ppid.acehprov.go.id 2010.pdfppid.acehprov.go.id
Transcript of ppid.acehprov.go.id 2010.pdfppid.acehprov.go.id
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Mengawali pengantar ini, marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur
kepada Allah SWT, tuhan yang telah menjadikan alam beserta isinya yang menjadi
sumber kehidupan umat manusia. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan
kita, nabi Muhammad SAW, rasul yang telah membawa risalah untuk pedoman hidup
kita di atas permukaan bumi ini. Dengan karunia Allah pulalah kami telah dapat
menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun
2010 untuk memenuhi kewajiban undang undang sesuai pasal 42 ayat (1) huruf f
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga
terkait pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat.
Selain itu penyampaian LKPJ ini adalah kewajiban Pemerintah Aceh dalam
melaporkan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010
sebagai penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Aceh. LKPJ
2010 juga menjadi gambaran realisasi program/kegiatan kerja pada tahun yang
bersangkutan, sebagai hasil kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi
vertikal di daerah selama tahun 2010. Program tersebut terdiri dari pelaksanaan urusan
wajib, urusan pilihan, dan urusan wajib lainnya.
Kami atas nama Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih serta memberikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRA atas kerjasamanya
selama ini. Hanya dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dengan
legislatiflah maka sebuah pemerintahan akan stabil sehingga semua program kerja dapat
dilaksanakan. Demikian juga kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh, instansi vertikal dan
pemerintah kabupaten/kota se Aceh yang telah memberikan konstribusi, mulai dari
tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya penyusunan laporan ini,
kami juga menyampaikan terima kasih.
Di samping, kita mengetahui bahwa rakyat merupakan komponen penting dalam
suatu negara atau daerah. Sebuah daerah yang mencapai kemajuan adalah daerah yang
tinggi tingkat partisipasi rakyatnya. Untuk itu pada tempatnyalah
kami menyampaikan penghargaan atas dukungan dan partisipasi seluruh rakyat dalam
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
ii
penyelenggaraan Pemerintahan Aceh selama tahun 2010. Partisipasi rakyat inilah yang
telah membangkitkan spirit dan inspirasi bagi gubernur dan seluruh jajarannya dalam
memimpin rakyat dan melaksanakan pemerintahan.
Selama kepemimpinan kami yang tenggang waktunya lima tahun, sudah empat
kali kami menyampaikan LKPJ sebagai tanggungjawab konstitusi dan tanggungjawab
moral yang kami sampaikan di depan sidang Dewan yang terhormat. Harapan kami,
hendaknya laporan ini dapat menjadi katalisator sinergisitas serta
terbentuknya garis koherensi antara Gubernur Aceh dengan DPRA dalam pelaksanaan
pemerintahan di daerah. Kerjasama ini sangat penting maknanya bagi kepentingan
daerah ke depan. Kita berharap agar ke depan kerjasama seperti ini senantiasa terbuka
ke arah yang lebih baik, sehingga muncul pula gagasan dan ide baru untuk
penyempurnaan tata hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, sebagai bagian
tak terpisahkan dari sistem pemerintahan sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun
2006. Dengan baiknya hubungan dan kemitraan antara dua lembaga ini, semua program
pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal. Dengan demikian tekad kita untuk
memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh akan terlaksana dengan
baik pula.
Meskipun laporan ini telah dijadikan sebuah buku yang berisi narasi dan angka-
angka, namun kekurangannya baik bentuk maupun isi tidak dapat kami elakkan.
Betapapun kami telah berusaha untuk lebih baik, namun apa yang kita capai tidaklah
sesempurna yang direncanakan. Tidak satu pun yang sempurna di dunia ini, kecuali
yang datang dari Allah SWT pemilik kesempurnaan itu. Maka, pada tempatnyalah atas
semua yang kita peroleh, kita selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah SWT.
Sekali lagi, taufiq dan hidayah Nya senantiasa kita harapkan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Banda Aceh, 31 Maret 2011
GUBERNUR ACEH,
IRWANDI YUSUF
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................
A. DASAR HUKUM ...........................................................................................................
B. GAMBARAN UMUM DAERAH ..................................................................................
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................................................
A. VISI DAN MISI ..............................................................................................................
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ......................................................
C. PRIORITAS DAERAH ..................................................................................................
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..............
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ..............................................................
B. PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .................................
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ..............
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .............................................................
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN .........................................................
BAB V PENELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................................
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .............................................................
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ...........................................................
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....................
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................................................
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................................
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ...............................
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ..............................................................................
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .......................................
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .....................................................................
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ...............
BAB VII PENUTUP ..........................................................................................................
24
7
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
1
BAB I
PENDAHULUAN
I. DASAR HUKUM
Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1956 memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan
kewenangan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh
harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pasal 42 ayat (1)
huruf f menegaskan salah satu tugas dan wewenang gubernur adalah: “memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan
kepada DPRA”.
Penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mengenai
penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang
merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
2
anggaran berakhir. Oleh karena itu LKPJ Gubernur Aceh tahun 2010 ini didasarkan
pada RKPA tahun 2010 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010.
Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur Aceh Tahun 2010 ini sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Dasar;
5. Undang-Undang 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
3
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014;
31. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2010;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
4
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja.
34. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana
Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
35. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012;
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010.
II. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Kondisi Georafis Daerah
Secara Geografis Aceh terletak di ujung barat Pulau Sumatera, yaitu pada posisi
20-60 lintang utara dan 950-980 Bujur Timur. Posisi tersebut sangat strategis sebagai
pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan
belahan dunia timur dan barat. Ibu Kota Aceh adalah Banda Aceh dengan luas
wilayah 57.948,94 Km2 (12,26% dari luas pulau Sumatera), dengan batas
wilayahnya sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan Selat Malaka,
- Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara,
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan
- Sebelah timur dengan Selat Malaka.
Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan perincian 276 kecamatan, 754
mukim dan 6.423 gampong. Secara Topografi Aceh terdiri dari 47,58% wilayahnya
bergunung, 24,63% dataran, 10,25% berbukit, 10,55% berombak dan selebihnya
bergelombang. Kalau diklasifikasan dalam bentuk slope (kelerengan), maka
persentasenya adalah : < 2% dataran, 2-8% berombak, 8-15% bergelombang, 15-25
% berbukit dan > 25% bergunung. Adapun luas daratan Aceh menurut penggunaan
lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
5
Tabel 1
Luas Daratan Aceh Menurut Penggunaan Lahan
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
1 2 3 4
1 Perkampungan 117.589 2,03
2 Industri 3.928 0,07
3 Pertambangan 115.049 1,99
4 Persawahan 311.872 5,38
5 Pertanian tanah kering semusim 137.672 2,38
6 Kebun 305.599 5,27
7 Perkebunan
- Perkebunan Besar
- Perkebunan Rakyat
200.680
699.401
3,46
12,07
8 Padang
(padang Rumput, alang-alang,
semak)
229.726
3,96
9 Hutan (Lebat,belukar,sejenis) 2.483.080 42,85
10 Perairan Darat
(Kolam air tawar, tambak,
Penggaraman, waduk, danau,
rawa)
204.292
3,53
11 Tanah terbuka (tandus, rusak,
land clearing)
44.439 0,77
12 Lain-lain 941.567 16,25
Jumlah 5.794.894 100 Sumber :
1. Badan Pertanahan Nasional Aceh (2009)
2. Badan Pusat Statistik Aceh (BPS), Aceh Dalam Angka, 2010
2. Gambaran Umum Demografis
Jumlah penduduk Aceh berdasarkan proyeksi tahun 2010 adalah sebesar
4.951.630 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah
Kabupaten Aceh Utara yaitu 538.999 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk
terkecil adalah Kota Sabang yaitu 37.427 jiwa.
Tingkat kepadatan penduduk di Aceh bervariasi, Kota Banda Aceh memiliki
tingkat kepadatan tertinggi yaitu 3.459 jiwa/km2, sedangkan Kabupaten Gayo Lues
memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 13 jiwa/km2. Secara rinci tingkat
kepadatan penduduk Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
6
Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Aceh
No Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(Ha)*)
Jumlah
Penduduk
(Jiwa)*)
Kepadatan
(Jiwa/Km)
1 2 3 4 5
1 Aceh Selatan 385.169 212.150 56
2 Aceh Tenggara 423.141 211.831 42
3 Aceh Timur 604.060 407.711 56
4 Aceh Tengah 431.514 197.258 44
5 Aceh Barat 292.795 174.415 54
6 Aceh Besar 296.900 361.383 105
7 Pidie 285.652 444.570 135
8 Aceh Utara 328.883 538.999 165
9 Simeulue 167.800 87.345 40
10 Aceh Singkil 259.700 117.157 39
11 Bireuen 194.696 402.040 189
12 Aceh Barat Daya 233.401 130.818 53
13 Gayo Lues 571.957 149.158 13
14 Aceh Jaya 381.700 83.043 22
15 Nagan Raya 333.124 147.724 32
16 Aceh Tamiang 193.972 283.857 125
17 Bener Meriah 145.734 149.158 79
18 Pidie Jaya 43.812 148.902 236
19 Banda Aceh 6136 226.701 3.459
20 Sabang 23.800 37.427 191
21 Lhokseumawe 25.607 181.167 879
22 Langsa 26.241 181.424 535
23 Sabulussalam 139.100 77.392 66
Jumlah 5.794.894 4.951.630 75 Sumber : * Kantor Gubernur Aceh
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Secara geografis, Aceh memiliki posisi letak yang sangat strategis yaitu
gerbang Selat Malaka yang merupakan jalur lintas perdagangan laut
Internasional terpadat kedua di dunia. Posisi Aceh juga sangat dekat dengan
negara Malaysia, Thailand, India, dan negara-negara Timur Tengah. Oleh
karena itu Aceh dari aspek ekonomi memiliki keuntungan komparatif letak,
karena mudah membuka akses perdagangan Internasional secara langsung. Di
samping itu, Aceh juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat
potensial dan beragam. Luas areal daratan Aceh adalah 57.948,94 km2, dengan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
7
panjang garis pantai sekitar 1.660 km serta luas perairan lautnya sekitar
295.370 km2, terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas
56.563 km2 dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 238.807 km2 dengan jumlah
pulau sebanyak 119 buah.
Berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki Aceh serta tinjauan
dukungan aspek topografi dan agroklimat, ada beberapa sektor yang dapat
dijadikan unggulan diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Saat ini di sektor pertanian dan
perkebunan, ada beberapa komoditi yang menjadi unggulan daerah diantaranya
padi, kedelai, kacang tanah, kopi, kakao, nilam, kelapa sawit, kelapa, karet dan
pinang. Di sektor Perikanan, komoditi yang menjadi unggulan adalah kerapu,
bandeng, Udang, lobster, dan kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol,
cakalang, kembung, selar, tenggiri dan layang. Sedangkan di sektor
pariwisata, wisata bahari, agrowisata, historis, petualang, pemburuan (hama
babi) sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang,
demikian pula di sektor pertambangan masih banyak jenis-jenis bahan tambang
yang belum dieksplorasi secara optimal.
Perkembangan produksi komoditi pertanian tanaman pangan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 3
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan menurut Komoditi Aceh
Tahun 2007–2010
No Komoditi Produksi (Ton)
Perkembangan
2009 – 2010*
2007 2008 2009 2010*) (%)
1 Padi 1.533.369 1.402.288 1.556.859 1.627.545 4,54
2 Jagung 125.155 112.894 137.753 156.901 13,90
3 Kedelai 19.029 43.885 63.538 55.475 -12,69
4 Kacang Tanah 7.971 6.322 5.926 7.034 18,70
5 Kacang Hijau 3.365 1.777 1341 1120 -16,48
6 Ubi Kayu 41.558 38.402 49.839 45.580 -8,55
7 Ubi Jalar 15.188 13.172 15.298 12.847 -16,02
Sumber: BPS Aceh Tahun 2009.
* Angka Ramalan III/2009
Sektor perkebunan besar memiliki luas areal mencapai 200.680 Ha.
Kelapa Sawit masih mendominasi luas areal perkebunan di Aceh, yakni
173.370 Ha yang diikuti oleh Karet 23.590 Ha, Kakao 3.674 Ha, Kopi 25 Ha,
serta Kemiri 21 Ha. Begitu juga pruduktivitasnya dimana kelapa sawit berada
pada urutan tertinggi diantara komoditi perkebunan lainnya yaitu sebesar
670.492 ton TBS; dapat menghasilkan minyak sebesar 286.452 ton dan CPO
sebesar 129.412 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah
ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
8
Tabel 4
Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Besar Aceh
No. Komoditi Produksi Jumlah
(Ha)
Produksi
(Ton)
Ket TBM TM TR
1 Karet 1.635 20.774 1.181 23.590 7.031
2 Kelapa Sawit 31.717 127.677 13.976 173.370 286.452
129.412
Minyak
Inti
3 Kakao 1.569 1.998 107 3.674 1.598
4 Kemiri - 21 - 21 -
5 Kopi - - 25 25 -
Jumlah 34.921 150.470 15.289 200.680 424.493
Sumber: BPS Aceh Tahun 2110. Keterangan:
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TR = Tanaman Rusak
Tabel 5
Rekapitulasi Perkembangan Areal dan Produksi Komoditi
Perkebunan Rakyat
No. Komoditi Produksi Jumlah
(Ha)
Produksi
(Ton)
Rata-Rata
Produktivitas
(Kg/Ha)
Jumlah
Petani
(KK)
Ket TBM TM TR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NASIONAL
1 Karet 23.959 69.074 16.071 109.104 63.603 921 88.953
2 Kelapa Dalam 10.657 75.325 15.769 101.751 56.875 755 152.503
3 Kelapa
Hibryda
- 1.691 518 2.209 1.133 670 5.253
4 Kelapa Sawit 44.597 84.077 11.767 140.442 181.633 2.160 85.162
5 Kopi: Robusta
Arabica
8.844
-
17.941
58.984
7.595
21.073
34.379
87.534
8.598
41.592
479
705
43.813
60.706
6 Kakao 33.239 36.151 5.740 75.131 26.466 732 100.194
7 Cengkeh 3.233 6.523 12.361 22.117 714 109 21.918
8 Lada 391 483 148 1.022 217 449 2.280
9 Jambu Mete - - 12 12 - - 129
10 Tebu 2.213 4.488 5 6.706 33.349 7.431 8.131
11 Tembakau 377 558 8 943 316 566 1.478
DAERAH
1 Pala 10.620 7.406 2.230 20.256 5.458 737 27.074
2 Pinang 7.643 28.470 1.782 37.896 22.396 787 71.733
3 Kapuk/ Randu 183 1.287 324 1.793 869 676 8.077
4 Kemiri 944 18.175 2.537 21.656 14.758 812 23.997
5 Sagu 2.687 4.707 954 8.348 703 149 21.348
6 Aren 615 1.911 193 2.719 1.101 576 7.890
7 Cassiavera 330 796 53 1.179 640 804 3.188
8 Gambir 5 180 15 200 78 432 282
9 Nilam 2.301 1.902 43 4.246 142 75 11.137
10 Serewangi 1.094 17.025 288 18.407 2.179 128 17.920
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
9
11 Jarak 285 - 11 296 - - 401
12 Kunyit 78 361 7 446 768 2.127 944
13 Jahe 287 298 24 609 2.589 8.688 4.651
Jumlah 162.056 437.812 99.527 699.401 466.177 1.065 769.162
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten/kota
(Angka Tetap 2009) Keterangan:
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TR = Tanaman Rusak
Di sektor perikanan, secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata produksi
perikanan selama 2007-2010 adalah sebesar 14,59% dengan perincian
pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 15,27% dan perikanan
budidaya sebesar 12,09%. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi
oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, selar,
tenggiri dan layang. Kelompok udang dan bandeng memberi sumbangan
terbesar dari subsektor budidaya perikanan.
Tabel 5
Produksi Perikanan di Aceh Tahun 2007-2010
No
Klasifikasi Jumlah Produksi (Ton)
2007 2008 2009 2010*
1. Perikanan Tangkap 129.730,9 112.661,8 140.404,9 149.547,2
2. Perikanan Budidaya 35.665,7 32,264,9 38.076,2 39.976,5
Total 165.396,6 144.926,7 178.481,1 189.523,7
Pertumbuhan (%) 5,20 -12,38 23,15 6,19 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 2010
Badan Pusat Statistik Aceh (Buku Aceh Dalam Angka 2010)
*Angka Sementara dan akan divalidasi kembali di bulan Maret 2011
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)
Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat mencerminkan
perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan adalah perkembangan
PDRB/pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengukuran terhadap kenaikan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dengan migas maupun tanpa
migas atas dasar harga konstan pada tahun 2000, bahwa pertumbuhan ekonomi
Aceh selama tiga tahun terakhir (2007-2010) mengalami penurunan seperti
yang terlihat pada Tabel 6. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Aceh
mengalami penurunan sebesar -2,36 persen, pada tahun 2008 dan 2009 juga
mengalami pertumbuhan negatif yakni masing-masing sebesar -5,27 persen dan
-5,51 persen. Namun, pada tahun 2010 pertumbuhan di Aceh mengalami
kenaikan mencapai 2,64 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa
migas pada tahun 2007 tumbuh sebesar 7,23 persen, pada tahun 2008 tumbuh
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
10
1,88 persen, tahun 2009 tumbuh sebesar 3,92 persen serta pada tahun 2010
sebesar 5,32 persen.
Menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh selama periode 2007-2009
tersebut terutama disebabkan oleh semakin menurunnya secara signifikan
lifting migas Aceh disamping akibat turunnya nilai ekspor Aceh pada tahun
2009 sebagai konsekuensi turunnya harga beberapa komoditi di pasaran dunia
termasuk minyak dan gas bumi. Sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan
tahun 2009 kontribusi sektor migas masih dominan terhadap pembentukan
PDRB Aceh, sehingga penurunan volume dan nilai jual produksi dari sektor
tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Aceh secara keseluruhan. Sedangkan kenaikan pada tahun 2010 terutama
disebabkan oleh semakin meningkatnya nilai tambah yang berasal dari sektor
pertanian.
Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Menurut Sektor 2007-2010
(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)
No Sektor
Tahun
2007
(%)
2008
(%)
2009*
(%)
2010**
(%)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,62 0,81 2,56 5,02
2 Pertambangan dan Penggalian -21,10 -27,31 -47,28 -6,72
3 Industri Pengolahan -10,10 -7,73 -7,85 -8,00
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 23,70 12,73 13,79 16,97
5 Kontruksi (Bangunan) 13,93 -0,85 3,13 5,11
6 Perdag, Hotel dan Restoran 1,70 4,59 4,94 6,36
7 Transport dan Komunikasi 10,95 1,38 4,88 6,57
8 Keuangan dan Perbankan 6,02 5,16 7,83 5,54
9 Jasa-Jasa 14,30 1,21 4,02 3,62
Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas -2,36 -5,27 -5,51 2,64
Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 7,23 1,88 3,97 5,32
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh
* Angka Sementara
** Angka sangat sementara
Adapun nilai PDRB Aceh sebagaimana yang disajikan pada Tabel 7
menunjukkan bahwa dengan migas berdasarkan harga berlaku tahun 2007
adalah sebesar Rp 71,09 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 73,53 triliun dan tahun
2009 sebesar Rp 71,69 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp 77,51 triliun. Jika
dilihat nilai PDRB Aceh tanpa migas pada tahun 2007 adalah sebesar
Rp 49,72 triliun, tahun 2008 sebesar Rp. 54,19 triliun, dan tahun 2009 sebesar
Rp 58,62 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp.64,61 triliun.
Sebaliknya, harga konstan dengan migas pada tahun 2007 adalah sebesar
Rp 35,98 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 34,09 triliun dan tahun 2009 sebesar
Rp 32,22 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp 33,07 triliun. Jika dilihat nilai
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
11
PDRB Aceh tanpa migas pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 26,02 triliun,
tahun 2008 sebesar Rp 32,18 triliun, dan tahun 2009 sebesar Rp 27,58 triliun
serta tahun 2010 sebesar Rp 29,04 triliun.
Tabel 7
Perkembangan Nilai PDRB Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2000 selama periode 2007-2010
Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku
(triliun rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan 2000
(triliun rupiah)
Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas
2007 71,09 49,72 35,98 26.02
2008 73,53 54,19 34,09 32,18
2009* 71,69 58,62 32,22 27,58
2010** 77,51 64,61 33,07 29,04
Sumber BPS
*Angka sementara
** Angka sangat sementara
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
12
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Visi
Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan
masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan
akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh
menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.
Misi
a. Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif, dan intuitif
1) Membangun suatu mekanisme kontrol yang ketat agar para pemimpin formal dari
level tertinggi sampai level yang terendah memperlihatkan keteladanan yang
baik, taat beragama, hidup sederhana, menegakkan keadilan, taat pada hukum,
tidak melakukan KKN dalam bentuk apapun, sehingga memberi contoh
keteladanan bagi masyarakat.
2) Pemimpin harus memiliki sikap inovatif dan intuitif yang tinggi dalam
menciptakan dan melaksanakan kebijakan agar selalu dalam koridor kepentingan
rakyat. Pemimpin dan pejabat negara adalah "Orang Besar", namun kebesarannya
bukan karena dia berpangkat tinggi, kaya raya atau berketurunan bangsawan
tetapi karena dia dengan setia telah menjadi pelayan rakyatnya.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
13
b. Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan
1) Memperbaiki kesejahteraan PNS/pejabat negara sebagai prioritas utama, melalui
pendapatan dan gaji yang layak.
2) Memberikan reward bagi PNS/pejabat negara yang berprestasi dan punishment (sanksi/hukuman) bagi mereka yang melalaikan tugasnya.
3) Memperbaiki kembali sistem penerimaan PNS dimana akan dilakukan secara
lebih ketat sehigga diperoleh PNS yang berkualitas dan tidak mengandung unsur
KKN.
c. Penegakan hukum
1) Pemerintah Aceh terus berusaha sekuat tenaga membantu agar pengadilan dapat
berfungsi sebagaimana mestinya. Walaupun bidang kehakiman menjadi
wewenang Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh akan berusaha agar pejabat
dan PNS yang berdinas di Aceh dalam bidang penegakan hukum akan mendapat
fasilitas yang sama dengan pejabat dan PNS yang berada di bawah Pemerintah
Aceh.
2) Pemerintah Aceh bekerjasama dengan aparat penegak hukum akan membangun
mekanisme agar rakyat pencari keadilan dapat dan berani mengawasi proses
hukum yang terjadi di dalam dan di luar pengadilan dan mengawasi perilaku para
hakim serta aparat penegak hukum lainnya.
d. Pengembangan sumberdaya manusia
1) Pendidikan harus menjadi media pemerataan kesempatan untuk berkembang
(mobilitas vertikal) bagi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan
bawah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
14
2) Kualitas dan mutu sekolah di seluruh Aceh terus ditingkatkan baik kualitas fisik
bangunannya maupun kualitas para pendidik terutama administrasinya.
3) Pemerintah Aceh memberikan subsidi untuk universitas-universitas atau
perguruan tinggi di Aceh guna meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan
fasilitas pendidikan (sarana penunjang).
4) Pemerintah Aceh mengusahakan pendidikan gratis minimal bagi murid sekolah
dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA/MA) Sekolah akan
dibersihkan dari pungutan yang membebani orang tua siswa.
5) Pemerintah Aceh berupaya sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemerintah
Aceh pembebasan biaya pendidikan bagi semua anak yatim korban konflik dan
korban tsunami sampai tamat Perguruan Tinggi (S1).
6) Pemerintah Aceh terus mengusahakan (sesuai kemampuan pemerintahan Aceh)
pembebasan uang kuliah atau sekurang-kurangnya akan dikembangkan sistem
subsidi yang adil untuk semua program studi S1 yang memenuhi criteria dan
kualifikasi tertentu.
7) Pemerintah Aceh terus mengupayakan institusi-institusi/lembaga pendidikan
pencetak tenaga pendidik untuk meningkatkan standar mutu penerimaan calon
tenaga pendidik dengan menaikkan rating kualifikasi penerimaan mahasiswa
baru. Institusi ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Aceh.
8) Institusi-institusi pendidikan agama seperti dayah telah mendapat perhatian
serius dari Pemerintah Aceh.
9) Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian khusus dalam bentuk program-
program beasiswa secara luas untuk mahasiswa cerdas dan berprestasi untuk
melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan S3 di universitas-universitas
terkemuka di luar negeri.
10) Dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan, Pemerintah Aceh harus
mengembangkan sistem subsidi/beasiswa kepada mereka yang secara ekonomi
tidak mampu namun memiliki keinginan dan kemampuan kecerdasan untuk
melanjutkan pendidikan.
11) Di daerah-daerah tertentu dikembangkan sekolah-sekolah kejuruan (vocational). 12) Sekurang-kurangnya 30% APBD digunakan untuk pendidikan.
13) Pemerintah Aceh terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.
14) Pemerintah Aceh bertekad memberantas penyakit-penyakit menular klasik
seperti Malaria, TBC, DBD, Lepra, dan sebagaimana.
15) Pemerintah Aceh terus berupaya memberikan pelayanan medis gratis bagi ibu
hamil dan anak.
16) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang
khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, adat istiadat dan
agama.
e. Perekonomian
1) Membangun kembali infrastruktur perekonomian di seluruh Aceh sehingga
akhirnya seluruh teritorial Aceh dapat menjadi satu kesatuan politik dan satu
kesatuan ekonomi.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
15
2) Pemerintah Aceh memperlakukan pelaku ekonomi sebagai partner
pembangunan.
3) Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian serius pada pengembangan
ekonomi kerakyatan untuk mencapai keadilan di bidang ekonomi.
4) Pemerintah Aceh secara proaktif terus mengidentifikasi semua sumber ekonomi
yang berbiaya tinggi (high cost economy) untuk mengatasi dan mencari jalan
keluarnya.
5) Pemerintah Aceh terus mendorong bangkitnya kembali semangat kewirausahaan
rakyat Aceh seperti yang pernah kita saksikan pada periode tahun 1940-an sampai
dengan tahun 1980-an. Pengusaha Aceh harus dapat bangkit kembali menjadi
masyarakat ekonomi yang handal.
6) Perdagangan luar negeri, terutama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, India,
dan lain-lain kembali digalakkan.
7) Produksi agrobisnis tradisional masyarakat memperoleh pasar yang layak, yaitu
dengan membuka pemasaran ke luar negeri.
8) Di setiap kabupaten terus dibangun kebun-kebun percobaan dan percontohan
(pilot project) agar rakyat dapat memperoleh penyuluhan dan dapat memperoleh
bibit unggul sesuai dengan kondisi alam di tempat itu.
9) Para mantan kombatan GAM dan korban konflik terus diperhatikan secara serius
untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang layak melalui penyediaan modal
dan lapangan kerja yang memadai.
10) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
berkesadaran resiko bencana.
11) Keberhasilan transisi dari rehabilitasi dan rekonstruksi dampak tsunami terus
ditingkatkan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
16
f. Politik
1) Pemerintah Aceh terus berusaha sekuat tenaga agar seluruh Rakyat Aceh
mendapat perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik dan hukum maupun
dalam bidang ekonomi, dengan memperhatikan potensi dan karakteristik masing-
masing.
2) Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan di setiap level menjadi satu kesatuan
yang saling mengisi dengan pembagian tugas yang jelas. Sementara
Bupati/Walikota menjadi mandataris rakyat di daerahnya masing-masing.
3) Semua lembaga politik, lembaga adat, dan lembaga keagamaan dapat menjalankan
kegiatannya berdasarkan fungsi masing-masing dan tidak akan ada tumpang
tindih dalam hal fungsi dan wewenang.
4) Partai lokal menjadi sarana demokrasi yang menciptakan kestabilan politik,
kemandirian, dan kemakmuran bagi Rakyat Aceh.
g. Sumber Daya Alam
1) Penerimaan Pemerintah Aceh yang berasal dari bagi hasil kekayaan alam akan
digunakan secara adil, efisien, dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh Rakyat Aceh.
2) Pemerintah Aceh meninjau kembali Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Jika selama
ini HPH hanya diberikan kepada pengusaha, maka dimasa mendatang,
Pemerintah Aceh menciptakan sistem pengelolaan hutan yang dikelola sendiri
oleh rakyat secara lestari, berkesinambungan dan bertanggung jawab untuk
kepentingah rakyat Aceh sendiri.
3) Pemerintah Aceh melarang dan membatasi penebangan hutan yang dilakukan
secara liar, kecuali untuk keperluan domestik rakyat yang dilakukan secara
terkontrol.
4) Pemerintah Aceh melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam
lainnya, terutama pertambangan, dengan mempertimbangkan secara serius
kelestarian ekosistem.
h. Adat Istiadat, Kebudayaan, dan Olahraga
1) Pemerintah Aceh memberi perhatian lebih secara seksama dan mendukung
upaya-upaya untuk mengembangan adat istiadat dan budaya Aceh, antara lain
dengan mendorong rakyat untuk menghidupkan kembali pendidikan tatacara
sopan-santun ke-Acehan dalam keluarga serta akan menyelenggarakan secara
reguler festival dan seni Aceh.
2) Pemerintah Aceh terus membangun sarana olahraga dan seni yang merata di
seluruh Aceh dan terus mendukung partisipasi Aceh dalam event olahraga dan
seni secara lokal, nasional, dan internasional.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
17
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
Perumusan strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor
lingkungan strategis. Proses perumusan strategi perlu dilakukan mengingat faktor
strategis lingkungan terus menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang
ditetapkan. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang dimaksud terdiri dari
faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis yang
merupakan kerangka dasar, mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisis faktor lingkungan internal
strategis dan faktor eksternal strategis mengisyaratkan bahwa implementasi strategi
yang tepat dapat mewujudkan peningkatan dan optimalisasi setiap program dan
kegiatan secara menyeluruh.
Berdasarkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara
menyeluruh. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai peluang yang besar untuk
melakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam segala aspek
kehidupan masyarakat yang di implimentasikan melalui berbagai kebijakan umum
pemerintah daerah.
Arah kebijakan umum Pemerintah Aceh selama jangka waktu 2007-2012 adalah
sebagai berikut :
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan
Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan umum pembangunan ekonomi Aceh pada dasarnya adalah dalam
rangka mewujudkan peningkatan aktivitas perekonomian daerah yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
18
pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5 s/d 6 persen, penurunan tingkat
kemiskinan menjadi sekitar 16 persen dan tingkat pengangguran mampu ditekan
menjadi 7,6 persen.
Adapun untuk mencapai hal sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditempuh
beberapa kebijakan sebagai berikut :
a. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin
dengan prinsip-prinsip agribisnis sebagai tulang punggung ekonomi daerah
yang berkelanjutan.
b. Pengembangan komoditi unggulan daerah melalui pola kluster dengan
memperkuat sistim mata rantai produksi (supply chain).
c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung
produksi termasuk prioritas fungsionalisasi aset, terutama di kawasan-kawasan
sentra produksi pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan.
d. Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan
perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan
daya jelajah dan produktivitas nelayan.
e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas unit penyedia sarana produksi serta
peningkatan pengendalian dan pengawasan distribusi sarana produksi sehingga
mudah dapat diakses oleh masyarakat.
f. Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui
upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi termasuk peningkatan Indeks
Penanaman (IP), dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar.
g. Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil,
terutama yang berbasis bahan baku lokal di kawasan-kawasan sentra produksi.
h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku UMKM
melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja serta
pelatihan-pelatihan kejuruan.
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan penyaluran tenaga
kerja untuk kebutuhan lokal maupun luar negeri.
j. Percepatan aplikasi teknologi di sektor pertanian dan perikanan melalui
penguatan kelembagaan dan sistem penyuluhan.
k. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama usaha-
usaha kelompok dan koperasi.
l. Memfasilitasi peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara
kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga.
m. Mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, terutama
penyaluran kredit bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
19
n. Pencegahan penebangan dan perdagangan kayu illegal melalui penguatan dan
pembinaan satuan pengamanan hutan dalam rangka terciptanya hutan lestari
dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
o. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengembangan hutan rakyat.
p. Meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasan-kawasan yang
teridentifikasi rawan pangan, serta peningkatan penganekaragaman pangan
berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
q. Melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi bahan pangan, serta
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam,
bergizi seimbang dan aman.
r. Penyediaan fasilitas pemukiman baru pada kawasan-kawasan potensi dan
memberikan bantuan stimulasi untuk pengembangan usaha ekonomi bagi
penduduk yang dimukimkan berbasis potensi lokal.
s. Pengembangan sistem informasi dan promosi yang dapat menarik investasi
untuk menanamkan modalnya di daerah, baik PMA maupun PMDN.
t. Mengupayakan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam daerah
hingga terjadinya pasar sempurna, termasuk melakukan pengawasan dan
pengendalian distribusi barang serta pengembangan dan peningkatan sarana
dan prasarana pemasaran.
u. Melakukan upaya meningkatnya ekspor daerah baik peningkatan volume
maupun nilai, terutama komoditi-komoditi yang memiliki nilai tambah tinggi
bagi daerah
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi
Pendukung Investasi
Untuk tercapainya tujuan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan
Sumber Daya Energi Pendukung Investasi sesuai dengan strategi yang telah
ditetapkan, maka perlu adanya dukungan kebijakan pembangunan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya
Energi Pendukung Investasi tahun 2007 - 2012 sebagai berikut :
a. Sumber Daya Air
Kebijakan pembangunan sumber daya air dilakukan dengan 9 (sembilan)
pendekatan pokok, yaitu:
1) Terkelolanya penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi terjaganya
kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber
daya air.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
20
2) Terkelolanya penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air demi
terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan
mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
3) Terkelolanya penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi
terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air.
4) Terkelolanya sistem informasi sumber daya air demi terwujudnya jaringan
informasi sumber daya air yang tersebar dan dapat diakses oleh berbagai
pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
5) Terbangunnya jaringan irigasi baru Wilayah Pantai Barat-Selatan di 4
daerah irigasi dan di 5 daerah rawa; Wilayah Pantai Utara-Timur di 4
daerah irigasi.
6) Terperbaikinya jaringan irigasi berdasarkan kewenangan nasional seluas
146.536 ha (15 DI), kewenangan provinsi seluas 69.354 ha (40 DI) dan
kewenangan Kabupaten/Kota seluas 127.706 ha (652 DI).
7) Tersedianya air baku untuk irigasi dengan membangun dan meningkatkan
fungsi waduk sebanyak 4 unit, embung sebanyak 3 unit dan situ sebanyak 9
unit.
8) Memfungsikan kembali DI yang rusak : DI Jambo Aye (19.360 ha) dan DI.
Pante Lhong (6.562 ha) serta optimalisasi daerah irigasi sebanyak 9 DI.
9) Terkendalinya banjir dan pengamanan pantai secara selektif terutama pada
areal produktif.
b. Bina Marga dan Cipta Karya
Kebijakan pembangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan dilakukan dengan
10 (sepuluh) pendekatan pokok, yaitu:
1) Terbukanya aksesibilitas daerah terpencil/terisolir, perbatasan dan
kepulauan dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan untuk
mendukung kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh.
2) Terselenggaranya peningkatkan pelayanan prasarana jalan yang terintegrasi
dengan standar minimal MST 10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi
serta MST 8 ton pada ruas-ruas jalan strategis.
3) Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan sehingga
tercapai fungsional jalan nasional sepanjang 1.782,78 km dan jalan provinsi
sepanjang 1.701,82 km dapat tercapai.
4) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan nasional
lintas timur sepanjang 55 km, lintas barat sepanjang 30 km, lintas tengah
sepanjang 11 km. Selanjutnya pembangunan dan peningkatanruas-ruas
jalan provinsi sepanjang 95 km, serta jalan strategis lainnya termasuk jalan
desa sepanjang 10 km.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
21
5) Terwujudnya pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai Barat-
Tengah-Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas antar wilayah.
6) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban
bencana/dhuafa sebanyak 500 unit serta penyediaan prasarana dan sarana
dasar permukiman.
7) Terbangunnya prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun
di pedesan sebanyak 500 unit.
8) Terselenggaranya pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa
konstruksi.
9) Terpadunya tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota, dengan
titik berat pada penanganan kawasan-kawasan strategis/prioritas dan
kawasan lintas kabupaten.
10) Terbangunnya kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka peningkatan
ekonomi masyarakat.
c. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Kebijakan pembangunan perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika
dilakukan dengan 10 (sepuluh) pendekatan pokok, yaitu :
1) Terlaksananya pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana
transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir
serta terehabilitasinya sarana dan prasarana transportasi, pos dan
telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami.
2) Terlaksananya pengembangan sistem transportasi wilayah terpadu,
harmonis dan sinergi serta aparatur yang mandiri.
3) Terindentifikasi inventarisasi data dan penyebaran informasi pembangunan
dengan melakukan peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan
organisasi, lembaga pers dan media massa.
4) Terjalinnya hubungan kerjasama penyebarluasan informasi melalui TVRI
dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap penyiaran media informasi
swasta.
5) Terbangunnya fasilitas e-Government Pemerintah Aceh guna
meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh
yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka
memberikan pelayanan informasi kepada publik secara transparan dan
akuntabel.
6) Terselenggaranya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang
memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi
dan sistem informasi.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
22
7) Terbangunnya sarana angkutan kereta api diwilayah pesisir timur Aceh
yang menghubungkan Aceh ke batas Sumatera Utara sepanjang 486 Km.
8) Terbangunnya pelabuhan baru di wilayah Pantai Barat-Selatan dan pantai
Utara -Timur dengan kapasitas 10.000 DTW.
9) Terlaksnanya pengembangan pelabuhan Malahayati untuk mendukung
Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.
10) Terlaksananya pembangunan dan pengembangan bandara untuk melayani
penerbangan Domestik dan Internasional serta meningkatkan pelayanan
trasportasi udar antar kabupaten/Kota.
d. Lingkungan Hidup
Kebijakan pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan 6 (enam)
pendekatan pokok, yaitu:
1) Terkendalinya pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan
pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2) Tersedianya peralatan dan sumber daya aparatur dalam pengendalian
dampak lingkungan dengan memanfaatkan media massa untuk pelayanan
informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
3) Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan
lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4) Terkendalinya pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) secara
berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi
antara kawasan lindung dan budidaya.
5) Terpeliharanya terumbu karang, manggrove dan konservasi daerah aliran
sungai dalam rangka memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan
antisipasi ancaman terhadap abrasi pantai dan sungai.
6) Terbangunnya ruang terbuka hijau dan desa model yang ramah lingkungan
di setiap kabupaten/kota.
e. Pertanahan
Kebijakan pembangunan pertanahan dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan
pokok, yaitu:
1) Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi
pertanahan serta penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan
pembangunan dan investasi.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
23
2) Terlaksananya penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan,
pemanfaatan dan pemilikan tanah serta pengembangan dan penguatan
lembaga pertanahan.
3) Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca penggunaan
tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, identifikasi
dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform.
f. Energi dan Sumber Daya Mineral
Kebijakan pembangunan energi dan sumber daya mineral dilakukan dengan 9
(sembilan) pendekatan pokok, yaitu:
1) Terealisasinya peningkatan peluang eksploitasi pertambangan skala besar,
menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha
pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
2) Terlaksananya peningkatkan keterampilan sumber daya aparatur dalam
pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan.
3) Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat penambang dan dunia
usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang
pertambangan.
4) Terselenggaranya peningkatan pelayanan dan informasi pertambangan,
termasuk informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana
geologi.
5) Tersedianya data potensi sumber-sumber energi baru sebagai energi
alternatif dan potensi pertambangan.
6) Terbangunnya sarana dan prasarana sumber-sumber air bawah tanah yang
memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air.
7) Tersedianya perangkat hukum di bidang energi, mineral, batubara, panas
bumi dan air bawah tanah.
8) Terlaksananya pembangunan PLTMH baik skala besar maupun kecil
terutama untuk pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik
PLN.
9) Terealisasinya penambahan pembangkit listrik non diesel dengan
memanfaatkan potensi energi primer pada sub-sistem isolated dengan
sasaran pengurangan biaya pokok penyediaan (BPP) yang berpengaruh
terhadap usaha menekan biaya operasional pada sektor pembangkitan dan
harga tarif (Rp/kWh) penjualan energi listrik. Pembangkit-pembangkit
dimaksud adalah:
PLTU batubara di Kabupaten Nagan Raya dengan total kapasitas 2 x 100
MW yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2011 (tahap
konstruksi).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
24
PLTP Seulawah di Kabupaten Aceh Besar dengan total kapasitas 2 x 20
MW yang akan beroperasi pada akhir tahun 2012. Pre-feasibility (FS)
telah dilakukan pada tahun 2008 dan saat ini dalam proses pelelangan
WKP oleh Pemerintah Aceh.
PLTA Peusangan I dan II di Kabupaten Aceh Tengah dengan total
kapasitas 2 x 43 MW dibiayai dari Loan JBIC (Japan Bank International
Company) dan direncanakan beroperasi pada tahun 2011 dan 2013.
Contract Loan Aggreement dengan pihak JBIC telah ditandatangani
pada 29 Maret 2006.
PLTA Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan total kapasitas
3 x 30 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2015. Saat ini
masih dalam Pre-FS dan MoU.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar
Menindaklanjuti strategi Pembangunan dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar baik pendidikan formal maupun
pendidikan non formal bagi peserta didik dan anggota masyarakat melalui
perbekalan ilmu pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (life skills). Pemberantasan buta aksara (illiteracy) perlu dilakukan secara serius sebagai upaya
untuk mencerdaskan seluruh rakyat dan mendukung pembelajaran sepanjang
hidup (life long learning) maka kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:
a. Pemerataan dan Perluasan Akses
1) Tersedianya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan usia dini, pendidikan
dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.
2) Terlaksananya efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di
setiap jenjang pendidikan.
3) Terciptanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia usaha.
4) Tersedianya fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus
hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan
dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar dan
daerah kepulauan.
5) Terciptanya pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan prioritas dan
arah pengembangan daerah.
6) Tersedianya fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang
bermutu.
b. Mutu, Relevansi dan Daya Saing
1) Terciptanya kinerja pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
2) Terwujudnya desentralisasi sekolah/manajemen kelembagaan, dan
manajemen perencanaan pengembangan guru.
3) Tersedianyan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
25
4) Terlaksananya monitoring kinerja sekolah/kelembagaan dan prestasi siswa.
5) Tersedianya sarana penunjang pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.
6) Terwujudnya pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar,
menengah dan dayah.
7) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,
manajemen, serta akreditasi dayah.
8) Terlaksananya penelitian dan pengembangan pendidikan secara optimal.
c. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
1) Tersedianya sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2) Tersedianya sistem manajemen kelembagaan dan sekolah.
3) Terlaksananya tata kelola yang akuntabel dan transparan.
4) Terlaksananya koordinasi antar PT/PTS dan Akreditasi pendidikan.
d. Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami
1) Terlaksananya koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka
penerapan syari’at Islam.
2) Tersedianya sarana peribadatan, media pembelajaran dan penerapan budaya
yang menunjang pendidikan bernuansa Islami.
3) Terciptanya kualitas guru dalam metode internalisasi nilai-nilai Islami.
4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan yang
bernuansa Islami secara berkala.
5) Terlaksananya penambahan jam pelajaran agama di sekolah dan pelatihan
tentang pemahaman Al-Qur’an.
4. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Menindaklanjuti strategi Pembangunan dalam rangka peningkatan mutu dan
pemerataan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek status kesehatan (umur
harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka kesakitan,
status gizi), pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan, pembiayaan
kesehatan, fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan maka kebijakan umum
yang ditempuh sebagai berikut:
a. Terbangunnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan
pelayanan kesehatan khusus.
b. Tersedianya tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah dalam rangka
penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
c. Tersedianya fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang mudah dijangkau.
d. Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta
terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
e. Terciptanya mekanisme rujukan yang baik antar institusi pelayanan kesehatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
26
f. Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan diseluruh lapisan
masyarakat.
g. Tersedianya arah dan kebijakan yang jelas dalam hal pelayanan kesehatan.
h. Terlaksananya penerapan pola BLU Rumah Sakit di Kabupaten/Kota.
i. Terlaksananya koordinasi lintas sektor, LSM lokal maupun luar negeri dalam
rangka pelayanan kesehatan.
j. Terbangunnya fasilitas pendidikan yang memadai dalam rangka peningkatan
pengetahuan tenaga medis.
k. Terwujudnya pelaksanaan program JKA dalam rangka pelayanan kesehatan
yang baik, berkualitas secara gratis kepada masyarakat miskin.
5. Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya
Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh yang menjadi sumber nilai dan sumber
penuntun perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran kehidupan
pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan umum yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan syari’at Islam
secara kaffah di Aceh sebagai berikut:
1) Terpadunya pelaksanaan kegiatan pelayanan keagamaan antara pemerintah,
ulama dan masyarakat secara optimal.
2) Terkoordinasinya kerja sama keagamaan baik dengan instansi terkait maupun
lembaga keagamaan tingkat Nasional dan Internasional.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
27
3) Terlaksananya pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang
berkualitas.
4) Terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang pelaksanaan syari’at Islam.
5) Terlaksananya pengawasan syari’at Islam secara kaffah dalam masyarakat.
6) Terlaksananya pemberdayaan lembaga keagamaan dalam melakukan sertifikasi,
penatausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.
7) Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas di seluruh Aceh.
8) Terlaksananya peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya sosial.
9) Terbangun dan berkembangnya ekonomi masyarakat pedesaan dalam rangka
pengentasan kemiskinan.
10) Terlaksananya peningkatan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.
11) Terlaksananya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak.
12) Terlaksananya peningkatan terhadap peran dan hubungan antar lembaga
pemuda serta pengembangan sistem kaderisasi organisasi kepemudaan.
13) Terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam rangka
menanggulangi dampak demoralitas pemuda.
14) Terciptanyan hidup yang sehat dalam masyarakat melalui kegiatan olahraga.
15) Termotivasinya penguatan institusi keolahragaan di daerah melalui
bantuan/subsidi.
16) Terjadinya peningkatan dan penguatan peran kelembagaan adat dalam
masyarakat.
17) Terjadinya peningkatan peran dan koordinasi antar lembaga adat dengan
pihak-pihak yang terkait secara maksimal.
18) Terwujudnya pengembangan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat
istiadat.
19) Terwujudnya pelestarian dan pemeliharaan situs dan cagar budaya.
20) Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri dengan
mengikutsertakan masyarakat.
21) Terwujudnya pertumbuhan kultur demokrasi yang sehat, kompetitif dialogis
dan rasional.
22) Terciptanya penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan para pejuang.
23) Terbinanya kekayaan adat istiadat, seni, budaya dan bahasa dalam kehidupan
masyarakat.
24) Terjadinya peningkatan penguatan fungsi meunasah sebagai pusat
pemberdayaan masyarakat.
25) Terlaksananya penegakan hukum adat di tingkat gampong dan kemukiman.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
28
6. Penciptaan Pemerintah Yang Baik dan Bersih Serta Penyehatan Birokrasi
Pemerintahan
Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat mulai dari pemerintah gampong, mukim, kecamatan,
kabupaten dan provinsi dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:
1) Terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
2) Terbangunnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan.
3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkah dalam rangka
pencapaian target kinerja.
4) Terselenggaranya kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan gampong.
5) Terfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan batas wilayah administrasi
bagi kabupaten/kota.
6) Terlaksananya pemetaan, pemberian nama-nama, toponomi pulau kecil dan
terluar.
7) Tertatanya batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah
secara ekonomi dan sosial budaya.
8) Tersedianya kapasitas sumber daya aparatur.
9) Terwujudnya revitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir
aparatur.
10) Terlaksananya penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara adil.
11) Terlaksananya penerapan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih.
12) Terlaksananya peningkatan pemahaman berbangsa dan bernegara dalam rangka
memeliharan keutuhan NKRI.
13) Terlaksananya peningkatan pengetahuan kader politik yang bebas, adil dan
islami serta memihak kepentingan masyarakat.
14) Terjaminnya perbedaan berpendapat dan berpolitik.
15) Terselenggaranya peningkatan etika dan pendidikan politik yang sehat melalui
rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat.
16) Terselenggaranya peningkatan pemahaman terhadap hukum di Aceh dan
Pengkajian materi hukum sesuai dengan amanah UUPA.
17) Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat penegak
hukum serta dukungan sarana dan prasarana.
18) Terlaksananya pemberian bantuan hukum dalam kasus prodeo dan
Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
19) Terlaksananya inventarisasi kebijakan kabupaten/kota yang bertentangan
dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.
20) Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan penyediaan fasilitas sarana,
prasarana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
29
7. Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
Penanganan dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggungjawab
pemerintah, masyarakat dan lembaga - lembaga kemasyarakatan yang
dilaksanakan secara bersama - sama dengan prinsip kemitraan dan kesejajaran
peran, maka diperlukan kebijakan dalam penanganannya.
Arah Kebijakan Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana yang telah
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Mengurangi ancaman bahaya melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan
kearifan lokal dengan tetap memperhatikan perubahan - perubahan global yang
berdampak pada kondisi lokal.
b. Mengurangi kerentanan masyarakat di daerah ancaman bahaya dengan cara
memberikan pengetahuan yang memadai tentang ancaman mendasarkan pada
analisis risiko.
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan
pemberdayaan secara terus menerus khususnya di daerah ancaman.
d. Mengedepankan keterbukaan dengan pola kemitraan dalam penyelenggaraan
Pengurangan Risiko Bencana melalui keterbukaan tatakelola termasuk
penyediaan informasi yang berimbang bagi masyarakat.
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah lokal dengan
mengoptimalkan potensi, sumber daya dan kearifan local melalui optimalisasi
peran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta pimpinan
informal lain yang berkembang dalam masyarakat.
f. Mendorong dan meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam
pengurangan risiko bencana baik dalam ranah domestic(rumah tangga) maupun
diluar rumah tangga melalui pengarus utamaan gender dalam semua kegiatan
yang melibatkan masyarakat.
A. PRIORITAS DAERAH
Visi dan misi Pemerintah Aceh diwujudkan melalui pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas
pembangunan secara proporsional yaitu: 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat,
perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, 2) Pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi, 3).
Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, 4). Peningkatan
mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, 5). Pembangunan syariat islam sosial dan
budaya, 6). Penciptaan pemerintah yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi
pemerintaan, 7). Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan
Penanggulangan Kemiskinan
Pembangunan perekonomian Aceh tidak terlepas sebagai upaya pemberdayaan
ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
30
kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga
prioritas tersebut sangat ditentukan oleh tiga aspek ekonomi makro yaitu
pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini telah menunjukkan perkembangan yang
positif, namun kondisi tersebut masih dibawah rata-rata nasional. Demikian pula
halnya dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang semakin
menurun, hal tersebut masih berada diatas rata-rata nasional. Dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan dan
tingkat pengangguran hingga mencapai kondisi yang lebih baik, maka strategi
yang ditempuh adalah:
a. Peningkatan serta percepatan upaya revitalisasi pertanian dan perikanan
sehingga menjadi sektor ekonomi andalan yang berkelanjutan.
b. Meningkatkan produksi sektor ril baik secara kuantitas maupun kualitas,
terutama fokus pada komoditi-komoditi unggulan yang berorientasi pasar.
c. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana
pendukung produksi serta pemasaran secara terintegrasi.
d. Membangun serta mendorong pengembangan unit-unit penyedia sarana
produksi.
e. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian sarana
produksi bagi masyarakat.
f. Mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan terutama yang berbasis
bahan baku local.
g. Pemberdayaan UMKM, koperasi, serta memfasilitasi terjalinnya kemitraan
dengan kelompok usaha besar.
h. Mendorong terjadinya peningkatan realisasi investasi swasta baik nasional
maupun asing.
i. Mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar
negeri.
j. Mendorong peningkatan kapasitas sektor finansial serta peningkatan fungsi
intermediasi perbankan.
k. Peningkatkan kualitas sumber daya petani, nelayan, dan kompetensi tenaga
kerja.
l. Pengembangan kawasan-kawasan potensial dan cepat tumbuh melalui
pembangunan pemukiman baru.
m. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan serta perbaikan gizi
masyarakat.
n. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di kawasan sekitar hutan,
serta pengembangan hutan tanaman rakyat.
o. Pelestarian sumber daya hutan dan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS).
p. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka
kemandirian dan kesinambungan pembiayaan pembangunan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
31
q. Meningkatkan kerjasama pembanguanan ekonomi baik secara kelembagaan
maupun kawasan.
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi
Pendukung Investasi
Dalam rangka penyediaan infrastruktur dan sumber daya energy pendukung
investasi diperlukan strategi yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Aceh sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Sarana dan prasarana
pendukung investasi yang belum memadai menyebabkan masih adanya daerah
terpencil dan terisolir. Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana memegang
peranan penting untuk menghilangkan disparitas antar wilayah, maka diperlukan
langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :
a. Sumber Daya Air
Strategi Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2007–2012 adalah:
1) Menyusun pola terpadu pengembangan pengelolaan sumber daya air
sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau
dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan
sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
2) Menyusun pola pengelolaan aset irigasi untuk mengetahui kondisi kinerja
masing-masing jaringan irigasi dengan membentuk Dewan Sumber Daya
Air Aceh dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di
masing-masing Wilayah Sungai.
3) Membangun waduk dan embung beserta sarana dan prasarana yang
berfungsi sebagai pengawaten air, sumber daya air, dan pengendali daya
rusak air, yang dibarengi dengan kegiatan konservasi DAS.
4) Membuat perangkat hukum yang berhubungan dengan sumber daya air di
Aceh.
5) Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana konservasi
sumber daya air dan jaringan irigasi yang telah ada, melalui kegiatan
operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi dan membangun laboratorium
konservasi pada DAS.
6) Mengoptimalkan fungsi dan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A)/Kejruen Blang, dengan membentuk Komisi Irigasi (Komir) Aceh.
7) Membangun dan meningkatkan irigasi teknis pada lahan-lahan potensial
serta membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah secara
terkendali.
8) Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai, muara, dan pantai
yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air.
9) Membangun konstruksi pengendali daya rusak air di sungai, muara, dan
pantai serta fasilitas sarana peringatan dini banjir kiriman sungai.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
32
b. Bina Marga dan Cipta Karya
Strategi pembangunan bidang kebinamargaan dan keciptakaryaan adalah:
1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional lintas Timur,
lintas Barat, lintas tengah, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
jalan provinsi, jalan kabupaten/Kota, jalan menuju sentra produksi dan
jalan strategis lainnya.
2) Mendukung pembangunan kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh
dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan yang memenuhi
kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah kawasan.
3) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir,
perbatasan dan kepulauan untuk mengurangai kesenjangan antar daerah.
4) Meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna di bidang prasarana jalan.
5) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan geometrik jalan.
6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemanfaatan
prasarana jalan.
7) Pembangunan jalan highway lintas Timur dari Banda Aceh ke perbatasan
Sumatra Utara dimulai dengan penentuan alignment jalan highway, studi
Amdal, dan pembebasan tanah.
8) Menyediakan sarana dan prasarana dasar pemukiman, air bersih, sanitasi,
fasilitas umum bagi masyarakat, dengan berpedoman kepada tata ruang
serta tata bangunan yang mempertimbangkan resiko bencana sesuai
dengan aturan yang sudah ditetapkan termasuk pembangunan kawasan
perbatasan dan terisolir.
9) Menyediakan rumah sederhana bagi kaum dhuafa/korban kerusuhan/
bencana alam.
10) Menyiapkan/memberikan informasi pembangunan infrastruktur/
permukiman kepada pihak swasta dan masyarakat.
11) Mendorong peningkatan kemampuan SDM jasa konstruksi.
12) Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan teknologi permukiman
yang berorientasi terhadap faktor alam.
c. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan
Telematika Tahun 2007 - 2012 adalah:
1) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi
darat dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara
yang hancur akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami sehingga
pelayanan terhadap masyarakat dapat pulih kembali.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
33
2) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan
penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara sehingga
memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
3) Melakukan penambahan armada ferry dan lintasan baru sebagai upaya
penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat kepulauan.
4) Meningkatkan pelayanan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas bagi
pengguna kendaraan di jalan raya.
5) Mempertahankan subsidi angkutan perintis penyeberangan sebagai upaya
membuka isolasi daerah dan memacu perkembangan perekonomian
wilayah.
6) Mengembangkan angkutan kereta api sebagai angkutan massal yang cepat,
murah, hemat energi, berwawasan lingkungan untuk meningkatkan
mobilitas barang dan penumpang.
7) Membangun pelabuhan baru dengan kapasitas >10.000 DWT di wilayah
pantai Barat-Selatan dan pantai Utara-Timur sehingga dapat menjadi pusat
penyebaran (hub) dan pintu masuk bagi kegiatan ekspor-impor bagi
masing-masing wilayah tersebut sekaligus menghilangkan ketergantungan
terhadap pelabuhan Belawan (SUMUT).
8) Mengembangkan pelabuhan Sabang sebagai International Hub dan pintu
masuk Indonesia wilayah barat di masa depan.
9) Mengembangkan Pelabuhan Malahayati untuk mendukung Kawasan
Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.
10) Membangun bandara baru dalam rangka menyediakan alternatif moda
transportasi yang cepat dan dapat membuka isolasi daerah serta
mengantisipasi terputusnya hubungan darat dan laut sebagai akibat
bencana seperti yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa
tanggal 28 Maret 2005.
11) Mengembangkan Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) sebagai
Bandara Internasional Hub dan Embarkasi Haji agar dapat didarati oleh
pesawat sejenis B747 serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya.
12) Mengembangkan Bandara Maimun Saleh Sabang, Cut Nyak Dhien
Meulaboh, Lasikin Sinabang dan Rembele Takengon sebagai bandara
utama di Provinsi Aceh yang dapat didarati oleh pesawat sejenis F-28.
13) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika daerah
dalam rangka integrasi data dan pelayanan informasi kepada publik.
14) Menyediakan koneksi dengan menggunakan teknologi Wireless 5,8 Ghz
dari dishubkomintel dengan seluruh SKPA.
15) Menyediakan sarana dan prasarana jaringan di 23 kabupaten/kota masing-
masing berupa VSAT, 1 Noc dan 2 remote client, 3 BTS yang memiliki
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
34
Wireless Akses Point yang bisa di gunakan oleh masyarakat secara gratis, 8
unit personal komputer untuk telecenter bagi masyarakat, 8 unit telpon
analog berbasis Voip.
16) Penyediaan pusat informasi dan komunikasi Aceh dalam mewujudkan
Aceh Cyber Province melalui membangun Gedung Seuramo Aceh yang
berfungsi sebagai Media Center Aceh.
17) Penyediaan sistem telekomunikasi dengan dasar BWA (Broadband
Wireless Access) yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem
tekhnologi informasi/ komunikasi oleh seluruh kalangan masyarakat di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
i. d. Lingkungan Hidup
Strategi pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2007 - 2012 adalah:
1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara merata dengan
melibatkan partisipasi semua stake holders dan penegakan hukum dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
2) Melakukan penelitian dampak lingkungan penggunaan mercury,
khususnya di kawasan pertambangan emas Gunong Ujeun Kabupaten
Aceh Jaya; Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan Geumpang Kabupaten
Pidie, serta Valuasi Ekonomi Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah
dan Aneuk Laot di Kota Sabang.
3) Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang meliputi antara lain
pengendalian konflik satwa, penetapan tapal batas antara Kawasan
Ekosistem Leuser (KEL) dan diluar KEL.
4) Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove 35 ha di
Kabupaten Aceh Besar dan Pidie Jaya.
5) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 5 - 10 ha masing-masing
di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Kota
Langsa, Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat.
6) Pengembangan desa model yang ramah lingkungan merupakan prioritas
untuk dijadikan pilot project pada masing-masing Kabupaten/Kota.
7) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sungai Alas
Kabupaten Aceh Singkil.
e. Pertanahan
Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2007 - 2012 adalah:
1) Menginventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan
tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi
lemah dan wilayah perbatasan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
35
2) Pecepatan pelimpahan Badan pertanahan menjadi Badan Otonomi di
Daerah.
f. Energi dan Sumber Daya Mineral
Strategi Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2007 -
2012 adalah:
1) Mengupayakan percepatan pembangunan pusat-pusat pembangkit yang
akan diinterkoneksikan ke sistem 150 kV Sumut-Aceh, dimana saat ini
sedang dalam pelaksanaan (committed) yaitu:
PLTU Batubara di Kabupaten Nagan Raya dengan total kapasitas 2 x
100 MW yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2011 (tahap
konstruksi).
PLTP Seulawah di Kabupaten Aceh Besar dengan total kapasitas 2 x 20
MW yang akan beroperasi pada akhir tahun 2012.
PLTA Peusangan I dan II di Kabupaten Aceh Tengah dengan total
kapasitas 2 x 43 MW dibiayai dari Loan JBIC (Japan Bank International
Company) dan direncanakan beroperasi pada tahun 2011 dan 2013.
PLTA Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan total
kapasitas 3 x 30 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2015.
2) Meningkatkan pengembangan pembangkit di system isolated yang
memiliki kapasitas terpasang sebesar 146,5 MW, dimana saat ini dengan
daya mampu sebesar 96 MW.
3) Pengembangan system transmisi 150 kV Tahun 2011 adalah Brastagi-
Kutacane, Bireun-Takengon, Sidikalang-Subulussalam. Pada Tahun 2012
adalah Sigli-Meulaboh, Meulaboh-Blangpidie, Blangpidie-Tapaktuan,
Incomer GI Jantho, Incomer GI Panton Labu, Incomer GI Cot Trueng.
Pada tahun 2013 dilakukan pembangunan Incomer GI Samalanga dan pada
tahun 2014 pengembangan transmisi Jantho-Krueng Raya dan Kutacane-
Blangkejeren.
4) Penambahan kapasitas trafo gardu induk (GI) dilakukan sejak tahun 2010
sampai dengan 2019 sebesar 420 MVA dan GI uprating adalah sebesar 350
MVA.
5) Menyediakan dan mendayagunakan sumberdaya alam tambang yang
berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta
menyediakan informasi geologi dan sumber daya mineral.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar
Permasalahan pendidikan tidak hanya menyangkut penyediaan layanan
pendidikan formal bagi peserta didik, tetapi juga pembekalan ilmu pengetahuan
(knowledge) dan ketrampilan (life skills) bagi setiap anggota masyarakat melalui
program Pendidikan Non Formal (PNF). Pemberantasan buta aksara (illiteracy)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
36
perlu dilakukan secara serius sebagai upaya untuk mencerdaskan seluruh rakyat
dan mendukung pembelajaran sepanjang hidup (life long learning).
Strategi pembangunan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar di Aceh
akan dilakukan melalui:
a. Pemerataan dan Perluasan Akses
Strategi utama untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses adalah:
1) Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia dini,
pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.
2) Meningkatkan efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di
setiap jenjang pendidikan.
3) Meningkatkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia
usaha.
4) Mengembangkan fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus
hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan
dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar
dan daerah kepulauan.
5) Meningkatkan pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan prioritas
dan arah pengembangan daerah.
6) Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan
yang bermutu.
b. Mutu, Relevansi dan Daya Saing
Strategi utama untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing adalah:
1) Meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan.
2) Mengupayakan desentralisasi sekolah/manajemen kelembagaan, dan
manajemen perencanaan pengembangan guru.
3) Meningkatkan reformasi kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.
4) Meningkatkan monitoring kinerja sekolah/kelembagaan dan prestasi
siswa.
5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembelajaran yang
bermutu.
6) Mengembangkan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar,
menengah dan dayah.
7) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,
manajemen, serta akreditasi dayah.
8) Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pendidikan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
37
c. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
Strategi utama untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan
publik adalah :
1) Memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2) Meningkatkan sistem manajemen kelembagaan dan sekolah.
3) Meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
4) Meningkatkan koordinasi antar PT/PTS dan Akreditasi pendidikan.
d. Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami
Strategi utama untuk mempercepat penerapan sistem pendidikan yang
bernuansa Islami adalah:
1) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka
penerapan syari’at Islam.
2) Meningkatkan sarana peribadatan, media pembelajaran dan penerapan
budaya yang menunjang pendidikan bernuansa Islami.
3) Meningkatkan kualitas guru dalam metode internalisasi nilai-nilai Islami.
4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan
yang bernuansa Islami secara berkala.
5) Mengupayakan penambahan jam pelajaran agama di sekolah dan pelatihan
tentang pemahaman Al-Qur’an.
4. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan Aceh
yang pada saat ini masih perlu ditingkatkan meliputi aspek status kesehatan
(umur harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka
kesakitan, status gizi), pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan,
pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan maka
perlu ditempuh Strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan pelayanan kesehatan minimal bagi masyarakat.
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui
perencanaan yang tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan
kapasitas yang sesuai untuk mendukung pembangunan sistem kesehatan
daerah.
3) Meningkatkan jangkauan, pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan
kesehatan.
4) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan
lingkungan termasuk penanggulangan bencana.
5) Memperkuat mekanisme rujukan dengan memanfaatkan rumah sakit
dengan pelayanan unggulan.
6) Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat melalui promosi
kesehatan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis data
teknologi.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
38
7) Melakukan penelitian terhadap kebijakan dan masalah kesehatan.
8) Mengembangkan pola Badan Layanan Umum (BLU) di rumah sakit
provinsi dan kabupaten/kota.
9) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat,
termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal, Nasional dan Internasional
di setiap upaya pembangunan kesehatan melalui advokasi.
10) Meningkatkan fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran.
11) Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
12) Meningkatkan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin diseluruh
Aceh (JKA) dalam bentuk pengobatan gratis.
13) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
5. Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya
a. Syari’at Islam
Syari`at Islam di Aceh secara resmi telah menjadi sumber nilai dan sumber
penuntun perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran
kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Strategi pembangunan syari’at Islam adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatkan peran ulama dalam semua sektor kehidupan pemerintah
dan masyarakat.
2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi keagamaan baik dengan instansi
terkait maupun lembaga keagamaan tingkat Nasional dan Internasional.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah-sekolah dan
perguruan tinggi.
4) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang pelaksanaan Syari’at Islam.
5) Meningkatkan pengawasan tentang pelaksanaan Syari’at Islam.
6) Meningkatkan pemberdayaan lembaga keagamaan dalam melakukan
sertifikasi, penatausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.
b. Sosial Budaya
Budaya masyarakat Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan budaya
daerah lain, masyarakat Aceh selalu mempertahankan jati diri dan
kepribadian yang mendasari nilai-nilai islami. Begitu juga kehidupan sosial
erat kaitannya dengan budaya dan adat istiadat yang bersendikan syari’at
sebagaimana ditamsilkan dalam syair ”hukom ngoen adat lage zat ngoen sifeut”. Untuk itu strategi yang ditempuh sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh
Aceh.
2) Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya sosial.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
39
3) Mengembangkan dan membangun ekonomi masyarakat pedesaan dan
pengentasan kemiskinan.
4) Meningkatkan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.
5) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak.
6) Meningkatkan peran dan hubungan antar lembaga pemuda serta
pengembangan sistem kaderisasi organisasi kepemudaan.
7) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam rangka
Menanggulangi dampak demoralitas pemuda.
8) Membudayakan olahraga di kalangan masyarakat.
9) Memotivasi penguatan institusi keolahragaan di daerah melalui
bantuan/subsidi.
10) Meningkatkan penguatan peran kelembagaan adat.
11) Memaksimalkan peran dan koordinasi antar lembaga adat dengan pihak-
pihak yang terkait.
12) Mengembangkan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat istiadat.
13) Melestarikan dan memelihara situs dan cagar budaya.
14) Meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri dengan
mengikutsertakan peran serta masyarakat, berlandaskan pada sosial budaya
ke-Acehan dan bernuansa Islami.
15) Menumbuhkan kultur demokrasi yang sehat, kompetitif dialogis dan
rasional.
16) Melestarikan dan menghargai nilai-nilai kepahlawanan para pejuang.
17) Menggali dan membina kekayaan adat istiadat, seni, budaya dan bahasa.
18) Meningkatkan penguatan fungsi meunasah sebagai pusat pemberdayaan
masyarakat.
19) Meningkatkan penegakan hukum adat di tingkat gampong dan
kemukiman.
6. Penciptaan Pemerintah Yang Baik dan Bersih Serta Penyehatan Birokrasi
Pemerintahan
Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan mulai dari
pemerintah gampong, mukim, kecamatan, kabupaten dan provinsi perlu
dilakukan strategi sebagai berikut:
a. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
b. Membangun kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan.
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
40
d. Memperjelas kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan gampong.
e. Memfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan batas wilayah administrasi
bagi kabupaten/kota.
f. Menyelesaikan pemetaan, pemberian nama-nama, toponomi pulau kecil dan
terluar.
g. Menetapkan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan
wilayah secara ekonomi dan sosial budaya.
h. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya aparatur.
i. Melakukan revitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir
aparatur.
j. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara adil.
k. Menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih.
l. Meningkatkan pemahaman berbangsa dan bernegara dalam rangka
memeliharan keutuhan NKRI.
m. Meningkatkan pengetahuan kader politik yang bebas, adil dan islami serta
memihak kepentingan masyarakat.
n. Menjamin perbedaan berpendapat dan berpolitik.
o. Meningkatkan etika dan pendidikan politik yang sehat melalui rasa saling
percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat.
p. Meningkatkan pemahaman terhadap hukum di Aceh dan Pengkajian materi
hukum sesuai dengan amanah UUPA.
q. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum serta
dukungan sarana dan prasarana.
r. Mengupayakan bantuan hukum dalam kasus prodeo dan Peningkatan
penyuluhan hukum kepada masyarakat.
s. Melakukan Inventarisasi kebijakan kabupaten/kota yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.
t. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyediaan fasilitas sarana, prasarana
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
Secara substansial, penanggulangan bencana dilakukan sejak awal yaitu dengan
mengurangi ancaman, meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan
individu dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pemetaan ancaman
bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat dengan menganalisa risiko secara
komprehensif.
Strategi penanggulangan bencana secara umum dilakukan dengan mengurangi
resiko ancaman yang meliputi:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
41
1) Meningkatkan perlindungan daerah atau kawasan lindung dari eksploitasi
ekonomi yang bersifat destruktif, melalui regulasi dan penegakan hukum serta
perkuatan fungsi masyarakat sekitar kawasan untuk mengelolanya.
2) Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat bagi pelaku usaha skala
mikro, kecil dan menengah sebagai bagian peningkatan kapasitas ekonomi
masyarakat.
3) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan infrastruktur
secara optimal sebagai salah satu bagian dari pengurangan ancaman bencana.
4) Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang bersifat antisipatif
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk prosedur standar
pelayanan.
5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi,
pelatihan ketrampilan dalam rangka penanganan pengurangan resiko bencana.
6) Meningkatkan peran aktif semua komponen masyarakat (termasuk dunia
usaha dan instansi vertikal di daerah) sebagai satu kesatuan sistem masyarakat
Aceh sebagai subyek dan atau obyek dalam pengurangan risiko bencana.
7) Meningkatkan pemahaman dan peran SKPA/SKPK dalam penyelenggaraan
pengurangan risiko bencana.
8) Memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak dan lansia dalam hal
mewujudkan kesejajaran dan menumbuhkan kemitraan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
42
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah didefinisikan sebagai bagian dari administrasi negara yang
mempelajari aktivitas keuangan (financial) pemerintah. Pemerintah adalah pemerintah
pusat dan daerah yang meliputi seluruh satuan kerja dan unit kerja pemerintah sebagai
pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Di samping itu
keuangan daerah juga mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah
daerah. Hal ini disebabkan setiap keputusan mempunyai pengaruh yang signifikan pada
ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta di daerah.
Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan keuangan Aceh telah ditentukan yaitu
mengelola pendapatan dan belanja daerah sehingga mendukung berbagai kebijakan
Pemerintah Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan secara efektif dan efisien
sehingga tercapai sasaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pengelolaan keuangan
Aceh dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis
kinerja yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun. Adapun ruang lingkup pengelolaan
keuangan Aceh meliputi:
Hak Aceh untuk memungut pajak Aceh dan retribusi Aceh serta melakukan pinjaman;
Kewajiban Aceh untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Aceh, melaksanakan
pembangunan Aceh dan membayar tagihan pihak ketiga;
Pengelolaan pendapatan Aceh;
Pengelolaan belanja Aceh;
Pengelolaan pembiayaan Aceh yang meliputi aspek kekayaan Aceh yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
43
perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diikuti dengan pemberian
sumber pendanaan kepada Pemerintah Aceh berupa dana otonomi khusus. Oleh karena
itu, keuangan daerah harus diarahkan pengelolaannya secara tertib, taat azas sesuai
peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan memberi manfaat yang besar bagi
masyarakat.
Dengan demikian, fokus keuangan daerah adalah pendapatan dan belanja dalam
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicerminkan pada
pengalokasian sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi dan
menganalisis implikasinya terhadap pembangunan daerah. Definisi APBD dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 diuraikan menjadi
hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya atau yang
lebih kita kenal APBD sebagai anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Selama Tahun Anggaran 2010, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pendapatan dengan berbagai kebijakan prosedur operasi standar dalam
memperoleh penerimaan Aceh melalui lampiran pertama Instruksi Gubernur Nomor 09
Tahun 2007 mengenai Penatausahaan Penerimaan Aceh serta melakukan efisiensi belanja
Aceh dengan diterbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 903/56944 tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPA Tahun Anggaran 2010 yang memuat analisa standar biaya serta
mengacu pada standar harga satuan Tahun Anggaran 2010 untuk mengukur kewajaran
pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mengalokasikan dana
belanja Aceh secara wajar. Pada tahun ini juga dilakukan perubahan APBA 2010 pada saat
mendekati pergantian tahun serta dilakukan pengumuman pelelangan diawal tahun 2010
untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi dan realisasi keuangan Aceh.
Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai arah kebijakan yang sama, yaitu
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Arah kebijakan pembangunan Aceh
sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 adalah
mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan
perlindungan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Aceh
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2007-2012, dimana
terdapat beberapa sasaran ekonomi makro Aceh dalam perencanaan strategis tersebut
antara lain :
1. Pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan berkisar antara 5% – 6% selama periode
2007 – 2012.
2. Selama periode proyeksi, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 8% untuk
setiap tahunnya, dan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
44
3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tahunan selama periode proyeksi adalah
sekitar antara 3,9 kemudian menurun menjadi 3,5 dalam tahun 2012.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pada periode Tahun Anggaran 2010, asumsi yang mendasari lahirnya
kebijakan umum pengelolaan pendapatan berdasarkan pada kondisi internal dan
eksternal wilayah. Kondisi eksternal yang paling banyak mempengaruhi perubahan
asumsi-asumsi perekonomian Aceh saat ini dan kedepan, diantaranya tidak stabilnya
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar global, distribusi yang tidak lancar,
kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM dan kebijakan konversi minyak
tanah menjadi gas bagi konsumsi keluarga.
Selama tahun 2010 terjadi beberapa perubahan asumsi pendapatan yang
disebabkan oleh terjadinya perubahan target perolehan penerimaan pada sumber
pendapatan dana perimbangan khususnya pada obyek dana bagi hasil hidrokarbon
dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya, serta tambahan dana bagi hasil migas sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2010 tanggal 6 Juli 2010.
Penambahan tersebut berasal dari pengalokasian kurang bayar SDA pertambangan
minyak dan gas bumi tahun 2008 serta obyek tambahan dana bagi hasil migas akibat
tambahan alokasi kurang bayar tahun 2008.
Perubahan asumsi lainnya terjadi pada lain-lain pendapatan yang sah yang
berubah disebabkan tidak adanya hibah dari pemerintah berdasarkan surat Menteri
Keuangan Nomor S-06/MK.7/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang tidak adanya
alokasi dana hibah pemerintah kepada Pemerintah Aceh untuk tahun 2010.
Sedangkan dari obyek Pendapatan ‘Dana Penyesuaian’ yang semula tidak ada
alokasi namun berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 telah
ditetapkan alokasi sementara dana tambahan penghasilan guru Tahun Anggaran 2010.
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas maka kebijakan umum dalam
pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2010 dapat digambarkan sebagai
berikut:
1. Intensifikasi Pendapatan Daerah
Kebijakan umum pengelolaan anggaran pendapatan Aceh tahun anggaran
2010 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah, melalui:
a. Pengembangan objek retribusi:
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, terdiri dari:
- Pengolahan aset daerah berupa tanah dan bangunan menjadi objek
retribusi yang menghasilkan pendapatan; dan
- Pengkajian potensi alat ukur listrik dan air menjadi objek retribusi;
2) Retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan mengkaji semua jenis
kendaraan bermotor sebagai objek retribusi pengujian:
- Mengintensifkan pengelolaan semua jenis retribusi lainnya;
b. Penyesuaian tarif retribusi
Menyesuaikan tarif semua jenis retribusi secara wajar dengan
memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
45
c. Ekstensifikasi objek pajak sebagai sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah;
Potensi pendapatan yang tidak dapat dijangkau oleh pajak daerah dan retribusi
daerah dikelola melalui sumber pendapatan lain dalam struktur APBD. Sumber
pendapatan potensial ini diatur dengan menerbitkan peraturan daerah tentang
sumber pendapatan sedemikian;
d. Pengembanganan subjek pajak.
