembaga ini didirikan pada tanggal 18 September 2004 yang bertepatan pada peringatan Maulid Nabi di Universitas Sebelas Maret (UNS). Kelahiran lembaga ini juga dilatar

173 Baznas,jogjakota.go.id/Home/profil/3. Diakses pada 24

November 2016.

233

belakangi oleh adanya dukungan dari semua civitas akademik Universitas tersbut, mulai dari Rektorat, Karyawan hingga Mahasiswa, yang mana mereka semua menilai bahwa potensi zakat dan infaq harus dikelola secara profesional yang nantinya memiliki fungsi sosial. Dengan telah hadirnya lembaga ini, sudah tepatlah untuk menjadi sebuah lembaga yang resmi beroperasi untuk mengelola zakat dan juga infaq di kalangan UNS dan untuk memuluskan kinerja dr embaga ini, ada beberapa visi dan misi yang telah dibuat, sebagai berikut :

Visi:

Menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam membangun kemandirian ummat.

Misi:

a. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui program layanan sosial.

b. Memberikan dukungan dalam proses mustahik menjadi muzakki.

234

c. Membangun kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama.174

24. BAZ Semarang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

berdiri pada hari jum’at tanggal 13 Juni 2003 dengan surat keputusan Walikota Semarang No. 451.1.05.159 tentang pembentukan badan amil zakat Kota Semarang yang bertujuan untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sehingga nantinya mampu meningkatkan peran umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan memaksimalkan pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS. Salah satu lembaga amil yang ada di wilayah Semarang ini memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS), yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

Misi :

174 Lazis.uns.ac.id/?page_id=625#access. Diakses pada 24

November 2016.

235

a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS.

b. Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah.

c. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (Dhu’afa).

Selain menggunakan visi dan misi yang ada diatas, lembaga ini juga memiliki mota yang juga akan mendukung kinerja daripada lemabaga ini, yaitu meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama.175

25. Rumah ZIS Universitas Gajah Mada (UGM) Salah satu lembaga amil yang didirikan

oleh sebuah lembaga pendidikan yang ada di wilayah Yogyakarta yang memiliki tujuan :

a. Perwujudan satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.

b. Mengoptimalkan peran UGM di masyarakat khususnya dalam bidang sosial kemanusiaan, maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat

175 Bazsemarang.or.id/visi-dan-misi/read/visi-dan-misi. Diakses


236

Nasional (LAZ) yang bernama Rumah ZIS Civitas UGM.

c. Meningkatkan mental solidaritas yang dilandasi oleh niat beribadah dan persaudaraan Islamiyah, kebersamaan, semangat untuk membela kepentingan bersama dari masyarakat kecil bawah setempat.

Selain itu lembaga amil ini juga akan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat, yaitu :

a. Memudahkan penyaluran dana sosial dari civitas akademika muslim UGM dalam rangka perwujudan ibadah mereka.

b. Meningkatkan pemberdayaan umat di lingkungan UGM.

c. Mengurangi gap di antara masyarakat kaya dan miskin.

d. Membantu masyarakat yang belum mampu secara ekonomi, khususnya dalam melancarkan proses pendidikan di UGM.176

26. ZISWAF Center

176 Rumahzis.ugm.ac.id/tujuan-dan-sasaran/. Diakses pada 24

November 2016.

237

Lembaga ini dinamakan dengan nama Indonesia Ziswaf Center yang berada di bawah yayasan Indonesia Sati Hati dengan akta No. 6 tanggal 27 Agustus 2007. Lembaga ini memiliki isi dan Misi, sebagai berikut :

Visi:

Menjadi lembaga sosial dan amil zakat yang besar dan profesional.

Misi :

a. Menjadi pengelola Ziswaf amanah. b. Mendorong aghniya untuk sadar zakat. c. Membantu meningkatkan potensi

perekonomian para mustahiq. d. Mendorong lahirnya SDM yang berkualitas di

masyarakat. e. Mendorong terciptanya kehidupan sosial

ekonomi yang terintegrasi dengan Islam.177

177 Ziswafcenter.org/visi-dan-misi/. Diakses pada 24 November

2016.

238

27. BAZ Temanggung Lembaga ini adalah salah satu pemekaran

dari lembaga zakat nasional yang ada di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Lembaga ini memiliki visi dan misi, sebagai berikut :

Visi:

Menjadi badan amil zakat daerah yang amanah, transparan dan profesional.

Misi :

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.

b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di lingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan khususnya diwilayah Kabupaten Temanggung melalui

239

sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.178

28. BAZNAS Karanganyar Lembaga ini didirikan dengan adanya kesadaran antara umat Islam dengan Pemerintah Daerah setempat yang mana, mereka ingin lebih menyempurnakan ajaran agama Islam bagi pemeluk-pemelukya di daerah ini. Dengan sepakat mereka ingin berperan secara aktif memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Lalu dengan aanya kepentingan-kepentingan tersebut, dibentuklah sebuah forum komunikasi ulama umaro dan tokoh masyarakat di Kabupaten Karanganyar untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, seperti sosial keagamaan, kependidikan remaja dan sosial kemasyarakatan. Dari forum inilah digagas adanya Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Karanganyar dan disingkat dengan BAZIS untuk menghimpun dana dari masyarakat, melalui pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh ntuk dikelola dan didayagunakan menggunakan prinsip-prinsip

178 Baztemanggung.org/profil/visi-dan-misi/. Diakses pada 25

November 2016.

240

Islam yang mampu memperbaiki kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga kemaslahata umat bisa terangkat. BAZIS ini mendapat izin resmi dari Pemerintah RI melalui Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZIS berubah nama menjadi BAZNAS sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen No. Di .II/568 Tahun 2014 Tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan sebagai BAZNAS tingkat Kabupaten. Lembaga ini memiliki Visi dan Misi, sebagai berikut :

Visi:

Menjadi badan zakat nasional yang amanah, transpran dan profesional.

Misi :

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.

b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.

241

d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.179

C. Proporsi Pembayaran Zakat di Kawasan Joglosemar

Dari 396 responden muzaki yang diteliti di

kawasan Joglosemar, ada tiga jenis responden yang

menjadi obyek penelitian. Jika responden tersebut hanya

membayarkan zakatnya ke lembaga zakat, maka

persentase pembayaran zakatnya kepada lembaga zakat

berarti 100 %. Jika responden hanya membayarkan

zakatnya kepada mustahiq, maka berarti persentasenya

ditulis 0 %. Sedangkan bagi yang membayarkan zakatnya

kepada mustahiq dan lembaga zakat sekaigus, ada

jawaban yang berbeda-beda sesuai persentase

pembayaran zakat mereka. Berikut sebaran responden

berdasarkan proporsi pembayaran zakat mereka kepada

lembaga zakat:

No

Berzakat ke

Lembaga

Zakat

Frekuen

si Persentase

179 Baznaskaranganyar.com/program-kerja/, diakses pada 25

November 2016.

242

1 0 % 109 27,53%

2 5 % 1 0,25%

3 10 % 5 1,26%

4 20 % 12 3,03%

5 25 % 2 0,51%

6 30 % 27 6,82%

7 40 % 14 3,54%

8 50 % 70 17,68%

9 60 % 8 2,02%

10 70 % 42 10,61%

11 75 % 7 1,77%

12 80 % 15 3,79%

13 90 % 10 2,53%

14 100 % 74 18,69%

Total 396 100 %

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 3.1. Sebaran Responden Berdasarkan

Proporsi Pembayaran Zakat

243

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa

responden yang tidak membayarkan zakatnya sama sekali

(0%) ke lembaga zakat jumlahnya ada 109 orang (27,53

%). Sedangkan yang membayarkan zakatnya ke lembaga

zakat sekaligus ke mustahiq langsung, memilih

persentase pembayaran zakat yang berbeda-beda. Ada

yang hanya 5 % ke lembaga zakat, tetapi hanya 1 orang

(0,25 %), 10 % ke lembaga zakat ada 5 orang (1,26 %),

20 % ke lembaga zakat ada 12 orang (3,03 %), 25 % ke

lembaga zakat ada 2 orang (2,51 %), 30 % ke lembaga

zakat ada orang (3,03 %), 10 % ke lembaga zakat ada

orang (1,26 %), 20 % ke lembaga zakat ada 12 orang

(3,03 %), 10 % ke lembaga zakat ada 5 orang (1,26 %),

20 % ke lembaga zakat ada 12 orang (3,03 %), 25 % ke

lembaga zakat ada 2 orang (0,51 %), 30 % ke lembaga

zakat ada 27 orang (6,82 %), 40 % ke lembaga zakat ada

14 orang (3,54 %), 50 % ke lembaga zakat ada 70 orang

(17,68 %), 60 % ke lembaga zakat ada 8 orang (2,02

%), 70 % ke lembaga zakat ada 42 orang (10,61 %), 75 %

ke lembaga zakat ada 7 orang (1,77 %), 80 % ke lembaga

zakat ada 15 orang (3,79 %), 90 % ke lembaga zakat ada

10 orang (2,53 %) dan terakhir 100 % ke lembaga zakat

ada 74 orang (18,69 %).

Responden yang terbanyak dalam kecenderungan

pilihan pembayaran zakat adalah responden yang

membayarkan zakatnya kepada mustahiq sekaligus

kepada lembaga zakat, yaitu berjumlah 213 responden

atau 53,79 %. 213 responden tersebut berbeda-beda

persentase pembayarannya ke lembaga zakat, tetapi yang

244

terbanyak adalah yang membayarkan zakatnya kepada

lembaga zakat dengan persentase 50 %, yaitu berjumlah

70 responden, atau 17,68 %. Selain responden yang

menyalurkan zakatnya kepada dua pihak tadi, ada pula

responden yang hanya memberikan zakatnya kepada

mustahiq langsung, yaitu 109 responden atau 27,53 %.

Dan selebihnya adalh responden yang membayarkan

zakatnya kepada lembaga zakat saja, yaitu sebanyak 74

responden, atau 18,69 %.

Grafik proporsi pembayaran zakat muzaki ke

lembaga zakat dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Sumber: Data primer diolah

Gambar 3.1. Grafik Proporsi Pembayaran Zakat

Responden ke Lembaga Zakat

245

D. Kecenderungan Berzakat ke Mustahik

Secara Langsung Dari penelitian terhadap 396 responden, dapat

diketahui bahwa secara umum mayoritas muzaki tidak

menganggap penting ke mana zakat mereka akan

diberikan. Bagi mereka, tidak ada perbedaan secara

signifikan antara mereka berzakat ke lembaga zakat atau

ke mustahik langsung.

Dari pendalaman melalui data primer yang

ditemukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal

tersebut, berdasarkan informasi dari para pengelola

lembaga zakat di jalur Joglosemar. Ada sebanyak 20

pengelola lembaga zakat yang diwawancarai oleh

Penulis, menyebutkan bahwa setidak-tidaknya ada tiga

hal yang menyebabkan kondisi tersebut, yaitu faktor

lembaga zakat, faktor muzaki dan faktor pemerintah.