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
1) Mengintensifkan penjaringan penunggak pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor;
2) Menunjang kegiatan pendataan subjek PBB di Aceh;
3) Mengingatkan bendahara pengeluaran SKPA untuk memungut Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN).
e. Regulasi khusus tentang pengelolaan zakat Aceh
Dengan mengatur pengelolaan zakat agar dapat mengoptimalkannya selaku
Pendapatan Asli Aceh (PAA) dalam lingkup pengelolaan keuangan Aceh tetapi
juga mengakomodasi zakat sebagai harta agama yang tata cara pengelolaannya
memiliki kekhususan sesuai dengan daerah yang memiliki kekhususan dalam
Syariat Islam dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010.
f. Disamping itu beberapa kebijakan umum dan strategi untuk meningkatkan
penerimaan Migas 2010 sebagai berikut :
1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tim advokasi Migas yang harus
bertindak proaktif terhadap perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak
termasuk ketepatan dalam penyalurannya. Salah satu langkah pertama yang
perlu segera ditempuh untuk merealisasikan kebijakan ini adalah
mempercepat terbentuknya Badan Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya
Alam Minyak dan Gas Aceh serta melaksanakan ketentuan-ketentuan
seperti yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2) Mempercepat proses pencairan dana Migas dari pemerintah untuk provinsi
dan kabupaten/kota, dengan menetapkan sistem pencairan keuangan yang
lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama
antara pemerintah dan Pemerintah Aceh.
3) Mengatur prosedur dan mekanisme yang adil dan merata terhadap
penerimaan dana otonomi khusus antara Pemerintah Aceh dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat ditempuh dengan berpedoman
pada Qanun Aceh tentang tata cara pengalokasian dana tambahan Migas
dan penggunaan dana Otsus yang rancangannya sedang dibahas bersama
dengan DPRA.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan ini dapat terlihat pada
pos pendapatan. Konsep pendapatan berbeda dengan konsep penerimaan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
46
Penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu. Pendapatan yang terealisasikan dan masuk kas daerah menjadi
penerimaan, tetapi tidak semua penerimaan merupakan pendapatan, karena ada
penerimaan yang berasal dari pembiayaan yang harus dibayar kembali karena
bukan merupakan hak daerah.
Pendapatan Aceh menurut UU No 11 Tahun 2006 Pasal 179 dibagi
menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok yang bersumber dari Pendapatan
Asli Aceh (PAA), dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Lain-lain
pendapatan yang sah. PAA adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah yang
bersangkutan sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Jenis-jenis PAA antara
lain Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Zakat, bagian laba hasil usaha daerah/laba
BUMA, dan lain-lain PAA. Besar kecilnya PAA akan mempengaruhi kemandirian
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, semakin besar PAA maka
kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan kepada pemerintah
pusat semakin berkurang. Obyek PAA provinsi antara lain adalah pajak
kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar
kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.
Dalam beberapa tahun ini, Pemerintah Aceh telah menempuh langkah-
langkah yang dapat menjamin peningkatan kinerja Pendapatan Daerah tanpa
memberikan beban yang lebih berat kepada masyarakat.
Untuk Tahun Anggaran 2010 prestasi kerja Pendapatan Aceh diperkirakan
sebesar Rp 6.403.400.815.592,00 dengan hasil yang dapat direalisasikan hingga
berakhirnya tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.556.970.455.775,66 Atau sebesar
102,4% rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2010 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.1
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Pendapatan Asli Daerah
Aceh
795.487.000.000,00 796.842.785.529,59 100,17%
2 Dana Perimbangan 1.710.173.643.092,00 1.863.523.335.378,00 108,97%
3 Dana Otonomi Khusus 3.849.806.840.000,00 3.849.806.840.000,00 100,00%
4 Lain-lain pendapatan
yang sah
47.933.332.500,00 46.785.494.868,07 97,61%
Jumlah 6.403.400.815.592,00 6.556.958.455.775,66 102,40% Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
a. Pendapatan Asli Aceh (PAA)
Pendapatan Asli Aceh sebagai sumber pendanaan dalam APBA
merupakan salah satu kebijakan fiskal daerah dalam menentukan
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh hal ini disebabkan adanya
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
47
siklus keuangan daerah bahwa sebagian besar sektor riil daerah masih
bergantung pada anggaran Pemerintah Aceh melalui penganggaran
program/kegiatan dalam belanja langsung yang berkaitan dengan
pembangunan Aceh secara keseluruhan melalui APBA merupakan belanja
investasi Pemerintah Aceh yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di Aceh, untuk mencapai target pertumbuhan
ekonomi Aceh sebagaimana yang diharapkan akan berdampak meningkatnya
penerimaan Aceh melalui sektor pajak & retribusi daerah sebagai sumber
pendanaan kembali Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam APBA, dan
untuk selanjutnya siklus ini kembali berulang.
Disamping itu Pemerintah Aceh diharapkan menerapkan
program/kegiatan untuk memacu pertumbuhan serta minat berinvestasi
sektor swasta untuk berinvestasi di Aceh sehingga investasi tidak hanya
ditentukan oleh investasi sektor pemerintah saja tetapi diharapkan dapat
dipengaruhi lebih banyak oleh belanja sektor swasta pada semua lapangan
usaha produksi. Oleh karena itu investasi pemerintah diarahkan pada belanja
program/ kegiatan pembangunan yang dapat memberikan efek penggandaan
yang lebih besar dan merangsang pihak swasta untuk lebih meningkatkan
investasinya di daerah, terutama para pemilik modal dari dalam maupun luar
daerah sehingga dapat menggerakkan ekonomi di daerah secara produktif
yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah. Langkah-
langkah yang ditempuh pemerintah Aceh guna mengoptimalisasi penerimaan
dari Pendapatan Asli Aceh yaitu :
1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pada unit-unit pelayanan pajak
Aceh (SAMSAT) yang modern dan handal melalui aplikasi sistem
SAMSAT on-line.
2. Membuka unit-unit pelayanan pajak Aceh (SAMSAT) di beberapa
kabupaten/kota guna meningkatkan efektifitas pelayanan kepada
masyarakat dari semula 4 buah SAMSAT menjadi 8 buah SAMSAT untuk
lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan PERGUB
Nomor 50/2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja UPTD pada
DPKKA.
3. Memaksimalkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan
pendapatan Aceh
4. Melakukan upaya intensifikasi penyaluran dan perimbangan dari
pemerintah
5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan institusi yang menghasilkan
pendapatan Aceh
6. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap
wajib pajak.
Realisasi Pendapatan Asli Aceh untuk tahun 2010 tergambar dalam tabel
berikut :
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
48
Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Pajak Aceh 476.975.000.000,00 521.326.091.588,00 109,30%
2 Retribusi Aceh 13.000.000.000,00 7.493.489.473,21 57,64%
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yg
Dipisahkan dan Hasil Penyertaan
Modal Aceh
74.512.000.000,00 98.845.196.792,36 132,66%
4 Zakat 3.000.000.000,00 23.453.583.646,00 781,79%
5 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh
yang Sah 228.000.000.000,00 145.724.424.030,02 63,91%
Jumlah 795.487.000.000,00 796.842.785.529,59 100,17%
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, 2010 (Unaudited)
Dari tabel pendapatan asli Aceh diatas dapat diuraikan berdasarkan
objek pendapatannya sebagai berikut ;
Pajak Aceh
Berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penerimaan daerah
yang optimal dari sektor pajak Aceh Tahun Anggaran 2010 diantaranya
adalah dengan melakukan pendelegasian wewenang untuk memberikan
keringanan/ pengurangan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kepada UPTD DPKKA sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala DPKKA Nomor 973/016/2010.
Atas kebijakan tersebut maka perlu dilakukan langkah berkesinambungan
dalam bentuk program/kegiatan dalam menyediakan sarana dan prasarana
guna peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan aspek
kepentingan umum tetap menjadi landasan utama dalam merealisir target
pendapatan dari sektor Pajak Aceh melalui program/kegitan sbb:
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2) Rapat Koordinasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
dengan instansi terkait.
Dari kegiatan diatas dalam APBA tahun 2010 pajak Aceh memberikan
sumbangan sebesar Rp 521.326.091.588,00 dari yang direncanakan sebesar
Rp 476.975.000.000,00 atau 109,3 %. Rincian rencana dan realisasi dapat
dilihat pada tabel berikut :
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
49
Tabel 2.3
Rencana dan Realisasi Pendapatan Pajak Aceh Tahun 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Pajak kendaraan bermotor 145.850.000.000,00 170.227.256.183,00 116,71%
2
Bea balik nama kendaraan
bermotor 193.700.000.000,00 200.744.052.597,00 103,64%
3 Pajak bahan bakar kendaraan
bermotor 130.400.000.000,00 149.014.277.103,00 114,27%
4 Pajak pengambilan dan
pemanfaatan air bawah tanah 7.000.000.000,00 1.340.505.705,00 19,15%
5 Pajak pengambilan dan
pemanfaatan air permukaan 25.000.000,00 0,00 0,00%
Jumlah 476.975.000.000,00 521.326.091.588,00 109,30%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
Rincian penjelasan untuk masing-masing pendapatan pajak tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak kendaraan bermotor telah dapat direalisasikan penerimaan sebesar
Rp 170.227.256.183,00 atau 116,71% dari yang direncanakan. Pendapatan
pajak ini umumnya disebabkan karena :
1. Adanya penerapan Pergub No. 15 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai pedoman penyesuaian
nilai jual sebagai dasar bagi penetapan PKB dan BBNKB untuk
disesuaikan dengan pasaran umum kendaraan bermotor yang berlaku,
dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak Aceh.
2. Sosialisasi pendapatan daerah, terutama pajak daerah melalui siaran
surat kabar lokal, baliho, dan spanduk.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Realisasi pendapatan BBNKB mencapai 103,64% atau sebesar Rp
200.744.052.597,00, terjadinya pencapaian target BBNKB dikarenakan :
1. Melaksanakan operasi lapangan (razia) kendaraan bermotor yang
menunggak pembayaran pajak dalam usaha meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mendaftarkan kendaraan bermotor kedalam wilayah
Provinsi Aceh
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menginventarisasi
jumlah kendaraan baru dan bekas sekaligus melakukan mutasi
kendaraan bermotor bagi plat kendaraan non-BL.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Realisasi pendapatan BBNKB mencapai 114,27% atau sebesar Rp
149.014.277.103,00, Besarnya angka realisasi ini disebabkan oleh :
1. Meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak seiring dengan
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
50
2. Tingginya mobilitas barang dan orang yang keluar dan masuk ke Aceh
telah mendorong tingginya frekuensi pegangkutan barang dan jasa
d. Pajak pemanfaatan air bawah tanah
Pendapatan pajak pemanfaatan air bawah tanah tahun 2010 sebesar Rp
1.340.505.705,00 atau 19,20% dari yang ditargetkan, rendahnya
penerimaan ini disebabkan beberapa perusahaan mengalami kesulitan
keuangan akibat krisis keuangan global.
e. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
Pendapatan pajak pemanfaatan air bawah tanah tahun 2010 ditargetkan
sebesar Rp 25.000.000,00 tetapi dapat direalisasikan atau hanya 0 % dari
yang ditargetkan, hal ini disebabkan akibat adanya ketentuan perundang-
undangan yang baru bahwa pajak air permukaan dialihkan ke
kabupaten/kota melalui UU Nomor 28 Tahun 2009.
RETRIBUSI DAERAH
Untuk tahun 2010 retribusi daerah direncanakan pendapatannya
sebesar Rp 13.000.000.000,00 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp
5.334.241.614,00 atau 41,03% rincian komponen retribusi daerah adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.4
Rencana dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Aceh
Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Retribusi Jasa Umum 11.280.880.000,00 4.809.178.048,21 42,63%
2 Retribusi Jasa Usaha 1.589.120.000,00 1.889.317.825,00 118,89%
3 Retribusi Perizinan Tertentu 130.000.000,00 794.993.600,00 611,53%
JUMLAH 13.000.000.000,00 7.493.489.473,21 57,64%
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2010 (Unaudited)
Rincian untuk masing-masing retribusi pada tabel diatas dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Retribusi Jasa Umum
Penerimaan retribusi jasa umum sebagai akumulasi dari beberapa sumber
penerimaan, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan Tera/Tera
Ulang dan penyediaan sarana kantor telah direalisasikan sebesar Rp.
4.627.148.448,21 atau 41,02% dari target, hal ini disebabkan penurunan
penerimaan retribusi kesehatan akibat telah dibentuknya Rumah Sakit
Umum Zainoel Abidin sebagai Badan Layanan Umum Daerah
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 17
Februari 2010 dan mulai berjalan efektif sejak bulan April 2010 sehingga
penerimaan retribusinya sesuai ketentuan tentang BLUD tidak lagi
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah akan tetapi menjadi pendapatan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
51
Rumah Sakit Umum Daerah tersebut yang dapat digunakan langsung
membiayai operasionalnya.
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan
daerah, retribusi Izin Usaha Hotel Bintang, retribusi Izin Kapal
Penangkapan Ikan, retribusi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
(SIUJPT) dan retribusi persetujuan Izin Prinsip Penambahan Armada,
retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Perluasan Izin Trayek
AKDP. Adapun realisasi untuk reribusi ini meningkat menjadi Rp
1.399.191.785,00 atau 88,05% dari target.
3. Retribusi Ijin Tertentu
Penerimaan dari retribusi ini merupakan akumulasi dari retribusi ijin
trayek, izin dari P2TSP berupa ijin penimbunan dan penyimpanan Bahan
Bakar Minyak (BBM), ijin bidan, ijin Operasional Perusahaan Penyedia
Jasa Tenaga Kerja/Buruh, ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk
(IKRAP) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar
Penduduk (IPPKRAP), retribusi ijin Kartu Pengawasan (KPS), dan ijin
pekerjaan umum, telah mendapatkan penghasilan sebesar Rp.
794.943.600,00 atau 611,5%. Peningkatan yang tinggi ini akibat
dipusatkannya pemungutan retribusi ke dalam Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BP2T) sehingga terjadi peningkatan signifikan
terutama dari penerimaan Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh
pada Balee Tgk Chik Di Tiro dan Gedung Taman Budaya serta ijin
Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Pom
Bensin seluruh Aceh, yang meningkat secara cukup signifikan.
Dari ketiga jenis retribusi diatas terdapat lebih dari 142 jenis retribusi yang
tersebar dalam beberapa SKPA dimana proses pengelolaannya terpusatkan di
BP2T, jumlah retribusi per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Sumber Daya Alam
1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- Sub bidang kehutanan 18 jenis ijin retribusi
- Sub bidang perkebunan 6 jenis ijin retribusi
2. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan terdapat 8 jenis ijin retribusi
3. Dinas kelautan dan perikanan 3 jenis ijin retribusi
4. Dinas pertambangan dan energi sebanyak 23 jenis ijin retribusi
b. Non Sumber Daya Alam
1. Dinas Kebudayaan dan Parawisata, sebanyak 3 jenis retribusi yaitu :
- Sub Bidang Kebudayaan 1 jenis ijin pemakaian aset pemerintah
untuk balee chik ditiro, gedung taman budaya, taman ratu sultanah
safiatuddin, dan gedung BKOW Cut Nyak Dien.
- Sub Bidang Parawisata hanya 2 jenis ijin beretribusi.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
52
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi
sejumlah 37 jenis retribusi, terdiri dari :
- Ijin trayek 5 jenis ijin retribusi
- Ijin perhubungan 32 jenis ijin retribusi
3. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebanyak 7 jenis ijin
4. Badan Investasi dan Promosi hanya 1 jenis ijin
5. Dinas Bina marga dan Cipta karya memiliki 1 jenis ijin
6. Dinas Kesehatan terdapat 18 jenis ijin berretribusi
7. Dinas Sosial sebanyak 5 jenis ijin retribusi
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM terdiri dari :
- Sub bidang Perindustrian sebanyak 4 jenis
- Sub bidang Perdagangan sebanyak 4 jenis dan
- Sub bidang Koperasi sebanyak 3 jenis
9. Umum terdiri dari beberapa jenis rekomendasi.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN DAN
HASIL PENYERTAAN MODAL ACEH.
Dalam rangka mencapai target perolehan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari
hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan
modal Aceh khususnya sektor BUMA maka hal yang patut untuk
dipertimbangkan adalah sebagai berikut :
a) Untuk membangun perekonomian daerah, tolok ukurnya adalah
seberapa jauh kuantitas dan kualitas aliran investasi yang masuk di
wilayah Aceh ini, sehingga langkah awal yang paling tepat adalah
membangun Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk menjadi motor
penggerak (prime mover) bagi masuknya investasi ke daerah ini. Hal ini
dimungkinkan dengan penyertaan modal daerah setiap tahunnya, yang
akan dikembangkan sebagai milik publik masyarakat Aceh.
b) Setiap unit kerja/SKPA yang terkait dengan upaya perolehan bagi hasil
investasi Aceh yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahunnya harus
bertindak menjalankan fungsi sesuai tupoksinya adalah bagaikan suatu
unit usaha yang mampu merealisasikan target yang ditetapkan sesuai
APBA, sehingga setiap SKPA yang melakukan pengawasan dan
pengelolaan atas investasi Aceh harus merubah paradigma birokrasi
ambtenaar kepada paradigma entrepreneur, sehingga Gubernur sebagai
pengendali Sistem Pelaksanaan Pemerintah Daerah juga bertindak
sebagai Presiden Direktur dari suatu Mega Holding Company dari
Pemerintah Aceh dengan seluruh stakeholders.
Dari beberapa hal diatas maka dapat kita simpulkan, kinerja Komponen PAA
yang bersumber dari perusahaan milik Aceh dan hasil pengelolaan keuangan
daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2010 telah melebihi target
penerimaan hingga mencapai 132% atau sebesar Rp 98.845.196.792,00
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
53
sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dan realisasinya sebagaimana
ditampilan pada tabel berikut :
Tabel 2.5
Rencana dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Aceh Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Aceh
BPR Mustaqim 12.000.000,00 1.301.601.105,00 10846,68%
2 Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik
Pemerintah/ BUMN/
PT.Bank Aceh 74.500.000.000,00 97.543.595.687,36 130,93%
3 Pendapatan denda atas
keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan 0,00%
Jumlah 74.512.000.000,00 98.845.196.792,36 132,66% Sumber : LKPA 2010 (Unaudited).
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh
Bank ini telah dapat merealisasikan penerimaan PAD sebesar Rp
97.543.595.687,00 atau 130,93% dari target sebesar Rp 74.500.000.000,00
dan ini merupakan kontribusi Bank ini atas suntikan dana segar yang
berasal dari APBA senilai lebih dari Rp 500 milyar.
b) BPR Mustaqim
Sebagai lembaga keuangan bank perkreditan rakyat yang menyalurkan
kredit, BPR Mustaqim Sukamakmur kini telah dapat menyetorkan bagian
laba sebesar Rp. 1.301.601.105,00 atau 10.846,6% dari target anggaran.
Tingginya persentase realisasi bagi hasil laba perusahaan akibat
rendahnya prediksi target penerimaan laba perusahaan tersebut diawal
tahun, dengan menggunakan asumsi rendahnya pendapatan dari bagi
hasil keuntungan (deviden) Lembaga Keuangan Bank tersebut
berdasarkan pendapatan selama periode 2005-2008 dari ke 12 BPR
tersebut dimana rata-rata dapat diterima bagi hasil laba perusahaan
hanya Rp 12.000.000,00,- sehingga perencanaan Tahun Anggaran 2010
masih menggunakan asumsi tersebut walaupun hal ini kontraindikatif
dengan meningkatnya keuntungan perusahaan selama tahun berjalan,
akibat meningkatnya efisiensi perusahaan sejak penggabungan (merger) diikuti dengan efektifitas pencapaian laba usaha yang baik, hingga
realisasi keuntungan Pemerintah Aceh dari deviden perusahaan
mencapai 10.846,68 % dari target.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
54
Semula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini terbagi dalam 12 BPR yang
mengelola dana segar Pemerintah Aceh senilai lebih dari Rp.13 milyar,
tetapi sejak tanggal 15 April 2008 digabung menjadi sebuah BPR
berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor
10/4/KEP.DpG/2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha
(merger) PD Bank Perkreditan Rakyat Meuraxa, PD BPR Lhoong, PD
BPR Seulimeum, PD BPR Kaway XVI, PD BPR Seunagan, PD BPR Kuala,
PD BPR Kuala Batee, PD BPR Kluet Utara, PD BPR Tangan-tangan, PD
BPR Lawe Atas, PD BPR Blang Kejeren ke dalam PD. BPR Mustaqim
SukaMakmur. Akibat hal tersebut, pengelolaan BPR Mustakim
Sukamakmur telah dibawah kendali satu manajemen perusahaan yang
menjadikannya lebih efisien dibanding sebelumnya, sehingga perolehan
laba pada tahun buku 2009 meningkat sangat tajam mencapai 2,6 milyar
lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Porsi bagi hasil atau deviden
tahun buku 2009 diberikan kepada Pemerintah Aceh di Tahun Anggaran
2010 meningkat hingga senilai Rp1.301.601.105,00 atau 50% dari
keuntungan perusahaan.
Tapi dari beberapa data tersebut kita tidak berpuas diri tetapi tetap
berpacu untuk memperoleh penerimaan dari sektor ini guna membiayai
belanja Aceh yang semakin lama semakin bertambah besar kebutuhannya.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YANG SAH
Penerimaan dari lain-lain PAA yang sah Tahun Anggaran 2010 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 136.257.865.295,02 atau 59,76% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp. 228.000.000.000,00 adapun rinciannya sebagai berikut:
Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi Lain-lain PAA yang sah Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1Hasil penjualan aset daerah
yang tidak dipisahkan200.000.000,00 162.218.604,00 81,11%
2 Jasa giro 24.050.000.000,00 6.175.287.395,02 25,68%
3 Pendapatan Bunga 163.600.000.000,00 114.115.014.392,00 69,75%
5
Pendapatan Denda atas
keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan
0,00 526.334.036,00 #DIV/0!
6 Pendapatan denda pajak 4.000.000.000,00 13.352.736.434,00 333,82%
7 Lain-lain pendapatan asli
Aceh 36.150.000.000,00 11.392.833.169,00 31,52%
Jumlah 228.000.000.000,00 145.724.424.030,02 63,91%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
55
1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
Penerimaan ini merupakan hasil akumulasi dari beberapa sumber
penerimaan, yaitu penjualan rumah jabatan/dinas, kendaraan roda dua
dan empat, penjualan bahan bekas bangunan, penjualan hasil pertanian.
Penerimaan senilai Rp.162.218.604,00 berasal dari hasil penjualan aset
daerah tahun ini kurang target, hal ini disebabkan kurangnya penjualan
aset Aceh.
2. Jasa giro
Dari hasil jasa giro menghasilkan penerimaan sebesar Rp
6.175.287.395,02 atau 25,73% dari target Rp 24.050.000.000,00 hal ini
sangat tergantung dari besarnya dana yang dikelola Pemerintah Aceh.
3. Pendapatan Jasa Bunga
Dari pendapatan jasa bunga dana deposito Aceh direalisasikan sebesar Rp
114.115.014.392,00 atau 69,75%
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 526.334.036,- yang memang tidak
ditargetkan akan menerima denda keterlambatan, hal ini sangat
tergantung dari ketepatan waktu para rekanan dalam pelaksanaan
kontrak kerja.
5. Pendapatan denda pajak
Hasil pendapatan denda pajak dihasilkan sebesar Rp. 13.352.736.434,00
atau 333,82% akibat dilakukan razia sehingga dapat dijaring pemasukan
dari denda pajak ini.
6. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh
Lain-lain berasal dari sumbangan pihak ketiga direalisasikan sebesar Rp
11.392.833.169,00 atau 31,52% dari target Rp 36.150.000.000,00. Hal ini
disebabkan sejak tanggal 2 Juli 2009 dihentikan pungutan sumbangan
dari Pihak Ketiga atas kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dari para
rekanan baik yang bersumber dari APBA maupun APBN melalui surat
Gubernur Aceh Nomor 970/50189. Realisasi Pendapatan Dana Lain-lain
Pendapatan Asli Aceh yang ada saat ini salah satunya bersumber dari
setoran uang operasional untuk petugas SAMSAT DPKKA yang
diberikan oleh PT.Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan jumlah
per unit kendaraan @ Rp 3.000,00 yang disetorkan ke Rekening Kas
Daerah sejak tahun 2006 hingga kini dan dimasukkan sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Aceh.
ZAKAT
Periode TA.2010 telah dikeluarkan Pergub No 55 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh yang
mengatur secara lebih khusus tentang pengelolaan Penerimaan zakat untuk
tahun 2010. Pada tahun ini Zakat telah direalisir sebesar Rp
23.453.583.646,00 atau 781,79% dari target sebesar Rp 3.000.000.000,00
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
56
merupakan dampak dari mekanisme pengelolaan zakat, yaitu setelah
dipotong oleh Bendahara Pengeluaran SKPA dari wajib zakat, disetor ke
Baitul Mal Aceh untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum
Daerah guna disahkan sebagai Pendapatan Asli Aceh. Realisasi zakat pada
tahun ini demikian besar disebabkan adanya penerimaan Zakat dan Infaq
tahun ini berikut sisa penyaluran Zakat serta Infaq yang tidak habis di tahun-
tahun sebelumnya melalui Baitul Mal Aceh maupun BUA ditransfer ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tahun berjalan, sehingga meningkatkan
penerimaan pada Rekening Zakat secara drastis, disamping merupakan
dampak dari sosialisasi zakat oleh Baitul Mal Aceh.
b. Pendapatan Dana Perimbangan
Kelompok Pendapatan yang kedua adalah Dana Perimbangan. Dana
Perimbangan pada prinsipnya merupakan pendapatan yang berasal dari
Pemerintah Pusat yang kemudian didaerahkan. Dana Perimbangan ini antara
lain Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus.
1. Bagi Hasil Pajak adalah pendapatan Pemerintah Pusat yang kemudian
dibagihasilkan dengan Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri(PPh). Serta
Dana Bukan Pajak atau Dana Bagi Hasil yang bersumber dari
hidrokarbon dan SDA lain.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan yang merupakan transfer
langsung dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan formula tertentu,
seperti luas wilayah, jumlah penduduk miskin, PAD dan lain-lain.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah tanpa formula
tertentu dan tetapi khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya DAK
untuk reboisasi, DAK infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
4. Selain yang telah diterima saat ini pemerintah Aceh menerima
Tambahan dana bagi Hasil minyak dan gas bumi berdasarkan UU No 11
Tahun 2006.
Untuk tahun 2010 komponen Dana Alokasi Khusus diarahkan pada
peningkatan kualitas kesehatan dan infrastruktur wilayah baik jalan maupun
irigasi. Rincian rencana dan realisasi pendapatan dari dana perimbangan
tergambarkan dalam tabel berikut ini.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
57
Tabel 2.7
Rincian Rencana dan Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Dana Bagi Hasil Pajak 223.590.261.984,00 190.099.034.627,00 85,02%
2 Dana Bagi Hasil Hidrokarbon &
SDA lain
80.896.226.256,00 181.912.644.347,00 224,87%
3 Dana Alokasi Umum 621.431.612.000,00 621.074.916.000,00 99,94%
4 Dana Alokasi Khusus 30.356.900.000,00 30.356.900.000,00 100,00%
5 Dana Tambahan Bagi Hasil
Migas 753.898.642.852,00 840.079.840.404,00 111,43%
Jumlah 1.710.173.643.092,00 1.863.523.335.378,00 108,97%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
c. Dana Otonomi Khusus
Kelompok pendapatan yang ketiga adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus)
yaitu penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai
pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial dan kesehatan. Dana otonomi khusus ditransfer setiap
tahunnya dimulai sejak tahun 2008 hingga 20 tahun kedepan sebagai bagian
yang diterima Aceh beserta kabupaten kota dengan pengadministrasiannya
pada Pemerintah Aceh serta menurut Qanun no 2 tahun 2008 dilaksanakan
oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait berdasarkan realisasinya sebesar
Rp 3.849.806.840.000,- Sekitar 100% dari yang dianggarkan Rp
3.849.806.840.000,-. Untuk lebih rinci rencana dan realisasi Dana Otonomi
Khusus tahun 2010 terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.8
Rinci Rencana dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Dana Otonomi Khusus 3.849.806.840.000,00 3.849.806.840.000,00 100,00%
Jumlah 3.849.806.840.000,00 3.849.806.840.000,00 100,00%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
d. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah
Kelompok pendapatan yang keempat yaitu Lain-lain pendapatan yang sah
dimana dalam struktur APBD merupakan jenis penerimaan yang bersumber
dari dana Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya. Untuk tahun 2010 direncanakan
sebesar Rp 47.933.332.500,00 dengan realisasi masih Rp 152.461.818.142,28
atau 318.07%. Untuk lebih rinci terlihat pada tabel berikut ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
58
Tabel 2.9
Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1
Hibah dari pemerintah,
pemerintah lainnya 0,00 0,00 0%
2
Dana Darurat dari pemerintah 0,00 0,00 0%
3 Dana Penyesuaian yang
ditetapkan oleh pemerintah 34.874.659.000,00 15.711.431.609,00 45%
4 bantuan keuangan dari
pemerintah daerah lainnya 0,00 0,00 0,00%
5 Dana Alokasi Khusus kurang
bayar 13.058.673.500,00 13.058.673.500,00 100%
6 Pendapatan lainnya 0,00 18.015.389.759,07 #DIV/0!
Jumlah 47.933.332.500,00 46.785.494.868,07 97,61%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
Keberhasilan-keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan Aceh tersebut
diatas tidak terlepas dari berbagai faktor berikut, antara lain:
a) Kebijakan pemerintah,
b) Pendapatan masyarakat,
c) Fluktuasi harga komoditas andalan, dan kondisi daerah yang relatif aman.
Penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan
belanja daerah masih tertata dengan baik. Kontribusi Pendapatan Asli Aceh
(PAA) dan dana perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
(APBA) masih sedikit mencukupi dalam membiayai program/kegiatan
pembangunan Aceh pada umumnya.
3. Permasalahan dan solusi
Dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah khususnya pengelolaan
pendapatan terdapat permasalahan, yaitu:
1. Potensi Pajak Aceh belum optimal di eksploitasi akibat terbatasnya prasarana
dan sarana pelayanan pajak daerah berupa belum jalannya sistem perpajakan
secara on-line seluruh Aceh, dasar pemungutan dan tarif retribusi Aceh belum
disesuaikan/diubah. Selain itu fokus dalam membahas penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum banyak
menyentuh/memfokuskan bagaimana mengoptimalkan kemampuan
pendapatan yang dapat diperoleh dari seluruh SKPA yang ada untuk dapat
lebih mandiri dikemudian hari akan tetapi lebih banyak memprioritaskan pada
membahas alokasi belanja.
2. Zakat sebagai sumber PAA masih belum memberikan kontribusi yang
signifikan bagi pendapatan dibandingkan potensi yang dimilikinya.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
59
3. Pelimpahan penyelenggaraan pemerintahan (distribution of power) tidak
diikuti dengan pemberian sumber pendanaan (distribution of funding resource) berupa kewenangan dalam perpajakan (tax assignment) yang
memadai untuk membiayai pengeluaran pembangunan Aceh. Hal ini
direfleksikan dari sumber penerimaan Aceh sebanyak 90% masih berdasarkan
transfer pemerintah sedangkan PAD hanya menyumbang sebesar 10%, dimana
PAD sebagian besar 64% disumbangkan dari pajak khususnya kendaraan
bermotor, yang berarti masih tinggi ketergantungan pada pemerintah untuk
membangun daerahnya apalagi dengan terbitnya aturan perundang-undangan
terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang tidak memberikan peluang atau daftar tertutup (closed list) untuk pajak baru.
Solusi yang dapat diterapkan :
1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan
kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelola pendapatan
daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan,
koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Serta meregulasikan
pengelolaan Zakat Aceh sebagai harta agama yang mengakomodasi tuntutan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai bagian dari pengelolaan
keuangan daerah atau sebagai PAD.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan
daerah sehingga harapan akan aparatur yang profesional dapat terwujud. Dan
secara bertahap memperbaiki, menyempurnakan dan menjalankan Sistem
Aplikasi Samsat Aceh on-line untuk lebih memaksimal keakuratan serta
ketepatan ketersediaan data pendapatan Aceh.
3. Meningkatkan dan menggali potensi daerah seperti aset pemerintah serta ijin
yang memiliki kemungkinan mendatang pendapatan untuk dapat ditetapkan
menjadi retribusi Aceh sehingga dimanfaatkan secara optimal.
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dokumen yang diperlukan dalam proses penyusunan RAPBA
yaitu dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-
SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun, untuk kemudian Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan
RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD untuk ditetapkan menjadi Pergub sebagai
dasar penyusunan APBA.
Dari RKPD disusun KUA dan PPAS yang diuraikan dalam APBA, kemudian
SKPA menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPA) berdasarkan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Aceh (RENJA SKPA) yang menjadi acuan SKPA dalam
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
60
melahirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-
SKPA) dimana diuraikan program/kegiatan yang terangkum dalam belanja daerah.
Belanja daerah sebagaimana disebut diatas dibedakan menjadi Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi ini diarahkan untuk dapat memberikan
dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan
administrasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) baik pelayanan yang
langsung terhadap Masyarakat daerah maupun pelayanan tidak secara langsung yang
berdampak kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
Untuk menilai prestasi kerja kebijakan pengelolaan belanja daerah dicerminkan
dengan meningkatkannya Indeks Perkembangan Manusia (IPM) di Aceh menjadi
lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2008 posisi Aceh
menduduki peringkat 29 dari 33 provinsi di Indonesia berdasarkan Laporan UNDP
tentang Pembangunan Manusia Aceh 2010, sedangkan untuk tahun 2009 posisi IPM
Aceh telah naik ke peringkat 17 walaupun masih dibawah IPM nasional berdasarkan
laporan Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional posisi Desember 2010
yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Aceh.
Dalam usaha meningkatkan kualitas Pembangunan Manusia Aceh ini diterapkan
pola belanja daerah yang difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat yaitu
pemenuhan kebutuhan riil masyarakat dan dimaksudkan bukan sekedar berupa
partisipasi dalam perencanaan tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan pembangunan lokal, yang salah satu program andalannya adalah penguatan
institusi gampong melalui Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) dimana
pada tahun ini memasuki tahun kedua. Cara ini merupakan salah satu usaha untuk
memastikan bahwa kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan
akan tertangani dengan baik dan diharapkan juga akan efektif untuk menjaga
keberlangsungan perdamaian Aceh melalui semangat MOU Helsinki.
Selain hal tersebut diatas usaha Peningkatan kualitas pembangunan manusia
Aceh juga terjadi pada bidang kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh
(JKA) sudah berjalan 6 bulan sejak bulan Juni hingga berakhirnya tahun 2010, yang
berdampak siginifikan terlihat pada peningkatan jumlah pasien dan akupasi Rumah
Sakit Umum Daerah yang tinggi selama akhir Tahun 2010 sehingga hal ini merupakan
salah satu cerminan komitmen Pemerintah Aceh untk terus melayani serta berusaha
meningkatkan kesehatan masyarakat Aceh.
Untuk kebijakan umum pengelolaan belanja dan prioritas program/kegiatan
pembangunan Aceh yang tertuang dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2010 adalah :
a. Fokus
Pembangunan diarahkan terpusat (fokus) kepada pemenuhan kebutuhan riil
masyarakat, dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan terarah dengan memegang
kuat komitmen yang telah disepakati.
Fokus pembangunan di bidang ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip sebagai
berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
61
- Berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dengan mempertimbangkan
lingkungan setempat (resources and enviromental base)
- Berbasis pada karakter, sistem nilai, dan karakter masyarakat (community base)
- Berbasis pada peningkatan nilai tambah dan pasar yang berkesinambungan
(value added and sustainable market base)
b. Berkelanjutan dan tuntas
Pembangunan Aceh dilaksanakan berkesinambungan pada jalan dan arah yang
benar (on the right track), tidak tambal sulam dalam rangka menyelesaikan
persoalan masyarakat secara menyeluruh dan tuntas.
c. Sinergis
Adanya keterkaitan antar sektor yang saling melengkapi (sinergis), tidak tumpang
tindih melalui pendekatan lintas fungsi (cross functional approach).
d. Partisipasi Masyarakat
Pembangunan dilakukan dengan mengedepankan peran masyarakat secara nyata.
Masyarakat harus menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berperan
sebagai fasilitator, akselerator dan regulator pembangunan.
e. Mensejahterakan Rakyat
Hasil pembangunan yang akan dicapai membawa kesejahteraan secara nyata bagi
kehidupan masyarakat.
Berdasarkan kelima kebijakan pembangunan Aceh tersebut maka disusunlah
prioritas pembangunan dalam pengalokasian belanja Aceh untuk tahun 2010, sebagai
berikut:
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan
penanggulangan kemiskinan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung investasi dan sumber
daya energi pendukung investasi
3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar
4. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan
5. Pembangunan Syariat Islam, sosial dan budaya
6. Penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi
pemerintahan
7. Penanganan dan pengurangan resiko bencana
Dari beberapa fakta diatas, kinerja Belanja Aceh untuk tahun 2010 dapat
ditampilkan pada tabel berikut :
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
62
Tabel 1
Rincian Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Belanja Tidak Langsung 2.689.345.462.048,00 2.408.249.262.793,00 89,55%
2 Belanja Langsung 5.557.044.032.119,00 5.124.358.223.123,00 92,21%
Jumlah 8.246.389.494.167,00 7.532.607.485.916,00 91,34% Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
Selama tahun anggaran 2010 terjadi perubahan APBA 2010 yang disebabkan
perubahan asumsi belanja sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan adanya
penambahan penerimaan migas sesuai dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2010 tanggal
6 Juli 2010 sehingga tambahan dana ini dialokasikan ke dalam belanja program
kegiatan yang belum tertampung sebelumnya serta pada kegiatan yang bersifat
mendesak dilaksanakan di akhir tahun, seperti tambahan alokasi dana program
Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong sebanyak 5.987 gampong.
a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja utama dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan
pegawai, sehingga belanja tidak langsung merupakan belanja prioritas utama yang
dibiayai dari dana yang bersumber dari dana DAU. Berdasarkan pasal 36 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kelompok Belanja Tidak
Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari
Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga.
Untuk lebih rinci mengenai data rencana dan realisasi belanja tidak langsung
tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2
Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Belanja Pegawai 867.034.801.278,00 787.604.618.674,00 90,84%
2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00%
3 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 598.868.805,00 59,89%
4 Belanja Hibah 539.685.368.270,00 532.841.778.439,00 98,73%
5 Belanja Bantuan Sosial 781.625.292.500,00 768.357.850.500,00 98,30%
6Belanja bagi hasil kepada
Prov/kab/kota dan desa 300.000.000.000,00 162.466.642.375,00 54,16%
7Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Prov/ kab/kota dan Desa 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 100,00%
8 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000,00 6.379.504.000,00 12,76%
Jumlah 2.689.345.462.048,00 2.408.249.262.793,00 89,55%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
63
Pada tahun ini belanja tidak langsung cukup besar porsinya dibanding tahun
sebelumnya khususnya pada bantuan hibah dan sosial untuk sosial
kemasyarakatan berupa bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana
rumah ibadah, bantuan pendidikan kepada anak yatim piatu dan program lainnya
yang memberikan bantuan langsung ke masyarakat bersifat kuratif.
b. Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung
Posisi keuangan untuk Belanja Langsung Pemerintah Aceh selama Tahun
Aanggran 2010 sebagai berikut:
Tabel 3
Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG
1 Belanja Pegawai 274.657.650.549,00 248.507.379.228,00 90,48%
2 Belanja Barang dan Jasa 1.753.695.953.613,00 1.603.839.295.326,00 91,45%
3 Belanja Modal 3.528.690.427.957,00 3.272.011.548.569,00 92,73%
JUMLAH 5.557.044.032.119,00 5.124.358.223.123,00 92,21%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
Serta untuk mendukung visi RPJM Aceh 2007-2012 yaitu ‘Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran’,
Pemerintahan Aceh mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan
dengan ditunjang oleh Anggaran Belanja Aceh, sebesar Rp 8.246.389.494.167,00
dengan tingkat realisasi berdasarkan strukturnya terbagi ke dalam urusan wajib
dan pilihan sebesar Rp 5.557.044.032.119,- dalam bentuk belanja langsung. Untuk
menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam misi pemerintah
Aceh, dalam tahun anggaran 2010 telah dialokasikan belanja program dan
kegiatan dalam belanja langsung untuk misi berikut :
1. Untuk mendukung pelaksanaan misi pertama: Kepemimpinan yang aspiratif,
inovatif, dan intuitif;
2. Untuk mendukung pelaksanaan misi kedua: Aparatur pemerintah yang
bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan;
3. Untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga : Penegakan hukum;
4. Untuk mendukung pelaksanaan misi keempat : Pengembangan sumberdaya
manusia;
5. Untuk mendukung pelaksanaan misi kelima : Perekonomian;
6. Untuk mendukung pelaksanaan misi keenam: Politik
7. Untuk mendukung pelaksanaan misi ketujuh : Sumber daya alam
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
64
8. Untuk mendukung pelaksanaan misi kedelapan : Adat istiadat, kebudayaan,
dan olahraga
Dari beberapa misi di atas tercermin anggaran Belanja Langsung tahun 2010
dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Aceh yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan
dengan programnya yang menonjol yaitu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),
pemberian bantuan pembangunan maupun operasional dayah, serta Bantuan
Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Alokasi belanja langsung pada APBA
2010 menurut Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4
Rencana dan Realisasi Belanja Langsung menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB 4.843.141.784.860,00 4.477.234.189.813,00 92,44%
Pendidikan 890.460.847.187,00 821.420.775.266,00 92,25%
Kesehatan 579.165.948.619,00 540.426.202.016,00 93,31%
Pekerjaan Umum 2.071.726.568.495,00 1.958.194.813.893,00 94,52%
Perencanaan Pembangunan 25.082.396.462,00 22.420.279.579,00 89,39%
Perhubungan 109.819.747.803,00 104.269.790.821,00 94,95%
Lingkungan Hidup 7.310.131.436,00 7.202.800.940,00 98,53%
Pemberdayaan Perempuan 7.231.398.330,00 6.022.825.375,00 83,29%
Sosial 70.773.991.825,00 66.578.726.418,00 94,07%
Ketenagakerjaan 76.805.797.556,00 67.518.422.031,00 87,91%
Penanaman Modal 5.959.824.626,00 5.404.624.716,00 90,68%
Kebudayaan 44.912.136.516,00 43.110.908.252,00 95,99%
Pemuda dan Olah raga 58.744.282.201,00 54.492.226.207,00 92,76%
Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam negeri 19.501.559.143,00 19.219.737.329,00 98,55%
Otonomi daerah, Pemerintahan
Umum 782.931.209.778,00 673.433.449.466,00 86,01%Ketahanan Pangan 24.661.270.132,00 22.287.349.515,00 90,37%
Pemberdayaan masyarakat dan
desa 48.806.628.699,00 47.106.273.511,00 96,52%
Kearsipan 19.248.046.052,00 18.124.984.478,00 94,17%
URUSAN PILIHAN 713.902.247.259,00 647.124.033.310,00 90,65%
Pertanian 237.978.623.132,00 220.049.816.973,00 92,47%
Kehutanan 259.121.316.916,00 230.508.004.114,00 88,96%
Energi dan SD mineral 20.816.295.670,00 18.426.571.188,00 88,52%
Kelautan dan Perikanan 110.108.796.459,00 99.035.446.416,00 89,94%
Perindustrian 85.877.215.082,00 79.104.194.619,00 92,11%
Jumlah 5.557.044.032.119,00 5.124.358.223.123,00 92,21%
Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
Berdasarkan tabel urusan Pemerintah Aceh diatas dapat dijelaskan secara
singkat alokasi per Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam Belanja Langsung yaitu:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
65
a) Urusan Wajib
1. Dinas Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp 719.119.848.854,00 dari
target sebesar Rp 786.633.431.137,00 atau mencapai 91,42%, terdiri dari
11 Program dan 132 kegiatan.
2. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dengan realisasi sebesar Rp
100.311.747.045,00 dari target sebesar Rp 101.757.453.050,00 atau
mencapai 98,58%, terdiri dari 7 Program dan 33 kegiatan.
3. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dengan realisasi sebesar Rp
1.974.256.217,00 dari target sebesar Rp 2.069.963.000,00 atau mencapai
95,38%, terdiri dari 8 Program dan 26 kegiatan.
4. Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp 438.463.688.778,00 dari
target sebesar Rp 462.070.804.986,00 atau mencapai 94,89%, terdiri dari
17 Program dan 57 kegiatan.
5. Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dengan realisasi sebesar Rp
76.063.782.498,00 dari target sebesar Rp 88.604.880.142,00 atau mencapai
85,85%, terdiri dari 10 Program dan 37 Kegiatan.
6. Rumah Sakit Jiwa dengan realisasi sebesar Rp 11.798.896.485,00 dari
target sebesar Rp 12.721.360.761,00 atau mencapai 92,75%, terdiri dari 6
Program dan 25 Kegiatan.
7. Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan realisasi sebesar Rp 14.094.594.255,00
dari target sebesar Rp 15.768.902.730,00 atau mencapai 89,38%, terdiri
dari 6 Program dan 28 Kegiatan.
8. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dengan realisasi sebesar Rp
1.392.848.692.637,00 dari target sebesar Rp 1.482.746.322.714,00 atau
mencapai 96,98% terdiri dari 16 Program dan 45 Kegiatan.
9. Dinas Pengairan dengan realisasi sebesar Rp 550.330.280.493,00 dari
target sebesar Rp 588.980.245.781,00 atau mencapai 93,44% terdiri dari 6
Program dan 34 Kegiatan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar Rp
22.420.279.579,00 dari target sebesar Rp 25.082.396.462,00 atau mencapai
89,39%, yang terdiri dari 14 Program dan 49 Kegiatan.
11. Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
dengan realisasi sebesar Rp 104.155.997.176 dari target sebesar Rp
109.819.747.803,00 atau mencapai 94,84%, terdiri dari 13 Program dan
64 Kegiatan.
12. Badan Pengedalian Dampak Lingkungan dengan realisasi sebesar Rp
7.202.800.940,00 dari target sebesar Rp 7.310.131.436,00 atau mencapai
98,53% terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan.
13. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
realisasi sebesar Rp 6.022.825.375,00 dari target sebesar Rp
7.231.395.704,00 atau mencapai 83,29% terdiri dari 5 Program dan 23
Kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
66
14. Dinas Sosial dengan realisasi sebesar Rp 66.578.726.418,00 dari target
sebesar Rp 70.773.991.825,00 atau mencapai 94,07%, terdiri dari 9
Program dan 33 Kegiatan.
15. Dinas Tenaga Kerja, dan Mobilitas Penduduk dengan realisasi sebesar Rp
67.518.422.031,00 dari target sebesar Rp 76.805.797.556,00 atau mencapai
87,91.%, terdiri dari 8 Program dan 48 Kegiatan.
16. Badan Investasi dan Promosi dengan realisasi sebesar Rp
5.404.624.716,00 dari target sebesar Rp 5.959.824.626,00 atau mencapai
90,68% terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan.
17. Dinas Kebudayaan dan Parawisata dengan Realisasi sebesar Rp
42.113.328.361,00 dari target sebesar Rp 43.655.806.210,00 atau mencapai
96,47%, terdiri dari 11 Program dan 49 Kegiatan.
18. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) dengan realisasi sebesar Rp
1.243.250.087,00 dari target sebesar Rp 1.256.330.306,00 atau mencapai
98,96% terdiri dari 5 Program dan 21 Kegiatan.
19. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp
53.913.599.317,00 dari target sebesar Rp 58.744.282.201,00 atau mencapai
91,78% terdiri dari 6 Program dan 27 Kegiatan.
20. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan
realisasi sebesar Rp 3.952.319.624,00 dari target sebesar Rp
4.091.256.380,00 atau mencapai 96,60%, terdiri dari 7 Program dan 28
Kegiatan.
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan realisasi
sebesar Rp 15.267.417.705,00 dari target sebesar Rp 15.410.302.763,00
atau mencapai 99,07%, terdiri dari 3 Program dan 15 Kegiatan.
22. Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp 29.554.373.157,00 dari
target sebesar Rp 33.938.117.500,00 atau mencapai 87,08%, terdiri dari
31 Program dan 119 Kegiatan.
23. Sekretariat DPRA dengan realisasi sebesar Rp 52.796.150.473,00 dari
target sebesar Rp 62.666.964.663,00 atau mencapai 84,25%, terdiri dari 6
Program dan 29 Kegiatan.
24. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan realisasi
sebesar Rp 428.484.834.261,00 dari target sebesar Rp 505.967.815.000,00
atau mencapai 84,69%, terdiri dari 6 Program dan 42 Kegiatan.
25. Inspektorat Aceh dengan realisasi sebesar Rp 12.036.009.036,00 dari
target sebesar Rp 12.988.466.360,00 atau mencapai 92,67%, terdiri dari 4
Program dan 22 Kegiatan.
26. Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dengan realisasi sebesar Rp
43.020.969.735,00 dari target sebesar Rp 45.189.793.760,00 atau mencapai
95,20%, terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan.
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan realisasi sebesar
Rp 10.957.750.634,00 dari target sebesar Rp 11.778.621.278,00 atau
mencapai 93,03%, terdiri dari 6 Program dan 33 Kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
67
28. Dinas Syariat Islam dengan realisasi sebesar Rp 17.763.614.464,00 dari
target sebesar Rp 19.642.233.904,00 atau mencapai 90,44% terdiri dari 8
Program dan 26 Kegiatan.
29. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan realisasi
sebesar Rp 3.573.577.238,00 dari target sebesar Rp 4.431.474.000,00 atau
mencapai 80,64%, terdiri dari masing-masing 3 Program dan 17
Kegiatan.
30. Sekretariat Baitul Mal dengan realisasi sebesar Rp 5.818.406.356,00 dari
target sebesar Rp 6.169.988.213,00 atau mencapai 94,30%, terdiri dari 5
Program dan 16 Kegiatan.
31. Komisi Independen Pemilihan/ Komisi Pemilihan Umum Daerah/ Panitia
Pengawas Pemilihan (KIP/KPUD/Panwas) dengan realisasi sebesar Rp
3.093.256.265,00 dari target sebesar Rp 3.288.182.000,00 atau mencapai
94,07% terdiri dari 3 Program dan 16 Kegiatan.
32. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan realisasi sebesar Rp
2.552.860.750,00 dari target sebesar Rp 2.618.579.800,00 atau mencapai
97,49% terdiri dari 4 Program dan 21 Kegiatan.
33. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan realisasi sebesar Rp
22.287.349.515,00 dari target sebesar Rp 24.661.270.132,00 atau mencapai
90,37% terdiri dari 7 Program dan 33 Kegiatan.
34. Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp
47.106.273.511,00 dari target sebesar Rp 48.806.628.699,00 atau mencapai
96,52% terdiri dari 6 Program dan 28 Kegiatan.
35. Badan Arsip dan Perpustakaan dengan realisasi sebesar Rp
18.124.534.478,00 dari target sebesar Rp 9.248.046.052,00 atau mencapai
94,16% terdiri dari 8 Program dan 36 Kegiatan.
b) Urusan Pilihan
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dengan realisasi sebesar Rp
152.859.587.547,00 dari target sebesar Rp 166.264.828.164,00 atau
mencapai 91,80%, terdiri dari 8 Program dan 29 Kegiatan.
2. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, dengan realisasi sebesar Rp
67.052.525.311,00 dari target sebesar Rp 71.713.794.968,00 atau mencapai
93,50%, terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan.
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan realisasi sebesar Rp
230.693.628.167,00 dari target sebesar Rp 259.121.316.916,00 atau
mencapai 89,03%, terdiri dari 12 Program dan 37 Kegiatan.
4. Dinas Pertambangan dan Energi dengan realisasi sebesar Rp
18.420.659.631,00 dari target sebesar Rp 20.816.295.670,00 atau mencapai
88,49%, terdiri dari 7 Program dan 36 Kegiatan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi sebesar Rp
99.596.451.929,00 dari target sebesar Rp 110.108.796.459,00 atau
mencapai 90,45%, terdiri dari 10 Program dan 33 Kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
68
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dengan realisasi sebesar Rp 79.148.431.619,00 dari target sebesar Rp
85.877.215.082 atau mencapai 92,16%, terdiri dari 15 Program dan 39
Kegiatan.
Untuk penjelasan rinci tentang 344 program serta 1495 kegiatan yang
tersebar pada seluruh SKPA di atas berikut permasalahan yang dihadapi dan solusi
yang ditempuh dapat dilihat pada Bab IV dalam buku ini.
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang sering dialami selama tahun 2010 dalam pengelolaan
belanja daerah, secara lengkap diuraikan sebagai berikut :
Permasalahan :
Proses Pembahasan Anggaran APBA pertengahan dan pengesahannya akhir
triwulan 1 dan Pelaksanaan Aktifasi SKPA pada Triwulan 2. Serta rendahnya
kualitas pelayanan publik disebabkan sumber daya aparatur yang masih belum
memahami arti selaku pelayan publik (public servant) selain itu pola pikir
(mindset) realisasi APBA disusun bukan berdasarkan ’prestasi kerja’ tetapi
’realisasi’ keuangan. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan atas dasar prestasi
kerja yaitu dengan dana sedikit dapat dicapai tujuan yang telah direncanakan
atau dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan berdasarkan realisasi
manfaatnya sehingga tercipta efisiensi, sedangkan pemahaman selama ini
hanya berdasarkan jumlah realisasi keuangannya tertinggi maka dinilai
kinerjanya telah cukup baik.
Masih sedikitnya ketentuan lokal/daerah yang mengatur keseluruhan
pengelolaan keuangan Aceh yang terdiri penganggaran, penatausahaan,
akuntansi, aset, audit pengelolaan investasi dan seterusnya, yang secara khusus
mengakomodasi kebutuhan lokal/ daerah sehingga akan mengurangi tumpang
tindih pemahaman dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan
aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khusus
dimana kuasa pengguna anggarannya berasal dari kabupaten/kota yang belum
memahami tata kelola keuangan yang berlaku di Pemerintah Aceh.
Tuntutan kebutuhan anggaran belanja yang relatif besar, tetapi belum dapat
diikuti dengan peningkatan pendapatan Aceh secara signifikan khususnya dari
sektor bagi hasil migas sehingga berdampak pada belanja Aceh yang semakin
terbatas sumbernya sehingga menimbulkan celah fiskal (fiscal gap) yang cukup
besar bila dibandingkan antara kebutuhan fiskal (fiscal need) yang cukup besar
dibandingkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) kecil yang dimiliki oleh Aceh
atas tax assignment yang ada.
Sejak berlakunya otonomi daerah porsi dana yang menjadi tanggung jawab
daerah melalui APBA meningkat tajam tetapi perubahan peta pengelolaan
fiskal ini tidak disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi
penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut yang
terjadi khususnya pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan keluarnya
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
69
Permenkeu No 126/PMK.07/2010 yang mengharuskan sisa realisasi per bidang-
bidang TA.2010 harus digunakan pada bidang yang sama ditahun berikutnya,
serta banyak dana diplotkan dibawah control pemerintah terutama pada dana
Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP).
Besarnya alokasi provinsi untuk belanja modal dengan data kurang lengkap,
akurat dan hilang akibat gempa & tsunami, serta strategi pengadaan aset dan
pemeliharaannya belum jelas terutama dari dana otonomi khusus baik provinsi
maupun kabupaten/kota sehingga dikhawatirkan aset tersebut akan menjadi
tidak efisien. Disamping itu masih adanya porsi belanja bantuan yang cukup
besar pada belanja tidak langsung yang tentunya menguras kemampuan Aceh
untuk membiayai program/kegiatan belanja langsung, hal ini disebabkan oleh
masyarakat kita yang masih terlalu mengharapkan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) dari Pemerintah Aceh yang seharusnya dapat kita salurkan melalui
program/kegiatan yang menyentuh peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh
secara langsung.
Solusi :
Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah dengan instansi terkait agar tercipta sinergi
positif sesuai ketentuan serta saling memberikan dukungan data yang cepat,
tepat dan akurat dalam pengelolaan penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan agar dapat disajikan tepat waktu.
Untuk terus melakukan sosialisasi pada seluruh pemangku kepentingan
(Stakeholder) yang berkepentingan agar masing-masing memahami peran dan
fungsi masing-masing serta secara terus menerus mengikuti dan
menyelenggarakan Diklat Keuangan Daerah guna peningkatan kinerja
pengelolaan yang lebih baik.
Dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dengan lifting
migas. Serta untuk mengatasi terbatasnya anggaran belanja yang tersedia maka
Pemerintah Aceh perlu untuk mengalokasikan belanja pada pelayanan
kebutuhan yang minimal dan mendesak sesuai dengan MTEF.
Akibat hal tersebut perlu dilakukan pelabelan belanja (earmarking) berdasarkan sumber dananya sehingga untuk mengatasi kesulitan dalam
penelusuran (tracking) realisasi belanja berdasarkan asal sumberdana
penerimaan Aceh sehingga perlu untuk disusun ketentuan yang mengatur
sisem ’earmarking’ dalam pengelolaan belanja dan pendapatan Aceh.
Perlu dikoordinasikan serta disusun suatu prosedur operasi standar
pengelolaan aset secara jelas termasuk sistem yang digunakan untuk
mengklarifikasi, menetapkan nilai aset serta prosedur penghapusannya.
Melakukan revitalisasi dan evaluasi atas belanja bantuan yang dalam
ketentuannya tidak dapat diberikan berulang setiap tahunnya untuk dapat di
sesuaikan sesuai prioritas kebutuhan Aceh.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
70
C. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN ACEH
Pembiayaan hakekatnya merupakan pengeluaran yang diharapkan dapat
dikembalikan di lain waktu, begitu pula halnya dengan penerimaan yang diterima
sekarang maka harus dikembalikan lagi diwaktu yang akan datang. Untuk kebijakan
umum pembiayaan Aceh tahun 2010 diarahkan untuk menutupi defisit dan
memanfaatkan surplus, yaitu selisih antara anggaran pendapatan dan belanja.
Pembiayaan dibagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,
pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBA adalah:
1. Alokasi Anggaran Pembiayaan ditetapkan melalui suatu proses perencanaan,
monitoring, evaluasi dan analisa terkait dengan kepastian jaminan tentang sumber
dan besarnya pendapatan dan belanja daerah.
2. Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran 2009 diarahkan untuk membiayai
program/kegiatan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2010.
3. Pembiayaan penyertaan modal harus diimbangi dengan penerimaan pembiayaan
dari pos penyertaan modal tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan
untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :
Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;
Penyertaan modal (investasi daerah); dan
Transfer ke rekening dana cadangan.
Namun bila APBD diperkirakan defisit akibat adanya kebutuhan pembangunan
Aceh yang semakin meningkat. penggunaannya dapat didanai dari penerimaan
pembiayaan yang terdiri dari :
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
Transfer dari dana cadangan;
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;dan
Pinjaman daerah.
Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2010 berasal dari sisa lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya (Silpa) tahun 2009 sebesar Rp
1.842.988.678.575,67,-. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1
Rencana dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2010
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN ACEH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (silpa) 1.842.988.678.575,00 1.842.988.678.575,67 100%
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN ACEH
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Aceh 0 0 -
Pembayaran Kegiatan Lanjutan 0 0 -
Jumlah 1.842.988.678.575,00 1.842.988.678.575,67 Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
71
Permasalahan dan solusi
Permasalahan :
Sampai saat ini kapasitas sumber pembiayaan Aceh sangat terbatas hanya
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), sedangkan
sumber lain belum dapat dilaksanakan seperti pinjaman daerah, pencairan dana
cadangan, penjualan kekayaan daerah oleh kendala persyaratan dalam peraturan
perundang-undangan dari objek-objek tersebut yang masih ketat (rigid) khususnya
dalam mencari sumber pembiayaan Aceh khususnya pada pinjaman dalam dan luar
negeri.
Solusi :
Menciptakan sumber-sumber pembiayaan yang telah ditentukan dalam
ketentuan perundang-undangan dengan mengakomodasi seluruh persyaratan yang
ditentukan serta adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai
partner dalam membangun Aceh sehingga lebih sejahtera dimasa yang akan datang.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
72
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, bahwa ruang lingkup LKPJ
mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas
umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat
penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, namun sesuai Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2006 ada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan
Pemerintah Aceh yaitu pelaksanaan keistimewaan Aceh.
Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, urusan wajib yang telah dilaksanakan
oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2010 meliputi 26 bidang urusan yaitu:
Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman
Modal, Koperasi dan UKM, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan,
Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,
Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan.
1. URUSAN PENDIDIKAN
Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Badan Pembinaan
Pendidikan Dayah dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD).
Dinas Pendidikan
Urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor;
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
i. Penyediaan jasa hari-hari besar.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
73
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan meubeleur;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas;
e. Rehab sedang/ringan rumah, gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Pembinaan mental dan fisik aparatur;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung sekolah;
b. Penambahan ruang kelas sekolah;
c. Pembangunan ruang serba guna/aula;
d. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;
e. Pembangunan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya;
f. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi;
g. Pengadaan alat praktik seragam siswa;
h. Pengadaan mebeluer sekolah;
i. Pengadaan perlengkapan sekolah;
j. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
k. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
l. Pengembangan pendidikan anak usia dini;
m. Penyeleggaraan pendidikan anak usia dini;
n. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini;
o. Pembangunan pagar sekolah.
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9
Tahun)
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung sekolah;
b. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah;
c. Penambahan ruang kelas sekolah;
d. Penambahan ruang guru sekolah;
e. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
f. Pembangunan ruang serba guna/aula;
g. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;
h. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah;
i. Pembangunan ruang ibadah;
j. Pembangunan perpustakaan sekolah;
k. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
74
l. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
m. Pengadaan pakaian seragam sekolah;
n. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
o. Pengadaan mobeluer sekolah;
p. Pengadaan perlengkapan sekolah;
q. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
r. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa;
s. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
t. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah;
u. Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium dan ruang praktikum
sekolah;
v. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
w. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi;
x. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTs serta pesantren;
y. Penyediaan biaya operasional madrasah;
z. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS;
aa. Penyelenggaraan paket A setara SD;
bb. Penyelenggaraan paket B setara SMP;
cc. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan
penerapan manajemen berbasis sekolah;
dd. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
ee. Penyediaan beasiswa transisi;
ff. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar;
gg. Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI;
hh. Pembinaan pendidikan berwawasan keunggulan SD/MI;
ii. Pelatihan guru Bahasa Inggris bagi calon guru SD/MI se propinsi;
jj. Pembangunan pagar sekolah.
6. Program Pendidikan Menengah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung sekolah;
b. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah;
c. Penambahan ruang kelas sekolah;
d. Penambahan ruang guru sekolah;
e. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain);
f. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
g. Pembangunan ruang serba guna/aula;
h. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;
i. Pembangunan ruang ibadah;
j. Pembangunan perpustakaan sekolah;
k. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary;
l. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
m. Pengadaan meubeluer sekolah;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
75
n. Pengadaan perlengkapan sekolah;
o. Pengadaan alat rumah tangga sekolah;
p. Pemeliharaan rutin/berkala alak praktik dan peraga siswa;
q. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
r. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
s. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah;
t. Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula;
u. Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;
v. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;
w. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
x. Pelatihan penyusunan kurikulum;
y. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan;
z. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
aa. Penyelenggaraan paket C setara SMU;
bb. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
cc. Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi;
dd. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
ee. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
menengah;
ff. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah;
gg. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD;
hh. Pembinaan dan peningkatan kapasitas siswa SMA/MA berwawasan
keunggulan;
ii. Pembangunan pagar sekolah.
7. Program Pendidikan Non Formal
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal;
b. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal;
c. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan;
d. Pengembangan pendidikan keaksaraan;
e. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup;
f. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal;
g. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
pendidikan non formal;
h. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.
8. Program Pendidikan Luar Biasa
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung sekolah;
b. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa;
c. Pengembangan kreativitas guru TK/SLB;
d. Penyediaan biaya operasional SDLB/SMPLB/SMALB dan sekolah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
76
penyelenggara pendidikan inklusi.
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan uji kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
b. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
c. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
d. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kualifikasi;
e. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan;
g. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi
pendidik;
h. Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan berupa pembangunan gedung perpustakaan.
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang
pendidikan;
b. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;
c. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
f. Bimbingan profesional guru dan siswa kelas III SLTP/SLTA khusus
mata pelajaran UNAS;
g. Supervisi pengawas satuan pendidikan dan operasional APSI.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat
tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan gedung kantor, rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa hari-hari besar. Program ini
telah dilaksanakan dan merupakan program rutin kantor. Anggaran yang
disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 4.709.453.200,- realisasi
keuangan Rp 4.314.342.577,- (91,01%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
77
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Pembangunan gedung kantor, Pengadaan meubeleur, Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas, Rehab sedang/ringan rumah, gedung kantor. Program ini telah
dilaksanakan dan merupakan program rutin kantor. Anggaran yang
disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 5.963.782.339,- realisasi
keuangan Rp 5.621.384.995,- (94,26%).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Pendidikan dan pelatihan formal, Pembinaan mental dan fisik aparatur,
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Anggaran yang disediakan untuk
program dimaksud sebesar Rp 2.650.600.000,- realisasi keuangan Rp
2.309.081.900,- (87,12%).
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi anak usia 0-6
tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan kesiapan anak
memasuki jenjang pendidikan dasar melalui rangkaian kegiatan yang
menyentuh bidang kesehatan, gizi, dan perkembangan psikososial yang
diwarnai penanaman nilai-nilai dasar ajaran Islam. Secara lebih spesifik
program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
pendidikan melalui jalur pendidikan formal seperti TK/RA dan bentuk
lain yang sederajat, serta jalur pendidikan nonformal seperti Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang
sederajat, atau jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga
atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya (termasuk
paket lanjutan 2009) 139 gedung TK/PAUD, 57 ruang kelas pada 33 TK, 1
buah ruang serbaguna/aula, 9 paket pembangunan taman/lapangan
upacara/fasilitas parkir, 1 paket jaringan listrik pada 1 TK, sarana air
bersih/sanitasi pada 5 TK, dan pagar sekolah sebanyak 36 TK. Untuk
meningkatkan mutu telah dilakukan pengadaan alat praktek pada 40 TK,
meubeleur TK sebanyak 100 paket, perlengkapan sekolah lainnya berupa
komputer/PC dan wireless sebanyak 8 paket (untuk 4 TK), rehabilitasi
gedung sebanyak 3 TK, penyaluran biaya operasional pengembangan
PAUD sebanyak 225 lembaga, penyelenggaraan PAUD berupa
perlombaan PAUD di Aceh Tenggara, publikasi/sosialisasi Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) di Aceh Timur, dan pelatihan pendidik PAUD
diikuti 75 orang di Bireuen.
Pencapaian APK/GER Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0-6
tahun yang berada di bawah binaan lembaga PAUD, POSPAUD, TPQ,
kelompok bermain, TK/RA atau sederajat pada tahun 2009 telah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
78
mencapai 83,02% (peringkat ke-3 secara nasional), sedangkan capaian
APK/GER Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 4-6 tahun yang
berada di TK/RA mencapai 23,34%. Kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya PAUD terus meningkat yang ditandai dengan semakin
tingginya permintaan masyarakat terhadap pembukaan TK baru dan
pengajuan proposal pembukaan lembaga PAUD non formal. Salah satu
indikator peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung program
ini tergambar dari kesediaan mereka menyediakan lahan untuk
pembangunan TK baru di berbagai tempat.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 38.718.777.668,- realisasi keuangan
Rp 34.425.161.271,- (88,91%).
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas
9 Tahun)
Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan
kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak
usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar baik jalur formal maupun
non formal sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Program ini meliputi SD,
MI, paket A setara SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs,
paket B setara SMP, atau bentuk yang sederajat dalam rangka memenuhi
hak setiap warga negara untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan
tahun, terutama bagi kelompok kurang beruntung termasuk pemukim di
daerah terpencil dan terpencar, masyarakat miskin, dan anak
berkebutuhan khusus.
Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya sarana dan
prasarana SD terdiri dari pembangunan baru dan paket lanjutan 2009
sebanyak 11 unit gedung sekolah, 30 unit rumah dinas/mess, 242 ruang
kelas baru pada 81 SD/MI, pagar lingkungan pada 95 SD, 12 unit
kantor/ruang guru SD/MI, 1 paket taman/lapangan upacara/fasilitas
parkir, 1 unit kantin sekolah, 1 unit ruang UKS, 1 unit ruang
ibadah/mushalla, 1 unit perpustakaan, sarana air bersih/sanitary pada 10
SD/MI, dan rehabilitasi 10 sekolah.
Untuk mendukung peningkatan mutu telah disalurkan buku pelajaran
sebanyak 100.368 eksemplar dan 50 paket untuk buku perpustakaan SD,
seragam sekolah bagi anak yatim di Pidie Jaya bagi 3.632 siswa, alat
praktek dan peraga siswa berupa 86 unit komputer dan 5 paket alat
praktek sains, meubeleur untuk 322 sekolah, dan perlengkapan sekolah
berupa komputer pendukung administrasi kantor sebanyak 6 unit, biaya
operasional gugus SD/MI di Singkil dan Aceh Tenggara serta biaya
operasional untuk 26 kelompok paket A setara SD. Selain itu telah
dilaksanakan pelatihan manajemen SD sebanyak 10 Kepala Sekolah dan
berbagai lomba kesiswaan tingkat SD.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
79
Hasil yang dicapai untuk jenjang SMP adalah terbangunnya sarana dan
prasarana terdiri dari pembangunan baru dan lanjutan sebanyak 12 unit
gedung sekolah, 7 unit rumah dinas/mess, 2 unit asrama, 132 ruang kelas
baru pada 44 SMP/MTs, pagar lingkungan pada 54 sekolah, 60 unit
laboratorium, 4 unit aula/serbaguna, 9 unit kantor/ruang guru, 1 buah
taman/lapangan upacara/fasilitas parkir, 8 unit ruang ibadah/mushalla, 8
unit perpustakaan, sarana air bersih/sanitary pada 15 SMP dan
rehabilitasi sebanyak 19 gedung sekolah.
Untuk mendukung peningkatan mutu telah disalurkan buku pelajaran
sebanyak 16.102 eksemplar dan 4 paket buku perpustakaan SMP, 60 unit
komputer, 38 paket alat peraga sains/alat laboratorium IPA, 1 unit alat
drumband, 225 paket meubeleur untuk 225 sekolah, dan 82 unit
komputer pendukung administrasi kantor sekolah. Selain itu telah
dilaksanakan akreditasi 42 TK/RA, 370 SD/MI dan 183 SMP/MTs,
pelatihan TIK untuk 138 Kasek/Guru SMP, penyaluran biaya operasional
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Singkil dan SMP Unggul di
Sigli, biaya operasional 120 kelompok paket B, biaya operasional
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Gayo Lues dan Aceh
Tenggara, pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk
para guru di Pidie Jaya, pelatihan guru berwawasan keunggulan dan guru
Bahasa Inggris SD/MI, serta berbagai lomba kesiswaan.
Untuk mempertahankan akses jenjang pendidikan dasar dan menengah,
Pemerintah Aceh telah mendistribusikan beasiswa bagi anak
yatim/piatu/yatim piatu meliputi 115.750 anak rata-rata Rp 1.800.000,-
per anak/tahun. Pemerintah Aceh berupaya mempertahankan kebijakan
ini karena cukup efektif menekan angka putus sekolah akibat tingginya
angka kemiskinan.
Pada tahun pelajaran 2009/2010 peserta UASBN SD/MI mencapai
kelulusan 99,92%. sedangkan peserta ujian nasional SMP/MTS mencapai
98,93%. Dari sisi peringkat, kelulusan SD/MI berada pada urutan 5
nasional sedangkan SMP/MTS pada urutan 7 nasional. Di tingkat nasional
tercatat beberapa prestasi yang dicapai siswa dalam Olympiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN) yaitu Juara III Kejuaran Karate atas nama Teo
Paskah Aprianta (SMPN 1 Sabang) dan Juara III Lomba Menyanyi Solo
atas nama Farly Andareshi (SMP YAPENA Lhokseumawe).
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 428.654.476.360,- realisasi
keuangan Rp 410.702.979.291,- (95,81%).
6. Program Pendidikan Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan
pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau, baik
melalui jalur pendidikan formal mencakup SMA, MA, SMK atau bentuk
lain yang sederajat, maupun jalur pendidikan non formal seperti paket C
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
80
setara SMA. Program ini didorong untuk mengantisipasi meningkatnya
lulusan SMP/MTs dan sederajat sebagai dampak keberhasilan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta penguatan pendidikan
vokasional baik melalui pendidikan menengah umum maupun kejuruan
dan non formal, guna menyiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke
jenjang pendidikan tinggi memasuki dunia kerja.
Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya sarana dan
prasarana SMA/MA/SMK yang terdiri pembangunan baru dan lanjutan 22
gedung sekolah, lanjutan 4 unit gedung PPMG, ruang kelas baru pada 85
sekolah, pagar lingkungan pada 60 sekolah, 19 ruang guru/kantor, 15 unit
rumah dinas, 83 unit laboratorium/ruang praktikum, taman/lapangan
upacara/fasilitas parkir 21 paket/sekolah, 5 unit ruang serbaguna/aula, 19
unit ruang ibadah/mushalla, 14 unit perpustakaan, 3 unit asrama, dan
sarana air bersih/sanitary pada 14 sekolah.
Untuk mendukung peningkatan mutu telah disalurkan 9.788 eksemplar
buku-buku pelajaran, 205 paket alat praktek, 198 paket meubeleur
sekolah, 42 paket perlengkapan sekolah, 2 paket alat rumah tangga
sekolah, 2 paket/45 unit pemeliharaan rutin (alat bengkel) SMK di Aceh
Besar, serta rehabilitasi bangunan 35 gedung sekolah. Di samping itu juga
telah dilaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik bidang
TIK bagi 138 kepala sekolah/guru SMA se Aceh serta peningkatan mutu
guru di Bireuen sebanyak 160 guru, pelatihan penyusunan kurikulum
KTSP bagi 100 orang guru, pengembangan materi Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) di provinsi dan pelatihan Information
Communication Technology (ICT) bagi 120 guru di Gayo Lues,
pengadaan alat bantu Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) bagi 97.000
siswa SD/MI, 162.000 siswa SMP/MTs/SMA/MA dan SMK, penyediaan
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Penerbangan
Aceh, SMA Modal Bangsa, SMA Mandiri di Pidie dan sejumlah SMA
Unggul lainnya di Aceh, biaya operasional paket C sebanyak 128
kelompok, operasional Mobile Training Unit sebanyak 3 unit, debat
Bahasa Inggris di kalangan siswa, Rakor Kepala SMA/SMK, Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN diikuti 2.103 siswa, serta pembinaan
kapasitas siswa berwawasan keunggulan melalui kelas akselerasi sebanyak
10 kelas.
Dalam rangka penguatan manajemen dilakukan pembinaan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) dan Rakor Kepala SMA/SMK se Aceh dan untuk
standarisasi pendidikan telah dilakukan akreditasi sekolah dengan capaian
terakreditasinya 48 SMA/MA dan 26 SMK, terlatihnya 46 orang tenaga
pengolah data hasil akreditasi menggunakan sistem aplikasi SIA-SM dan
120 orang tenaga asesor akreditasi sekolah dari 23 kabupaten/kota.
Hasil-hasil yang dicapai siswa pendidikan menengah dalam lomba tingkat
nasional O2SN adalah medali emas untuk karate (Kumite) diraih Danil
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
81
Fitriama (SMAN 9 Banda Aceh) dan medali perak untuk karate (Kata)
diraih Siti Fakhrunisah (SMAN 3 Banda Aceh), sedangkan untuk Festival
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) memperoleh medali perunggu untuk
baca puisi atas nama Ristia Janita Putri (SMA Modal Bangsa) dan medali
perunggu untuk mata pelajaran ekonomi atas nama Salahuddin Al Ayubi
(SMA Fatih School Banda Aceh). Untuk Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
SMK di tingkat nasional, tercatat Mahfud Anas dari SMKN 2 Banda Aceh
meraih juara III bidang Listrik Instalasi, Dian Permana Syahputra dari
SMKN 2 Langsa meraih juara harapan I bidang plumbing, dan tursina
meraih juara harapan II bidang cooking. Khusus lomba debat Bahasa
Inggris, tercatat Nudzran Yusra sebagai peraih juara II nasional.
Untuk lomba tingkat Internasional, medali emas International
Environmental Project Olimpiade-Euroasia ke–IV di Azerbaijan diraih
bersama oleh Amalul Auni dan T.M. Farhan Dermawan dari SMA Fatih
Billingual School, Banda Aceh. Adapun Medali Perak ISPO (International
Science Project Olimpiade) bidang kimia di Belanda diraih bersama oleh
Cut Nya Savira dan Aisyah Minzikrina dari SMA Fatih Billingual School,
Banda Aceh dan medali emas ISPO (International Science Project Olimpiade) bidang matematika di Georgia diraih bersama oleh pasangan
Ulfa Mazaya dan Meutia Rizki Innayah juga dari SMA Fatih Billingual
School, Banda Aceh. Khusus untuk lomba kreativitas siswa SMA “Salam
Nusantara” yang diwakili tim Aceh dari sejumlah SMA di Banda Aceh
dan Aceh Besar, tim Aceh meraih medali emas di tingkat nasional.
Pada tahun pelajaran 2009/2010, kelulusan peserta Ujian Nasional
SMA/MA jurusan IPA mencapai 99,49%, SMA/MA jurusan IPS mencapai
97,97%, SMA/MA jurusan bahasa mencapai 96,67% dan SMK mencapai
96,56 %. Secara nasional, peringkat kelulusan SMA/MA IPA pada urutan
12, SMA/MA IPS pada urutan 16, SMA/MA jurusan bahasa pada urutan
24, MA keagamaan pada urutan 12 dan SMK pada urutan 20 nasional.
Meskipun secara umum mutu pendidikan Aceh telah menunjukkan
peningkatan yang ditandai dengan perbaikan nilai Ujian Nasional dan
dalam berbagai lomba di tingkat nasional dan internasional sebagian
anak-anak Aceh telah meraih prestasi menggembirakan, namun hal ini
belum merupakan gambaran menyeluruh dari prestasi anak didik di
Aceh. Kesenjangan mutu antar sekolah dan antar daerah masih tinggi,
baik disebabkan oleh faktor kurangnya guru mata pelajaran tertentu,
distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kualifikasi guru,
keterbatasan sarana dan prasarana, maupun kemampuan manajerial
kepala sekolah yang relatif lemah.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 207.683.995.345,- realisasi
keuangan Rp 185.137.802.140,- (89,14%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
82
7. Program Pendidikan Non Formal
Program ini bertujuan untuk memperluas, memeratakan serta
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat
yang tidak/belum pernah bersekolah, buta aksara, putus sekolah, atau
warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak
terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Melalui program ini juga
diharapkan warga masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan
potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
keterampilan vokasional serta pengembangan sikap dan kepribadian
profesional. pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti,
penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat (longlife education), sehingga
menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional
maupun internasional.
Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya tambahan
ruang SKB Sabang, pagar, WC, dan rumah dinas SKB Aceh Besar, pagar
dan saluran pembuangan SKB Aceh Timur, pagar SKB Tangan Tangan,
lanjutan pembangunan gedung SKB Aceh Utara, Aceh Jaya, dan Nagan
Raya, serta gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masing-
masing di Kota Subulussalam sebanyak 1 unit, Kecamatan Samatiga
sebanyak 1 unit dan Kabupaten Bireuen sebanyak 2 unit.
Hasil yang dicapai dalam rangka peningkatan mutu adalah terlatihnya 315
orang peserta dan 4 paket pendidikan keterampilan hidup, magang 7
orang tutor dan 1 orang Pamong Belajar di Jakarta, tutor paket A, B dan C
di Aceh Timur sebanyak 60 orang, anak putus sekolah di Aceh Barat
sebanyak 23 orang di bidang teknik elektro, 20 orang di bidang otomotif,
20 orang di bidang sulaman benang mas, dan 20 orang di bidang teknisi
komputer, tersalurnya biaya operasional Lembaga Pembinaan dan
Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur’an (LPP-TKA) Aceh Besar,
biaya operasional 16 PKBM di Aceh Timur, 199 set meubeleur SKB Aceh
Timur, dan modul belajar paket C sebanyak 1.350 set. Selain itu telah
terlaksana kegiatan Jambore PTK PNF tingkat provinsi yang diikuti 23
kabupaten/kota dan keikutsertaan dalam Jambore Nasional TKPNF di
Surabaya dan lomba lifskills (kursus) di Bandung, sosialisasi Pendidikan
Untuk Semua (PUS) di tingkat provinsi, serta pemantauan dan evaluasi
kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
83
Dalam Jambore TK-PNF Nasional di Surabaya, Aceh mencatat prestasi
berupa perolehan juara III bidang IT atas nama Fauzi Helmi, juara IV
untuk pemilik PNF atas nama Supriadi, juara V bidang pendidik PAUD
atas nama Elida dan juara VI untuk tutor Bahasa Inggris atas nama Indri
Naryani. Dalam lomba kursus tingkat nasional tahun 2010 di Bandung,
Aceh memenangi juara I nasional bidang Desain Grafis atas nama A.
Karamullah dan juara II untuk keterampilan menjahit atas nama Imran.
Ujian Nasional program kesetaraan pada tahun 2010 dilaksanakan dalam
dua tahap. Tahap Pertama bulan Agustus 2010 diikuti 407 peserta didik
paket A dan lulus sebanyak 390 orang (95,82%), 2.774 peserta didik
paket B dan lulus sebanyak 2.356 orang (84,93%), 42 peserta didik paket
C jurusan IPA dan lulus sebanyak 27 orang (64,28%), 6.966 peserta didik
paket C jurusan IPS dan lulus sebanyak 5.564 orang (79,87%). Sedangkan
tahap kedua diikuti 403 peserta didik paket A dan lulus sebanyak 358
orang (88,83%), 1.817 peserta didik paket B dan lulus sebanyak 1.385
orang (76,22%), 21 peserta didik paket C jurusan IPA dan lulus sebanyak
19 orang (90,47%), 4.163 peserta didik paket C jurusan IPS dan lulus
sebanyak 1.385 orang (70,47%).
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 11.433.198.980,- realisasi keuangan
Rp 10.228.905.710,- (89,47%).
8. Program Pendidikan Luar Biasa
Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan
kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak
berkebutuhan khusus sejak usia dini sampai dengan pendidikan
menengah dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk
memperoleh pendidikan. Selain melalui lembaga pendidikan luar biasa,
juga dikembangkan layanan pendidikan khusus melalui layanan terpadu
bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah biasa.
Hasil yang dicapai melalui program ini adalah penyelesaian 1 (satu) paket
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
84
pekerjaan pembangunan lanjutan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Nagan
Raya, pengadaan 8 paket alat kesenian Pendidikan Luar Biasa (PLB),
tersalurnya Biaya Operasional Sekolah PLB sebanyak 42 sekolah dan
biaya makan anak PLB di asrama sebanyak 500 anak selama 10 bulan,
keikutsertaan dalam gebyar ajang prestasi siswa tingkat nasional di
Jakarta, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan.
Melalui kerjasama dengan pihak organisasi internasional non pemerintah
“Hellen Keller International” telah dilakukan sosialisasi dan workshop
serta pelatihan tentang pengelolaan pendidikan khusus yang diikuti para
guru/kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, serta aparat Dinas
Pendidikan Aceh dan dinas/badan terkait lainnya di tingkat provinsi.
Prestasi yang dicapai peserta didik berkebutuhan khusus dari Aceh di
dalam forum OSN tingkat nasional cukup membanggakan, yaitu juara I
nasional atas nama Nurul Huda siswa SDLB Negeri Pembina Aceh
Tamiang.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.794.975.500,- realisasi keuangan
Rp 3.552.105.400,- (93,60%).
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik
dan tenaga kependidikan, meningkatkan kemampuannya, serta dukungan
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan
tehnis dalam rangka menunjang proses pendidikan dan pembelajaran
pada setiap satuan pendidikan.
Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terlatihnya 275 orang calon
guru/kepala sekolah di Aceh Jaya, tersalurnya beasiswa guru ke jenjang S1
di Aceh Singkil sebanyak 200 orang, terlatihnya 440 guru di Aceh Besar,
90 guru di Bireuen, 220 guru di Aceh Utara, 40 guru di Gayo Lues, 40
guru di Aceh Jaya, dan 1.900 orang Guru/Pengawas Fahmul Quran di
tingkat provinsi. Selain dari pada itu telah disalurkan biaya operasional
KKG untuk 69 kelompok se Aceh, subsidi guru ke S1/D4 di Aceh Barat
Daya sebanyak 308 guru dan 20 guru SMK dari D3 ke S1 di tingkat
provinsi. Dalam rangka meningkatkan keterampilan khusus para pendidik
dan tenaga kependidikan, telah dilaksanakan pelatihan karya ilmiah bagi
40 guru dan pelatihan 60 orang pengawas di Aceh Barat, workshop TIK
bagi 46 guru di tingkat provinsi, layanan angka kredit guru, serta
pembekalan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi.
Dalam rangka menunjang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah telah disalurkan insentif guru terpencil di Aceh
Besar sebanyak 222 orang dan guru/pegawai kontrak/guru mengaji di
provinsi sebanyak 6.094 orang. Pemerintah Aceh juga memberikan
tambahan insentif kepada 386 orang guru bantu pusat berupa tambahan
honorarium serta honorarium khusus bulan ke-13, sehingga besar
honorarium yang diterima guru bantu pusat menjadi sama dengan yang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
85
diterima guru bantu yang diangkat Pemerintah Aceh.
Dalam keikutsertaan lomba di tingkat nasional, tercatat Dra. Kasumi
Sulaiman, MM (Kepala SMPN 6 Banda Aceh) sebagai juara II nasional
kepala sekolah berprestasi, Inja Ariani, S.Pd (Guru SDN Bukit
Tempurung, Aceh Tamiang) sebagai juara III nasional guru berprestasi,
dan Nurhayani Damanik, S.Pd (Guru SDN Lawe Pakam, Aceh Tenggara)
sebagai juara I nasional Guru SD berdedikasi di daerah terpencil.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 79.235.871.020,- realisasi keuangan
Rp 60.054.046.070,- (75,79%).
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya minat baca bagi
anggota masyarakat melalui perluasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
dan pembinaan perpustakaan, serta penyediaan bahan bacaan bermutu
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini juga diarahkan
untuk pengembangan budaya baca, bahasa, Sastra Indonesia dan daerah
pada masyarakat termasuk pendidik dan peserta didik guna membangun
masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.
Hasil yang dicapai adalah terbangunnya satu unit perpustakaan Kodam
Iskandar Muda Banda Aceh.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 363.420.000,- realisasi keuangan Rp
347.839.000,- (95,71%).
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program ini mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: 1) meningkatkan
kapasitas lembaga di daerah, mengembangkan mekanisme tata kelola,
koordinasi, antar perangkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan,
melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan,
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
pendidikan; 2) pengembangan dan penerapan sistem pengawasan
pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil
pengawasan terhadap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan
3) penyempurnaan manajemen pendidikan dengan meningkatkan
desentralisasi dan otonomi pengelolaan kepada satuan pendidikan
mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
Hasil yang dicapai melalui program ini adalah:
- terselenggaranya rapat koordinasi dengan kabupaten/kota sebanyak
dua kali yaitu di Banda Aceh dan Takengon yang melahirkan
kesepakatan tentang langkah-langkah yang ditempuh dan alternatif
solusi permasalahan yang diantisipasi akan terjadi di lapangan selama
pelaksanaan APBA 2010 dan laporan kemajuan kegiatan;
- tersedianya laporan secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan
tahun 2010 melalui kegiatan monitoring ke 23 kabupaten/kota dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
86
terpenuhinya laporan progress fisik sesuai instrument yang ditetapkan
tim P2K Provinsi Aceh;
- tersusunnya rencana kerja anggaran melalui pemantapan sasaran
kegiatan 2011;
- tersedianya indikator akses, mutu dan relevansi, serta manajemen
pendidikan sebagai basis perumusan kebijakan dan penyusunan
rencana program;
- tersusunnya buku data profil pendidikan aceh dan buku statistik
penduduk usia sekolah tahun 2009 (melalui kerjasama dengan BPS
Aceh);
- tersedianya laporan hasil supervisi pengawas sekolah secara tematik
dari 23 kabupaten/kota;
- terlaksananya pemantauan program UKS kabupaten/kota dan
keikutsertaan dalam rapat koordinasi di tingkat nasional;
- tersosialisasinya kegiatan anti narkoba di kalangan guru, peserta didik,
mahasiswa dan generasi muda (160 peserta) agar memiliki
kewaspadaan dan perilaku penolakan terhadap narkoba;
- tersosialisasinya berbagai peraturan penyelenggaraan pendidikan di
kalangan pemangku kepentingan pendidikan;
- terlaksananya remedial teaching bagi siswa SMP dan SMA (masing-
masing 12 kali pertemuan) untuk semua calon peserta UN di
Kabupaten Aceh Barat Daya;
- tersusunnya laporan kemajuan pendidikan Aceh Tahun 2009
bekerjasama dengan Sedia-AUSAID yang kemudian diterbitkan
sebagai laporan TKPPA Provinsi Aceh.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.424.880.725,- realisasi keuangan Rp
2.426.200.500,- (70,84%).
Realisasi Anggaran
Dinas Pendidikan Aceh dialokasikan dana sebesar Rp 823.317.688.930,-
realisasi keuangan sebesar Rp 751.888..410.847.,- (91,32%). Kondisi realisasi
keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
823.317.688.930 - 751.888..410.847 91,32
1 Belanja tidak langsung 36.684.257.793 - 32.768.561.993 89,33
2 Belanja langsung 786.633.431.137 - 719.119.848.854 91,42
TOTAL 823.317.688.930 - 751.888..410.847 91,32
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
87
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- sejumlah paket pekerjaan mengalami gagal tender pada umumnya
disebabkan faktor non tehnis seperti penggabungan panitia lelang semua
unit kerja yang terkonsentrasi pada satu tempat, beberapa pekerjaan baru
dapat dilelangkan setelah selesainya dokumen revisi DPA, sedangkan
waktu yang tersisa tak mencukupi untuk melakukan tender ulang;
- di beberapa kabupaten terjadi keterlambatan pengumuman lelang untuk
dana Otsus kabupaten yang bersangkutan;
- untuk paket pekerjaan lanjutan di beberapa lokasi pihak kontraktor
sebelumnya tidak menyelesaikan kewajiban membayar upah kerja dan
harga material sehingga terjadi pemblokiran untuk menghalangi
pekerjaan lanjutan oleh kontraktor baru. Penyelesaian kasus ini
membutuhkan waktu yang memperlambat penyelesaian paket
pekerjaan;
- tanah untuk akses jalan masuk ke lokasi masih dalam perselisihan (SKB
Aceh Utara dan SMA Unggul Aceh Besar):
- masih ditemukan adanya rekanan yang tidak profesional dalam
melaksanakan pekerjaan;
- rendahnya mutu sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan
program-program pendidikan, khususnya dalam menyusun dokumen
pelelangan dan kontrak;
- masih diperlukan peningkatan SDM, agar berkompeten terhadap
penelaah yang menyangkut dalam penyiapan pelelangan dan dokumen
kontrak serta pendukung lainnya yang merupakan program infrastruktur
dan sarana pendidikan;
- lambatnya penyampaian data dari kabupaten/kota untuk mendukung
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Solusi:
- meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- menyelesaikan persoalan di lapangan dengan jalan musyawarah yang
melibatkan kontraktor lama, para tukang dan kontraktor baru yang akan
melanjutkan pekerjaan;
- menegur pihak rekanan yang lambat menyelesaikan pekerjaan;
- melakukan pelatihan staf yang difokuskan pada pendataan, perencanaan
dan penganggaran;
- mengirim tim asistensi pendataan ke kabupaten/kota;
- Melakukan kerjasama dengan lembaga donor untuk kegiatan “capacity building”.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
88
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
Urusan pendidikan yang dilaksanakan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
adalah:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
i. Penyediaan makanan dan minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
k. Penyediaan jasa keamanan kantor;
l. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
m. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
d. Pengadaan meubeleur;
e. Pengadaan komputer;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Pendidikan Dayah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelatihan pembinaan bidang kaligrafi;
b. Pelatihan komputer untuk santri dayah;
c. Pembinaan pimpinan, tengku dayah dan perekrutan tenaga pendidik;
d. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten
Pidie;
e. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Pidie
yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah;
f. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten
Pidie Jaya;
g. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya
yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah;
h. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten
Bireuen;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
89
i. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Bireuen
yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah;
j. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten
Bener Meriah;
k. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Bener
Meriah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai
pengajian/dayah;
l. Pelatihan manajemen dan manajemen asset dayah;
m. Pelatihan usaha kesehatan dayah;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten
Aceh Tengah;
b. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Tengah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai
pengajian/dayah;
c. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten
Gayo Lues;
d. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Gayo
Lues yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai
pengajian/dayah;
e. Pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah
Kabupaten Aceh Tamiang;
f. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Tamiang yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan
fasilitas pengajian/TPA;
g. Pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah
Kabupaten Aceh Tenggara;
h. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Tenggara yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana dan fasilitas
balai pengajian/TPA;
i. Bantuan terhadap dayah perbatasan di 4 (empat) wilayah
kabupaten/kota;
j. Bantuan fisik, rehabilitasi dan operasional untuk dayah-dayah
tertentu di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh
Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Singkil dan Simeulue;
k. Penyaluran bea siswa santri di Kabupaten Aceh Barat Daya;
l. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Timur;
m. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Tenggara;
n. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh Besar;
o. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Pidie;
p. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Bireuen;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
90
q. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kota Lhokseumawe;
r. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Bener
Meriah;
s. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh Barat
Daya;
t. Pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Sabang;
u. Pembangunan dan Pengembangan dayah-dayah dalam wilayah Kota
Banda Aceh;
v. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam wilayah
Kabupaten Aceh Besar;
w. Pembangunan /rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Banda Aceh
yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas
pengajian/TPA;
x. Pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Besar yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas
pengajian/TPA.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan
jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Barang cetakan dan
penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah, Penyediaan jasa keamanan kantor,
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, Penyediaan jasa
pegawai non-PNS. Program ini merupakan program rutin yang setiap
tahun dianggarkan. Anggaran yang disediakan Rp 1.459.599.050,-
realisasi Rp 1.458.540.550,- (99,93%).
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan pembangunan gedung kantor
Pembangunan gedung kantor dengan jumlah dana yang tersedia
Rp 5.167.593.400,- dengan realisasi Rp 5.158.007.000,- (99,8%) telah
dilaksanakan dalam dua tahap dan realisasi fisik telah mencapai 100%
terhadap rencana fisik. Sedangkan sisa lebih dana sebesar Rp 9.586.400,-
atau 0,2% merupakan sisa lebih tender/kontrak.
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor telah dilaksanakan dalam bentuk
pengadaan lemari arsip 4 pintu, filling cabinet 4 laci. Anggaran yang
disediakan Rp 61.600.000,- realisasi keuangan Rp 56.728.000,- (92,09%)
dan fisik 100 %.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
91
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor telah dilakukan pembelian alat
pendingin (AC) dengan jumlah dana yang tersedia Rp 22.695.000,-
realisasi keuangan Rp 22.650.000,- (99,8%).
Kegiatan pengadaan meubeleur
Pengadaan meubeleur telah dilakukan dengan pembelian kursi kerja
dengan jumlah dana yang tersedia Rp 13.000.000,- realisasi keuangan Rp
12.800.000,- (98,5%).
Kegiatan pengadaan komputer
Pengadaan komputer telah dilaksanakan dalam bentuk pembelian
perangkat komputer untuk kelancaran administrasi perkantoran terdiri
dari pengadaan komputer/PC, komputer notebook, printer dan scanner.
Dana yang tersedia Rp 285.500.000,- realisasi keuangan Rp 283.275.000,-
(99,22%).
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional telah di
laksanakan dalam bentuk penyediaan untuk dana pemeliharaan dan
perawatan kendaraan dinas kantor bagi kelancaran operasional kantor,
dialokasikan bagi keperluan belanja jasa service Rp 40.400.000,- dengan
realisasi penggunaan dana Rp 40.192.500,- (99,4%).
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor telah dilaksanakan
dalam bentuk penyediaan untuk dana pemeliharaan dan perawatan
gedung kantor bagi kelancaran operasional kantor, dana yang
dialokasikan bagi keperluan belanja jasa service peralatan dan
perlengkapan kantor Rp 31.750.000,- dengan realisasi penggunaan dana
Rp 31.405.000,- (98,9%)
3. Program Pendidikan Dayah
Kegiatan pelatihan pembinaan bidang kaligrafi
Telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan santri dalam memahami penulisan kaligrafi yang benar.
Anggaran yang disediakan Rp 257.220.000,- realisasi keuangan Rp
257.220.000,- (100%).
Kegiatan pelatihan komputer untuk santri dayah
Pelatihan komputer untuk santri dayah telah dilaksanakan dalam bentuk
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan santri agar mampu
menggunakan komputer, sehingga dapat menghasilkan santri-santri yang
berkualitas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 224.070.000,- realisasi
keuangan Rp 224.070.000,- (100%).
Kegiatan pembinaan pimpinan, Teungku dayah dan perekrutan tenaga
pendidik.
Telah dilaksanakan dalam bentuk penyedian bantuan insentif bagi guru/
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
92
tengku dayah, perekrutan tenaga pendidik dayah dan rapat koordinasi
ulama dayah. Anggaran yang disediakan Rp 11.445.772.000,- realisasi
anggaran Rp 11.407.972.000,- ( 99,67%).
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam
Kabupaten Pidie.
Kegiatan ini telah dibangun rumah guru, asrama santri, bilik santri, RKB,
balai pengajian, mushalla, pagar, dapur pada pesantren/dayah yang
tersebar di Kabupaten Pidie. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang
mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 29 dayah.
Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi
kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 4.050.750.000,- realisasi
keuangan Rp 4.050.750.000 (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah kabupaten
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan penerima
bantuan sebanyak 70 dayah/pesantren dalam wilayah Kabupaten Pidie.
Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah.
Anggaran yang disediakan Rp 1.885.000.000,- realisasi keuangan Rp
1.875.000.000 (99,74%).
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam
Kabupaten Pidie Jaya.
Kegiatan ini telah dibangun rumah guru, asrama santri, bilik santri, RKB,
balai pengajian, mushalla, pagar, dapur pada pesantren/dayah yang
tersebar di Kabupaten Pidie Jaya. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang
mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 12 dayah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
93
Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi
kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 1.632.150.000,- realisasi
keuangan Rp 1.632.150.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Pidie
Jaya yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah.
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah telah disalurkan dengan jumlah
penerima bantuan sebanyak 26 dayah/pesantren dalam wilayah
Kabupaten Pidie Jaya. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 355.000.000,- realisasi
keuangan Rp 355.000.000 (100%).
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam
Kabupaten Bireuen
Kegiatan ini telah dibangun rumah guru, asrama santri, bilik santri, RKB,
balai pengajian, tempat wudhu, paving block, mushalla, pagar pada
pesantren/dayah yang tersebar di Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2010
pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut
berjumlah 17 dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe
atau kondisi kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi
lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 5.146.550.000,- realisasi
keuangan Rp 5.146.550.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten
Bireuen yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai
pengajian/dayah
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan jumlah
penerima bantuan sebanyak 70 dayah/pesantren dalam wilayah
Kabupaten Bireuen. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 1.190.000.000,- realisasi
keuangan Rp 1.190.000.000 (100%).
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam
Kabupaten Bener Meriah
Kegiatan ini telah dibangun asrama santri dan RKB pada pesantren/dayah
yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2010
pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut
berjumlah 2 dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe
atau kondisi kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi
lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 325.500.000,- realisasi
keuangan Rp 325.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
94
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten
Bener Meriah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai
pengajian/dayah
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan jumlah
penerima bantuan sebanyak 5 dayah/pesantren dalam wilayah Kabupaten
Bener Meriah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 95.000.000,- realisasi
keuangan Rp 95.000.000,- (100%).
Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Manajemen Asset Dayah
Kegiatan pelatihan manajemen dan manajemen asset dayah telah
dilaksanakan pada tahun 2010 bagi 100 orang dari unsur pimpinan dayah
dari 23 kabupaten/kota. Tujuan dari pelatihan ini adalah:
- untuk terkoordinasinya kegiatan-kegiatan dalam lembaga dayah
dengan manajemen yang baik;
- tumbuhnya kesadaran pengurus dayah/pimpinan dayah yang diikat
dengan kelembagaan yang kuat dan manajemen yang profesional;
- meningkatnya kemampuan dalam hal pengelolaan aset dengan
manajemen yang baik;
- meningkatnya kemampuan dalam hal administrasi dokumen aset.
Anggaran yang disediakan Rp 225.780.000,- realisasi keuangan Rp
204..131.000,- (90,41%).
Kegiatan pelatihan usaha kesehatan dayah
Kegiatan pelatihan usaha kesehatan dayah telah dilaksanakan pada tahun
2010 bagi 100 orang dari unsur pimpinan dayah dari 23 kabupaten/kota.
Tujuan dari pelatihan ini adalah :
- untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan
santri dayah serta menciptakan lingkungan dayah yang sehat
sehingga memungkinkan pertumbuhan santri yang harmonis dan
optimal dalam rangka membentuk santri yang berkualitas;
- untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat
kesehatan peserta pelatihan yang mencakup memiliki pengetahuan,
sikap dan ketrampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta
berpartisipasi aktif didalam usaha peningkatan kesehatan fisik,
mental, sosial maupun lingkungan serta memiliki daya tangkal
terhadap pengaruh buruk.
Anggaran yang disediakan Rp 222.076.000,- realisasi keuangan Rp
213.950.000,- (96,34%).
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam
Kabupaten Aceh Tengah
Kegiatan ini telah dibangun asrama santri, bilik santri dan mushalla pada
pesantren/dayah yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun
2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan sarana
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
95
tersebut berjumlah 4 dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan
urutan tipe atau kondisi kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil
verifikasi lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 1.395.000.000,- realisasi
keuangan Rp 1.395.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Tengah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai
pengajian/dayah
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan jumlah
penerima bantuan sebanyak 3 dayah/pesantren dalam wilayah Kabupaten
Aceh Tengah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 30.000.000,- realisasi
keuangan Rp 30.000.000 (100%).
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam
Kabupaten Gayo Lues
Kegiatan ini telah dibangun pagar, pintu gerbang, RKB, MCK, tower air
dan jalan setapak pada pesantren/dayah yang tersebar di Kabupaten Gayo
Lues. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan
prasarana dan sarana tersebut berjumlah 3 dayah. Besaran bantuan
diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan
pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 1.116.000.000,- realisasi
keuangan Rp 1.116.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Gayo
Lues yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan jumlah
penerima bantuan sebanyak 2 dayah/pesantren dalam wilayah Kabupaten
Gayo Lues. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan
dayah. Anggaran yang disediakan Rp 20.000.000,- realisasi keuangan Rp
20.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah
Kabupaten Aceh Tamiang
Kegiatan ini telah dibangun asrama dan RKB pada pesantren/dayah yang
tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2010 pesantren/dayah
yang mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 2
dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi
kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 279.000.000,- realisasi
keuangan Rp 279.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
96
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Tamiang yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas
pengajian/TPA
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan jumlah
penerima bantuan sebanyak 18 dayah/pesantren dalam wilayah
Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 640.000.000,-
realisasi keuangan Rp 640.000.000 (100%).
Kegiatan pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kegiatan ini telah dibangun RKB, asrama, dapur umum, tempat wudhu,
MCK, ruang makan santri, penimbunan lahan, kantor dan ruang guru,
rumah penjaga, pos keamanan, sumur gali dan instalasi distribusi, pagar,
pintu gerbang dan mushalla pada dayah/TPA yang tersebar di Kabupaten
Aceh Tenggara. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat
bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 10 dayah/TPA. Besaran
bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan
dayah/TPA berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di
dayah/TPA. Anggaran yang disediakan Rp 6.207.750.000,- realisasi
keuangan Rp 6.207.750.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Tenggara yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana dan fasilitas balai
pengajian/TPA.
Kegiatan dana bantuan dayah/TPA ini telah disalurkan dengan jumlah
penerima bantuan sebanyak 4 dayah/TPA dalam wilayah Kabupaten
Aceh Tenggara. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 155.000.000,- realisasi
keuangan Rp 155.000.000,- (100%).
Kegiatan bantuan terhadap dayah perbatasan di 4 (empat) wilayah
kabupaten/kota
Kegiatan dana bantuan dayah ini telah dilakukan dalam bentuk
pembangunan sarana dan prasarana bagi kelancaran proses belajar
mengajar di dayah perbatasan, bantuan insentif bagi guru dayah, dan
bantuan operasional dayah, dengan jumlah bantuan sebanyak 4 dayah
perbatasan di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota. Bantuan ini bertujuan
untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah. Bantuan fisik, rehabilitasi
dan operasional untuk dayah-dayah tertentu di beberapa lokasi di
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota
Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.
Kegiatan dana bantuan dayah ini diantaranya mencakup bantuan fisik,
rehabilitasi dan operasional untuk dayah-dayah tertentu di beberapa
lokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
97
Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue. Dana
bantuan fisik untuk tiap dayah dibagi kepada biaya perencanaan, biaya
pengawasan dan biaya pengelola teknis. Tujuan penganggaran ini adalah
untuk meningkatnya sarana dan prasarana dayah sehingga terwujudnya
kenyamanan belajar-mengajar di dayah. Anggaran yang disediakan dari
APBA berjumlah Rp 5.307.600.000,- realisasi keuangan Rp
5.307.600.000,- (100%).
Kegiatan penyaluran bea siswa santri di Kabupaten Aceh Barat Daya
Kegiatan penyaluran bea siswa santri di Kabupaten Aceh Barat Daya
sebesar Rp 205.000.000 yang diberikan kepada 410 santri sesuai usulan
dari Kabupaten Aceh Barat Daya dengan rincian Rp 500.000.-/santri.
Realisasi kegiatan sudah terlaksana 100%.
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Timur
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Timur telah disalurkan kepada 22 dayah/BP/TPA sesuai usulan dari
Kabupaten Aceh Timur. Anggaran yang disediakan Rp 2.850.000.000,-
realisasi keuangan Rp 2.850.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Tenggara
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Tenggara telah disalurkan kepada 15 dayah/TPA sesuai usulan dari
Kabupaten Aceh Tenggara. Anggaran yang disediakan Rp 2.850.000.000,-
realisasi keuangan Rp 2.850.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Besar
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh Besar
telah disalurkan kepada 4 dayah sesuai usulan dari Kabupaten Aceh
Besar. Anggaran yang disediakan Rp 600.000.000,- realisasi keuangan Rp
600.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Pidie
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Pidie telah
disalurkan kepada 26 dayah/BP sesuai usulan dari Kab. Pidie. Anggaran
yang disediakan Rp 1.900.000.000,- realisasi keuangan Rp 1.900.000.000,-
(100%).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten
Bireuen
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Bireuen
telah disalurkan kepada 15 dayah/BP sesuai usulan dari Kabupaten
Bireuen. Anggaran yang disediakan Rp 765.000.000,- realisasi keuangan
Rp 765.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kota
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
98
Lhokseumawe
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kota Lhokseumawe
telah disalurkan kepada 15 dayah/BP sesuai usulan dari Kota
Lhokseumawe. Anggaran yang disediakan Rp 946.000.000,- realisasi
keuangan Rp 946.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Bener
Meriah
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Bener
Meriah telah disalurkan kepada 1 dayah sesuai usulan dari Kabupaten
Bener Meriah, dengan realisasi kegiatan 100%. Anggaran yang
disediakan Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 100.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh
Barat Daya
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh Barat
Daya telah disalurkan kepada 8 dayah/BP sesuai usulan dari Kabupaten
Aceh Barat Daya. Anggaran yang disediakan Rp 548.000.000,- realisasi
keuangan Rp 548.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Sabang
Kegiatan bantuan pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota
Sabang yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas
pengajian/TPA. Anggaran yang disediakan Rp 30.000.000,- realisasi
keuangan Rp 30.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam wilayah
Kota Banda Aceh
Kegiatan ini telah dibangun bangunan dayah, asrama, MCK, pemasangan
internet dan mushalla pada dayah yang tersebar di Kota Banda Aceh.
Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan
sarana tersebut berjumlah 5 dayah. Besaran bantuan diberikan
berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan dayah berdasarkan hasil
verifikasi lapangan. Dengan adanya bantuan ini diperuntukkan guna
meningkatkan kegiatan belajar mengajar di dayah. Anggaran yang
disediakan Rp 456.150.000,- realisasi keuangan Rp 456.150.000,- (100%)
dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam wilayah
Kabupaten Aceh Besar.
Kegiatan ini telah dibangun bangunan dayah, asrama, balai pengajian,
bilik santri, penutup atap halaman, pagar beton, RKB, kantor pimpinan
dan mushalla pada dayah yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar. Pada
tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan
sarana tersebut berjumlah 17 dayah. Besaran bantuan diberikan
berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan dayah berdasarkan hasil
verifikasi lapangan. Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
99
belajar mengajar di dayah. Anggaran yang disediakan Rp 3.073.650.000,-
realisasi keuangan Rp 3.073.650.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Banda
Aceh yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas
pengajian/TPA
Kegiatan dana bantuan dayah/TPA ini telah dilakukan dengan jumlah
bantuan sebanyak 35 dayah/TPA dalam wilayah Kota Banda Aceh.
Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah.
Anggaran yang disediakan Rp 660.000.000,- realisasi keuangan Rp
660.000.000,- (100%).
Kegiatan pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh
Besar yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas
pengajian/TPA
Kegiatan dana bantuan dayah/TPA ini telah dilakukan dengan jumlah
bantuan sebanyak 112 dayah/TPA dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah.
Anggaran yang disediakan Rp 2.502.000.000,- realisasi keuangan Rp
2.502.000.000,- (100%).
Realisasi Anggaran
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dialokasikan dana sebesar Rp
107.453.449.231,- realisasi keuangan sebesar Rp 105.310.436.420,- (98,01%)
dan realisasi fisik 99,36%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
107.453.449.231 99,36 105.310.446.420 98,01
1 Belanja tidak langsung 5.695.996.181 - 4.998.699.375 87,76
2 Belanja langsung 101.757.453.050 - 100.311.747.045 98,58
TOTAL 107.453.449.231 99,36 105.310.446.420 98,01
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- terdapat 2 dayah/BP di wilayah Kabupaten Pidie tidak terserap anggaran
akibat tidak dilengkapinya persyaratan administrasi oleh Pimpinan
Dayah/BP yang bersangkutan;
- belum adanya pemahaman yang cukup memadai pada pimpinan/panitia
pembangunan terhadap pengelolaan kegiatan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
100
- kondisi dayah-dayah masih memprihatinkan dengan statusnya yang
masih belum jelas;
- di Kabupaten Bireuen ada 1 dayah yang diusulkan mendapat bantuan
pembangunan tapi tidak melakukan proses administrasi untuk
pengamprahan dana sehingga dana menjadi mati/sia-sia.
Solusi:
- akan dilakukan pembinaan dan dipertimbangkan bantuan tahun
berikutnya;
- perlu dilakukan sosialisasi mekanisme pengelolaan kegiatan;
- perlu pendataan dan legalisasi status hukum;
- ke depan perlu dilakukan pendataan yang lebih teliti agar alokasi dana
dapat tersalurkan sepenuhnya dan tidak sia-sia.
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
Urusan pendidikan yang dilaksanakan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
adalah:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Penyediaan peralatan rumah tangga;
j. Penyediaan makanan dan minuman;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan ini berupa perencanaan perencanaan dan penyusunan program
anak usia dini (penyusunan buku panduan penyelenggaraan PAUD oleh
masyarakat).
4. Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan ini berupa penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
101
pendidikan dasar (penelitian tentang hambatan penuntasan wajib belajar
sembilan tahun di perdesaan).
5. Program Pendidikan Non Formal
Kegiatan ini berupa publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
(sosialisasi kebijakan pendidikan non formal melalui media massa).
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Pepustakaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penerbitan jurnal pendidikan (pencerahan)
b. Pengembangan minat dan budaya baca (menyusun dan menerbitkan
buku refleksi setengah abad pendidikan Aceh).
c. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca (penyusunan
bahan muatan lokal MOU Helsinki dan UUPA No.11 tahun 2006)
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan (kajian program-
program strategis bidang pendidikan melalui pemanfaatan dana Migas
dan dana Otsus);
b. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan
(penyusunan kriteria pemilihan/pengangkatan kepala dinas
pendidikan, kepala sekolah dan komite sekolah);
c. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan (lokakarya sinkronisasi LPTK dengan
kebijakan mutu guru);
d. Dialog interaktif masyarakat tentang pendidikan (Seminar partisipasi
masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan).
8. Program Pendidikan Dayah
Kegiatan ini berupa pembinaan kelembagaan dayah dan pengembangan
dayah (muzakarah pimpinan dayah salafi dan terpadu).
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan
jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan
makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin kantor dan telah
dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp 360.540.000,- realisasi
keuangan Rp 320.497.317,- (88,89%) dan fisik 95,00%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
102
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung
kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Anggaran yang disediakan Rp 143.950.000,- realisasi keuangan Rp
142.466.600,- (98,97%) dan fisik 100%.
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini (penyusunan buku
panduan penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat)
Dalam Renstra Pendidikan Aceh 2008-2012 salah satu sasaran dalam
bidang pendidikan anak usia dini adalah meningkatkan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, sehingga partisipasi sekolah
anak usia 4-6 tahun meningkat dari 15% sekarang menjadi 85% pada
akhir tahun 2012. Untuk itu diperlukan suatu pedoman bagi anggota
masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang berminat
menyelenggarakan PAUD agar sasaran yang diharapkan dapat terlaksana.
Anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp
82.973.000,- dengan realisasi keuangan Rp 81.359.500,- (98,06%) dan
realisasi fisik 100%.
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
(penelitian tentang hambatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun
di perdesaan)
Meskipun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah berlangsung
hampir 20 tahun, namun dalam kenyataan masih ada anak usia sekolah
(SD/SMP) yang tidak mendapatkan kesempatan belajar (putus sekolah)
baik di perdesaan maupun di perkotaan. Untuk mendukung pelaksanaan
wajib pendidikan dasar 9 tahun dirasa perlu untuk mengadakan
penelitian terhadap hambatan apa saja yang mungkin terjadi, sehingga
Wajar 9 tahun masih mengevaluasi permasalahan di lapangan. Penelitian
ini dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga terkini dalam
merancang kebijakan teknis dan dapat menjadi bahan rekomendasi
kepada gubernur untuk kebijakan daerah di masa mendatang. Anggaran
yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 94.000.000,-
dengan realisasi keuangan Rp 92.520.000,- (98,43%) dan realisasi fisik
100%.
5. Program Pendidikan Non Formal
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (sosialisasi kebijakan
pendidikan non formal melalui media massa)
Pendidikan non formal di Aceh menduduki prosesi yang sangat strategis
dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Akan tetapi dalam
keberadaan lembaga masih belum menggembirakan. Hal ini tidak hanya
dari penampilan fisik semata, akan tetapi dari segi manajemen dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
103
kurikulum perlu penanganan yang terprogram. Dalam sistem
pengelolaan diperlukan adanya suatu pemahaman yang relatif sama di
antara pengelola lembaga. Bahkan dikalangan masyarakat masih
menganggap lembaga pendidikan non formal merupakan lembaga
penyelenggaran pendidikan yang tidak ada ketentuan baku dan
terprogram. Oleh karena perlu memasyarakatkan lembaga non formal
melalui sosialisasi kepada masyarakat. Anggaran yang disediakan dalam
pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 75.850.000,- dengan realisasi
keuangan Rp 70.570.000,- (93,04%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Pepustakaan
Penerbitan jurnal pendidikan (pencerahan)
Jurnal pendidikan “pencerahan” yang sebelumnya bernama “media
MPD” telah dibina oleh MPD sejak tahun 2003. Jurnal tersebut berisi
tulisan ilmiah dan popular mengenai pendidikan yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan di kalangan pendidik dan masyarakat
mengenai pendidikan, khususnya dalam rangka peningkatan minat dan
budaya baca. Jurnal pencerahan dicetak 3 nomor dalam setahun masing-
masing sebanyak 250 buah yang akan dikirimkan ke perpustakaan
sekolah dan madrasah. Jurnal dipersiapkan oleh tim redaksi. Anggaran
yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 85.000.000,-
dengan realisasi keuangan Rp 77.390.000,- (91,05%) dan realisasi fisik
100%.
Pengembangan minat dan budaya baca (menyusun dan menerbitkan
buku refleksi setengah abad pendidikan Aceh)
Suatu hal yang unik adalah Pemerintah Aceh memperingati hari
pendidikan daerah pada setiap tanggal 2 September, dimana tidak ada
satu daerah pun di tanah air yang mempunyai hari pendidikan daerah.
Hari pendidikan daerah pertama sekali ditetapkan pada tanggal 2
September 1959 mempunyai makna yang sangat berarti bagi
pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh karena menjadi tonggak dan
pendorong berkembangnya pendidikan di Aceh. Penetapan tanggal 2
September sebagai hari pendidikan daerah dicetuskan oleh Alm. Bapak
Prof. Ali Hasyimi sebagai Gubernur Aceh saat itu didasarkan pada
dimulainya pembangunan Kampus Darussalam pada tanggal 2 September
1959. Pembangunan Kampus Darussalam yang saat ini menjadi
kebanggaan masyarakat Aceh dilakukan setelah Aceh diberikan sebutan
Daerah Istimewa dengan keputusan Missi Hardi No. Kep. 01/1959.
Peringatan Hari Pendidikan Daerah. Sebagai upaya mengenang kembali
sejarah lahirnya pendidikan di Aceh, maka MPD Aceh menulis buku
tentang “Refleksi Setengah Abad Pendidikan Aceh”. Anggaran yang
disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 334.300.000,-
dengan realisasi keuangan Rp 329.490.000,- (98,56%) dan realisasi fisik
100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
104
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca (penyusunan
bahan muatan lokal dibuat dalam bentuk buku ajar yang didalamnya
memasukan unsur-unsur yang terkandung dalam UUPA dan proses
MOU Helsinki, agar dapat dipergunakan untuk tingkat dan jenjang
SD/SMP/SMA dan Perguruan Tinggi. Anggaran yang disediakan dalam
pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 500.000.000,- dengan realisasi
keuangan Rp 479.236.800,- (95,85%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan (kajian program-program
strategis bidang pendidikan melalui pemanfaatan dana migas dan dana
otsus)
Tujuan kegiatan untuk mengetahui apakah dana yang dialokasikan untuk
pendidikan relevan atau tidak dengan 4 pokok kebijakan pembangunan
pendidikan, yaitu: akses, peningkatan mutu, perbaikan manajemen
pendidikan dan pelaksanaan pendidikan islami. Ruang lingkup analisis
meliputi (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) pendidikan dasar,
(3) pendidikan menengah, (4) guru dan tenaga kependidikan dan (5)
pendidikan luar sekolah dan luar biasa. Kegiatan meliputi : (a) kegiatan
pengumpulan data kegiatan analisis dan (b) diskusi terbatas. Kegiatan
pengumpulan dilakukan pada Dinas Pendidikan Aceh dan pada 8 dinas
pendidikan kabupaten/kota (termasuk pada Kanwil Kemenag dan Kandep
Kemenag kabupaten/kota menyangkut penggunaan dana pendidikan
untuk madrasah). Anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan
ini adalah Rp 72.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp 71.322.000,-
(97,90%) dan realisasi fisik 100%.
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan
(Penyusunan kriteria pemilihan/pengangkatan kepala dinas pendidikan,
Kepala sekolah dan komite sekolah)
Dengan diberlakukan undang-undang otonomi daerah dimana
kewenangan sangat besar diberikan kepada kepala daerah dalam
menentukan berbagai kebijakan didaerahnya masing-masing, termasuk
kebijakan dalam sektor pendidikan. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kepala Sekolah yang masih ada yang dijabat oleh personil yang bukan
bidangnya termasuk tidak memiliki latar belakang pendidikan baik
kualifikasi akademis maupun pengalaman kerja. Malah terdapat didaerah
yang melakukan rotasi jabatan kepala sekolah diluar ketentuan yaitu
secepat-cepatnya empat tahun, paling lama delapan tahun dan boleh
dilanjutkan bila memilki prestasi yang baik. Anggaran yang disediakan
dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 70.500.000,- dengan realisasi
keuangan Rp 69.692.000,- (98,85%) dan realisasi fisik 100%.
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan (Lokakarya sinkronisasi LPTK dengan
kebijakan mutu guru)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
105
Salah satu hambatan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah
tidak adanya sinkronisasi antara program peningkatan mutu pendidikan
dengan lembaga-lembaga yang berfungsi menghasilkan tenaga
kependidikan. Dalam kenyataannya sungguh memprihatinkan berbagai
pihak manakala LPTK sebagai pencetak tenaga kependidikan yang
tersebar dimana-mana seakan-akan tidak memikirkan kualitas lulusan,
maka oleh karena itu dirasa perlu untuk diadakan lokakarya sinkronisasi
antara LPTK dengan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan
mutu pendidikan. Anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan
ini adalah Rp 75.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 70.780.000,-
(94,37%) dan realisasi fisik 100%.
Dialog interaktif masyarakat tentang pendidikan (Seminar partisipasi
masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan)
Peran masyarakat dalam memajukan pendidikan sangat strategis akan
tetapi banyak kalangan masyarakat yang tidak menyadari hal ini. Maka
untuk itu perlu dilaksanakan seminar sekaligus dapat berfungsi sebagai
sosialisasi peran masyarakat dalam sektor pendidikan. Anggaran yang
disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 95.000.000,-
dengan realisasi keuangan Rp 92.037.000,- (96,88%) dan realisasi fisik
100%.
8. Program Pendidikan Dayah
Pembinaan kelembagaan dayah dan pengembangan dayah (Muzakarah
Pimpinan dayah salafi dan terpadu)
Pendidikan Dayah di Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan
pesantren-pesantren yang ada di daerah lain di Indonesia. Kelulusan
santri ditentukan oleh pimpinan pasantren, kekuatan Dayah Salafi
terletak pada mengorbitkan ulama-ulama karismatik, sementara kekuatan
dayah terpadu terletak pada memadukan ilmu-ilmu Naqliyal dan Aqliyal.
Dalam rangka pemberdayaan dayah, perlu dilakukan upaya-upaya
sinergisasi di masa-masa mendatang. Untuk itu perlu diadakan
Muzakarah Pimpinan Dayah Salafi dan Dayah Terpadu. Dalam hal ini
MPd Aceh telah melakukan Muzakarah tersebut. Anggaran yang
disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 80.000.000,- dengan
realisasi keuangan Rp 76.895.000,- (96,12%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dialokasikan dana sebesar Rp
4.190.303.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 3.828.412.347,- (91,36%) dan
realisasi fisik 95,00%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
106
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
4.190.303.000 95,00 3.828.412.347 91,36
1 Belanja tidak langsung 2.120.340.000 - 1.854.156.130 87,45
2 Belanja langsung 2.069.963.000 - 1.974.256.217 95,38
TOTAL 4.190.303.000 95,00 3.828.412.347 91,36
C. Permasalahan dan Solusi
Sesuai dengan fungsi MPD selaku badan pemikir, pemberi pertimbangan,
penggerak partisipasi masyarakat, pengontrol dan mediator, maka dapat
dikatakan tidak ada permasalahan yang sangat berarti dalam pelaksanaan
kegiatan yang telah disetujui melalui APBA. Permasalahan tidak terserapnya
anggaran tidak langsung disebabkan karena TPK eselon III dan IV selama 2
bulan (Januari s/d Februari 2010), tunjangan struktural eselon III dan IV
selama 2 bln (Januari s/d Februari 2010), honor pengguna anggaran selama 1
tahun (Januari s/d Desember 2010) dan TPK Gol II dan Gol III selama 1 thn
(Januari s/d Desember 2010), dengan demikian maka dana untuk gaji beserta
tunjangan tidak terserap.
2. URUSAN KESEHATAN
Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum
dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak.
Dinas Kesehatan
Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai
berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
107
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
j. Penyediaan logistik kantor;
k. Penyediaan makanan dan minuman;
l. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
m. Penyediaan jasa keamanan kantor;
n. Penyediaan jasa dokumentasi kantor.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan rumah dinas;
b. Pembangunan gedung kantor;
c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
d. Pengadaan meubeleur;
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan obat dan pembekalan;
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
b. Revitalisasi sistem kesehatan;
c. Peningkatan kesehatan masyarakat;
d. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana;
e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat bagi
masyarakat;
b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan ini berupa pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
108
sadar gizi.
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan ini berupa penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
c. Peningkatan imunisasi;
d. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah;
e. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan
dan pemberantasan penyakit.
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan;
b. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan;
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan puskesmas;
b. Pembangunan puskesmas pembantu;
c. Pembangunan posyandu;
d. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas;
e. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu;
f. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu.
13. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan rumah sakit;
b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;
14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan ini berupa pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan.
17. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan ini berupa penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga
kurang mampu.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
109
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa
kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang
cetakan dan pengadaan, Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, Penyediaan logistik kantor, Penyediaan makanan dan
minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah,
Penyediaan jasa keamanan kantor; Penyediaan jasa dokumentasi kantor.
Program dan kegiatan di atas merupakan program rutin kantor. Anggaran
yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 11.066.245.735,-
realisasi keuangan Rp 8.564.855.313,- (77,39%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Pembangunan rumah dinas; Pembangunan gedung kantor, Pengadaan
perlengkapan gedung kantor, Pengadaan meubeleur, Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
3.283.863.311,- realisasi keuangan Rp 3.039.275.500,- (92,55%) dan
realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
29.250.000,- realisasi keuangan Rp 26.250.000,- (89,79%) dan realisasi
fisik 100%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan terdiri dari pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan. Anggaran yang disediakan
untuk program dimaksud sebesar Rp 1.971.908.000,- realisasi keuangan
Rp 1.797.479.269,- (91,15%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Kegiatan pengadaan obat dan pembekalan kesehatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan obat
untuk gudang farmasi kabupaten/kota/puskesmas untuk memenuhi
kebutuhan obat-obatan di gudang farmasi di kabupaten/kota. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 991,146,689,-
realisasi keuangan Rp 753.443.364,- (76,01%) dan realisasi fisik 95%
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
110
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui monitoring dan pelaporan
program kesehatan untuk tersedianya data dan informasi kefarmasian
untuk meningkatkan kualitas data dan informasi kefarmasian di
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 39.000.000,- realisasi keuangan Rp 31.604.000,- (81,03%) dan
realisasi fisik 100%
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat untuk terlaksananya pelaksanaan pelayanan
masyarakat di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 9.879.248.457,- realisasi keuangan Rp
7.878.401.320,- (79,74%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan revitalisasi sistem kesehatan
Kegiatan ini meliputi pelatihan petugas pengelola alat kalibrasi kesehatan
untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 200.000.000,-. realisasi keuangan Rp 184.334.000,- (92,16%)
dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan ini meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat agar meningkatnya kompetensi masyarakat yang diharapkan
dapat meningkat derajat kesehatan masyarakat. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 300.000.000,- realisasi
keuangan Rp 233.036.400,- (77,67%) dan realisasi fisik 90%.
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban
bencana
Kegiatan ini meliputi pelayanan kesehatan dan kesiapsiagaan bencana
agar tertanggulanginya masalah kesehatan saat kesiapsiagaan dan
penanggulangan bencana sehingga diharapkan dapat meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat pra, saat dan pasca bencana. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 150.000.000,- realisasi
keuangan Rp 144.257.625,- (96,17%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kegiatan ini meliputi peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
250.000.000,- realisasi keuangan Rp 234.828.400,- (93,93%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini meliputi penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas
sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan dapat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
111
menjadi tenaga kesehatan yang profesional di puskesmas. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 100.000.000,- realisasi
keuangan Rp 80.130.000,- (80,13%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
bagi masyarakat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi
ke seluruh kabupaten/kota dalam bentuk media cetak dan meningkatnya
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 136.920.000,- realisasi keuangan Rp
136.920.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengembangan
promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang
kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp
72.312.500,- (72,31%) dan realisasi fisik 92%.
Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini terlaksananya program PHBS di sekolah dan rumah tangga
sehingga masyarakat dapat hidup bersih dan sehat di kabupaten/kota dan
91 sekolah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 89.096.000,- (89,09%) dan realisasi
fisik 100%.
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat
terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan
kesadaran gizi ditengah keluarga, melalui Program Kadarzi. Telah
dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan peningkatan dan perbaikan gizi
masyarakat untuk peningkatan status gizi masyarakat dan peningkatan
kapasitas petugas gizi di puskesmas. kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 596.100.000,- realisasi
keuangan Rp 424.415.500,- (71,19%) dan realisasi fisik 95%.
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup
yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan
untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Telah
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan terciptanya lingkungan sehat untuk
meningkatnya sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan di
kabupaten tertinggal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 2.737.229.412,- realisasi keuangan Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
112
2.646.610.700,- (96,68%) dan realisasi fisik 100%.
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk sehingga bebas dari DBD,
malaria dan penyakit sejenisnya di kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 300.000.000,- realisasi
keuangan Rp 278.406.500,- (92,8%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penanggulangan
pemberantasan penyakit menular untuk menurunkan angka penularan
penyakit di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 200.000.000,- realisasi keuangan Rp 180.182.000,-
(90,09%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan imunisasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan
immunisasi sehingga terlaksananya immunisasi bagi anak bayi dan balita
di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 75.000.000,- realisasi keuangan Rp 58.923.000,- (78,56%) dan
realisasi fisik 95%.
Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan
wabah
Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat sehingga teridentifikasi
kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 65.543.000,- (65,54%) dan
realisasi fisik 90%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
113
Kegiatan peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penanggulangan
pemberantasan penyakit menular untuk menurunkan angka penyakit
menular sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 317.200.000,- realisasi keuangan Rp 267.598.200,- (84,36%)
dan realisasi fisik 100%.
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan meliputi penilaian lomba rumah
sakit sayang ibu dan bayi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat di kabupaten/kota yang terpilihnya pelaksana rumah sakit
sayang ibu dan anak. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 95.579.700,-
(95,57%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
Kegiatan terakreditasinya laboratorium kesehatan di UPTD laboratorium
kesehatan terakreditasi untuk meningkatkan mutu laboratorium
kesehatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 257.800.000,- realisasi keuangan Rp 197.683.200,- (76,68%) dan
realisasi fisik 95%.
Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
Kegiatan penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas untuk
meningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
100.000.000,- realisasi keuangan Rp 97.194.000,- (97%) dan realisasi fisik
100%.
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Kegiatan pembangunan puskesmas
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas agar
tersedianya fasilitas pelayanan masyarakat yang memadai di 10
kabupaten/kota meliputi: Kabupaten Aceh Utara, pembangunan
puskesmas di Aceh Besar peningkatan puskesmas Kuta Baro menjadi
puskesmas rawat inap, Kabupaten Aceh Tengah pembuatan sarana air
bersih di puskesmas, Kabupaten Aceh Timur pembangunan lanjutan
puskesmas Darul Fallah tahun 2009, pembangunan lanjutan rumah dokter
puskesmas Darul Fallah, pembangunan lanjutan rumah paramedis
puskesmas Darul Fallah, pembangunan lanjutan rumah dokter Idi Timur,
pembangunan tempat parkir Puskesmas Julok, Kabupaten Aceh Tenggara
pembangunan peningkatan puskesmas pembantu Naga Timbul menjadi
puskesmas, Aceh Selatan pembangunan puskesmas Labuhan Haji,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
114
pembangunan rumah paramedis puskesmas Drien Jalo, pembangunan
gedung gizi P2P, Kota Subulussalam pembangunan ruang operasi
puskesmas Poned, Kota Langsa pembangunan tower air puskesmas Langsa
Timur, pembangunan gedung loundry dan dapur puskesmas Langsa
Timur, Kabupaten Bener Meriah pembangunan pagar puskesmas Blang
Rakal, Kabupaten Aceh Barat pembangunan pagar puskesmas Woyla dan
Kabupaten Nagan Raya pembangunan pagar puskesmas Alue Rahmat.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
21.457.078.328,- realisasi keuangan Rp 19.233.911.000,- (89,63%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembangunan puskesmas pembantu
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pada puskesmas pembantu
sehingga puskesmas pembantu yang memadai untuk peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi: Kabupaten Aceh Timur,
Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat Daya, Bener
Meriah, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Kota Langsa.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
9.592.380.833,- realisasi keuangan Rp 9.326.733.474,- (97,23%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembangunan posyandu
Kegiatan tersedianya sarana pelayanaan kesehatan di tingkat desa
sehingga tersedianya pelayanan poskesdes di desa untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan masyarakat di 8 kabupaten/kota yang meliputi
Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, lanjutan Poskesdes Aceh Barat
Daya dan Aceh Timur, pembangunan posyandu Kota Subulussalam, Pidie
Jaya, Kota Langsa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 25.847.460.460,- realisasi keuangan Rp 24.869.854.020,-
(96,21%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga
tersedianya peralatan medis dan non medis di puskesmas untuk
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di 8 kabupaten/kota
meliputi: puskesmas Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh
Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Jaya dan Kota
Subulussalam. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 8.123.468.277,- realisasi keuangan Rp 7.540.147.195,- (92,81%)
dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di puskesmas pembantu
sehingga tersedianya peralatan medis dan non medis di semua puskesmas
pembantu untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di 4
kabupaten/kota yang meliputi pengadaan genset pustu di Aceh Timur,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
115
melaksanakan sarana dan prasarana puskesmas pembantu di Aceh Besar,
Aceh Timur, Aceh Jaya dan Aceh Tenggara. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.515.500.000,-. Realisasi keuangan
Rp 1.423.886.000,- (93,61%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana posyandu
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di poskesdes dengan
tersedianya peralatan medis dan non medis di semua poskesdes untuk
peningkatan pelayanan kesehatan di desa/gampong. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.250.821.330,- realisasi
keuangan Rp 3.134.633.600,- (96,42%) dan realisasi fisik 100%.
13. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan perorangan, terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi
keluarga miskin di rumah sakit kelas III, yang dijamin pemerintah
melalui program JKA dan Jamkesmas, peningkatan mutu dan pemerataan
upaya kesehatan perorangan tingkat lanjutan di Rumah Sakit yang
terakreditasi, peningkatan pelayanan rujukan, pembangunan sarana dan
prasarana rumah sakit di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh khusus
untuk pengembangan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di RSUD
dilakukan dengan pendekatan penyiapan RUD PONEK di
kabupaten/kota, sementara untuk penanggulangan kesehatan jiwa
dilakukan dengan menyediakan poli pelayanan jiwa di RSUD dengan
pengadaan tempat tidur. Hasil dari program ini adalah terbentuknya
Rumah Sakit Umum di 23 kabupaten/kota, Rumah Sakit Jiwa 1 unit.
Kegiatan pembangunan rumah sakit
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sehingga
tersedianya peralatan medis dan non medis di semua rumah sakit untuk
peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit di
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 57.991.395.135,- realisasi keuangan Rp 51.544.277.493,-
(88,88%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Kegiatan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit
sehingga tersedia peralatan medis dan non medis di semua rumah sakit
untuk peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum di
12 kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 56.064.582.025,- realisasi keuangan Rp 49.931.505.199,-
(80,4%) dan realisasi fisik 100%.
14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
116
kesehatan masyarakat di Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh
(JKA) disamping pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga miskin
melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2010
untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang
berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis
kelamin dan usia, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah seluruh penduduk yang
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh dan atau yang namanya
tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Aceh (universal health coverage).
Universal health coverage yang dikembangkan JKA merupakan yang
pertama di Indonesia dan diharapkan menjadi model bagi pengembangan
sistem jaminan sosial nasional. JKA yang menganut konsep holistik ini
juga berlaku bagi penduduk Aceh yang mendapat gangguan kesehatan
dalam perjalanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk akselerasi pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs), JKA memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan ibu
bersalin. JKA menjamin sepenuhnya pelayanan Antenatal Care (ANC) dan Post Antenatal Care (PNC) oleh bidan desa atau Puskesmas. Hal ini
tentu membutuhkan effort yang cukup besar.
Secara probabilistik semua fasilitas kesehatan di Indonesia berpeluang
memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKA baik di Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun Rumah Sakit Umum (RSU)
milik pemerintah maupun RSU swasta. Untuk standarisasi pelayanan di
pelbagai fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, Gubernur Aceh
menetapkan Surat Keputusan Nomor 420/483/2010 tanggal 3 Agustus
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan JKA sebagai guidebook bagi seluruh
stakeholder yang terkait di Aceh dan di seluruh tanah air. Konstitusi
negara mewajibkan penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk
menjamin hak-hak penduduk di bidang kesehatan. Kesehatan tidak hanya
dipandang sebagai hak dasar (azazi) warga yang wajib dipenuhi
pemerintah melainkan juga suatu bentuk investasi dini di bidang Sumber
Daya Manusia (SDM) sebagai penentu masa depan suatu bangsa.
Tugas pemerintah yang sangat esensial itu mulai dilimpahkan sebagai
tugas wajib pemerintah daerah dan kabupaten/kota, sejak otonomi daerah
efektif diberlakukan di Indonesia. Kemudian, Pemerintah Daerah
menempuh berbagai pendekatan dalam mengembankan tugas wajib ini.
Perbedaan sosio-ekonomi antar daerah melahirkan beragam upaya
pemenuhan hak rakyat tersebut. Di beberapa daerah, selain melakukan
upaya standard preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, juga
mengembang sistem penjaminan kesehatan masyarakat, seperti Sumatera
Selatan dan Makasar.
Program asuransi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) baru dilaksanakan pada
1 Juni 2010. Meski JKA usianya baru seumur jagung, telah mendorong
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
117
beberapa pemerintah daerah datang ke Aceh untuk mempelajarinya,
seperti rombongan Pemda Manado dan Pemda Sulawesi Selatan. JKA
masih satu-satunya sistem asuransi kesehatan yang menganut konsep
cakupan universal (universal coverage) dan tidak ada iuran bayar untuk
segala jenis pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis pesertanya.
Cakupan universal (disebut juga cakupan semesta atau universal coverage)
merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi
memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan
biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti:
(1) akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga;
dan (2) perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan
pelayanan kesehatan (WHO, 2005). Dana program Jaminan Kesehatan
Aceh dianggarkan dalam APBA sebesar Rp 241.965.073.000,- dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-
SKPA) Dinas Kesehatan Nomor 1.02.1.02.01.28.01.5.2. Tahun Anggaran
2010, untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 1 Juni 2010
hingga tanggal 31 Desember 2010. Dana JKA dimanfaatkan untuk
pembiayaan pelayanan kesehatan langsung sebesar 85% (Rp
205.670.312.050), pembiayaan tidak langsung sebesar 10% (Rp
24.196.507.300), dan biaya operasional Badan Penyelenggaran JKA tahun
2010 (PT ASKES (Persero) sebesar 5% (Rp 12.098.253.650 ).
Mekanisme pembiayaan dan pembayaran dana JKA kepada fasilitas
kesehatan dengan sistem kapitasi puskesmas dan pengajuan klaim
pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah melakukan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penyelenggaran JKA. Kapitasi
puskesmas dibayar berdasarkan jumlah penduduk sebesar Rp
4000/kapita/bulan untuk peserta JKA non Jamkesmas dan Rp
3000/kapita/bulan bagi peserta integrasi JKA Jamkesmas. Sementara untuk
RSUD dibayarkan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan setiap bulan
dan dibayarkan setelah melalui proses verifikasi oleh Badan
Penyelenggaran JKA.
Pemanfaatan dana JKA di Puskesamas dan RSUD merujuk pada Surat
Keputusan Gubernur Nomor 420/483/2010, tanggal 3 Agustus 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.
Kepesertaan
Peserta JKA adalah penduduk berdomisili di Aceh yang memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Aceh dan Kartu Keluarga (KK) Aceh, atau Kartu
Keluarga bagi yang belum berhak mendapatkan KTP, dengan ketentuan
tidak termasuk Peserta Askes Sosial, Pejabat Negara yang iurannya
dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Jamsostek. Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/Polri, Veteran, Perintis
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
118
Kemerdekaan, dan anggota keluarga, dokter PTT dan bidan PTT. Peserta
JPK Jamsostek adalah peserta yang mendapat jaminan kesehatan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka ada dua jenis kepesertaan JKA yakni:
peserta JKA Jamkesmas dan peserta JKA non Jamkesmas. peserta JKA
Jamkesmas adalah peserta yang bersumber dana dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi penduduk miskin
sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Jamkesmas. Sedangkan Peserta JKA
non Jamkesmas adalah peserta yang jaminan kesehatan bersumber dana
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) diperuntukkan bagi
penduduk yang tidak terjamin melalui asuransi kesehatan sosial PT.Askes
dan JPK Jamsostek. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik
Indonesia (Polri) yang memiliki KTP Aceh termasuk peserta JKA. Peserta
JKA Jamkesmas berhak mendapatkan jaminan kesehatan Aceh melalui
integrasi pembiayaan kesehatan antara APBN dan APBA.
Pemisahan secara valid antara penduduk Aceh yang memiliki jaminan
kesehatan Askesos (418.493 jiwa), Jamkesmas (2.682.285 jiwa), Jamsostek
(30.963 jiwa), dengan penduduk yang belum memiliki jaminan sama
sekali sebagai calon pemegang kartu JKA (1.240.277 jiwa), dilakukan
melalui proses validasi kepesertaan oleh pemerintah kabupaten/kota
berdasarkan form isian yang diberikan oleh PT Askes (Persero) melalui
camat setempat. Validasi dilakukan terhadap semua penduduk Aceh
sekitar 4.477.083 jiwa (BPS,2008). Hingga tutup tahun anggaran 2010,
jumlah penduduk yang telah mengembalikan form validasi mencapai 1
(satu) juta orang dan sekitar 50% dari jumlah tersebut sudah dilakukan
validasi untuk diterbitkan kartu JKA pada akhir Februari 2011.
Jenis Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan
Jenis pelayanan JKA memberikan manfaat optimum kepada peserta sesuai
kebutuhan medisnya mulai dari pemeriksaan kesehatan dan pelayanan
kesehatan dasar dan penunjang sederhana di Puskesmas, Rawat Jalan
Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat
Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), pelayanan gawat darurat, pelayanan rujukan,
pelayanan Ante Natal Care, persalinan, Post Ante Natal Care, pelayanan
darah, pelayanan pemeriksaan penunjang khusus, alat-alat kesehatan,
kecuali pelayanan kosmetika (perawatan kecantikan).
Pelayanan paripurna dan konfrehensif itu dapat diperoleh di Puskesmas,
Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Balai Pengobatan Penyakit
Paru (BP4), Balai Laboratorium Kesehatan, Laboratorium Kesehatan
Daerah, Apotek, Optikal, Unit Transfusi Darah (UTD) atau PMI, Dan
fasilitas pelayanan lainnya yang ditunjuk oleh PT. Askes (Persero),
transportasi rujukan gawat darurat bagi peserta JKA dari kepesertaan.
Fasilitas kesehatan penyedia layanan di Aceh maupun yang luar Aceh
diwajibkan melakukan ikatan kerja sama dengan Badan Pelaksana JKA.
Pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan yang belum ada ikatan kerja
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
119
sama dengan Badan Pelaksana JKA dapat dibenarkan sesuai mekanisme
yang diatur dalam Manlak JKA, atau pengaturan teknis oleh Kepala Dinas
Kesehatan Aceh.
Mekanisme Pelayanan
Mekanisme pelayanan kesehatan bagi peserta JKA mengikuti mekanisme
pelayanan kesehatan rujukan, yakni dimulai dari pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas. Apabila hasil diagnosis dokter di puskesmas
menunjukkan diperlukan tindakan pelayanan rujukan ke tingkat pertama
(di RSUD kabupaten/kota), maka akan dirujuk dengan surat rujukan.
Kemudian, apabila hasil pertimbangan medis RSUD kabupaten/kota harus
dirujuk lebih lanjut, peserta akan dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin
atau rumah sakit lainnya di Banda Aceh, Medan dan Jakarta.
Realisasi Anggaran
Realisasi dana JKA Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada program
kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan kemitraan
asuransi kesehatan masyarakat:
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
243.612.604.641,- realisasi keuangan Rp 242.711.352.056,- (99,63%) dan
realisasi fisik 100%. Dari total dana yang dialokasikan tersebut sebesar Rp
241.965.073.000,- merupakan belanja Premi Asuransi yang dikelola oleh
PT. ASKES sebagai Badan Pelaksana JKA. Menurut laporan PT ASKES
(Persero) per 10 Januari 2011, sebesar Rp 197.240.223.912 (81,52%),
dengan perincian sebagai tampak pada table di bawah ini. Realisasi
pelayanan kesehatan langsung 93,17%, Pelayanan kesehatan Tidak
Langsung sebesar 93,17%, dan Managemen Fee PT Askes sebesar Rp
12.098.253.650,-. Sisa dana JKA Tahun 2010 sebesar Rp 32.626.595.488,-
telah disetor kembali kepada kas daerah sesuai Perjanjian Kerja Sama
Pemerintah Aceh dengan PT Askes Persero.
Cakupan Pelayanan Peserta JKA
Peserta JKA yang telah mendapat pelayanan kesehatan di 25 RSUD di
Aceh dan 9 RSU rujukan ke luar Aceh berjumlah 176.917 orang sejak 1
Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Ini meliputi pelayanan
kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) mapun Rawat Inap Tingkat
Lanjut (RITL). Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas berdasarkan dana
kapitasi meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif
sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan kerja puskesmas.
Ada 307 Puskesmas di Aceh (Profil Kesehatan 2009) yang memberikan
pelayanan kesehatan dasar kepada 4.794.046 jiwa masyarakat di berbagai
kecamatan (surat usulan kapitasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota).
Tantangan Pelayanan
JKA Aceh merupakan program pioner yang mulai digulirkan sejak 1 Juni
2010, maka suatu kewajaran belaka bila dalam pelaksanaannya diwarnai
pelbagai dinamika. Tantangan dalam pelaksanaan JKA antara lain sebagai
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
120
berikut:
- pada awal pelaksanaannya sosialisasi kepada masyarakat belum
optimal. Para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dikumpulkan
di Hermes Palace Hotel tiga hari sebelum JKA diberlakukan tidak
meneruskan sosialisasi secara efektif kepada petugas kesehatan di
kabupaten/kota. Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, misalnya,
meneruskan sosialisasi JKA kepada para kepala puskesmas di
wilayahnya, namun sosialisasi serupa tidak dilakukan secara efektif di
tingkat kecamatan dan pedesaan;
- sistem pelayanan kesehatan rujukan tidak efektif di tingkat puskesmas
sehingga terjadi ledakan pasien rawat jalan di RSUD kabupaten/kota
dan di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh sebagai Top Referal di
Aceh. Akibatnya, antrian panjang terjadi di loket-loket pelayanan
RSUD, sehingga mengesankan kualitas pelayanan rumah sakit
menurun;
- rumah sakit swasta belum memenuhi standard minimal untuk
dilakukan ikatan kerja sama untuk pelayanan kesehatan kepada
peserta JKA karena umumnya tidak memiliki dokter full time.
Rumah-rumah sakit yang ada di Banda Aceh pada umumnya
memanfaatkan dokter-dokter dari RS Pemerintah. Sementara para
dokter tersebut telah bekerja optimal di tempat tugasnya karena
terjadi boming pasien JKA dalam enam bulan terakhir.
- alokasi jasa pelayanan kesehatan dari sumber dana JKA dimaksudkan
sebagai suplement penambahan penghasilan bagi petugas kesehatan di
puskesmas dan RSUD, dengan harapan memberikan efek domino pada
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada
kenyataannya menimbulkan kontroversi dalam pembagian jasa
pelayanan tersebut dan sempat muncul ke hadapan publik melalui
media massa;
- prinsip holistik dan tanpa iur bayar dalam pelayanan kesehatan bagi
peserta JKA membuat unit cost pelayanan yang telah ditetapkan dalam
Manlak JKA harus disesuaikan setiap terjadi kenaikan harga obat atau
bahan habis pakai.
Apresiasi dan Prestasi
Walaupun JKA masih berusia muda dan membutuhkan penyempurnaan
di sana sini dalam pelaksanaannya di lapangan, namun tidak mengurangi
daya pikat JKA bagi beberapa kepala daerah untuk mengirimkan
utusannya ke Aceh. Tim JKA telah menerima kedatangan utusan dari
Manado, di undang ke Samarinda, dan melayani pejabat dan anggota
dewan dari Sulawesi Selatan “Para wisatawan kebijakan publik” itu
umumnya mengaku tertarik mempelajari Universal Coverage JKA,
sementara anggaran yang tersedia “hanya” Rp 241,9 miliyar untuk
pelayanan unlimited selama 6 (enam) bulan. Bahkan Presiden Soesilo
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
121
Bambang Yudhoyono sendiri memberikan perhatian khusus terhadap
kebijakan JKA di Aceh. Presiden SBY memberikan apresiasi dengan
bersedia me-launcing JKA pada 29 Nopember 2010 di Banda Aceh. Tak
lama kemudian Menteri Kesehatan RI menganugerahkan Penghargaan
“Kesatria Bhakti Husada” kepada Gubenur Aceh Bapak Irwandi Yusuf atas
komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang
kesehatan, dengan mengembangkan JKA dan Eliminasi Malaria di Aceh.
Untuk kesinambungan JKA, DPRA telah menetapkan Qanun Kesehatan
Aceh akhir tahun 2010, yang didalamnya mengatur tentang asuransi
kesehatan Aceh.
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Kegiatan meningkatkan manajemen dan akses terhadap pelayanan
kesehatan anak sehingga tercapainya akses pelayanan anak yang optimal
untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan anak. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 150.000.000,-
realisasi keuangan Rp. 149.198.000,- (99,46%) dan realisasi fisik 100%.
16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus
dan rehabilitasi bagi kelompok masyarakat usia lanjut meningkatkan
umur harapan hidup dari 68 menjadi 70,6 tahun dan sasaran yang ingin
dicapai adalah terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga miskin di
Rumah Sakit Kelas III, yang dijamin pemerintah melalui program
askeskin, peningkatan mutu dan pemerataan upaya kesehatan perorangan
tingkat lanjutan di Rumah Sakit yang terakreditasi, peningkatan
pelayanan rujukan, pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit di
kabupaten/kota se Aceh.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
Kegiatan meningkatnya pelayanan kesehatan usia harapan hidup sehingga
dapat meningkatnya pelayanan dan status lansia untuk meningkatnya usia
harapan hidup dan status kesehatan. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp
93.994.000,- (93,99%) dan realisasi fisik 100%.
17. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan anak
Kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang
mampu
Kegiatan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir sehingga
peningkatan cakupan dan kualitas kesehatan ibu dan anak untuk
peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 150.000.000,- realisasi keuangan Rp 149.871.750,- (99,91%)
dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
122
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp 494.091.804.986,-
realisasi keuangan sebesar Rp 469.090.996.123,- (94,94%) dan realisasi fisik
100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung
tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
494.091.804.986 100 469.090.978.123 94,94
1 Belanja tidak langsung 32.021.000.000 - 30.627.309.345 95,65
2 Belanja langsung 462.070.804.986 - 438.463.668.778 94,89
TOTAL 494.091.804.986 100 469.090.978.123 94,94
C. Permasalahan dan Solusi
Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Kesehatan Aceh.
Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
Urusan kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
b. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah;
c. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan berupa Rapat koordinasi teknis (Rakornis).
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
b. Penyediaan biaya operasional & pemeliharaan.
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
123
a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
b. Pengembangan sistem informasi rumah sakit;
c. Peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kerjasama.
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Kegiatan berupa pengembangan tipe rumah sakit
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah;
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit;
c. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit.
8. Program Pelayanan Medis
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan asuhan keperawatan;
b. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis;
c. Peningkatan pelayanan gigi & mulut;
d. Peningkatan pelayanan haemodialisa;
e. Peningkatan pelayanan gawat darurat;
f. Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak;
g. Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa;
h. Peningkatan pelayanan rawat jantung;
i. Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi;
j. Peningkatan pelayanan rawat jalan;
k. Peningkatan pelayanan rawat inap.
9. Program pelayanan penunjang medis/non medis
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan radiologi;
b. Peningkatan pelayanan farmasi;
c. Peningkatan pelayanan gizi;
d. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah;
e. Peningkatan pelayanan patologi anatomi;
f. Peningkatan pelayanan patologi klinik;
g. Peningkatan pelayanan laundry;
h. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi;
i. Peningkatan pelayanan rekam medis.
10. Program Peningkatan Sumber daya Kesehatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan diklat medis/non medis;
b. Penelitian & pengembangan medis dan non medis.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
124
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa administrasi keuangan, rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan
rutin kantor. Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar
Rp 88.604.880.142,- realisasi keuangan Rp 76.063.782.498,- (97,10%) dan
realisasi fisik 93,25%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pelaksanaan kegiatan ini untuk pemeliharaan dan pengelolaan masjid.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp 110.500.000,- realisasi keuangan Rp 110.425.600,- (99,93%) dan
realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pelaksanaan kegiatan ini untuk pemeliharaan service peralatan kantor,
computer dan AC. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp 357.500.000,- realisasi keuangan Rp 348.432.168,-
(97,46%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan berupa Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
Pelaksanaan kegiatan ini untuk penyelesaian kasus-kasus medis.
Rendahnya realisasi disebabkan tidak adanya kasus yang menyalahi aturan
dan kode etik kedokteran. kegiatan ini telah dilaksanakan dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp 65.629.600,- realisasi keuangan Rp
3.392.008,- (5,17%) dan realisasi fisik 83,33%.
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan obat-
obatan bahan medis habis pakai serta biaya rawatan untuk pasien kurang
mampu (miskin). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp 31.604.428.044,- realisasi keuangan Rp
25.091.663.976,- (79,39%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan
operasional rumah sakit yaitu penyediaan bahan bakar (solar) untuk genset
serta penyediaan biaya transportasi ambulan untuk pasien kurang mampu
(miskin). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp 772.900.000,- realisasi keuangan Rp 580.564.000,-
(75,12%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
125
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian penyuluhan
serta informasi kesehatan kepada masyarakat yang berobat dan berkunjung
di RS. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp 91.780.000,- realisasi keuangan Rp 91.705.000,- (99,92%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan sistem informasi rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa dan
pengadaan alat/bahan untuk menunjang kelancaran Hospital Management
Information System. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran
yang disediakan sebesar Rp 54.360.000,- realisasi keuangan Rp
53.050.000,- (97,59%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kerjasama
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya
kepada masyarakat mengenai rumah sakit seperti informasi dokter jaga,
pengadaan leaflet serta pembuatan buku sejarah rumah sakit. Kegiatan ini
telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp
429.713.600,- realisasi keuangan Rp 428.398.350,- (99,69%) dan realisasi
fisik 100%.