Dari hasil wawancara terhadap 20 pengelola

lembaga zakat di jalur Joglosemar, ada 6 di antara mereka

yang menyebutkan bahwa penyebabnya dari sisi lembaga

zakat dan juga muzaki. Dari 26 jawaban tersebut, 14 di

antaranya mengatakan bahwa faktor penyebab utama itu

bermula dari pengelolaan lembaga zakat yang kurang

memadai. 180 Sedangkan 11 jawaban menyebutkan

180Wawancara dengan Manajer PKPU Boyolali, Taufik Nur

Hidayat (17/02/2014), Manajer BMT UMM, Itoh (18/02/2014), Manajer

DKD Magelang, Rafi (18/02/2014), Manajer LAZ Al-Ihsan Jateng

Cabang Magelang, Yanur Wibowo (18/02/2014), Divisi Keuangan BAZ

Kota Yogyakarta, Tri mursito (18/02/2014), Manajer Umum Lazis UNS,

Catur Wibowo (18/02/2014), Manajer Lazis UMM, Zuhron

246

bahwa faktor penyebab utama adalah bermula dari

muzaki itu sendiri.181 Dan satu jawaban menyebutkan

bahwa faktor utama dan kunci justru bukan berasal dari

lembaga zakat maupun muzaki, akan tetapi bermula dari

pemerintah. 182 Berikut tabel faktor penyebab muzaki

yang semakin merasakan keberkahan berzakat cenderung

berzakat ke mustahik langsung:

(18/02/2014), Manajer RZI Semarang, Ucu Sutrisno (19/02/2014),

Kepala Staf Skretariat Bazda Yogyakarta, Misbahrudin (19/02/2014),

Pengurus harian Yayasan Sosial Aitam Karanganyar, Susmono

(19/02/2014), Sekretaris LAZ Muh Salatiga, Maryo (19/02/2014), Ketua

LZ Yasr Klaten, Yusuf (20/02/2014), Sekretaris LZ masjid Al Kautsar

Mendungan, Drajat (20/02/2014), dan Manajer LAZIS Al-Ihsan Jateng

Surakarta, Sakidi (20/02/2014).


Hidayat (17/02/2014), Manajer LAZ Al-Ihsan Jateng Cabang Magelang,

Yanur Wibowo (18/02/2014), Divisi Keuangan BAZ Kota Yogyakarta,

Tri mursito (18/02/2014), Manajer Umum Lazis UNS, Catur Wibowo

(18/02/2014), Manajer Lazis UMM, Zuhron (18/02/2014), Manajer

Solopeduli, Supomo (19/2/2014), Manajer RZI Semarang, Ucu Sutrisno

(19/2/2014), Plt manajer Lazis Salatiga sekaligus Pengurus Wilayah

Lazis Jateng bagian marketing, Bagas Laksono (19/2/2014), Ketua

Prozis Ibnu Abbas Klaten, Mukhlis (19/2/2014), Ketua lembaga zakat

Jatisari, Mijen, Semarang, Yasmidi (20/2/2014) dan Kabag.

Penghimpunan/ Marketing PKPU Semarang, Joko Adi Saputro

(20/2/2014).

182Wawancara dengan Manajer RZIS UGM, Taufikurrahman

(18/02/2014).

247

No Faktor Penyebab Jawaban

1 Lembaga zakat 14

2 Muzaki 11

3 Pemerintah 1

Jumlah 26


Tabel 3.2. Faktor Penyebab Muzaki yang Merasakan

Keberkahan Berzakat

Cenderung Tidak Berzakat ke Lembaga Zakat

Faktor dominan pertama yang menyebabkan

muzaki semakin cenderung tidak memberikan zakatnya

ke lembaga zakat, adalah karena faktor yang bersumber

dari lembaga zakat itu sendiri. Dari data yang ada,

diketahui bahwa titik tekan dari faktor ini adalah masalah

kepercayaan (trust), sosialisasi yang kurang optimal

sehingga lembaga zakat tidak banyak dikenali,

kredibilitas dan profesionalisme kerja para pengelola

zakat, pelayanan secara umum, pelaporan dana zakat,

komunikasi dengan muzaki dan monumen pemberdayaan

dana zakat yang dapat dilihat oleh masyarakat secara

kasat mata.

Masalah kepercayaan (trust), tentu tidak dapat

berdiri sendiri. Trust terkait dengan banyak hal, bisa

karena sosialisasi yang kurang, kredibilitas dan

profesionalisme kerja SDM, pelaporan yang tidak

248

dilakukan, komunikasi dengan dengan muzaki dan

program kerja riil yang dapat dirasakan oleh masyarakat

secara masif.

Sosialisasi lembaga zakat yang kurang

memadai, memang menjadi kendala bagi lembaga zakat

secara umum. Namun demikian, secara umum, lembaga

zakat yang telah lama berdiri akan lebih banyak dikenal

oleh masyarakat daripada yang baru. Sebagaimana

dikatakan oleh Susmono.183 Namun demikian, apa yang

dikatakan Susmono tidak selalu benar. Lembaga zakat

yang lama juga tidak selalu dapat melakukan

penggalangan dana secara optimal dibanding dengan

lembaga zakat yang baru. Masyarakat sekarang secara

umum telah terdidik dengan baik, sehingga mereka akan

melihat kredibilitas dan profesionalisme kerja para

pengelola lembaga zakat. Bahkan eksperimen yang

dilakukan Rafi di Magelang menyebutkan, bahwa jika

seorang muzaki itu telah percaya (trust) terhadap

kredibilitas dan profesionalisme sebuah lembaga zakat,

maka berapapun dana program kerja lembaga zakat, akan

diberikan oleh muzaki tadi.184

Taufikurrahman menyoroti sebagian lembaga

zakat di Indonesia yang ternyata mengambil dana 60 %

183Wawancara dengan Pengurus harian Yayasan Sosial Aitam

Karanganyar, Susmono, dilakukan pada tanggal 19/02/2014.

184Wawancara dengan Manajer DKD Magelang, Rafi tanggal

18/02/2014.

249

untuk amil. Di antara dana tersebut juga untuk biaya iklan

di TV yang menyedot banyak biaya. Inilah yang

mengharuskan pemerintah segera melakukan intervensi

dalam rangka menertibkan LAZ-LAZ seperti itu.185

Apa yang dikatakan Taufikurrahman selaras

dengan makna hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim

dan Abu Dawud, dari Abu Humaid As-Sa’dy. Kata As-

Sa’dy:186

Nabi telah mengangkat seorang laki-laki dari suku

Azad menjadi amil zakat. Ia disebut orang Ibnu al-

Lutbiah. Satu waktu ia datang menghadap Nabi lalu

berkata, “Ini bagian untukmu, dan ini hadiah untuk

saya.” Kemudian Rasulullah s.a.w. berdiri dan

mengucapkan puji kepada Allah dan selanjutnya beliau

berkata, “Amma ba’du. Aku telah mengangkat dari

kalanganmu orang ini, untuk mengerjakan sesuatu yang

diserahkan Allah kepadaku. Lalu suatu ketika ia datang

dan berkata, ‘Ini untukmu dan ini hadiah untukku.’ Bila

ia jujur apakah jika seandainya ia diam di rumah orang

tuanya, hadiah itu akan datang kepadanya? Demi Allah

jika seseorang dari kalian sesuatu yang bukan haknya,

maka ia akan membawa barang itu di hari Kiamat pada

waktu ia menghadap Allah. Saya tidak tahu apakah di

antaramu di hari Kiamat nanti ada yang membawa unta

185Wawancara dengan Manajer RZIS UGM, Taufikurrahman

tanggal 18/02/2014.

186Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu ..., terj. Salman Harun dkk.,

hlm. 559.

250

sedang menguak, sapi sedang melenguk atau kambing

yang mengembik.” Kemudian Rasulullah s.a.w.

mengangkat kedua tangannya, sampai nampak kedua

ketiaknya yang putih. Lalu beliau berdoa, “Ya Allah,

bukankah semua ini telah aku sampaikan?” (HR.

Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Pendapat masyarakat secara umum menyatakan

bahwa bagian untuk amil itu 60 % dari dana zakat, tentu

itu terlalu banyak. Jika ditelusuri, hal ini bersumber dari

ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola zakat secara

resmi, sebagaimana pengelolaan haji. Jika memang

jumlah 60 % itu terlalu banyak, maka amil pun akan

terancam oleh hadis di atas. Oleh karenanya, wajar jika

para muzaki ketika ditanya tentang pengelolaan zakat di

Indonesia, 46 % dari mereka menjawab bahwa yang

paling ideal adalah dikelola oleh satu pengelola,

walaupun mereka masih belum sepakat bahwa pengelola

tersebut haruslah pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan

oleh tabel 33.

Ketidaksepakatan mereka tentang pengelolaan

zakat oleh pemerintah satu-satunya, sesungguhnya

bermula dari ketidakpercayaan mereka terhadap

pemerintah saat ini. Dari data kuesioner yang ditanyakan

oleh Peneliti kepada para muzaki, 85 % muzaki

menyatakan akan menyerahkan zakatnya kepada

pemerintah, apabila pemerintah menurut mereka adil dan

amanah. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 34.

Faktor kedua yang menyebabkan para muzaki

cenderung berzakat ke mustahik langsung adalah bermula

251

dari muzaki itu sendiri. Dalam hal ini yang sering terjadi

adalah pemahaman muzaki tentang kewajiban zakat dan

emosional muzaki yang melibatkan perasaan, yaitu

kepuasan dan kemantapan ketika melihat zakatnya secara

langsung diterima atau dimanfaatkan oleh mustahik, serta

faktor kedekatan dan keinginan untuk didoakan oleh

mustahik zakat secara langsung.

Banyak lembaga zakat yang dalam rangka

menjembatani antara idealisme lembaga dalam

pengelolaan dana zakat dan emosional muzaki, kemudian

melakukan penggalangan dana zakat di lembaga

zakatnya, walaupun dana zakat tersebut diintervensi

pengelolaannya oleh muzaki. Langkah tersebut dilakukan

oleh lembaga zakat, ketika ada muzaki yang memesan

dana zakatnya untuk menyantuni warga di kampungnya,

atau kerabatnya, atau kelompok masyarakat miskin

tertentu.187

Keinginan sebagian muzaki agar sebagian

zakatnya dialokasikan untuk warga masyarakat di

sekitarnya, bukan merupakan sesuatu yang keliru.

Bahkan ada kemungkinan mereka mengambil


Hidayat (17/02/2014), Manajer Umum Lazis UNS, Catur Wibowo

(18/02/2014), Manajer LAZIS Al-Ihsan Jateng Surakarta, Sakidi

(20/02/2014), Manajer RZI Semarang, Ucu Sutrisno (19/02/2014),

Kepala Staf Skretariat Bazda Yogyakarta, Misbahrudin (19/02/2014),

dan Kabag. Penghimpunan/Marketing PKPU Semarang, Joko Adi

Saputro (20/2/2014).

252

kesimpulan dari konsep Rasulullah s.a.w. dalam

pemungutan dan penyaluran dana zakat. Dalam sebuah

hadis yang diriwayatkan Tirmizi dari Abu Juhaifah,

disebutkan bahwa Abu Juhaifah pernah berkata, “Telah

datang kepada kami petugas zakat Rasulullah s.a.w.

kemudian ia mengambil sedekah dari orang kaya kami

dan diberikan pada orang-orang fakir kami. Aku adalah

seorang anak yatim, dan petugas itu memberi zakat

kepadaku seekor unta” (HR. Tirmizi).188

Dari hadis tersebut, jelas disebutkan bahwa

penyaluran dana zakat itu diprioritaskan untuk

masyarakat di sekitar orang kaya berada. Dengan

demikian, muzaki yang merekomendasikan kepada

lembaga zakat supaya memprioritaskan dana zakatnya

untuk orang-orang di sekeliling mereka, justru

berdasarkan hadis ini, dapat dibenarkan. Hal itu

dikarenakan jangkauan lembaga zakat yang terkadang

tidak sampai pada tempat di mana muzaki berada.

Sikap yang diambil oleh banyak lembaga zakat,

apabila ada rekomendasi mustahik yang dilakukan oleh

muzaki, secara umum tidak jauh berbeda. Di antara

lembaga zakat yang berhasil diwawancarai Penulis, ada

yang menyatakan bahwa pengajuan rekomendasi

mustahik yang dilakukan oleh muzaki tertentu, dapat

ditindaklanjuti oleh lembaga zakat, bahkan meskipun

dana zakat dari muzaki tadi 100 % diberikan kepada


hlm. 799.