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Kegiatan berupa pengembangan tipe rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa untuk
penyusunan dokumen akreditasi, unit cost, tarif, tata kelola dan
remunerasi rumah sakit untuk peningkatan type RS dan penerapan BLU
secara penuh. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp 1.865.649.599,- realisasi keuangan Rp
1.539.167.120,- (84,88%) dan realisasi fisik 97,07%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
126
7. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
Pelaksanaan kegiatan ini yaitu penyediaan suku cadang dan BBM untuk
operasional mobil ambulance/jenazah. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 339.600.000,- realisasi
keuangan Rp 339.363.850,- (99,93%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan bahan
untuk perawatan genset, penyediaan jasa untuk pemeliharaan alat
kesehatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp 696.151.121,- realisasi keuangan Rp 688.080.600,-
(98,84%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa
cleaning service serta pengelolaan lingkungan rumah sakit yang bertujuan
untuk mengurangi dampak lingkungan. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.302.497.699,- realisasi
keuangan Rp 5.282.518.426,- (99,62%) dan realisasi fisik 100%.
8. Program Pelayanan Medis
Kegiatan peningkatan pelayanan asuhan keperawatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembahasan
permasalahan yang berhubungan dengan keperawatan dalam memberikan
pelayanan kepada pasien. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran
yang disediakan sebesar Rp 12.000.000,- realisasi keuangan Rp
11.069.000,- (92,24%) dan realisasi fisik 91,88%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
127
Kegiatan peningkatan pelayanan rehabilitasi medis
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien di rehabilitasi medis. Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 37.635.000,-
realisasi keuangan Rp 35.300.000,- (93,80%) dan realisasi fisik 86,25%.
Kegiatan peningkatan pelayanan gigi dan mulut
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien gigi dan mulut. Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 762.465.120,-
realisasi keuangan Rp 685.668.293,- (89,93%) dan realisasi fisik 87,78%.
Peningkatan pelayanan haemodialisa
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien haemodialisa. Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.703.686.950,-
realisasi keuangan Rp 1.684.517.260,- (98,87%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan pelayanan gawat darurat
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien gawat darurat. Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 630.428.089,-
realisasi keuangan Rp 629.388.325,- (99,84%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien intensif anak. Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.650.000,-
realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 45,00%. Rendahnya
realisasi di akibatkan tidak terlaksananya kegiatan belanja cetak sudah
mengcukupi pada pelayanan rawat inap sehingga belanja cetak dan
penggadaan tidak digunakan.
Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien intensif dewasa. Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 27.830.000,-
realisasi keuangan Rp 1.198.300,- (4,31%) dan realisasi fisik 91,13%.
Rendahnya realisasi di akibatkan alokasi anggaran yang tersedia tidak
mengcukupi dan tidak adanya perubahan APBA sehingga dapat
ditanggulangi melalui dana Jamkesmas dan JKA.
Peningkatan pelayanan rawat jantung
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien rawat jantung. Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.597.045.400,-
realisasi keuangan Rp 4.732.987.000,- (71,74%) dan realisasi fisik 95%.
Rendahnya realisasi di akibatkan tidak dilaksanakan kegiatan alat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
128
kedokteran jantung dan gagalnya penggadaan alat jantung disebabkan
tidak selesainya pertanggungjawaban sehingga pihak perusahaan telah
dikenakan pinalti seseuai ketentuan yang berlaku.
Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan pasien anestesi. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.114.192.785,- realisasi
keuangan Rp 902.903.125,- (81,04%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan pelayanan rawat jalan
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan rawat jalan. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 257.942.500,- realisasi
keuangan Rp 236.997.277,- (91,88%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan pelayanan rawat inap
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
meningkatkan pelayanan rawat inap. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.566.978.753,- realisasi
keuangan Rp 8.900.975.239,- (93,04%) dan realisasi fisik 87,50%.
9. Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
Kegiatan peningkatan pelayanan radiologi
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
menunjang pelayanan radiologi. Pelaksanaan Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 970.435.455,-
realisasi keuangan Rp 841.615.347,- (86,73%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan farmasi
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan obat-obatan dan
bahan habis pakai untuk keperluan pasien. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.365.378.886,- realisasi
keuangan Rp 1.949.962.769,- (82,44%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan gizi
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk penyediaan
makanan/minuman untuk petugas jaga dan pegawai resiko tinggi. Kegiatan
ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp
1.726.608.494,- realisasi keuangan Rp 1.521.539.395,- (88,12%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk penyediaan jasa otopsi, visum
dam pengurusan jenazah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran
yang disediakan sebesar Rp 230.400.000,- realisasi keuangan Rp
123.109.500,- (53,43%) dan realisasi fisik 93,13%.
Kegiatan peningkatan pelayanan patologi anatomi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
129
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
menunjang pelayanan patologi anatomi. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 72.859.526,- realisasi
keuangan Rp 72.670.100,- (99,74%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan patologi klinik
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
menunjang pelayanan patologi klinik. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.328.313.935,- realisasi
keuangan Rp 1.143.577.293,- (86,09%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan loundry
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk
menunjang pelayanan laundry. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp 397.737.500,- realisasi keuangan Rp
388.048.600,- (97,56%) dan keuangan fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan sentral sterilisasi
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan alat medis dan
bahan medis habis pakai dan juga sebagai upaya peningkatan pelayanan
sentral sterilisasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp 1.823.454.165,- realisasi keuangan Rp
1.682.328.485,- (92,26%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pelayanan rekam medis
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan pelayanan
rekam medis yang memuaskan Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.025.653.400,- realisasi keuangan Rp
821.016.125,- (80,05%) dan realisasi fisik 100%.
10. Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
Kegiatan peningkatan pelayanan diklat medis/non medis
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pelatihan bimtek/pelatihan
keperawatan dasar, penyegaran medis, pasien safety serta pelatihan
lainnya untuk meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit. Kegiatan ini
telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp
471.671.500,- realisasi keuangan Rp 409.967.425,- (86,92%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan penelitian & pengembangan medis dan non medis
Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk penelitian kepuasan
pelanggan (pasien) dan penelitian kasus-kasus yang sering dijumpai di
rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana tinggkat pelayanan di RS. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp 176.928.001,- realisasi keuangan Rp
176.135.000,- (99,55%) dan realisasi fisik 92,86%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
130
Realisasi Anggaran
Untuk Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin dialokasikan dana sebesar Rp
155.176.617.183,- realisasi keuangan sebesar Rp 135.890.390.137,- (87,57%)
dan realisasi fisik 97,97%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
155.176.617.183 97,69 135.890.390.137 87,57
1 Belanja tidak langsung 66.571.737.041 100 59.826.607.639 89,87
2 Belanja langsung 88.604.880.142 95,93 76.063.782.498 85,85
TOTAL 155.176.617.183 97,69 135.890.390.137 87,57
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah diupayakan secara optimal,
namun demikian sepanjang 2010 keluhan masyarakat terhadap kinerja
pelayanan rumah sakit masih sering terjadi;
- dengan adanya dana otonomi daerah, dana APBN dialokasikan semakin
kecil;
- SDM yang profesional sesuai dengan bidangnya masih terbatas baik dalam
mutu maupun kualitas;
- upaya peningkatan SDM masih terbatas dikarenakan tidak ada alokasi dana
untuk pengembangan SDM pada tahun 2010 karena seharusnya setiap
pegawai sesuai profesi di rumah sakit dapat menikmati pendidikan,
pelatihan lanjutan untuk pengembangan kualitas dirinya;
- sistem rekruitmen pegawai masih mengacu pada pengangkatan dari
Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Pusat;
- sistem informasi manajemen masih secara konvensional;
- sistem struktur organisasi kaya struktur miskin fungsi.
Solusi:
Dalam menghadapi berbagai masalah pelaksanaan program kegiatan untuk
pencapaian tujuan RSUD dr. Zainoel Abidin berupaya memenuhi kebutuhan
sarana, prasarana baik berupa pengadaan alat medis maupun non medis
melalui:
- dengan tidak adanya APBA-P maka sulit untuk dicapainya realisasi
anggaran dan pendapatan yang maksimal sehingga perlu ditinjau kembali
adanya perubahan anggaran setiap tahun;
- khususnya untuk RSUDZA perlu ditetapkan BLUD penuh dalam rangka
memberi fleksibilitas keuangan dalam pencapaian dan target serta kegiatan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
131
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana
Bisnis Anggaran (RBA);
- mengusulkan program unggulan secara bertahap;
- mengupayakan rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);
- mengupayakan peningkatan anggaran melalui APBA, APBN, NGO dan
lain-lain;
- meningkatkan mutu pelayanan dengan menyusun standar pelayanan
sesuai kemampuan rumah sakit;
- mengupayakan penyusunan tarif baru berdasarkan unit cost pelayanan
sebagai dasar untuk penyusunan tarif baru pelayanan rumah sakit.
Rumah Sakit Jiwa
Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan;
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
132
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
b. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan teknis.
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
b. Peningkatan kesehatan masyarakat;
c. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan rumah sakit;
b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit;
c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit;
d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;
e. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah
sakit (VVIP/VIP/Kelas I, II dan III).
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa
kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Kegiatan-kegiatan ini merupakan
kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan dan dibutuhkan suatu instansi
pemerintah, begitu juga dengan Rumah Sakit Jiwa Aceh yang
melaksanakan proses administrasi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
1.812.522.100,- realisasi keuangan Rp 1.449.228.697,- (79,96%) dan
realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
133
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain belanja ambal, LAN antar
gedung, AC, meubeleur, komputer, alat-alat studio dan instalasi listrik.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 294.314.000,- realisasi keuangan Rp
291.685.000,- (99,11%) dan realisasi fisik 100%.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain belanja rice cooker.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 600.000,- realisasi keuangan Rp
595.000,- (99,17%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu pemeliharaan WC, sumur,
leding, instalasi listrik, telepon dan air. Anggaran yang disediakan sebesar
Rp 230.371.200,- realisasi keuangan Rp 185.724.500,- (80,62%) dan
realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain jasa service, suku cadang,
BBM dan STNK. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 127.901.300,-
realisasi keuangan Rp 109.414.500,- (85,55%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain OM komputer, mesin tik
dan air conditioner. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 192.708.000,-
realisasi keuangan Rp 137.956.500,- (71,59%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain telepon, PABX, faximile
wireless TOA, tape recorder dan LCD proyektor untuk 12 bulan. Anggaran
yang disediakan sebesar Rp 2.825.000,- realisasi keuangan Rp 325.000,-
(11,50%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi karena peralatan
studio dan komunikasi merupakan pengadaan baru yaitu 2009 dan 2010
dimana tingkat kerusakan tidak terlalu signifikan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan teknis
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan kursus
singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 65.500.000,- realisasi keuangan Rp 48.651.000,- (74,28%) dan
realisasi fisik 100%.
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain bahan habis pakai dan
bahan bacaan (Al-quran, kitab dan hadist) untuk rehabilitasi dan persiapan
pasien eks pengguna Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif
(NAPZA) kembali hidup normal dalam masyarakat. Anggaran yang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
134
disediakan sebesar Rp 180.142.500,- realisasi keuangan Rp 151.981.000,-
(84,37%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penjemputan pasien
pasung di kabupaten/kota di Aceh. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
963.975.000,- realisasi keuangan Rp 906.450.003,- (94,03%) dan fisik
100%.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk biaya transportasi
pasien droping dan pengurusan mayat terlantar. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 796.300.000,- realisasi keuangan Rp 583.619.840,- (73,29%) dan
realisasi fisik 100%.
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan Rumah Sakit
Kegiatan ini telah dilaksanakan antara lain tanah timbun, tembok
penyangga pagar setinggi 4 meter, pos satpam, pintu gerbang, kantin
pasien dan pagar utama. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
1,382,969,450,- realisasi keuangan Rp 1,379,586,592,- (99,78%) dan
realisasi fisik 100%.
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp 100.664.900,- realisasi keuangan Rp 99.570.853,- (98,91%) dan realisasi
fisik 100%.
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp 966.856.551,- realisasi keuangan Rp 936.025.650,- (98,81%) dan
realisasi fisik 100%.
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Kegiatan ini telah dilaksanakan antara lain belanja pengisian tabung gas,
bahan habis pakai untuk pasien, linen pasien, rehabilitasi pasien, mesin
potong rumput, mesin pengolah air bersih, mesin pompa air, mesin
hydropur, gorden dan alat-alat kedokteran umum. Pengadaan meubeleur
Rumah Sakit Jiwa sangat dibutuhkan untuk membantu pelayanan
kesehatan jiwa. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 754.638.850,-
realisasi keuangan Rp 745.501.700,- (98,79%) dan realisasi fisik 100%.
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu kebutuhan makanan dan minuman
untuk pasien rawat inap dan makanan minuman petugas khusus (jaga
malam, bulan puasa dan hari-hari besar). Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 4.374.990.610,- realisasi keuangan Rp 4.363.639.950,- (99,74%)
dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
135
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan rutin berkala ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP/VIP/Kelas I, II dan III)
Kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu belanja alat listrik dan elektronik,
bahan baku bangunan, jasa service dan konstruksi jaringan air. Anggaran
yang disediakan Rp 474.354.300,- realisasi keuangan Rp 389.440.700,-
(82,10%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Rumah Sakit Jiwa dialokasikan dana sebesar Rp 33.194.128.767,- realisasi
keuangan sebesar Rp 31.360.185.236 (94,48%) dan realisasi fisik 99%. Kondisi
realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
33.194.128.767 99,00 31.360.185.236 94,48
1 Belanja tidak langsung 20.472.768.006 - 19.561.288.751 95,55
2 Belanja langsung 12.721.360.761 95,39 11.798.896.485 92,75
TOTAL 33.194.128.767 99,00 31.360.185.236 94,48
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Pengadaan obat yaitu reagensia untuk bahan habis pakai laboratorium tidak
dapat terealisasi karena distributor resmi tidak lagi mendistribusikan obat
tersebut.
Solusi:
Laboratorium Rumah Sakit Jiwa telah mengambil inisiatif untuk
menggunakan sisa stok obat tahun 2009 tanpa mengurangi pelayanan di
laboratorium tersebut.
Rumah Sakit Ibu dan Anak
Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai
berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
136
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
k. Penyediaan makanan dan minuman;
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
m. Penyediaan jasa hari-hari besar;
n. Penyediaan jasa pegawai non-PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan meubiler;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan ini berupa pemberian tambahan makanan dan vitamin.
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan rumah sakit;
b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit;
c. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;
d. Pengadaan obat-obatan rumah sakit;
e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;
f. Pengembangan tipe rumah sakit.
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah
sakit.
B. Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
137
kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan
minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
penyediaan jasa hari-hari besar, penyediaan jasa pegawai non-PNS.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
7.485.790.520,- realisasi keuangan Rp 6.926.205.356,- (92,52%) dan
realisasi fisik 92,52%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan meubeleur
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk perlengkapan kantor seperti
almari multifile, meja kabag, meja ½ biro, kursi tunggu pasien, kursi
manajer dan kursi staf. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 240.480.000,- realisasi keuangan Rp 239.917.000,-
(99,77%) dan realisasi fisik 99,77%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terselenggaranya jasa
pemeliharaan (service) gedung kantor sehingga dapat memberikan rasa
aman dan nyaman saat bekerja dalam kantor. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 43.750.000,- realisasi keuangan Rp
43.740.000,- (99,98%) dan realisasi fisik 99,98%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terselenggaranya service
kenderaan roda 4 serta ketersediaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas
kenderaan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 72.000.000,- realisasi keuangan Rp 71.858.500 (99,80%) dan
realisasi fisik 99,80%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terselengaranya jasa service
peralatan kantor seperti service komputer, note book, AC dan lain-lain
untuk 12 bulan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 70.752.500,- realisasi keuangan Rp 70.640.000,- (99,84%) dan
realisasi fisik 99,84%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terlaksanannya kursus-kursus
singkat/pelatihan bagi pegawai sebagai usaha untuk meningkatkan mutu
pekerjaannya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 451.500.000,- realisasi keuangan Rp 448.700.000,- (99,38%)
dan realisasi fisik 99,38%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
138
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk perjalanan dinas luar daerah
keperluan peningkatan kualitas pelayanan publik, sosialisasi dan
bimbingan tehnis PNS untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
652.900.000,- realisasi keuangan Rp 650.272.000 (99,60%) dan realisasi
fisik 99,60%.
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya bahan pangan susu
untuk dibagikan kepada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
90.000.000,- realisasi keuangan Rp 89.554.000,- (99,50%) dan realisasi fisik
99,50%.
5. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan pembangunan rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya belanja
penggandaan,jasa konsultasi perencanaan, pengadaan kontruksi/pembelian
bangunan yang berupa pembuatan pembatas apotik, ruang rekam medik
dan toserba, penyusunan dokumen BLU-RSIA, pengurusan izin gangguan
(HO), biaya restribusi IMB, DED skyway, pengawasan pembangunan
skyway, DED Mushalla RSIA, pengawasan pembangunan Mushalla RSIA,
biaya pengelola tehnis pembangunan mushalla RSIA, pembuatan
rak/lemari obat apotik, pemasangan paving blok, besi teralis,
pembangunan skyway, pembangunan Post Satpam, pembangunan
Mushalla RSIA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 1.330.388.794,- realisasi keuangan Rp 1.164.014.890,- (87,49%)
dan realisasi fisik 88,62%.
Kegiatan penambahan ruang rawat inap
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersediaanya belanja modal
pengadaan kontainer sampah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 37.000.000,- realisasi keuangan Rp 36.750.000
(99,32%) dan realisasi fisik 99,32%.
Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya belanja modal
pengadaan tempat tidur, alat-alat kedokteran umum, alat-alat kedokteran
gigi, alat-alat kedokteran bedah, alat-alat kedokteran anak, alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan, alat-alat kamar operasi,
alat-alat radiologi dan alat-alat laboratorium. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.611.863.072,- realisasi keuangan
Rp 2.888.724.000,- (79,98%) dan realisasi fisik 89,98%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
139
Kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya obat-obatan untuk
memenuhi kebutuhan obat pasien rawat inap dan rawat jalan rumah sakit
ibu dan anak, keluarannya adalah tersedianya bahan obat-obatan dan
bahan kimia. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 1.121.543.844, realisasi keuangan Rp 1.069.889.209,- (95,39%) dan
realisasi fisik 95,39%.
Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya belanja modal
pengadaan penghias ruangan rumah tangga rumah sakit. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 92.609.000,- realisasi
keuangan Rp 89.706.800,- (96,87%) dan realisasi fisik 96,87%.
Kegiatan pengembangan tipe rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya honorarium
panitia pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit dan tim tarif rumah
sakit, belanja bahan habis pakai tim akreditasi dan tim tarif, belanja
sertifikasi, jasa publikasi dan belanja jasa kantor lainnya. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 381.325.000,- realisasi
keuangan Rp 217.867.500,- (57,13%) dan realisasi fisik 57,13%. Hal ini
disebabkan karena terbatasnya waktu pencairan dana.
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk belanja jasa service peralatan
dan perlengkapan kantor rumah sakit. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 87.000.000,- realisasi keuangan Rp
86.755.000,- (99,72%) dan realisasi fisik 99,72%.
Realisasi Anggaran
Untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak dialokasikan dana sebesar Rp
29.740.559.333,- realisasi anggaran sebesar Rp 27.747.449.017 (93,30%) dan
realisasi fisik 98,33%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
29.740.559.333 98,33 27.747.449.017 93,30
1 Belanja tidak langsung 13.971.656.603 97,72 13.652.854.762 97,72
2 Belanja langsung 15.768.902.730 93,26 14.094.594.255 89,38
TOTAL 29.740.559.333 98,33 27.747.449.017 93,30
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
140
C. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak
tidak terdapat kendala dan permasalahan berarti.
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa keamanan kantor;
k. Penyediaan jasa hari-hari besar;
l. Penyediaan jasa non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Penataan dan penegakan hukum lingkungan.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan ini berupa pengembangan desa model.
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura;
b. Pengelolaan B3 dan limbah B3;
c. Pengkajian dampak lingkungan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
141
d. Pengembangan produksi ramah lingkungan;
e. Evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL, UKL/UPL.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
Sumber Daya Alam.
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan data dan informasi lingkungan;
b. Pekan lingkungan hidup indonesia dalam rangka hari lingkungan hidup;
c. Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) laboratorium lingkungan
hidup daerah.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan dan program pelayanan administrasi perkantoran telah
dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor,
penyediaan jasa hari-hari besar, penyediaan jasa non PNS. Program dan
kegiatan ini merupakan program dan kegiatan rutin kantor dan telah
dilaksanakan dalam bentuk pembelian prangko, materai dan benda pos
lainnya serta belanja/pengiriman, pembayaran honor petugas AQMS
(Air Quality Monitoring System), tenaga advensor (tenaga ahli)
Bapedal, honor tenaga kontrak sebanyak 6 orang, biaya pembuatan dan
pemasangan spanduk baliho di Blang Padang, biaya pembuatan spanduk
dan pemasangan spanduk baliho di Aceh Tamiang, belanja telepon, air
dan listrik Kantor Bapedal dan laboratorium lingkungan serta belanja
kawat/faksimili/internet, pembelian peralatan kebersihan dan bahan
pembersih serta pembayaran upah cleaning service Kantor Bapedal
Aceh (5 org ) dan cleaning service UPTB (Unit Pengelola Teknis Badan)
laboratorium (2 org) sehingga terciptanya lingkungan kantor yang
bersih dan nyaman, pembelian alat tulis kantor, untuk lancarnya
pelaksanaan tugas kantor, cetak lembar disposisi dengan logo, jaket
surat dan amplop kop linen serta belanja penggandaan dokumen lelang,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
142
pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering),
sehingga lancarnya penerangan kantor, pembayaran untuk belanja surat
kabar/majalah keperluan operasional kantor, pembayaran makan
minum harian pegawai serta makanan dan minuman rapat pimpinan,
pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
untuk eselon II, III dan gol III, untuk kelancaran operasional dan
koordinasi lintas sektor kab/kota dan pusat, pembayaran honorarium
pegawai honorer/tidak tetap (satpam kontrak 7 orang dan satpam
BPKEL Aceh 1 orang), sehingga terwujudnya stabilitas keamanan dan
kenyamanan kantor, pembayaran belanja untuk kegiatan PHBI, Hut RI,
spanduk, umbul-umbul dan Dharma Wanita, sehingga terselenggaranya
peringatan hari-hari besar dan tersedianya informasi kepada
masyarakat, serta pembayaran honorarium non PNS (tenaga
ahli/instruktur/narasumber) dan tenaga pemantau hutan Kawasan
Leuser sejumlah 30 orang.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
2.666.382.177,- realisasi keuangan Rp 2.641.614.080,- (99,07%) dan
realisasi fisik 94,53%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran
honorarium tim pengadaan barang dan jasa serta pengadaan peralatan
kantor berupa peralatan audio visual (TV LCD 32”), pengadaan
komputer note book untuk AQMS dan keuangan, pengadaan printer,
UPS/stabilizer, pengadaan kelengkapan komputer dan pengadaan
meubeleur yaitu pembuatan rak bahan kimia dan lemari box kunci.
Tujuan dari kegiatan ini tersedianya barang kebutuhan dan lancarnya
administrasi Kantor Bapedal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 129.878.639,- realisasi keuangan Rp
127.738.000,- (98,35%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran
honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kantor Bapedal
sebanyak 2 orang, tenaga operator komputer ada NIH (Nomor Induk
Honorer) 1 orang dan belanja perawatan kendaraan bermotor terdiri
dari pemeliharaan sepeda motor roda dua (5 unit), kendaraan roda
empat (7 unit), pemeliharaan mobil operasional laboratorium kendaraan
roda 6 (2 unit), pengantian suku cadang ban mobil dinas 12 unit serta
pemasangan box penutup bagasi (fiber glass) mobil doble cabin 1 unit.
Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional dan kelancaran tugas Kantor Bapedal. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 193.680.000,- realisasi
keuangan Rp 186.311.000,- (96,20%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
143
Pemeliharaan rutin/berkala paralatan kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran
honorarium panitia pelaksana kegiatan (pengurus barang) 1 orang dan
belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor berupa
service/perbaikan AC split (27 unit), isi tambah dan ganti freon AC (27
unit), pemeliharaan mesin genset 1 unit (pengadaan minyak dan oli),
service/perbaikan suku cadang komputer (10 unit), pemeliharaan kunci
pintu (5 unit) dan keran air (10 unit). Tujuan dari kegiatan ini
terpeliharaannya peralatan kantor dan mempelancar operasional Kantor
Bapedal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 46.500.000,- realisasi keuangan Rp 43.226.700,- (92,96%) dan
realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Dalam hubungan dengan kegiatan dan program ini telah dilaksanakan
dalam bentuk pemeliharaan/perawatan dan perbaikan perlengkapan
kantor berupa sound system, mic (2 paket), wireless (2 set), service
telephon paralel (15 unit) sehingga lancarnya operasional kantor
Bapedal. Tujuan dari kegiatan ini terpeliharanya alat studio dan
komunikasi kantor dan lancarnya operasional Kantor Bapedal.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
8.309.500,- realisasi keuangan Rp 8.129.500,- (97.83%) dan realisasi
fisik 100%.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran
honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (5 orang) selama 7 bulan,
honorarium tenaga kontrak (supir) sejumlah 2 orang, rehabilitasi kantor
Bapedal, rehabilitasi bak tampungan air Kantor Bapedal, pembayaran
jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas masing-masing 1
paket dan pengadaan kontruksi bangunan gedung kantor, tempat
tinggal dan fasilitas umum lainnya berupa pembuatan pintu pagar
samping Kantor Bapedal Aceh. Tujuan dari kegiatan ini terpeliharanya
gedung Kantor Bapedal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 159.330.000,- realisasi keuangan Rp 158.829.000,-
(99.69%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal pada program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
Pemberian bantuan kepada 1 orang pegawai untuk mengikuti Rapat
Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup di
Palembang, penyelenggaraan diklat laboratorium lingkungan yang diikuti
oleh 30 orang peserta dari dinas/kantor/badan lingkungan hidup se-Aceh,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
144
pemberian bantuan kepada 2 orang pegawai mengikuti Bimtek dan Ujian
Sertifikasi Barang dan Jasa di Banda Aceh, pemberian bantuan kepada 2
orang staf laboratorium lingkungan untuk mengikuti Pelatihan Pemahaman
dan Penerapan ISO/IEC 17025:2005 atau SNI ISO/IEC 1725:2008 di Banda
Aceh, pemberian bantuan kepada 6 orang pegawai untuk mengikuti
sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebagai persyaratan
panitia dan PPTK dalam beberapa kegiatan. Pemberian bantuan kepada 1
orang pegawai untuk mengikuti Bimtek dan Ujian Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Medan, mengikuti Pelatihan Tim Pemantauan
ADIPURA di Medan, mengikuti kegiatan peningkatan kinerja PPLH dan
PPLHD di Medan, dan mengikuti kegiatan asistensi penerapan sistem
manajemen lingkungan SNI 1-14001-2005 dan diseminasi program Eco-Office dan program ekolabel swa-deklarasi di Riau. Tujuan dari
dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pengelola lingkungan
hidup. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
107.500.000,- realisasi keuangan Rp 106.030.000,- (98,63%) dan realisasi
fisik 100%.
Penaatan dan penegakan hukum lingkungan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran
honorarium tenaga kontrak pemantau lingkungan sebanyak 19 orang
yang bertugas memantau lingkungan di seluruh kecamatan di dalam
wilayah Kota Banda Aceh, bantuan hadiah untuk para juara lomba
sekolah/dayah hijau (ramah lingkungan) tingkat SD, SMP, SMU, tingkat
dayah/pasantren se Aceh, Terlaksananya pengawasan dan penegakan
hukum lingkungan yaitu pengawasan terhadap kebocoran gas di sumur
bor PT. Medco, pengawasan terhadap pelepasan Amoniak di PT. PIM,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Intek Tampungan
Air Bur Mapendi di Aceh Tenggara, pengawasan terhadap tercecernya
mercurry di bekas lahan PT. Exxon Mobil, pengawasan tambak
terlantar di Kabupaten Bireuen serta pengawasan kasus pencemaran
udara di PTPN I Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang.
Terlaksananya penilaian properda di PT. Arun dan PT. Exxon Mobil,
melaksanakan properda di PT. PLN dan PT. Koja Kota Sabang serta
properda di PT. SAI Aceh Besar. Terlaksananya Penilaian Sekolah Sehat
dan Ramah Lingkungan (Adiwiyata) di 12 kab/kota. Untuk kegiatan
perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendampingan konsultasi
Qanun Lingkungan Hidup di Kantor Kementerian Negara Lingkungan
Hidup Jakarta. Tujuan dari semua kegiatan ini adalah tersosialisasinya
dan tersedianya peraturan hukum lingkungan dan tegaknya hukum
lingkungan sehingga terpeliharanya lingkungan dari pencemaran dan
kerusakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 493.604.000,- realisasi keuangan Rp 492.446.000,- (99,77%) dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
145
realisasi fisik 100%.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengembangan desa model
Pengembangan Desa Model merupakan lanjutan pelaksanaan kegiatan
tahun 2009, berupa pilot project pembinaan desa yang didasarkan atas
prinsip-prinsip ekologis dan berwawasan lingkungan. Tujuan kegiatan
ini adalah terwujudnya desa bersih, sehat, indah dan nyaman sehingga
diharapkan tercapainya visi Bapedal Aceh yaitu meningkatnya
kebersihan dalam masyarakat menuju clean dan green. Kegiatan ini
berlokasi di Desa Lhong Raya Kota Banda Aceh.
Adapun kegiatannya berwujud dalam bentuk belanja publikasi yaitu:
cetak spanduk 2 buah, belanja karung kemasan kompos sebanyak 2.500
buah untuk kelengkapan lapangan, pembayaran honor pengelola
bengkel kerja di desa model dan upah pengumpul sampah dan
pemotong rumput masing-masing 1 orang, belanja bahan bakar,
minyak/gas dan pelumas untuk mesin-mesin, cetak dan penggandaan
laporan hasil pelaksanaan kegiatan, pengadaan mesin potong rumput,
mesin menjahit kemasan kompos, pembuatan bengkel kerja 1 unit, bak
pencuci 3 unit dan rumah kompos 1 unit.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
110.444.500,- realisasi keuangan Rp 109.369.730,- (99,03%) dan realisasi
fisik 100%.
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penilaian
kota peserta adipura dan kebersihan untuk 15 kab/kota di seluruh Aceh,
dan 2 kota mendapatkan piala adipura yaitu Kota Banda Aceh dan Kota
Lhokseumawe. Tujuan dari kegiatan ini adalah adanya kota penerima
adipura di Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 81.201.000,- realisasi keuangan Rp 81.196.000,- (99,99%)
dan realisasi fisik 100%.
Pengelolaan B3 dan limbah B3
Pengelolaan B3 dan limbah B3 telah dilaksanakannya dalam bentuk
kegiatan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3 yaitu:
- Rumah Sakit Umum yaitu: RSU Sabang di Kota Sabang, RSUD
Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya, RSUD Sigli di Kabupaten
Pidie, RSU Fakinah, RSU Malahayati dan RSU Bulan Sabit Merah
di Kota Banda Aceh, RSUD Cut Nyak Dhien di Kabupaten Aceh
Barat, RSUD Cut Meutia di Kota Lhokseumawe, RSUD Dr. Fauziah
di Kabupaten Bireuen, RSU Kota Langsa di Kota Langsa, RS Kesrem
di Kota Lhokseumawe, RSUD Dr. Yulidin Away di Kabupaten Aceh
Selatan dan RSUD Singkil di Kabupaten Aceh Singkil.
- Pabrik Kelapa Sawit PKS) yaitu: PKS Kalista Alam di Kabupaten
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
146
Nagan Raya, PKS PT. Sisirau di Kabupaten Aceh Tamiang, PKS
Fajar Selatan di Kabupaten Aceh Selatan dan PKS Lembah Bakti di
Kabupaten Aceh Singkil.
- Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu: Depot BBM Krueng Raya
di Kabupaten Aceh Besar, Depot BBM Kota Lhokseumawe.
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu: PLTD Aneuk Laot
di Kota Sabang, PLTD Pulo Pisang di Kabupaten Pidie dan PLTD
Seuneubok di Kabupaten Aceh Barat.
- PT. Pupuk Iskandar Muda di Kota Lhokseumawe, PT. Semen
Andalas Indonesia di Kabupaten Aceh Besar dan Pabrik Es CV.
Muda Perkasa Lamlagang di Kota Banda Aceh, PLN Gitring di Kota
Langsa. Tujuan dari kegiatan ini adalah terkendalinya tingkat
pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan penertiban
perusahaan/instansi/jasa yang menggunakan bahan Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dalam menjalankan aktivitasnya. Dari
hasil pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan untuk
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
128.710.730,- realisasi keuangan Rp 125.805.730,- (97,74%) dan realisasi
fisik 97,74%.
Pengkajian dampak lingkungan
Adapun kegiatan programnya yang telah dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan pembinaan terhadap komisi AMDAL kabupaten/kota dan
pengkajian terhadap usaha/kegiatan yang belum dan sudah mempunyai
dokumen lingkungan yaitu: pembinaan pelaksanaan pembentukan
komisi penilai AMDAL sesuai Permen-LH No. 6 Tahun 2008 di
Kabupaten Pidie, Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Besar. Pembinaan
dalam rangka persiapan pembentukan komisi AMDAL dan persiapan
Lisensi komisi penilai AMDAL kab/kota sesuai dengan Permen-LH No.
15 Tahun 2010 di Kabupaten Nagan Raya. Pembinaan dan pengarahan
Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Aceh Barat
dan menghadiri seminar penilaian kerangka acuan ANDAL (KA-
ANDAL) pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Potensi Bumi Sakti
di Kabupaten Aceh Barat. Pembinaan dan pengawasan lisensi komisi
AMDAL Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Permen-LH No. 25
Tahun 2009 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap komisi
penilai AMDAL di Kabupaten Aceh Tengah. Melaksanakan Pengkajian
terhadap kegiatan penambangan PT. Lhoong Setia Mining yang di
monitoring oleh BLHKP Kabupaten Aceh Besar. Adanya laporan
pembinaan dan pengawasan komisi penilai AMDAL kab/kota sesuai
dengan Permen-LH No. 6 Tahun 2008 dan Permen LH No. 25 Tahun
2009. Diterbitkannya rekomendasi lisensi komisi penilai AMDAL dari
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
147
Bapedal Aceh untuk 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Tengah,
Aceh Singkil, Simeulue dan Kota Sabang. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 85.101.000,- realisasi keuangan Rp
83.669.000,- (98,32%) dan realisasi fisik 100%.
Pengembangan produksi ramah lingkungan
Kegiatan ini merupakan lanjutan program kegiatan tahun 2009 dalam
wujud pilot projek alternatif ramah lingkungan. Tujuan kegiatan ini adalah
pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan
dengan membudidayakan tanaman-tanaman yang prosesnya
menggunakan bahan-bahan organik sehingga terjaganya lingkungan dari
kerusakan. Kegiatan ini berupa penanaman sorgum manis dan strobery
serta peternakan lebah madu dengan lokasi kegiatan di Desa Lam Ara
Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 183.050.000,- realisasi
keuangan Rp 182.225.000,- (99,55%) dan realisasi fisik 100%.
Evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL, UKL/UPL
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemantauan
dan evaluasi lingkungan terhadap Implementasi RKL/RPL, UKL/UPL dan
DPPL. Paling kurang kegiatan ini dilakukan pada kegiatan penambangan
bijih besi PT. Lhoong Setia Mining di Kabupaten Aceh Besar dan
Penambangan Bijih Besi PT. Pinang Sejati Utama KSO KSU Tiega Manggis
di Kabupaten Aceh Selatan. Di samping itu, juga dilakukan pengawasan
aktif terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kegiatan
pembangunan pengaman pantai Kuala Raja dan rencana kegiatan
peningkatan produksi ternak dan peningkatan akses pasar ternak di
Kabupaten Bireuen. Evaluasi lingkungan pada PKS PTPN-I Cot Girek di
Kabupaten Aceh Utara dan PKS PT. Ensem Sawita di Kabupaten Aceh
Timur tak luput juga dari pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah Aceh.
Verifikasi lapangan terhadap lokasi rencana pembangunan jalan Highway
Lintas Timur Seksi-II dan pemantauan terhadap implementasi Dokumen
RKL/RPL pembangunan reservoir Teluk Pusong dan perbaikan sistem
drainase di Kota Lhokseumawe juga hal yang mendapatkan evaluasi dan
penilaian. Evaluasi RKL/RPL kegiatan pembangunan Pelabuhan Meulaboh
dan pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh, di samping Pemantauan
terhadap laporan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Lhoong
Setia Mining dan data-data pendukung di BLHPKP Kabupaten Aceh Besar
adalah hal yang signifikan dilakukan Pemerintah Aceh untuk
terpeliharanya lingkungan hidup. Adanya laporan dan tindak lanjut
terhadap implementasi pengelolaan lingkungan sesuai arahan pada
dokumen RKL/RPL, UKL/UPL dan DPPL. Dari hasil pemantauan dan
evaluasi tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki
kualitas lingkungan hidup. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 68.801.000,- realisasi keuangan Rp 68.711.000,-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
148
(99,87%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Merupakan kegiatan lanjutan tahun 2009 dalam wujud kegiatan
pembangunan taman keanekaragaman hayati (penanaman bibit
tanaman khas Singkil) yang berlokasi di Pangkalan Sulampi Kecamatan
Suro Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan kegiatan ini adalah terbangunnya
pusat penelitian, pendidikan, wisata dan sebagai penghasil PAD bagi
Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk
pembayaran upah petugas pertamanan keanekaragaman hayati
sebanyak 1 orang serta biaya pemupukan dan penyiangan. Belanja cetak
dan penggandaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta biaya desain
balai pertemuan sederhana motif Aceh (Balee Aceh) untuk Kabupaten
Singkil 1 unit dan biaya desain rancangan taman keanekaragaman
hayati untuk Kabupaten Bireuen. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 204.180.000,- realisasi keuangan Rp
200.195.200,- (98.05%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
Sumber Daya Alam sebagai kegiatan lanjutan tahun 2009 kiranya juga
kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian. Wujud dari kegiatan ini
dilakukan dalam bentuk kegiatan pilot project kawasan konservasi
berbasis ekowisata dan jasa lingkungan yang berlokasi di Desa Dayah
Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Adapun tujuannya adalah
terbangun satu kawasan konservasi SDA, di sisi lain, melalui
peningkatan kemampuan pengelolaan suatu kawasan konservasi secara
berkelanjutan juga kegiatan ini dilakukan untuk upaya pengembangan
usaha ekonomi masyarakat. Pada tahun 2010, sebagai amanah lanjutan
kegiatan tahun 2009, kegiatan lanjutan telah dilaksanakan dalam
bentuk bantuan bibit ikan gurami dan ikan lele tambak desa,
pembersihan/piringan sekitar pohon yang telah ditanam tahun lalu,
pembayaran upah petugas pengawas kegiatan sebanyak 1 orang dan
pengadaan sumur bor Bukit Kurma Desa Mesjid Beuah di Kecamatan
Delima. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
204.200.000,- realisasi keuangan Rp 202.759.000,- (99,29%) dan realisasi
fisik 100%.
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Monitoring, evaluasi dan pelaporan telah dilaksanakan kegiatan dalam
bentuk
- Perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan
mengkoordinasikan, menginventarisir dan mengevaluasi serta
melaksanakan monitoring program-program/kegiatan lintas sektor
kab/kota dalam pengelolaaan lingkungan hidup. Kegiatan ini telah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
149
dilaksanakan di 13 kabupaten/kota meliputi: Pidie, Pidie Jaya,
Bireuen, Kota Lhokseumawe, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota
Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Besar, Bener Meriah, Aceh
Tengah, Kota Sabang, Aceh Tamiang dan Kota Langsa.
- Monitoring koordinasi pengelolaaan lingkungan hidup lintas sektor
yang merupakan kegiatan terpadu dengan melibatkan lintas sektor
terkait dalam pelaksanaannya. Melakukan koordinasi dengan
institusi terkait, kab/kota dan masyarakat dalam menangani kasus-
kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menjadi keluhan
dan telah menggangu masyarakat dalam suatu wilayah. Tujuan dari
kegiatan ini adalah terkoordinasi dan adanya kesamaan persepsi
serta komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini
meliputi monitoring terpadu penambangan emas oleh rakyat di
Geumpang Kabupaten Pidie, monitoring koordinasi pengelolaan
tata ruang lingkungan di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten
Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh
Tenggara, pemantauan terpadu penanganan tambak terlantar seluas
800 Ha di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Dari hasil
monitoring tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan untuk
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
230.872.500,- realisasi keuangan Rp 230.518.000,- (99,85%) dan realisasi
fisik 100%.
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan telah dilaksanakan kegiatan
dalam bentuk akses informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan berwujud dalam bentuk sosialisasi melalui media TV
(dialog interaktif), feture, siaran wahana lingkungan melalui media,
pemasangan baliho benner, sosialisasi melalui radio, penyusunan buku
status lingkungan hidup, buletin lingkungan clean dan green, jurnal rona
lingkungan hidup, brosur/leaflet dan stiker tentang kampanye lingkungan
serta pengadaan printer A3 warna dan kamera digital+zoom (12 MF).
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya media informasi dan
meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
248.130.390,- realisasi keuangan Rp 242.525.000,- (97,74%) dan realisasi
fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
150
Bagaimanapun untuk menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat akan
pentingnya pelestarian lingkungan maka Pekan Lingkungan Hidup
Indonesia dalam rangka hari lingkungan hidup pun telah
dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan peringatan hari-hari besar
lingkungan hidup, di antaranya adalah:
- Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni
2010 yang halaman Kantor Gubernur Aceh dan penyerahan
penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah/dayah hijau se
Aceh.
- Peringatan Hari Bumi pada tanggal 22 April 2010 yang
dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan Hidup Bapedal Aceh
dengan melakukan penanaman jenis pohon penghijauan dan buah-
buahan.
- Peringatan Hari Ozon tanggal 16 September 2010 beriringan
dengan kegiatan Aceh Exspo Pramuka Wirakarya Nasional di
Seulawah Scout Camp pada tanggal 29 November s/d 6 Desember
2010, d). Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tanggal 5
November 2010 di Kabupaten Bireuen dengan melaksanakan
penghijauan.
- Pelaksanaan Kegiatan Governor Technical Meeting (GCF) for
Climate Change di Banda Aceh pada tanggal 17 s/d 22 Mei 2010
yang diikuti oleh berbagai negara terkait dengan perubahan iklim
/REDD. Tujuan dari terlaksananya kegiatan ini adalah suksesnya
kegiatan hari-hari besar lingkungan hidup sehingga tumbuhnya
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.265.655.000,- realisasi keuangan Rp 1.242.408.000,- (98,16%) dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
151
realisasi fisik 98,20%.
Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) laboratorium lingkungan
hidup daerah.
Kegiatan ini telah dilaksanakan antara lain monitoring dan pengujian
air sumur penduduk di daerah tsunami di 10 kabupaten/kota yang
meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie,
Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan
Kota Lhokseumawe. Adapun tujuan dilakukan kegiatan ini adalah
untuk mengetahui kualitas air sumur penduduk yang mengacu kepada
PerMenKes No. 416 Tahun 1990 dan diperolehnya data hasil pengujian.
Pengadaan multi gas dan kelengkapannya untuk Laboratorium
Lingkungan Aceh Tamiang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 694.601.000,- realisasi keuangan Rp 671.345.000,-
(96,65%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dialokasikan dana
sebesar Rp 14.123.045.491,- realisasi keuangan sebesar Rp 13.922.283.837
(98,58%) dan realisasi fisik 98,41%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak
langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
14.123.045.491 98,41 13.922.283.837 98,58
1 Belanja tidak langsung 6.812.914.055 - 6.719.482.897 98,63
2 Belanja langsung 7.310.131.436 - 7.202.800.940 98,53
TOTAL 14.123.045.491 98,41 13.922.283.837 98,58
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- Kurang dan bahkan dapat dikatakan lemahnya political will dan komitmen
dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan kapasitas institusi
lingkungan hidup telah mengantarkan perhatian akan pentingnya
pemeliharaan kondisi ligkungan hidup menjadi terabaikan.
- Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Kurangnya SDM di bidang lingkungan hidup
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
152
Solusi:
- Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan secara bertahap membangun komitmen dan political will yang
kuat dari Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.
- Menjadikan pengawasan/pemantauan terhadap kasus-kasus pencemaran
dan kerusakan lingkungan baik yang selama ini terjadi maupun untuk
mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan.
- Perlu ditingkatkannya kerjasama yang baik antar stekeholder baik antar
sektor maupun kabupaten/kota.
- Ke depan, suatu hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh
adalah keberpihakan anggaran untuk sektor lingkungan hidup baik di
provinsi maupun kab/kota.
- Perlu adanya perekrutan pegawai dari latar belakang pendidikan
lingkungan untuk ditempatkan di bidang lingkungan hidup.
4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
Urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta dan
Dinas Pengairan.
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
Urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dinas/operasional;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
h. Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
k. Penyediaan makanan dan minuman;
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
m. Penyediaan jasa hari-hari besar;
n. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
153
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan meubeleur;
b. Pengadaan UPS/stabilizer komputer;
c. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor;
d. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan indikator
kinerja instensi pemerintah.
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan pembangunan jalan;
b. Pembangunan jalan;
c. Perencanaan pembangunan jembatan;
d. Pembangunan jembatan;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. Pengawasan teknis pembangunan jalan.
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong.
6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi jalan dalam kondisi
tanggap darurat.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat;
b. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-
alat berat.
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum;
b. Pengembangan sistem distribusi air minum;
c. peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan.
10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah perencanaan pengembangan
infrastruktur.
11. Program Pemabangunan Infrastruktur Perdesaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
154
a. Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan;
b. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
c. Pembangunan sarana dan prasarana gedung;
d. Sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman.
12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan diseminasi
peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peralatan lainnya
yang terkait.
13. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan
usaha);
b. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang
perseorangan, badan usaha);
c. Pembinaan jasa konstruksi daerah.
14. Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap ketentuan
keteknikan.
15. Program Pengembangan Perumahan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan rumah sehat
sederhana.
16. Program Perencanaan Tata Ruang
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota.
B. Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatannya berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kenderaan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis
kantor, penyediaan barang cetakan dan pengadaan, penyediaan
komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman,
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa hari-
hari besar, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. program dan
kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor. Anggaran yang disediakan
untuk program dimaksud sebesar Rp 5.155.024.600,- realisasi keungan Rp
2.713.809.997,- (52,64%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
155
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah pengadaan
meubeleur, pengadaan UPS/stabilizer komputer, pemeliharaan
rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor dan rehabilitasi
sedang/berat rumah gedung kantor. Kegiatan di atas merupakan kegiatan
rutin kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp
861.000.000,- realisasi keuangan Rp 752.620.000,- (87,41%).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengembangan indikator kinerja instensi pemerintah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp 1.500.000.000,- realisasi keuangan Rp 699.440.125,- (46,63%)
dan realisasi fisik 79%.
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan perencanaan pembangunan jalan
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan bentuk pelaksanaaan perencanaan
dan amdal pada 23 kabupaten kota:
Kabupaten Sabang : 2 Paket
Kabupaten Pidie : 1 Paket
Kabupaten Aceh utara : 1 Paket
Kota Langsa : 1 Paket
Kabupaten Aceh timur : 2 Paket
Kabupaten Aceh tamiang : 3 Paket
Kabupaten Siemelue : 2 Paket
Kabupaten Aceh selatan : 2 Paket
Kabupaten Subulussalam : 1 Paket
Kabupaten Aceh singkil : 1 Paket
Kabupaten Bener meria : 5 Paket
Kabupaten Aceh tengah : 2 Paket
Provinsi : 15 Paket
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
10.955.272.000,- realisasi keuangan Rp 9.338.569.753,- (85,24%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembangunan jalan
Dengan target penanganan sepanjang 769,01 km yang dapat dicapai
penanganan efektif sepanjang 629,971 km. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan lokasi kegiatannya sebagai berikut:
Kota Banda Aceh : 2 Paket, 8,2 Km
Kabupaten Sabang : 2 Paket, 6,33 Km
Kabupaten Aceh besar : 12 Paket, 28,76 Km
Kabupaten Pidie : 13 Paket, 39,98 Km
Kabupaten Pidie Jaya : 8 Paket, 18,27 Km
Kabupaten Bireun : 6 Paket, 24,48 Km
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
156
Kabupaten Aceh Utara : 4 Paket, 22,78 Km
Kota Lhokseumawe : 5 Paket, 15 Km
Kabupaten Aceh Timur : 13 Paket, 39,4 Km
Kota langsa : 5 Paket, 5,18 Km
Kabupaten Aceh tamiang : 6 Paket, 19,075 Km
Kabupaten Bener Meriah : 13 Paket, 52,505 Km
Kabupaten Aceh jaya : 9 Paket, 26,07 Km
Kabupaten Aceh barat : 10 Paket, 22,13 Km
Kabupaten Nagan Raya : 4 Paket, 7,02 Km
Kabupaten Siemelue : 4 Paket, 39,071 Km
Kabupaten Aceh Barat Daya : 11 Paket, 30,62 Km
Kabupaten Aceh Selatan : 10 Paket, 22,865 Km
Kabupaten Subulussalam : 3 Paket, 8,70 Km
Kabupaten Aceh singkil : 12 Paket, 54,185 Km
Kabupaten Aceh Tengah : 3 Paket, 5,325 Km
Kabupaten Gayo Lues : 13 Paket, 67,775 Km
Kabupaten Aceh Tenggara : 15 Paket, 65,8 Km
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
728.746.402.579,- realisasi keuangan Rp 696.681.560.865,- (95.60%) dan
realisasi fisik 93.29%.
Kegiatan perencanaan pembangunan jembatan
Telah dilaksanakan dengan bentuk pelaksanaan perencanaan
pembangunan jembatan:
Kabupaten Aceh Selatan : 1 Paket
Kabupaten Aceh Tengah : 1 Paket
Provinsi : 8 Paket
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.199.868.000,- realisasi keuangan Rp 569.033.500,- (47,42%) dan realisasi
fisik 56,50%.
Kegiatan pembangunan jembatan
Target penanganan 1559,40 M dan tercapai penanganan efektif sepanjang
1.089,40.M kegiatan ini telah dilaksanakan dengan lokasi dan pelaksanaan
pembangunan:
Kabupaten Aceh Besar : 1 Paket , 76 M
Kabupaten Pidie : 5 Paket , 283 M
Kabupaten Pidie Jaya : 2 Paket , 55 M
Kabupaten Bireun : 3 Paket , 231 M
Kabuapaten Aceh Utara : 1 Paket , 40 M
Kabupaten Aceh Barat : 6 Paket , 740 M
Kabupaten Aceh jaya : 2 Paket , 180 M
Kabupaten Abdiya : 1 Paket , 60 M
Kabupaten Nagan Raya : 4 Paket , 580 M
Kabupaaten Aceh Selatan : 4 Paket , 98,8 M
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
157
Kabupaten Gayo Lues : 7 Paket , 215 M
Kota Langsa : 2 Paket , 16 M
Kabupaten Aceh Timur : 6 Paket , 230,8 M
Kabupaten Aceh Tamiang : 3 Paket , 243 M
Kabupaten Aceh Tengah : 2 Paket , 30 M
Kabupaten Aceh Singkil : 1 Paket , 160 M
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
97.946.533.000,- realisasi keuangan Rp 87.270.676.826,- (89,10%) dan
realisasi fisik 86,60%.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk monitoring, evaluasi
dan melaporkan setiap kemajuan kerja per bulan dan per tahun dalam
kegiatan pembangunan jalan dan jembatan juga pekerjaan keciptakaryaan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.230.000.000,- realisasi keuangan Rp 635.608.150,- (51,68%) dan realisasi
fisik 0%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana, karena
tidak ada konsultan yang memenuhi syarat dan waktu sangat terbatas,
untuk itu kegiatan tersebut perlu di usulkan kembali pada tahun
berikutnya.
Kegiatan Pengawasan teknis pembangunan jalan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 36 paket dan 5 paket
kegiatan amdal dengan lokasi dan pelaksanaan pembangunan. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 52.529.560.139,-
realisasi keuangan Rp 45.800.299.013,- (87,19%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong–gorong dengan target sepanjang
32.000 M dan tercapai penangan pelaksanaan sepanjang 20,266 M terdiri
dari kegiatan :
Kota Banda Aceh : 5 Paket , 581 M
Kabupaten Aceh Besar : 33 Paket , 5124 M
Kabupaten Pidie : 8 Paket , 2464 M
Kabupaten Aceh Utara : 5 Paket , 701 M
Kabupaten Aceh Timur : 13 Paket , 2886 M
Kota Langsa : 1 Paket , 115 M
Kabupaten Aceh Jaya : 1 Paket , 500 M
Kabupaten Aceh Barat : 2 Paket , 720 M
Kabupaten Nagan Raya : 2 Paket , 420 M
Kabupaten Aceh Selatan : 1 Paket , 270 M
Kabupaten Subulussalam : 1 Paket , 2485 M
Kabupaten Aceh Tamiang : 4 Paket , 4000 M
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
158
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
15.060.352.000,- realisasi keuangan Rp 13.983.517.000,- (92,85%) dan
realisasi fisik 100%.
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang penanganan fungsional 200 km, Panjang penanganan efektif,
165,916 km dan saluran 1.312 m serta jembatan 70,4 m Kegiatan
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari kegiatan yang
dilaksanakan di:
Kota Banda Aceh : 1 Paket : Jalan 0,554 Km
Kabupaten Aceh Besar : 11 Paket : Jalan 13,963 Km
Saluran 1,312 M
Kabupaten Pidie : 5 Paket : Jalan 3,034 Km
Jembatan 6,4 M
Kabupaten Pidie Jaya : 3 Paket : Jalan 2.57 Km
Jembatan 32 M
Kabupaten Bireun : 10 Paket : Jalan 6,33 Km
Jembatan 32 M
Kabupaten Aceh Utara : 12 Paket : Jalan 18,39 Km
Kota Lhokseumawe : 2 Paket : Jalan 2,2 Km
Kota Langsa : 13 Paket : Jalan 4,192 Km
Kabupaten Aceh Timur : 5 Paket : Jalan 9,013 Km
Kabupaten Aceh Tamiang: 5 Paket : Jalan 31 Km
Kabupaten Aceh Tengah : 22 Paket : Jalan 31,275 Km
Kabupaten Aceh Selatan : 7 Paket : Jalan 11,428 Km
Kota Subussalam : 6 Paket : Jalan 5,9 Km
Kabupaten Gayo Lues : 2 Paket : Jalan 2,087 Km
Kabupaten Tenggara : 3 Paket : Jalan 23,98 Km
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
159
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
173.906.097.325,- realisasi keuangan Rp 155.374.308.321,- (89,34%) dan
realisasi fisik 100%.
7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Kegiatan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pekerjaan sebanyak 2
paket yang berlokasi di Kabupaten Aceh Jaya (pekerjaan perbaikan badan
jalan sepanjang 300 m berupa timbunan) serta Kabupaten Bireuen
sepanjang 650 m berupa timbunan dan perbaikan badan jalan.
Kelebihan dana ini karena kebutuhan dana untuk tahun anggaran 2010
hanya terjadi pengeluaran sebesar tersebut di atas (dana cadangan).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.969.289.950,- realisasi keuangan Rp 796.915.100,- (40,47%) dan realisasi
fisik 100%. Dana tanggap darurat di sumbang untuk penanganan bencana
pada jalan jembatan dan realisasinya tergantung dari bencana yang terjadi
pada tahun berjalan.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan pengadaan alat-alat berat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan
dan perlengkapan bengkel, alat-alat berat:
Kabupaten Aceh Timur : 3 unit, pengadaan mobil tenaga PJU dan
mobil laboratorium serta alat
Kabupaten Aceh Tamiang : 1 unit, pengadaan alat exevator
Kabupaten Subulussalam : 2 unit, pengadaan baby roller dan mobil
kebakaran.
Provinsi : 1 unit, pengadaan mobil operasional
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
5.300.000.000,- realisasi keuangan Rp 5.032.323.000,- (94.95%) dan
realisasi fisik 100%.
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat
berat.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk biaya operasional,
pemeliharaan/perbaikan pengangkutan dan pengadaan spare part alat-alat
berat sebanyak 3 unit (Crane, exevator OW dan back hoe, loader dan juga
pengadaan material rangka baja balley sepanjang 181,8 M).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
10.600.000.000,- realisasi keuangan Rp 10.387.795.000,- (98%) dan
realisasi fisik 100%.
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan teknik
pengelolaan air minum bagi kabupaten kota dan telah dilaksanakan di
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
160
Banda Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 250.000.000,- realisasi keuangan Rp 103.438.000,- (41,38%) dan
realisasi fisik 0%. Hal ini disebabkan kegiatan hanya berupa penyuluhan.
Pengembangan sistem distribusi air minum telah dilaksanakan di
kabupaten/kota sebagai berikut:
Kota Banda Aceh : 7 Paket, pemb. jaringan pipa 430 M. dll
Kabupaten Pidie : 1 Paket, pemb. 40 unit MCK
Kabupaten Aceh Utara : 1 Paket, waduk
Kota Lhoksemawe : 1 Paket, pemb. jaringan pipa 2379 M
Kota Langsa : 2 Paket, pemb. sumur bor.
Kabupaten Aceh Timur : 8 Paket, pemb. SPAM, OPA, SR dan
Jaringan
Kabupaten Aceh Selatan : 6 Paket, pemb. jaringan pipa 15545 M
pipa
Kabupaten Subulussalam : 1 Paket, pemb. jaringan pipa 13988 M
Kabupaten Aceh Tengah : 1 Paket, pemb. jaringan pipa 23000 M
Kabupaten Aceh Tenggara : 4 Paket
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
36.666.821.000,- realisasi keuangan Rp 34.575.658.900,- (94,30%) dan
realisasi fisik 98,91%.
Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan telah dilaksanakan di kabupaten/kota sebagai berikut:
Kota Banda Aceh : 1 Paket, pengadaan WE mobil 2 unit
Kabupaten Aceh Besar : 1 Paket, pengadaan becak sampah
Kabupaten Bener Meriah : 1 Paket, pengadaan countainer sampah
Kabupaten Subulussalam : 1 Paket, pengadaan mobil tinja
Kota Langsa : 1 Paket
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.700.000.000,- realisasi keuangan Rp 2.499.526.000,- (92,58%) dan
realisasi fisik 100%.
10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur telah dilaksanakan di
kabupaten/kota sebagai berikut:
Kota Banda Aceh : 1 Paket
Kabupaten Aceh Besar : 5 Paket
Kota Sabang : 1 Paket
Kabupaten pidie : 1 Paket
Kabupaten Pidie Jaya : 1 Paket
Kabupaten Bireuen : 1 Paket
Kota Lhokseumawe : 1 Paket
Kabupaten Aceh Utara : 2 Paket
Kota langsa : 1 Paket
Kabupaten Timur : 1 Paket
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
161
Kabupaten Aceh Tamiang : 1 Paket
Kabupaten Aceh Jaya : 1 Paket
Kabupaten Aceh Barat : 2 Paket
Kabupaten Seumelue : 1 Paket
Kabupaten Nagan Raya : 1 Paket
Kabupaten Abdya : 1 Paket
Kabupaten Aceh Selatan : 1 Paket
Kabupaten Singkil : 1 Paket
Kota Subusalam : 2 Paket
Kabupaten Bener Meriah : 1 Paket
Kabupaten Aceh Tengah : 2 Paket
Kabupaten Gayo Lues : 2 Paket
Kabupaten Aceh Tengara : 2 Paket
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
15.994.532.500,- realisasi keuangan Rp 14.595.284.060,- (91,25%) dan
realisasi fisik 95,35%.
11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kegiatan penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan telah
dilaksanakan di kabupaten/kota sebagai berikut:
Kota Banda Aceh : 2 Paket, penataan desa geuceu komplek
Kota langsa : 1 Paket, pemasangan paving block 1582 M2
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
459.501.000,- realisasi keuangan Rp 435.015.000,- (94,67%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan telah dilaksanakan
di kabupaten/kota sebagai berikut:
Kota Banda Aceh : 12 Paket
Kabupaten Aceh Besar : 54 Paket
Kabupaten pidie : 6 Paket
Kabupaten Bireuen : 31 Paket
Kabupaten Aceh Utara : 9 Paket
Kota Lhoksemawe : 2 Paket
Kota Langsa : 2 Paket
Kabupaten Aceh Timur : 1 Paket
Kabupaten Aceh Tamiang : 2 Paket
Kabupaten Aceh Jaya : 1 Paket
Kabupaten Aceh Barat : 8 Paket
Kabupaten Nagan Raya : 5 Paket
Kabupaten Abdya : 10 Paket
Kabupaten Singkil : 1 Paket
Kabupaten Aceh Selatan : 1 Paket
Kabupaten Aceh Tengara : 7 Paket
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
162
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
36.136.237.400,- realisasi keuangan Rp 33.244.702.737,- (92%) dan
realisasi fisik 98,41%.
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung telah dilaksanakan
di kabupaten/kota sebagai berikut:
Kota Banda Aceh : 70 Paket : Mesjid 24 Unit
Menasah 2 Unit
Gedung 44 Unit
Kota Sabang : 5 Paket : Mesjid 2 Unit
Menasah 2 Unit
Gedung 3 Unit
Kabupaten Aceh Besar :165 Paket : Mesjid 34 Unit
Menasah121 Unit
Gedung 10 Unit
Kabupaten pidie :121 Paket : Mesjid 37 Unit
Menasah 60 Unit
Gedung 24 Unit
Kabupaten Pidi Jaya : 12 Paket : Mesjid 6 Unit
Menasah 4 Unit
Gedung 2 Unit
Kabupaten Bireuen :155 Paket : Mesjid 19 Unit
Menasah18 Unit
Gedung 118 Unit
Kabupaten Aceh Utara :120 Paket : Mesjid 40 Unit
Menasah 52 Unit
Gedung 118 Unit
Kota lhoksemawe : 7 Paket : Mesjid 1 Unit
Menasah1 Unit
Gedung 28 Unit
Kota Langsa : 1 Paket : Mesjid 2 Unit
Menasah 2 Unit
Gedung 1 Unit
Kabupaten Aceh Timur : 27 Paket : Mesjid 8 Unit
Menasah12 Unit
Gedung 7 Unit
Kabupaten Aceh Tamiang : 17 Paket : Mesjid 8 Unit
Menasah 0 Unit
Gedung 9 Unit
Kabupaten Aceh Jaya : 13 Paket : Mesjid 9 Unit
Menasah0 Unit
Gedung 3 Unit
Kabupaten Aceh Barat : 76 Paket : Mesjid 70 Unit
Menasah 7 Unit
Gedung 1 Unit
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
163
Kabupaten Nagan Raya : 49 Paket : Mesjid 24 Unit
Menasah 5 Unit
Gedung 20 Unit
Kabupaten Singkil : 5 Paket : Mesjid 2 Unit
Menasah1 Unit
Gedung 3 Unit
Kabupaten Gayo Lues : 11 Paket : Mesjid 7 Unit
Menasah2 Unit
Gedung 2 Unit
Kabupaten Aceh Tengara : 43 Paket : Mesjid 34 Unit
Menasah 3 Unit
Gedung 6 Unit
Kabupaten Abdya : 60 Paket : Mesjid 34 Unit
Menasah15 Unit
Gedung 11 Unit
Kabupaten Simeulu : 31 Paket : Mesjid 21 Unit
Menasah9 Unit
Gedung 1 Unit
Kabupaten Bener Meriah : 6 Paket : Mesjid 2 Unit
Menasah2 Unit
Gedung 2 Unit
Kabupaten Aceh Tengah : 18 Paket : Mesjid 5 Unit
Menasah1 Unit
Gedung 12 Unit
Provinsi : 64 Paket : Mesjid 30 Unit
Menasah 30 Unit
Gedung 4 Unit
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
187.296.537.350,- realisasi keuangan Rp 171.147.337.623,- (91,38%) dan
realisasi fisik 99,48%.
Kegiatan sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman
Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sedangkan anggarannya
sebesar Rp 200.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik
0%. Hal ini disebabkan tidak tersedianya fasilitator.
12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Kegiatan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa
konstruksi dan peralatan lainnya yang terkait.
Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan anggaran sebesar Rp
65.100.000,- realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 0%. Hal ini
disebabkan tidak tersedianya fasilitator.
13. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
164
usaha)
Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan anggaran sebesar Rp
50.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 0%. Hal ini
disebabkan tidak tersedianya fasilitator.
Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang
perseorangan, badan usaha)
Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan anggaran sebesar Rp
50.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 0%. Hal ini
disebabkan tidak tersedianya fasilitator.
Pembinaan jasa konstruksi daerah
Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan anggaran sebesar Rp
55.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 0%. Hal ini
disebabkan tidak tersedianya fasilitator.
14. Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Kegiatan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan telah dilaksanakan
di kabupaten/kota sebagai berikut:
Kabupaten Aceh Besar : 1 Paket
Kabupaten Pidie : 2 Paket
Kabupaten Bireun : 3 Paket
Kabupaten Aceh utara : 4 Paket
Kota Lhoksemawe : 1 Paket
Kota Langsa : 1 Paket
Kabupaten Aceh Timur : 1 Paket
Kabupaten Aceh Tamiang : 3 Paket
Kabupaten Nagan Raya : 1 Paket
Kabupaten Aceh Selatan : 1 Paket
Kabupaten Subulusalam : 1 Paket
Kabupaten Aceh Singkil : 1 Paket
Kabupaten Aceh Tengah : 1 Paket
Provinsi : 3 Paket
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
9.075.811.071,- realisasi keuangan Rp 7.003.270.858,- (77,16%) dan
realisasi fisik 100%.
15. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan pengembangan rumah sehat sederhana telah dilaksanakan di
kabupaten/kota sebagai berikut:
Kabupaten Aceh Besar : 33 Unit Rumah
Kabupaten Pidie : 146 Unit Rumah
Kabupaten Pidie Jaya : 34 Unit Rumah
Kabupaten Bireun : 62 Unit Rumah
Kabupaten Aceh Utara : 163 Unit Rumah
Kota Lhokseumawe : 5 Unit Rumah
Kota Langsa : 38 Unit Rumah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
165
Kabupaten Aceh Timur : 117 Unit Rumah
Kabupaten Aceh Tamiang : 55 Unit Rumah
Kabupaten Aceh Jaya : 50 Unit Rumah
Kabupaten Aceh Barat : 116 Unit Rumah
Kabupaten Nagan Raya : 100 Unit Rumah
Kabupaten Abdya : 66 Unit Rumah
Kabupaten Aceh Selatan : 75 Unit Rumah
Kabupaten Simeulue : 48 Unit Rumah
Kabupaten Bener Meriah : 72 Unit Rumah
Kabupaten Gayoe Lues : 80 Unit Rumah
Kabupaten Aceh Tengah : 38 Unit Rumah
Kabupaten Aceh Singkil : 47 Unit Rumah
Kabupaten Tenggara : 37 Unit Rumah
Kabupaten Subulussalam : 41 Unit Rumah
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
84.268.730.800,- realisasi keuangan Rp 81.871.655.568,- (97,16%) dan
realisasi fisik 98,25%.
16. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 2.518.652.000,- realisasi keuangan
Rp 2.367.074.475,- (93,98%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dialokasikan dana sebesar Rp
1.528.018.867.654,- realisasi keuangan sebesar Rp 1.436.237.270.048 (93,90%)
dan realisasi fisik 92,60%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
1.528.018.867.654 92,60 1.434.855.341.248 93,90
1 Belanja tidak langsung 45.272.544.940 - 43.388.577.411 95,84
2 Belanja langsung 1.482.746.322.714 - 1.392.848.692.637 96,98
TOTAL 1.528.018.867.654 92,60 1.434.855.341.248 93,90
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- adanya perubahan desain untuk beberapa kegiatan dari kabupaten/kota;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
166
- adanya perubahan lingkup pekerjaan atas permintaan masyarakat dan
pemerintah/kabupaten/kota;
- terjadinya bencana alam dan banjir pada beberapa kabupaten sehingga
menghambat pekerjaan di lapangan;
- dibidang penataan ruang belum adanya kesamaan pemahaman di tingkat
kabupaten/kota.
Solusi:
- perlu adanya kesamaan pemahaman di tingkat kabupaten/kota;
- koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi harus ditingkatkan lagi
melalui upaya-upaya koordinasi teknis secara berkala dan
berkeseimbangan;
- meningkatkan pengawasan dan upaya-upaya percepatan kerja secara lebih
intensif dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara maksimal.
Dinas Pengairan
Urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan sebagai
berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
g. Penyediaan alat tulis kantor;
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
l. Penyediaan makanan dan minuman;
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
n. Penyediaan jasa keamanan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
b. Rahabilitasi sedang/berat gedung kantor.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
167
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
c. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan
perangkat daerah dan lembaga khusus.
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi;
b. Perencanaan pembangunan reservoir;
c. Perencanaan normalisasi saluran sungai;
d. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;
e. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun;
f. Pemberdayaan petani pemakai air;
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. Pembangunan jaringan irigasi;
i. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi (WISMP);
j. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah provinsi (WISMP);
k. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai (WISMP).
5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air lainnya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya;
b. Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data hidrologi.
6. Program Pengendalian Banjir
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan
sungai;
b. Pembangunan prasarana pengaman pantai.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sember daya
air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
168
ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor. Hasil yang diharapkan
dari program kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan
administrasi demi lancarnya kegiatan administrasi untuk menunjang
seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Pada kegiatan
ini direncanakan pengadaan: alat penjilid besar Max HD 12 L (1 buah),
flashdisk (3 buah), memori camera digital (1 buah), alat pendingin/AC (10
unit), komputer (4 unit), laptop (16 unit), printer (3 unit), penyimpan
arus/UPS (1 unit), rak besi (25 meter), camera digital (4 unit), handycam
(1 unit), infocus (1 unit), wireless TOA (1 unit), alat ukur theodolit (1
unit), alat ukur waterpass (1 unit), rolling meter (2 unit). Anggaran yang
disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 4.197.780.630,- realisasi
keuangan Rp 3.537.019.059,- (84,26%) dan realisasi fisik 95,18%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rahabilitasi sedang/berat
gedung kantor. hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang
terlaksananya kegiatan di bidang pengairan. Pada kegiatan ini
direncanakan perbaikan dan perawatan pekarangan dan taman (810 m2),
perawatan gedung kantor UPTD-III (565 m2), perawatan gedung Kantor
UPTD-IV (585 m2), rehab Kantor Sungai Danau dan Waduk, rehab
mushalla, refil taman dan rehab paving block, rehab gedung kantor
program dan pelaporan. Anggaran yang disediakan untuk program
dimaksud sebesar Rp 456.975.000,- realisasi keuangan Rp 450.502.000,-
(98,58%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Direncanakan peningkatan jumlah tenaga lulusan kursus/pelatihan adalah
12 orang dan kegiatan ini tidak diselenggarakan oleh dinas, tetapi dinas
hanya mengirim peserta baik di dalam daerah maupun di luar daerah.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
114.000.000,- realisasi keuangan Rp 108.082.400,- (94,81%) dan realisasi
fisik 100%.
Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan
Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
sebanyak 190 orang dan kegiatan ini dilakukan oleh dinas sendiri tetapi
narasumber/instruktur tidak hanya berasal dari dinas tetapi juga dari
lembaga lain. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 716.868.500,- realisasi keuangan Rp 552.877.700,- (77,12%)
dan realisasi fisik 99,73%.
Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan
perangkat daerah dan lembaga khusus
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
169
Direncanakan tersedianya Rancangan Qanun Irigasi yang nantinya
menjadi pedoman dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 230.000.000,-
realisasi keuangan Rp 223.277.600,- (97,08%) dan realisasi fisik 95,52%.
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya pedoman pelaksanaan
konstruksi bangunan irigasi sebanyak 9 laporan, yang terdiri dari laporan
DED dan review desain (3 laporan), ketersediaan data hasil studi (1
laporan), laporan penyusunan revitalisasi pengairan Aceh (1 laporan),
laporan pengembangan sistem manajemen proyek dan keuangan
terintegerasi (1 laporan) dan data hasil survey dan pengukuran jaringan
irigasi (3 laporan). Jumlah paket dan lokasi kegiatan Perencanaan
Pembangunan Jaringan Irigasi adalah tersebar 1 paket, Banda Aceh 1
paket, Aceh Besar 1 paket, Pidie 1 paket, Bener Meriah 4 paket dan Aceh
Selatan 1 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 3.920.685.750,- realisasi keuangan Rp 3.910.047.125,-
(99,73%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan perencanaan pembangunan reservoir
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman
pelaksanaan konstruksi bangunan embung/bendung (11 laporan DED),
laporan perencanaan dan perancangan (1 laporan) dan laporan supervisi
(3 laporan). Jumlah paket dan lokasi kegiatan Perencanaan Pembangunan
Reservoir adalah Aceh Besar 9 paket, Pidie 2 paket, Bireuen 2 paket, Aceh
Timur 1 paket dan Aceh Utara 1 paket. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 8.793.744.000,- realisasi keuangan Rp
7.798.733.000,- (88,69%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman
pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir dan penanganan
muara sungai (9 laporan) dan laporan pengawasan normalisasi sungai (1
laporan), Ketersediaan data hasil perencanaan. Jumlah paket dan lokasi
kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai adalah Aceh Besar 3
paket, Pidie 1 paket, Aceh Utara 2 paket, Aceh Tengah 2 paket, Aceh
Barat 1 paket dan Aceh Selatan 1 paket.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.585.194.000,- realisasi keuangan Rp 1.508.627.000,- (95,17%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Kegiatan yang akan dilakukan adalah operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi di 13 kabupaten/kota (34 paket kegiatan). Kegiatan ini merupakan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
170
pekerjaan rutinitas dalam upaya memperpanjang umur fungsi prasarana
dan sarana pengairan sesuai yang direncanakan. Hasil yang diharapkan
dari kegiatan ini adalah kelancaran aliran air sungai Krueng Aceh dan
Krueng Daroy dan lancarnya aliran air irigasi di 33 daerah irigasi seluas
45.981 Ha.
Jumlah paket dan lokasi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi adalah Banda Aceh 1 paket, Pidie Jaya 3 paket, Bireuen 5 paket,
Aceh Utara 4 paket, Aceh Timur 2 paket, Langsa 1 paket, Aceh Tamiang 2
paket, Aceh Jaya 1 paket, Aceh Tenggara 2 paket, Gayo Lues 2 paket,
Aceh Barat 5 paket, Aceh Barat Daya 3 paket, Aceh Selatan 3 paket.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
7.751.598.000,- realisasi keuangan Rp 7.590.670.000,- (97,92%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Untuk mengoptimalkan fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun, maka
akan dilakukan usaha perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi di 17
kabupaten/kota (171 paket kegiatan). Hasil yang ingin dicapai adalah
peningkatan fungsi jaringan irigasi sehingga diharapkan dapat menjamin
pasokan air irigasi untuk sawah di lokasi pelaksanaan kegiatan. Jumlah
paket dan lokasi kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah
dibangun adalah Aceh Besar 33 paket, Pidie 35 paket, Pidie Jaya 13 paket,
Bireuen 23 paket, Aceh Utara 21 paket, Bener Meriah 1 paket, Aceh
Timur 9 paket, Aceh Barat 1 paket, Aceh Barat Daya 5 paket, Aceh Jaya 1
paket, Nagan Raya 10 paket, Aceh Selatan 4 paket, Gayo Lues 7 paket,
Aceh Singkil 1 paket, Aceh Tengah 1 paket, Simeulue 1 paket, Kota
Langsa 5 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 125.768.064.537,- realisasi keuangan Rp 108.273.429.623,-
(86,09%) dan realisasi fisik 99,99%.
Kegiatan pemberdayaan petani pemakai air
Hasil yang ingin dicapai adalah kemampuan kelompok P3A dalam
melakukan pengelolaan jaringan irigasi, termasuk menerapkan aturan
yang berlaku. Hasil nyata yang diharapkan adalah peningkatan jaringan
tersier yang dilakukan sendiri oleh kelompok P3A (28 paket pekerjaan) di
7 daerah irigasi. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pemberdayaan petani
pemakai air adalah Pidie Jaya 4 paket, Bireuen 6 paket, Aceh Utara 4
paket, Aceh Timur 2 paket, Aceh Tenggara 4 paket, Aceh Barat Daya 4
paket, Aceh Selatan 4 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 2.775.746.000,- realisasi keuangan Rp
2.541.267.100,- (91,55%) dan realisasi fisik 99,55%.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
adalah tersedianya informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan
pengelolaan pengairan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan kegiatan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
171
setiap bulan selama satu tahun anggaran dan laporan monitoring langsung
ke lapangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 141.525.600,- realisasi keuangan Rp 124.549.500,- (88%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan pembangunan jaringan irigasi
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pembangunan jaringan
irigasi di 14 kabupaten/kota (60 paket). Pada kegiatan ini juga akan
dibangun 8 unit bendung yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan
bendung ada yang telah dimulai pada tahun anggaran sebelumnya (2 unit
bendung) dan 6 unit bendung dibangun baru. Untuk bendung-bendung
yang sudah menurun fungsinya dilakukan rehabilitasi bendung baik berat
maupun ringan. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pembangunan jaringan
irigasi adalah Aceh Besar 1 paket, Pidie 3 paket, Pidie Jaya 2 paket,
Bireuen 6 paket, Lhokseumawe 1 paket, Aceh Utara 3 paket, Aceh Timur
1 paket, Bener Meriah 12 paket, Gayo Lues 9 paket, Aceh Jaya 1 paket,
Aceh Barat 1 paket, Aceh Tamiang 1 paket, Aceh Selatan 5 paket dan
Aceh Tenggara 14 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 48.441.115.836,- realisasi keuangan Rp
45.117.606.850,- (93,14%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi (WISMP)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran yang disediakan untuk
program dimaksud sebesar Rp 1.282.487.000,- realisasi keuangan Rp
1.169.936,100,- (91,22%) dan realisasi fisik 98,24%.
Kegiatan peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah Provinsi
(WISMP)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran yang disediakan untuk
program dimaksud sebesar Rp 382.335.000,- realisasi keuangan Rp
321.079.700,- (83,98%) dan realisasi fisik 92,56%.
Kegiatan peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
(WISMP)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 239.077.500,- realisasi keuangan Rp
108.716.500,- (45,47%) dan realisasi fisik 70,32%. Rendahnya realisasi
keuangan disebabkan adanya kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaaan
Sumber Daya Air (TKPSDA) yang tidak dilaksanakan seperti kegiatan
rapat dan pembayaran honor tim. Kegiatan tersebut tidak terlaksana
karena TKPSDA Wilayah Krueng Aceh-Teunom dan TKPSDA Wilayah
Krueng Peusangan baru terbentuk tanggal 17 Desember 2010.
5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumder Daya Air lainnya
Kegiatan Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainya
Hasil yang diinginkan adalah tersedianya prasarana penampungan air
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
172
untuk kebutuhan irigasi dan kebutuhan lain, terutama di daerah yang
kesulitan air. Pada tahun 2010 kegiatan dilaksanakan di 8 kabupaten (17
paket), dan pada tahun ini diharapkan terlaksananya pembangunan
Embung Maheng, Waduk Lampanah, Waduk Batee, Waduk Paya
Peunyet, Situ Alue Ie Mata Praden, keberlanjutan pembangunan Embung
Twi Geulumpang, Embung Paya Raoh, Embung Paya Kareung dan
Embung Seufulu. Dalam kegiatan ini juga akan dilakukan normalisasi
Waduk Blang Karang, normalisasi Danau Aneuk Laot dan land clearing
Embung Paya Seunara. Pada tahun 2010 ini juga dilakukan penataan
lingkungan waduk keuliling, land scape waduk keuliling, pemasangan
guest house dan pembangunan jalan kawasan guest house waduk
keuliling. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pembangunan embung dan
bangunan penampung air lainnya adalah Aceh Besar 9 paket, Sabang 2
paket, Pidie 1 paket, Pidie Jaya 1 paket, Aceh Tengah 1 paket, Bireuen 1
paket, Aceh Utara 1 paket dan Simeulue 1 paket. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 23.956.828.000,- realisasi
keuangan Rp 23.668.678.554,- (98,80%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data
hidrologi
Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah pengeboran air tanah di
Aceh Besar (2 Lokasi), pengadaan mikcrohidro (2 unit), pemasangan pipa
Blang Ura Lamtamot, pembangunan pompan dan instalasi di Kabupaten
Bireuen (1 unit), pengadaan sumur bor di Kabupaten Pidie Jaya (1 paket)
dan di Kabupaten Aceh Barat (1 paket). Pada kegiatan ini juga akan
dilakukan pembangunan sumber air bersih di Kabupaten Gayo Lues (1
lokasi). Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan tersedianya
debit air di lokasi tersebut dan tersedianya alat ukur dan tersedianya data
hidrologi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai data untuk
perencanaan konstruksi bangunan irigasi selanjutnya dan untuk kegunaan
lainnya. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi
bangunan pengukuran data Hidrologi adalah Aceh Besar 3 paket, Bireuen
1 paket, Pidie Jaya 1 paket, Aceh Barat 1 paket dan Gayo Lues 1 paket.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.239.630.000,- realisasi keuangan Rp 2.104.763.545,- (93,98%) dan
realisasi fisik 99,01%.
6. Program Pengendalian Banjir
Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-
badan sungai
Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi areal pemukiman dan
pertanian dari ancaman bahaya banjir, sehingga masyarakat merasa aman
dan terhindar dari bencana. Target yang diinginkan adalah terlaksananya
pembangunan tanggul/bangunan perkuatan tebing sungai, pelurusan dan
normalisasi sungai di 20 (dua puluh) kabupaten yang terdiri dari 126 paket
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
173
kegiatan. Jumlah paket dan lokasi kegiatan mengendalikan banjir pada
daerah tangkapan air dan badan-badan sungai adalah Banda Aceh 1 paket,
Aceh Besar 7 paket, Pidie 19 paket, Pidie Jaya 2 paket, Bireuen 8 paket,
Lhokseumawe 8 paket, Aceh Utara 7 paket, Gayo Lues 9 paket, Aceh
Timur 3 paket, Kota Langsa 5 paket, Aceh Tengah 1 paket, Aceh Tamiang
1 paket, Aceh Jaya 3 paket, Aceh Barat 5 paket, Aceh Barat Daya 5 paket,
Nagan Raya 5 paket, Aceh Selatan 9 paket, Aceh Tenggara 23 paket,
Subulussalam 4 paket, Simeulue 1 paket. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 245.812.804.128,- realisasi keuangan
Rp 232.633.035.387,- (94,64%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai
Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi areal pemukiman dan
pertanian dari ancaman bahaya abrasi dan gelombang pasang, sehingga
masyarakat merasa aman dan terhindar dari bencana. Target yang
diinginkan adalah terlaksananya pembangunan tanggul pengaman pantai,
pengerukan dan pembangunan jetty di 11 (sebelas) kabupaten/kota yang
terdiri dari 29 paket kegiatan. Jumlah paket dan lokasi kegiatan
pembangunan prasarana pengamanan pantai adalah Sabang 1 paket, Aceh
Besar 1 paket, Banda Aceh 1 paket, Pidie 5 paket, Pidie Jaya 2 paket,
Bireuen 5 paket, Aceh Timur 4 paket, Kota Lhokseumawe 3 paket, Kota
Langsa 1 paket, Aceh Jaya 1 paket, Aceh Selatan 1 paket. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 110.173.786.300,-
realisasi keuangan Rp 108.587.381.300,- (98,56%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Pengairan dialokasikan dana sebesar Rp 619.693.693.708,- yang
realisasi keuangan sebesar Rp 576.292.189.484 (93,00%) dan realisasi fisik
99,12%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja
langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
619.693.693.708 99.12 576.292.189.484 93,00
1 Belanja tidak langsung 30.713.447.927 84,53 25.961.908.991 84,53
2 Belanja langsung 588.980.245.781 95,18 550.330.280.493 93,44
TOTAL 619.693.693.708 99.12 576.292.189.484 93,00
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- lemahnya koordinasi antar sektor terkait;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
174
- kesulitan dalam pembagian alokasi dana antar daerah dan antar program
kegiatan;
- tidak semua pegawai mempunyai tingkat profesionalitas yang sesuai
dengan bidang serta masih rendahnya motivasi kerja sebagian pegawai.
Solusi:
- memprogramkan kegiatan sesuai prioritas menurut tingkat kebutuhan dan
kepentingan masyarakat serta merencanakan pembangunan secara
bertahap;
- menyusun rumusan pembagian alokasi dana dengan rumusan yang adil
dan masuk akal serta sesuai dengan Renstra dan RPJM yang telah
ditetapkan;
- melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan kabupaten/kota dan
instansi terkait dalam rangka penyamaan persepsi dan disertai penjelasan
oleh nara sumber yang ahli;
- mendorong instansi terkait melalui Bappeda untuk menyelaraskan
program terkait;
- melakukan kampanye penyadaran publik yang berkelanjutan disertai
dorongan penerbitan aturan-aturan yang mengikat;
- melakukan kampanye penyadaran publik dan penjelasan kepada instansi
terkait tingkat kabupaten/kota tentang konsep yang benar dalam
pengelolaan sumber daya air;
- melakukan kampanye penyadaran publik yang berkelanjutan disertai
penjelasan tentang tujuan pembangunan untuk kesejahteraan bersama
disertai dorongan penerbitan aturan-aturan yang mengikat; dan
- meningkatkan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur.
5. URUSAN PENATAAN RUANG
Urusan Penataan Ruang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Urusan Perencanaan Pembanguan),
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (Urusan Pekerjaan Umum) dan Sekretariat
Daerah (Urusan Otonomi Daerah). Hal ini dikarenakan anggaran belanja non
program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan dengan
urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan
permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan pelaksanaan program
dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
175
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
k. Penyediaan makanan dan minuman;
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
m. Penyediaan jasa keamanan kantor;
n. Penyediaan jasa dokumentasi kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan mobeuler;
b. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPA.
6. Program Pengembangan Data Informasi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi penelitian dan pengembangan di provinsi serta kerjasama
dengan pihak lain;
b. Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
176
c. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
d. Penyusunan Profile Bappeda;
e. Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data
spasial.
7. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan ini berupa koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.
8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Kegiatan ini berupa koordinasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus (P2DTK) dan KP2DT.
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Rancangan RPJPA;
b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPA;
c. Penetapan RPJMA;
d. Penyusunan Rancangan RKPA;
e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPA;
f. Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
g. Penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS);
h. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan
pembangunan;
i. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang di
danai melalui sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana
Otsus;
j. Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan gubernur.
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
b. Koordinasi Pengembangan Sektor Ekonomi Rakyat (EDFF).
11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
b. Koordinasi perencanaan peningkatan sumber daya manusia.
12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi dan Konsultasi penyusunan rencana program
pembangunan fisik dan prasarana;
b. Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD;
c. Koordinasi pengembangan Kuala Idi;
d. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Pendukung WISMP).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
177
13. Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syari’at Islam
Kegiatan ini berupa koordinasi dan evaluasi perencanaan program-
program Syari’at Islam.
14. Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Internasional
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNFPA;
b. Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF
(KHPPIA).
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor, penyediaan
jasa dokumentasi kantor. Program dan kegiatan tersebut merupakan
program rutin kantor yang telah dilaksanakan. Anggaran yang
disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 5.649.251.515,- realisasi
keuangan Rp 4.917.816.702,- (87,05%) dan realisasi fisik 88,58%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mobeuler
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat-alat
meubeuler Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 28.000.000,- realisasi
keuangan Rp 27.950.000,- (99,82%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan
operasional sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
308.310.000,- realisasi keuangan Rp 293.115.000,- (95,07%) dan realisasi
fisik 98,07%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan sarana
dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 240.100.000,- realisasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
178
keuangan Rp 235.149.000,- (97,94%) dan realisasi fisik 100%.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi gedung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 925.000.000,- realisasi keuangan Rp
919.228.000,- (99.38%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya dan telah dilaksanakan dalam bentuk
penyediaan pakaian dinas harian dan linmas bagi seluruh pegawai di
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 93.500.000,- realisasi
keuangan Rp 90.585.000,- (96.88%) dan realisasi fisik 100%.
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan dan telah dilaksanakan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
536.575.000,- realisasi keuangan Rp 531.108.000,- (98.98%) dan realisasi
fisik 100%.
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA dan telah
dilaksanakan. Terjadi sisa anggaran pada kegiatan ini disebabkan anggaran
untuk gaji pegawai P2K, namun dalam perjalanan tahun anggaran ada
pegawai mengundurkan diri sehingga uang tersebut tidak dicairkan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.326.985.000,- realisasi keuangan Rp 2.186.115.800,- (93.95%) dan
realisasi fisik 95%.
17. Program Pengembangan Data Informasi
Koordinasi penelitian dan pengembangan di provinsi serta kerjasama
dengan pihak lain
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
433.440.000,- realisasi keuangan Rp 417.228.600,- (96,26%) dan realisasi
fisik 97,49%.
Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
940.800.000,- realisasi keuangan Rp 917.874.925,- (97,56%) dan realisasi
fisik 98,65%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
179
Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
458.910.000,- realisasi keuangan Rp 444.519.900,- (96,86%) dan realisasi
fisik 98,66%.
Penyusunan Profile BAPPEDA
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
52.500.000,- realisasi keuangan Rp 52.500.000,- (100%) dan realisasi fisik
100%.
Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data
spasial
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
500.000.000,- realisasi keuangan Rp 490.942.250,- (98,19%) dan realisasi
fisik 99,19%.
18. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan ini berupa koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan
telah dilaksanakan. Hasil yang dicapai adalah Persiapan Rakor Forum
Gubernur se-Sumatera dan Pembentukan Tim Penanggungjawab Program
Pembangunan Provinsi se Wilayah Sumatera serta terpilihnya Bappeda
Aceh sebagai Koordinator Komite Infrastuktur. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 196.910.000,- realisasi
keuangan Rp 189.973.700,- (96,48%) dan realisasi fisik 98,50%.
19. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Koordinasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
(P2DTK) dan KP2DT
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan
monitoring ke 17 kabupaten. Pada Kegiatan ini telah diperbanyak buku
pentunjuk teknis P2DTK dan buku pedoman umum pelaksanaan program
P2DTK dan menghasilkan buku laporan kegiatan P2DTK. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 646.000.000,- realisasi
keuangan Rp 625.847.800,- (96,88%) dan realisasi fisik 98,70%.
20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan rancangan RPJPA
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
942.750.000,- realisasi keuangan Rp 840.137.500,- (89,12%) dan realisasi
fisik 90,69%.
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPA
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
264.200.000,- realisasi keuangan Rp 238.332.492,- (90,21%) dan realisasi
fisik 92,29%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
180
Penetapan RPJMA
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
314.500.000,- realisasi keuangan Rp 297.155.600,- (94,49%) dan realisasi
fisik 96,63%.
Penyusunan Rancangan RKPA
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
198.000.000,- realisasi keuangan Rp 188.567.200,- (95,24%) dan realisasi
fisik 96,88%.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPA
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
732.250.000,- realisasi keuangan Rp 690.323.650,- (94,27%) dan realisasi
fisik 97,73%.
Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
913.560.000,- realisasi keuangan Rp 880.010.200,- (96,33%) dan realisasi
fisik 98,50%.
Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan prioritas dan plafon
anggaran sementara (PPAS)
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
253.030.000,- realisasi keuangan Rp 202.594.800,- (80,07%) dan realisasi
fisik 82,07%.
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
181
pembangunan
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
811.700.000,- realisasi keuangan Rp 672.294.800,- (82,83%) dan realisasi
fisik 84,31%.
Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang di
danai melalui sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana
otsus
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
221.000.000,- realisasi keuangan Rp 199.561.300,- (90,30%) dan realisasi
fisik 91,58%.
Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan gubernur
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
112.100.000,- realisasi keuangan Rp 100.700.400,- (89,83%) dan realisasi
fisik 100%.
21. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
600.000.000,- realisasi keuangan Rp 597.251.810,- (99,54%) dan realisasi
fisik 100%.
Koordinasi pengembangan sektor ekonomi rakyat (EDFF)
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan pelaksanaan proyek
Aceh EDFF yang didanai oleh MDF sesuai dengan komitmen yang
tertuang dalam Grant Agreement Trust Fund (MDF) tanggal 30
Desember 2008. Pendampingan tersebut dimaksudkan agar terlaksananya
singkronisasi pembangunan ekonomi daerah antara tujuan proyek dengan
tujuan program pembangunan ekonomi daerah (provinsi dan
kabupaten/kota). Adapun anggaran yang dialokasikan adalah untuk
pembayaran honorarium PMU, tim koordinasi, dan operasional lainnya
dalam rangka koordinasi lintas sektor dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini
telah dilaksanakan dengan melakukan rapat-rapat tim koordinasi baik
dengan SKPA maupun SKPD dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
dilapangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 1.500.000.000,- realisasi keuangan Rp 1.406.636.000,- (93,78%) dan
realisasi fisik 95,29%.
22. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan
semua SKPA, 23 kabupaten/kota dan dengan pemerintah pusat. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 441.289.927,-
realisasi keuangan Rp 414.037.500,- (93,82%) dan realisasi fisik 95,68%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
182
Koordinasi perencanaan peningkatan sumber daya manusia
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat perencanaan
pendidikan dengan 23 kabupaten/kota dan telah menghasilkan buku
analisis data pendidikan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 127.000.000,- realisasi keuangan Rp 124.110.000,-
(97,72%) dan realisasi fisik 100%.
23. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan
fisik dan prasarana
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
864.885.000,- realisasi keuangan Rp 819.324.200,- (94,73%) dan realisasi
fisik 96,53%.
Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.441.700.000,- realisasi keuangan Rp 1.506.476.400,- (61,70%) dan
realisasi fisik 70,86%.
Koordinasi pengembangan Kuala Idi
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
85.160.000,- realisasi keuangan Rp 83.338.550,- (97,86%) dan realisasi
fisik 100%.
Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP)
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
418.090.000,- realisasi keuangan Rp 337.302.500,- (80,68%) dan realisasi
fisik 88,56%.
24. Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syari’at Islam
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk acara-acara islami
seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, halal bi halal, marhaban ya
ramadhan dll. Selain itu kegiatan ini juga telah menyelenggarakan
siraman rohani di bulan ramadhan dengan adanya ceramah di bulan
puasa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
250.000.000,- realisasi keuangan Rp 243.857.000,- (97,54%) dan realisasi
fisik 100%.
25. Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Internasional
Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNFPA
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat awal tahun,
pertengahan tahun dan akhir tahun, serta melakukan monitoring.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
170.000.000,- realisasi keuangan Rp 156.403.000,- (92,00%) dan realisasi
fisik 94,94%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
183
Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF
(KHPPIA)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi
dengan pihak terkait dan melakukan monitoring ke kabupaten. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 84.900.000,-
realisasi keuangan Rp 83.270.000,- (98,08%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan dana sebesar
Rp 36.061.258.573,- realisasi keuangan sebesar Rp 33.231.542.408 (92,15%)
dan realisasi fisik 94,30%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
36.061.258.573 94,30 33.231.542.408 92,15
1 Belanja tidak langsung 10.978.862.131 - 10.809.902.829 98,46
2 Belanja langsung 25.082.396.442 - 22.421.639.579 89,39
TOTAL 36.061.258.573 94,30 33.231.542.408 92,15
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Permasalahan di bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sisanya Rp
731.343.813,- terdiri:
- Sisa uang sebesar Rp 207.550.198 pada kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik disebabkan karena adanya
penghematan dalam pengunaan jasa tersebut sehingga uang tersebut
tidak dicairkan.
- Sisa uang sebesar Rp 231.442.300,- pada kegiatan penyediaan jasa
administrasi keuangan disebabkan karena alokasi honor Pengguna
Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sudah teralokasikan sesuai
dengan Pergub untuk eselon II dan eselon III tidak boleh dibayar honor
sehingga uang tersebut tidak dicairkan.
- Sisa uang sebesar Rp 130.426.400,- pada kegiatan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah, alokasi anggaran tersebut merupakan
pergeseran dari kegiatan lainnya pada saat APBA - Perubahan 2010,
karena terbatasnya waktu sehingga kegiatan tersebut tidak dapat
direalisasi seluruhnya.
- Sisa uang sebesar Rp 82.835.000,- pada kegiatan penyediaan jasa
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
184
keamanan kantor, alokasi anggaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan
sebagian anggota satuan pengamanan kantor sudah diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil.
- Sisa uang sebesar Rp 140.869.200,- pada kegiatan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA, anggaran sudah
dialokasikan untuk gaji pegawai P2K karena sebahagian pegawai
mengundurkan diri sehingga uang tersebut tidak dicairkan
- Sisa uang sebesar Rp 139.869.200,- pada kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan, untuk
belanja makanan, minuman dan perjalanan dinas sebagian kegiatan sudah
dibiayai dengan Dana Hibah
- Sisa uang sebesar Rp 935.223.600,- pada kegiatan monitoring dan evaluasi
RTRWP Provinsi NAD
Terlambatnya penerbitan SK Tim terpadu dari Menteri Kehutanan
dalam rangka evaluasi usulan perubahan kawasan hutan Aceh Nomor
SK. 602/Menhut/VII/2010 tanggal 28 Oktober 2010
Belanja Publikasi melalui media cetak belum dapat dilakukan karena
pembahasan draft Qanun RTRW belum selesai.
Solusi:
Sisa-sisa Anggaran yang tidak dicairkan menjadi SILPA
7. URUSAN PERUMAHAN
Urusan Perumahan telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya, Dinas Sosial. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan
perumahan dapat dilihat dalam urusan pekerjaan umum dan urusan sosial. Hal
ini dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja program tidak dapat
dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah
tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam
keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah
tersebut.
8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan
Olahraga sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
185
c. Penyediaan alat tulis kantor;
d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
g. Penyediaan makanan dan minuman;
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
c. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga.
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan organisasi kepemudaan;
b. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar negara;
c. Peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi;
d. Pemilihan dan pelatihan provinsi PASKIBRAKA tingkat nasional
dan provinsi.
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu;
b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga;
c. Pembinaan manajemen organisasi olahraga.
5. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah;
b. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;
c. Pembinaan dan pembibitan atlet diklat olahraga SMA Tunas Bangsa;
d. Pengelolaan dapur umum SMU plus diklat olahraga;
e. pelaksanaan Perlombaan Lari 10 Km;
f. Pembinaan dan pelatihan olahraga ke luar negeri;
g. Persiapan Atlet (TC) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah
(POPWIL).
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
186
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa
administrasi keuangan, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan
penyediaan barang cetakan dan pengadaan, kegiatan penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan
penyediaan makanan dan minuman, dan kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. program dan kegiatan tersebut
telah dilaksanakan.
Anggaran yang disediakan untuk program tersebut sebesar Rp
703.309.000,- realisasi keuangan Rp 581.434.922,- (82,67%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk
pemeliharaan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
tersebut sebesar Rp 128.000.000,- realisasi keuangan Rp 126.385.000,-
(98,70%).
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk terciptanya
kelancaran dan operasional bagi kendaraan dinas perkantoran.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
114.500.000,- realisasi keuangan Rp 114.307.000,- (99,80%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
187
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk
pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 12.000.000,- realisasi
keuangan Rp 10.982.500,- (91,50%).
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk pembinaan
organisasi kepemudaan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
tersebut sebesar Rp 250.720.000,- realisasi keuangan Rp 200.260.220,-
(79,90%).
Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar negara
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pertukaran pemuda
antar negara guna mendukung program nasional dalam rangka menjalin
persahabatan dan saling pengertian antar pemuda, memperluas
wawasan dan cakrawala berfikir generasi muda Indonesia baik nasional
maupun internasional, serta meningkatkan patriotisme dan disiplin
nasional para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 133.700.000,- realisasi
keuangan Rp 129.925.450,- (97,20%).
Peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan wawasan pemuda terhadap sejarah
perjuangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar
Rp 99.300.000,- realisasi keuangan Rp 99.300.000,- (100%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
188
Pemilihan dan pelatihan PASKIBRAKA tingkat nasional dan provinsi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Pemilihan dan
pelatihan Paskibraka Nasional ditujukan untuk meningkatkan serta
mengembangkan rasa kesadaran nasional, memupuk semangat
kebangsaan, kecintaan tanah air, diharapkan mampu mewujudkan
kader-kader patriot pembela bangsa dan negara yang beriman dan
bertaqwa, kesadaran ketahanan nasional, penerus nilai serta cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
tersebut sebesar Rp 605.085.000,- realisasi keuangan Rp 597.819.500,-
(98,80%).
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
Kegiatan tersebut bertujuan untuk terwujudnya koordinasi
perencanaan terpadu se Aceh dalam bidang kepemudaan dan
keolahragaan demi terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan
pembinaan pemuda dan olahraga antara pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp 120.602.000,- realisasi keuangan Rp 119.522.000,- (99,10%).
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bersifat
lintas bidang dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan yang sedang dilakukan, dari monitoring dan
evaluasi tersebut diharapkan dapat dipahami permasalahan dan data
keolahragaan dalam rangka pembinaan dan peningkatan SDM pemuda
dan olah raga. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp 357.420.000,- realisasi keuangan Rp 353.440.000,- (98,90%).
Pembinaan manajemen organisasi olahraga
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
manajerial para pengelola organisasi olahraga khususnya KONI dan
induk-induk organisasi olahraga yang ada di Provinsi Aceh. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 134.090.490,-
realisasi keuangan Rp 134.090.000,- (100%).
5. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Kegiatan tersebut bertujuan untuk melahirkan bibit-bibit olahragawan
di usia dini tingkat daerah demi tumbuh dan kembangnya olahraga
daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
2.158.900.000,- realisasi keuangan Rp 2.119.382.000,- (98,20%).
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp
1.868.662.500,- realisasi keuangan Rp 1.644.288.932,- (88,00%).
Pembinaan dan pembibitan atlet diklat olahraga SMA Tunas Bangsa
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
189
Dalam upaya percepatan peningkatan prestasi olahraga Aceh perlu
dilakukan pembinaan olahraga secara berjenjang melalui sekolah
unggul olahraga atau lebih dikenal dengan SMA Tunas Bangsa.
Pembinaan ini diarahkan untuk menciptakan kader-kader atlet yang
handal pada masa yang akan dating, program ini akan mampu
melahirkan atlet-atlet yang berprestasi mengharumkan nama daerah
di pentas nasional maupun internasional. Adapun jumlah atlet yang
dibina adalah sebanyak 120 orang dari 7 cabang olahraga binaan
meliputi atletik, pencak silat, kempo, sepak bola, karate, teakwando,
bola volley dan tenis lapangan. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan tersebut sebesar Rp 1.636.500.000,- realisasi keuangan Rp
1.577.251.000,- (96,40%).
Pengelolaan dapur umum SMU plus diklat olahraga
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan
makanan bagi Atlet SMU Plus Diklat Olahraga. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.649.630.000,- realisasi
keuangan Rp 1.511.298.629,- (91,60%).
Pelaksanaan perlombaan lari 10 Km
Kegiatan olahraga lari maraton dilaksanakan di Bireuen dalam rangka
peringatan 6 tahun tsunami. Kegiatan ini melibatkan masyarakat,
pelajar, mahasiswa serta karyawan/ti pemerintah dan BUMN. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 177.602.841,-
realisasi keuangan Rp 174.600.000,- (98,30%).
Pembinaan dan pelatihan olahraga ke luar negeri
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga
sepak bola dikalangan pelajar (usia dini) tim U-15 ke Paraguay sebanyak
30 orang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
15.388.726.370,- realisasi keuangan Rp 12.994.601.460,- (84,40%).
Persiapan Atlet (TC) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk persiapan atlet (TC)
dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) di Provinsi Bangka
Belitung. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
1.837.270.000,- realisasi keuangan Rp 1.804.662.250,- (98,20%).
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pada tahun 2010 dalam rangka peningkatan pembinaan olahraga di
kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, telah dialokasikan dana untuk
pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp
30.143.564.000,- yang terdiri dari dana reguler Rp 12.455.950.000,-
dana migas Rp 2.598.000.000,- dan dana otonomi khusus sebesar
Rp 15.089.614.000,- realisasi keuangan Rp 28.770.667.609,- (95,40%).
Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari dana
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
190
otonomi khusus tersebar di 7 kabupaten/kota yaitu Aceh Besar, Pidie
Jaya, Bireuen, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Simeulue dan Aceh Tamiang.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Dalam rangka mendukung pembinaan olahraga dan pelaksanaan
berbagai even olahraga maka Stadion Harapan Bangsa perlu dilakukan
pemeliharaan, sehingga dapat berfungsi secara optimal baik even skala
daerah maupun nasional. Untuk tahun 2010 anggaran yang disediakan
untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.224.700.000,- realisasi keuangan
Rp 849.380.845,- (69,40%).
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas kepemudaan dan Olahraga Aceh dialokasikan dana sebesar Rp
66.125.301.255,- realisasi keuangan sebesar Rp 61.025.708.657 (92,29%) dan
realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
66.125.301.255 100,00 61.025.708.657 92,29
1 Belanja tidak langsung 7.381.019.054 100,00 7.112.109.340 96,36
2 Belanja langsung 58.744.282.201 100,00 53.913.599.317 91,78
TOTAL 66.125.301.255 100,00 61.025.708.657 92,29
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- masih banyaknya fasilitas pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
yang belum tertangani akibat keterbatasn dana untuk program
pelayanan kepemudaan dn keolahragaan;
- rendahnya kualitas SDM Pelatih;
- terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- rendahnya frekuensi kompetisi di tingkat daerah;
- rendahnya kesejahteraan atlit dan pelatih;
- terbatasnya pelatihan keterampilan pemuda;
- alokasi dana pusat masih terbatas untuk menunjang program kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan di daerah.
Solusi:
- singkronisasi program kegiatan pembinaan kepemudaan dan
keolahragaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
191
- program-program khusus terhadap peningkatan kemandirian pemuda;
- untuk meningkatkan prestasi olahraga di Aceh perlu adanya
pengembangan kelembagaan keolahragaan diseluruh daerah
kabupaten/kota yaitu dengan cara di tiap kabupaten/kota perlu
dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga selaku institusi yang akan
menangani pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- peningkatan aktifitas pembinaan olahraga melalui jalur pendidikan
(pelajar/santri/mahasiswa), pembinaan olahraga rekreasi melalui
pemassalan olaraga masyarakat, olahraga radisional dan pembinaan
olahraga prestasi;
- melaksanakan kompetisi olahraga secara teratur.
9. URUSAN PENANAMAN MODAL
Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Investasi dan Promosi
sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
f. Penyediaan komponen installasi listrik/penerangan bangunan kantor;
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
i. Penyediaan makanan dan minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
k. Penyediaan jasa keamanan kantor;
l. Kegiatan penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan potensi unggul daerah;
b. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
192
PMDN/PMA;
c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
d. Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal
Daerah;
e. Peningkatan kwalitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
f. Penyelenggaraan pameran investasi.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal;
b. Kajian kebijakan penanaman modal.
6. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Kegiatannya berupa kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan
investasi.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik, jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan, penyediaan makan dan minum untuk rapat serta
tamu, rapat-rapat koodinasi dan konsultasi di luar daerah serta kursus-
kursus singkat/pelatihan, penyediaan jasa keamanan kantor dan jasa
pegawai non PNS. Program ini merupakan program dan kegiatan rutin
kantor.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
1.415.699.200,- realisasi keuangan Rp 1.271.924.501,- (89,84%) dan
realisasi fisik 97,32%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembelian suku
cadang mobil dinas, pembelian suku cadang kendaraan roda-2, pembelian
bahan bakar dan pelumas mobil dan kenderaan roda-2, belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil dan kendaraan roda-2.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
72.750.000,- realisasi keuangan Rp 69.931.310,- (96,13%) dan realisasi
fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
193
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengisian tabung
pemadam kebakaran, serta jasa service peralatan dan perlengkapan
kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
64.275.000,- realisasi Rp 62.350.000,- (97,01%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
Telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharan taman, tempat parkir dan
halaman kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 10.000.000,- realisasi keuangan Rp 10.000.000,- (100%) dan
realisasi fisik 100%.
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan pakaian
dinas PDH, linmas dan pakaian satpam. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 43.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,-
(0%) dan realisasi fisik 0%. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karena
tidak dibenarkan pengadaan pakaian dinas pada tahun 2010 (dibintang)
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pengembangan potensi unggul daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk belanja bahan
piblikasi seperti baliho/billboard potensi daerah, poster potensi daerah,
iklan di media cetak/elektronik/dialog interaktif, pengadaan CD promosi
dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 166.850.000- realisasi Rp
164.630.000,- (98,67%) dan realisasi fisik 100%.
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/PMA
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rencana kerja
perencanaan penanaman modal tahun 2010, cetak buku perkembangan
investasi, cetak buku mitra usaha potensial, cetak laporan akhir kegiatan,
melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 361.414.226,- realisasi
keuangan Rp 349.854.175,- (96,80%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
194
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk honorarium pegawai
tidak tetap operator sekretariat IMT-GT, cetak laporan kegiatan kerjasama
ekonomi sub regional IMT-GT, perjalanan dinas dalam rangka IMT-GT
Expo, SOM, dan IMT-GT working group meeting. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 340.250.000,- realisasi
keuangan Rp 321.083.470,- (94,37%) dan realisasi fisik 100%.
Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur badan penanaman modal
daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan
evaluasi kinerja aparatur Badan Investasi dan Promosi, cetak LAKIP,
LKPJ, laporan keuangan dan buku analisis jabatan serta pengawasan dan
evaluasi kinerja IPMK kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 82.231.400,- realisasi keuangan Rp
82.017.000,- (99,74%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan/sosialisasi
SPIPISE, bimbingan penyuluhan ketentuan penanaman modal, dan
perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 294.627.500,- realisasi keuangan Rp
254.800.000,- (86,48%) dan realisassi fisik 100%.
Penyelenggaraan pameran investasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan pada
kegiatan Aceh Summit for Business Forum, Pameran Jakarta Fair (PRJ),
Penang Fair dan expo dalam dan luar negeri serta penggandaan leaflet,
baliho potensi daerah, perjalanan dinas dalam rangka misi investasi ke
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
195
luar negeri. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 2.029.289.900,- realisasi keuangan Rp 1.950.238.360,- (96,10%) dan
realisasi fisik 100%.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang tata
cara permohonan dan persetujuan penanaman modal bagi aparatur
instansi penanaman modal kabupaten/kota, instansi terkait dan
perusahaan. Cetak buku pedoman dan tata cara penanaman modal, cetak
buku qanun penanaman modal, cetak brosur tata cara penanaman modal,
alur proses pendaftaran dan permohonan penanaman modal, cetak buku
Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu
pintu. Cetak laporan akhir, perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
382.415.000,- realisasi keuangan Rp 371.155.000,- (97,06%) dan realisasi
fisik 100%.
6. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengumuman tentang
kewajiban untuk menyampaikan LKPM, cetak laporan akhir kegiatan,
kegiatan kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Belanja
jasa kantor lainnya sebesar Rp. 175.000.000 diberi tanda bintang, sehingga
studi untuk kelayakan kawasan industri di 5 kabupaten/kota tidak dapat
dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 396.822.400,- realisasi keuangan Rp 203.274.400,- (51,23%)
dan realisasi fisik 55,00%.
Realisasi Anggaran
Untuk Badan Investasi dan Promosi Aceh dialokasikan dana sebesar Rp
11.190.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 9.933.441.737,- (88,77%) dan
realisasi fisik 95,07%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
11.190.000.000 95,07 9.933.441.737 88,77
1 Belanja tidak langsung 5.230.175.374 - 4.528.817.021 86,59
2 Belanja langsung 5.959.824.626 - 5.404.624.716 90,68
TOTAL 11.190.000.000 95,07 9.933.441.737 88,77
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
196
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal masih
menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga menimbulkan birokrasi
yang panjang dan membutuhkan waktu;
- koordinasi dengan Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK)
belum lancar sebagaimana yang diharapkan sehingga beberapa program
dalam rangka untuk pengembangan investasi tidak terintegrasi secara
terpadu;
- masih perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia yang menangani urusan
penanaman modal baik di Provinsi maupun kabupaten/kota;
- masih banyak perusahaan dalam penyampaian LKPM belum sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan baik pengisiannya maupun periode
penyampaiannya.
Solusi:
- agar pemerintah pusat segera melimpahkan kewenangan perizinan bidang
penanaman modal kepada Pemerintah Aceh sesuai amanat UUPA No. 11
tahun 2006;
- pemerintah Aceh terus berupaya untuk melobi pemerintah pusat agar
segera dapat menyelesaikan/mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang
kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh;
- membuat/melaksanakan rencana rapat kerja dengan Instansi Penanaman
Modal kabupaten/kota (IPMK) pada tahun 2010 yang dihadiri oleh BKPM,
bupati/walikota se Provinsi Aceh;
- memberikan informasi terkini tentang peluang investasi di Aceh melalui
pameran, misi investasi baik dalam maupun luar negeri serta melalui
website Badan Investasi dan Promosi Aceh;
- melaksanakan diklat-diklat teknis kepada aparatur terutama dari Instansi
Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK) untuk kelancaran pelayanan
investasi;
- mensosialisasikan peraturan penyelenggaraan penanaman modal bagi
instansi terkait yang membidangi urusan penanaman modal provinsi
maupun kabupaten/kota
- perlu diberikan bimbingan dan pemantauan kepada perusahaan untuk
penyampaian realisasi pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM diberi sanksi administrasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
197
10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Urusan Koperasi dan Usahan Kecil dan Menengah telah dilaksanakan
Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan koperasi dan usahan kecil dan
menengah dapat dilihat dalam urusan industri. Hal ini dikarenakan anggaran
belanja non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka
disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu
juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.
11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil telah dilaksanakan Pemerintah Aceh
melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh. Penjelasan lebih rinci
mengenai urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dalam urusan
otonomi daerah. Hal ini dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja
program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat
pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah
tersirat keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga
daerah tersebut.
12. URUSAN KETENAGAKERJAAN
Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pembangunan balai latihan kerja;
b. Kegiatan pengadaan peralatan bagi pencari kerja;
c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketarampilan.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan Padat Karya Produktif (PKP);
b. Kegiatan pelatihan dan bantuan bahan baku serta mesin;
c. Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial;
b. Kegiatan penyelesaiaan prosedur pemberian perlindungan hukum bagi
tenaga kerja;
c. Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
198
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka pengembangan wilayah pemukiman;
b. Kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi
dikawasan transmigrasi;
c. Kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigran lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah;
d. Kegiatan pemantapan rancangan program dan informasi
pembangunan serta pemantauan dan pengendalian program.
5. Program Transmigrasi Lokal
Kegiatan ini berupa pelatihan INPOSMA.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan balai
latihan kerja di 6 kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Bireuen, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Singkil, Kota Sabang dan
Kota Subulussalam.
Kegiatan pengadaan peralatan bagi pencari kerja
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan
di 3 balai latihan kerja kabupaten/kota yang terdiri dari Aceh Besar, Aceh
Selatan dan Aceh Tamiang.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 260 orang masyarakat
pencari kerja di 4 (empat) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yaitu LPKS
Banda Aceh, LPKS Sigli, LPKS Lhokseumawe dan LPKS Aceh Besar dan
juga bagi 60 orang masyarakat pencari kerja di 3 (tiga) LLK-UKM/BLK
kabupaten/kota yaitu BLK Banda Aceh, BLK Bener Meriah dan LLK-
UKM Aceh Barat, serta bagi 40 orang masyarakat pencari kerja melalui
program Pemagangan Kerja Ke Jepang.
Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan ini adalah Rp
22.994.660.773,- realisasi keuangan Rp 20.622.050.375,- (89.68%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan Padat Karya Produktif (PKP)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembuatan badan
jalan desa sepanjang 8.000 M telah direalisasikan di 4 kabupaten (desa
Cot Barok Kabupaten Pidie (1.700 M), Desa Akinengoh Kabupaten Pidie
Jaya (2.100 M), Mns. Kumbang dan Cot Rheu Kabupaten Aceh Utara
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
199
(2.100 M) dan Desa Kubang Gajah Kabupaten Nagan Raya (2.100 M) serta
pembuatan jembatan dan gorong-gorong di Desa Kubang Gajah
Kabupaten Nagan Raya.
Kegiatan pelatihan dan bantuan bahan baku serta mesin
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan bantuan
bahan baku serta mesin bagi 5 kelompok (100 orang) masyarakat pencari
kerja di 5 (lima) kabupaten/kota (pengolahan pakan ternak di desa Jogya
Kabupaten Nagan Raya, pengolahan pakan ternak di desa Saleleh
Kabupaten Aceh Tamiang, pengolahan pakan ikan dan ayam di Desa
Maheng Kabupaten Aceh Besar, pakan ikan dan ayam di desa layan
Kabupaten Pidie, pakan ikan dan ayam di Desa Damar Sipeut Kabupaten
Aceh Timur.
Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Buku
Laporan Bulanan Informasi Pasar Kerja sebanyak 360 buah buku yang
dibagikan untuk 23 dinas terkait kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan ini adalah Rp
3.060.605.875,- realisasi keuangan Rp 2.855.630.000,- (93,30%) dan
realisasi fisik 96,74%.
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian kasus
perselisihan hubungan industrial sejumlah 288 kasus.
Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang menjadi dasar
dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2011 yang telah
ditetapkan oleh Gubernur Aceh sebesar Rp. 1.350.000,-/bulan.
Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan upah
minimum telah dilaksanakan di 20 kabupaten/kota dengan jumlah
perusahaan sebanyak 100 perusahaan, pelaksanaan bimtek pengawasan
ketenagakerjaan untuk pegawai pengawas se Aceh dengan jumlah peserta
sebanyak 30 orang, pengawasan norma ketenagakerjaan pada 300
perusahaan di 20 kabupaten/kota, pelaksanaan bimtek dan penyuluhan
keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan pada 20 perusahaan di 10
kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan ini adalah Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
200
2.481.035.000,- realisasi keuangan Rp 2.239.340.000,- (90,26%) dan
realisasi fisik 96,05%.
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka pengembangan wilayah pemukiman
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan rumah,
fasilitas umum pemukiman serta sarana dan prasarana lain berupa
pembangunan jalan, jembatan, drainase dan gorong-gorong dalam rangka
menunjang penempatan warga transmigran lokal, agar nantinya lokasi
yang ditempati warga tersebut berorientasi pada layak huni, layak usaha,
dan layak berkembang. Realisasi pembangunan rumah sebanyak 145 KK
(25 KK Mampree Kabupaten Pidie, 65 KK Gaharu Kabupaten Pidie Jaya,
30 KK Paya Seumantok Kabupaten Aceh Jaya dan 25 KK Keude Trumon
Kabupaten Aceh Selatan) dari target 145 KK.
Kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan
sarana produksi pertanian sesuai potensi lahan yang dikembangkan
sebanyak 145 KK (T+1), 405 KK (T+2) dan (T+3) dst sebanyak 650 KK
untuk menunjang pengolahan hasil pertanian. Disamping itu juga telah
dilaksanakan peningkatan kesejahteraan warga yang dimukimkan antara
lain: pembinaan sosial budaya berupa pelayanan kesehatan, pendidikan,
pembinaan mental spiritual, kelembagaan desa serta pemberian bantuan
jaminan hidup beras sebanyak 253.002,5 Kg untuk 1.354 KK dan bantuan
jadup non beras (Natura) 5.653 paket untuk 1.254 KK terdiri dari (T+1)
sebanyak 40.162,5 kg jadup beras dan 945 paket jadup non beras untuk 230
KK, (T+2) sebanyak 121.677,5 Kg Jadup beras dan 2.863 paket jadup non
beras untuk 409 KK serta (T+3) dst 91.162,5 Kg jadup beras dan 1.845
paket untuk 715 KK, dimana nantinya warga yang telah dimukimkan
dapat hidup sejahtera dan mandiri.
Kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigran lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah terlaksananya pengerahan dan perpindahan penduduk
dalam suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah.
Realiasi kegiatan ini yaitu telah melakukan penyuluhan, pendaftaran dan
seleksi bagi warga yang akan dimukimkan serta penempatan warga
transmigran sebanyak 280 KK.
Kegiatan pemantapan rancangan program dan informasi pembangunan
serta pemantauan dan pengendalian program
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembuatan Re-Design
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
201
RTUPT-RTJ sebanyak 1 lokasi, design RTUPT-RTJ pada 2 lokasi dan
design penataan desa sebanyak 6 lokasi, serta penyediaan buku dan
laporan sebagai potret pelaksanaan pembangunan transmigrasi kedepan.
Anggaran yang disediakan Rp 43.418.213.408,- realisasi keuangan Rp
37.946.837.588,- (89,65%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Transmigrasi Lokal
Kegiatan ini berupa pelatihan INPOSMA
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan INPOSMA
sebanyak 1 angkatan di lokasi Bukit Ceurana Kabupaten Bireuen yang di
ikuti oleh 60 peserta (inti 30 orang dan imbas 30 orang), pelaksanaan
pelatihan tersebut dilaksanakan selama 13 hari, dari tanggal 23 Nopember
2010 s.d 04 Desember 2010.
Anggaran yang disediakan Rp 195.500.000,- realisasi keuangan Rp
193.537.000,-. (99,00%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dialokasikan dana sebesar Rp
101.672.685.519,- realisasi keuangan sebesar Rp 88.558.841.898,- (87,10%)
dan realisasi fisik 97,78%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
101.672.685.519 97,78 88.558.841.898 87,10
1 Belanja tidak langsung 24.866.887.963 100,00 21.040.419.867 84,61
2 Belanja langsung 76.805.797.556 - 67.518.422.031 87,91
TOTAL 101.672.685.519 97,78 88.558.841.898 87,10
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Tidak dapat dilaksanakan program peningkatan kesempatan kerja untuk
kegiatan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan akibat terjadi tolak tarik antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara dengan Balai Latihan Kerja Aceh
Tenggara serta tidak sesuainya jumlah alokasi dana transport dan uang saku
peserta dengan permintaan kabupaten.
Solusinya:
Dinas kabupaten/kota harus lebih meningkatan koordinasi baik dengan dinas
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
202
terkait di kabupaten maupun dengan dinas provinsi dalam menyusun dan
pelaksanaan program.
13. URUSAN KETAHANAN PANGAN
Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh
melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh guna
mengkoordinasikan peningkatan ketahanan pangan di daerah.
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
f. Penyediaan komponen instalaisi listrik dan penerangan kantor;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan;
h. Penyediaan makan dan minum;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
c. Pengadaan meubeuler;
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
b. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan
tidur.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penanganan daerah rawan pangan;
b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
c. Pengembangan desa mandiri pangan;
d. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;
e. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
203
(LM3);
h. Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi
dan nasional;
i. Penyusuanan rancangan implementasi program pembangunan
ketahanan pangan;
j. Koordinasi kebijakan ketahanan pangan;
k. Revitalisasi database ketahanan pangan dan penyuluhan;
l. Diversifikasi pangan melalui moderenisasi aneka ragam pengolahan
pangan lokal di tingkat rumah tangga;
m. Sosialisasi mutu dan keamanan pangan.
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan berupa peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna.
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh.
7. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan
Kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi penyuluhan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan
penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan
komponen instalaisi listrik dan penerangan kantor, kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan, kegiatan penyediaan
makan dan minum, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah dan kegiatan penyediaan jasa pegawai non PNS. program ini
merupakan program dan kegiatan rutin kantor.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
1.713.322.322,- realisasi keuangan Rp 1.451.578.845,- (84,72%) dan
realisasi fisik 98%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor,
pengadaan mebeluer, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan
pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional. Program ini
merupakan program dan kegiatan rutin kantor.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
6.764.947.810,- realisasi keuangan Rp 6.366.279.950,- (94,11%) dan
realisasi fisik 99,60%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
204
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan petani
sebanyak 4.560 orang pada 5 kabupaten dan magang ke luar Aceh
sebanyak 125 orang untuk meningkatkan kemampuan petani dalam
memproduksi pangan dan hasil pertanian lainnya. Dana untuk kegiatan ini
dialokasikan sebesar Rp 5.050.000.000,- realisasi keuangan Rp
4.241.342.000,- (83,99%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan
tidur
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Aceh Tengah untuk 50 kelompok
tani dalam bentuk pelatihan dan penguatan modal kelompok yang
bertujuan untuk memanfaat lahan tidur dengan berbagai komoditas
pangan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan pendapatan
petani. Anggaran dialokasikan sebesar Rp 1.856.000.000,- realisasi
keuangan Rp 1.844.805.000,- (99,40%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kegiatan penanganan daerah rawan pangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyaluran kebutuhan
pangan kepada daerah yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam
banjir di 8 kabupaten untuk 75 desa. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
1.410.000.000,- realisasi keuangan Rp 1.275.709.100,- (90,48%) dan
realisasi fisik 97,00%.
Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan
pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan pekarangan
untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 405.500.000,- realisasi keuangan Rp 396.900.000,- (97,88%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas
sarana peningkatan produksi pangan dan ekonomi kepada petani miskin di
6 Desa pada Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp 1.880.000.000,- realisasi keuangan Rp
1.668.631.000,- (88,76%) dan realisasi fisik 95,00%.
Kegiatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/penagihan
Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)
yang masih tertunggak pada LUEP dan telah dapat ditagih dana sebesar Rp
820.830.018,-. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 132.000.000,- realisasi
keuangan Rp 79.477.500,- (60,21%) dan realisasi fisik 90,00%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
205
Kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kajian potensi umbi-
umbian sebagai pangan olahan pengganti beras. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 165.000.000,- realisasi keuangan Rp 119.729.000,- (72,56%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk peninjauan lapangan,
penilaian kinerja, penyusunan laporan program dan kegiatan. Anggaran
yang disediakan sebesar Rp 165.000.000,- realisasi keuangan Rp
145.662.300,- (88,28%) dan realisasi fisik 95,00%.
Kegiatan pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat
(LM3)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyaluran modal
kerja untuk 4 pesantren di 3 kabupaten guna mengembangkan pangan
pada lahan milik pesantren. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
139.000.000,- realisasi keuangan Rp 133.230.000,- (95,85%) dan realisasi
fisik I00%.
Kegiatan pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat
provinsi dan nasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penilaian cipta menu
yang diikuti kabupaten/kota dan pemenang dikirim ketingkat nasional.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 290.000.000,- realisasi keuangan Rp
249.446.750,- (86,02%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan penyusuanan rancangan implementasi program pembangunan
ketahanan pangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, koordinasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 serta penyusunan program
dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2011. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp 115.000.000,- realisasi keuangan Rp 109.814.000,-
(95,49 %) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan koordinasi kebijakan ketahanan pangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat dengan
instansi terkait yang menangani ketahanan pangan baik di provinsi
maupun kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
103.000.000,- realisasi keuangan Rp 60.440.000,- (58,68%) dan realisasi
fisik 80,00%.
Kegiatan revitalisasi database ketahanan pangan dan penyuluhan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan database
ketahanan pangan dan penyuluhan sebagai bahan kebijakan dan
perencanaan. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 86.000.000,- realisasi
keuangan Rp 79.096.900,- (91,97%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan diversifikasi pangan melalui modernisasi aneka ragam
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
206
pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat olahan
pangan lokal dan pelatihan serta pembinaan. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 474.500.000,- realisasi keuangan Rp 448.373.000,- (94,49%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan sosialisasi mutu dan keamanan pangan
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 68.000.000,- realisasi
keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 0%. Tidak terealisasinya kegiatan
disebabkan adanya kegiatan lain yang dananya dari APBN secara substansi
berkaitan dengan kegiatan tersebut, oleh karena itu untuk efisiensi
anggaran maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk demontrasi
percontohan berbagai tehnologi tepat guna dalam rangka alih tehnologi
kepada petani untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan hasil
pertanian lainnya. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.992.000.000,-
realisasi Rp 2.832.094.300,- (94,66%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dasar dan
latihan teknis guna meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh lapangan.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 642.000.000,- realisasi keuangan Rp
586.070.870,- (91,29%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Penyuluhan,
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan untuk
menyusun programa penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran
yang disediakan sebesar Rp 210.000.000,- realisasi keuangan Rp
198.669.000,- (94,60%) dan realisasi frsik 100%.
Realisasi Anggaran
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dialokasikan dana sebesar
Rp.35.652.126.649,- realisasi keuangan sebesar Rp. 32.355.016.119 (90,75%
dengan realisasi fisik sebesar 98,77%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak
langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
207
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
35.652.126.649 98,77 32.355.016.119 90,75
1 Belanja tidak langsung 10.990.856.517 100,00 10.067.666.604 91,60
2 Belanja langsung 24.661.270.132 98,22 22.287.349.515 90,37
TOTAL 35.652.126.649 98,77 32.355.016.119 90,75
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- kegiatan Otsus dan Dana TBH-MIGAS yang diusulkan oleh
kabupaten/kota sering tidak didukung data yang lengkap sehingga dalam
pelaksanaan menjadi salah satu faktor penghambat;
- pengawasan dan pengendalian oleh pihak kabupaten/kota terhadap
kegiatan Otsus dan Dana TBH-MIGAS sangat kurang;
- intensitas dan wilayah bencana banjir/kekeringan melanda petani terus
meningkat setiap tahun, menyebabkan kerugian bagi petani;
- sarana dan prasarana penyuluhan masih relatif belum memadai,
sementara teknologi berkembang sangat cepat, hal ini menyebabkan
lambannya gerakan penyuluhan itu sendiri;
- sebagian kegiatan yang membutuhkan dukungan operasional pembinaan
dari pemerintah kabupaten/kota baik dalam masa pelaksanaan maupun
lanjutan tahun berikutnya kurang dan cenderung tidak ada.
Solusi:
- akan meningkatkan koordinasi dan data dukung yang kuat pada saat
kabupaten/kota mengajukan usulan Otsus dan Dana TBH-MIGAS;
- harus ada komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap kelanjutan
suatu kegiatan yang belum fungsional menjadi fungsional;
- pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat akan
terus ditingkatkan sebagai upaya penguatan kelembagaan pangan desa
dalam mengantisipasi kerawanan pangan;
- akan menetapkan fokus-fokus prioritas untuk pembenahan sarana dan
prasarana penyuluhan.
14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
208
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
g. Penyediaan alat tulis kantor;
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
j. Penyediaan makanan dan minuman;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyadiaan jasa hari-hari besar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Fasilitasi pengembangan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan
(P2TP2);
b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
c. Pengembangan sistem informasi gender dan anak;
d. Rapat koordinasi kesejahtaraan dan perlindungan anak (KPA);
e. Peningkatan kapasitas penguatan gugus tugas anti traficking.
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan;
b. Pelatihan muballighah; c. Pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan janda miskin.
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam
Pembangunan
Kegiatan ini berupa bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam
mengelola usaha.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
209
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa administrasi
keuangan, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis
kantor, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, makanan dan minuman, rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan jasa hari-hari besar. program
dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor.
Anggaran yang disediakan Rp 2.291.504.330,- realisasi keuangan Rp
2.118.948.725,- (92,47%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Pemeliharaan kendaraan
dinas, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sarana dan prasarana
aparatur, dengan tujuan terpenuhi kebutuhan penunjang dalam
peningkatan kinerja aparatur. Program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp 159.200.000,- realisasi keuangan Rp 147.029.950,- ( 92,36%) dan
realisasi fisik 100%.
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan memfasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), melalui pelatihan perbaikan gizi dan
kesehatan keluarga bagi 100 (seratus) orang peserta di Kabupaten Pidie
dan Pidie Jaya.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
210
Kegiatan pelatihan keterampilan divisi pendidikan dan ekonomi dalam 2
tahap, bagi 40 (empat puluh) orang peserta dan pemberian bantuan
makanan bergizi untuk ibu dan anak di Kabupaten Aceh Besar.
Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam Kabupaten Aceh Besar meliputi;
penyuluhan divisi kesehatan dan psikologi, bagi 100 (seratus) orang
peserta dan penyuluhan divisi hukum dan data bagi 100 (seratus) orang
peserta dilaksanakan dalam Kecamatan Darul Imarah serta penyuluhan
divisi Syari’at Islam, bagi 100 (seratus) orang peserta di Kecamatan Mesjid
Raya, untuk peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang Kesehatan
dan hukum dalam sistem perlindungan dan peningkatan kesejahteraan
perempuan.
Kegiatan operasional Pembantu Pembina KB Gampong (PPKGB), dan
Operasional Pembantu Pembina KB keliling dengan dana Otsus di
Kabupaten Bireuen, agar pro aktif mengambil peran dalam pembangunan
keluarga sejahtera. Anggaran yang dialokasikan untuk 3 kegiatan ini
Rp 496.650.000,- realisasi keuangan Rp 413.380.000,- (83,23%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,
dalam bentuk pelaksanaan dan pembinaan Gampong P2WKSS dan GSI,
pemberian modal usaha bagi kelompok perempuan keluarga miskin, TOT
peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Anggaran yang
dialokasikan Rp 421.920.000,- realisasi keuangan Rp 158.780.000 (37,63%).
Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak, dilaksanakan
dalam bentuk Rakorda Pemberdayaan Perempuan se Provinsi Aceh Tahun
2010, di Kabupaten Aceh Selatan tentang kegiatan advokasi dan fasilitasi
PUG bagi perempuan serta sosialisasi perlindungan anak dengan dana
Otsus. Anggaran yang dialokasikan Rp 305.825.000,- realisasi keuangan
Rp 254.738.000,- (83,30% ) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan rapat koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA),
dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok/panel diskusi, presentasi
kelompok dan perumusan hasil diskusi, diikuti 80 orang peserta terdiri
dari dinas/badan terkait tingkat provinsi serta kabag/kabid yang
menangani masalah anak di kabupaten/kota dan LSM peduli anak se
Aceh. Kegiatan untuk mensinergiskan antara kebijakan pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang perlindungan anak.
Anggaran yang disediakan Rp 187.900.000,- realisasi keuangan Rp
121.104.700,- (64,45%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan kapasitas penguatan gugus tugas anti traficking
dalam bentuk rapat rutin bulanan anggota Tim Gugus Traficking dan
pembuatan AD/ART dan SOP Gugus Tugas Anti Traficking sebagai
panduan bagi anggota Gugus Tugas Traficking,
Anggaran yang disediakan Rp 25.000.000,- realisasi keuangan Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
211
11.620.000,- (46,48%) dan realisasi fisik 100%.
Rendahnya realisasi disebabkan karena yang direalisasikan hanya biaya
transportasi tim penyusun saja sedangkan biaya lainnya sesuai dengan
ketentuan sedang selebihnya tidak dapat direalisir.
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan,
dilaksanakan dalam bentuk dukungan terhadap penanganan kasus-kasus
tindak kekerasan, utamanya tindakan medis oleh Rumah Sakit
Bhayangkari yang ditunjuk untuk penanganan korban KDRT; seperti
pengadaan obat-obatan, tes DNA dan lain-lain. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 248.700.000,- realisasi keuangan Rp 197.990.000,- (79,61%)
dan realisasi fisik 79.61%.
Rendahnya realisasi disebabkan karena dana untuk 2 kali tes DNA tidak
digunakan dan dana untuk pengadaan obat-obatan direalisasi sesuai
dengan kebutuhan pasien KDRT.
Kegiatan pelatihan bagi 25 orang Muballighah di Kabupaten Bireuen yang
pesertanya berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Bener Meriah,
Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari pelatihan
untuk menyamakan pemahaman tentang eksistensi perempuan dan
metodelogi dakwah yang tepat, efektif dan relevan sehingga dapat
memberikan pemahaman serta solusi terhadap persoalan-persoalan yang
dihadapi oleh perempuan.
Anggaran yang disediakan Rp 92.530.000,- realisasi keuangan Rp
66.375.000,- (71,73%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan
hasil efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (janda Miskin),
dilaksanakan pelatihan Sistem Bertanam Padi SRI Organik dan Pelatihan
Budidaya Sayur Organik dalam 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan
20 orang peserta, berasal dari Kabupaten Aceh Besar bertempat di Desa
Banda Safa dan Desa Lambeugak, dengan tujuan agar janda–janda miskin
terdidik/terlatih keterampilan dalam memberdayakan ekonomi dan dapat
meningkatkan pendapatannya. Anggaran yang dialokasikan Rp
448.800.000,- realisasi keuangan Rp 311.790.000,- (69,47%) dan realisasi
fisik 100%. Sisa anggaran merupakan hasil efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan.
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Kegiatan bimbingan manajemen pengelola usaha bagi perempuan, untuk
meningkatkan pengetahuan tentang manajemen/mengelola usaha
sekaligus Peningkatan pendapatan bagi perempuan korban konflik.
Anggaran yang disediakan Rp 2.553.379.000,- realisasi keuangan Rp
2.209.493.500,- (86,53%) dan realisasi fisik 90%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
212
Realisasi Anggaran
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan dana
sebesar Rp 11.523.442.463,- realisasi keuangan sebesar Rp 10.820.505.744,-
(93,90%). Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja
langsung Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
11.523.442.463 98,77 10.820.505.744 87,61
1 Belanja tidak langsung 4.292.044.133 100,00 4.812.440.369 112,12
2 Belanja langsung 7.231.398.330 98,22 6.022.825.375 83,29
TOTAL 11.523.442.463 98,77 10.820.505.744 87,61
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Belum sepenuhnya sinergi antara program provinsi dengan sebagian
kabupaten/kota.
Solusinya:
Perlunya koordinasi intensif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan
Pemerintah Aceh, tidak ada SKPA yang melaksanakan secara khusus akan tetapi
program dan kegiatan tersebut ada melekat pada kegiatan SKPA yang menangani
urusan kesehatan.
16. URUSAN PERHUBUNGAN
Urusan komunikasi dan informatika telah dilaksanakan Pemerintah Aceh
melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dengan
program dan kegiatan sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
213
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
j. Penyediaan makanan dan minuman;
k. Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan jasa hari-hari besar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
d. Pengadaan computer;
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan;
b. Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;
c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang;
d. Peningkatan pengelolaan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan ini berupa rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah;
b. Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
c. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
Mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
d. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan ;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
214
a. Pembangunan gedung terminal;
b. Pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal;
c. Pembangunan prasarana perhubungan laut;
d. Pembangunan sarana perhubungan laut;
e. Pembangunan prasarana perhubungan udara;
f. Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi.
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas;
b. Pengadaan marka jalan;
c. Pengadaan pagar pengaman jalan;
d. Pengadaan delineator;
e. Pengadaan traffic light;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor;
b. Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor.
10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan
informasi;
b. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi;
c. Pengadaan alat jaringan komunikasi;
d. Pengadaan perangkat keras SIMDA;
e. Pengembangan Aplikasi E-Goverment Pemda;
f. Operasional perpustakaan;
g. Optimalisasi peran media center pemerintah daerah;
h. Pengembangan dan pembinaan penyiaran daerah.
11. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan
Pemda
b. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan
teknologi informasi
c. Workshop Sistem Informasi dan teknologi Informasi
d. Sosialisasi Sistem Informasi dan teknologi Informasi
e. Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran
12. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Konsultasi komunitas infokom
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
215
b. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media
tradisional, luar ruang dan penerbitan
13. Program Pengembangan Data dan Statistik
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Verifikasi, perekam, backup data e-goverment dan penyajian
informasi e-goverment
b. Pengelolaan website
c. Pengelolaan SMS center gubernur
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan
jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat–rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa hari-hari besar.
program dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas kantor yang
disiapkan untuk ada setiap tahun. Anggaran yang disediakan untuk
program dimaksud sebesar Rp 4.374.094.380,- realisasi keuangan Rp
3.549.562.310,- (81,15%) dan realisasi fisik 81,15%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor,
pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan computer, pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 4.251.790.800,-
realisasi keuangan Rp 4.057.470.300,- (95,43%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Terhadap kegiatan ini, usulan anggaran kegiatan pendidikan dan
pelatihan di susun berdasarkan katalog pelaksanaan diklat dari
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi,
oleh sebab itu pada tahun 2010 ada diklat yang telah diusulkan dalam
APBA namun tidak diselenggarakan oleh kementerian sehingga anggaran
pelaksanaan diklat tersebut tidak dapat terserap seluruhnya. Adapun
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
216
kegiatan diklat yang tidak dapat dilaksanakan yaitu:
- diklat operator jembatan timbang di Palembang;
- diklat penyidik PPNS Pola 400 jam di Jakarta;
- diklat terpadu perhubungan laut di Jakarta;
- diklat pengadaan barang dan jasa di Medan;
- diklat PPNS bidang telekomunikasi di Jakarta;
- diklat manajemen mutu konstruksi di Jakarta.
Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan dimaksud
sebesar Rp 645.153.000,- realisasi keuangan Rp 376.066.000,- (58,29%)
dan realisasi fisik 100%.
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen kajian dan
DED. Di samping itu juga pelaksanaan pengadaan konstruksi bangunan
gedung kantor tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya di bidang
Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika se- Aceh. Adapun
dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai beriku:
- DED pembangunan terminal type B Kota Subulussalam (Otsus);
- analisis dampak lingkungan Kolam Pelabuhan Lamteng;
- review design gedung seuramo;
- DED gedung media center Kota Banda Aceh;
- DED green data center Kota Banda Aceh;
- review design pembangunan fasilitas radio link;
- terkoneksi sektor perhubungan Provinsi Aceh;
- Review Design Pembangunan Fasilitas Bantuan Komunikasi Radio
Antar Penduduk Indonesia (RAPI Aceh);
- review design pembangunan fasilitas komunikasi Organisasi Amatir
Radio Indonesia (ORARI Aceh);
- perencanaan inter koneksi Jaringan Komunikasi pusat/daerah
(JARKOMPUSDA) di kabupaten/kota;
- DED pembangunan radio rimba raya di Kabupaten Bener Meriah;
- DED pembangunan dermaga di Desa Pasi Jamen Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besar (Otsus);
- DED pembangunan Dynamic Message Sign (DMS) di Kota Banda
Aceh;
- DED pembangunan infrastrukstur angkutan massal di Kota Banda
Aceh;
- DED pembangunan fasilitas terminal Geudong Kabupaten Aceh
Utara (Migas);
- perencanaan pembangunan Helipad di Kabupaten Pidie;
- kajian penilaian aset sekolah penerbangan;
- kajian kodefikasi single identity number; - rancangan sistem kontrol acces berbasis Radio Frekuensi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
217
Indentification (RFID);
- penyusunan buku profil perhubungan;
- pengembangan operasional CIO (Chief Information Officer) Dishubkomintel Aceh;
- DED pembangunan dermaga pendaratan di Kabupaten Aceh
Tamiang;
- studi penelitian penurunan badan runway Bandara Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues.
Rapat koordinasi teknis bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan
telematika Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Grand
Nanggroe Banda Aceh, dihadiri oleh 46 (empat puluh enam) orang yang
terdiri dari kepala dinas dan pejabat yang membidangi perencanaan
seluruh kabupaten/kota, Kepala Adpel, Kepala Kanpel, Kepala Jembatan
Timbang, Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry dan Kepala Bandara
yang ada di seluruh wilayah Aceh.
Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Kegiatan ini terselenggara 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
- Monitoring dan pendataan pelayanan pos dan telekomunikasi
- Monitorng pendataan dan pembinmaan perijinan
- Monitoring pendataan dan pembinaan pengguna frekuensi
- Penyelenggaraan ujian amatir radio
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
Kegiatan ini terdapat kegiatan pembangunan gudang Jembatan Timbang
Jontor Subulussalam
Kegiatan peningkatan pengelolaan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan
Kegiatan ini meliputi pembangunan prasarana angkutan sungai, danau
dan penyeberangan yang terdiri dari:
- Pembangunan dermaga Tetunyu Kabupaten Aceh Tengah (Tahap
III)
- Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sarok Kab.
Aceh Singkil (Otsus)
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap kelayakan
usulan kegiatan dari kabupaten/kota terutama terhadap kesediaan lahan
dan dokumen perencanaan. Disamping itu juga melakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di
kab/kota.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
8.456.486.000,- realisasi keuangan Rp 8.232.167.905,- (97,35%) dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
218
realisasi fisik 100%.
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Bertujuan untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan
jalan yang pada tahun 2010 kegiatan yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi/
pemeliharaam terminal/pelabuhan, meliputi:
Rehabilitasi terminal Tipe B Kota Lhokseumawe
Rehabilitasi berat terminal Bis Tapak Tuan di Kabupaten Aceh
Selatan tahap I (Otsus)
Rehabiliasi berat bangunan dan pengaspalan area terminal Kota Fajar
di Kabupaten Aceh Selatan (Otsus)
Rehabiliasi terminal terpadu Kota Sigli (Otsus)
Rehabiliatsi terminal lawe bulan Kabupaten Aceh Tenggara
Rehabilitasi terminal terpadu di Kabupaten Aceh tenggara
- Rehabiliasi Mussalla/MCK
- Pembuatan Saluran Terbuka
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
4.737.677.000,- realisasi keuangan Rp 4.454.638.750,- (94,03%) dan
realisasi fisik 100%.
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah.
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan operasional transportasi bagi
jamaah haji di Provinsi Aceh baik Debarkasi dan Embarkasi.
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka penertiban angkutan
umum (razia) di jalan dan di terminal serta sosialisasi peraturan lalu lintas
angkutan jalan kepada operator angkutan umum dan masyarakat
pengguna angkutan umum.
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum teladan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memilih awak angkutan umum teladan dari
seluruh Aceh yang kemudian diikutkan dalam pemilihan awak angkutan
umum teladan tingkat nasional di Kementerian Perhubungan Jakarta.
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan
operator angkutan di Aceh dan mengikuti rapat –rapat koordinasi tingkat
nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
219
pelaporan terhadap pelaksanaan pelaksanaan program peningkatan
pelayanan angkutan.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
1.232.290.000,- realisasi keuangan Rp 991.965.125,- (80,50%) dan
realisasi fisik 100%.
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pelaksanaan program ini bertujuan agar terciptanya kelancaran dan
ketertiban distribusi barang dan penumpang, tersedianya pelabuhan
regional dan pelabuhan rakyat serta memperlancar komunikasi
pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Aceh. Program ini terdiri
dari beberapa kegiatan pembangunan subsektor perhubungan:
Kegiatan pembangunan gedung terminal, meliputi:
- pembangunan terminal type C Samalanga Kabupaten Bireuen (Tahap
III);
- pembangunan terminal type C di Saree Kabupaten Aceh besar
(Tahap II) Otsus;
- pembangunan terminal type C di Labuhan Haji Kabupaten Aceh
selatan (Tahap I) Otsus;
- pembangunan fasilitas Terminal Panton Labu Kabupaten Aceh Utara
(Migas);
- pembangunan terminal bus type B di Kabupaten Bireuen Tahap I
(Otsus);
- pembangunan Terminal Kabupaten Pidie Tahap I (Otsus);
- pembangunan fasilitas di Terminal Beureunuen Kabupaten Pidie
(Otsus);
- pembangunan terminal type B di Kabupaten Nagan raya Tahap I
(Otsus);
- pembangunan terminal barang di Kabupaten Bener Meriah (Otsus);
- pembangunan terminal terpadu Kabupaten Gayo Lues (Otsus);
- pembangunan terminal type B Kabupaten Pidie Jaya;
- pembangunan terminal type C di Trumon Kabupaten Aceh Selatan
Tahap III.
Kegiatan pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal, meliputi:
- pembangunan halte 3 (tiga) unit (Otsus) Kabupaten Aceh Timur;
- pembangunan halte bus di Kabupaten Bener Meriah;
- pembangunan halte bus di Kabupaten Aceh Tengah;
- pembangunan halte bus sigala-gala;
- pembangunan halte bus seumadam;
- pembangunan halte bus kota depan Telkom Kuta Cane;
- pembangunan halte bus depan Rumah Sakit Umum Kuta Cane;
- pembangunan halte bus kuning (Kec. Bambel – Kuta Cane);
- pembangunan halte bus di lawe deski (Kec. Lawe- Sigala-gala-
Kutacane);
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
220
- pembangunan halte bus di Kabupaten Pidie;
- pembangunan halte bus di Kabupaten Pidie Jaya.
Kegiatan pembangunan prasarana perhubungan laut, meliputi:
- lanjutan pembangunan pelabuhan regional kuala langsa (rehabilitasi
fasilitas pelabuhan);
- lanjutan pembangunan pelabuhan rakyat kuala raja tahap III.
Kegiatan pembangunan sarana perhubungan laut, meliputi:
- pengadaan dan pemasangan rambu suar di Kuala Krueng Aceh;
- pengadaan dan pemasangan rambu suar di Ulee Lhue;
- pengadaan rambu suar di Simeulue.
Kegiatan pembangunan prasarana perhubungan udara meliputi:
- Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh;
- pembangunan gedung VIP Bandara SIM Tahap III;
- Bandar Udara Alas Lauser Kuta Cane (Migas);
- pembangunan pagar parkir dan pagar rumah dinas 2 (unit);
- pembangunan instalasi air pada Bandara Alas Lauser;
- pembangunan saluran pembuangan air limbah pada Bandara Alas
Lauser;
- penimbunan lahan parkir pada bandara Alas Lauser;
- pengecatan pagar lama;
- marka Jalan Mbarung-Lawe Alas Bandara;
- penimbunan halaman kantor bandara;
- pemasangan instalasi air bersih rumah dinas;
- pengecetan gedung terminal;
- meubeuler terminal bandara;
- marking landasan;
- penimbunan halaman rumah dinas;
- rehabilitasi kantor/gedung PKP-PK;
- pengadaan Meubeleur kantor bandara;
- pembuatan pagar wiremesh 565 meter;
- lanjutan pelebaran runway (Tahap III) 2. 100 M2.
Pengadaan fasilitas Bandar Udara Malikus Saleh Kabupaten Aceh Utara
(Otsus Kabupaten Aceh Utara)
- pembuatan marking runway;
- pelapisan AC halaman parker;
- pengadaan dan pemasangan VHF;
- rehab pagar landasan;
- pembangunan gedung terminal dan tower.
Bandara Udara Syech Hamzah Fansuri – Singkil
- penimbunan halaman rumah dinas;
- pembersihan kawasan bandara.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
221
Bandara Rembele – Bener Meriah
- pembangunan gedung NDB (50 M2);
- pembangunan access road ke gedung NDB (1.000 M2).
Pembangunan helipad di Kabupaten Pidie
- pembangunan helipad.
Bandara Lasikin–Sinabang
- pemotongan Bukit Abstacle di ujung Runway Bandara–Lasikin.
Kegiatan pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi
Kegiatan ini meliputi pengadaan peralatan komunikasi dan
pendukungnya Satgas lapangan Dishubkomintel Aceh serta pembayaran
tunggakan sewa transponder dengan PT. Telkom dari tahun 2003-2007
dan sewa transponder tahun 2010.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
63.455.826.623,- realisasi keuangan Rp 61.771.194.974,- (97,35%) dan
realisasi fisik 100%.
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tujuan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan
lalu lintas pada jalan provinsi dan meningkatkan keselamatan lalu lintas
di jalan raya. Kegiatan dimaksud adalah:
- pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, yang tersebar
di Kota Banda Aceh, Kebupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie
Jaya,Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh
Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya;
- pengadaan Marka Jalan, yang tersebar di Kota Banda Aceh,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
222
Kebupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah,
Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan
Raya;
- pengadaan pagar pengaman jalan di Kabupaten Aceh Besar;
- pengadaan deliniator di ruas jalan provinsi di Kabupaten Aceh Besar;
- pengadaan trafffic light di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen dan Aceh
Selatan;
- monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
8.401.350.400,- realisasi keuangan Rp 8.133.232.300,- (96,81%) dan
realisasi fisik 100%.
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan tujuan adalah untuk
menurunkan tingkat kefatalan kecelakaan lalu lintas di jalan raya,
terbangunnya balai kendaraan bermotor serta menurunnya angka
kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kegiatan dimaksud adalah sebagai
berikut:
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
- pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten
Aceh Tengah;
- pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten
Aceh Utara;
- pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten
Bireuen;
- pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten
Aceh Tamiang;
- pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten
Pidie Jaya.
Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor
Kegiatan ini meliputi penyediaan anggaran untuk operasional tim unit
penelitian kecelakaan yang bertujuan melakukan identifikasi dan
rekomendasi penyebab kecelakaan lalu lintas untuk mencegah agar
kecelakaan yang sama tidak terulang lagi.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
5.716.800.000,- realisasi keuangan Rp 4.775.629.000,- (83,54%) dan
realisasi fisik 100%
10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dalam upaya menyelenggarakan program pengembangan komunikasi,
informasi dan media massa yang bertujuan untuk tersedianya jaringan
komunikasi yang berkualitas di seluruh wilayah Aceh, telah dilakukan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
223
kegiatan antara lain:
- perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
- monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi;
- pengadaan alat jaringan komunikasi, meliputi: pengadaan biaya sewa
Bandwith untuk pelayanan internet di dinas/badan Pemerintah
Provinsi Aceh, pengadaan biaya sewa bandwith untuk pelayanan
internet di kabupaten/kota, pengadaan biaya sewa VPN-IP, dan
pengadaan Server Bank Data Dishubkomintel Aceh;
- pengadaan perangkat keras SIMDA meliputi: pengadaan perangkat
radio link 5.8 Ghz Client dan instalansi, pengadaan perangkat
distribusi 2.4 Ghz dan instalansi, pengadaan perangkat accessories
radio 5.8 GHZ, pengadaan accesories server dan pengadaan accessories
jaringan;
- pengembangan aplikasi e-goverment pemda meliputi: pengadaan
aplikasi network manajemen system dan pengadaan mobilier untuk
UPTD Telematika Aceh;
- operasional perpustakaan, kegiatan ini bertujuan untuk biaya
dokumentasi perpustakaan dan cetak repro perundang-
undangan/Qanun;
- optimalisasi peran media center pemerintah daerah, meliputi biaya
operasional media center dan pengadaan mobilier UPTD Seuramo
Aceh;
- pengembangan dan pembinaan penyiaran daerah, kegiatan ini
bertujuan untuk pengadaan biaya operasional KPID Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
6.074.279.600,- realisasi keuangan Rp 5.905.819.512,- (97,23%) dan
realisasi fisik 100%
11. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Dalam upaya menyelenggarakan program fasilitasi peningkatan sumber
daya manusia bidang komunikasi dan informasi yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan SDM bidang komunikasi dan Informasi serta
terbangunnya sarana dan prasarana penyebaran informasi publik, telah
dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan
pemda, kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi penerapan sistem dan
teknologi informasi lingkungan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota;
- bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan
teknologi informasi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan teknis SDM di bidang sistem informasi dan tekhnologi
informasi;
- workshop sistem informasi dan teknologi informasi, kegiatan ini
bertujuan untuk pelaksanaan workshop bagi SDM di kabupaten/kota;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
224
- sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi, kegiatan ini
bertujuan untuk pelaksanaan sosialisasi open source demi terwujudnya
penerapan software legal;
- penyebaran informasi melalui media penyiaran, kegiatan ini bertujuan
untuk pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan di
Provinsi Aceh melalui media televisi dan radio, serta penyempurnaan
peralatan studio Geunta Naga FM Tapak Tuan di Kabupaten Aceh
Selatan.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
1.586.000.000,- realisasi keuangan Rp 1.461.229.000,- (92,13%) dan
realisasi fisik 100%
12. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Dalam upaya menyelenggarakan program kerja sama informasi dengan
mass media yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan
akurat kepada masyarakat melalui mass media, telah dilakukan kegiatan
sebagai berikut:
- konsultasi komunitas infokom, kegiatan ini bertujuan untuk
penyelenggaraan pertemuan dan konsultasi komunitas informasi dan
komunikasi di Provinsi Aceh;
- penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media
tradisional, luar ruang dan penerbitan, kegiatan ini bertujuan untuk
pelaksanaan cetak spanduk dan cetak baliho finil flexy untuk publikasi
informasi pembangunan Pemerintah Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
580.000.000,- realisasi keuangan Rp 276.046.000,- (47,59%) dan realisasi
fisik 100%
13. Program Pengembangan Data dan Statistik
Dalam upaya menyelenggarakan program pengembangan data dan
statistik yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi dan
komunikasi masyarakat dengan Pemerintah Aceh dan pengelolaan data
anak yatim Aceh, telah dilakukan pada 3 (tiga) kegiatan yaitu:
- verifikasi, perekam, back-up data e-goverment dan penyajian
informasi e-goverment, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan
biaya operasional dan honorarium petugas entri data dan verifikasi
data anak yatim/piatu/fakir miskin;
- pengelolaan website, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya
operasional dan honorarium pengelolaan website www.nad.go.id;
- pengelolaan sms center gubernur, kegiatan ini bertujuan untuk
menyediakan biaya operasional dan honorarium tim pengelola sms
center Gubernur Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
308.000.000,- realisasi keuangan Rp 170.976.000,- (51,55%) dan realisasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
225
fisik 100%
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika
dialokasikan dana sebesar Rp 132.789.141.845,- realisasi keuangan sebesar Rp
124.520.335.553,- (93,77%) dan realisasi fisik 97,36%. Kondisi realisasi
keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat di
lihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
132.789.141.845 97,36 124.520.335.553 93,77
1 Belanja tidak langsung 22.969.394.042 - 20.364.338.377 88,66
2 Belanja langsung 109.819.747.803 - 104.155.997.176 94,84
TOTAL 132.789.141.845 97,36 124.520.335.553 93,77
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- adanya beberapa paket proses tender yang harus dilakukan tender ulang,
sehingga mengurangi waktu pelaksanaan kegiatan. (Kiranya perlu
diungkapkan alasan dan argumentasi pengulangan tender secara
menyeluruh);
- kurangnya SDM pengadaan barang dan jasa di kabupaten/kota, serta
tenaga teknis prasarana perhubungan, komunikasi, informasi dan
telematika, sehingga proses pelelangan di kabupaten/kota (khusus
kegiatan Otsus) harus menunggu kedatangan tenaga teknis dari
Pemerintah Provinsi;
- faktor cuaca (hujan, banjir dan longsor).
Solusi:
- meningkatkan kinerja pemantauan dan evaluasi di lapangan dengan
bekerjasama dengan Tim P2K APBA Pemerintah Aceh;
- meningkatkan koordinasi rutin dengan pelaksana kegiatan untuk
menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka
percepatan pelaksanaan;
- meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait di kabupaten/kota serta
pihak terkait di lokasi pembangunan untuk mengantisipasi terjadinya
konflik sosial yang dapat menghambat proses pembangunan;
- melaksanakan percepatan pekerjaan dengan menerapkan penggunaan
peralatan yang cukup, menerapkan metode pembangunan yang cepat,
peningkatan shift kerja siang dan malam, peningkatan jumlah tenaga
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
226
kerja dan meningkatkan kinerja konsultan pengawas di lokasi proyek;
- menyesuaikan jadwal pekerjaan fisik outdoor dengan perkiraan masa
tingginya curah hujan sehingga proses pembangunan dapat berjalan
dengan lancar dan terhindar dari hambatan hujan, banjir dan longsor.
17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan Pemerintah Aceh
melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika. Penjelasan
lebih rinci mengenai dapat dilihat dalam urusan perhubungan. Hal ini
dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja program tidak dapat
dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah
tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam
keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah
tersebut.
18. URUSAN PERTANAHAN
Urusan Pertanahan telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Biro Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan
pertanahan dapat dilihat dalam urusan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan
anggaran belanja non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka
disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu
juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
j. Penyediaan makanan dan minuman;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
227
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor (perubahan);
b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
c. Pengadaan mebeleur;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
f. Penunjang dan pembinaan kelembagaan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan;
b. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah;
c. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa.
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
b. Pemantapan ideologi dan bela negara.
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Sosialisasi kebijakan politik Pemerintah Aceh.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
228
koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Telah dilaksanakan dan
merupakan program dan kegiatan rutin kantor yang dianggarkan setiap
tahun. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.683.188.206,- realisasi keuangan Rp 1.595.129.600,- (94,77%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor (Perubahan)
Pembangunan gedung kantor (DPA Perubahan 2010), anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 92.808.000,- realisasi
keuangan Rp 92.300.000,- (99,45%) dan realisasi fisik 100%. Merupakan
perencanaan pelaksanaan pembangunan tempat parkir, taman, faving
blok, pos satpam, mushalla dan gudang, anggaran ini pengalihan dari
kegiatan belanja tidak langsung sejumlah Rp 71.928.000,- dan dari
belanja langsung pada kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa sejumlah Rp 20.880.000,-.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
225.000.000,- realisasi keuangan Rp 224.230.000,- (99,66%) dan
realisasi fisik 100%.
Pengadaan mebeleur
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
28.000.000,- realisasi keuangan Rp 27.600.000,- (98,57%) dan realisasi
fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
71.264.000,- realisasi keuangan Rp 63.849.000,- (89,60%) dan realisasi
fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
32.425.000,- realisasi keuangan Rp 32.373.000,- (99,84%) dan realisasi
fisik 100%.
Penunjang dan pembinaan kelembagaan
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
76.122.600,- realisasi keuangan Rp 75.773.600,- (99,54%) dan realisasi
fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
18.000.000,- realisasi keuangan Rp 17.550.000,- (97,50%) dan realisasi
fisik 100%.
4. Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
229
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan, kegiatan ini terdiri dari:
- Kominda
Dilaksanakan dalam bentuk rapat rutin dan rapat koordinasi
dengan tujuan menjalin hubungan yang sinergis antar unsur
Kominda provinsi dan kabupaten/kota dan mensinergiskan
kegiatan masing-masing unsur inteligen di daerah dalam rangka
menciptkan stabilitas nasional di daerah
- Kegiatan Pengamanan
Dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan pihak keamanan
TNI/Polri pada kegiatan pengamanan tamu-tamu VIP dan VVIP
dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat. Hasil yang dicapai adalah menurunnya tingkat
kejahatan
- Kegiatan Monitoring
Dilaksanakan untuk memonitoring perkembangan situasi dan
kondisi daerah menyangkut pembentukan dan kegiatan
pelaksanaan Kominda dan FKDM di daerah
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
866.956.000,- realisasi keuangan Rp 854.222.650,- (98,53%) dan
realisasi fisik 100%.
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa
di daerah, yang memiliki kekuatan sebagai pengontrol dan mengawasi
masyarakat untuk memelihara nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat
secara harmonis aman dan damai.
Kegiatan kapasitas aparat dalam rangka Siskamswakarsa target 4
kabupaten seluruhnya telah dilaksanakan pada 4 kabupaten yaitu: Aceh
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
230
Utara, Pidie Jaya Bener Meriah dan Aceh Jaya.
Hasil yang dicapai pelaksanaan siskamswakarsa di 4 kabupaten telah
memberikan manfaat terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
secara harmonis. Sementara dampak dari kegiatan ini memberikan
perlindungan kepada masyarakat secara mandiri dan terkendali.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
151.900.000,- realisasi keuangan Rp 151.435.000,- (99,69%) dan realisasi
fisik 100%.
Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk laporan kajian situasi dan
kondisi daerah menyangkut politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial
budaya serta melakukan perumusan kebijakan bagi pimpinan.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu tersedianya bahan
perumusan kebijakan bagi pimpinan dalam membentuk laporan situasi
daerah, laporan informasi, laporan khusus, telaahan staf dan kajian
strategis.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
58.441.900,- realisasi keuangan Rp 58.401.900,- (99,93%) dan realisasi
fisik 100%.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 angkatan, dengan jumlah peserta
seluruhnya 100 orang, per angkatan 50 orang, yang berasal dari tokoh
masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan dan aparatur
Pemda. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang dan
Aceh Tenggara. Dengan hasil yang dicapai adalah:
- menyatupadukan visi dari segenap unsur umat beragama, sehingga
dapat mewujudkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
- terciptanya peningkatan pemahamam kerukunan antar umat
beragama dan pembauran bangsa dan terbentuknya Forum
Kerukanan Untuk Beragama (FKUB).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
92.000.000,- realisasi keuangan Rp 89.250.000,- (97,01%) dan realisasi
fisik 100%.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah:
Menyatupadukan visi dari segenap unsur masyarakat baik tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda maupun aparatur pemda guna
meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
178.320.000,- realisasi keuangan Rp 174.958.800,- (98,12%) dan realisasi
fisik 100% (semula anggaran ini berjumlah Rp 199.200.000,- kemudian
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
231
terdapat perubahan sejumlah Rp 20.880.000,- yang dialihkan untuk
kegiatan pembangunan gedung kantor).
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai:
- menumbuhkan motivasi di kalangan masyarakat untuk
meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan demi
memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- memperkokoh rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi siswa/i
guna meredam timbulnya provokasi-provokasi dari orang yang
tidak bertanggungjawab.
Dalam pelaksanaan kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan tahun anggaran 2010 dapat dilaksanakan
khususnya pengadaan Buku Saku Wasbang dan dialog interaktif melalui
TV Aceh pada bulan Agustus 2010 dengan tema “Pemantapan Wasbang
dalam rangka HUT RI Tahun 2010” dan pada bulan Oktober 2010
dengan tema “Pemantapan Wasbang dalam rangka Hari Sumpah
Pemuda Tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 70.865.300,- realisasi keuangan Rp 70.785.300,-
(99,89%) dan realisasi fisik 100%.
Pemantapan ideologi dan bela negara
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 100 orang
yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh
perempuan dan aparatur pemda, dengan lokasi pelaksanaan diadakan di
Wisma Kuta Karang Baru Lhokseumawe
- Terciptanya rasa nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara
serta peningkatan pemahaman ideologi kebangsaan demi
menyatupadukan visi dan misi dari segenap unsur masyarakat baik
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan
maupun aparatur pemda guna meningkatkan pemahaman
pemantapan ideologi kebangsaan di kalangan masyarakat dan
aparatur pemda.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada kendala karena
mendapat dukungan dari pemda Kabupaten Aceh Utara.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
123.249.800,- realisasi keuangan Rp 123.214.800,- (99,97%) dan realisasi
fisik 100%.
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam I angkatan dengan jumlah peserta
70 orang yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil yang
di capai dengan adanya kegiatan tersebut adalah menurunnya konflik
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
232
internal partai politik. Dampak dari kegiatan ini yaitu meningkatnya
pemahaman tentang tata cara fasilitasi penyelesaian perselisihan Partai
politik dan meningkatnya pelayanan dalam rangka verifikasi usulan
calon PAW. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 97.408.650,- realisasi keuangan Rp 95.081.150,- (97,61%) dan
realisasi fisik 100%.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini dilaksanakan di 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh
Dampak dari kegiatan tersebut adalah penyusunan data base partai
politik, ormas dan LSM belum maksimal karena terbatasnya waktu
pelaksanaan. Hasil yang dicapai tersedianya data partai politik, ormas
dan LSM belum mencakup seluruhnya. Permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan ini antara lain belum lengkapnya data ormas, LSM
dan partai politik akibat terbatasnya waktu pelaksanaan pendataan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
120.550.000,-. Realisasi keuangan Rp 120.520.500,- (99,98%) dan
realisasi fisik 100%.
Sosialisasi kebijakan politik Pemerintah Aceh
Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Juni
2010 dengan jumlah peserta 50 orang sebagai angkatan pertama.
Angkatan kedua dilaksanakan di Kota Langsa pada tanggal 30 Juni 2010
dengan jumlah peserta 50 orang.
Hasil yang diperoleh yaitu terjalinnya sinergisitas kebijakan politik
Pemerintahan Aceh dengan pemerintahan kabupaten/kota. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 104.756.924,-
realisasi keuangan Rp 103.839.324,- (99,12%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
dialokasikan dana sebesar Rp 11.579.050.444,- realisasi keuangan sebesar Rp
11.415.004.479 (98,59%) dan realisasi fisik 98,59%. Kondisi realisasi
keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
11.579.050.444 98,58 11.415.004.479 98,58
1 Belanja tidak langsung 7.487.794.064 - 7.462.684.855 99,66
2 Belanja langsung 4.091.256.380 - 3.952.319.624 96,60
TOTAL 11.579.050.444 98,58 11.415.004.479 98,58
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
233
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
a. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu
adanya perbedaan persepsi dalam rangka penanganan Pergantian Antar
Waktu (PAW) Anggota DPRK kabupaten/kota;
b. kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam hal penanganan
gejolak-gejolak yang timbul di daerah;
c. kurang memahaminya peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan, politik dan kemasyarakat di
daerah.
Solusi:
a. solusi yang ditempuh untuk pemecahan masalah yang dihadapi
meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi dalam rangka
penanganan pergantian antar waktu Anggota DPRK kabupaten/kota;
b. meningkatkan koordinasi antar instansi terkait;
c. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait
sistem penyelenggaraan pemerintahan, politik dan kemasyarakat.
Satuan Polissi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
c. Penyediaan alat tulis kantor;
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
g. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
234
a. Monitoring kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi;
c. Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kabupaten/kota;
d. Pembinaan dan koordinasi Wilayatul Hisbah (WH);
e. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah serta Ulama se-kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.
B. Ralisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa
administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat
tulis kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin
kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 2.252.696.824,- realisasi keuangan Rp
2.145.413.408,- (95,24%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh bertujuan untuk terpelihara
gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 63.200.000,- realisasi keuangan Rp 59.284.723,- (93,80%) dan
realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan dilaksanakan di Banda Aceh yang bertujuan untuk terpelihara
kendaraan dinas/operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 89.950.000,- realisasi keuangan Rp 69.428.803,-
(77,19%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan dilaksanakan di Banda Aceh bertujuan untuk terpelihara
perlengkapan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 41.600.000,- realisasi keuangan Rp 38.864.771,-
(93,42%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Monitoring kegiatan Polisi Pamong Praja se-kabupaten/kota
Kegiatan ini dilaksanaan di Banda Aceh yang bertujuan untuk
terkoordinasinya kegiatan Satpol PP di kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 12.351.830.939,- realisasi
keuangan Rp 12.350.756.000,- (99,99%) dan realisasi fisik 100%.
Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi
Kegiatan dilaksanaan di Banda Aceh bertujuan terciptanya hubungan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
235
koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota dan persamaan persepsi
dengan instansi terkait. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 140.400.000,- realisasi keuangan Rp 138.550.000,-
(98,68%) dan realisasi fisik 100%.
Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
Wilayatul Hisbah di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 235.125.000,- realisasi keuangan Rp
231.007.000,- (98,25%) dan realisasi fisik 100%.
Sosialisasi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
serta ulama se-kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh
Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya sosialisasi keberadaan Satpol
PP dan WH dengan ulama se-kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 235.500.000,- realisasi keuangan Rp
234.113.000,- (99,41%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
dialokasikan dana sebesar Rp 21.249.891.469,- realisasi keuangan
keseluruhan anggaran sebesar Rp 20.910.917.934 (98,40%) dan realisasi
fisik 98,45%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja
langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
21.249.891.469 98,45 20.910.917.934 98,40
1 Belanja tidak langsung 5.839.588.706 - 5.643.500.229 96,64
2 Belanja langsung 15.410.302.763 - 15.267.417.705 99,07
TOTAL 21.249.891.469 98,45 20.910.917.934 98,40
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada dasarnya telah memadai
namun untuk peralatan kerja serta sarana transportasi operasional dinas
belum memadai;
- masih terbatasnya dukungan dari pihak terkait dalam pelaksanaan
Program Pemeliharaan Ketenteraman Ketertiban dan Pencegahan Tindak
Kriminal sehingga kegiatan yang dilaksanakan masih terkendala pada
tingkat operasional;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
236
- masih lemahnya aturan Qanun yang mengatur tentang penegakan syariat
Islam di Aceh, sehingga tindakan yang diambil oleh penegak
Qanun/penyidik tidak tuntas;
- belum adanya aturan Qanun Satpol PP-WH secara khusus dalam
pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga program dan kegiatan yang
dilaksanakan mengalami kendala secara teknis;
- masih lemahnya dukungan dan pemahaman masyarakat baik dari tingkat
atas maupun tingkat bawah tentang tugas-tugas Satpol PP dan Wilayatul
Hisbah;
- sumber daya aparatur masih terbatas sehingga pelaksanaan tugas tidak
terlaksana sebagaimana mestinya;
- program dan kegiatan yang mendukung baik dalam hal ketertiban dan
ketentraman umum maupun penegakan Syariat Islam belum terakomodir
secara maksimal;
- belum ada prosedur tetap Satpol PP-WH dan PPNS untuk pedoman
pelaksanaan tugas di lapangan.
Solusi:
- perlu peningkatan sarana dan prasarana transportasi operasional yang
memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- perlunya dukungan dari pimpinan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas
di lapangan;
- revisi Qanun syariat Islam sangat mendesak dan pengesahan Hukum Acara
Jinayah harus segera dilaksanakan;
- penyusunan draf Qanun Satpol PP-WH sangat mendesak guna kelancaran
tugas di lapangan;
- perlunya peningkatan dukungan dan pemahaman dari berbagai lapisan
masyarakat terhadap tugas-tugas Satpol PP dan WH;
- pendidikan dan pelatihan Satpol PP-WH dalam rangka peningkatan
profesionalisme kerja;
- peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung penambahan program
dan kegiatan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakan Syariat
Islam;
- penyusunan rancangan protap (prosedur tetap) Satpol PP-WH dan PPNS.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
237
20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh DPRA, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Aceh, Inspektorat Aceh, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, Badan
Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Aceh, Dinas Syariat Islam, Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama, Badan Baitul Maal, KIP Aceh.
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Anggaran belanja non program dan belanja program Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (DPRA) sudah melekat pada Sekretariat DPRA dikarenakan tidak dapat
dipisahkan maka disesuaikan dengan yang melekat pada SKPA tersebut. Begitu
juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPA tersebut.
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Anggaran belanja non program dan belanja program Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah sudah melekat pada Biro Umum dan Protokoler Sekretariat
Daerah Aceh dikarenakan belanja tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan
dengan yang melekat pada biro tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan
solusi telah tersirat dalam keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pada Biro tersebut.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
238
Sekretariat Daerah Aceh
Sekretariat Daerah Aceh terdiri dari beberapa biro, yaitu Biro Keistimewaan dan
Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Organisasi, Biro Administrasi
Pembangunan, Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,
serta Biro Umum dan Protokoler.
Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh
Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Biro Keistimewaan dan
Kesejahteraan Setda Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa hari-hari besar;
b. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
c. Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur.
2. Program Pergelaran Seni Budaya Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;
a. Koordinasi dan monitoring program kegiatan kelembagaan adat pada
instansi kabupaten/kota;
b. Pembinaan menasah kabupaten/kota dalam provinsi;
c. Pemberangkatan kontingen qasidah gambus provinsi ke tingkat
nasional.
3. Program Peneletian dan Pengembangan Iptek
Kegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan
dan olahraga.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan;
b. Pembinaan lembaga asrama mahasiswa.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi dan pembinaan lembaga sarana keagamaan;
b. Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid;
c. Pembinaan Remaja Mesjid Agung kabupaten/kota dalam provinsi;
d. Pembinaan imam hafid pada Mesjid Agung kabupaten/kota dalam
provinsi;
e. Koordinasi peningkatan pelayanan haji.
6. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kepasitas ulama;
b. Kajian tinggi keislaman tentang peribadatan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
239
c. Palatihan TC MTQ tingkat nasional;
d. Pemberangkatan Kafilah MTQ tingkat Nasional/Internasional.
7. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan program biaya siswa khusus (S1,S2 dan S3) dalam dan luar
nageri;
b. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Aceh dan dosen PTS;
c. Pembinaan institusi PTS dan penunjang belajar mengajar/beasiswa S-1
PTS.
8. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan ini berupa monitoring pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan.
9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan ini berupa koordinasi penyelesaian pasca bencana alam.
10. Program Pembinaan Anak Telantar
Kegiatan ini berupa koordinasi, monitoring, dan evaluasi anak yatim,
piatu, yatim piatu dan anak telantar/asuh di Aceh.
11. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Non Aparatur
Kegiatan ini berupa peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.
12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Kegiatan ini berupa Koordinasi dan Monitoring pengentasan kemiskinan
dan mitigasi bencana.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa hari-hari besar, kegiatan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran dan kegiatan peningkatan operasional pelayanan
kesehatan aparatur. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin kantor dan
telah dilaksanakan. Anggaran yang dialokasikan untuk program sebesar
Rp. 2.434.174.000,- realisasi keuangan Rp. 2.040.273.800,- (83,82%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Pergelaran Seni Budaya Daerah
Koordinasi dan monitoring program kegiatan kelembagaan adat pada
instansi kabupaten/kota.
Kegiatan kelembagaan adat pada instansi kabupaten/kota dilaksanakan
untuk meningkatnya koordinasi kelembagaan adat pada instansi
kabupaten/kota dengan hasil yang diharapkan ketersediaan acuan
penyaluran bantuan program/kegiatan kelembagaan adat yang
dialokasikan dana sebesar Rp 143.100.000,- realisasi keuangan Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
240
142.059.600,- (99,27%), capaian realisasi fisik adalah 100% dan sisa
anggaran adalah sisa efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
Pembinaan meunasah kabupaten/kota dalam provinsi
Kegiatan pembinaan meunasah kabupaten/kota dalam provinsi aceh,
dilakukan penyaluran bantuan dana operasional untuk meunasah-
meunasah, musalla, yayasan dan organisasi masyarakat bidang pendidikan
dan kebudayaan, dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran
meunasah/musalla sebagai pusat kegiatan masyarakat di gampong ,
meningkatkan fungsi dan peran yayasan, organisasi lainnya dalam
membina masyarakat dibidang adat/budaya, pendidikan, agama dan
kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, dana yang dialokasikan sebesar
Rp 274.050.000,- realisasi keuangan Rp 270.623.000,- (98,75%), capaian
realisasi fisik adalah 100%,-.
Pemberangkatan kontingen qasidah gambus provinsi ke tingkat nasional
Kegiatan pemberangkatan kontingen qasidah gambus Provinsi Aceh ke
perlombaan tingkat Nasional di Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk
berlomba meraih prestasi di bidang seni Islami dipentas nasional,
disamping termotivasi putra/putri Aceh dalam peningkatan aktifitas
sanggar–sanggar seni qasidah gambus di Aceh. Dana yang dialokasikan
sebesar Rp 341.250.000,- realisasi keuangan Rp 289.712.500,- (84,90%)
dan realisasi fisik adalah 100%.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
Program ini direalisasikan dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan pendidikan dan olahraga dalam rangka pembinaan
pendidikan dan kerjasama pendidikan tinggi, sehingga adanya keselarasan
program pembangunan pendidikan antara provinsi dan kab/kota.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 126.400.000,- realisasi Rp
105.124.300,- (83,17%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan
Kegiatan pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan dengan
tujuan terlaksananya rapat koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di
Aceh, dana yang dialokasikan sebesar Rp 159.000.000,- realisasi keuangan
Rp 156.401.400,- (98,37%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.
Pembinaan lembaga asrama mahasiswa
Kegiatan ini bertujuan untuk ketersediaan asrama yang kualitas dan
berdaya daya guna serta memadai sebagai sarana/prasarana
kemahasiswaan yang layak dan nyaman serta mampu memberikan
konstribusi peningkatan semangat dan kegairah mahasiswa dalam belajar
untuk meraih prestasi baik di Aceh maupun di luar Aceh, dana yang
dialokasikan sebesar Rp. 68.000.000,- realisasi keuangan Rp. 66.999.400,-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
241
(98,53%), dan capaian realisasi fisik adalah 100%.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Koordinasi dan pembinaan lembaga sarana keagamaan
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan aktifitas dan operasional
lembaga sarana keagamaan dalam kegiatan ibadah dan peningkatan
kualitas pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, dana yang
dialokasikan sebesar Rp 56.500.000,- realisasi keuangan Rp 24.706.000,-
(43,73%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.
Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid
Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyaluran bantuan dana operasional
masjid, taman pendidikan Qur-an (TPQ), balai pengajian, yayasan dan
ormas bidang keagamaan, diharapkan meningkatnya aktifitas lembaga
keagamaan umat islam, dana yang dialokasikan sebesar Rp 417.300.000,-
realisasi keuangan Rp 341.310.000,- (81,79%) dan capaian realisasi fisik
adalah 100%.
Pembinaan remaja Mesjid Agung kabupaten/kota dalam provinsi
Kegiatan pembinaan remaja Mesjid Agung kabupaten/kota dilaksanakan,
melalui penyaluran bantuan dana operasional, untuk meningkatkan
kompetensi dn aktifitas Remaja Masjid Agung Kabupaten/Kota. Dana
yang dialokasikan sebesar Rp 30.000.000,- realisasi keuangan Rp
18.920.000,- (63,07%) dan capaian realisasi fisik adalah 100% sisa
anggaran adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
Pembinaan imam hafid pada Mesjid Agung kabupaten/kota dalam
provinsi
Kegiatan pembinaan imam hafidh pada Masjid Agung kabupaten/kota,
dengan penyaluran insentif kepada imam hafidh Masjid Agung
kabupaten/kota se Aceh, untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan
tujuan Peningkatan aktivitas dalam membimbing jama’ah, dana yang
dialokasikan sebesar Rp 300.000.000,- realisasi keuangan Rp 159.700.000,-
(53,23%) dan capaian realisasi fisik adalah 100% sisa anggaran adalah
efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
242
Koordinasi peningkatan pelayanan haji
Kegiatan koordinasi peningkatan pelayanan haji, untuk mendapat
pelayanan yang makin berkualitas serta mendapat perlakuan yang sama
dan adil bagi seluruh calon jama’ah haji Aceh, serta tersedianya tenaga
petugas pendamping (TPHD) sehingga calon jama’ah haji dapat
melaksanakan ibadah dengan nyaman dan sempurna, dana yang
dialokasikan Sebesar Rp 386.246.000,- realisasi keuangan Rp 368.320.000,-
(95,36%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.
6. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kepasitas ulama
Kegiatan tersebut membangun hubungan yang serasi, harmonis antara
ulama dan umara, dalam membina masyarakat Aceh. Kegiatan ini bersifat
insidentil dan untuk kegiatan ini disediakan insentif, dana yang
dialokasikan sebesar Rp 50.000.000,- realisasi keuangan Rp 39.370.000,-
(78,74%) dan capaian realisasi fisik adalah 100% sisa anggaran adalah
efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
Kajian tinggi keislaman tentang peribadatan
Kegiatan tersebut untuk mengkaji isu-isu keagamaan terkini dan mencari
solusi pemecahannya, sehingga adanya kesamaan persepsi dan interpretasi
dalam menanggapi berbagai isu antara sesama ulama dan umara, sehingga
semua pihak dapat memberikan pemahaman yang sama kepada
masyarakat, dalam rangka mewujudkan kerukan intern umat beragama,
antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah yang
dialokasikan dana sebesar Rp 1.035.080.000,- realisasi keuangan Rp 0,-
(0%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%. Realisasi keuangan 0%
karena kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber
dari dana hibah di DPKKA, sehingga dana yang tidak digunakan menjadi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
243
SILPA.
Palatihan TC MTQ tingkat nasional
Kegiatan palatihan (TC) bagi calon peserta MTQ tingkat nasional untuk
meningkatkan kompetensi para qari/qariah, hafidh/hafidhah, mufassirin
dan mufassirah dalam meraih prestasi, dana yang dialokasikan sebesar Rp
2.620.360.000,- realisasi keuangan Rp 1.644.978.100,- (62,78%) dan
capaian realisasi fisik adalah 100%. Sisa anggaran adalah efisiensi anggaran
dalam pelaksanaan kegiatan.
Pemberangkatan kafilah MTQ tingkat Nasional/Internasional
Kegiatan pemberangkatan kafilah MTQ ke tingkat nasional di Provinsi
Bengkulu, bertujuan terpilihnya para qari/qariah, hafidh/hafidhah,
mufassirin dan mufassirah yang berprestasi di MTQ tingkat nasional
dengan harapan memberikan dorongan kepada anak-anak Aceh untuk
belajar membaca Al-Qur’an dengan baik/benar dan memahami
kandungannya isinya serta mengamalkan, dalam kehidupan sehari-hari,
dana yang dialokasikan sebesar Rp 2.868.150.000,- realisasi keuangan Rp
2.219.701.000,- (77,39%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%. Sisa
anggaran adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
Pembinaan program biaya siswa khusus (S1,S2 dan S3) dalam dan luar
nageri
Kegiatan pembinaan program beasiswa khusus (S1, S2, dan S3) dalam dan
luar negeri, untuk penigkatan kapasitas dan mutu SDM, dan
Ketersediaan Acuan Beasiswa Mahasiswa Aceh Program Khusus S1, S2
dan S3. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 300.000.000,- realisasi
keuangan Rp 226.478.400,- (75,49%) dan capaian realisasi fisik adalah
100%. Sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan
kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
244
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Aceh dan dosen PTS
Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Aceh dan dosen
PTS, untuk peningkatan kapasitas dan mutu SDM mahasiswa dan dosen
PTS dan peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di
Aceh, dana yang dialokasikan sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan
Rp 95.420.000,- (95,42%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.
Pembinaan institusi PTS dan penunjang belajar mengajar/beasiswa S-1
PTS
Kegiatan pembinaan institusi PTS untuk peningkatan kualitas
penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di Aceh dalam proses belajar
mengajar dan bea siswa S1 dalam rangka Penigkatan Kapasitas dan Mutu
SDM. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 1.225.300.000,-realisasi
keuangan Rp 315.688.000,- (25,76%) dan capaian realisasi fisik adalah
100%. Realisasi keuangan rendah karena kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan anggaran yang bersumber dari dana hibah di DPKKA, sehingga
dana yang tidak digunakan menjadi SILPA.
8. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan kegiatan monitoring pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kualitas dan derajat pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, terutama masyarakat miskin/dhu’afa. Anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp 278.980.000,- realisasi keuangan Rp 273.880.000,-
(98,17%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.
9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian pasca
bencana alam dilaksanakan, untuk percepatan penanggulangan para
korban bencana alam di Provinsi Aceh dan dukungan/partisipasi terhadap
korban di provinsi lain terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana
alam
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 142.500.00,-
realisasi Rp 45.632.000,- (32,02%) realisasi fisik adalah 100%, realisasi
rendah karena sisa anggaran merupakan sisa dari perjalanan dinas
pelaksanaan kegiatan.
10. Program Pembinaan Anak Telantar
Program ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan koordinasi, monitoring
dan evaluasi anak yatim, piatu, anak terlantar dan anak asuh di Aceh,
untuk proses penanganannya, dengan penyusunan kerangka acuan
program pemberdayaan anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak
terlantar dan anak asuh.
Anggaran untuk program ini dialokasikan sebesar Rp. 185.080.000,-
realisasi keuangan Rp 150.459.000,- (81,29%,) realisasi fisik adalah 100%
sisa anggaran karena efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
245
11. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Program ini dilaksaanakan dengan kegiatan koordinasi dan monitoring
pengentasan kemiskinan dan mitigasi bencana dilaksanakan dengan pihak
terkait, untuk meningkatkan keterampilan usaha masyarakat miskin dan
ketersediaan acuan dalam penyempurnaan program dan kegiatan
pengentasan dan pemberdayaan fakir miskin. Anggaran untuk program
ini dialokasikan sebesar Rp 360.180.000,- realisasi Rp 322.177.500,-
(89,45%) realisasi fisik adalah 100%, sisa anggaran karena efisiensi
anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
Realisasi Anggaran
Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh dialokasikan dana
sebesar Rp 12.773.200.000- realisasi keuangan Rp 9.228.212.700,- (72,25%).
Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
12.773.200.000 - 9.228.212.700 72,25
1 Belanja tidak langsung 0 - 0 -
2 Belanja langsung 12.773.200.000 - 9.228.212.700 72,25
TOTAL 12.773.200.000 - 9.228.212.700 72,25
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- dengan ditetapkannya struktur organisasi Biro Keistimewaan dan
Kesejahteraan Rakyat dengan Perda yang tersebut diatas maka pelaksanaan
tugas selanjutnya ke depan sangat tergantung kepada aparatur yang diserahi
tanggung jawab, sehingga terciptanya etos kerja serta tercapainya tingkat
efektivitas dan efisiensi dalam rangka menumbuh kembangkan kinerja Biro
sebagaimana yang diharapkan;
- guna meningkatkan pelayanan publik diperlukan sumber daya manusia dan
sarana yang memadai;
- untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu
ditingkatkan koordinasi dan evaluasi dengan intansi pemeritahan terkait
serta pemerintahan di kabupaten/kota;
- dalam rangka memberikan bantuan perlu di tambah dana keberangkatan
mahasiswa ke luar negeri;
- penyediaan dana taktis diperlukan untuk mendukung kelancaran biro yang
setiap saat berhubungan dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
246
baik wartawan, LSM, fakir miskin, penyandang cacat, serta yang memohon
bantuan kepada gubernur, sehingga tercipta hubungan yang harmonis
antara masyarakat dengan pemerintah daerah disamping menjaga
kewibawaan pemerintah daerah.
Biro Perekonomian Setda Aceh
Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Aceh
sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini berupa kegiatan peningkatan pengembangan administrasi
dan sarana perekonomian.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi
daerah;
b. Kegiatan peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri bidang
ekonomi.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pembinaan perangkat kinerja BUMD;
b. Kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro,
kecil dan menengah.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.
Kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan kawasan ekonomi terpadu;
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Kegiatan ini berupa kegiatan koordinasi pengawasan pengelolaan DAS
dan kebijakan lingkungan hidup.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Kegiatan ini berupa kegiatan rapat koordinasi pengembangan
perekonomian daerah.
B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan peningkatan pengembangan administrasi dan sarana
perekonomian
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemenuhan
sarana dan prasarana kerja Biro Perekonomian, pembayaran jasa
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Aceh selama 3 (tiga) bulan,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
247
pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja KKMB, monitoring dan
evaluasi perkembangan RASKIN, serta tersedianya bantuan sarana kerja
untuk BP. KAPET.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp 1.067.645.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 944.383.599,-
(88,45%) kurang realisasi sebesar 11,55% atau Rp. 123.261.401,-
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi daerah.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk:
Pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan instansi terkait
lainnya antara lain: Badan ketahanan pangan dan penyuluhan Aceh;
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh; Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Aceh; Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh. Tujuan
pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menjaga ketersediaan pupuk
yang cukup dengan harga terjangkau di kabupaten/kota untuk
kebutuhan petani dalam upaya peningkatan produktivitas hasil
pertanian masyarakat dan mencegah mengalirnya pupuk bersubsidi
kepada pengusaha besar yang menyebabkan berkurangnya jatah
kebutuhan pupuk petani. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan
melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat distributor dan kios
pengecer bahkan sampai kepada kelompok tani. Ketersediaan pupuk
bagi petani akan terlihat dengan tersedianya pupuk yang cukup pada
kios pengecer serta laporan penjualan penyaluran kepada kelompok
tani, sedangkan menyangkut evaluasi harga dilakukan langsung
kepada kelompok tani. Hasil evaluasi lapangan secara umum tidak
terjadi permasalahan kesediaan pupuk bagi pertani dilapangan kecuali
terjadi kekosongan beberapa saat di kios pengecer. Hal ini terjadi
karena beberapa kios tidak memiliki gudang penyimpanan pupuk. Hal
yang sama juga terhadap harga penjualan pupuk tidak berbeda jauh
dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah.
Penyusunan database potensi daerah kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan
Perguruan Tinggi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam
pelaksanaannya Unsyiah mempercayakan kepada Lembaga Penelitian
yang ada di Unsyiah sebagai lembaga yang telah berpengalaman dalam
meneliti dan menyusun perkembangan potensi daerah termasuk
potensi ekonomi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menjadi
salah satu referensi bagi lembaga dan instansi atau calon investor
mitra pembangunan Aceh dalam melakukan kajian awal potensi dan
prospek investasi di Aceh serta informasi bagi pemegang kebijakan
pemeritah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
248
merumuskan prioritas pembangunan khususnya disektor pertanian,
perkebunan, peternakan dan kelautan/perikanan serta infrastruktur
pendukung pembangunan dalam berbagai sektor. Output dari kegiatan
ini adalah tersedianya 100 buku yang berisikan data potensi ekonomi
masing-masing kabupaten/kota secara terperinci.
Koordinasi kebijakan pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat dan diskusi dengan
stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan rencana
pelaksanaan pembangunan ekonomi di Aceh. Beberapa pertemuan
dan kegiatan yang dilakukan antara lain: Pembahasan kebijakan
penggunaan sarana pra dan pasca panen; Kebijakan pengembangan
usaha subsektor peternakan dengan melibatkan pegusaha swasta;
Kebijakan pengelolaan lahan perkebunan dan kehutanan; Kebijakan
Pengembangan sektor usaha perkebunan rakyat dan kebijakan
penanganan binatang buas dan binatang pengganggu lahan pertanian.
Tujuan kegiatan ini adalah agar dinas teknis dan lembaga terkait pro
aktif dalam menangani permasalahan yang terjadi terkait tugas yang
menjadi tanggungjawabnya serta mencari solusi secara bersama-sama
untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp 707.700.000,- realisasi keuangan Rp. 691.732.500,- (97,74%).
Kegiatan peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri Bidang Ekonomi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
penyebarluasan informasi bidang ekonomi melalui penerbitan Buletin
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
249
Aceh Economic Review, menyediakan sampel produk untuk
dipromosikan pada permanent display Pemerintah Aceh di Batam,
pembayaran tunggakan biaya operasional permanent display Pemerintah
Aceh pada PT. SPC tahun 2009 dan 2010, mengikuti beberapa pameran di
dalam dan luar negeri. Dalam rangka promosi dan menarik minat investor
guna menanamkan modalnya di Provinsi Aceh, pemerintah melakukan
pembinaan dan pengawasan Baitul Qiradh yang menerima penyertaan
modal dari Pemerintah Aceh, serta mengiventarisir kinerja dan kegiatan
beberapa BUMD Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembinaan.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp 1.262.600.000,- realisasi keuangan Rp 1.181.773.500,- (93,60%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Kegiatan pembinaan perangkat kinerja BUMD.
Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi
PD. BPR Mustaqim Sukamakmur yang berprestasi. Tujuan diberikannya
penghargaan ini adalah untuk meningkatkan kinerja PD. BPR Mustaqim
Sukamakmur baik di tingkat kantor pusat maupun kantor cabang, serta
telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi laporan keuangan dan
manajemen PD. BPR Mustaqim Sukamakmur yang bertujuan memantau
perkembangan laporan keuangan dan kinerja bank tersebut.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp 149.150.000,- realisasi keuangan Rp 139.257.000,- (93,37%).
Kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil
dan menengah.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:
- Sosialisasi tentang dana bergulir bagi para pembina koperasi dan UKM
kabupaten/kota. Tujuan dari Sosialisasi ini adalah untuk
mensinergikan serta meningkatkan wawasan peserta terkait fungsi
dana bergulir dalam rangka pengembangan sektor usaha kecil dan
menengah (UKM) khususnya di bidang permodalan/pembiayaan yang
diberikan Pemerintah Aceh sebagai pendukung utama kegiatan
tersebut.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bergulir komoditi
unggulan tahun 2007 dan 2008.
- Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pemantauan pelaksanaan
Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP) Aceh
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran KPP Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp 302.180.000,- realisasi keuangan Rp 242.678.700,- (80,31%).
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.
Kegiatan pembinaan kawasan ekonomi terpadu.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
250
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
pemenuhan prasarana kerja Kantor BP. KAPET Bandar Aceh Darussalam,
penyebarluasan informasi tentang KAPET melalui penerbitan Buletin dan
booklet BP. KAPET Bandar Aceh Darussalam. Terlaksananya koordinasi
program pengembangan kegiatan KAPET di dalam dan luar daerah serta
mengikuti beberapa event-event di luar negeri dalam rangka
pengembangan kegiatan KAPET.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp. 879.000.000,- realisasi keuangan Rp. 823.918.930,- (93,73%).
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Kegiatan Koordinasi pengawasan pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(DAS) dan kebijakan lingkungan hidup.
Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan kegiatan:
- Sosialisasi konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg bagi 150 orang aparatur
kecamatan dan unsur instansi terkait. Tujuan dari sosialisasi ini adalah
untuk peningkatan wawasan aparatur pemerintah kecamatan dan
unsur instansi terkait terhadap program konversi minyak tanah ke
LPG 3 Kg yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. Pertamina
(Persero) serta untuk menghimpun permasalahan yang telah terjadi di
lapangan guna mendapatkan solusi pemecahannya oleh pihak yang
berwenang, dalam hal ini pihak PT. Pertamina (Persero), Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Perindustrian yang juga bertindak sebagai
narasumber/pemateri pada acara sosialisasi dimaksud.
- Koordinasi dan pengawasan izin penimbunan dan penyimpanan BBM
pada kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM di Provinsi Aceh.
Koordinasi dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) Aceh selaku instansi yang berwenang menerbitkan izin
penimbunan dan penyimpanan BBM di atas 3.000 (tiga ribu) liter dan
melalui bagian ekonomi pada masing-masing Pemerintah
Kabupaten/Kota. Tujuan dari koordinasi dan pengawasan izin
penimbunan dan penyimpanan BBM ini adalah untuk memantau dan
membina kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM
(SPBU/APMS/SPBI) agar senantiasa memiliki izin penimbunan dan
penyimpanan BBM. Dari kegiatan tersebut terdata 107 (seratus tujuh)
unit SPBU/SPBI/APMS di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut 92
(sembilan puluh dua) unit atau 85,98% memiliki izin yang masih aktif,
8 (delapan) unit atau 7,48% dalam proses perpanjangan/izin baru dan
7 (tujuh) unit atau 6,54% yang izinnya telah habis masa berlaku.
- Koordinasi pengawasan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan
lingkungan hidup antara kabupaten/kota di Aceh.
- Operasional sekretariat pengelolaan sampah terpadu, yaitu untuk
mendukung operasional kegiatan organisasi yang mengelola Tempat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
251
Pembuangan Akhir (TPA) secara bersama antara Pemerintah Aceh,
Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp 480.750.000,- realisasi keuangan Rp 431.992.370,- (89,86%).
6. Program Pembinaan dan Pengembanga Aparatur.
Kegiatan rapat koordinasi pengembangan perekonomian daerah.
Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan rapat koordinasi daerah bidang
perekonomian yang diikuti oleh para Asisten II, Kepala Bagian Ekonomi
dan kepala Bappeda seluruh kabupaten/kota serta instansi terkait di
lingkungan Pemerintah Aceh. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah
untuk koordinasi dan mensinergikan pembangunan daerah dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar
Rp 236.475.000,- dengan realisasi keuangan Rp 129.990.000,- (54,97%)
dan realisasi fisik 100%
Rendahnya realisasi diakibatkan oleh tidak digunakannya biaya
perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 85.860.000,- (36,31%). Hal ini
terjadi karena perubahan lokasi pelaksanaan rapat koordinasi yang
awalnya direncanakan di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, namun
karena pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak tersedia dana
sebagai salah satu bentuk sharing biaya pelaksanaan rapat koordinasi,
maka lokasi dipindahkan ke Kota Banda Aceh, sehingga biaya perjalanan
dinas dalam daerah yang diperuntukkan bagi narasumber, tim perumus
dan panitia rapat koordinasi tidak dapat direalisasikan.
Realisasi Anggaran
Biro Perekonomian Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp 5.085.500.000,-
realisasi Rp 4.585.726.599,- atau 90,17%. Kondisi realisasi keuangan belanja
langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
5.085.500.000 - 4.585.726.599 90,17
1 Belanja tidak langsung 0 - 0 -
2 Belanja langsung 5.085.500.000 - 4.585.726.599 90,17
TOTAL 5.085.500.000 - 4.585.726.599 90,17
C. Permasalahan dan solusi
Permasalahan:
- perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi bidang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
252
perekonomian yang semula direncanakan di Kabupaten Aceh Tengah
tidak dapat digunakan karena Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak
ada kesiapan dukungan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan Rapat
tersebut dilaksanakan di Banda Aceh. Anggaran perjalanan dinas tidak
direalisasikan dan anggaran ini sebagai penghematan, dimana efisiensi
kegiatan ini terlaksana 100%;
- rapat penggunaan dana pemerintah pada bantuan ekonomi masyarakat
(termasuk penyaluran kredit pemberdayaan pengusaha Aceh) tidak
dilaksanakan lagi karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh yang juga
melibatkan instansi terkait, termasuk Biro Perekonomian Setda Aceh;
- sebagian gaji beberapa tenaga honorer tidak dapat di bayar, karena sudah
diangkat menjadi PNS;
- efisiensi pelaksanaan kegiatan pada belanja makan minum;
- masih terdapat resistensi dari masyarakat terhadap pelaksanaan program
konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg. Hal ini dapat dipahami karena
masih terjadinya kecelakaan penggunaan LPG 3 Kg sehingga
menimbulkan keraguan dalam penggunaan LPG 3 Kg tersebut;
- peraturan daerah (Qanun) Aceh yang mengatur tentang izin penimbunan
dan penyimpanan BBM sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- pemerintah kabupaten/kota masih belum sepenuhnya memanfaatkan
hasil rumusan rapat koordinasi daerah bidang perekonomian sebagai
acuan dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
Solusi:
- perlu diadakan sosialisasi penggunaan LPG 3 Kg yang baik dan benar
secara lebih tepat sasaran, terutama oleh konsultan sosialisasi yang telah
ditunjuk oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral serta konsultan pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg
yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero);
- dipandang perlu merevisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh Nomor 2 Tahun 1983 tentang izin penimbunan dan penyimpanan
bahan bakar minyak, agar sesuai dengan kondisi saat ini;
- format rapat koordinasi daerah bidang perekonomian disusun seefektif
mungkin dengan arah rumusan yang lebih aplikatif baik jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang.
Biro Organisasi Setda Aceh
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Aceh sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
253
A. Program dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
c. Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan;
d. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja;
e. Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA);
f. Pembinaan dan sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan perangkat
daerah kabupaten/kota.
2. Program Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat
daerah;
b. Fasilitasi penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP;
c. Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja;
d. Pembinaan dan pengembangan pola karir dan kediklatan;
e. Fasilitasi pelayanan kesejahteraan PNS;
f. Peningkatan pengelolaan arsip dan informasi kepegawaian;
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan
adanya kesesuaian susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah
kabupaten/kota dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat. Indikator keluaran yang diharapkan terlaksananya fasilitasi
kelembagaan perangkat daerah di 23 kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 110.000.000,- realisasi
keuangan Rp 109.969.600,- (99,97%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan
adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,
indikator keluaran yang diharapkan terlaksananya penilaian di 10 unit
pelayanan publik provinsi dan kabupaten/kota. Tersusunnya data IKM
UPP Pemerintah Aceh dan tersedianya data instansi Pemerintah Aceh
dan kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 231.850.000,- realisasi keuangan Rp 231.838.410,- (100%) dan
realisasi fisik 100%.
Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk peningkatan
pemahaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Aceh dan acuan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
254
pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan. Indikator keluaran berupa
tersedianya pedoman tata hubungan kerja perangkat daerah dengan
Pemerintah Aceh. Tersusunnya jadwal kegiatan/agenda kerja
gubernur/wakil gubernur Tahun 2010, dan terlaksananya evaluasi
pengembangan budaya kerja dan tersedianya pedoman tata naskah dinas.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
113.900.000,- realisasi keuangan Rp 113.385.440,- (99,55%) dan realisasi
fisik 100%.
Pengelolaan perpustakaan satuan kerja
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan
adanya peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan Sekretariat
Daerah Aceh, dan referensi akademik untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Tersedianya katalog perpustakaan serta terpenuhinya kebutuhan koleksi
perpustakaan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 139.420.000,- realisasi keuangan Rp 97.210.065,- (97,21%) dan
realisasi fisik 100%.
Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan
adanya struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat
Pemerintah Aceh. Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penataan
perangkat daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa tersusunnya
rancangan Qanun Aceh tentang SOTK perangkat daerah provinsi.
Penetapan Pergub Aceh tentang SOTK unit pelaksana teknis badan/dinas.
Keikutsertaan dalam rapat koordinasi di bidang kelembagaan perangkat
daerah di tingkat nasional dan terlaksananya penugasan pegawai
mengikuti diklat/kursus penataan kelembagaan perangkat daerah.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
194.000.000,- realisasi keuangan Rp 227.913.300,- (93,79%) dan realisasi
fisik 100%.
Pembinaan dan sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan perangkat daerah
kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan adalah
ketersediaan acuan penataan kelembagaan/ketatalaksanaan serta acuan
pengelolaan kepegawaian dan kediklatan. Hasil tersebut merupakan
cerminan dari berfungsinya keluaran tentang pelaksanaan analisis jabatan
dan analisis beban kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebanyak 23
wilayah dan terlaksananya analisis jabatan perangkat daerah provinsi,
UPTD dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 107.895.000,- realisasi
keuangan Rp 107.758.300,- (99,87%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
255
2. Program Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat
daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan
adanya rumusan indikator kinerja Pemerintah Aceh, ketersediaan acuan
pembinaan dan pengembangan indikator kinerja pemerintah
kabupaten/kota dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan. Hasil ini
merupakan keluaran yang berupa:
- terasistensinya perumusan indikator kinerja di lingkngan Sekretariat
Daerah Aceh sebanyak 7 unit kerja;
- terlaksananya verifikasi indikator kinerja SKPA;
- terfasilitasinya pelaksanaan bimtek/asistensi pengembangan indikator
kinerja perangkat daerah kabupaten/kota;
- adanya data indikator kinerja pemerintah kabupaten/kota;
- terlaksananya penugasan pegawai mengikuti bimtek AKIP.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
100.000.000,- realisasi keuangan Rp 100.000.000,- (100%) dan realisasi
fisik 100%.
Fasilitasi penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai adanya
modul teknis penyusunan Renja dan modul teknis penyusunan LAKIP.
Harapan dari kegiatan ini adalah peningkatan kelembagaan pelaksana
sistem AKIP. Hasil ini merupakan wujud dari berfungsinya keluaran yang
berupa:
- terlaksananya asistensi penyusunan LAKIP Biro di lingkungan Setda
Aceh;
- tersusunnya LAKIP Setda Aceh Tahun 2009;
- tersusunnya LAKIP Pemerintah Aceh Tahun 2009;
- terkodifikasinya LAKIP Biro di lingkungan Setda Aceh tahun 2009;
- terkodifikasinya LAKIP SKPA tahun 2009;
- tersedianya informasi kualitas LAKIP SKPA;
- terfasilitasinya pelaksanaan bimtek/asistensi pelaksanaan AKIP
kabupaten/kota;
- tersedianya data kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
150.000.000,- realisasi keuangan Rp 136.083.000,- (90,72%) dan realisasi
fisik 100%.
Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan dari
kegiatan ini adalah ketersediaan acuan pelaksanaan kegiatan Sekretariat
Daerah Aceh tahun 2010, peningkatan kualitas dokumen Renstra dan
Renja sebesar 50% dan peningkatan kelembagaan pelaksana sistem AKIP
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
256
sebesar 20%, Hasil ini merupakan keluaran berupa:
- terlaksananya asistensi revisi Renstra Biro-Biro 2007-2012 dan revisi
Renja Biro-Biro tahun 2010;
- tersedianya data revisi Renstra Setda 2007-2012 dan data revisi renja
setda tahun 2010;
- terselesaikannya penilaian relevansi Renstra dan Renja Setda Aceh;
- terkodifikasinya Rencana Kinerja biro-biro tahun 2010;
- tersusunnya Rencana Kinerja Setda Aceh tahun 2010;
- terselesaikannya penetapan kinerja Setda Aceh;
- terkodifikasinya Rencana Kinerja SKPA tahun 2010;
- tersusunnya Rencana Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2010;
- terselesaikannya penetapan kinerja Pemerintah Aceh;
- terlaksananya asistensi penyusunan Renstra dan Renja
kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
114.550.000,- realisasi keuangan Rp 108.248.000,- (94,50%) dan realisasi
fisik 100%.
Pembinaan dan pengembangan pola karir dan kediklatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan adalah
peningkatan kapasitas PNS sebesar 25%. Hasil ini merupakan cerminan
dari berfungsinya keluaran berupa:
- terlaksananya penugasan PNS mengikuti diklat struktural dan diklat
fungsional;
- terlaksananya pelaksanaan servis dan perawatan mesin absensi
elektronik pegawai Setda Aceh;
- terfasilitasinya pelaksanaan tugas Baperjakat Pemerintah Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
222.400.000,- realisasi keuangan Rp 217.425.000,- (97,76%) dan realisasi
fisik 100%.
Fasilitasi pelayanan kesejahteraan PNS
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan adalah
peningkatan motivasi kerja pegawai sebesar 20%. Keluaran ini merupakan
wujud terselesaikannya penetapan dan penyaluran bantuan penghargaan
satya lencana karya satya bagi PNS masa kerja 30 tahun, masa kerja 20
tahun dan masa kerja 10 tahun. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 79.000.000,- realisasi keuangan Rp
75.600.000,- (95,70%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan pengelolaan arsip dan informasi kepegawaian
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan adalah
ketersediaan acuan pembinaan dan pengembangan pegawai sebesar 80%.
Hasil ini merupakan cerminan dari berfungsinya keluaran yang berupa
tersedianya database kepegawaian (DUK) Setda Aceh sebanyak 1 buku/20
eksamplar. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
257
Rp 42.050.000,- realisasi keuangan Rp 40.650.000,- (96,67%) dan realisasi
fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Biro Organisasi Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp
1.614.650.000,- realisasi keuangan Rp 1.566.081.115 (96,99%) dan realisasi
fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
1.614.650.000 100,00 1.566.081.115 96,99
1 Belanja tidak langsung 0 - 0 0,00
2 Belanja langsung 1.614.650.000 100,00 1.566.081.115 96,99
TOTAL 1.614.650.000 100,00 1.566.081.115 96,99
C. Permasalahan dan Solusi
Untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran 2010, masih terdapat beberapa permasalahan yang
menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain sebagai berikut :
- belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai pedoman
pembentukan beberapa lembaga perangkat daerah, sehingga penyelesaian
beberapa rancangan qanun tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2010;
- peningkatan kemampuan aparatur melalui pelaksanaan kursus, pelatihan
dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah
pada tahun 2010 sangat terbatas, sehingga dana kontribusi yang telah
dialokasikan tidak dapat digunakan sesuai rencana.
Solusi
Dari permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas, maka solusi
yang dapat diambil untuk meminimalisir hambatan dan tantangan adalah
diharapkan pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan regulasi mengenai
pembentukan lembaga perangkat daerah lainnya dan pedoman tata naskah
dinas.
Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
258
Aceh dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh sebagai
berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan penyediaan surat menyurat;
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor;
i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pengadaan mebeleur;
b. Kegiatan pengadaan UPS/stabilizier komputer;
c. Kegiatan pengadaan komputer;
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan
halaman kantor;
e. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan koordinasi program rasionalisasi PDAM antar
kabupaten/kota;
b. Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi pelaksanaan
pembangunan infrastruktur;
c. Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi sarana dan prasarana
permukiman.
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Kegiatan berupa koordinasi penyelesaian pasca bencana alam.
5. Program Koordinasi dan Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan serta
Pengendalian Ruang, dengan Kegiatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pengendalian tertib pemanfaatan ruang;
b. Kegiatan koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang
kabupaten/kota;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
259
c. Kegiatan pendataan dan inventarisasi kawasan-kawasan strategis.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan;
b. Kegiatan peningkatan pengendalian dokumen anggaran daerah.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota.
Kegiatan berupa sinkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi
dengan kabupaten/kota.
8. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen data;
b. Kegiatan pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan
kabupaten/kota;
c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD;
d. Kegiatan penunjang kegiatan biro.
9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBN.
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan koordinasi pembinaan pembangunan kabupaten/kota;
b. Kegiatan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi.
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan berupa kegiatan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Kegiatan penyediaan surat menyurat, Kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor, Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, Kegiatan
penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Kegiatan penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Kegiatan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan penyediaan
makanan dan minuman dan Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
260
kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp
840.251.800,- realisasi keuangan Rp 665.229.050,- (88,89%) dan realisasi
fisik 85,13%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan meubeleur
Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah tersedianya meubeleur
demi lancarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi
BPBA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
98.890.400,- realisasi keuangan Rp 97.990.400,- (99,09%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan pengadaan UPS/stabilizier komputer
Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan UPS/stabilizer
komputer sehingga lancarnya pelaksanaan tugas BPBA. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 15.000.000,- realisasi
keuangan Rp 11.500.000,- (76,67%) dan realisasi fisik 100%. Pencapaian
realisasi keuangan hanya sebesar 76,67% karena adanya perubahan harga
pasar.
Kegiatan pengadaan komputer
Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan komputer
sehingga lancarnya pelaksanaan tugas-tugas harian kantor BPBA.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
99.000.000,- realisasi keuangan Rp 97.000.000,- (97,98%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman
kantor
Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah terciptanya keindahan dan
tertatanya taman, tempat parkir dan halaman kantor BPBA. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 25.000.000,-
realisasi keuangan Rp 24.976.500,- (99,91%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi
gedung kantor BPBA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 90.500.000,- realisasi keuangan Rp 89.377.000,-
(98,76%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Kegiatan koordinasi program rasionalisasi PDAM antar kabupaten/kota
Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data
permasalahan yang terjadi dan profil PDAM di seluruh kabupaten/kota.
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 101.980.000,-
realisasi keuangan Rp 61.972.000,- (60,77%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi keuangannya hanya mencapai 60,77%, hal ini disebabkan
belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas tidak terserap seluruhnya
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
261
sebagaimana yang ditargetkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan
kegiatan, tetapi target output yang diharapkan sudah terpenuhi yaitu
terindentifikasinya permasalahan-permasalahan PDAM di seluruh
kabupaten/kota.
Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi pelaksanaan pembangunan
infrastruktur.
Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data
permasalahan realisasi sarana dan prasarana kebinamargaan, dan
pengairan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 199.000.000,- realisasi keuangan Rp 151.086.700,- (75,92%) dan
realisasi fisik 100%. Realisasi keuangannya hanya mencapai 75,92 %, hal
ini disebabkan terdapat sisa belanja perjalanan dinas karena keterbatasan
waktu pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, tetapi
output yang diharapkan dari kegiatan yaitu realisasi pelaksanaan
pembangunan infrastruktur sudah terpenuhi.
Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi sarana dan prasarana
permukiman.
Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data
realisasi sarana dan prasarana pemukiman. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 200.000.000,- realisasi keuangan Rp
180.818.200,- (82,19%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangannya
hanya mencapai 82,19%, hal ini disebabkan terdapat sisa belanja
perjalanan dinas karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan
perjalanan dinas dalam tahun anggaran berjalan, tetapi output yang
diharapkan dari kegiatan yaitu realisasi pelaksanaan pembangunan
pemukiman sudah terpenuhi.
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Kegiatan koordinasi penyelesaian pasca bencana alam.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya skala
penanganan penyelenggaraan aksi wilayah bencana dan tersedianya
acuan dalam penyelenggaraan rencana pelaksanaan penanganan pasca
bencana alam. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 357.320.000,- realisasi keuangan Rp 169.298.600,- (50,19%)
dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan kegiatan ini hanya 50,19, hal
ini disebabkan belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas yang tidak
habis dipergunakan disebabkan dilakukan penghematan dan waktu
pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat, namun demikian output yang
menjadi target terhadap penanganan pasca bencana alam sudah
terpenuhi.
5. Program Koordinasi dan Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan serta
Pengendalian Ruang
Kegiatan pengendalian tertib pemanfaatan ruang.
Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
262
rapat forum kerjasama indentifikasi tertib pemanfaatan ruang yang
diikuti oleh unsur sekretariat kabupaten/kota dan bappeda
kabupaten/kota dalam rangka terarahnya tertib pemanfaatan ruang
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 125.000.000,- realisasi keuangan Rp 119.797.800,- (95,77%)
dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota.
Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah terhimpunnya
informasi pemanfaatan ruang di kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 90.400.000,- realisasi
keuangan Rp 88.146.200,- (97,51%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pendataan dan inventarisasi kawasan-kawasan strategis.
Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini teridentifikasi dan
terinventarisasinya data kawasan strategis di Provinsi Aceh. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 131.300.000,-
realisasi keuangan Rp 125.565.440,- (95,63%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tersedianya data laporan
kegiatan berbantuan dan tersedianya buku data laporan kegiatan dana
berbantuan tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 94.602.600,-
(94,60%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan pengendalian dokumen anggaran daerah.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut terdatanya kegiatan SKPA dan
penyelesaian kegiatan bermasalah antara lain tersedianya buku program
kegiatan, buku petunjuk teknis OTSUS dan MIGAS, buku
program/kegiatan per kabupaten/kota dan buku program/kegiatan biro-
biro di lingkungan Setda Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 150.000.000,- realisasi keuangan Rp 142.568.600,-
(95,05%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.
Kegiatan sinkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi dengan
kabupaten/kota.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut telah terselenggaranya rapat
koordinasi dengan jajaran Bagian administrasi pembangunan dan
Bappeda Kabupaten/Kota dalam rangka mensinkronkan program
pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 121.200.000,- realisasi
keuangan Rp 105.812.650,- (87,30%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi
keuangan sebesar 87,30% hal ini disebabkan terdapat sisa belanja
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
263
pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja dokumentasi serta belanja
publikasi.
8. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.
Kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen data.
Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini adalah tersedianya data dana
OTSUS provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2010 dan buku
laporan realisasi fisik dan keuangan dana OTSUS tahun anggaran 2010.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
274.753.000,- realisasi keuangan Rp 236.277.750,- (86,00%) dan realisasi
fisik 100%. Realisasi keuangan hanya mencapai 86,00% hal ini
disebabkan terdapat sisa belanja pegawai, belanja konstribusi, belanja
perjalanan dinas karena waktu pelaksanaan yang relatif singkat.
Kegiatan pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan
kabupaten/kota.
Hasil yang dicapai terdatanya laporan dana pembangunan
kabupaten/kota dalam bentuk buku laporan bulanan realisasi fisik dan
keuangan per triwulan dan tersusunnya buku evaluasi realisasi data dana
pembangunan kabupaten/kota tahun 2010. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud Rp 104.500.000,- realisasi keuangan Rp
104.414.150,- (99,92%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tersedianya data laporan
realisasi fisik dan keuangan APBA provinsi dan tersusunnya buku
evaluasi APBA provinsi tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 115.000.000,- realisasi keuangan Rp
90.677.100,- (78,85%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan hanya
sebesar 78,85%, hal ini disebabkan terdapat sisa belanja pegawai dan sisa
belanja perjalanan dinas karena keterbatasan waktu pelaksanaan
kegiatan.
Kegiatan penunjang kegiatan biro.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tertibnya pelayanan
administrasi pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 125.000.000,- realisasi
keuangan Rp 82.416.050,- (65,93%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi
keuangan kegiatan ini hanya mencapai 65,93 %, disebabkan terdapat sisa
belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas serta belanja modal karena
waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat.
9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBN.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data RFK
APBN tahun 2010 dan tersedianya buku data evaluasi pembangunan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
264
yang bersumber dari APBN tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 115.000.000,- realisasi keuangan Rp
106.970.400,- (93,02%) dan realisasi fisik 100%.
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan koordinasi pembinaan pembangunan kabupaten/kota.
Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah tersedianya buku petunjuk
pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota dan data program/kegiatan
dana pembangunan kabupaten/kota tahun anggaran 2010. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 89.300.000,- realisasi
keuangan Rp 86.948.800,- (97,37%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut terselenggaranya pembinaan
kelembagaan melalui sosialisasi bagi aparat dan masyarakat jasa
konstruksi di kabupaten/kota dan tersedianya buku jumlah BUJK di
Provinsi Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 110.000.000,- realisasi keuangan Rp 98.543.900,- (89,59%) dan
realisasi fisik 100%.
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut lancarnya komunikasi bantuan
bencana alam dan terdatanya korban bencana alam. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 760.165.200,- realisasi
keuangan Rp 344.050.900,- (45,26%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya
realisasi kegiatan ini disebabkan penggunaan belanja pegawai, belanja
makan minum, belanja perjalanan dinas yang tidak habis dipergunakan
mengingat waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat.
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
Kegiatan Pengadaan Meubeleur
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
98.890.400,- realisasi keuangan Rp 97.990.400,- (99,09%). Hasil yang
dicapai dengan kegiatan ini adalah tersedianya meubeleur demi
lancarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi BPBA.
Kegiatan pengadaan UPS/stabilizier komputer
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
15.000.000,- realisasi keuangan Rp 11.500.000,- (76,67%). Hasil yang
dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan UPS/stabilizer komputer
sehingga lancarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi
BPBA .
Kegiatan pengadaan komputer
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
99.000.000,- realisasi keuangan Rp 97.000.000,- (97,98%). Hasil yang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
265
dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan komputer sehingga
lncarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi BPBA.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman
kantor
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
25.000.000,- realisasi keuangan Rp 24.976.500,- (99,91%). Hasil yang
dicapai dengan kegiatan ini adalah terciptanya keindahan dan tertatanya
taman, tempat parkir dan halaman kantor BPBA.
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
90.500.000,- realisasi keuangan Rp 89.377.000,- (98,76%). Hasil yang
dicapai dengan kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan ruangan
kantor instansi BPBA.
Realisasi Anggaran
Untuk Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dialokasikan dana sebesar
Rp 4.509.753.000,- realisasi keuangan Rp 3.722.310.990 (82,54%) dan realisasi
fisik 92,69%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
4.509.753.000 92,69 3.260.109.040 72,29
1 Belanja tidak langsung 0 - 0 -
2 Belanja langsung 4.509.753.000 92,69 3.722.310.990 82,54
TOTAL 4.509.753.000 92,69 3.260.109.040 72,29
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan antara lain :
- tidak seluruhnya belanja pegawai dapat terserap sehingga terjadi sisa
anggaran;
- tidak seluruhnya belanja barang/jasa dapat terserap sehingga terjadi sisa
anggaran, terutama belanja perjalanan dinas, hal ini disebabkan waktu
pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat dan dilakukan setelah
perubahan anggaran tahun 2010;
- pelaksanaan kegiatan pada BPBA hanya berkisar 6 bulan, maka terdapat
sisa anggaran;
- tidak seluruhnya belanja modal dapat dipergunakan karena ada sisa
tender dan rasionalisasi harga OE sehingga menjadi sisa anggaran mati.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
266
Solusi
- untuk tahun anggaran 2011 diupayakan perencanaan yang lebih matang
sehingga dapat menghindari terjadinya sisa anggaran terhadap
pelaksanaan kegiatan;
- sisa anggaran menjadi SILPA.
Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Kegiatan ini adalah rapat koordinasi unsur Muspida
2. Program Penataan Perundang-Undangan
Kegiatan ini adalah rancangan Peraturan Pemerintah tentang kewenangan
pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.
3. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah
pemekaran;
b. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar
daerah;
c. Pelacakan dan pengukuran batas daerah antar kabupaten/kota;
d. Koordinasi dan pemantapan pemerintahan daerah dan kecamatan;
e. Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan
kabupaten/kota;
f. Evaluasi dan monitoring LPPD kabupaten/kota.
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Kegiatan ini adalah penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan LPPD Gubernur;
b. Penyusunan LKPJ Gubernur;
c. Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan mukim.
6. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu
Kegiatan ini adalah persiapan pelaksanaan Pemilu.
7. Program Koordinasi peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Kegiatan ini berupa peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
267
8. Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
b. Pembinaan penyelenggaan pemerintahan gampong dan kelurahan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Rapat koordinasi unsur pimpinan daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi unsur
Muspida Se Aceh. Rapat tersebut dihadiri seluruh unsur Muspida provinsi
dan kabupaten/kota serta seluruh SKPA dan instansi vertikal provinsi.
Tujuan Rakorpimda adalah untuk memantapkan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Adapun hasil
kesimpulan dari Rakorpimda adalah kondisi keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat serta suasana damai perlu terus dipelihara dan
dipertahankan dalam rangka meningkatkan pembangunan menuju
kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan di Aceh sesuai
dengan semangat MoU Helsinki dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006,
menciptakan good governance dan clean goverment menuju tata kelola
pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus menjadi perhatian dari
seluruh jajaran pemerintahan. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan
mukim dan pemerintahan gampong harus menjadi perhatian Pemerintah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
268
Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. pemerintah mukim dan pemerintah
gampong diharapkan mampu menggerakkan dan mengarahkan
masyarakatnya untuk lebih kreatif, produktif dan mandiri dalam mengelola
potensi sumber daya alam yang ada disekitarnya.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 164.590.000,-
realisasi keuangan Rp 161.955.000,- (98,40%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Penataan Perundang-Undangan
Konsultasi pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang
kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembahasan
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat
Nasional di Aceh sebanyak 32 bidang urusan. Dari 32 bidang urusan hanya
bidang pertanahan dan sub bidang kehutanan yang masih belum tuntas.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 300.000.000,-
realisasi keuangan Rp 297.343.750,- (99,11%) dan realisasi fisik 99,23%.
3. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah
Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah
pemekaran.
Melalui kegiatan ini telah dilakukan fasilitasi pertemuan antara tim fasilitasi
P3D Pemerintah Aceh Timur dan Kota Langsa.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 75.000.000,-
realisasi keuangan Rp 74.560.000,- (99,41%) dan realisasi fisik 99,63%.
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar
daerah
Melalui kegiatan ini telah dihasilkan beberapa kesepakatan antara
Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang
difasilitasi oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia, pada tanggal 8 Juni 2010 di Medan-Sumatera Utara
dengan menyepakati pemasangan 53 Pilar Batas Antara (PBA) dan 10 Pilar
Batas Utama (PBU) di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Tindak lanjut dari
kesepakatan tersebut, Pemerinah Aceh telah memasang 10 PBU tepatnya di
wilayah pesisir yaitu Sungai Sikudor sebagai batas Aceh antara Kecamatan
Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pematang Jaya
Kabupaten Langkat. Dan juga Pemerintah Aceh telah memasang 53 pilar
batas antara yaitu di wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dengan
Kabupaten Langkat tepatnya di perbatasan Kecamatan Tenggulun dengan
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
1.162.060.000,- realisasi keuangan Rp 1.150.082.850,- (98,97%) dan realisasi
fisik 99,00%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
269
Pelacakan dan pengukuran batas daerah antar kabupaten/kota
Pemerintah Aceh juga telah memfasilitasi penyelesaian tapal batas di
kabupaten dalam wilayah Aceh, antara lain melalui rapat tanggal 10 Juli
2010 di Kantor Gubernur Aceh, tindak lanjut dari kesepakatan antara
pemerintah kabupaten dengan Pemerintah Aceh telah melakukan
pemasangan PBU di beberapa daerah antara lain:
Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang
sebanyak 7 (tujuh) Pilar Batas Utama (PBU) dan 1 (satu) Pilar Batas
Utama (PBU) belum ada kesepakatan;
Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang
sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6 (enam) Pilar Batas
Utama (PBU) tidak dapat dipasang karena curah hujan yang cukup
tinggi dan kondisi lapangan sangat terjal dan tidak mungkin melakukan
pemasangan Pilar Batas Utama (PBU);
Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues juga telah
dilakukan pemasangan sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6
(enam) Pilar Batas Utama (PBU) tidak dapat dilakukan pemasangan
mengingat curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi lapangan sangat
terjal dan tidak mungkin melakukan pemasangan Pilar Batas Utama
(PBU).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 691.484.000,-
realisasi keuangan Rp 550.583.129,- (79,62%) dan realisasi fisik 80%.
Koordinasi dan pemantapan pemerintahan daerah dan kecamatan
Tolak ukur dari kegiatan ini yang ingin dicapai adalah persentase
pembinaan pemerintahan kecamatan dan terlaksananya Raker Camat se
Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
603.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp 586.825.400,- (97,30%) dan
realisasi fisik 98%.
Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan
kabupaten/kota
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan monitoring
serta melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 180.000.000,- realisasi
keuangan Rp 178.939.700,- atau 99,41% dan realisasi fisik 100%.
Evaluasi dan monitoring LPPD kabupaten/kota
Kegiatan evaluasi dan monitoring LPPD kabupaten/kota dilaksanakan
sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, hasil evaluasi dan
monitoring LPPD kabupaten/kota tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan
daerah dan menjadi bahan evaluasi secara nasional. Anggaran yang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
270
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 250.000.000,- realisasi
keuangan Rp 246.947.900,- atau 98,78% dan realisasi fisik 100%.
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pada
kabupaten/kota rapat penyelesaian sengketa antara lain adanya
laporan/pengaduan mengenai sengketa pertanahan yang diterima oleh tim
baik dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah
daerah kabupaten/kota se-Aceh tahun 2010. Adapun sengketa pertanahan
yang telah dilakukan upaya penyelesaian oleh tim fasilitasi penyelesaian
sengketa pertanahan Aceh sejak awal tahun 2010 secara proporsional dan
profesional adalah sebagai berikut:
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Aceh Tengah
dengan Pemda Kabupaten Aceh Tengah terhadap tanah Hak Pakai No. 1
a.n. Pemda Tk. I D. I. Aceh;
- fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan antara masyarakat Aceh
Singkil dengan pemilik lahan HGU PT. Ubertraco/Nafasindo;
- kegiatan penyelesaian status penguasaan tanah Blang Padang dengan
pihak TNI-AD (Kodam Iskandar Muda);
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Gampong Mane
Kabupaten Pidie dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pidie;
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Kabupaten
Aceh Timur dengan badan hukum PT. Bumi Flora;
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Kabupaten
Aceh Singkil dengan badan hukum PT. Sumber Utama Makmur;
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Kabupaten
Aceh Timur dengan badan hukum PT. Jaya Bani Utama;
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Kabupaten
Aceh Singkil dengan badan hukum PT. Rundeng Putra Persada;
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Kabupaten
Aceh Barat dengan badan hukum PT. Sari Inti Rakyat;
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Suak Indrapuri
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan pihak TNI-
AD;
- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Ie Jeurneh
Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Barat dengan pihak Polri
(Kompi Brimob).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
271
Untuk penyelesaian sengketa tanah Blang Padang, tim telah mengumpulkan
data fisik, data yuridis fakta sejarah, hukum, peta-peta, dokumen-dokumen
serta keterangan dari orang-orang yang mengetahui riwayat tanah Blang
Padang kesaksian para pelaku sejarah sebagai dasar penguasaan. tim juga
melakukan beberapa kali rapat sehingga semua bahan yang diperoleh
dirangkum menjadi sebuah buku “Dasar Permohonan Sertifikat Hak Pakai
Tanah Blang Padang an. Pemerintah Aceh”. Keberhasilan yang telah dicapai
adalah terbangunnya semangat rakyat untuk mendukung agar tanah Blang
Padang disertifikatkan atas nama Pemerintah Aceh, dan tanah tersebut
telah terdaftar sebagai Asset Pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang
(KIB) dengan nomor registrasi 0001 dan Nomor Kode barang 01.01.13.01.12
dan Pihak Kanwil BPN Aceh telah mengakui bahwa secara yuridis formal
permohonan pensertipikatan tanah Blang Padang telah memenuhi syarat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya terhadap fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan antara
masyarakat Aceh Singkil dengan pemilik lahan HGU PT.
Ubertraco/Nafasindo telah dilakukan pengukuran ulang batas HGU PT.
Nafasindo dan telah disusun laporan dan alternatif penyelesaian sengketa
PT. Nafasindo.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 703.061.624,-
realisasi keuangan Rp 668.588.750,- (95,10%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Penyusunan LPPD Gubernur
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penyusunan LPPD Gubernur
tahun 2009 sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
272
Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 dan PP
Nomor 6 Tahun 2008. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp 150.400.000,- realisasi keuangan Rp 148.713.550,- (98,88%) dan
realisasi fisik 100%.
Penyusunan LKPJ Gubernur
Dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Kegiatan ini berupa buku
narasi dan summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 164.348.376,-
realisasi keuangan Rp 164.224.900,- (99,92%) dan realisasi fisik 100%.
Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan mukim
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain fasilitasi penyusunan
Qanun kabupaten/kota tentang pemerintahan mukim sesuai maksud pasal
114 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Adapun kabupaten/kota yang telah menetapkan Qanun Pemerintahan
Mukim adalah: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tamiang,
Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kota Langsa, Kabupaten Bener
Meriah dan Kabupaten Simeulu. Selanjutnya telah dilakukan pembekalan
tugas mukim di beberapa Kabupaten yaitu: Kabupaten Aceh Barat,
Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen dan
Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan lain yang dilakukan adalah memfasilitasi
Proses pemilihan imuem mukim sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 tahun
2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imuem mukim.