253

mustahik tadi, setelah dilakukan survei. 189 Sedangkan

lembaga zakat lainnya, ada yang menindalanjuti dengan

hanya memberikan sebagian dana zakat yang diberikan

muzaki, setelah dilakukan survei terhadap mustahik yang

direkomendasikan.190

Hal-hal lain yang perlu dilakukan lembaga zakat

adalah melakukan edukasi secara masif kepada

masyarakat, tentang kewajiban zakat dan membuat

program kerja riil yang dampaknya dapat dirasakan

masyarakat secara luas. Di antara edukasi tersebut adalah

pemahaman tentang pelaksanaan zakat pada masa

Rasulullah s.a.w. yang semuanya diberikan kepada

pemerintah. Sedangkan program kerja riil yang

dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat

secara luas, itu seperti mendirikan pondok pesantren

yatim,191 sekolah buat anak miskin, rumah sakit dan

sejenisnya. Dalam hal ini pengelolaan dana zakat oleh


Hidayat (17/02/2014), Manajer Umum Lazis UNS, Catur Wibowo

(18/02/2014), dan Manajer LAZIS Al-Ihsan Jateng Surakarta, Sakidi

(20/02/2014).

190Wawancara dengan Manajer RZI Semarang, Ucu Sutrisno

(19/02/2014), Kepala Staf Skretariat Bazda Yogyakarta, Misbahrudin

(19/02/2014), dan Kabag. Penghimpunan/Marketing PKPU Semarang,

Joko Adi Saputro (20/2/2014).

191 Wawancara dengan Ketua LZ Yasr Klaten, Yusuf

(20/02/2014).

254

Rumah Zakat Indonesia dan Dompet Dhuafa, dengan

pemberdayaannya yang membekas, patut diteladani.192

Faktor ketiga yang menyebabkan para muzaki

cenderung berzakat ke mustahik langsung adalah bermula

dari pemerintah. Pemerintah dianggap tidak tegas dalam

memberlakukan syariat Islam, khususnya kewajiban

zakat. Jika selama ini kewajiban haji telah diatur oleh

pemerintah dengan serius, seharusnya kewajiban zakat

juga diatur pula secara serius. Menurut Taufikurrahman,

adanya kecenderungan muzaki yang merasakan

keberkahan tinggi, justru lebih memilih berzakat ke

mustahik langsung, faktor utama penyebabnya adalah

kealpaan pemerintah dalam pengaturan zakat.

Seandainya variabel pemerintah dimasukkan menjadi

variabel moderating, kemungkinan besar pilihan muzaki

tidak akan besar dalam menyerahkan dana zakatnya ke

mustahik langsung.193

Pendapat Taufikurrahman tersebut diperkuat

dengan data kuesioner yang menyebutkan bahwa 85 %

muzaki menyatakan akan menyerahkan zakatnya kepada

pemerintah, apabila pemerintah menurut mereka adil dan

amanah. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 30.

Perilaku muzaki di atas, sesuai dengan pendapat

mazhab Maliki, yang menyebutkan bahwa zakat itu wajib

192Wawancara dengan Manajer LAZ Al-Ihsan Jateng Cabang

Magelang, Yanur Wibowo (18/02/2014). 193Wawancara dengan Manajer RZIS UGM, Taufikurrahman

(18/02/2014).

255

diserahkan kepada penguasa yang adil, untuk kemudian

dibagikan, meskipun ia berlaku zalim selain dalam kedua

perbuatan tersebut. 194 Pendapat Maliki ini berbeda

dengan imam-imam mazhab yang lainnya.

Dari ketiga faktor yang disebutkan oleh para

pengelola lembaga zakat di atas, tentang kecenderungan

muzaki untuk berzakat langsung ke mustahik -yakni

faktor yang bermula dari lembaga zakat, muzaki dan

pemerintah-, faktor perilaku muzaki adalah salah satu

faktor yang perlu pendalaman lebih jauh. Hal ini

disebabkan karena pengambil keputusan sesungguhnya

terhadap dana zakat adalah muzaki.

Para pengelola lembaga zakat mengetahui

bahwa banyak muzaki yang ternyata menjadikan

perhatian terhadap warga kurang mampu di sekitarnya

termasuk salah satu alasan penting mereka berpikir ulang

untuk menempatkan dana zakatnya ke lembaga zakat.

Karenanya ada upaya dari lembaga zakat untuk

mengambil jalan tengah terhadap permasalahan yang

dialami para muzaki tadi, yaitu dengan merespon

beberapa rekomendasi daftar mustahik dari para muzaki

untuk kepentingan warga di sekitar muzaki.

Lelaki Cenderung Berzakat ke Lembaga Zakat


hlm. 746.

256

Secara sederhana ada tiga teori dalam menyikapi peran perempuan dalam sebuah masyarakat: 1) Teori alami (nature) atau teori psikoanalisa; 2) Teori lingkungan (nurture), yaitu teori fungsionalis dan marxis; dan 3) Teori sosiobiologi. Namun dalam penelitian ini, hal itu tidak menjadi penting untuk dibahas manakah yang lebih tepat untuk dijadikan sebuah rujukan. Yang jelas penelitian ilmiah sesungguhnya tidak membedakan antara tingkat kecerdasan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Akan tetapi perbedaannya adalah dalam hal cara menggunakan kecerdasan tersebut, yang mengakibatkan kaum laki-laki berpikir lebih rasional daripada kaum perempuan, walaupun tingkat kecerdasan mereka tidak jauh berbeda.

Ternyata hasil penelitian terhadap perilaku muzaki

dalam berzakat ke lembaga zakat juga membenarkan hal

tersebut. Mayoritas laki-laki lebih rasional dalam

menentukan pilihan sasaran objek zakat. Mereka lebih

cenderung memilih dana zakatnya dikelola oleh lembaga

zakat yang secara umum akan berdampak luas

kemanfaatannya. Bahkan sebagian lembaga zakat

menjadikan dana zakat yang dikelolanya untuk

kepentingan produktif yang relatif lebih lama

kemanfaatannya.

Alasan para lelaki ketika memilih berzakat di

lembaga zakat, semuanya berdasarkan alasan rasional,

257

tidak ada satu pun yang memiliki motif emosional.

Berikut alasan-alasan tersebut:195

No Alasan Rasional Frekuensi

Jawaban

1 Praktis, tidak repot 5

2 Lebih adil 1

3 Lebih merata 2

4 Produktif, tidak untuk

konsumtif

1

5 Lebih transparan (jelas) 4

6 Lebih akuntabel 1

7 Bebas riya’ 1

8 Pentasarupan lebih tepat 1

9 Amil lebih tahu tentang

mustahik

1

10 Lebih mudah, tidak berisiko 2

11 Lebih terorganisir 3

12 Lebih banyak variasi

mustahik

2

13 Lebih banyak program 3

14 Faktor kepercayaan (trust) 3

195Hasil wawancara dengan 13 responden lelaki, yaitu pada

tanggal 9 Agustus 2012 dengan Puyawahana dan Mubasirun, dan pada

tanggal 12 Agustus 2012 dengan Sigit, Giyanto, Solikhun, Zamroni,

Muhsin, Abdul Aziz, Ahmadi, Nasrodin, Rohib, Farkhani dan Eko

Purnomo.

258

15 Lebih terencana 1

16 Faktor doktrin ajaran Islam 1


Tabel 3.3. Alasan Rasional Lelaki Membayar Zakat ke

Lembaga Zakat

Lalu alasan para perempuan ketika mereka

membayarkan zakatnya ke mustahik langsung, ada alasan

yang bersifat rasional, dan ada alasan yang bersifat

emosional. 196 Berikut alasan mereka yang bersifat

rasional:

No Alasan Rasional Frekuensi

Jawaban

1 Lebih tepat sasaran 3

2 Lebih cepat 3

3 Lebih praktis, tidak ribet 2


Tabel 3.4. Alasan Rasional Perempuan Membayar Zakat

ke Mustahik

196 Hasil wawancara antara tanggal 10-12 Agustus 2012,

dengan 13 para muzaki perempuan yang membayarkan zakatnya

langsung ke mustahik langsung. Mereka adalah Widayati, Win, Nafi‘atul

Birroh, Umi, Ismarmiyati, Lastri, Shol, Nurul, Ida, Syarifah, Aisyah, El

Widuri, Peni Susapti dan ada satu responden lagi yang tidak berkenan

menyebutkan nama.

259

Berikut alasan emosional kaum perempuan dalam

berzakat ke mustahik langsung:

No Alasan Emosional Frekuensi

Jawaban

1 Lebih puas 1

2 Lebih dekat dengan sesama 1

3 Mempererat ukhuwah 1

4 Famili lebih membutuhkan 1

5 Lebih berhati-hati, karena

mustahik sangat membutuhkan

4

6 Lebih tahu tentang keadaan

mustahik

4


Tabel 3.5. Alasan Emosional Perempuan Membayar

Zakat ke Mustahik

Tentu alasan-alasan di atas masih perlu penelitian

lebih lanjut, tidak dapat disimpulkan bahwa itulah alasan

yang sesungguhnya tentang cara berpikir kaum Hawa dan

kaum Adam.

Pendidikan Tinggi Berdampak Kecenderungan Berzakat ke Lembaga Zakat

Pendapat Lawrence Kohlberg dan William Perry

menegaskan bahwa faktor pengubah perkembangan

intelektual dan etika adalah kognisi. Bertambahnya

260

pengetahuan akan mengubah dimensi persepsi dan

evaluasi dari sikap seseorang.

Ketika jenjang pendidikan seseorang rendah, maka

ia cenderung memiliki persepsi yang sempit terhadap

suatu masalah. Demikian juga sikapnya cenderung

sebatas persepsi yang ia miliki. Hal ini berlaku pula bagi

kondisi muzaki yang menjadi objek penelitian. Semakin

rendah jenjang pendidikan muzaki, ia akan cenderung

memiliki persepsi sempit terhadap mustahik yang

menjadi objek penyaluran zakatnya. Ia tidak berpikir

tentang penggunaan dana zakat yang lebih produktif dan

lebih memberikan kemaslahatan secara makro, sehingga

pilihan objek zakat yang dituju adalah mustahik secara

langsung. Sebaliknya, semakin tinggi jenjang pendidikan

seorang muzaki, maka ia akan semakin memiliki persepsi

dan sikap yang berdimensi luas. Setiap dana zakat yang

ia keluarkan, selalu berbasis optimalisasi penggunaan

untuk masyarakat luas. Muzaki jenis ini kemudian

melihat di lapangan bahwa yang berkompeten memiliki

persepsi dan sikap secara luas seperti itu adalah lembaga

zakat, sehingga ia kemudian menyalurkan dana zakatnya

ke lembaga zakat.

Hasil temuan ini merupakan pengembangan dari

penemuan sebelumnya yang menyimpulkan bahwa

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka

261

kesadaran untuk membayar zakat juga semakin tinggi.197

Sedangkan dalam temuan riset ini, ternyata semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang, tidak hanya sekedar

menjadikan tingkat kesadaran mereka dalam berzakat

semakin tinggi. Akan tetapi juga menjadikan

kecenderungan mereka untuk berzakat di lembaga zakat

semakin tinggi pula.

Muhibbin Syah merangkum pendapat sekelompok

ahli pendidikan, bahwa seseorang yang telah mengalami

proses pendidikan atau pembelajaran akan mengalami

perwujudan atau manifestasi perilaku berlajar, yang

sering tampak pada perubahan-perubahan tertentu, di

antaranya adalah berpikir rasional dan kritis dalam

memecahkan masalah.198 Artinya semakin tinggi jenjang

pendidikan seseorang, maka akan semakin memiliki pola

berpikir lebih rasional. Ini juga berlaku pada muzaki

setelah diadakan penelitian. Ternyata muzaki yang lebih

tinggi jenjang pendidikannya lebih memiliki pola berpikir

rasional, dengan cara menyalurkan zakat ke lembaga

zakat.

Perbedaan bersikap antara muzaki yang

berpendidikan tinggi dan muzaki yang berpendidikan

197 Baznas dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB,

“Estimasi Potensi Zakat Nasional”, dalam

http://sabili.co.id/lentera/estimasi-potensi-zakat-nasional, tanggal

22/8/2011, diakses pada tanggal 8 Agustus 2012.

198Muhibbin Syah, Psikologi ..., hlm. 108-113.

http://sabili.co.id/lentera/estimasi-potensi-zakat-nasional

262

rendah, secara umum sebenarnya telah disebutkan dalam

al-Qur’an surat Az-Zumar ayat 9 sebagai berikut:

قل هل يستوي الذين ي علمون والذين ال ي علمون ا ي تذكر أولوا اللباب )الزمر: (9إن

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), “Adakah sama orang-

orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak

mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah

yang dapat menerima pelajaran (Q.S. Az-Zumar: 9).

Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang perbedaan orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Melalui penelitian, perbedaan tersebut disimpulkan oleh para pakar pendidikan, bahwa itu terkait dengan pemikiran rasional dan kritis dalam memecahkan masalah, dan perubahan sikap (pandangan atau kecenderungan mental). Tidak terkecuali dalam hal berzakat, ketika mereka dihadapkan pilihan pada pembayaran zakat ke lembaga zakat dan pembayaran zakat ke mustahik langsung, mereka lebih memilih ke lembaga zakat.

263

E. Lembaga Zakat di Baitul Mal Wat-Tamwil Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebenarnya berasal

dari dua kata, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Istilah baitul mal berasal dari kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al mal adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul mal dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Lubis, 2000: 114).

Sedangkan baitut tamwil, secara harfiah bait adalah rumah dan at-Tamwil adalah pengembangan harta. Jadi, baitut tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi) (Alma dan Priansa, 2008: 18).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang

dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari ’ ah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan

264

penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun Baitut tamwil mengarah pada usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial (Sumitra, 2009: 451).

Secara ringkas Pusat Pendidikan dan Pembinaan Usaha Kecil (P3UK) menerangkan produk inti dari Baitul Mal wat Tamwil adalah sebagai berikut (Yunus, 2009: 33-38): a) Produk inti Baitul Mal; Dalam hal ini BMT berperan sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqahnya. b) Produk inti Baitut Tamwil; Dalam Baitut Tamwil titik tekannya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai Baitut Tamwil, yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip nonprofit.

Adapun dari sisi tujuan, BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT melakukan usaha-usaha seperti kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/syariah (Ridwan, 2004: 127).

Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Untuk menambah dana BMT, para anggota diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu ada pula simpanan sukarela

265

yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Keuntungan yang diperoleh BMT berasal dari pemasukan hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha, pedagang ikan, pedagan buah, sayuran dan usaha kecil lainnya (Usman, 2002: 53-57).

Oleh karena itu, pengelolaan BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup besar, dan karenanya BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar pula. Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelolaan dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan komputer, biaya operasi lainya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Adapun ciri-ciri utama dari Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah: 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat; 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasarufan dana zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya; 4) Milik bersama masyarakat

266

bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT (Ridwan, 2004: 132).

Prinsip simpanan pada BMT menganut azas wadi’ah dan mudharabah di antaranya adalah: (1) Prinsip wadi

’ah (titipan), terbagi menjadi: a) Wadi’ah amanah;

dan b) Wadi ’ ah yad dhamanah; (2) Prinsip mudharabah (kerja sama modal); Sumber dana mudharabah tersebut pada prinsipnya dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu: a) Dana pihak pertama, yang meliputi: simpanan pokok khusus (modal penyertaan), simpanan pokok, simpanan wajib; b) Dana pihak kedua, yang bersumber dari pinjaman pihak luar, pihak luar yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank; c) Dana pihak ketiga, yang merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota bmt baik simpaan lancar (tabungan) ataupun simpanan deposito (Sudarsono, 2008: 93).

Menurut Nurul Huda (2010: 363), BMT setidak-tidaknya memiliki peran yang signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah. Adapun fungsi BMT bagi masyarakat, di antaranya: 1) sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat; 2) sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah; 3) mengembangkan kesempatan kerja; 4) mengokohkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-

267

produk anggota; 5) mendorong sikap hemat dan gemar menabung; 6) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non sayriah; 7) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil; 8) Melepaskan jeratan para rentenir; 9) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal. Sedangkan fungsi BMT bagi pemerintah, di antaranya: 1) Membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi; 2) Membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja; dan 3) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Eksistensi BMT yang memiliki dua peran tersebut -bisnis dan sosial- cukup menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam. Salah satu BMT yang dapat menjadi representasi dari BMT-BMT yang ada di Joglosemar adalah BMT Tumang. BMT Tumang dapat dikategorikan sebagai BMT rintisan yang telah muncul sejak tahun 1998, pasca pemberlakuaan UU baru yang berpihak pada koperasi syariah. Selain itu, perkembangan BMT Tumang cukup diakui, apalagi manajernya, Bapak Adib, diangkat sebagai ketua asosiasi koperasi syariah se-Jawa Tengah.

1. Gambaran Umum BMT Tumang

Dasar Pemikiran dan Sejarah Perkembangan BMT Tumang Dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun

268

1998 tentang perbankan dengan sistem syariah di Indonesia maka terbuka luas peluang bagi berdirinya

Keuangan atau Perbankan Syari’ah. Dengan lahirnya

Perbankan Syari’ah diharapkan bisnis secara Islami yang menerapkan sistem bagi hasil dan menolak sistem bunga yang tidak lazim diterapkan di Bank Konvensional.

Akan tetapi lembaga keuangan perbankan biasa berada dipusat perkotaan dan bahkan hampir tidak ada lembaga perbankan yang ada di pedesaan. Sehingga putaran uang dan aktivitas ekonomi berpusat di kota. Sementara Lembaga masyarakat desa mengalami kesulitan dan hambatan untuk mengakses lembaga tersebut guna mengembangkan usahanya.

Menyadari akan hal tersebut, beberapa tokoh masyarakat desa Tumang timbul kesadaran untuk mencoba memikirkan bentuk alternatif lain sebagai wujud peran serta dalam pengembangan masyarakat. Akhirnya disepakati untuk merintis berdirinya BMT di Tumang, Cepogo, Boyolali. Pendirian BMT tersebut didasari atas beberapa pemikiran mereka bahwa:

a. Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang

dikedepankan pada masa Orde Baru, ternyata tidak

269

bisa memberikan jawaban akan harapan

terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

b. Sebagian besar dari mereka tinggal di perkotaan,

sehingga putaran uang dan aktivitas petekonomian

berpusat di kota. Sementara masyarakat desa yang

sebagian besar merupakan mayoritas dari penduduk

negeri ini, tidak mendapat kesempatan dan

perhatian yang proporsional, baik dari pemerintah

maupun dari praktisi dunia usaha, sehingga

masyarakat desa hanya ditempatkan sebagai objek

pelengkap dari sistem pembangunan ekonomi

nasional.

c. Lembaga keuangan / perbankan selama ini belum

mampu diakses masyarakat secara luas.

d. Di samping itu belum ada komitmen dari lembaga

perbankan untuk menciptakan usaha yang lebih adil

untuk mensejahterakan masyarakat. Bunga bank

yang menjadi dasar operasional perbankan

(konvensional) juga masih menjadi perdebatan di

kalangan umat Islam.

BMT Tumang yang berada di Tumang,

Cepogo, Boyolali tersebut mulai beroperasi pada

tanggal 1 oktober 1998 dengan modal awal dari

anggota pendiri sebesar Rp. 7.050.000,-. Langkah awal

operasinya yang menjadi prioritas adalah sektor

simpan pinjam, di mana dari sektor ini diharapkan

dapat menyediakan dana atau kebutuhan modal dari

anggota masyarakat, dan juga dapat membuka

270

kesempatan bagi mereka untuk menabung /

menyimpan uangnya di BMT. Uang yang masuk dari

masyarakat dikelola secara profesional sesuai dengan

visi, misi dan tujuan dari pendirian BMT.

Tujuan berdirinya BMT Tumang adalah untuk

membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,

khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik

dan menggunakan sistem syariah diharapkan tidak

hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun

juga dapat menciptakan masyarakat yang religius adil

dan makmur, di mana kelompok masyarakat yang

mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan

supaya ikut memikirkan anggota masyarakat yang lain.

Terkait dengan perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

1) Manajer

Wewenang manajer sebagai berikut:

a) Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional BMT.

271

b) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan maupun pendanaan.

c) Memastikan realisasi target operasinal cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaian. Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi resiko kredit macet, kesalahan permohonan pembiayaan.

d) Memutuskan pencairan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.

e) Melakukan pembinaan terhadap anggota BMT.

f) Memonitoring pelaksanaan penagihan tunggakan kewajiban.

g) Mengambil keputusan atas semua kegiatan-kegiatan di bidang pemasaran dan operasi sampai dengan batas wewenangnya.

2) Marketing Lending

Wewenang marketing lending sebagai berikut:

a) Memotong realisasi target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaian.

272

b) Memastikan semua pembiayaan mendapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang.

c) Melaksanakan strategi pemasaran guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

d) Bersama-sama komite pembiayaan lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.

e) Review akad pembiayaan dan surat sanggup sesuai dengan persyaratan.

f) Memonitoring ketertiban nasabah dalam membayar angsuran.

g) Mengkoordinir atau melaksanakan penagihan kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo atau menunggak.

3) Marketing Funding

Wewenang marketing funding sebagai berikut:

a) Memonitoring realisasi targetoperasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaian.

273

b) Mendatangi nasabah yang menabung maupun membayar angsuran.

c) Melakukan survey ketempat calon anggota.

d) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.

e) Melakukan pembinaan hubungan baik dengan anggota melalui bantuan konsultasi bisnis, diskusi bisnis, diskusi manajemen dan bimbingan pengelolaan keuangan.

4) Costumer Service

Wewenang customer service sebagai berikut:

a) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah tentang produk dan persyaratan maupun tata cara prosedur.

b) Mendata dan mengarsipkan data nasabah pembiayaan.

c) Mendata barang jaminan nasabah pembiayaan.

d) Mencapai target pendanaan pada jangka waktu yang ditetapkan.

274

5) Teller

Wewenang teller adalah:

a) Membuka dan menutup brankas.

b) Menghitung seluruh uang yang ada didalam brankas.

c) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai secara cepat dan tepat.

d) Melayani penariakan tunai maupun non tunai secara cepat dan tepat.

e) Membuat laporan saldo akhir setiap penutupan kas.

f) Menjaga kerahasiaan tabungan maupun angsuran nasabah.

KSU BMT Tumang merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Boyolali dengan wilayah kerja di Boyolali. KSU BMT Tumang terletak di Jalan Raya Boyolali-Magelang Km. 10, Cepogo, Boyolali 57362 Telp. (0276) 323 454 E-mail: [email protected].

Alasan pemilihan lokasi penelitan itu dikarenakan letaknya yang cukup strategis,

mailto:[email protected]

275

sehingga memudahkan nasabah untuk menabung di BMT. Selain itu, BMT Tumang ini cukup representative untu mewakili semua BMT yang ada di wilayah jalur Joglosemar. Wilayah kerja KSU BMT Tumang kabupaten Boyolali saat ini sudah berdiri lima lokasi, satu di kantor pusat dan empat kantor cabang yaitu:

a. Kantor Pusat : KSU BMT Tumang Pusat Jalan

Boyolali – Tumang Km. 10, Cepogo, Boyolali 57362 Telp. (0276) 323 454, Website: www.bmttumang.com Faks. (0276) 323336,

b. Kantor Cabang:

1. KSU BMT Tumang Cabang Tumang, beralamatkan di Jl. Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Telp. (0276) 323 335.

2. KSU BMT Tumang Cabang Cepogo, beralamatkan di Jl. Boyolali Magelang Km. 10, Cepogo, Telp (0276) 323 454.

3. KSU BMT Tumang Cabang Boyolali, beralamatkan di Jl. Pandanaran No. 299 Boyolali, Telp. (0276) 323034.

4. KSU BMT Tumang Cabang Ampel, beralamatkan di Jl. Raya Ampel No. 8, Depan Pasar Ampel, Telp. (0276) 330626.

276

5. KSU BMT Tumang Cabang Andong, beralamatkan di Jl.Raya Kacangan (Barat Pasar Kacangan) Andong, Boyolali, Telp. (0276) 780302536.