Dalam tahun 2010 pemilihan imuem mukim telah dilaksanakan kabupaten
yang antara lain Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten
Aceh Barat Daya dan Kabupaten Pidie Jaya. Disamping itu kegiatan
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan mukim yang
meliputi monitoring pemberian honorarium dan operasional mukim oleh
pemerintah kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 425.000.000,-
realisasi keuangan Rp 417.377.000,- (98,21%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu
Persiapan pelaksanaan Pemilu
Tolak ukur dari kegiatan ini yang ingin dicapai adalah peningkatan
kemampuan aparatur kependudukan dan catatan sipil.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 50.000.000,-
realisasi keuangan Rp 49.500.000,- (99,00%) dan realisasi fisik 99,10%.
7. Program Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil
Peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil
Saat ini Pemerintah Aceh memiliki server data penduduk se Aceh, yang
datanya bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
273
Kabupaten/Kota se Aceh. Data-data tersebut diupdate setiap bulannya guna
mendapatkan jumlah penduduk yang akurat. Bahwa jumlah penduduk
merupakan dasar di dalam semua aspek pembangunan sehingga dengan
adanya data-data penduduk yang akurat, diharapkan setiap pembangunan
yang dilaksanakan di Provinsi Aceh menjadi tepat sasaran. Di bidang
Pencatatan Sipil melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2009
tentang Rencana Strategis 2011, semua anak aceh tercatat kelahirannya,
maka Pemerintah Aceh telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat
tentang pentingnya pencatatan kelahiran dengan cara menyebarkan poster
akte catatan sipil ke seluruh gampong yang ada di Aceh. Diharapkan dengan
adanya poster tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya dokumen kependudukan, termasuk Akte Kelahiran karena
selama ini masih banyak anak-anak yang belum memiliki Akte Kelahiran.
Di bidang kependudukan, pada tahun 2011 akan diterapkan e-KTP sebagai
Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengganti KTP Standar Nasional di
Provinsi Aceh. Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Tata Pemerintah Setda
Aceh secara rutin telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi
dengan para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota se Aceh guna melaksanakan pemutakhiran data penduduk.
Pemutakhiran data penduduk tersebut dipandang sangat penting
dilaksanakan mengingat selama ini masih terdapat data ganda penduduk
yang pada akhirnya juga berimbas pada pelaksanaan Pemilukada.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 300.000.000,-
realisasi keuangan Rp 291.264.500,- (97,09%) dan realisasi fisik 97,30%.
8. Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Tolak ukur dari kegiatan ini yang ingin dicapai adalah jumlah pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum pada kabupaten/kota. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 552.851.300,- realisasi
keuangan Rp 543.894.000,- (98,38%) dan realisasi fisik 98,50%.
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Kelurahan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran pokok yaitu percepatan
penyusunan regulasi yang berkaitan dengan gampong sebagaimana amanah
Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh baik
tingkat Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota. Proses penyelesaian
pengangkatan sekretaris gampong menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan ketentuan yang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007
tentang tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, memfasilitasi
proses pemilihan keuchik yang defenitif dan pendataan kelembagaan
gampong yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana
pemerintahan gampong. Hasil yang telah diperoleh adalah: telah dibangun
1(satu) unit kantor mukim di Kemukiman Kandang Kecamatan Sakti
Kabupaten Pidie, Telah di bangun 1(satu) unit kantor Keuchik Gampong
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
274
Riweuek Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, tersusunnya Draft Qanun
Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim sesuai dengan ketentuan
Pasal 114 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,
dan telah ditetapkan Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim
pada Kabupaten/Kota yaitu: Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Pidie,
Pidie Jaya, melakukan pembinaan mukim pada kabupaten/kota dalam
bentuk pembekalan tugas imuem mukim di Kabupaten Bireuen, Aceh
Tamiang, Aceh Selatan, memfasilitasi pemilihan imuem mukim dan Qanun
Aceh No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian
Imuem Mukim, selanjutnya update kode administrasi pemerintahan desa,
fasilitasi masalah Alokasi Dana Gampong (ADG), Draft Qanun, Qanun
Kabupaten/Kota, pembinaan dalam bentuk pembekalan tugas keuchik pada
kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 425.000.000.-
realisasi keuangan Rp. 418.894.500.- (98,56%) dan realisasi fisik 98,70%.
Realisasi Anggaran
Untuk Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp
6.196.895.300,- realisasi keuangan Rp 5.949.694.929,- (96,01%) dan realisasi
fisik 98,09%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
6.196.895.300 98,09 5.949.694.929 96,01
1 Belanja tidak langsung 0 - 0 -
2 Belanja langsung 6.196.895.300 98,09 5.949.694.929 96,01
TOTAL 6.196.895.300 98,09 5.949.694.929 96,01
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalah:
- dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut masih
ada dari pihak kementerian terkait kurang menghayati makna kekhususan
dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pememrintahan Aceh,
buktinya yang hadir dalam rapat tersebut pejabat yang tidak
berkewenangan mengambil keputusan;
- dalam hal penyusunan LPPD kabupaten/kota masih belum tepat waktu
menyampaikan laporannya dan berdampak kepada terlambat Pemerintah
Aceh dalam melaksanakan evaluasi;
- penyerahan aset dari kabupaten induk ke kabupaten pemekaran terlambat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
275
penyelesaiannya dikarenakan ada kabupaten induk yang harus pindah ke
wilayah baru, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan anggaran yang
besar untuk pembangunan sarana dan prasarana perkantoran.
Solusi:
- semua kementerian dan staf supaya dapat memahami makna Undang-
Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota tata cara
penyusunan LKPJ dan LPPD;
- sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh, perlu memfasilitasi
kabupaten/kota dalam upaya percepatan penyerahan aset dari kabpaten
induk kepada kabupaten/kota pemekaran berdasarkan aturan P3D.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda Aceh
Urusan otonomi yang dilaksanakan oleh Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda
Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan tersebut adalah penyediaan jasa administrasi keuangan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
b. Pembinaan mental dan fisik aparatur.
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan
perangkat daerah dan lembaga khusus;
b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;
c. Peningkatan pelayanan bantuan hukum;
d. Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
e. Evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota.
4. Program Pengembangan Kerjasama Informasi Media Massa
Kegiatan tersebut adalah pembinaan dan pengembangan hubungan
dengan pers dan masyarakat.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaa jasa administrasi keuangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka tertibnya administrasi
keuangan Biro Hukum dan Humas, dengan output terselesaikannya
administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
276
undangan. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan
dana sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar
Rp 29.998.000,- (99,99%).
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi qanun-
qanun provinsi kepada aparatur pemerintah. Melalui kegiatan ini telah
terpenuhi output berupa terpahaminya qanun yang telah disosialisasikan
kepada aparatur pemerintah daerah. Dana yang tersedia sebesar Rp
300.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp
271.879.600,- (90,63%). Kekurangan realisasi dana disebabkan pemateri
dari luar daerah yang direncanakan empat orang untuk empat kegiatan
hanya dapat dihadiri oleh satu orang, sehingga anggaran untuk pemateri
tidak dapat dicairkan seluruhnya.
Kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk inventarisasi peyidik
pegawai negeri sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui
kegiatan ini telah mempermudah koordinasi antar PPNS di seluruh
provinsi dalam rangka penyelesaian pelanggaran qanun. Dana yang
tersedia sebesar Rp 237.600.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp
220.112.000,- (92,64%). Kekurangan realisasi disebabkan karena tidak
adanya panggilan dari instansi pemerintah untuk mengikuti pelatihan
dengan menggunakan biaya kontribusi.
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Qanun kelembagaan
perangkat daerah dan lembaga khusus
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan qanun-
qanun prioritas sebagai tindak lanjut dari Prolega tahun 2010. Melalui
kegiatan tersebut telah terpilih qanun-qanun prioritas sebagai tidak
lanjut UUPA. Pada kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp
234.680.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp
234.448.000,- (99,90%).
Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pendampingan
pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan
Presiden, penyusunan qanun, MoU dan peraturan perundang-undangan
lainnya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Melalui kegiatan tersebut telah disahkan 1 Peraturan Pemerintah, 1
Peraturan Presiden, 8 Qanun Aceh dan 16 MoU. Pada kegiatan ini
dialokasikan dana sebesar Rp 1.857.640.000,-dengan realisasi fisik dan
keuangan sebesar Rp 1.823.632.750,- (98,17%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
277
Kegiatan peningkatan pelayanan bantuan hukum
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian kasus-
kasus gugatan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mendukung
kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 582.900.000,- dengan
realisasi fisik dan keuangan yang dapat dicapai sebesar Rp 518.690.125,-
(88,98%). Kekurangan realisasi disebabkan karena untuk beberapa
persidangan belum sampai pada tahap menghadirkan saksi fakta dan saksi
ahli, sehingga anggaran tersebut tidak dapat dicairkan.
Kegiatan pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi
peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan dokumentasi
berbagai peraturan perundang-undangan. Pada kegiatan tersebut
dialokasikan dana sebesar Rp 277.200.000,- dengan realisasi fisik dan
keuangan sebesar Rp 271.856.000,- (98,07%).
Kegiatan evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengkajian dan
evaluasi produk-produk hukum kabupaten/kota terutama Qanun-Qanun.
Melalui kegiatan ini telah tersusun Qanun-Qanun kabupaten/kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pada kegiatan tersebut
dialokasikan dana sebesar Rp 586.480.000,-realisasi fisik dan keuangan
sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 581.557.125,- (99,16%).
4. Program Pengembangan Kerjasama Informasi Media Massa
Kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan dengan pers dan
masyarakat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk hubungan kerjasama
Pemerintah Aceh dengan pers dalam rangka penyebarluasan informasi
pemerintahan dan pembangunan. Melalui kegiatan tersebut telah
terpenuhi output meningkatnya hubungan kerjasama dengan pers dalam
rangka penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.538.193.000,-
dengan realisasi fisik dan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebesar
Rp 2.499.848.626,- (98,49%).
Realisasi Anggaran
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda Aceh dialokasikan anggaran
sebesar Rp 6.644.693.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 6.452.022.226,-
(97,10%). Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
278
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
6.644.693.000 - 6.452.022.226 97,10
1 Belanja tidak langsung 0 - 0 -
2 Belanja langsung 6.644.693.000 - 6.452.022.226 97,10
TOTAL 6.644.693.000 - 6.452.022.226 97,10
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- dari 21 prioritas Rancangan Qanun Aceh tahun 2010 (12 usulan eksekutif
dan 9 inisiatif DPRA), sampai dengan tanggal 31 Desember 2010,
eksekutif telah menyampaikan 9 Ranqanun, ditambah 5 Rancangan
Qanun di luar prioritas (asas kumulatif terbuka). Selanjutnya sampai
dengan 31 Desember 2010 dari 12 Rancangan Qanun usul eksekutif dan 2
inisiatif DPRA yang telah dan sedang dibahas, baru 5 Rancangan Qanun
Aceh (usul eksekutif) yang berhasil mendapatkan kesepakatan bersama
untuk disahkan menjadi Qanun Aceh;
- proses persidangan kasus-kasus gugatan terhadap pemerintah daerah
sampai akhir tahun 2010 masih pada tahap mediasi antar pihak
penggugat dan tergugat, sehingga proses di tingkat pengadilan belum
sampai pada substansi pengambilan putusan;
- keterlambatan dalam pengesahan DPA, sehingga kegiatan yang telah
direncanakan di awal tahun bergeser ke pertengahan atau akhir tahun;
- keterbatasan anggaran pada kegiatan kehumasan terutama pada
pemasangan iklan advertorial dan biaya perjalanan untuk wartawan
dalam rangka meliput kegiatan pimpinan daerah yang setiap saat harus
dipenuhi apabila ada perintah dari pimpinan.
Solusi:
Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang dapat
diambil untuk mengantisipasi tidak terulangnya permasalahan pada tahun
2010 adalah mengupayakan pihak legislatif untuk dapat memprioritaskan
pembahasan Qanun-Qanun yang telah ditetapkan dalam prolega. Agar proses
penyelesaian DPA supaya dipercepat. Diharapkan pada tahun anggaran 2011
untuk kegiatan kehumasan, perlu adanya rasionalisasi anggaran sesuai
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
279
Biro Umum dan Protokol Setda Aceh
Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan Protokol Setda
Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan makanan dan minuman;
b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri;
c. Penyediaan jasa keamanan kantor;
d. Penyediaan jasa hari-hari besar;
e. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
f. Penyediaan bahan operasional perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Kegiatan berupa kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala
daerah.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat
tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan
komponen installasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor, dan kegiatan penyediaan jasa
pegawai non PNS. Program dan kegiatan ini merupakan program dan
kegiatan rutin kantor atau keperluan sehari-hari perkantoran. Hasil yang
diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar
Rp 11.022.360.000.- realisasi keuangan Rp 9.063.724.750.-(82,23%) dan
realisasi fisik 100 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terpenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
280
kedinasan bagi pimpinan.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp
4.237.553.200.- realisasi keuangan Rp 4.052.355.226,- (95,63%) dan
realisasi fisik 100%.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah memperlancar tugas-
tugas dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, khususnya
dibidang administrasi perkantoran.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar sebesar
Rp 7.229.525.800.- realisasi keuangan Rp 6.765.402.800.- (93,58%) dan
realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut terpeliharanya inventaris
dan asset negara dengan baik, lebih berdaya guna, sehingga terpenuhi
alat keja dalam meningkat kegairahan kerja yang berdampak kepada
peningkatan kinerja aparatur.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 639.058.000.-
realisasi keuangan Rp 626.905.800.- (98,10%).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program tersebut berupa dukungan anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan formal, bimbingan teknis dan penataran-penataran bagi
aparatur yang berpotensi dalam upaya peningkatan kualitas dan
profesinalitas sumber daya aparatur, yang diselenggarakan baik tingkat
daerah maupun tingkat nasional dengan tujuan untuk peningkatan
kinerja instansi pemerintah (KIP).
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 190.000.000.-
realisasi keuangan Rp 182.225.000.- (95,91%) realisasi fisik 100%.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah, ke daerah-
daerah dalam fungsinya sebagai administratur pemerintahan dan
administratur pembangunan untuk melakukan pengedalian, bimbingan,
pembinaan dan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini
terlaksananya fungsi pengawasan dalam rangka menindaklanjuti
pelaksanaan pembangunan pada kabupaten/kota secara menyeluruh dan
berkelanjutan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp
3.587.250.000.- realisasi keuangan Rp 2.973.438.190.- (82,99%) dan
realisasi fisik 100 %.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
281
Realisasi Anggaran
Biro Umum dan Protokol Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp
34.892.158.000,- realisasi sebesar Rp 30.157.573.033,- atau 86,43% dan fisik
88,12%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
34.892.158.000 - 30.157.573.033 86,43
1 Belanja tidak langsung 0 - 0 -
2 Belanja langsung 34.892.158.000 - 30.157.573.033 86,43
TOTAL 34.892.158.000 - 30.157.573.033 86,43
C. Permasalahan dan Solusi
Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2010, permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan pada umumnya tidak
mengalami kendala. Hal tersebut disebabkan adanya semangat kebersamaan
yang sinergi dengan bidang tugas yang diemban Biro Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah Aceh.
Dari uraian tersebut di atas, maka solusi yang dapat diambil adalah
pengupayaan pengesahan APBA yang tepat waktu agar kegiatan-kegiatan
yang direncanakan pada tahun 2011 dapat diselesaikan/direalisasikan secara
efisien dan efektif dengan tetap menganut prinsip efisiensi keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Setda Aceh sebagai
berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Kantor
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
282
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
g. Penyediaan makanan dan minuman;
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri;
i. Penyediaan jasa hari-hari besar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor;
b. Pengadaan pengadaan mobeleur;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Peningkatan Pelayanan Publik
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Monitoring tim instansi terkait perizinan dan non perizinan ke
kabupaten/kota;
b. Sosialisasi dan pembinaan P2TSP kabupaten/kota;
c. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan
dan non perizinan;
d. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam;
e. Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal;
f. Rakerda PPTSP kabupaten/kota;
g. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Kantor
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa
kominikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa
administrasi keuangan, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan
barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan, kegiatan penyediaan makanan dan
minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan kegiatan penyediaan jasa hari-hari besar. Kegiatan di atas merupakan
kegiatan rutin kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan
Rp 988.938.900,- realisasi keuangan Rp 972.495.200,- (98,34%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan komputer,
printer dan UPS. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 73.450.000,-
realisasi keuangan Rp 69.050.000,- (94,01%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
283
Kegiatan pengadaan mobeleur
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan lemari,
meja, kursi kerja dan kursi rapat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
142.415.000,- realisasi keuangan Rp 141.275.000,- (99,20%) dan realisasi
fisik 100 %.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya O
& M kendaraan dinas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 77.600.000,-
realisasi keuangan Rp 77.596.500,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya O
& M peralatan kantor. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 55.300.000,-
realisasi keuangn Rp 54.145.000,- (97,91%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan pada
pelatihan-pelatihan singkat/diklat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
40.000.000,- realisasi Rp 39.650.000,- (99,13%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Peningkatan Pelayanan Publik
Kegiatan monitoring tim instansi terkait perizinan dan non perizinan ke
kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas ke
kabupaten/kota untuk pengecekan lapangan terhadap izin dan non izin
yang akan diterbitkan, baik di bidang sumber daya alam maupun di
bidang non sumber daya alam. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 541.810.000,- realisasi keuangan Rp 541.529.400,-
(99,95%).
Kegiatan sosialisasi dan pembinaan P2TSP kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimtek sosialisasi dan
pembinaan P2TSP kabupaten/kota bagi 50 orang aparatur penyelenggara
PTSP se-Kabupaten/Kota. Tujuan dari bimtek ini adalah untuk
memberikan pemahaman bidang perizinan dan non perizinan bagi
aparatur PTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat
berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 120.574.000,- realisasi
keuangan Rp 118.048.600,- (97,91%).
Kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan
perizinan dan non perizinan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyebaran
kuesioner kepada masyarakat pemohon izin dan non izin guna
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
284
melakukan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. Tujuan dari kegiatan ini untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
khususnya di bidang perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Aceh. Data hasil penilaian dari masyarakat diolah tim
penyusun dan tim pengolah yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan
disusun dalam suatu buku yaitu buku Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 41.750.000,- realisasi
keuangan Rp 40.573.550,- (97,18%).
Kegiatan Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sumber Daya
Alam
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Perizinan dan
Non Perizinan Bidang Sumber Daya Alam yang diikuti oleh 75 orang
peserta. Tujuan dari bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman dan
persamaan persepsi antara aparatur PTSP, Instansi Teknis dan Lembaga
terkait lainnya terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di
bidang perikanan dan kelautan. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 129.325.500,- realisasi keuangan Rp
111.972.500,- (86,58%).
Kegiatan tata cara pelayanan perizinan penanaman modal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Perizinan dan
Non Perizinan Bidang Penanaman Modal yang diikuti oleh 80 orang
peserta. Tujuan dari bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman dan
persamaan persepsi antara aparatur PTSP, Instansi Teknis dan Lembaga
terkait lainnya terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di
bidang Penanaman Modal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 291.133.400,- realisasi keuangan Rp 277.787.400,-
(95,42%).
Kegiatan Rakerda PPTSP kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi
seluruh Kepala PTSP se-Kabupaten/Kota. Tujuan dari Rapat Koordinasi
ini untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan dibidang
perizinan dan non perizinan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten/Kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 11.120.000,- realisasi
keuangan Rp 11.033.000,- (99,22%).
Kegiatan bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya
alam
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimtek perizinan dan
non perizinan bidang non sumber daya alam yang diikuti oleh 50 orang
peserta. Tujuan dari bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman dan
persamaan persepsi antara aparatur PTSP, instansi teknis dan lembaga
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
285
terkait lainnya terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di
bidang kesehatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 105.163.000,- realisasi keuangan Rp 97.704.600,- (92,91%).
Realisasi Anggaran
Untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Setda Aceh dialokasikan
dana sebesar Rp 6.457.97779.400,- realisasi keuangan Rp 6.210.642.626
(96,17%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak
langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
6.457.979.400 100,00 6.210.642.626 96,17
1 Belanja tidak langsung 3.839.399.600 100,00 3.657.781.876 95,27
2 Belanja langsung 2.618.579.800 100,00 2.552.860.750 97,49
TOTAL 6.457.979.400 100,00 6.210.642.626 96,17
C. Permasalahan dan Solusi
Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Setda Aceh.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai
berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan alat tulis kantor;
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
286
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Penyediaan jasa keamanan kantor;
j. Penyediaan jasa dokumentasi kantor;
k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
l. Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan rumah dinas;
b. Pembangunan gedung kantor;
c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembahasan rancangan peraturan daerah;
b. Rapat-rapat paripurna;
c. Kegiatan reses;
d. kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
e. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
6. Program Peningkatan Pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan
sekretariat DPRA.
Kegiatan ini berupa penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
anggota.
B. Realisasi Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan
dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
287
penyediaan makanan dan minuman, penyediaan jasa keamanan kantor,
penyediaan jasa dokumentasi kantor, peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
10.201.946.115,- realisasi keuangan Rp 9.629.699.787,- (94,39%) dan
realisasi fisik 94,39%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
pembangunan rumah dinas, pembangunan gedung kantor, pengadaan
perlengkapan rumah jabatan/dinas, pengadaan perlengkapan gedung
kantor, pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan,
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan
rutin/berkala peralatan kantor. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin
kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 15.650.163.548,- realisasi keuangan Rp
14.373.962.686,- (91,85%) dan realisasi fisik 91,85%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.179.900.000,- realisasi keuangan Rp 980.660.000,- (83,11%) dan realisasi
fisik 83,11%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.241.500.000,- realisasi keuangan Rp 2.230.691.800,- (99,52%) dan
realisasi fisik 99,52%.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.189.000.000,- realisasi keuangan Rp 2.188.659.600,- (99,98%) dan
realisasi fisik 99,98%.
Rapat-rapat paripurna
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.217.400.000,- realisasi keuangan Rp 1.172.475.000,- (52,88%) dan
realisasi fisik 52,88%.
Kegiatan reses
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
5.655.105.000,- realisasi keuangan Rp 1.821.390.500,- (32,21%) dan
realisasi fisik 32,21%.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
288
5.075.250.000,- realisasi keuangan Rp 5.075.250.000,- (100%) dan realisasi
fisik 100%.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
16.621.700.000,- realisasi keuangan Rp 14.287.857.000,- (85,96%) dan
realisasi fisik 85,96%.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
600.000.000,- realisasi keuangan Rp 9.000.000,- (1,50%) dan realisasi fisik
1,50%.
6. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan
Sekretariat DPRA
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.035.000.000,- realisasi keuangan Rp 1.026.593.800,- (99,19%) dan
realisasi fisik 99,19%.
Realisasi Anggaran
Untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dialokasikan dana sebesar
Rp 75.563.781.735,- realisasi keuangan Rp 64.855.305.811 (85,83%) dan
realisasi fisik 98,78%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
75.563.781.735 98,78 64.855.305.811 85,83
1 Belanja tidak langsung 12.896.817.072 - 12.059.155.338 93,50
2 Belanja langsung 62.666.964.663 - 52.796.150.473 84,25
TOTAL 75.563.781.735 98,78 64.855.305.811 85,83
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahannya adalah:
- Jumlah tenaga kontrak terus bertambah tiap tahunnya.
- Terbatasnya SDM yang berkualitas.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai.
Solusi yang ditempuh adalah:
- Perlu penyesuaian tenaga kontrak sesuai standar kebutuhan berdasarkan
PP 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 dan memanfaatkan tenaga
profesional yang ada.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
289
- Perlu kegiatan pelatihan untuk pejabat struktural dan fungsional.
- Perlu penyediaan tambahan sarana yang memadai.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilakukan Pemerintah Aceh
dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa administrasi dan sewa kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan rumah dinas;
b. Pembangunan gedung kantor;
c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralattan gedung kantor;
f. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
g. Rehabilitasi sedang/berat kenderaan dinas/operasional;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPA;
b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan satuan standar harga;
b. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran APBD;
e. Penyusunan rancangan peratuaran daerah tentang perubahan APBD;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
290
f. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan
APBD;
g. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaanAPBD;
h. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
j. Peningkatan manajemen aset/barang daerah;
k. Peningkatan manajemen Investasi daerah;
l. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
m. Rapat koordinasi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh
Provinsi NAD dengan insatansi terkait;
n. Peningkatan Pelayanan tata usaha keuangan daerah;
o. pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan;
p. Peningkatan penataan arsip keuangan daerah;
q. Sosialisasi/pelatihan sistem informasi tentang penyusunan dan regulasi
anggaran daerah.
5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBA kabupaten/kota;
b. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBA
kabupaten/kota;
c. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan
daerah kab/kota;
d. Rakor pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota.
6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikian Pengunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Inventarisasi penggunaan lahan;
b. Pengadaan tanah/lahan kawasan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah penyediaan jasa surat menyurat;
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa
kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang
cetakan dan pengadaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
penyediaan makanan dan minuman; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah; penyediaan jasa administrasi dan sewa kantor. program dan
kegiatan di atas merupakan program rutin kantor. Anggaran yang
disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 12.889.556.000,- realisasi
keuangan Rp 8.834.578.126,- (68,54%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
291
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sesuai dengan urusan pemerintahan khususnya pada bidang otonomi
daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah guna
menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Aceh
tentang peningkatan sumberdaya sarana dan prasarana aparatur
pemerintah Aceh telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Aceh, dalam program tersebut mempunyai
beberapa kegiatan, yaitu:
Pembangunan rumah dinas
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan pagar
komplek rumah dinas Ulee Fata dan pagar komplek rumah dinas Lampoh
Daya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.206.500.000,- realisasi keuangan Rp 820.122.000,- (67,97%) dan realisasi
fisik 100%.
Pembangunan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan
perluasan gedung kantor DPKKA, pembangunan samsat Singkil, pos arsip,
mushala arsip dan gapura. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 8.232.233.000,- realisasi keuangan Rp
6.587.910.000,- (80,2%) dan realisasi fisik 100%.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pengadaan 206 unit
kendaraan dinas operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 99.337.127.000,- realisasi keuangan Rp
84.744.685.085,- (85,31%) dan realisasi fisik 100%.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pangadaan
perlengkapan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 2.045.465.000,- realisasi keuangan Rp
1.698.015.000,- (83,01%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa service computer, service
AC, service mesin TIK, service cash register, service dan pemeliharaan
mesin genset, pemeliharaan OM jaringan listrik dan pemeliharaan OM
telepon/CCTV. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 1.120.000.000,- realisasi keuangan Rp 810.889.000,- (72,40%)
dan realisasi fisik 100%.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengecatan gedung, rehab
gudang arsip, rehab rumah dinas-dinas, rehab pos satpam, pemasangan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
292
paving blok samsat lambaro, pemasangan kanopy sayap kanan DPKKA,
perluasan jalan depan lingkungan DPKKA, skat ruang bendahara, rehab
tempat parkir dan sewa dan sekat ruang samsat Nagan Raya. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.839.950.000,-
realisasi keuangan Rp 1.325.380.000,- (72,03%) dan realisasi fisik 100%.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa service dan pemeliharaan
kendaraan-kendaraan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 600.000.000,- realisasi keuangan Rp 538.578.300,-
(89,76%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 234.550.000,- realisasi keuangan Rp
139.140.550,- (59,32%). Dana tidak direalisasikan sepenuhnya karena
adanya efisiensi anggaran pada biaya kontribusi (keikutsertaan) pegawai,
sedangkan realisasi fisiknya berupa laporan capaian kinerja SKPA.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa tersedia laporan keuangan
secara berkala. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 500.000.000,- realisasi keuangan Rp 274.673.900,- (54,93%).
Pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD tidak direalisasikan sepenuhnya karena adanya efisiensi
anggaran pada biaya kontribusi (keikutsertaan) pegawai.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan satuan standar harga
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa buku HSPK Tahun 2011
sebanyak 300 buku. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 1.400.000.000.- realisasi keuangan Rp 869.574.000,- (62,11%).
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peraturan
Gubernur Nomor 140 Tahun 2009 tentang kebijakan dan sistim akuntansi
pemerintah Aceh, selama 2 hari (Tanggal 15 dan 16 Desember 2010), yang
diadakan di Aula Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
171.100.000.- realisasi keuangan Rp 45.881.500,- (26,82%).
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa belanja atk, foto copy dan
belanja cetak: pidato, buku, draft RQ. APBA, buku qanun APBA, RKA dan
DPA, blanko SPD, kartu penjagaan kredit, blanko laporan realissasi SPD
dan blanko register SPD. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
293
dimaksud sebesar Rp 2.416.240.000.- realisasi keuangan Rp
1.880.095.390,- (77,81%) dan realisasi fisik 100%.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran APBD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa belanja ATK, fotocopy dan
belanja cetak draft rancangan penjabaran APBA dan cetak buku rancangan
penjabaran APBA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 1.884.000.000.- realisasi keuangan Rp 1.195.196.415,- (63,44%)
dan realisasi fisik 100%.
Penyusunan rancangan peratuaran daerah tentang perubahan APBD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengadaan ATK, fotocopy
dan belanja cetak pidato, buku nota keuangan, draft rancangan Qanun,
buku rancangan Qanun dan buku Qanun perubahan APBA. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 850.000.000.-
realisasi keuangan Rp 781.596.500,- (91,95%) dan realisasi fisik 100%.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan
APBD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 900.000.000.- realisasi keuangan Rp
82.302.000,- (9,14%) dan realisasi fisik 100%.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai
tersedianya laporan keuangan pemerintah Aceh yang terdiri dari: Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun 2010 sebagai dokumen pertanggungjawaban
pelaksanaan APBA Tahun 2010 yang telah ditetapkan dengan Qanun
nomor 2 Tahun 2010. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena
efisiensi anggaran pada biaya kontribusi dan perjalanan dinas pegawai
dalam mengikuti kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.282.300.000.- realisasi
keuangan Rp 839.875.535,- (65,50%) dan realisasi fisik 100%.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang berupa laporan penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun 2010 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2010. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 166.600.000.-
realisasi keuangan Rp 73.482.875,- (44,11%).
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 850.000.000.- realisasi keuangan Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
294
0,- (0%). hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan sosialisasi
pada tahun 2010.
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.990.220.000.- realisasi keuangan
Rp 847.241.025,- (42,57%) dan realisasi fisik 100%. hal ini terjadi ada
penghematan atau efesiensi pada belanja perjalanan dinas dan
penghematan pada biaya honor panitia sensus dan penghematan kegiatan
bimtek Sensus (tidak dilaksanakannya Bimtek Sensus Tahun 2010).
Peningkatan manajemen investasi daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 950.000.000.- realisasi keuangan Rp
472.404.800,- (49,73%) dan realisasi fisik 100%. hal ini terjadi
penghematan yaitu pada pelaksanaan bimtek-bimtek di luar daerah tidak
diikutsertakan karena pelaksanaan bimtek-bimtek tidak relevan dengan
manajemen investasi dan pemanfaatan keluar daerah. Penghematan terjadi
pada biaya perjalanan dinas, dan pada kegiatan pengawasan belanja modal
komputer.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengadaan ATK, perawatan
aplikasi data base samsat, sedangkan untuk belanja modal tidak dapat
direalisasikan karena pengadaan software samsat online tidak sesuai
dengan standar minimal kebutuhan seluruh UPTD. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 8.099.000.000.- realisasi
keuangan Rp 2.261.016.490,- (27,92%).
Rapat koordinasi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan Aceh provinsi
NAD dengan insatansi terkait
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengadaan ATK, pembuatan
spanduk dan penayangan iklan di surat kabar. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 108.450.000.- realisasi keuangan Rp
50.234.500,- (46,32%).
Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbentuk pengadaan ATK,
pengadaan komputer, printer dan software kasda, fotocopy dan belanja
cetak. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.809.974.000.- realisasi keuangan Rp 931.152.400,- (51,44%).
Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbentuk pengadaan ATK, fotocopy
dan belanja cetak. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 1.555.200.000.- realisasi keuangan Rp 1.293.376.300,- (83,16%)
dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan penataan arsip keuangan daerah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
295
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbentuk pengadaan rak arsip, box
arsip dan Komputer/software sistem manajemen pengarsipan elektronik.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.915.000.000.- realisasi keuangan Rp 1.346.474.280,- (70,31%) dan
realisasi fisik 100%.
Sosialisasi/pelatihan sistem informasi tentang penyusunan dan regulasi
anggaran daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi perpajakan.
anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
877.000.000.- realisasi keuangan Rp 108.469.300,- (12,36%). Rendahnya
realisasi anggaran diakibatkan oleh keterbatasan waktu sehingga
pelaksanaan sosialisasi hanya untuk satu angkatan.
5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBA kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai adalah
telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Aceh tentang hasil evaluasi
terhadap rancangan Qanun APBK kabupaten/kota dalam tahun anggaran
2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.150.000.000.- realisasi keuangan Rp 969.561.125,- (84,31%).
Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBA
kabupaten/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai
ditetapkannya Keputusan Gubernur Aceh tentang hasil evaluasi terhadap
rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBK kab/kota
dalam tahun anggaran 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 900.000.000.- realisasi keuangan Rp 257.831.500,-
(28,65%).
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah
kab/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan
pendampingan penyusunan dan pembahasan terhadap rancangan Qanun
dan Peraturan Bupati/walikota yang berkaitan dengan Pengelolaan
Keuangan Daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 600.000.000.- realisasi keuangan Rp 480.668.316,- (80,11%).
Rakor pembinaan dan evaluasi anggaran kab/kota
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
Rp 600.000.000.- realisasi Rp 0,- atau 0%.
Khusus pada kegiatan rakor pembinaan dan evaluasi anggaran
kabupaten/kota tidak adanya realisasi hal ini disebabkan: rapat koordinasi
dengan semua DPKKD kab/kota direncanakan untuk menyamakan
persepsi terhadap kebijakan keuangan terkait dengan regulasi bidang
keuangan, namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 materi Rakor
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
296
tersebut belum ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri, sehingga
pelaksanaan Rakor tersebut tidak dapat dilaksanakan. Materi yang
direncanakan masing-masing terhadap:
- Rancangan permendagri tentang tambahan penghasilan PNSD;
- Revisi kedua atau revisi terbatas terhadap Permendagri No.13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Rancangan permendagri tentang pedoman penganggaran, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban dana bantuan hibah dan bantuan sosial;
- Rancangan Permendagri tentang Revisi Permendagri No.16 tahun 2007
tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Inventarisasi penggunaan lahan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 400.000.000.- realisasi keuangan Rp
4.720.000,- (1,18%). Dalam kegiatan inventarisasi penggunaan lahan
dimana kegiatan tersebut tidak ada fisiknya, melainkan kegiatan ini dana
yang disediakan untuk belanja barang dan jasa dalam rangka menunjang
pembebasan tanah untuk kepentingan umum serta pemerintah provinsi.
Pengadaan tanah/lahan kawasan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 347.487.350.000.- realisasi keuangan
Rp 303.797.960.049,- (87,52%).
Capaian proyek diantaranya adalah pembebasan tanah untuk di
kabupaten/kota di Aceh, rendahnya persentase atas dana yang tidak
terealisir khususnya kegiatan Inventarisasi Penggunaan Lahan
dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah yang
ditawarkan oleh masyarakat dibanding nilai jual objek pajak kepada pemda
sehingga proses negosiasinya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian
tidak adanya kepastian atas hak kepemilikan tanah dikarenakan tidak
diketahuinya ahli waris untuk klaim atas tanah tersebut sehingga dana
pembebasan tersimpan dan tidak tercairkan oleh Pemda hingga Tahun
2010 berakhir serta di Aceh Selatan terjadi kurang siapnya panitia
pengadaan tanah sarana jalan di sebabkan tidak ada koordinasi antara
Instansi terkait setempat dalam menetapkan ruas jalan yang akan
dibebaskan.
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dialokasikan dana
sebesar Rp 588.236.157.286,- realisasi keuangan Rp 483.490.541827 (82,20%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
297
Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun
2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
588.236.157.286 - 483.490.541827 82,20
1 Belanja tidak langsung 82.268.342.286 - 59.104.602.206 71,84
2 Belanja langsung 505.967.815.000 - 428.484.834.261 84,69
TOTAL 588.236.157.286 - 483.490.541827 82,20
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- masih terbatasnya pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian
pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu syarat untuk ditunjuk
sebagai unit layanan pengadaan (procurement unit) yang bertugas khusus
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan
Pemerintah Aceh (panitia pengadaan) sesuai yang diatur dalam Keppres
No.80 tahun 2003 hingga perubahan yang ke 4 (empat);
- terbatasnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tata cara yang harus
ditempuh dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai mana
yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
- untuk pelaksanaan kegiatan rakor pembinaan dan evaluasi anggaran
kab/kota tidak jadi dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ditetapkannya
materi rakor oleh Kementerian Dalam Negeri, Materi dimaksud yang akan
ditetapkan yaitu terhadap 3 (tiga) Rancangan Permendagri dan 1 (satu)
Revisi Permendagri tentang pelaksanaan anggaran dan pengelolaan
keuangan daerah, sehingga sampai tahun anggaran berakhir Rakor yang
direncanakan tersebut gagal dilaksanakan terkait materi yang akan
disajikan tidak ada.
Solusi:
- merekrut lebih banyak lagi tenaga pengelolaan aset serta dilakukan
pengiriman aparatur pengadaan barang untuk mengikuti bimbingan teknis
baik di pusat maupun di daerah serta mendorong untuk dilakukan
sertifikasi bagi para pejabat pelelangan di Aceh;
- sangat diharapkan pula kepada semua pihak supaya dapat proaktif
terhadap pemikiran agar tersedianya waktu yang cukup, sehingga apa yang
direncanakan berjalan secara maksimal serta dapat tercapainya hasil yang
optimal;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
298
- Perlu adanya kebijakan dan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan,
mengingat pentingnya kegiatan rakor tersebut dalam rangka menyamakan
persepsi terhadap kebijakan keuangan terkait dengan regulasi bidang
keuangan pada semua DPKKD kabupaten/kota.
Inspektorat Aceh
Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilakukan Pemerintah Aceh
dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
h. Penyediaan makanan dan minuman kantor;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer;
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
g. Rehabilitasin sedang/berat rumah gedung kantor.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Kegiatan ini berupa bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan.
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
b. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;
c. Iventarisasi temuan pengawas;
d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
299
e. koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor,
penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman
kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Anggaran yang disediakan untuk program tersebut sebesar Rp
1.303.462.660,- realisasi keuangan Rp 1.177.187.773,- (90,31%) dan
realisasi fisik 98,82%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran belanja modal
pengadaan mesin penghancur kertas sebanyak 2 unit, papan tulis
elektronik 1 unit, alat pendingin (AC) sebanyak 6 unit, lemari tempahan
6 pintu 2 unit, lemari tempahan 8 pintu 2 unit, white board 5 unit, note
book 6 unit, printer 8 unit, meja tempahan, kursi rapat 14 unit, lcd
proyektor dan layar 2 unit, mic link dan perangkat 1 paket, meteran laser
12 unit serta meteran sorong 1 unit untuk kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi perkantoran dan operasional pemeriksaan. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 508.150.000,- realisasi
keuangan Rp 502.649.600,- (98,92%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran pembelian tabung
pemadam kebakaran, pemeliharaan gedung kantor (cleaning services), pemeliharaan halaman dan pemeliharaan bangunan gedung selama tahun
2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
189.500.000,- realisasi keuangan Rp 182.497.000,- (96,30%) dan realisasi
fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan servis kendaraan roda 4 sebanyak 16 unit dan roda 2 sebanyak
6 unit selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
tersebut sebesar Rp 351.080.000,- realisasi keuangan Rp 238.866.600,-
(68,04%) dan realisasi fisik 68,04%. Realisasi fisik yang rendah disebabkan
adanya penghematan penggunaan kendaraan dinas sehingga menghemat
BBM, Oli, Suku Cadang dan Service.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
300
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan instalasi air, listrik
dan telepon selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan tersebut sebesar Rp 35.000.000,- realisasi keuangan Rp
32.985.680,- (94,24%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk perbaikan lemari, meja, kursi,
pintu dan jendela selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan tersebut sebesar Rp 30.000.000,- realisasi keuangan Rp
29.929.000,- (99,76%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran BBM mesin genset, O
& M Komputer, AC, Mesin Ketik, LCD Proyektor, Note Book dan Arsip
selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp 136.775.000,- realisasi keuangan Rp 135.668.413,- (99,19%)
dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran rehabilitasi garasi
mobil, aula, atap gedung lama, kamar mandi (WC), Gedung Pustaka,
Pemasangan Kunci Eleketronik dan Pengecatan Gedung Kantor berikut
Perencanaan dan Pengawasannya selama tahun 2010. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 675.000.000,- realisasi
keuangan Rp 604.393.000,- (89,54%) dan realisasi fisik 89,54%. Realisasi
tidak mencapai 100% disebabkan salah satu kegiatan yaitu rehabilitasi
atap gedung kantor tidak dapat dilaksanakan karena setelah dilakukan
pemilihan langsung dan negosiasi dengan rekanan, anggaran yang
tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
(Bimbingan Teknis) berdasarkan panggilan dan workshop pengawasan
bidang pekerjaan umum di Kuala Lumpur Malaysia untuk 2 (dua)
angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
799.500.000,- realisasi keuangan Rp 748.173.000,- (93,58%) dan realisasi
fisik 99,92%.
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Kegiatan tersebut dipergunakan untuk membiayai:
a. Pemeriksaan reguler pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh
(SKPA) berikut pemeriksaan lapangan.
b. Pemeriksaan reguler pada 23 kabupaten/kota.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
301
c. Pemeriksaan dana otonomi khusus pada SKPA.
d. Pemeriksaan terhadap Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
(BKPG) di kabupaten/kota.
e. Pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti temuan pansus DPRA.
f. Pemeriksaan penyaluran beasiswa dari Pemerintah Aceh.
g. Pembinaan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
7.535.830.000,- realisasi keuangan Rp 7.288.204.500,- (96,71%) dan
realisasi fisik 98,34%.
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pemeriksaan terhadap kasus-
kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus yang dilimpahkan dari
pemerintah pusat baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 202.950.000,- realisasi
keuangan Rp 106.977.500,- (52,71%) dan realisasi fisik 69,05%.
Inventarisasi temuan pengawas
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai:
a. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tingkat daerah.
b. Pra Pemutakhiran data tingkat regional dan pemutakhiran data
tingkat regional.
c. Rapat koordinasi pengawasan daerah tingkat nasional.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
329.430.000,- realisasi keuangan Rp 285.199.770,- (86,57%) dan realisasi
fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
302
Tindaklanjut hasil temuan pengawasan
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai:
a. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan BPK-RI.
b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis lainnya.
c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
545.700.000,- realisasi keuangan Rp 465.228.000,- (85,25%) dan realisasi
fisik 92,84%.
Koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai rapat koordinasi penyusunan
program kerja pengawasan tahunan tingkat daerah dan tingkat Nasional.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
346.088.700,- realisasi keuangan Rp 238.049.200,- (68,78%) dan realisasi
fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Inspektorat Aceh dialokasikan dana sebesar Rp 21.671.397.642,-
realisasi keuangan Rp 20.043.649.712 (92,49%) dan realisasi fisik 95,54%.
Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun
2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
21.671.397.642 95,54 20.043.649.712 92,49
1 Belanja tidak langsung 8.682.931.282 - 8.007.640.676 92,22
2 Belanja langsung 12.988.466.360 - 12.036.009.036 92,67
TOTAL 21.671.397.642 95,54 20.043.649.712 92,49
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada Pemerintah Aceh,
Inspektorat Aceh mengalami kekurangan personel (pegawai) untuk
melaksanakan pengawasan.
Solusinya:
Untuk dapat mencakup semua sasaran pemeriksaan, hendaknya dapat
dilakukan penambahan pegawai pada Inspektorat Aceh.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
303
Kantor Penghubung Pemerintah Aceh
Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan peralatan rumah tangga;
k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
l. Penyediaan makanan dan minuman;
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah;
n. Penyediaan jasa pegawai Non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung Mess;
b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Kegiatan ini berupa peningkatan pelayanan/penunjang operasioanal kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah
Kegiatan ini berupa fasilitasi pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan
sekitarnya.
6. Program Pagelaran Seni Budaya Daerah
Kegiatan ini berupa pagelaran seni budaya Aceh
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
304
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman,
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah dan penyediaan jasa
pegawai non PNS. Program tersebut telah dilaksanakan dan merupakan
program rutin kantor yang dianggarkan setiap tahun. Anggaran yang
disediakan untuk program tersebut sebesar Rp 2.918.718.830,- realisasi
keuangan Rp 2.838.247.965,- (97,24%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung mess
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
40.301.728.180,- realisasi keuangan Rp 38.293.447.302,- (95,02%) dan
realisasi fisik 99,92%.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 53.032.250,-
realisasi keuangan Rp 52.917.000,- (99,78%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
506.187.000,- realisasi keuangan Rp 490.532.368,- (96,91%) dan realisasi
fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
471.737.500,- realisasi keuangan Rp 457.323.488,- (96,94%) dan realisasi
fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 46.700.000,-
realisasi keuangan Rp 45.990.000,- (98,48%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 19.440.000,-
realisasi keuangan Rp 19.111.900,- (98,31%) dan realisasi fisik 98,00%.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
305
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan formal.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 45.000.000,-
realisasi keuangan Rp 43.000.000,- (95,55%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Peningkatan pelayanan operasional kepala daerah/wakil kepala daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pelayanan operasional kepala dan wakil kepala daerah. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 82.950.000,- realisasi
keuangan Rp 77.400.000,- (93,31%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah
Fasilitasi pelayanan masyarakat NAD di Jakarta
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengfasilitasi masyarakat Aceh yang
berada di Jakarta. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp 269.800.000,- realisasi keuangan Rp 260.508.712,- (96,55%) dan
realisasi fisik 100%.
6. Program Pageralan Seni Budaya Daerah
Pagelaran seni budaya daerah
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Aceh
baik di tingkat nasional maupun internasional. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 474.500.000,- realisasi keuangan Rp
442.500.000,- (93,26%) dan realisasi fisik 98,00%.
Realisasi Anggaran
Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dialokasikan dana sebesar Rp
47.301.443.760,- realisasi keuangan sebesar Rp 45.038.157.235 (95,21%) dan
realisasi fisik 99,89%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
47.301.443.760 99,89 45.038.157.235 95,21
1 Belanja tidak langsung 2.111.650.000 - 2.017.187.500 95,52
2 Belanja langsung 45.189.793.760 - 43.020.969.735 95,20
TOTAL 47.301.443.760 99,89 45.038.157.235 95,21
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
306
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- Perkiraan biaya yang merupakan keperluan rutin.
Biaya-biaya listrik, telepon dan air merupakan biaya rutin yang besarnya
tergantung pemakaian sehingga semestinya bisa diperkirakan dengan
lebih akurat berdasarkan pemakaian bulan-bulan sebelumnya sehingga
biaya yang dianggarkan tidak jauh melampaui kebutuhan sesungguhnya.
Namun karena selama ini belum pernah diupayakan untuk membuat
tabulasi biaya-biaya tersebut, akibatnya pada tahun anggaran 2010,
meskipun sudah dikurangi pada saat penyusunan DPPA, anggarannya
masih lebih besar daripada biaya yang diperlukan. Untuk selanjutnya
kepada pegawai yang mengurusi rumah tangga Kantor Penghubung akan
diminta untuk mentabulasi biaya-biaya tersebut, agar lebih mudah
memperkirakan biaya pada bulan-bulan berikutnya.
- Kegiatan Asistensi Gubernur
Lebih memaksimalkan kegiatan Asistensi Kepala Daerah oleh Tim yang
sudah dibentuk, seperti mendampingi kegiatan Kepala Daerah atau
Wakil baik itu di dalam daerah maupun ke luar daerah. Dan melakukan
rapat-rapat koordinasi tim di Kantor Penghubung Pemerintah Aceh.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai
berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Kegiatan ini berupa pemindahan tugas PNS
2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan PNS
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan disiplin PNS;
b. Pemberian penghargaan dan kesejateraan PNS;
c. Pelaksanaan DP-3, KGB, cuti, Askes dan Taspen;
d. Pelaksanaan BAPERTARUM bagi PNS;
e. Rapat koordinasi bidang kepegawaian;
f. Pelaksanaan rekruitment dan seleksi calon Praja IPDN;
g. Pelaksanaan rekruitment, seleksi dan pengangkatan CPNSD;
h. Pelaksanaan ujian dinas;
i. Pembinaan KORPRI Pemerintah Aceh;
j. Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian;
k. Pembuatan kartu elektronik PNS.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
307
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS
daerah;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;
b. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
c. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional.
B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
1. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Pemindahan tugas PNS
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tertatanya
penempatan pegawai. Proses pemindahan tugas PNS dilakukan secara
terus menerus dan berkesinambungan baik mutasi antar kabupaten/kota,
antar kabupaten/kota ke provinsi maupun antar provinsi. Rata-rata
jumlah berkas mutasi yang masuk sebanyak 220 berkas per bulannya,
baik dari tenaga kesehatan, guru dan tenaga administrasi. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 56.735.500,- realisasi
keuangan Rp 56.328.200,- (99,28%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan PNS
Pembinaan disiplin PNS
Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman disiplin PNS
di Provinsi Aceh, Kegiatan ini meliputi: (a) sosialisasi dalam rangka
pembinaan disiplin dan netralitas PNS sesuai dengan ketentuan PP
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS beserta JUKNIS; (b)
memproses dan mengeluarkan SK Pemberhentian PNS; (c) rekapitulasi
absen dari dinas/badan; (d) menghimpun Peraturan Gubernur bidang
kepegawaian. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 98.600.000,- realisasi keuangan Rp 70.800.000,- (71,80%) dan
realisasi fisik 97%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
308
Pemberian penghargaan dan kesejahteraan PNS
Pada bulan Juli 2010 telah diberikan bantuan penghargaan SLKS (30, 20,
dan 10 tahun) sebanyak 30 orang PNS yang berasal dari
dinas/badan/lembaga daerah di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada
Agustus 2010 dan Januari 2011 telah diberikan bantuan pemulangan
pensiun sebanyak 333 orang, dan santunan kematian suami/istri, anak
dan orang tua/mertua PNS terhadap 10 orang. Sasaran dari kegiatan ini
adanya peningkatan kesejahteraan PNS. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.421.000.000,- realisasi keuangan Rp
1.386.986.000,- (97,61%) dan realisasi fisik 99%.
Pelaksanaan ujian dinas
Pada tanggal 18 April 2010 telah dilakukan ujian dinas dan ujian
penyesuaian kenaikan pangkat sebanyak 1.407 orang, dan dilanjutkan
dengan tes wawancara. Sasaran dari kegiatan ini untuk memenuhi
persyaratan kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah PNS sehingga akan
memperoleh PNS yang berkualitas. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 99.070.000,- realisasi keuangan Rp
92.284.150,- (93,15%) dan realisasi fisik 100%
Rapat koordinasi di bidang kepegawaian
Telah dilaksanakan dan tujuan dari kegiatan ini adanya sinkronisasi
dalam manajemen kepegawaian dan kediklatan antara pejabat pengelola
kepegawaian dan kediklatan kabupaten/kota dan Provinsi Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
272.364.000,- realisasi keuangan Rp 253.773.500,- (93,17%) dan realisasi
fisik 100%.
Pelaksanaan rekruitmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD
Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Pengumuman Gubernur Nomor
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
309
Peg. 810/294/2010 tanggal 3 Desember 2010 dengan jumlah pelamar
7.608 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan PNS
daerah yang bermutu sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 679.153.000,- realisasi
keuangan Rp 657.891.389,- (96,87%) dan realisasi fisik 98%.
Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi calon Praja IPDN
Telah dilaksanakan pendaftaran Capra IPDN 2010/2011 di
kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Surat Mendagri
Nomor 892.1/1055/SJ tanggal 22 Maret 2010. Sasaran yang ingin dicapai
adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kader pemerintahan yang
profesional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 338.090.000,- realisasi keuangan Rp 269.758.200,- (79,79%) dan
realisasi fisik 100%.
Pelaksanaan DP-3, KGB, cuti, Askes dan Taspen
Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk terpenuhinya hak-hak PNS
sehingga terselenggaranya pembinaan aparatur. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 4.500.000,- realisasi
keuangan Rp 3.646.800,- (81,04%) dan realisasi fisik 90%.
Pembinaan KORPRI Pemerintah Aceh
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan integritas, kreativitas dan
produktivitas KORPRI Pemerintah Aceh. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 374.186.340,- realisasi keuangan Rp
363.000.061,- (97,01%) dan realisasi fisik 100%.
Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS
Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan administrasi
tabungan perumahan PNS sehingga PNS yang memasuki masa pensiun
mendapatkan pengembalian dana tabungan melalui Bank Rakyat
Indonesia (BRI). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 47.800.000,- realisasi keuangan Rp 47.770.750,- (99,94%) dan
realisasi fisik 100%.
Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian
Telah dilakukan penataan berkas arsip kepegawaian kabupaten/kota dan
Pemerintah Aceh, konsultasi dan koordinasi serta sinkronisasi mengenai
penataan, pengelolaan kepegawaian ke BKN Jakarta, dan BKN Medan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
157.700.000,- realisasi keuangan Rp. 154.437.000,- (97,93%) dan realisasi
fisik 100%.
Pembuatan Kartu Elektronik PNS
Kegiatan ini dilakukan agar tersedianya Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik (KPE) yang multifungsi dan tuntasnya pergantian NIP.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
310
52.500.000,- realisasi keuangan Rp. 50.012.000,- (95,26%) dan realisasi
fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pemahaman
aparatur dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai PNS 100%.
Pada tahun 2010 telah dilaksanakan diklat prajabatan gol I, II dan III.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.107.300.000,- realisasi keuangan Rp. 1.079.676.750,- (97,50%) dan
realisasi fisik 100%.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penataan sistem admimistrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kegiatan ini dilaksanakan untuk kenaikan pangkat PNS tepat waktu,
penyelesaian SK pensiun, Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai, nota
persetujuan penambahan masa kerja, pencatatan gelar dan SK CPNS
menjadi PNS (100%) dan pencatatan gelar bagi PNS. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 346.113.000,- realisasi
keuangan Rp 345.753.000,- (99,89%) dan realisasi fisik 100%.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Sasaran kegiatan ini untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran
disiplin dan sengketa kepegawaian serta kasus rumah tangga. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 52.900.000,-
realisasi keuangan Rp 50.200.000,- (94,90%) dan realisasi fisik 100%.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kegiatan ini telah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia
aparatur pemerintah dalam bentuk pemberian tugas belajar dan ikatan
dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
4.280.000.000,- realisasi keuangan Rp 3.816.949.000,- (89,18%) dan
realisasi fisik 100%.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Melalui kegiatan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan BKPP Aceh untuk menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan ataupun laporan kinerja tahun 2010. Selain itu juga telah
dilakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa kabupaten/kota untuk
mengetahui manajemen pelaksanaan kediklatan dan manajemen
kepegawaian kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 55.500.000,- realisasi keuangan Rp 53.447.000,-
(96,30%) dan realisasi fisik 100%.
Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional
Kegiatan ini telah dilakukan dalam bentuk pembuatan buku rekapitulasi,
buku DUK, buku bezetting dan buku statistik pejabat struktural dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
311
fungsional kabupaten/kota. Pelaksanaan pendataan pejabat struktural ke
23 kabupaten/kota, selain itu juga dilaksanakan penyelesaian sinkronisasi
data pejabat struktural, fungsional dan perbaikan. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 82.700.000,- realisasi
keuangan Rp 82.680.000,- (99,97%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dialokasikan dana
sebesar Rp 27.974.739.354,- realisasi keuangan Rp 27.219.176.611 (97,30%)
dan realisasi fisik 99,88%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
27.974.739.354 99,88 27.219.176.611 97,30
1 Belanja tidak langsung 16.196.118.076 - 16.261.425.977 100,40
2 Belanja langsung 11.778.621.278 98,09 10.957.750.634 93,03
TOTAL 27.974.739.354 99,88 27.219.176.611 97,30
C. Permasalahan dan Solusi
- Adanya pemangkasan jumlah pagu anggaran tahun 2010 menyebabkan
pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tidak optimal seperti :
ketersediaan anggaran untuk diklat teknis fungsional belum sesuai
untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
sosialisasi dalam rangka pembinaan disiplin dan netralitas PNS sesuai
dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
pemberian bantuan SLKS, bantuan pensiun, dan santunan kematian
suami/istri, anak dan orang tua/mertua PNS masih sangat terbatas.
pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS daerah hanya bisa
dilaksanakan 3 angkatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dan IV pada tahun 2010 tidak
dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
pemberian tugas belajar bagi PNS Pemerintah Aceh pada tahun 2010
untuk peningkatkan sumber daya aparatur tidak dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran.
- Masih banyak kegiatan kediklatan yang diselenggarakan oleh SKPA
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
312
tanpa mengkoordinasikannya dengan BKPP dan pelaksanaannya diberi
label yang sangat bervariasi, seperti ”sosialisasi, orientasi, bimbingan
teknis, workshop, dan lain-lain” yang pada dasarnya kegiatan tersebut
merupakan metode pembelajaran yang menjadi bagian penting dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- Adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian di BKN Pusat sehingga
SK pangkat dan golongan IV/c ke atas diterima tidak tepat waktu.
Solusi
- Diperlukan penambahan anggaran di tahun mendatang agar segala
kegiatan yang menjadi tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Aceh dapat berjalan secara optimal.
- Perlu segera diselesaikan penyusanan instrumen pedoman, norma dan
standar penyelenggaraan kediklatan.
- Meningkatkan koordinasi antar intansi yang terkait dengan anggaran
sehingga penetapan pagu anggaran untuk tahun selanjutnya dapat
diusahakan sesuai dengan kebutuhan dan volume kegiatan.
- Meningkatkan kordinasi dengan BKN Pusat sehingga penyelesaian SK
pangkat untuk tahun selanjutnya dapat tepat waktu.
- Sisa anggaran menjadi silpa.
Dinas Syariat Islam
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan alat tulis kantor;
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
f. Penyediaan makanan dan minuman pegawai;
g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
h. Penyediaan jasa dokumenter kantor;
i. Penyediaan jasa hari-hari besar;
j. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
k. Penyediaan jasa pegawai non-PNS.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
313
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini berupa kegiatan penyediaan perlengkapan gedung kantor,
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor, serta penunjang dan pembinaan kelembagaan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk
peningkatan sumberdaya aparatur.
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan penyusunan rancangan naskah akademik dan draf rancangan
peraturan perundang-undangan.
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penunjang sarana dan prasarana operasional Mahkamah Syar’iyah.
b. Penyuluhan Qanun-Qanun bidang Syariat Islam.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Kegiatan pengadaan sarana prasarana peribadatan.
7. Program Pembinaan Syariat Islam
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pemasyarakatan dan penyebaran informasi Syariat Islam.
b. Pembinaan dan koordinasi Da’i wilayah perbatasan dan daerah
terpencil.
c. Pelatihan peningkatan kapasitas imuem meunasah dalam pelaksanaan
Syariat Islam.
d. Pelatihan peningkatan kapasitas Imuem mesjid dalam pelaksanaan
Syariat Islam.
e. Pembinan dan pembekalan petugas tajhiz mayat.
8. Program Pembinaan Sosial Keagamaan :
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan penentuan hisab dan rukyat.
b. Bimbingan tehnis tenaga pelatih hakim Tilawatil Qur-an
c. Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA,TPA dan TQA.
d. Pengembangan sarana prasarana TPA/bale seumeubeut.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan program tersebut terdiri dari kegiatan penyediaan jasa surat
menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
penyediaan makanan dan minuman, pegawai rapat-rapat koordinasi dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
314
konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa dokumenter kantor, penyediaan
jasa hari-hari besar, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, dan
penyediaan jasa pegawai non-PNS.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp.
9.435.609.784,- realisasi keuangan Rp 8.583.183.515,- (90,97%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan penyediaan peralatan/perlengkapan gedung kantor meliputi
pengadaan papan visual elektronik (papan running text), meubeleur,
komputer dan notebook serta printer A3 dan lain-lain.
Kegiatan pembangunan mushalla tahap-II (lanjutan) di komplek
keistimewaan Aceh, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional, pemeliharan
rutin/berkala peralatan gedung kantor, penunjang dan pembinaan
kelembagaan, bertujuan tersedianya sarana/prasarana kerja yang memadai,
terpeliharanya inventaris dan asset negara dengan baik yang berdaya
guna dan terbinanya lembaga penunjang tugas, yang berdampak kepada
meningkatnya kinerja aparatur. Anggaran yang dialokasikan untuk
program ini sebesar Rp 1.143.675.000,- realisasi keuangan Rp
1.020.712.500,- (89,25%) dan realisasi fisik 100 % sesuai dengan rencana.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal untuk peningkatan
kualitas sumber daya aparatur yang berpotensi untuk pengembangan
karier. Anggaran yang disediakan sejumlah Rp 95.200.000,- realisasi
keuangan Rp 48.900.000,- (51,36%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program ini berupa kegiatan penyusunan dan penulisan naskah akademik,
penyusunan dan penulisan Draf Rancangan Qanun Nikah Liar (Nikah Siri)
dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 166. 800. 000,- realisasi keuangan
Rp 164.127.000,- (98,40%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah
Program ini merupakan program penunjang kegiatan Mahkamah Syar’iyah
sebagai peradilan khusus pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, sesuai
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dapat dialokasikan anggaran
melalui APBA/APBK memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
operasional, namun yang dialokasikan sejauh tidak dialokasikan atau tidak
cukup dialokasikan oleh Mahkamah Agung. Anggaran yang dialokasikan
dari APBA, membiayai kegiatan sosialisasi Qanun-Qanun Syari’at Islam,
pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah yang terkait
dengan Qanun Syariat Islam dan pemberian tunjangan kepada Panitera
Muda bidang Jinayat (Panitera Muda Khusus), rapat koordinasi teknis
yudisial Qanun-qanun Syari’at Islam. Anggaran yang dialokasikan untuk
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
315
kegiatan ini sebesar Rp. 102.600. 000,- realisasi keuangan Rp 83.396.000,-
(81,28%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan penyuluhan Qanun bidang Syariat Islam untuk memberikan
pemahaman tentang Qanun-Qanun Syariat Islam yang diberlakukan di
Aceh bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD, pegawai swasta 200 orang
peserta, kegiatan sosialisasi bagi perangkat desa 400 orang peserta dan
bagi siswa/i 120 orang peserta di Kabupaten Aceh Timur. Anggaran yang
dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 520.000.000,- realisasi
keuangan Rp 514. 610. 500,- (98,96%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Program ini bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana peribadatan
bagi masyarakat, sehingga diharapkan pelaksanaan ibadah, nyaman dan
khusu’. Program ini meliputi:
Kegiatan pengadaan buku perpustakaan mesjid dalam Kota Banda Aceh.
Kegiatan pengadaan wireless dan pengeras suara untuk mesjid dan musalla,
pengadaan sajadah gulung untuk Kabupaten Nagan Raya.
Kegiatan pengadaan genset, pengadaan sajadah gulung, pengadaan wireless
dan pengeras suara untuk mesjid dan mushalla, pengadaan Al-Qur’an,
dalail khairat dan pengadaan komputer lengkap untuk Kabupaten Aceh
Timur.
Kegiatan pengadaan sajadah gulung untuk Kabupaten Aceh Jaya.
Kegiatan pengadaan lemari perpustakaan mesjid dalam Kabupaten Aceh
Tenggara.
Kegiatan pengadaan kitab yasin, pengadaan kitab Juz’Amma, pengadaan
buku pedoman shalat lengkap, pengadaan kitab tanwirul anwar.
Pemberangkatan 2 (dua) orang petugas haji dari Pemda Aceh ke Arab
Saudi dalam rangka membantu tugas Nadzir Waqaf Baitul Asyi.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini Rp 5.296.830.000,-
realisasi keuangan Rp 4.666.280.500,- (88,10%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Pembinaan Syariat Islam
Program pembinaan Syari’at Islam dilaksanakan bertujuan memberikan
pemahaman tentang Syariat Islam secara kaffah kepada masyarakat,
membekali pengetahuan tentang pelaksanaan Fardhu kifayah dan
penyelenggaraan urusun tajhiz mayat bagi masyarakat di daerah melalui:
Kegiatan pemasyarakatan dan penyebaran informasi Syariat Islam melalui
pembuatan/pemasangan baliho di Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda
Aceh.
Kegiatan dialog interaktif melalui Radio Republik Indonesi (RRI), televisi
dan iklan layanan masyarakat, cetak kalender dan Imsakiyah
Ramadhan1431 H, pameran pembangunan Aceh Expo 2010 di bumi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
316
perkemahan Seulawah Scout Camp.
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Imuem Meunasah tentang
pelaksanaan Syariat Islam, musabaqah penghayatan , pengamalan syariat
Islam (MP2SI) Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan pelatihan imam, bilal dan
khadam mesjid dalam Kabupaten Aceh Timur.
Kegiatan Pelatihan Imam dan Bilal serta khadam masjid dalam Kabupaten
Bener Meriah, pembinaan dan pengembangan remaja Mesjid di Kabupaten
Aceh Selatan dan Kabupaten Bener Meriah.
Kegiatan-kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp 3.098.324.500,- realisasi
keuangan Rp 2.975.142.265,- (96,02%) dan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan pembinaan dan koordinasi operasional Da’i wilayah perbatasan
dan daerah terpencil di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh
Singkil, Simeulu, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, bertujuan untuk
memberikan pembinaan dan bimbingan agama dalam rangka ketahanan
Aqidah dan meningkatkan pengetahuan agama Islam bagi masyarakat
diwilayah perbatasan dan daerah terpencil dengan kegiatan pembayaran
honorarium, sewa rumah, biaya kesehatan, biaya operasional, biaya
asuransi jiwa, pemeliharaan alat transportasi untuk Da’i dan lanjutan
pembangunan mesjid di perbatasan Kota Subulussalam dengan Kabupaten
Pak-Pak Barat Sumatera Utara. Anggaran yang dialokasi sebesar
Rp.5.496.000.000, realisasi keuangan Rp.5.182.921.599,- (94,30%) dan
realisasi fisik 100%.
8. Program Pembinaan Sosial Keagamaan
Kegiatan Badan Badan Hisab dan Rukyat (BHR) untuk penyelenggaraan
sidang Itsbat rukyat dan hisab, untuk menetapkan awal bulan Ramadhan,
awal bulan Syawal dan 10 Zulhijjah. Penetapan arah kiblat mesjid dan
musalla dalam Provinsi Aceh. Tujuan agar umat Islam dapat melaksanakan
ibadah tepat waktu dan tepat arah kiblat dalam pelaksanaan ibadah shalat.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
317
Kegiatan pelatihan tutor TKA, TPA dan TQA
Pelatihan metode Iqra’ bagi Guru TPA dalam Kabupaten Aceh Jaya,
pelatihan guru TPA dalam Kabupaten Bener Meriah, pembinaan lembaga
pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Qur’an (LPPTKA)
dalam Kabupaten Bener Meriah, pembinaan/pelatihan taman pengajian
Al-Quran (TPA) dalam Kabupaten Aceh Tenggara, pengadaan buku TPA
untuk Kabupaten Bener Meriah.
Kegiatan ini bertujuan penguatan kompetensi lembaga sosial keagamaan
dalam perannya memberikan pendidikan dasar-dasar ilmu Al Qur’an
kepada anak-anak, sebagai modal dasar untuk memahami Syari’at Islam.
Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp
2.437.000.000,- realisasi keuangan Rp 2.017.519.200,- (82,79%) dan
realisasi fisik 100 %.
Realisasi Anggaran
Dinas Syariat Islam, dialokasikan dana sebesar Rp 27.792.039.284,- realisasi
keuangan Rp 25.256.793.079,- (90,88%) dan realisasi fisik 90,89%. Kondisi
realisasi keuangan belanja tidak langsung dan langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
27.792.039.284 90,88 25.256.793.079 90,88
1 Belanja tidak langsung 8.149.805.380 91,94 7.493.178.435 91,94
2 Belanja langsung 19.642.233.904 90,44 17.763.614.644 90,44
TOTAL 27.792.039.284 90,89 25.256.793.079 90,88
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- penempatan Da’i diwilayah perbatasan dan daerah terpencil yang
berfungsi sebagai pembina/pembimbing umat Islam dari segi jumlah belum
terpenuhi harapan masyarakat;
- pemahaman tentang Syari’at Islam masih sebatas sanksi terhadap
pelanggaran, sedangkan pemahaman tentang tanggung jawab secara
berjenjang dalam pelaksanaa pembinaan, bimbingan dan pengawasan
Syari’at Islam belum memadai dipahami oleh aparatur pemerintahan,
terutama di Gampong dan Kecamatan.
Solusi:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
318
- diupayakan untuk penambahan jumlah tenaga Da’i di wilayah perbatasan
dan daerah terpencil secara bertahap;
- sosialisasi pemahaman tentang pelaksanaan Syari’at Islam frekuensinya
akan ditingkatkan dengan sasaran utama adalah Gampong.
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor;
b. Pemeliharaan berkala/rutin kenderaan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan rapat-rapat badan otonomi;
b. Sidang dewan paripurna ulama;
c. Pengkaderan ulama, lokakarya, ulama dan umara serta sarasehan;
d. Rapat koordinasi daerah;
e. Muzakarah masalah keagamaan;
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program tersebut dilaksanakan dengan Kegiatan penyediaan jasa surat
perlengkapan kantor, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah dan jasa non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
319
Anggaran yang dialokasikan Rp 2.221.521.000,- realisasi keuangan Rp
1.810.662.638,- (82,51%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan alat listrik
dan elektronik, instalasi listrik, service peralatan dan perlengkapan kantor,
rehabilitasi dan perbaikan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 225.000.000,- realisasi keuangan Rp
210.128.500,- (93,39%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan berkala/rutin kenderaan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin
kenderaan dinas/operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 76.400.000,- realisasi keuangan
Rp.75.600.000,- (98,95%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rapat kerja membahas
permasalahan yang menjadi beban tugas 3 (tiga) badan otonom MPU yaitu
LP-POM, badan kajian hukum dan muamalat, maupun rapat Panitia
Musyawarah (Panmus) untuk menghasilkan fatwa ulama.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 109.920.000,- realisasi keuangan Rp
37.899.000,- (34,48%) dan realisasi fisik 54,55%. Rendahnya realisasi
diakibatkan oleh terbatasnya waktu untuk melaksanakan rapat, sehingga
yang direncanakan 22 (dua puluh dua ) kali rapat yang terlaksana hanya 12
(dua belas kali).
Kegiatan sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dilaksanakan dalam
bentuk rapat/sidang rutin pengurus MPU setiap 2 (dua) bulan sekali untuk
membahas masalah keagamaan yang berkembang dalam masyarakat untuk
mendapat kejelasan hukum baik fatwa syar’i, taushiyah maupun
himbauan/saran kepada masayarakat serta kepada instansi pemerintah
sebagai bahan perimbangan dalam menetapkan arah kebijakan daerah
dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan
ekonomi.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 377.588.000,- realisasi keuangan Rp
295.626.000,- (78,29%) dan realisasi fisik 100%.
Pengkaderan ulama dilaksanakan melalui kegiatan, lokakarya/sarasehan
ulama dan umara, pendidikan dan pelatihan 40 orang tokoh agama
kabupaten/kota selama 25 hari. Tujuan diklat ini adalah untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memahami dan
mendalami ajaran Islam dari sumber aslinya yaitu Al-Qur’an dan As-
Sunnah serta sumber-sumber lainnya yang mu’tabarah.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 472.260.000,- realisasi keuangan Rp
381.678.600,- (80,82%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
320
Rapat koordinasi daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rapat
koordinasi MPU/MUI Provinsi Wilayah I se-Sumatera dan MPU
kabupaten/kota se-Aceh. Tujuan kegiatan rakor ini adalah untuk
membahas revitalisasi organisasi MPU/MUI provinsi wilayah I se-
Sumatera dan program kerja prioritas serta taushiyah/rekomendasi dan
penyelesaian permasalahan keagamaan dan kendala-kendala MPU yang
berkembang dalam masyarakat di kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 837.200.000,- realisasi keuangan Rp
785.867.000,- (93,87) dan realisasi fisik 100%.
Muzakarah ulama masalah keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
bimbingan teknis bagi 40 orang peserta tokoh masyarakat dan ulama dari
kabupaten/kota. Tujuan bimtek ini adalah untuk membahas dan mengkaji
permasalahan keagamaan yang bersifat kontemporer sebagai wahana
dalam peningkatan wawasan keilmuan para ulama dalam bidang syari’at
Islam.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 110.985.000,- realisasi keuangan Rp
80.698.700,- (72,71%) dan realisasi fisik 100 %.
Realisasi Anggaran
Untuk Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dialokasikan dana sebesar
Rp 12.475.645.700,- realisasi keuangan keseluruhan anggaran sebesar Rp
9.743.721.905 (78,10%) dan realisasi fisik 96,78%. Kondisi realisasi keuangan
belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
321
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
12.475.645.700 96,78 9.743.721.905 78,10
1 Belanja tidak langsung 8.044.171.700 - 6.170.144.667 76,70
2 Belanja langsung 4.431.474.000 - 3.573.577.238 80,64
TOTAL 12.475.645.700 96,78 9.743.721.905 78,10
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Terbatasnya waktu para anggota badan otonom melaksanakan rapat karena
para anggota badan otonom tersebut yang berasal dari organisasi teknis lain
(dari luar MPU) dan sesuai Qanun Nomor 2 Tahun 2009 badan otonom MPU
berada dan bertanggung jawab langsung kepada ketua MPU.
Solusi:
Diharapkan adanya rekonsiliasi struktur badan otonom MPU untuk dijadikan
sebagai unit pelaksana teknis sekretariat MPU sehingga kepengurusan badan
otonom tersebut permanen serta berada dan bertanggung jawab kepada
sekretaris MPU.
Baitul Mal Aceh
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Baitul Maal Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
g. Penyediaan makanan dan minuman;
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
322
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Pembinaan Syariat Islam
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Baitul Mal;
b. Sosialisasi kesadaran zakat;
c. Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
5. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Bimtek Baitul Mal;
b. Rapat kerja Baitul Mal.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makanan dan
minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, program ini merupakan
program rutin yang setiap tahun dianggarkan. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 102.752.204,- realisasi keuangan Rp 91.894.500,- (89,43%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dilaksanakan dalam
bentuk belanja jasa kantor, pemeliharaan/perawatan
peralatan/perlengkapan kantor dan belanja jasa cleaning service. Melalui
kegiatan ini telah terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka peningkatan daya guna sarana dan prasarana aparatur. Anggaran
yang disediakan sebesar Rp 270.813.000,- realisasi keuangan Rp
268.430.000,- atau (99,12%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dilakukan dalam bentuk
pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan dan seminar tentang
pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh maupun luar Aceh.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 20.000.000,- realisasi keuangan Rp
19.025.000,- (95,12%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Pembinaan Syariat Islam
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Baitul Mal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk belanja modal dan jasa
akuntan publik. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 777.588.200,-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
323
realisasi keuangan Rp 642.292.750,- (82,60%).
Kegiatan sosialisasi kesadaran zakat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan
dan pameran kepada para wajib zakat baik yang berasal dari kalangan
umum maupun dari pengusaha di Provinsi Aceh. Kegiatan ini diharapkan
tumbuhnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kewajiban
dan fungsi zakat dalam mensejahterakan umat dan meningkatnya ekonomi
penerima zakat sebagai mustahiq. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
282.779.911,- realisasi keuangan Rp 250.272.444,- (88,50%) dan realisasi
fisik 100 %.
Kegiatan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
Jumlah zakat yang telah disalurkan sampai akhir Desember 2010 sesuai
dengan haul, tahun berkenaan sebesar Rp 3.000.000.000,- dengan realisasi
keuangan Rp 3.000.000.000,- (100%).
5. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
Kegiatan Bimtek Baitul Mal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis
Baitul Mal sehingga melalui kegiatan ini meningkatkan kinerja karyawan
Amil Baitul Mal. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 118.631.015,-
realisasi keuangan Rp 102.634.500,- (86, 52%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan rapat kerja Baitul Mal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja Baitul Maal,
sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja
petugas Baitul Maal Provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp 195.106.700,- realisasi keuangan Rp 157.876.500,-
(80, 92%) dan realisasi fisik 100 %.
Realisasi Anggaran
Baitul Maal Aceh, dialokasikan dana sebesar Rp 7.779.858.213,- realisasi
sebesar Rp 7.086.455.408,- (91,01%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi
keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
7.779.858.213 100,00 7.086.455.408 91,09
1 Belanja tidak langsung 1.609.870.000 100,00 1.268.049.052 78,77
2 Belanja langsung 6.169.988.213 100,00 5.818.406.356 94,30
TOTAL 7.779.858.213 100,00 7.086.455.408 91,09
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
324
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- Tidak terealisasi anggaran sebagaimana yang diharapkan karena
Sekretariat Baitul Mal merupakan SKPA baru, tenaga PNS yang ada
merupakan pindahan dari SKPA lain yang sebagian besar hak-hak
kepegawaian dan kesejahteraannya masih dibayarkan di SKPA
sebelumnya sehingga berakibat terjadinya sisa belanja pegawai yang
dialokasikan pada Sekretariat Baitul Mal.