6. KSU BMT Tumang Cabang Kartasura, beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No.83 (Depan Pasar Kartasura) Kartasura, Sukoharjo, Telp. (0271) 784 385.

7. KSU BMT Tumang Cabang Selo, yang

beralamatkan di Jl. Boyolali – Magelang km. 18 Selo, Boyolali

8. KSU BMT Tumang Cabang Suruh, yang

beralamatkan Jl. Raya Suruh – Karanggede No. 07 (Banggirejo) Kec. Suruh Kab. Semarang.

Keungulan dari BMT Tumang yaitu:

a. Sistem dan kinerja BMT berpegang pada prinsip dasar yang berlandaskan syariah.

b. BMT menjauhkan dari sistem riba, maysir, gharar: yang melanggar prinsip fiqh alghunmu bilghurmi (keuntungan yang muncul bersama resiko) atau al

277

kharaj bi dhaman (hasil muncul bersama beban) yaitu dengan sistem bagi hasil.

c. Dengan menitipkan di BMT Tumang, dana akan aman dan bermanfaat dan insyaallah barokah.

d. Pelayanan maksimal, siap mengambil dan mengantar.

2. Pengelolaan Zakat di BMT Tumang

Salah satu aktifitas yang dilakukan oleh BMT adalah aktifitas dalam bidang sosial (baitul mal). Bidang sosial ini mencakup zakat, infak dan sedekah. Dana sosial ini tidak diperbolehkan sama sekali, mengambil keuntungan darinya. Adapun pemberdayaan dana tersebut adalah untuk pendidikan, pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha. Selain itu kelompok masyarakat miskin juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan (Perhimpunan BMT Indonesia, 2012).

Setidak-tidaknya ada dua model pengelolaan zakat yang berlaku pada BMT-BMT di Indonesia. Pertama, pengelolaan zakat yang model pelaporannya masih seatap dengan bisnis yang ada di BMT. Kedua, pengelolaan zakat yang sudah bersifat

278

otonom, memiliki hak penuh dalam pengelolaan dan pelaporan zakat.

Dalam hal ini, BMT Tumang, yang memiliki

kantor utama di jalur Joglosemar, termasuk model

BMT yang memiliki model pelaporan yang kedua,

yakni pelaporan yang bersifat otonom, oleh divisi

lembaga zakat sendiri, tanpa diintervensi oleh

kebijakan manajer BMT.

a. Sikap BMT terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Menurut Adib, Manajer Umum BMT Tumang (10/11/2015), sentralisasi pengelolaan zakat pada satu lembaga, itu tidak perlu. Tetapi prinsipnya apakah di pusat ataupun daerah, itu adalah bisa dipercaya, bisa dipertanggung-jawabkan, sesuai dengan aturan perundang-undangan dan aturan syariah. Hanya saja, memang dalam hal ini dibutuhkan lembaga pengawasan, semacam auditor. Hal itu dikarenakan, masing-masing daerah itu memiliki potensi. Selain itu, sentralisasi juga ada dampak negatifnya, misalkan untuk kepentingan tertentu. Kearifan lokal dan kepentingan daerah tertentu tidak dapat tercapai seandainya difokuskan pada satu lembaga. Sebenarnya yang terpenting kan sebenarnya adalah lembaga zakat ini tidak merugikan

279

masyarakat, tidak digunakan untuk kepentingan sepihak. Itu semacam MUI yang mengeluarkan sertifikat halal, kan itu ada beberapa kriteria yang melibatkan masyarakat sekitar. Demikian paparan Adib.

b. Upaya Riil Menuju Lembaga Amil Zakat (LAZ)

dan berinteraksi dengan Badan Amal Zakat

(BAZ)

Bagaimanakah upaya-upaya riil yang

dilakukan oleh lembaga zakat yang dikelola BMT

Tumang untuk menyesuaikan diri dengan UU baru

yang mengarahkan pada pemusatan pengelolaan

zakat di bawah koordinasi BAZNAS. Dalam hal ini,

BMT Tumang, sebagaimana dikatakan oleh Adib,

Manajer BMT Tumang (10/11/2015) memiliki dua

kepentingan, jangka pendek dan jangka panjang.

Kepentingan jangka pendek, karena satu-satunya

yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat BMT

Tumang adalah menjadi Mitra Pengelola Zakat

(MPZ), dan dalam hal ini mitra yang dipilih oleh

BMT Tumang adalah Dompet Dhuafa (DD). Ini

adalah upaya jangka pendek. Adapun jangka

panjangnya, adalah membentuk lembaga zakat

mandiri. Ini yang lebih ideal. BMT itu kan baitul

mal dan baitut-tamwil, sosial dan bisnis. Ibarat dua

sisi mata uang, dua-duanya harus ada. Kalau baitut-

280

tamwilnya kita sudah memiliki ijin resmi dari Dinas

Koperasi, maka sisi satunya (zakat) juga harus

memiliki ijin/legalitas yang sama juga.

Apa yang disampaikan oleh Adib di atas,

dibenarkan oleh Jumali, manajer baitul mal di BMT

Tumang (24/10/2015), pimpinan Baitul Mal/ZIS

BMT Tumang. Jumali yang waktu itu mewakili

BMT ketika diundang di Jakarta, disarankan agar

lembaga zakat yang ada di BMT diubah menjadi

MPZ. Seluruh anggota asosiasi perhimpunan BMT,

menurut Jumali, telah sepakat untuk menjadi

lembaga mitra (MPZ) dari Dompet Dhuafa (DD).

Secara teknis, menurut Adib, pengelolaan

bisnis (pembiayaan) dan sosial (ZIS) ini dapat

dikelola oleh dua lembaga hukum, yang dikelola

oleh BMT Tumang. Menurut Adib, pemberdayaan

ekonomi masyarakat dapat melalui bisnis (melalui

pembiayaan) dan sosial .

c. Strategi optimalisasi penggalangan dana zakat di

BMT Tumang Cepogo

Penggalangan dana, menurut Adib, berasal

dari karyawan dan tabungan anggota. 2,5 % dari

pendapatan dan tabungan mereka, dipungut untuk

dana zakat ini. Setiap tahun dana zakat yang

diterima BMT Tumang mencapai sekitar Rp.

500.000.000. Namun demikian, menurut Adib, jika

suatu ketika telah mendapat ijin secara legal formal,

281

maka nanti akan ada upaya untuk penggalangan

dana.

Dengan demikian, sesungguhnya tidak

optimalnya penggalangan dana zakat oleh BMT

Tumang, bukan karena ketiadaan perhatian terhadap

sisi sosial (mal) yang ada. Namun lebih karena

belum adanya ijin secara resmi dari pemerintah,

terkait dengan penggalangan dana zakat, sesuai

aturan Undang-undang baru. Seandainya telah ada

ijin tersebut, optimalisasi penggalangan dana zakat,

menurut Adib, akan diupayakan lebih baik.

d. Strategi optimalisasi distribusi dana zakat di

BMT Tumang Cepogo

Pemberdayaan ekonomi dari dana zakat BMT

Tumang, saat ini mencapai 80 %. Adapun

selebihnya adalah untuk masjid dan sejenisnya,

termasuk untuk fakir miskin dan juga beasiswa

pendidikan, tetap masih ada. Demikian papar Adib

(10/11/2015)

Target berikutnya, menurut Adib, yang akan

dilakukan oleh lembaga zakat BMT Tumang adalah

membuat semacam lembaga pendidikan yang

memiliki ciri khas kemandirian, dengan sentuhan-

sentuhan yang diberikan oleh para pengelola BMT

Tumang.

Selain itu, ada pula kelompok-kelompok

binaan yang saat ini, mencapai sekitar 14 kelompok

282

binaan pemberdayaan ekonomi. Adapun kesehatan,

memang masih belum mendapat prioritas di

lembaga zakat BMT Tumang.

Dengan demikian, sesungguhnya jika

disimpulkan, prioritas distribusi dana lembaga zakat

BMT Tumang, selama ini, masih difokuskan pada

pemberdayaan ekonomi dan penguatan pendidikan.

Dua aktifitas tersebut pada hakekatnya mengarah

pada pengentasan kemiskinan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh

BMT Tumang, sebagaimana disebutkan dalam

website resmi BMT Tumang, di antaranya:199

1. Melakukan kegiatan sosial pengajian keluarga

SAMARA

Tidak mudah membangun rumah tangga yang samara (sakinah mawadah warohmah). Dibutuhkan visi yang jelas dan kebersamaan antara suami dan istri. Sebab, jika ada ketidaksesuaian visi diantara keduanya, maka biduk rumah tangga akan dilanda kegoyahan.

Visi tersebut bukanlah berdimensi duniawi semata, namun yang lebih penting ialah berdimensi akhirat. Pasalnya, akhir dari

kehidupan di dunia ini ialah di akhirat. “

199www.bmttumang.com, diakses pada tanggal 11 November

2016.

283

Rumah” yang kekal yang bakal menjadi hunian selamanya. Untuk itu, suami istri wajib memiliki visi akhirat, yang melintasi urusan dunia. Salah satu bentuk visi itu ialah menjaga sholat. Sholat inilah yang

sesungguhnya menjadi ‘pintu’ komunikasi manusia dengan Allah SWT. Komunikasi antara hamba dengan Sang Kholiq inilah yang diharapkan akan menuntun manusia selalu berada di jalan yang benar dan lurus. Termasuk dalam hal ini urusan dalam membina rumah tangga.

Demikianlah setidaknya pesan yang tersampaikan dalam Pengajian Membangun Keluarga Utama (MKU) yang diselenggarakan BMT TUMANG beberapa waktu lalu di kediaman Wiwin Damayanti, Dk. Karanglor, Desa Jurug, Kecamatan Mojosongo.

Adapun pengajian tersebut merupakan agenda rutin dua bulanan yang diselenggarakan BMT TUMANG dengan peserta pengajian keluarga besar pengurus, pengawas, pengelola BMT TUMANG dengan mengundang warga sekitar. Dalam pengajian tersebut juga diisi dengan pemberian santunan bagi para dhuafa.

284

Sebanyak 10 warga dhuafa mendapatkan santunan dari BMT TUMANG.

2. Kepedulian terhadap kaum dhuafa

BMT Tumang berkomitmen bukan sekadar

berjuang memasyarakatkan sistem syariah ke

tengah-tengah masyarakat. Atau dalam bahasa

lain, bukan sekadar fokus pada kepentingan

bisnis semata. Namun, berdasarkan nama BMT

(Baitul Maal wa Tamwil), maka gerakan yang

dikembangkan juga berdimensi sosial,

keagamaan dan kemanusiaan.

Salah satu wujud gerakan kemanusiaan,

sosial dan keagamaan ialah mealalui kepedulian

kepada masyarakat yang kurang mampu, dhuafa,

korban bencana, hingga bantuan untuk

pemberdayaan perekonomian mereka.

Salah satu wujud dari gerakan sosial ialah

manakala BMT Tumang memberikan santunan

kepada para dhuafa. Seperti halnya yang

dilakukan beberapa waktu lalu. BMT Tumang

memberikan santunan kepada para dhuafa di

Dukuh Karanglor, Desa Jurug, Kecamatan

Mojosongo, Boyolali.

Santunan yang diserahkan dari perwakilan

pengurus BMT Tumang, dalam hal ini oleh H.

Ali Syakni tersebut merupakan sedikit dari

sekian bentuk perhatian dan komitmen BMT

285

Tumang terhadap warga yang secara sosial

kehidupan mereka kurang.

3. Pemberian bantuan untuk Mushalla

Gerakan dakwah BMT bukan sekadar di ranah ekonomi syariah. Namun juga sosial keagamaan. BMT mengambil peran penting terhadap penguatan dakwah agama di tengah-tengah masyarakat. Wujud penguatan dakwah tersebut diantaranya ialah membantu pembanguna sarana ibadah.

Seperti yang dilakukan BMT Tumang beberapa waktu lalu. BMT Tumang melalui Divisi Maal memberikan bantuan terhadap pembangunan mushola di daerah Pondok, Butuh, Mojosongo, Boyolali.

Sejauh ini, BMT Tumang sendiri telah menggulirkan bantuan tunai untuk pembangunan atau rehap masjid atau mushola di daerah Boyolali dan sekitarnya. Bukan hanya itu, BMT Tumang juga secara rutin menyalurkan bantuan terhadap setiap kegiatan sosial keagamaan. Semisal, festival anak saleh, beasiswa dhuafa, santunan fakir miskin dan sejenisnya.

4. Pengajian Bisnis Pengusaha Muslim Boyolali

286

Pengajian bisnis pengusaha muslim Boyolali yang diselenggarakan BMT Tumang pada 30 Mei 2016 lalu, menghadirkan motivator nasional Bambang Nugroho. Pengajian tersebut lebih menekankan bagaimana seorang yang ingin terjun di dunia bisnis haruslah menyiapkan beberapa hal. Di antaranya soal pola fikir atau mindset.

Di hadapan ratusan jamaah dari kalangan pebisnis di Kota Boyolali dan sekitarnya, Bambang menambahkan bahwa tidak mudah untuk mengubah pola fikir. Terlebih jika selama ini kita sudah merasa nyaman dengan keadaan yang dimiliki. Menurut Bambang, sulit bagi kita untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini kita rasakan. Butuh usaha keras. Namun, mengubah pola fikir itu adalah hal pokok dan utama sebelum kita bisa memulai sebuah bisnis.

Di samping itu, pengajian yang bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Pusat BMT Tumang tersebut juga memiliki misi agar para pebisnis memiliki kepedulian terhadap sesama. Rencananya, pengajian tersebut akan bergulir secara rutin dua pekanan dengan sistem coaching langsung dengan Bambang Nugroho.

5. Tarhib Ramadhan 1437 H

287

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 Hijriah, BMT Tumang menyelenggarakan tahrib bersama yang diselenggarakan pada 2 Juni 2016 lalu. Acara yang digelar di Aula Lantai 3 Kantor Pusat BMT Tumang tersebut dihadiri seluruh jajaran direksi dan pengelola BMT Tumang.

Ustadz Muhajir selaku pemateri utama di acara tarhib Ramadhan lebih menekankan pada pentingnya mempersiapkan mental, hati dan fisik. Sebab, puasa Ramadhan berbeda dengan puasa sunnah. Lebih lanjut Muhajir menerangkan bahwa puasa Ramdhan memiliki bobot kulitas amal yang jauh lebih tinggi

dibanding dengan puasa sunnah lainnya. “Karenanya kita harus sungguh-sungguh dalam menyambut bulan suci Ramdhan kali ini. Kita tidak tahu jangan-jangan inilah Ramadhan

terakhir untuk kita,” tandasnya.

6. Safari Ramadhan BMT Tumang

Safari Ramadhan BMT Tumang ini diadakan di SD Islam Al Uswah Gatak Baru, Sribit, Delanggu. Acara diadakan dalam bentuk buka puasa bersama yang dihadiri dari pihak BMT

288

Tumang, kepala sekolah dan staf, serta siswa-siswi.

Dalam sambutannya, kepala sekolah SD Islam Al Uswah, Basyaril Mahmud menyampaikan terima kasihnya kepada BMT Tumang yang sudah berkenan menggelar acara buka puasa bersama dalam Safari Ramadhan. Selain itu, Mahmud juga berharap agar jalinan kerja sama tidak hanya sebatas di acara Safari Ramadhan saja.

Sementara itu, Dwi Rochmiathy selaku Ketua Pengurus BMT Tumang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan BMT Tumang merupakan kegiatan rutin tahunan. Di samping itu, Dwi Rochmiathy juga menyampaikan bahwa jalinan silaturahim dengan SD Islam Al Uswah berharap bisa terus berlanjut.

Sebagai acara puncak, Harun Santoso sebagai pengisi pengajian lebih mengajak siswa-siswi untuk menghafal surat-surat pendek dan doa harian yang disampaikan dengan cara permainan.

289

Adapun dalam kegiatan tersebut BMT Tumang menyerahkan bantuan beras dan beragam doorprise bagi anak-anak.

7. Pelaksanaan Workshop Enterprise

Dalam upaya memahami konsep bisnis dan sosial dengan lebih mengedepankan nilai sosial- pemberdayaannya, BMT Tumang telah menyelenggarakan Workshop Social Enterprise pada 20 Januari 2016 lalu. Acara yang

mengundang para manager – termasuk manager dari BMT-BMT perhimpunan se-Boyolali

tersebut– dilaksanakan di Aula BMT Tumang lantai 3 dengan menghadirkan Jamil Abbas selaku GM PBMT Social Ventures dari Jakarta.

Acara Worshop Social Enterprise sengaja diselenggarakan lantaran BMT Tumang ingin masing-masing manager memiliki kepekaan sosial yang lebih. Artinya, bobot perhatian mereka bukan saja untuk kepentingan bisnis semata. Namun juga dalam bidang sosial.

Sebanyak 30-an peserta yang mengikuti acara workshop tersebut tampak antusias. Pasalnya dalam kesempatan tersebut Jamil Abbas menyampaikan beberapa materi yang selama ini terbilang baru bagi para peserta.

290

Misalnya, pada materi “Meningkatkan Impact

Social Enterprise”. Di materi ini, Jamil sengaja menerangkan bagaimana BMT menjalankan sebuah bisnis untuk membiayai program sosial. Dalam workshop tersebut juga dijelaskan bagaimana sebuah pelayanan yang sempurna dan paripurna bagi sebuah perusahaan.

8. Pelatihan Intensif Metode Membaca Al-Qur’an Burhany

Metode membaca Al-Qur’an Burhany

bertujuan untuk memudahkan bacaan Al-Qur’an. Jika dijalankan secara serius dan fokus, maka hanya butuh 9 jam seseorang bisa membaca Al-

qur’an.

Berkenaan dengan hal itu pada tanggal 1-2 Juni 2015 lalu BMT Tumang menyelenggarakan pelatihan intensif kepada 20 ustadz-ustadzah TPQ di wilayah Boyolali. Pelatihan intensif tersebut dalam rangka mendidik ustadz-ustadzah tersebut menjadi trainer yang pada gilirannya nanti akan menularkan dan menerapkan metode tersebut untuk dakwah di tengah-tengah masyarakat.

291

Acara yang diselenggarakan di Aula Gedung NU Center, Boyolali tersebut menghadirkan langsung penemu Metode Burhany, Ahmad Ghozali Fadli dari Surabaya. Selama dua hari, peserta mendapatkan materi pembelajaran Metode Burhany hingga tuntas. Termasuk kurikulum dan bagaimana cara mengelola santri.

e. Pola ideal optimalisasi pengelolaan dana zakat di

BMT Tumang Cepogo

Telah disebutkan di atas, bahwa BMT memiliki sisi bisnis dan sisi sosial. Seharusnya di masa mendatang, peran dua sisi itu sama-sama kuat. Pola optimalisasi pengelolaan dana zakat, yang merupakan sisi sosial BMT, menurut Adib, sesungguhnya dapat disinergikan dengan sisi bisnisnya. Pola interaksinya, jika seseorang datang kepada BMT dengan tidak memiliki apa-apa, lalu BMT Tumang memberikan dana zakatnya pada orang tersebut, ketika kemudian usahanya berhasil dan menuju pada kemapanan, maka harapannya nasabah tersebut kemudian menuju kepada BMT kembali untuk mengajukan pendanaan bisnis.

BMT Tumang, adalah bagian dari elemen masyarakat yang kemudian juga akan kembali pada

292

masyarakat. Jika selama ini masyarakat banyak yang telah merasakan keberadaan lembaga-lembaga milik umat Islam yang telah ada, seperti rumah tahfizh, pendidikan dan lain sebagainya, maka BMT Tumang, menurut Adib (10/11/2015), akan berupaya untuk menutupi pos-pos lain umat Islam yang belum tergarap.

Dari paparan tersebut, ternyata pola ideal

optimalisasi pengelolaan dana zakat di BMT

Tumang Cepogo, diharapkan dapat menjadikan para

mustahik semakin maju perekonomiannya,

sehingga ketika kemajuan tersebut mereka rasakan,

mereka akan tertarik kembali untuk berbisnis lebih

lanjut, lalu mereka memanfaatkan kembali BMT

Tumang, melalui pengajuan pembiayaan ekonomi.

Berikut skema yang dapat disimpulkan terkait

dengan pola ideal optimalisasi pengelolaan dana

zakat di BMT Tumang Cepogo:

Gambar 3.2. Skema optimalisasi pengelolaan dana

zakat di BMT Tumang

Mustahik Ajukanpembiayaan barudi BMT Tumang

Usaha mustahiksemakin majudari modal zakat

Mustahikmenerima

zakat

Lembaga

Zakat BMTTumang

293

BAB IV

PENUTUP

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan upaya-upaya mobilitas zakat di kawasan Joglosemar. Di antara upaya-upaya tersebut adalah:

1. Memberikan Edukasi kepada Masyarakat tentang Nilai-nilai Religiusitas

Yang dimaksud edukasi tentang religiusitas adalah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat tentang nilai-nilai religiusitas. Nilai-nilai religiusitas tersebut adalah sebagaimana yang ditulis oleh Glock dan Stark tentang lima dimensi religiusitas, sehingga seseorang layak dikatakan sebagai religius. Namun agar kereligiusan seseorang tidak kehilangan makna, maka dalam penelitian ini seseorang dikatakan religius dilihat dari 69 aspek

keimanan yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al- ‘Asqalani. Salah satu poin penting dalam edukasi ini adalah memberi motivasi mereka untuk berzakat ke lembaga zakat, sebagai kompensasi dari ketidakhadiran pemerintah muslim dalam pengelolaan zakat secara kenegaraan.

294

Pilihan memberikan edukasi kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang mengada-ada, karena dari hasil penelitian yang melibatkan 396 responden muzaki ini, ternyata jika mereka semakin religius justru hasilnya adalah mereka semakin mengurangi dana zakatnya untuk lembaga zakat.

Walaupun ini adalah hasil penelitian yang berdasarkan data riil di lapangan, tetapi masih ada kemungkinan bahwa penyimpulan seperti ini adalah kurang tepat. Artinya tidak benar jika dikatakan bahwa responden muzaki, jika mereka memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka kecenderungan mereka untuk berzakat ke lembaga zakat semakin rendah.

Untuk mengatakan bahwa penyimpulan seperti itu sudah tepat atau kurang tepat, maka diperlukan penelitian kualitatif lanjutan. Tetapi yang jelas dari konfirmasi lanjutan sederhana yang dilakukan oleh penulis pasca pengolahan data kuantitatif, ada kemungkinan bahwa tingginya respon muzaki untuk berzakat ke lembaga zakat, boleh jadi itu karena kurangnya sosialisasi (edukasi) dan minimnya eksistensi lembaga zakat di jalur Joglosemar.

2. Sosialisasi tentang Pelayanan Lembaga Zakat

295

Data yang ada membuktikan bahwa pelayanan lembaga zakat berpengaruh positif terhadap kecenderungan berzakat ke lembaga zakat. Artinya menurut persepsi para muzaki, adanya pelayanan yang baik oleh lembaga-lembaga zakat itu memberikan pengaruh yang dahsyat bagi mereka untuk meningkatkan kecenderungan minat mereka dalam berzakat ke lembaga zakat.

Sebagai konsekuensi logis dari kecenderungan tersebut, perlu adanya sosialisasi secara lebih merata kepada masyarakat tentang adanya pelayanan lembaga zakat. Pelayanan sebaiknya tidak hanya di tingkat perkotaan, tetapi sampai juga ke daerah-daerah, khususnya daerah-daerah yang banyak memiliki potensi penggalian dana dari muzaki.

Jika penelitian Syaparuddin sebelumnya telah merekomendasikan tentang pentingnya sosialisasi lembaga zakat, maka dalam penelitian ini lebih dijelaskan lagi sisi mana yang terpenting dari sosialisasi tersebut. Sisi itu adalah pelayanan lembaga zakat, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, kemudahan, kedekatan lokasi dan komunikasi.

3. Meningkatkan Strata Pendidikan Masyarakat

296

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan muzaki berpengaruh positif terhadap kecenderungan mereka memilih berzakat ke lembaga zakat. Oleh karenanya, jika pemerintah melalui BAZ ataupun lembaga zakat lainnya (LAZ) menghendaki adanya perubahan signifikan tentang jumlah muzaki yang siap menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga-lembaga mereka, maka salah satu langkah penting adalah dengan mengupayakan pendidikan formal yang setinggi-tingginya untuk mereka.

Alasan para muzaki yang berpendidikan tinggi dalam menentukan kecenderungan mereka untuk memilih lembaga zakat, tidaklah menjadi persoalan penting. Apakah kecenderungan mereka memilih lembaga zakat itu dikarenakan alasan rasional atau pun karena alasan lebih praktis, itu menjadi tidak penting. Akan tetapi jika suatu saat perlu adanya pemetaan yang lebih mendalam, maka perlu ada penelitian lanjutan secara kualitatif tentang faktor riil yang menyebabkan seorang muzaki yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memilih berzakat ke lembaga zakat.

4. Peningkatan Sosialisasi Lembaga Zakat pada Laki-laki

Lembaga zakat yang ada saat ini hendaknya memaksimalkan sosialisasi lembaga zakat masing-

297

masing, khususnya kepada responden muzaki yang laki-laki. Pada mulanya ada asumsi bahwa laki-laki memiliki kecenderungan mampu berpikir lebih rasional dalam menentukan setiap pilihan kebijakan. Setelah data yang ada diuji regresi, ternyata memang benar, bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk berzakat di lembaga zakat.

Namun demikian, ada kemungkinan alasan mereka bukan karena berpikir lebih rasional. Dari beberapa wawancara tambahan, menegaskan bahwa ternyata mereka memilih lembaga zakat karena alasan praktis, tidak bertele-tele, dan ribet. Sebaliknya jika mereka memberikan dana zakatnya ke mustahik langsung, memerlukan pemikiran-pemikiran yang panjang tentang siapa saja yang paling berhak diberikan, bagaimana cara memberinya, kapan waktu longgar untuk member, dan seterusnya. Bagi lelaki, hal seperti ini cukup melelahkan.

Namun bagi kaum hawa, ada masalah lain yang menyebabkan mereka lebih tertarik untuk memberikan dana zakat ke mustahik langsung, di antaranya adalah masalah prestis atau harga diri. Mereka lebih memiliki harga diri ketika langsung memberikan dana zakatnya ke mustahik. Walaupun pernyataan ini masih perlu diteliti lebih mendalam.

298

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Fiqh Ibadah, Solo: Media

Insani Publishing, 2006.

Asian Development Bank, “Public Administration in the 21-

st Century” dalam Artikel yang tidak diterbitkan.

Arifin, Sirajul, ”Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Relasi antara Zakat PKPU Jatim dengan

Pemberdayaan Pengungsi Sampit di Pandeyangan”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

Asnaini, ”Pendistribusian Zakat Produktif (Studi terhadap Pendistribusian Zakat Dompet Dhu'afa Republika

Jakarta” , Tesis Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Azwar, Saifuddin, Penyusunan Skala Psikologi,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, cet. ke-9.

Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, Pedoman Zakat 9 Seri, Jakarta: t.p., 2002.

Baidhawi al-, Nashiruddin Abi Sa’id Abdullah bin ‘Umar

bin Muhammad asy-Syairazi (w. 791 H), Tafsir al-

Baidhawi al-Musamma Anwaaru at-Tanziil wa

299

Asraaru at-Ta’wiil, Beirut: Daaru al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1988, I.

_______, Anwaar at-Tanziil wa Asraar at-Ta’wiil, Istanbul:

Maktabah al-Haqiiqah, 1998, I.

Baidan, Yasin, ” Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Dana Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RSI-DSUQ)

Yogyakarta”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Baihaqi al-, Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Abu

Bakr, Sunan al-Baihaqi al-Kubraa, Makkah:

Maktabah Daaru al-Baaz, 1994, tahqiiq Muhammad

Abdul Qadiir Atha’, III.

_______, Syu‘abu al-Iimaan, Beirut: Daru al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1990, cet. ke-1, 7 Vol.

Banna al-, Hasan, Majmuu’ah Rasaa-il al-Imaam asy-

Syahiid Hasan al-Banna, Kairo: Daaru at-Tauzii’ wa

an-Nasyr al-Islaamiyyah.

Batinggi, Materi Pokok Pelayanan Umum, Jakarta: Universitas Terbuka, 2005.

Baznas dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB,

“Estimasi Potensi Zakat Nasional”, dalam

http://sabili.co.id/lentera/estimasi-potensi-zakat-

nasional, tanggal 22/8/2011. Akses tanggal 8 Agustus

2012.

Bertens, K., Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman,

Jakarta: Gramedia, 1981.



300

Bisri, A. Zaini, “Zakat, Program Besar yang Terbengkalai”

dalam Suara Merdeka, 12/8/2012.

Calhoun, Craig, dan kolega (eds.), Bourdieu: Critical

Perspective, Great Britain: The University of Chicago

Press, 1993.

Cott, Nancy F., The Grounding of Modern Feminism, New

Haven: Yale University Press, 1987.

Creswell, John W., Educational Research Planning,

Conducting and Evaluating Quantitative and

Qualitative Research (New Jersey: Pearson Education

International, 2008), Third Edition

_______, Research Design: Qualitative and Quantitative

Approaches, London: Sage Publications, 1994.

Davis, James A, Tom W. Smith, and Peter V. Marsden,

General Social Surveys, 1972–1988 Cumulative

Codebook, Chicago: National Opinion Research

Center, University of Chicago,1999. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi

ketiga.

Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance melalui

Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2006, cet. ke-2.

Elias, Elias A. dan Elias, Ed. E., Qaamuus Elyas al-‘Ashry

‘Araby-Injliizy, Kairo: Syirkah Daaru Elyas al-

‘Ashriyyah, 1979.

Fairuzabaadii, Majdu ad-Din Muhammad bin Ya’qub, Al-

Qaamuus al-Muhiith, Beirut: Daaru al-Fikr, 1995.

301

Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Faridi, F. R., “Zakat and Fiscal Policy” dalam Studies in

Islamic Economics, edited by Khurshid Ahmad,

Leicester: The Islamic Foundation, 1976.

Gamidy al-, Ahmad bin Athiyyah bin Ali, Al-Iimaan baina

as-Salaf wa al-Mutakallimin, Madinah: Maktabah al-

‘Uluum wa al-Hikam, 2002, cet. ke-1.

Gandhi, Mahatma, Kaum Perempuan dan Ketidakadilan

Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, terj. Siti

Farida, cet. ke-1, Judul asli Woman and Social Justice.

Geertz, Clifford, “Religion as a Culture System” dalam

Clifford Geertz, Interpretation of Cultures Selected

Essays, New York: Basic Books, 1973.

_____________, The Religion of Java, New York: The

Free Press, 1969.

Gunawan, Wawan, “Reinterpretasi Fiqih Zakat: Analisis Maslahah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana

Pendidikan Orang Muslim ” , Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Pedoman Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002, cet. ke-5, 2007.

Harahap, Syahrin, dkk., Ensiklopedi Aqidah Islam, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. ke-1.

Hasibuan, Malayu. S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

302

Hervina, “ Implikasi Pembayaran Zakat Penghasilan terhadap Berkah dalam Berusaha: Studi Kasus Pengusaha Kayu di Kota Samarinda Propinsi

Kalimantan Timur”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Holsti, Ole R., Content Analysis for the Social Sciences and

Humanities California: Addision-Wesley Publishing

Company.

Humm, Maggie, Ensiklopedia Feminisme, Yogyakarta:

Fajar Pustaka Baru, 2007, terj. Mundi Rahayu.

Husserl, Edmund, Cartesian Meditation an Introduction to

Phenomenology, The Hague: Martinus Nijhoff, 1966. Inoed, Amiruddin, dkk., Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan

Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, cet. ke-1.

Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor, An Introduction to

Islamic Finance Theory and Practice, Singapore: John

Wiley and Sons Pte Ltd, 2007.

Jauziyyah al-, Ibnu Qayyim, Zaadu al-Ma'asd fii Hadyi

Khairil 'Ibaad, Kairo: Daarul Qalam li at-turaats,

1998, vol. 1.

Karl, Katherine A., and Cynthia L. Sutton, “Job Values in Today's Workforce: A Comparison of Public and

Private Sector Employees ” in Public Personnel

Management, 1998, 27 (4): 515–527.

Khan, Fahim, Essays in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation, 1995.

303

Kilpatrick, Franklin P., Cummings Milton C., and M. Kent Jennings, The Image of the Federal Service, Washington, DC: Brookings Institution, 1964.

Majma’ Lugah al-‘Arabiyyah, Al-Mu‘jam al-Wasiith,

Mesir: Daaru al-Ma‘aarif, 1972, I.

Muhadjir, Noeng, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2000, edisi V cet. ke-1.

Muhammad, Abdul Aziz bin, Zakat and Rural Development in Malaysia, Berita Publishing, 1993.

Muhammad Ali, Nuruddin, “ Zakat (Pajak) sebagai

Instrumen dalam Kebijakan Fiskal”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Yogyakarta: UII Press, 2005, cet. ke-1.

Muhtada, Dani, “Zakat Add Peasant Empowerment: Case Study of The Rumah Zakat Indonesia Dana Sosial

Ummul Quro (RZI-DSUQ) Yogyakarta ” , Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu, Yogyakarta: Belukar,

2006.

304

Nashori, Fuat dan Rachmy Diana Mucharam,

Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif

Psikologi Islam, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.

Nawawi, Imam, Syarh Shahiih Muslim, Tnk: Maktabah

Dahlan, tt.

Pasiak, Taufik, Manajemen Kecerdasan: Memberdayakan

IQ, EQ dan SQ untuk Kesuksesan Hidup, Bandung:

Penerbit Mizan, 2007, cet. ke-3.

Qaradhawi al-, Yusuf, Fiqhu az-Zakaah, Beirut: Mu ’assasatu ar-Risaalah, 1973, terj. Salman Harun dkk, dengan judul Hukum Zakat, terbitan PT. Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, cet. ke-6.

_______, Kaifa Nata’aamalu ma’a al-Qur’ani, Kairo: Daru asy-Syuruuq, 2000, cet. ke-2.

Ratminto, Manajemen Pelayanan Pengembangan Model

Konseptual, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Robbins, Stephen P., Perilaku Organisasi, Jakarta: PT.

Indeks Kelompok Gramedia, 2001, Jilid I.

Rosadi, Idi, “Masyarakat dan Zakat: Respon Masyarakat

terhadap Lembaga Ekonomi Islam Studi Pengelolaan

Zakat di Badan Amil Zakat Kec. Panjalu Kab.Ciamis

Jawa Barat”, Tesis Program Pascasarjana Universitas

Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2007.

Sabeth, Abilawa, M., “ Gelombang Ketiga Peradaban

Zakat” dalam Republika, 6 Januari 2010.

305

Salahuddin, Muh., “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi

Umat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kab. Bima”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Salima, Siti, “ Zakat: Sarana Pengentasan Kemiskinan:

Studi Kasus Pengelolaan Zakat BAZ kab. Lumajang”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Sariningrum, Siti Zahrah “Analisis Faktor-faktor yang

Memengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang”,

Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Bogor, 2011.

Sastriyani, Siti Hariti, Gender and Politics, Yogyakarta:

Penerbit Tiara Wacana, 2009, cet. ke-1.

Sekaran, Uma, Research Methods for Business: A Skill

Building Approach, New York: John Willey and Sons,

Inc, 2000, Third Edition.

Setiawan, Boenyamin, dkk., Ensiklopedi Nasional

Indonesia, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988, cet.

ke-1, III.

Setyawan, Palgunadi T, Daun Berserakan Sebuah Renungan

Hati, Jakarta: Gema Insani, 2004, cet. ke-3.

Shabir, Muslich, “Kitab az-Zakah dalam Naskah Sabil al

Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad al-

Banjari: Analisis Intelektual dan Suntingan Teks”,

Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2004.

306

Shadily, Hassan, dkk., Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.t., edisi khusus, I.

Sumarto, Hafifah Sj., Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2005, cet. ke-1.

Supardi, “Zakat and Poverty Alleviation: A Case Study of

Zakat –funded CED Program in Java PKPU (Macro Social Work and CED Theoritical Perspectives), Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran,

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, edisi VII.

Suprobo, Bambang, ”Peran Badan Amil Zakat (BAZ)

Kecamatan Ceper terhadap Pengembangan

Ekonomi Masyarakat”, Tesis Program Pascasarjana

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2008.

Sutrisno, Edi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta:

Prenada Media Group, 2009. Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2009.

Syafei, Erni Suhasti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan-Kotagede

Yogyakarta”, Tesis Program Pascasarjana Universitas

Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2003.

307

Syah, Muhibbin, Psikologi Belajar, Jakarta: Logos, 1999,

cet. ke-1.

_________, “Mengoptimalkan Potensi Zakat”, dalam

Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam 1,

Yogyakarta: Pusat Kajian dan Pengembangan

Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2002.

Tim Ahli Tauhid, Terjemahan Kitab Tauhid 2, Jakarta:

Darul Haq, 2002, cet. ke-4.

Tjrokroamidjojo, Bintoro, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1985.

Yunus, Mahmud, Qaamuus ‘ Arabiy-Indunisiy, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990, cet. ke-8.

Zeithaml and Bitner, Service Marketing Integrating Customer across the Firm, Boston: Mc Graw Hill, 2000, 2nd ed.

Zuhaili al-, Wahbah, Al-Fiqhu al-Islaamiy wa Adillatuhu, Beirut: Daaru al-Fikr, 1993, III.

Zuhri, Saifudin, “Konsep Alquran tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Implementasinya pada BAZIS dan Konsepsi Baitul Mu'amanah di Desa Salam Kanci Kecamatan

Bandongan Kabupaten Magelang” , Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.

308

JURNAL

Ansari, Abdul Haseeb dan Ahmad Ibrahim, “Distributive Justice in Islam: An Expository Study of Zakah for

Achieving a Sustainable Society”, dalam Australian Journal of basic and Applied Sciences, V, no. 8: 391, 2011.

Aslim, “Gender dalam Pemikiran Islam dan Kenyataan

Sosial” dalam jurnal SELAMI IPS Edisi No. 21, Tahun ke-12, 2007, II: 188-189.

Baldwin, J. Norman, “Public versus Private Employees:

Debunking Stereotypes” in Review of Public

Personnel Administration, 1991, 11 (1/2): 1–27. Bellante, Don, and Albert N. Link, “Are Public Sector

Workers More Risk Averse than Private Sector

Workers?” in Industrial and Labor Relations Review,

1981, 34 (3): 408–412.

Fidiana, Iwan Triyuwono dan Akhmad Riduwan, “Zakah

Perspective as a Symbol of Individual and Social

Piety” dalam Global Conference on Business and

Finance Proceedings, VII, No. 1, 2012. Frank, Sue A., “Who Wants to Work for Government” in

Public Administration Review, 2002, No. 64, LXII: 396.

Haron, Nurul Husna, Hazlina Hassan Nur Syuhada Jasni dan

Rashidah Abdul Rahman, “ Zakat for Asnafs ’

Business By Lembaga Zakat Selangor ” dalam

309

Malaysian Accounting Review, Special Issue, No. 2, 2010, IX: 131-135.

Majma’ Lugah al-‘Arabiyyah, Al-Mu‘jam al-Wasiith,

Mesir: Daaru al-Ma‘aarif, 1972, I.

Nasution, Lahmuddin, Fiqh, TK, Logos, I, 1995.

Newstrom, John W, William E. Reif, and Robert M.

Monckza, “Motivating the Public Employee: Fact vs.

Fiction” in Public Personnel Management, 1976, 5

(1).Rainey, Hal, “Reward Preferences Among Public

and Private Managers: In Search of the Service Ethic

” in American Review of Public Administration,

1982, 16 (4): 288–302.

Rahman, Afzalur, Economic Doctrines of Islam (Islamic

Publication), edisi terj. berjudul Doktrin Ekonomi

Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996, vol.

3.

WEB

Materi-materi Pendidikan 1, “Hakikat Manajemen” dalam

http://www.geocities.com. Akses tanggal 23

Oktober 2008.

New Straits Time, 6/8/2007. Akses tanggal 27 Juli 2012.

http://www.geocities.com/

310

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Tengah, dalam http://docs.google.com/. Akses

tanggal 31 Maret 2011.

Rama, Ali, “Ekonomi Syariah dan Outlook 2011”

diterbitkan oleh Koran Republika, 29/12/2010, dalam

http://mafiagombak.wordpress.com/2010/12/,

diunduh pada tanggal 4 November 2013.

Republika, “Baznas: Potensi Zakat Nasional Rp 217 Triliun”

dalam

http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-

ramadhan/11/08/19/lq6ibr-baznas-potensi-zakat-

nasional-rp-217-triliun, diunduh pada tanggal 4

November 2013.

Sudrajat, Akhmad, “ Teori-teori Motivasi ” , dalam http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com, diakses tanggal 23 Oktober 2008.

Syam, Nur, “Mixed Methodology” dalam

http://nursyam.sunanampel.ac.id/?p=35. Akses

tanggal 11 November 2011.

Tim Redaksi, “Potensi Zakat Indonesia Rp. 9 Triliun” , dalam http://www.antara.co.id.

UNDP/Governance Unit Jakarta, “Introducing Good Local

Governance The Indonesian Experience ” , 2002, dalam http://www.undp.or.id. Akses tanggal 10 Mei 2011.

http://docs.google.com/

http://mafiagombak.wordpress.com/2010/12/




http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com/

http://nursyam.sunanampel.ac.id/?p=35


http://www.undp.or.id/

311

www.aitam-indonesia.or.id/sejarah/, diakses pada 24 November 2016.

www.amanahtakaful.org/sample-page/sejarah-yat/, diakses pada 30 Oktober 2016.

www.baziskabsemarang.com. diakses pada 19 November 2016.

www.bazmapertamina.com/sejarah-lahirnya-bazma-pertamina/, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.baznas,jogjakota.go.id/Home/profil/3, diakses pada 24 November 2016.

www.baznaskaranganyar.com/program-kerja/, diakses pada 25 November 2016.

www.bazsemarang.or.id/visi-dan-misi/read/visi-dan-misi, diakses pada 24 November 2016.

www.baztemanggung.org/profil/visi-dan-misi/, diakses pada 25 November 2016.

www.bmh.or.id/tentang.php, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.dewandakwah.or.id/visi-dan-misi/, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.desaemas.com/partners, diakses pada 2 November 2016.

http://www.aitam-indonesia.or.id/sejarah/

http://www.amanahtakaful.org/

http://www.baziskabsemarang.com/

http://www.bmh.or.id/tentang.php

http://www.desaemas.com/partners

312

www.dompetdhuafa.org/about, diakses pada 30 Oktober 2016.

www.dpu-daaruttauhid.org/web/page/profile, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.lazismu.org/latarbelakang/, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.lazisnujateng.org/p/visi-bertekad-menjadi-lembaga-pegelola.html.Diakses pada 31 Oktober 2016.

www.lazisiphidki.blogspot.co.id/2013/03/info-kesekretariatan-lazis-iphi-dki.html, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.lazisums.blogspot.co.id/p/profil_7.html?m+1, diakses pada 19 November 2016.

www.lazis.uns.ac.id/?page_id=625#access, diakses pada 24 November 2016.

www.laznasbsm.or.id/content/visi-misi, diakses pada 2 November 2016.

www.m.pkpu.or.id/about-us/history/, diakses pada 30 Oktober 2016.

www.nucarelazisnu.org/sejarah/. Diakses pada 2 November 2016.

www.pusat.baznas.go.id/profil/, diakses pada 30 Oktober 2016.


http://www.lazismu.org/latarbelakang/


http://www.lazisums.blogspot.co.id/p/profil_7.html?m+1

http://www.lazis.uns.ac.id/?page_id=625#access

http://www.laznasbsm.or.id/content/visi-misi

313

www.pzu.or.id/?mod=content&cmd=statis&amid=2&catid=1, diakses pada 2 November 2016.

www.rumahzakat.org/tentang-kami/visi-dan-misi/, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.rumahzis.ugm.ac.id/tujuan-dan-sasaran/, diakses pada 24 November 2016.

www.solopeduli.org/tentang-kami/sejarah-solopeduli. Diakses pada 19 November 2016.

www.ybmbri.org/visi-dan-misi/, diakses pada 2 November 2016.

www.ysdf.org/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 31 Oktober 2016.

www.ziswafcenter.org/visi-dan-misi/, diakses pada 24 November 2016.

WAWANCARA

Wawancara dengan 2 responden muzaki laki-laki, yaitu

dengan Puyawahana dan Mubasirun, pada tanggal 9

Agustus 2012.

http://www.pzu.or.id/?mod=content&cmd=statis&amid=2&catid=1

http://www.pzu.or.id/?mod=content&cmd=statis&amid=2&catid=1

http://www.rumahzakat.org/tentang-kami/visi-dan-misi/

http://www.ybmbri.org/visi-dan-misi/

http://www.ziswafcenter.org/visi-dan-misi/

314

Wawancara dengan 11 responden muzaki laki-laki, Sigit,

Giyanto, Solikhun, Zamroni, Muhsin, Abdul Aziz,

Ahmadi, Nasrodin, Rohib, Farkhani dan Eko Purnomo

pada tanggal 12 Agustus 2012.

Wawancara dengan 14 responden muzaki perempuan yang

membayarkan zakatnya langsung ke mustahik

langsung, yaitu Widayati, Win, Nafi’atul Birroh, Umi,

Ismarmiyati, Lastri, Shol, Nurul, Ida, Syarifah,

Aisyah, El Widuri, Peni Susapti dan ada satu

responden lagi yang tidak berkenan menyebutkan

nama, antara tanggal 10-12 Agustus 2012.

Wawancara dengan 20 reponden pengelola lembaga zakat

dari kawasan jalur Joglosemar, yaitu: Manajer PKPU

Boyolali, Taufik Nur Hidayat, Manajer BMT UMM,

Itoh, Manajer DKD Magelang, Rafi, Manajer LAZ Al-

Ihsan Jateng Cabang Magelang, Yanur Wibowo,

Divisi Keuangan BAZ Kota Yogyakarta, Tri mursito,

Manajer Umum Lazis UNS, Catur Wibowo, Manajer

Lazis UMM, Zuhron, Manajer RZI Semarang, Ucu

Sutrisno, Kepala Staf Sekretariat Bazda Yogyakarta,

Misbahrudin, Pengurus harian Yayasan Sosial Aitam

Karanganyar, Susmono, Sekretaris LAZ Muh Salatiga,

Maryo, Ketua LZ Yasr Klaten, Yusuf, Sekretaris LZ

masjid Al Kautsar Mendungan, Drajat, Manajer

LAZIS Al-Ihsan Jateng Surakarta, Sakidi, Manajer

RZIS UGM, Taufikurrahman, Manajer Solopeduli,

Supomo, Plt manajer Lazis Salatiga sekaligus

315

Pengurus Wilayah Lazis Jateng, bagian marketing,

Bagas Laksono, Ketua Prozis Ibnu Abbas Klaten,

Mukhlis, Ketua Pengelola lembaga zakat Jatisari Kec.

Mijen, Semarang, Yasmidi, Kabag.

Penghimpunan/Marketing PKPU Semarang, Joko Adi

Saputro pada tanggal 17-20 Februari 2014.

POTRET PELAKSANAAN ZAKAT DIe-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1998/1/Buku Potret...

Documents

Transcript of POTRET PELAKSANAAN ZAKAT DIe-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1998/1/Buku Potret...