Solusi:
- Memerintahkan kepada SKPA, asal PNS yang dipindahkan ke Baitul Mal
untuk menghentikan segala pembayaran yang menjadi hak PNS yang
bersangkutan dan segera mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian
Pembayaran (SKPP) serta dilakukan pembayaran oleh Sekretariat Baitul
Mal Aceh.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah
Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai
berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan cetak dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik;
h. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan-undangan;
i. Penyediaan makanan dan minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
e. Penunjang dan pembinaan kelembagaan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
325
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air & listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa
kebersihan kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan cetak dan
penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik; Penyediaan bahan
bacaan & peraturan perundangan-undangan; Penyediaan makanan dan
minuman; serta Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah.
Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan rutin kantor.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
diatas Rp 2.425.082.000,- realisasi Rp 2.271.085.835,- atau 93,65%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terdiri dari kegiatan: pembangunan gedung kantor; pengadaan peralatan
gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; penunjang dan
pembinaan kelembagaan.
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
diatas Rp 839.350.000,- realisasi Rp 799.070.430,- atau 95,20%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan formal, anggaran yang
disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan diatas Rp
23.750.000,- realisasi Rp 23.100.000,- atau 97,26%.
Realisasi Anggaran
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dialokasikan dana sebesar Rp
4.853.182.000,- realisasi sebesar Rp 4.639.606.265,- (95,60%). Kondisi realisasi
keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
4.853.182.000 - 4.639.606.265 95,60
1 Belanja tidak langsung 1.565.000.000 - 1.546.350.000 98,81
2 Belanja langsung 3.288.182.000 - 3.093.256.265 94,07
TOTAL 4.853.182.000 - 4.639.606.265 95,60
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
326
C. Permasalahan dan Solusi
Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Urusan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik;
c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
i. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;
j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman; dan
k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pembangunan gedung kantor;
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan koordinasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TTG);
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan
Sumber Daya Alam (SDA);
c. Kegiatan pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan
masyarakat;
d. Kegiatan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga;
e. Kegiatan operasional dan pelaksanaan teknis penyediaan Alokasi Dana
Gampong (ADG);
f. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program
mandiri terpadu.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
327
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
b. Kegiatan pelatihan manajemen pemerintahan desa;
c. Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin;
d. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK);
e. Kegiatan pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan
PKBS-BBM.
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan
kelembagaan dan SDM Gampong/Kelurahan;
b. Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan
gampong/kelurahan.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan perencanaan dan pemberdayaan khusus pemukiman baru
masyarakat tertinggal;
b. Kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif gampong.
B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa
administrasi keuangan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor,
kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, kegiatan penyediaan
alat-alat tulis kantor, kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, kegiatan
penyediaan makanan dan minuman dan kegiatan rapat-rapat koordinasi
dan konsultansi ke luar daerah. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin
kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp
1.343.014.973,- realisasi keuangan Rp 1.229.053.513,- (91,51%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pembangunan gedung kantor
Dalam rangka meningkatkan produktifitas, motivasi dan kenyamanan
kerja pegawai dan perangkat kerja yang memadai, sehingga kinerja/hasil
kerja dapat maksimal.
Hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung UPTB
pelatihan masyarakat dan desa tahap I, serta pembangunan pagar kantor
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
328
BPM Aceh. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 6.286.250.000,- realisasi
keuangan Rp.6.050.834.000,- (96,26%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas operasional
lainnya bagi pejabat struktural dan non struktural, maka dibutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya dengan kelancaran
kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2, yaitu O & M untuk 9 unit
kendaraan dinas roda 4, dan O & M untuk 9 unit kendaraan dinas roda 2.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.127.800.000,- realisasi keuangan
Rp.118.824.900,- (92,98%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan koordinasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk:
- Gelar TTG tingkat nasional XII
Gelar TTG ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman di
kalangan lintas pelaku tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat
dalam rangka pemanfaatan TTG, sebagai media pertukaran informasi
dan pengalaman antar pelaku dalam penerapan dan pengembangan
TTG, menumbuhkembangkan kemitraan antar pelaku dalam
penerapan dan pengembangan TTG di masa mendatang, juga untuk
menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang
perkembangan dan kemajuan teknologi serta manfaatnya bagi
masyarakat. Telah mengikuti gelar TTG tingkat nasional
diselenggarakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti 33
provinsi di buka secara resmi oleh Menteri Koordinasi Perekonomian
Hatta Rajasa dan hasilnya adalah Provinsi Aceh terpilih sebagai juara I
tingkat nasional dengan nilai 1.492 dan memperoleh piala dari
Presiden berikut Piagam dan uang pembinaan Rp 16 juta dari Menteri
Dalam Negeri, diikuti perolehan juara II dari Provinsi Jawa Timur
dengan nilai 1.476, juara III dari Yogyakarta dengan nilai 1.475, juara
harapan I dari Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 1.471.
- Pelatihan Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan
(POSYANTEKDES) se-Aceh I
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan
kapasitas dan motivasi pengurus pos pelayanan teknologi perdesaan,
meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan pemerintah
berkaitan dengan pengembangan dan penguatan pos pelayanan
teknologi perdesaan, dan terjadinya proses tukar menukar informasi
dan pengalaman sesama peserta dengan pemakalah dalam
mengembangkan pos pelayanan teknologi perdesaan sesuai dengan
ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
329
tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Desa
(Posyantekdes).
Hasil kegiatan ini telah dilaksanakan pelatihan kepada 30 orang
peserta pengurus pos pelayanan teknologi perdesaan yang terdiri dari
ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi pengembangan TTG, dengan
rincian 6 (enam) orang per kabupaten/kota; 1). Kecamatan Kuta
Malaka Kabupaten Aceh Besar, 2). Kecamatan Samadua Kabupaten
Aceh Selatan, 3). Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, 4).
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun, 5). Kecamatan Langsa Lama
Kota langsa.
- Lomba inovasi alat teknologi tepat guna (TTG) terbarukan Se-Aceh II
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini mempercepat pemulihan
ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegitan usaha ekonomi
produktif masyarakat, memperluas lapangan kerja dan usaha serta
meningkatkan produktifitas dan mutu produksi, menunjang
pengembangan wilayah melalui penemuan TTG berbasis potensi
daerah menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal,
regional dan global, serta memasyarakatkan dan menumbuhkan
budaya wirausaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat
melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
Hasil pelaksanaan lomba inovasi alat TTG terbarukan se-Aceh II
tahun 2010 juara I s/d harapan III yaitu; 1). Juara I, Kabupaten Bireun
nama alat pengolah air laut menjadi garam viscos dan air mineral
memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 25
juta, 2). Juara II, Kota Banda Aceh nama alat rekayasa peralatan
distilasi fraksinasi minyak nilam untuk meningkatkan kadar pachouli
alkohol skala IKM di industry penyulingan nilam rakyat memperoleh
piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 22.500.000,-, 3).
Juara III, Kabupaten Pidie nama alat mesin potong kerupuk serba guna
piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 20.000.000,-, 4).
Juara harapan I, Kabupaten Bireun nama alat, alat tamping darah
(ATD) memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan
Rp 15.000.000,-, 5). Juara harapan II, Kota Banda Aceh nama alat
prototype alat ekstraksi minyak kayu manis sistem uap memperoleh
piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 12.500.000,-, dan
5). Juara harapan III, Kabupaten Aceh Singkil nama alat mixer
memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp
10.000.000,-.
- Lomba Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) se-Aceh I
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi
pengurus posyantekdes dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG
di daerah guna peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan potensi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
330
sumber daya alam, mengetahui perkembangan kelembagaan
posyantekdes dalam perannya sebagai unit pelayanan teknologi di
kecamatan, dan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan
strategi pembinaan dan pengembangan TTG sesuai dengan ketentuan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang
operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes).
Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu Penetapan pemenang lomba pos
pelayanan teknologi perdesaan (posyantekdes) se-Aceh I tahun 2010
yaitu: 1). Juara I, Kota Langsa nama ketua Iwan Pratama, SE
memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 10
juta, 2). Juara II, Kabupaten Aceh Selatan nama ketua Ida Mestika, SP
memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp
8.000.000,-, 3). Juara III, Kabupaten Aceh Jaya nama ketua Rusli
Afriza memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan
Rp 6.000.000,-,
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 952.562.000,- realisasi keuangan
Rp.941.728.750,- (98,86%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk:
- Kajian evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
telah dilaksanakan pada BPM Aceh.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan
kinerja program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan
BPM Aceh, memastikan secara spesifik kelemahan program yang
bersumber dari pernyataan masyarakat berupa kritik, saran dan
rekomendasi demi penyempurnaan program ke depan, meningkatkan
program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik dalam
skala lokal maupun skala nasional.
Hasil kegiatan ini laporan penelitian dan seminar mengenai kajian
evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa kabupaten/kota di Aceh.
Pemilihan lokasi kabupaten/kota sebagai sampel penelitian didasarkan
kepada kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan
cara memilah-milah lokasi daerah berdasarkan karakterisitik yang
diharapkan (seperti jumlah penduduk miskin, dan terdapatnya
program-program yang akan dievaluasi, seperti program BKPG, PEPG,
UEG/KSP, dan UEPG kemudian memilih sampelnya secara acak
(Cooper, 1998).
Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat/daerah yang
menerima bantuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi
Aceh dari tahun 2008-2010.
- Pengadaan komputer PC lengkap beserta meja dan kursi untuk
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
331
gampong percontohan.
Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk penyediaan kantor keuchik
dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur gampong dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hasil kegiatan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor keuchik
pengadaan 100 unit komputer PC lengkap beserta meja dan kursi di
kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.375.467.600,- realisasi keuangan
Rp 1.352.009.500,- (98,29%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk:
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VII dan Hari Keluarga
Nasional (HARGANAS) XVII.
- Peringatan BBGRM VII dan HARGANAS XVII tingkat nasional
Tujuan kegiatan untuk menambah pengetahuan, wawasan, rasa
kebersamaan dalam berbagai bentuk ragam sosial budaya di wilayah
Republik Indonesia.
Hasil kegiatan terlaksananya pembukaan peringatan BBGRM VII dan
HARGANAS XVII tingkat nasional yang diselenggarakan di Palu
Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil
Presiden Republik Indonesia, dan dihadiri oleh seluruh gubernur,
bupati/walikota, ketua tim penggerak PKK dan keluarga berencana
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
332
Aceh (Ibu Darwati A. Gani). Pada kesempatan tersebut wakil presiden
menganugerahkan Piagam Manggala Karya Kencana di bidang
keluarga berencana kepada Ibu Darwati A. Gani selaku ketua TP-PKK.
- Peringatan BBGRM VII dan HARGANAS XVII tingkat Provinsi Aceh
Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif
masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan
kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui
kegiatan-kegiatan gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan
serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
Hasil kegiatan ini terlaksananya peringatan BBGRM VII dan
HARGANAS XVII tingkat Provinsi Aceh yang diselenggarakan di
Kampung Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh
Tamiang dibuka langsung oleh Gubernur Aceh dihadiri seluruh
gubernur, bupati/walikota, ketua tim penggerak PKK provinsi, kepala
skpa dan masyarakat Aceh Tamiang. Pada acara tersebut Gubernur
Aceh;
Meresmikan proyek-proyek PNPM-BKPG tahun 2009 yang telah
dikerjakan oleh masyarakat dengan menggunakan dana PNPM-
BKPG tahun 2010
Peletakan batu pertama pembangunan kantor datok penghulu Desa
Sp. Kiri dan pembangunan perpipaan air bersih yang didanai
PNPM-MPd
Peninjauan bhakti kesehatan, pelayanan KB, sunnat missal dan
pasar murah oleh TP-PKK kabupaten Aceh Tamiang dan kelompok
SPP
Sedangkan untuk penutupan BBGRM VII dan HARGANAS XVII
Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2010 dipusatkan di Gampong Pasar
Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar dan ditutup
oleh Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Setda Aceh.
- Pengadaan peralatan gotong-royong untuk mendukung kegiatan
BBGRM di tingkat provinsi yang ditempatkan di pos belanja bantuan
pada DPKKA.
Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Tujuan kegiatan memperbaiki asupan gizi peserta didik melalui
pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan minat,
kemampuan belajar, ketahanan fisik serta prestasi, sehingga menghasilkan
Insan cerdas dan kompetitif sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 411.2/434/2010 Tanggal 27 Juli 2010 tentang bantuan makanan
jajanan program makanan tambahan anak sekolah dan biaya manajemen
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Pesantren Se-Aceh Tahun 2010.
Hasil kegiatan program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
merupakan salah satu kegiatan dari program penanggulangan kemiskinan
telah dilaksanakan dalam bentuk:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
333
- Rapat kerja PMT-AS tingkat provinsi
- Pengadaan peralatan masak
- Rakor PMT-AS tingkat nasional.
Rapat Koordinasi Daerah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan
Terpadu (Rakorda Pokjanal Posyandu)
Tujuan untuk mengkoordinasikan program-program Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi dalam penguatan Pokjanal Posyandu, mereview
pelaksanaan rencana kerja Pokjanal Posyandu di tiap kabupaten/kota dan
menjadi ajang untuk saling berbagi pengalaman dalam pelaksanaan peran
Pokjanal Posyandu, guna memperbaiki kinerja Pokjanal Posyandu, baik di
tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Hasil kegiatan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 411.2/433/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang penetapan lokasi dan
besaran biaya pengembangan posyandu plus binaan alokasi dana otsus
Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 (untuk 22 gampong di 16
kecamatan).
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Tujuan kegiatan tersebut untuk memberdayakan keluarga dalam
meningkatkan kesejahteraannya menuju keluarga yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender
serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Hasil kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk bantuan kepada:
- Sekretariat Rp 2.223.048.500,-
- Pokja I pelatihan fasilitator KDRT dan pelatihan fasilitator pola asuh
anak dalam keluarga Rp 109.356.000,-
- Pokja II temu kader, manajemen keuangan UP2K dan koperasi serta
keaksaraan fungsional Rp 376.188.000,-
- Pokja III lomba masak serba ikan, lomba masak 3 B dan pelatihan
pemanfaatan daur ulang untuk handycraf Rp 139.150.000,-
- Pokja IV fasilitator posyandu lansia dan Sistim Informasi Posyandu
(SIP) Rp 152.257.500,-
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.060.686.800,- realisasi keuangan
Rp 1.923.808.950,- (93,36%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan Sumber
Daya Alam (SDA)
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk:
- Perencanaan (DED) dan pengawasan pembangunan jambo sira type A,
type B, type dan pembangunan bak penampung.
Tujuan dilaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan
harapan para petani garam, dan pengawasan sesuai spek/rab yang telah
ditentukan oleh perencana dapat dilaksanakan dengan baik dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
334
terarah oleh rekanan pelaksana pembangunan jambo sira dan bak
penampung.
Hasil kegiatan perencanaan dalam pembangunan fisik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sedangkan pelaksanaan pengawasan
pembangunan jambo sira dan bak penampung terhindar dari mark up
harga yang dapat mengurangi kualitas bangunan.
- Pembangunan jambo sira kepada petani garam
Tujuan pembangunan jambo sira ini dimaksudkan sebagai penguatan
ekonomi masyarakat miskin di daerah pesisir yang menitikberatkan
pada pemanfaatan potensi sumber daya alam, pantai dan pesisir yang
berwawasan lingkungan.
Hasil kegiatan ini yaitu terbangunnya 110 unit jambo sira type A.B,C
dan 165 unit bak penampung, dengan rincian; a). Type A sebanyak
jumlah volume 50 unit dengan dana sebesar Rp 600.000.000,- realisasi
Rp 519.950.000,- atau 86,66% dan fisik 100%. b). Type B sebanyak
jumlah volume 30 unit dengan dana sebesar Rp 300.000.000,- realisasi
Rp 254.790.000,- atau 84,93% dan fisik 100%. c). Type C sebanyak
jumlah volume 30 unit dengan dana sebesar Rp 270.000.000,- realisasi
Rp 235.590.000,- atau 87,25% dan fisik 100%. d). Pembangunan Bak
Penampung Air Garam jumlah volume 165 unit dengan dana sebesar
Rp 1.125.000.000,- realisasi Rp 1.016.235.000,- atau 90,33% dan fisik
100%.
- Pelatihan (field training) petani garam
Tujuan dilaksanakan pelatihan (field training) petani garam untuk
meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petani garam di lima
kabupaten dalam Provinsi Aceh.
Hasil kegiatan ini yaitu terlatihnya 600 orang petani garam dengan
rincian peserta pelatihan: a) Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 135 orang
peserta, b) Kabupaten Pidie sebanyak 65 orang peserta, c) Kabupaten
Bireun sebanyak 138 orang peserta, d) Kabupaten Aceh Utara
sebanyak 118 orang peserta, e) Kabupaten Aceh Timur sebanyak 80
orang peserta.
Kepada masing-masing peserta pelatihan petani garam menerima
tambahan modal usaha sebesar Rp 1.000.000,- yang dititipkan pada
DPKKA.
- Pelatihan bagi penerima manfaat pengrajin aren
Tujuan dilaksanakan pelatihan bagi penerima manfaat pengrajin aren
untuk meningkatkan pengatahuan dan ketrampilan pengrajin aren di
lima kabupaten dalam Provinsi Aceh.
Hasil kegiatan ini yaitu terlatihnya 100 orang pengrajin aren dengan
rincian peserta pelatihan: a) Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 20
orang peserta, b) Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 20 orang
peserta, c) Kabupaten Gayo Lues sebanyak 20 orang peserta, d)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
335
Kabupaten Bener Meriah sebanyak 20 orang peserta, e) Kabupaten
Aceh Tengah sebanyak 20 orang peserta.
Kepada masing-masing peserta pelatihan pengrajin aren menerima
tambahan modal usaha sebesar Rp 1.000.000,- yang dititipkan pada
DPKKA.
Anggaran yang disediakan Rp 2.960.985.000,- realisasi Rp
2.662.934.800- atau 89,93% dan fisik 100%.
Kegiatan operasional dan pelaksanaan teknis penyediaan Alokasi Dana
Gampong (ADG)
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk:
- Pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator, tujuan kegiatan pelatihan
ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Fasilitator Teknik,
PJOK dan asisten FK dalam melakukan pendampingan, pelatihan
masyarakat, supervise, pelaporan dan penyiapan dalam pencairan dana
serta pertanggungjawaban dana BKPG, ADG dan PNPM MPd. Hasil
kegiatan ini yaitu terlatihnya Fasilitator Teknik pada tingkat
kecamatan 488 orang, dan asisten fasilitator kecamatan dalam Provinsi
Aceh 1.209 orang dan PJOK 276 orang.
- Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), tujuan BKPG
diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan yang
direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara oleh masyarakat
gampong. BKPG ditransfer dari Kas Daerah Aceh langsung kepada
6378 gampong dengan total anggaran sebesar Rp 468.550.000.000,-
yang terdiri dari APBA murni Rp 318.900.000.000, 6378 gampong @
Rp 50.000.000 dan APBA-P Rp 149.650.000.000, 5986 gampong @ Rp
25.000.000.
Dana BKPG tahun 2010 telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara
baik untuk kegiatan pembangunan fisik mencapai Rp 244.841.333.900
non fisik Rp 2.846.457.600 (0,89%) dan modal usaha bagi kelompok
perempuan di gampong mencapai Rp 220.862.208.500 (47,14%).
Kegiatan sarana dan prasarana dasar dan pemberdayaan ekonomi
meliputi: a) air bersih, b) bangunan pelengkap, c) saluran, d) jalan
desa, e) jembatan, f) listrik desa, g) MCK, h) pasar desa, i) sarana
kesehatan, j) sarana pendidikan, k) tambatan perahu, dan l) simpan
pinjam kelompok perempuan (SPP).
Dengan adanya BKPG telah tumbuh swadaya dan semangat gotong
royong dalam masyarakat untuk membangun gampong secara mandiri
sesuai kebutuhan serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di
perdesaan. Hasil untuk memberikan motivasi dan semangat kerja para
pelaku dan aparatur gampong dalam mengelola BKPG (PNPM-MPd)
diberikan penghargaan dan hadiah yaitu terbaik I, II, III, harapan I, II,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
336
dan III masing-masing Rp 10.000.000,-, Rp 9.000.000,-, Rp 8.000.000,-
, Rp 6.000.000,-, Rp 5.000.000,-, dan Rp 4.000.000,-.
- Pengadaan perlengkapan lapangan asisten fasilitator (As-FK),
Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT), Tujuan
pengadaan perlengkapan untuk meningkatkan kinerja fasilitator
dalam melaksanakan tugas dilapangan sehingga program dapat
terlaksana secara cepat dan terarah. Hasil tersedianya perlengkapan
lapangan meteran 50 m, mantel hujan, sepatu lapangan, topi lapangan,
jacket, ransel dan kalkulator sebanyak 1.941 paket untuk 18 kabupaten
- Pengadaan komputer PC lengkap beserta meja dan kursi untuk
gampong. sebanyak 14 unit, tujuan dilaksanakan pengadaan adalah
untuk terpenuhinya sarana dan prasarana gampong dan meningkatkan
motivasi aparatur gampong dalam membangun gampong melalui
program BKPG-PNPM MPd. Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya 14
unit computer PC lengkap beserta meja dan kursi untuk gampong
terbaik dalam mengelola BKPG
- Pengadaan rak arsip, Tujuan dilakukan pengadaan rak arsip adalah
untuk kebutuhan penyimpan data secara baik dan sistematis. Hasil
kegiatan pengadaan tersebut terpenuhinya 1 unit rak arsip.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 7.646.493.050,- realisasi keuangan
Rp 7.473.248.025,- (97,73%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program mandiri
terpadu
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk:
Pelatihan pembangunan ekonomi masyarakat gampong mandiri terpadu,
tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan
kelompok penerima manfaat dibidang usahanya pada aspek perencanaan,
pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengawasan
dan pelestarian kegiatan terutama dalam mengembangkan usaha ekonomi
secara mandiri, terpadu dan berkelanjutan. Hasil kegiatan ini yaitu
terlatihnya fasilitator tingkat kecamatan 39 orang peserta dari 8 kelompok
dilokasi gampong yaitu Aceh Utara sebanyak 5 orang, Bireun sebanyak 5
orang, Bener Meriah sebanyak 5 orang, Aceh Timur sebanyak 9 orang,
Aceh Tamiang sebanyak 5 orang, Aceh Jaya sebanyak 5 orang, dan Aceh
Barat Daya sebanyak 5 orang.
Pemberian bantuan modal, tujuannya adalah untuk meningkatkan
motivasi penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya sehingga
dapat membentuk masyarakat gampong yang mandiri dan bermartabat.
Hasil kegiatan pemberian bantuan modal yaitu melalui dana APBA sebesar
Rp 1.600.000.000,- pada 4 lokasi masing-masing menerima bantuan Rp
400.000.000,- yaitu a) Gampong Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Bate,
Kabupaten Abdya, b) Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga,
Kabupaten Aceh Jaya, c) Gampong Ulee Tanoh, Kecamatan Tanah Pasir,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
337
Kabupaten Aceh Utara, dan d) Gampong Pulau Harapan, Kecamatan
Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen.
Melalui dana Otsus dana yang tersedia Rp 2.075.000.000,- pada 3 lokasi
Gampong Alue Nyamuk, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh
Timur, dan Gampong Teupim Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim,
Kabupaten Aceh Timur Rp 1.000.000.000; serta alokasi untuk Gampong
Tanjong Geulumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Rp
800.000.000,-.
Melalui dana migas 1 lokasi Gampong Alur Gading, Kecamatan Pintu
Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 275.000.000.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 667.825.000,- realisasi keuangan Rp
503.036.700,- (75,32%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Kegiatan pembinaan dan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan
kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan
masyarakat di lokasi PNPM-MPd. Sehingga dalam pelaksanaan program
dilapangan tepat sasaran serta untuk meminimalisir kesalahan mekanisme
pelaksanaan program juga untuk pengembangan program selanjutnya.
Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan:
- Sosialisasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan Pemda, intansi
terkait di kabupaten/kota;
- Pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Teknik (FT) sejumlah 408
orang;
- Pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kecamatan (FK) sejumlah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
338
244 orang;
- Pembinaan, monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.505.795.076,- realisasi keuangan
Rp 1.417.921.863,- (94,16%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pelatihan manajemen pemerintahan desa
Tujuan dilakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya
manusia (SDM) aparatur pemerintahan gampong, sehingga mempunyai
kemampuan dan keahlian dibidangnya masing-masing. Hasil Kegiatan
pelatihan manajemen pemerintahan desa terhadap 470 orang aparatur
pemerintahan gampong di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.110.430.000,- realisasi keuangan
Rp 1.060.016.900,- (95,46%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin
Tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas
dan kualitas pemuda gampong, dan meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat miskin di gampong. Hasil kegiatan pelatihan-pelatihan yang
dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan
masyarakat miskin adalah:
- pelatihan pemberdayaan ekonomi pemuda gampong dan usaha
ekonomi gampong simpan pinjam;
- pemberian bantuan modal kepada 46 kelompok PEPG dan 23
kelompok UEGS/P.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 572.189.000,- realisasi keuangan Rp
462.014.690,- (80,75%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK)
Tujuan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK) adalah untuk meningkatkan
motivasi masyarakat dalam pembangunan di gampong serta untuk
mengetahui perkembangan kegiatan dilapangan. Hasil Kegiatan telah
dilaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring Program PEMK Tahun
Anggaran 2010 untuk 23 kemukiman.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 35.200.000,- realisasi keuangan Rp
34.375.500,- (97,65%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan PKBS-
BBM
Tujuan kegiatan untuk menampung pengaduan masyarakat terhadap
penyalahgunaan penyaluran bahan bakan minyak. Dengan adanya
kegiatan ini dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindak
lanjut terhadap pengaduan masyarakat didalam penyaluran BBM. Hasil
kegiatan tidak terlaksana sebagaimana yang dimaksud karena: tidak ada
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
339
penetapan dan/atau petunjuk operasional dari PMD pusat, dengan kegiatan
yang sama dialihkan ke kegiatan konversi minyak tanah ke gas 3 kg yang
dilaksanakan oleh Biro Perekonomian.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 58.200.000,- realisasi keuangan Rp –
(0%).
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kelembagaan
dan SDM gampong/kelurahan
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi dan
pengembangan diri para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di
Gampong. Hasil Kegiatan telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan
kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan jumlah peserta sebanyak
300 orang (10 angkatan) terdiri dari :
- pejabat kabupaten/kota sebanyak 24 orang, yaitu sekretaris atau kepala
bidang BPM kabupaten/kota;
- pejabat kecamatan sebanyak 276 orang, yaitu sekcam atau kasi
pemerintahan atau kasi PMD pada kantor camat dalam Provinsi Aceh.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 792.620.000,- realisasi keuangan
Rp.746.037.750,- (94,12%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong/
kelurahan
Tujuan dilaksanakan kegaitan ini untuk meningkatkan motivasi dan
pengembangan diri para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di
gampong. Hasil Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan
gampong/kelurahan telah dilaksanakan dalam bentuk:
Pemberian insentif bagi imum mukim sejumlah 767 orang pada
23 kabupaten/kota, setiap Imum Mukim diberikan sebesar Rp 500.000,-
per bulan selama 12 bulan, dengan jumlah dana keseluruhannya sebesar
Rp 4.602.000.000,-. perlombaan gampong tingkat Provinsi Aceh.
Tujuan kegiatan ini untuk mengukur, mengevaluasi dan melihat
pelaksanaan pembangunan, penyelenggraan pemerintahan dan sosial
kemasyarakatan yang telah dilaksanakan atas usaha pemerintah bersama
dengan masyarakat gampong. Terhadap hasil yang diperoleh dari
pelaksanaan kegiatan perlombaan gampong tingkat provinsi, pemerintah
provinsi mengalokasikan bantuan dana pembinaan bagi juara Perlombaan
Gampong Tingkat Provinsi Aceh sebesar Rp 258.548.000,-
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.385.811.800,- realisasi keuangan
Rp 5.348.116.100,- (99,30%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan perencanaan dan pemberdayaan khusus pemukiman baru
masyarakat tertinggal
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
340
Tujuan dilaksanakan kegiatan perencanaan dan pemberdayaan khusus
pemukiman baru masyarakat tertinggal:
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana
Mukim/Gampong sebagai pusat pemerintahan;
- Meningkatkan peran serta pemerintahan Mukim dan Gampong dalam
pembangunan;
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan
Mukim/Gampong untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta
dapat membangun dirinya sendiri;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong;
- Menumbuh kembangkan swadaya gotong royong masyarakat
Gampong;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong (value income added).
Kegiatan ini juga diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi
Mukim/Gampong tertinggal yang dilaksanakan melalui pola swakelola
oleh masyarakat dalam rangka membangun dirinya sendiri dan
mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mukim/gampong tertinggal
berupa pemberian bantuan modal kepada masyarakat Mukim/Gampong
tertinggal melalui sistem kerjasama langsung (Specific Grant), pelaksanaan
dilakukan dengan pola swakelola oleh masyarakat Gampong dalam
membangun dirinya sendiri.
Hasil Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan kantor
keuchik, yaitu:
- Dana APBA sebanyak 7 unit masing-masing diberikan kepada
Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh
Tamiang dan Nagan Raya.
- Dana Otsus Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 71 unit.
- Dana Otsus Kabupaten Aceh Timur sebanyak 23 unit.
- Dana Otsus Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 5 unit.
pembangunan gedung UDKP, yaitu: Kecamatan Lembah Seulawah,
Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Selimuem, Kecamatan Kuta Malaka,
Kecamatan Kuta Makmur.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 14.505.598.400,- realisasi keuangan
Rp 14.492.467.050,- (99,91%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif gampong
Tujuan kegiatan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang
diarahkan untuk kepala keluarga miskin rumah tangga miskin. Hasil
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal usaha
kepada kepala keluarga miskin rumah tangga miskin yang produktif di 13
Kabupaten dengan jumlah 60 gampong dalam 20 Kecamatan. Setiap
Gampong/kelompok akan memperoleh dana bantuan sebesar Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
341
110.000.000,- kepada masing-masing kelompok yang telah diberikan
pelatihan teknis penerima manfaat untuk 20 angkatan, dengan rincian 10
orang/gampong yang terdiri dari perangkat desa, pengurus unit dan
penerima manfaat yang diselenggarakan di Banda Aceh.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.419.700.000,- realisasi keuangan
Rp 1.289.846.520,- (90,85%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan dana sebesar Rp
57.427.879.925,- realisasi keuangan Rp 54.698.993.047,- (95,25%) dan
realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar 57.427.879.925 100 54.698.993.047 95,25
1 Belanja tidak langsung 8.621.251.226 100 7.592.719.536 88,07
2 Belanja langsung 48.806.628.699 100 47.106.273.511 96,52
TOTAL 57.427.879.925 100,00 54.698.993.047 95,25
C. Permasalahan Dan Solusi
permasalahan:
- belum maksimalnya koordinasi program dan kegiatan pada BPM
kabupaten/kota dengan BPM Aceh (Provinsi);
- belum maksimalnya BPM Aceh dalam memberikan pelatihan
keahlian/ketrampilan kepada aparatur gampong dan masyarakat sebagai
salah satu komitmen BPM Aceh dalam meningkatkan pemberdayaan
masyarakat desa;
- struktur organisasi BPM belum menampung tugas dan fungsi
perencanaan, Monev, data dan pelaporan.
Solusi:
- setelah dilaksanakan rakor tingkat provinsi yang bertujuan untuk
menyelaraskan program dan kegiatan antara BPM Aceh dengan BPM
kabupaten/kota maka diharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk
bersama-sama melaksanakan rekomendasi program dan kegiatan yang
sudah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- dengan terbentuknya unit pelaksana teknis badan (UPTB) pelatihan dan
pemberdayaan masyarakat gampong maka diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana kegiatan, aparatur
gampong dan masyarakat gampong dalam melaksanakan program dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
342
kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi perencanaan dan
pelaporan perlu adanya bidang program dan pelaporan. Untuk itu
diperlukan Revisi Qanun No.5 Tahun 2007 terhadap nomenklatur atau
susunan organisasi dan tata kerja BPM dengan membentuk kembali
Bidang Program dan Pelaporan.
22. URUSAN SOSIAL
Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
h. Penyediaan bahan logistik kantor;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan;
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan
Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia;
b. Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan;
c. Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan
kesetiakawanan sosial.
5. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS;
b. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
343
c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi panti;
f. Pemulangan orang terlantar;
g. Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (reintegrasi)
6. Program Pembinaan Anak Terlantar
Kegiatan ini berupa pelayanan dan perlindungan sosial anak.
7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma
Kegiatan ini berupa pendayagunaan para penyandang cacat dan eks.
Trauma.
8. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan perasarana panti asuhan/panti
jompo;
b. Pendidikan dan pelatihan cacat netra;
c. Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo;
d. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah;
e. Seleksi orsos penerima bantuan sosial;
f. Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja;
g. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan.
9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan ini berupa pelatihan petugas penyuluh sosial dan penyuluhan
sosial keliling.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan
dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, penyediaan bahan logistik kantor, rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, dan penyediaan jasa pegawai non PNS. Program
ini merupakan program rutin yang setiap tahun dianggarkan. Anggaran
yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 6.225.788.600,-
realisasi keuangan Rp 5.806.809.143,- (93,27%) dan realisasi fisik 99,00%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan belanja jasa
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
344
cleaning service dan penataan dan rehab ruang arsip. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 150.000.000,- realisasi
keuangan Rp 149.770.000,- (99,85%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor merupakan
belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yaitu service
komputer dan pemeliharaan AC. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 46.170.000,- realisasi keuangan Rp 42.125.000,-
(91,24%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, yaitu : honorarium PNS
(honorarium panitia pelaksana kegiatan), honorarium non PNS
(honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber) belanja alat tulis kantor,
belanja dokumentasi, belanja jasa publikasi, belanja jasa administrasi peserta,
belanja jasa kantor lainnya, belanja penggandaan, belanja sewa
rumah/gedung/gudang/parkir dan belanja makanan dan minuman.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
358.121.500,- realisasi keuangan Rp 324.972.500,- (90,74%) dan realisasi
fisik 100%. sisa anggaran merupakan sisa dana sewa gedung pertemuan yang
tidak perlu dibayarkan karena sudah termasuk kedalam biaya paket meeting
pada kegiatan Semiloka Kesejahteraan Sosial.
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan
Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia
Kegiatan ini merupakan aktivitas perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka pembinaan lanjut bagi Lansia yang telah mendapatkan keterampilan
dan modal usaha ekonomi produktif pada tahun 2009 yang lalu pada lima
kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 12.100.000,- realisasi keuangan Rp 11.760.000,- (97,19%) dan
realisasi fisik 100%.
Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan
Kegiatan pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga rentan merupakan
belanja bahan kelengkapan sarana peribadatan (pengadaan kain sarung,
mukena, dan sajadah) yang diberikan kepada keluarga rentan di Provinsi
Aceh, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah (monitoring pemberian
bantuan). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
493.360.000,- realisasi keuangan Rp 490.047.200,- (99,33%) dan realisasi
fisik (100%).
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
345
Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan
kesetiakawanan sosial
Kegiatan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan
dan kesetiakawanan sosial merupakan belanja honorarium PNS
(honorarium panitia pelaksana kegiatan), honorarium non PNS
(honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber), belanja alat tulis kantor,
belanja dokumentasi, belanja bahan publikasi, belanja paket/pengiriman,
belanja jasa administrasi peserta, belanja jasa cleaning service, belanja jasa
kantor lainnya, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, belanja makanan dan minuman, dan belanja
perjalanan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 597.590.000,- realisasi keuangan Rp 597.412.500,- (99,97%) dan
realisasi fisik (100%).
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS merupakan belanja jasa kantor lainnya,
belanja modal pengadaan alat-alat angkutan diatas air tidak bermotor,
belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan
peralatan dapur, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi, belanja
modal pengadaan konstruksi jalan, dan belanja modal pengadaan konstruksi
bangunan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
15.059.074.475,- realisasi keuangan Rp 14.543.549.971,- (96,58%) dan
realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana kontrak-kontrak
dana kegiatan Otsus Migas yang dilaksanakan di 8 kabupaten/kota yaitu
Banda Aceh, Bireun, Langsa, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Bener
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
346
Meriah dan Aceh Tenggara.
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan social.
Kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial Bagi
PMKS merupakan belanja alat tulis kantor, belanja jasa service peralatan
dan perlengkapan kantor, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas,
dan belanja pengadaan komputer. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 122.325.000,- realisasi keuangan Rp 116.695.500,-
95,40% dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana dari
kegiatan yang laksanakan sesuai kebutuhan.
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan antisipasi dan penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial. kegiatan yang dilaksanakan antara lain
bagi pelatihan pemantapan sdm taruna siaga bencana (tagana), bantuan
Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi keluarga yang rumahnya terkena
musibah, pengadaan lauk pauk tanggap darurat bencana untuk masyarakat
yang terkena bencana, pengadaan bahan-bahan dapur umum lapangan,
pengadaan bahan sandang dan sarana peribadatan untuk korban bencana
alam dan bencana sosial, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana
penanggulangan bencana, pembangunan gudang penyimpanan stock
peralatan pangan penanggulangan bantuan bencana pada 7 kabupaten/kota,
dan belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan pembinaan
kegiatan penanggulangan kebencanaan. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 18.324.649.500,- realisasi keuangan Rp
17.841.653.650,- (97,36%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran
merupakan sisa dana dari kegiatan penanggulangan bencana termasuk biaya
pengerahan TAGANA yang di gunakan sesuai dengan kejadian bencana
dalam tahun 2010.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan merupakan
perjalanan dinas petugas provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka
memonitong pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang
dilaksanakan di daerah, termasuk monitoring pelaksanaan dana otonomi
khusus dan TDBH Migas 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 55.680.000,- realisasi keuangan Rp 55.680.000,-
(100%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi panti
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi panti merupakan kegiatan operasional panti bina
karya yang merehabilitasi para eks. gelandangan dan pengemis di Aceh.
Honorarium non PNS, belanja alat tulis kantor, belanja peralatan kebersihan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
347
dan bahan pembersih, belanja bahan obat-obatan, belanja bahan
kelengkapan lapangan, belanja jasa kantor, belanja makanan dan minuman,
dan belanja perjalanan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 89.414.000,- realisasi keuangan Rp 84.012.720,-
(93,96%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana
kontrak.
Pemulangan orang terlantar
Kegiatan pemulangan orang terlantar merupakan kegiatan memulangkan
para orang terlantar yang ada di Aceh, termasuk pemulangan bagi tenaga
kerja Indonesia asal Aceh yang di pulangkan dari luar negeri. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 65.750.000,- realisasi
keuangan Rp 65.750.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (Reintegrasi)
Kegiatan pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (Reintegrasi)
merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan
Reintegrasi Aceh (BRA). selain digunakan dalam rangka operasional dan
administrasi kantor, kegiatan lainnya adalah: bantuan perumahan bagi
masyarakat korban konflik, public hearing, Workshop penyelesaian
komplain, TOT penguatan perempuan untuk perdamaian, seminar issue,
diskusi ilmiah, resolusi konflik, pelatihan ketrampilan, desiminasi peace education, seminar internasional, pelatihan tentang media perdamaian,
penguatan kelembagaan BRA, kegiatan Komisi Klaim Resolusi (KKR).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
20.050.000.000,- realisasi keuangan Rp 18.115.545.211,- (90,35%) dan
realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana reintegrasi yang
dilaksanakan oleh BRA yang tidak dilaksanakan.
6. Program Pembinaan Anak Terlantar
Pelayanan dan perlindungan sosial anak.
Program pembinaan anak terlantar merupakan program yang menyangkut
kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak melalui bantuan
operasional bagi lembaga sosial perlindungan anak, Tempat Penitipan Anak
(TPA) dan operasional perlindungan anak terlantar di Aceh. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 183.975.000,- realisasi
keuangan Rp 152.873.975,- (83,09%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran
merupakan sisa dana bantuan kelembagaan untuk beberapa lembaga
perindungan anak yang tidak melengkapi administrasi/proposal.
7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks. trauma.
Program pembinaan para penyandang cacat trauma merupakan program
yang menyangkut kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks.
trauma di Aceh, yaitu pemberian jaminan hidup (Jadub), bantuan sarana
peribadatan, bagi mantan penyandang penyakit Kusta di kabupaten Gayo
Luas, Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Banda Aceh. Selain itu dana
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
348
kegiatan juga untuk mendukung peringatan hari penyandang cacat,
kegiatan bimbingan sosial bagi penyandang cacat, pengadaan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang cacat, pengadaan becak
modifikasi bagi penyandang cacat. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.398.733.750,- realisasi keuangan Rp
3.055.335.544,- (89,90%) dan realisasi fisik 90%. Sisa anggaran merupakan
sisa dana dari biaya Jaminan Hidup (Jadub) klien yang mengalami
penurunan jumlah.
8. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan perasarana panti asuhan/panti jompo
Kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti
jompo merupakan kegiatan operasional panti cacat netra "Rumah Seujahtera
Beujroh Meukarya" yang menangani sejumlah 60 klien cacat netra untuk
dilatih dan diberikan penguatan ilmu dan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan mereka. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 881.342.000,- realisasi keuangan Rp 735.720.445,- (83,48%) dan
realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana SOSH dan uang saku
klien yang mengalami penurunan jumlah klien.
Pendidikan dan pelatihan cacat netra
Kegiatan pendidikan dan pelatihan cacat netra merupakan kegiatan
pembinaan dan peningkatan kapasitas penyandang cacat netra melalui
program di Panti Cacat Netra "Rumah Seujahtera Beujroh Meukarya" yang
menangani sejumlah 60 klien cacat netra untuk dilatih dan diberikan
penguatan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
102.486.000,- realisasi keuangan Rp 101.729.000,- (99,26%) dan realisasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
349
fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana honorarium instruktur yang
tidak aktif.
Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo
merupakan kegiatan operasional panti jompo "Rumah sujahtera geunaseh
sayang" Ulee Kareng yang menangani 60 klien lanjut usia terlantar.
Kegiatan utamanya adalah pemberian jaminan hidup permakanan,
bimbingan mental spiritual, pemberian keterampilan, perawatan kesehatan
bagi klien, termasuk belanja bahan/material untuk kelancaran operasional
panti (belanja bahan obat-obatan, belanja dokumentasi dan belanja bahan
kelengkapan sarana peribadatan), belanja jasa kantor (belanja telpon, belanja
air, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja jasa service peralatan
dan perlengkapan kantor, belanja jasa administrasi peserta, belanja jasa
cleaning service, belanja jasa kantor lainnya). Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.149.270.000,- realisasi keuangan Rp
1.089.976.499,- (94,84%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan
sisa dana operasional panti jompo yang dipergunakan sesuai kebutuhan,
antara lain biaya, telpon, PDAM, biaya kesehatan dan biaya penguburan.
Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah
Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah merupakan
kegiatan peningkatan kapasitas bagi remaja putus sekolah melalui
bimbingan mental dan bimbingan keterampilan menjahit kepada 30 orang
remaja putri putus sekolah. kegiatan ini dilaksanakan di Panti bina remaja
"Rumoh Seujahtera Jroh Naguna" Banda Aceh. Klien yang sudah dilatih
mendapatkan bantuan peralatan usaha berupa seperangkat mesin jahit.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
275.923.500,- realisasi keuangan Rp 267.230.600,- (96,85%) dan realisasi
fisik 100%.
Seleksi organisasi sosial penerima bantuan sosial
Kegiatan seleksi Orsos penerima bantuan sosial merupakan belanja
perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penyaluran bantuan dan
monitoring. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
14.520.000,- realisasi keuangan Rp 14.440.000,- (99,45%) dan realisasi fisik
100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana operasional UPTD.
Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja
Kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja merupakan
operasional selama satu tahun panti remaja putus sekolah "Rumoh
seujahtera Jron Naguna" yang didalamnya berupa honorarium non, belanja
alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja perangko,
materai, dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, belanja bahan obat-obatan, belanja jasa kantor, belanja
perawatan kendaraan bermotor, belanja modal pengadaan peralatan kantor,
belanja modal pengadaan peralatan dapur. Anggaran yang disediakan untuk
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
350
kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.554.687.500,- realisasi keuangan Rp
1.359.561.720,- (87,45%) dan realisasi fisik 100%.
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan
Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak
jalanan merupakan kegiatan operasional UPTD "Rumah Seujahtera Aneuk
Nanggroe" yang menampung dan mendidik anak-anak eks anak jalanan,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak
yang bermasalah sosial psykologis dan anak-anak rentan sejumlah 75 orang
anak. Selain kegiatan operasional, dana kegiatan ini digunakan untuk
belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralatan
kebersihan, belanja bahan obat-obatan, belanja dokumentasi, belanja bahan
kelengkapan sarana peribadatan, belanja jasa kantor dan lain sebagainya.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
1.460.881.000,- realisasi keuangan Rp 1.454.475.240,- (99,56%) dan realisasi
fisik 100%.
9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial merupakan
program yang menyangkut kegiatan pelatihan petugas penyuluhan sosial
dan penyuluhan sosial keliling, khususnya pemutakhiran data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber
kesejahteraan Sosial (PSKS), pengadaan baliho/spanduk tentang
kesejahteraan sosial, serta keikutsertaan instansi sosial dalam mengikuti
Kesejahteraan Sosial Nasional (KSN) Expo di Jakarta. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 102.150.000,- realisasi
keuangan Rp 101.600.000,- (99,46%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Sosial dialokasikan dana sebesar Rp 85.498.337.330,- realisasi
keuangan sebesar Rp 80.769.044.234 (94,47%) dan realisasi fisik 98,12%.
Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung
tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
85.498.337.330 99,12 80.769.044.234 94,47
1 Belanja tidak langsung 14.724.345.505 97,00 14.190.317.816 96,37
2 Belanja langsung 70.773.991.825 97,28 66.578.726.418 94,07
TOTAL 85.498.337.330 99,12 80.769.044.234 94,47
C. Permasalahan dan Solusi
Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
351
23. URUSAN KEBUDAYAAN
Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan
Majelis Adat Aceh (MAA).
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
i. Penyediaan makanan dan minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
k. Penyediaan jasa hari-hari besar.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan,
perangkat daerah dan lembaga khusus.
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah;
b. Pagelaran, pameran seni se-sumatera (PPSS);
c. Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-indonesia;
d. Pelatihan upacara adat;
e. Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
352
f. Peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni;
g. Pelatihan pemberdayaan lembaga adat.
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno;
b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, mesium dan peninggalan bawah air
c. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program;
d. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu
safiatuddin;
e. Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan
sejarah.
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan dialog kebudayaan;
b. Pembinaan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival
tingkat nasional
c. Rapat koordinasi kebudayaan;
d. Audisi dan panduan suara gita bahana nusantara;
e. Festival seni dan pagelaran budaya;
f. Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri;
g. Partisipasi museum aceh diluar dan dalam daerah.
8. Program Kerjasama Antar Lembaga
Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pemamfaatan tehnologi informasi dalam pemasaran
pariwisata;
b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri.
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
b. Peningkatan pembangunan sarana/prasarana pariwisata;
c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
d. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan
lembaga/dunia usaha;
e. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan
standarisasi;
f. Pembuatan masterplan pengembangan kawasan wisata.
11. Program Pengembangan Kemitraan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
353
a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database;
b. Pengembangan sdm dan profesionalime bidang pariwisata;
c. Peningkatan peran serta masyarakat daalam pengembangan kemitraan
pariwisata;
d. Pelaksanaan gebyar wisata nusantara.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, serta penyediaan jasa hari-hari
besar. Program dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang
ada setiap tahun. tujuan untuk kelancaran tugas-tugas rutin kantor yang
berkenaan dengan tata persuratan dan belanja langganan surat
kabar/majalah serta biaya pengiriman/paket, penyediaan sarana
komunikasi, pembayaran rekening air dan listrik, pelayanan keamanan
kantor, barang milik daerah, adminitrasi keuangan, jasa layanan
kebersihan dalam rangka kenyamanan dan kelancaranan kerja pegawai,
kebutuhan alat tulis kantor, penyediaan kebutuhan makan dan minum
harian pegawai, kegiatan rapat-rapat dan memberikan pelayanan kepada
tamu, koordinasi dan konsultasi, serta perayaan hari-hari besar
kenegaraan maupun hari besar Islam.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.623.594.050,- realisasi keuangan
Rp 2.405.979.617,- (91,71%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pembangunan gedung kantor
Kegiatan tersebut bertujuan untuk kelancaran tugas-tugas administrasi
perkantoran, hasilnya adalah tugas pelayanan tugas administrasi pada
masyarakat berjalan lancar, dengan alokasi dana sebesar Rp 291.600.000,-
diakhir tahun anggaran dana yang terserap sebesar Rp 275.933.000,-
(94,63%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan tersebut tujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya kenderaan
dinas/operasional dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas
pelayanan kepada masyarakat dibidang kebudayaan dan pariwisata.
kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 68.800.000,- sampai tahun
anggaran terserap dana sebesar Rp 64.324.000,- (93,49%) dan realisasi fisik
100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
354
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan tersebut tujuan untuk belanja bahan pemeliharaan dan servies
perlengkapan kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, serta
kenyamanan dalam bertugas. Kegiatan ini mengalokasikan dana Rp
62.740.000,- realisasi keuangan Rp 50.425.000,- (80,37%). dan realisasi
fisik 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan tersebut merupakan pembayaran tunggakan pakaian dinas
karyawan/i UTPD Taman Budaya dan Meseum Aceh tahun 2007, dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan seragam dinas pegawai,
dengan hasil yang dicapai adanya keseragaman yang serasi dalam dengan
dana Rp 52.916.800,- realisasi keuangan Rp 49.244.800,- (93,06%) dan
realisasi fisik 100%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Tujuan memberikan kesempatan para pegawai meningkatkan kapasitas
dan menambah wawasan serta meningkatkan kompetensi. anggaran yang
disediakan sebesar Rp 93.348.500,- realisasi keuangan Rp 38.910.000,-
(41,68%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi karena beberapa
undangan untuk mengikuti diklat, sosialisasi dan lain-lain seringkali
berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan akibat dari
bertumpuknya kegiatan pada waktu yang bersamaan, dan kurangnya
diklat tehnis bidang kebudayaan dan pariwisata.
Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan,
perangkat daerah dan lembaga khusus
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menginformasikan draf rancangan
Qanun pariwisata di Aceh melalui media cetak (koran). Anggaran yang
disediakan sebesar Rp 50.000.000,- realisasi keuangan Rp 49.000.000,-
(98%) dan realisasi fisik 100%
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah
Telah dilaksanakan dalam bentuk:
- Pengkajian adat perkawinan Etnis Aceh dan Kluet serta pengkajian
kearipan lokal di Kabupaten Simelue yang dilaksanakan pada bulan
Mei s/d Juni 2010. Tujuan kegiatan ini adalah adanya inventaris data
adat perkawinan Aceh dan kearipan lokal di Kabupaten Aceh Utara,
Aceh Selatan dan Simelue. Hasilnya yang dicapai terbitnya buku adat
perkawinan etnis Kluet, buku adat perkawinan etnis Aceh, buku
kearipan lokal pada masyarakat Simeuleu.
- Jelajah budaya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 14
Mei 2010 di Kota Sabang dengan peserta 25 orang mahasiswa. Adapun
tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada generasi muda
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
355
keanekaragaman serta meningkatkan apresiasi nilai-nilai budaya lokal
yang hidup dan berkembang dimasyarakat Aceh, hasil dari kegiatan
ini adalah meningkatnya pemahaman dan apresiasi generasi muda
terhadap nilai-nilai budaya lokal.
- Pelatihan pakar adat istiadat (otsus kabupaten/kota) yang dilaksanakan
pada tanggal 28 Mei s/d 02 Juni 2010 di Kabupaten Aceh Tamiang
dengan peserta 1358 orang. Hasilnya yang dicapai telah meningkatnya
pemahaman tentang adat istiadat dalam masyarakat.
- Festival peragaan adat istiadat (otsus kabupaten/kota) yang
dilaksanakan pada tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2010 di Kabupaten Aceh
Tamiang dengan jumlah peserta 176 orang peserta guru dan pelaku
adat. Hasilnya memperlihatkan adat istiadat Aceh kepada masyarakat.
- Tinjauan keragaman adat (otsus kabupaten/kota) yang dilaksanakan
pada tanggal 28 Juni s/d 8 Juli 2010 di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, dan Kabupaten Aceh Selatan. hasilnya beraneka ragam adat
istiadat yang terdapat pada masyarakat Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
2.478.712.000,- realisasi keuangan Rp 2.466.226.500,- (99,50%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan Pagelaran Pameran Seni se-Sumatera (PPSS)
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010, di
Provinsi Lampung dengan 14 orang artis dan 4 orang official pendukung
dari sanggar Kabupaten Bener Meriah dengan materi pagelaran seni musik
teganing. Tujuan dari kegiatan ini adalah ajang tukar menukar informasi
seni budaya di masing-masing Provinsi se-Sumatera. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 109.300.000,- realisasi
keuangan Rp 106.709.000,- (97,63%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 Juli 2010 di Taman
Budaya Pekan Baru Provinsi Riau, dengan melibatkan 14 orang artis
pendukung dari sanggar suluh bangsa Kota Banda Aceh dan 5 orang
official dengan materi kegiatan adalah drama tari peh kaye kegiatan ini
untuk dapat berpartisipasi pegelaran bersama Taman Budaya se-Indonesia
(tingkat Nasional). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 109.060.000,- realisasi keuangan Rp 109.060.000,- (100%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pelatihan upacara adat
Pelatihan adat troun u blang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 14 Juli 2010
di Banda Aceh, diikuti sebanyak 50 orang peserta terdiri dari pemangku
adat, budayawan, pelaku troun u blang dari Kota Banda Aceh dan
Kabupaten Aceh Besar, yang bertujuan untuk membina dan
meningkatkan pemahaman dalam melestarikan adat istiadat Aceh
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
356
kedepan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
38.939.000,- realisasi keuangan Rp 38.839.000, (99,74%) dan realisasi fisik
100%.
Kegiatan pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum
Kegiatan tersebut merupakan pengadaan koleksi meseum Aceh berupa
pengadaan kopiah mas meukuetop 737 gram, rencong mas Aceh lengkap
dengan sarung, dan Kain ikat topi teukuetop. Kegiatan tersebut bertujuan
untuk melakukan pembenahan kembali terhadap koleksi museum yang
dimiliki serta melakukan pengumpulan kembali beberapa benda kuno
yang masih berada di berbagai tempat. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 538.854.600,- realisasi keuangan Rp
538.854.600,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2010 di
Banda Aceh, dengan peserta para Seniman sebanyak 163 orang. Materi
Kegiatan adalah lomba karya seni pertunjukan/exsibisi musik tradicional,
yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat dibidang
seni bagi generasi muda agar dapat menjaga dan melestarikan seni budaya
daerah Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 340.375.000,- realisasi keuangan Rp 312.153.000,- (94,35%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pelatihan pemberdayaan lembaga adat
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 3 s/d 4
Agustus 2010 di Banda Aceh, dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur
tokoh adat dan pelaku hari Peukan, yang bertujuan Memfasilitasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
357
Pemangku Adat (Hari Peukan) dalam memperoleh Informasi,
pengetahuan atau ketrampilan yang dibutuhkan, dan melakukan
penguatan terhadap lembaga-lembaga adat yang ada ditingkat Mukim dan
Gampong. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
61.836.000,- realisasi keuangan Rp 54.626.000,- (88,34%) dan realisasi
fisik 100%.
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah
kuno
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memelihara/Konsevasi/Pengawetan/
Penyimpanan koleksi benda budaya, buku-buku perpustakaan dan naskah
kuno. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
50.000.000,- realisasi keuangan Rp 49.894.500- (99,79%) dan realisasi fisik
100%. Hasilnya adalah terpeliharanya/terawatnya koleksi benda-benda
kuno budaya Aceh, buku perpustakaan dan naskah-naskah kuno.
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, mesium dan peninggalan bawah air
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk, yaitu:
- Seminar sejarah yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 Oktober di
Banda Aceh dengan jumlah peserta 120 orang dari unsur instansi
terkait di 23 kabupaten/kota, guru sejarah, budayawan.
- Penyuluhan UU RI No 5 Tahun 1992 dan PP No 10 Tahun 1993 yang
dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 10 Nopember 2010 di Banda Aceh
dengan jumlah peserta 120 orang dari unsur instansi terkait di 23
kabupaten/kota, juru pelihara, guru sejarah di Kota Banda Aceh dan
Aceh Besar, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang
pentingnya memeliharan benda cagar budaya yang berada di
pemukiman masyarakat. Hasilnya adalah meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap sejarah dan pelestarian BCB untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan purbakala.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
414.155.000,- realisasi keuangan Rp 406.441.000 (98,14%) dan reaisasi
fisik 100%.
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program
Kegiatan tersebut bertujuan untuk penyamaan persepsi dan sinkronisasi
pada penyusunan program serta melakukan evaluasi program dan
kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat dan waktu. Hasilnya adalah
tersedianya acuan kerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program, penyempurnaan dan pengelolaan draf museum dan Monumen
Tsunami dan Situs.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
809.297.279,- realisasi keuangan Rp 769.812.800,- (95,12%) dan realisasi
fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
358
Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu
safiatuddin
Tujuan untuk melakukan pemeliharaan seluruh lokasi Taman Ratu
Safiatuddin dengan hasilnya adalah terlaksananya pemeliharaan dan
perawatan sarana dan prasarana Taman Ratu Safiattuddin. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 520.030.000,- realisasi
keuangan Rp 488.504.210,- (93,94%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya
peninggalan sejarah
Kegiatan tersebut bertujuan untuk rehabilitasi dan penataan kembali
benda-benda cagar budaya Peninggalan sejarah. Hasil yang dicapai
terpugar/terpeliharanya/terawat BCB peninggalan sejarah dan
kepurbakalaan diantaranya adalah:
- pembangunan meseum di Kabupaten Aceh Jaya (Migas);
- pembangunan meseum kota di Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus);
- pembangunan pagar situs/makam (Otsus Aceh) di Kabupaten Aceh
Tamiang;
- pemeliharaan/pelestarian fisik peninggalan sejarah (lokasi Monisa
Paya Meuligoe Pereulak di Kabupaten Aceh Timur (Otsus);
- penataan/pelestarian dan rehabilitasi tempat-tempat bersejarah di
Kabupaten Bireuen (Otsus);
- pemugaran dan Penataan Lingkungan Tower PDAM ex Belanda Kota
Banda Aceh (Otsus);
- pembangunan pagar kuburan massal di Meunasah Mon Kecamatan
Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- pembangunan pagar komplek kuburan syuhada Makam Malem
Dewadi desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunuddom Kabupaten
Aceh Utara;
- pemugaran/penataan lingkungan kuburan syuhada Makan Malem
Dewa di Kabupaten Aceh Utara.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
4.558.781.000,- realisasi keuangan Rp 4.535.304.410,- (99,53%) dan
realisasi fisik 100%
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Tujuan kegiatan ini adalah menyahuti hasil rekomendasi dialog
kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, serta menggali nilai budaya Aceh
serta meningkatkan apresiasi serta motivasi guna memperkokoh/
memperkuat keperibadian masyarakat. Dilaksanakan pada tanggal 24 s/d
27 Mei 2010 di Kabupaten Aceh Tamiang, pesertanya adalah tokoh adat,
imum mukim, MAA, tokoh pemuda, PKK dan instansi terkait (50 orang).
Hasilnya adalah adanya rekomendasi budaya sebagai bahan atau pedoman
pemantapan budaya dan mengembalikan citra fungsi Aceh sebagai sentral
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
359
pengembangan kebudayaan Islam dan terciptanya budaya sopan santun,
bersih dan gotong royong serta adanya inventarisasi budaya Tamiang.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
124.963.000,- realisasi keuangan Rp 124.913.000,- (99,96%) dan realisasi
fisik 100%
Pembinaan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival
tingkat nasional
Kegiatannya adalah festival nasional teater remaja di jakarta dan
kampanye sadar wisata di Padang pada tanggal 1 s/d 5 Nopember 2010,
dengan jumlah peserta 30 orang remaja Aceh (Aceh Besar dan Kota Banda
Aceh) bertujuan untuk merangsang para tunas bangsa untuk
mengembangkan diri dalam aspek estetika dan sekaligus berlomba
mengekpresikan kreasi dalam seni teater. Hasilnya adalah meningkatnya
kualitas materi pagelaran/pertunjukan sanggar seni dan seniman.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
269.050.000,- realisasi keuangan Rp 265.460.000,- (98,67%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan rapat koordinasi kebudayaan
Rapat teknis bidang destinasi dilaksanakan pada tanggal 4 s/d Oktober
2010 di Banda Aceh dengan peserta 23 kabupaten/kota yang menangani
bidang pariwisata 2 kegiatan koordinasi kebudayaan dilaksanakan pada
tanggal 29 Nopember 2010 di Banda Aceh dengan peserta 23
kabupaten/kota dari unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
Instansi terkait kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan memadukan
program/kegiatan serta kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
dengan kabupaten/kota dalam penyusunan program kerja kebudayaan dan
pariwisata. Hasilnya adalah ketersedianya acuan pelaksanaan tugas tehnis
bidang kebudayaan dan pariwisata
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
146.127.032,- realisasi keuangan Rp 125.668.000,- (86%) dan realisasi fisik
100%.
Kegiatan audisi dan panduan suara gita bahana nusantara
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2010 di Banda Aceh,
dengan jumlah peserta 79 orang pelajar dan mahasiswa kabupaten/kota se-
Aceh, yang bertujuan menyeleksi tim panduan suara gita bahana
nusantara yang mewakili Aceh tampil di Istana Negara. Hasilnya adalah
kualitas panduan suara teruji/pemahaman notasi angka/balok lagu-lagu
perjuangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 250.00.000,- realisasi keuangan Rp 248.266.000,- (99,31%) dan realisasi
fisik 100%
Kegiatan festival seni dan pagelaran budaya
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 6 Juli 2010, dengan
menampilkan 3 sanggar dalam Kota Banda Aceh (200 orang Artis), dengan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
360
materi yang ditampilkan adalah seni tari, teater/sastra, dan musik. Tujuan
kegiatan ini adalah untuk memupuk kembali minat dan apresiasi
masyarakat terhadap seni budaya sendiri terutama para pegiat seni budaya
agar dapat lebih terpacu untuk melahirkan karya-karya terbaik yang pada
akhirnya dapat meningkatkan harkat Aceh. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 150.000.000,- realisasi keuangan Rp
144.723.000,- (96,48%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri
Telah dilaksanakan dalam bentuk:
- Lomba foto dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Agustus 2010 di
Jakarta.
- Pameran pariwisata dan pagelaran budaya daerah pada tanggal 4 Juni
2010 di Jogyakarta.
- Festival nusa dua bali pada tanggal 15 s/d 19 Oktober 2010 di Bali.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat berpartispasi pada setiap event
budaya baik dalam maupun luar negeri ketiga. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 153.500.000,- realisasi keuangan Rp
152.125.000,- (99,10%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan partisipasi Museum Aceh diluar dan dalam daerah
Telah dilaksanakan dalam bentuk:
- Pameran senjata tradisional Aceh pada tanggal 6 s/d 12 Mei 2010 di
Banda Aceh.
- Pameran Islam dalam budaya nusantara pada tanggal 4 oktober s/d 4
nopember 2010 di Medan.
- Pemeran keragaman alat musik tradisional nusantara pada tanggal 12
Oktober s/d 12 Nopember 2010 di Jakarta.
- Pameran perang belanda di Aceh pada tanggal 25 s/d 30 Oktober 2010
di Kabupaten Bireuen.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat melakukan pertisipasi dan
menyediakan informasi mengenai museum Aceh, baik didalam maupun
diluar daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 186.000.000,- realisasi keuangan Rp 163.893.160,- (88,11%)
dan realisasi fisik 100%.
8. Program Kerjasama Antar Lembaga
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk melihat sampai sejauh mana
pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan pada
kabupaten/kota se-Aceh dengan hasil yang dicapai terlaksananya Monev
pada kegiatan yang dibiayai oleh dana Otsus Aceh, Otsus kabupaten/kota
dan TBH. Migas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 72.500.000,- realisasi keuangan Rp 71.449.450,- (98,55%) dan
realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
361
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan peningkatan pemamfaatan tehnologi informasi dalam pemasaran
pariwisata
Kegiatan ini bertujuan untuk memberilan pelayanan informasi melalui
media cetak dan elektronik tentang pariwisata yang cepat, tepat pada
masyarakat. Hasilnya adalah tersedianya data informasi pariwisata pada
Kantor Walikota Banda Aceh dan di Lapangan Terbang Sultan Iskandar
Muda (SIM).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
704.000.000,- realisasi keuangan Rp 703.999.150,- (100%) dan realisasi
fisik 100%.
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri
Telah dilaksanakan dalam bentuk:
- pameran trafel fair dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 4 Oktober 2010 di
Jakarta;
- pameran kemilau nusantara pada tangggal 24 s/d 27 Juli 2010 di
Sumatera;
- pameran matta fair pada tanggal 1 s/d 5 September 2010 di Kuala
Lumpur bertujuan untuk terselenggaranya event-event pariwisata
dalam dan luar negeri dan pengembangan target pasar wisata Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
822.363.000,- realisasi keuangan Rp 814.823.100,- (99,08%) dan realiasi
fisik 100%
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menginformasikan objek-objek wisata
yang berada di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh
Tengah, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh
Utara melalui media gambar (foto). Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 80.000.000,- realisasi keuangan Rp
80.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana/Prasarana Pariwisata
Telah dilaksanakan dalam bentuk:
- pengadaan perahu wisata mancing Kota Banda Aceh;
- pengadaan kapal wisata Kota Sabang (Otsus);
- pengadaan Speed Boat Kabupaten Aceh Singki (Otsus);
- pengadaan Perahu Naga;
- lajutan pembangunan MCK, drainase dan penimbunan dikomplek
Makam Ratu Nahrasyiah (Otsus);
- lanjutan pembangunan mushala, tempat wudhuk, MCK dan penataan
taman objek wisata Kuta Glee Batee Iliek;
- lanjutan penataan dan pembangunan sarana pemandian air panas
Keneukai Jaboi Sabang;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
362
- pembangunan dermaga wisata Kota Banda Aceh (Migas);
- lanjutan pembangunan objek wisata Ie Seum Kabupaten Aceh Besar
(Otsus);
- pembangunan wisata Pantai Nipah Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar
(Otsus);
- lanjutan pembangunan gedung seni budaya Kabupaten Aceh Besar
(Otsus);
- lanjutan pembangunan pagar objek wisata Ujung Batee (Misas);
- pembangunan gedung pertemuan di Kabupaten Aceh Jaya (Migas);
- pembangunan objek wisata Sabang (Gapang) Otsus;
- pembangunan MCK, di Rest Area Cot Batee Geulungku Bireuen
(Otsus);
- pengembangan objek wisata lawe ger ger Kabupaten Aceh Tenggara
(Otsus);
- pengembangan objek wisata air terjun lawe dua Kabupaten Aceh
Tenggara (Otsus);
- rehabilitasi gedung kesenian Kabupaten Aceh Tenggara (Otsus);
- pengembangan objek wisata naga kesiangan Kabupaten Aceh
Tenggara (Otsus);
- pengembangan ODTW Grting Buaya Kab. Aceh Selatan (Otsus);
- pembangunan ODTW Air Dingin Kabupaten Aceh Selatan (Otsus);
- pembangunan ODTW Ie Sejuk Penjupian Kabupaten Aceh Selatan
(Otsus);
- pembangunan kawasan wisata air tejun Lae Petak Kabupaten Aceh
Singkil (Otsus);
- pembangunan kawasan wisata Cemara Indah Kabupaten Aceh Singkil
(Otsus);
- pembangunan gedung seni Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus);
- pembangunan balai nelayan di Kota Lhokseumawe;
- pembangunan jalan setapak di kawasan wisata Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya;
- PEMBANGUNAN sarana dan prasarana Pantai Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
24.152.675.173,- realisasi keuangan Rp 23.348.376.114,- (96,67%) dan
realisasi fisik 100 %
Kegiatan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang 6 tahun tragedi gempa dan
tsunami di Aceh, dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2010 di Banda
Aceh dengan peserta 3000 orang dari masyarakat Aceh dan aparatur
pemerintahan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 300.000.000,- realisasi keuangan Rp 299.960.000,- (99,99%)
dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
363
Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan
lembaga/dunia usaha
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan lembaga/dunia usaha
pariwisata di Aceh dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober s/d 4 Nopember
2010 di Kota Langsa, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tengah, jumlah
peserta 90 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja
lembaga/dunia usaha pariwisata. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 104.820.000,- realisasi anggaran Rp
89.896.000,- (85,76%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan
standarisasi
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan
dan profesionalisme pengelola hotel restoran dan rumah makan didalam
pelayanan kepada wisatawan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15
s/d 16 Juli 2010, di Banda Aceh dengan pesertanya 40 orang dari 7
kabupaten/kota. Hasilnya adalah meningkatnya pengelola hotel, rumah
makan dan restoran dan terpenuhinya standarisasi, hygienis sera
pelayanan kepada wisatawan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 175.890.000,- realisasi keuangan Rp 169.851.000,-
(96,57%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata
Kegiatan ini bertujuan sebagai panduan untuk pengembangan kawasan
wisata di 23 kabupaten/kota. Hasilnya adalah studi kelayakan dan DED
Pembangunan Institut Kesenian Aceh (IKA), Studi pengembangan
kawasan wisata Ulee Lheu (Otsus), Master Plan kawasan wisata Waduk
Keliling, Lantai Lampuuk, Kata Argo Saree (Otsus), DED Taman Wisata
Warter Boom Sabang (otsus), Master Plan Kawasan Wisata Sumur Tiga
Sanag (Otsus). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 2.108.773.220,- realisasi keuangan Rp 1.957.176.500,- (92,81%)
dan realisasi fisik 100%.
11. Program Pengembangan Kemitraan.
Kegiatan pengembangan dan penguatan informasi dan database
Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk dapat menyediakan informasi dan
data kebudayaan dan pariwisata kepada masyarakat luas melalui jaringan
internet dan dapat diakses dimanapun. Hasilnya terbitnya buku data
tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 137.673.556,- realisasi keuangan Rp 135.533.450,- (98,45%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan SDM dan profesionalime bidang pariwisata
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan biro
perjalanan wisata di Aceh pekerja, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d
25 Nopember 2010 di Medan Sumatera Utara, dengan peserta 14 orang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
364
dari pengelola biro perjalanan wisata di Aceh. Hasilnya adalah BPW
profesional didalam mengemas paket wisata dan meningkatnya jumlah
wisatawan ke Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 150.932.000,- realisasi keuangan Rp 104.824.000,- (69,45%)
dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat daalam pengembangan
kemitraan pariwisata
Kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan sadar wisata, yang bertujuan
terbentuknya kelompok sadar wisata dimasyarakat yang dilaksanakan
pada tanggal 24 Juli 2010 di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan pada
tanggal 21 s/d 25 Desember 2010 di Banda Aceh, Kota Sabang dengan
jumlah peserta 60 orang dari unsur pengelola objek wisata, kelompok
sadar wisata, tokoh masyarakat, MAA, KNPI dan aparatur pemerintahan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
247.800.000,- realisasi keuangan Rp 244.750.000,- (98,76%) dan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan pelaksanaan gebyar wisata nusantara
Kegiatan pameran biro perjalanan wisata, kegiatan aktraksi budaya, pada
tanggal 28 Mei s/d 1 Juni 2010 di Jakarta , dengan peserta masyarakat
dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah untuk mempromosi objek wisata
dan aktrasi budaya Aceh, pakaian adat tradisional Aceh. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 46.600.000,- realisasi
keuangan Rp. 46.600.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dialokasikan dana sebesar Rp
62.266.220.305,- realisasi keuangan sebesar Rp 59.681.087.346,- (95,85%) dan
realisasi fisik 99,99%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan
belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
62.266.220.305 99,99 59.681.087.346 95,85
1 Belanja tidak langsung 18.610.414.095 100,00 17.567.758.985 94,40
2 Belanja langsung 43.655.806.210 100,00 42.113.328.361 96,47
TOTAL 62.266.220.305 99,99 59.681.087.346 95,85
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- sumber daya manusia yang memadai, relevan dan kompetitif yang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
365
diharapkan dapat meningkat kemajuan kebudayaan dan pariwisata;
- nomenklatur dinas di kabupaten/kota yang menangani Kebudayaan dan
Pariwisata tidak seragam mengakibatkan terkendala dalam koordinasi
program;
- belum tersosialisasinya UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata;
- terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lingkungan objek
wisata secara temporer, karena banyak objek wisata yang belum ditata
dan dikelola dengan baik;
- masih kurangnya event-event yang mendorong pertumbuhan
kepariwisataan di Aceh, sehingga mempengaruhi jumlah wisatawan
(wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara) untuk datang di
Aceh.
Solusi:
- perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur dengan memberikan
pelatihan-pelatihan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai UU RI No. 5
Tahun 1992 tentang BCB peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta
UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- melakukan penelitian-penelitian dan kajian tentang
pembangunan/pengembangan kebudayaan dan pariwisata di masa
mendatang;
- adanya penambahan kegiatan event-event wisata dengan sektor lainnya
dengan adanya saling kerja sama misalnya; event kebudayaan/kesenian,
event permainan rakyat, event olah raga tradisional dll;
- perlu adanya anggaran yang memadai untuk menbangun fasilitas sarana
dan prasarana Kebudayaan dan Pariwisata.
Sekretariat Majelis Adat Aceh
Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh
sebagai berikut:
A. Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
366
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Penyediaan jasa dokumentasi kantor;
j. Penyediaan jasa hari-hari besar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor;
b. Pengadaan peralatan gedung/kantor;
c. Pengadaan mobeleur;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
g. Penunjang dan pembinaan kelembagaan.
3. Program Pengembangan Nilai Budaya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Pelatihan peradilan adat;
- Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat.
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan ini berupa rapat kerja tahunan.
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan keanekaragaman budaya.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis
kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, makanan dan minuman, jasa
dokumentasi kantor, serta penyediaan jasa hari-hari besar. Kegiatan di
atas merupakan kegiatan rutin kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran
yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 534.516.306,- realisasi
keuangan Rp 528.915.487,- (98,95%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan pengadaan perlengkapan gedung/kantor, pengadaan peralatan
gedung/kantor, pengadaan mobeleur, pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur,
pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, serta penunjang dan
pembinaan kelembagaan. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin
kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang dialokasikan untuk
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
367
program ini sebesar Rp 534.516.306,- realisasi keuangan Rp
198.427.000,- (98,18%) dan realisasi fisik 100%
3. Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelatihan peradilan adat
Kegiatan pelatihan peradilan adat dengan melaksanakan training
peradilan adat sebanyak 2 (dua) angkatan, bagi 92 orang peserta,
mewakili gampong/mukim di Aceh. training ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas tokoh adat dalam menyelenggarakan peradilan
adat pada tingkat gampong dan mukim. Materi training meliputi dasar-
dasar hukum adat, fungsionaris dan proses peradilan adat, administrasi
peradilan adat dan perpolisian masyarakat.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 135.482.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp 135.482.000,- (100%) dan realisasi fisik
100%.
Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat
Kegiatan penerbitan majalah/buku-buku tentang adat, yaitu majalah
“Jeumala” (Edisi 33 dan 34), dengan materi yang meliputi peradilan adat,
syair terimong jamee, budaya senyum, salam dan sapa, kearifan lokal
dalam percepatan pembangunan, seni religius Aceh yang terancam
punah, masakan dan makanan khas Aceh, narit maja, resam dalam
tatanan pemerintahan kerajaan Aceh, gelar adat Aceh dan isu-isu actual
tentang budaya Aceh.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 76.800.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp 74.900.000,- (97,53) dan realisasi fisik
100%.
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat kerja tahunan MAA yang
dihadiri 40 Orang peserta dari 20 kabupaten/kota. Raker tersebut berhasil
merumuskan dan mempertegas kembali program-program dan kegiatan
utama yang harus dilaksanakan meliputi; bidang hukum adat, bidang
adat istiadat, bidang publikasi dan dokumentasi adat dan bidang
penelitian, pengkajian, pendidikan, pengembangan adat, pemberdayaan
adat, pemeliharaan pusaka/pembinaan khasanah adat serta pengkaderan
generasi muda yang memahami adat Aceh.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 68.105.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp 66.840.000,- (98,14 %).
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
keanekaragaman budaya
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang dilokasikan
untuk program ini sebesar Rp 243.000.000,- dengan realisasi keuangan
Rp 242.298.600,-(99,71%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
368
Realisasi Anggaran
Majelis Adat Aceh (MAA), dialokasikan dana sebesar Rp 2.407.002.944,-
realisasi keuangan sebesar Rp 2.399.452.944,- (99,44%) dan realisasi fisik
94%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung
tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
3.663.333.250 94,00 3.642.703.031 99,44
1 Belanja tidak langsung 2.407.002.944 - 2.399.452.944 99,69
2 Belanja langsung 1.256.330.306 - 1.243.250.087 98,96
TOTAL 3.663.333.250 94,00 3.642.703.031 99,44
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Tidak adanya dana pembinaan/monitoring khusus untuk memperkuat proses
dan adminitrasi peradilan adat di daerah kabupaten/kota. Akibatnya,
penerapan administrasi peradilan adat masih belum memenuhi standar.
Selain itu, sebagian peserta training yang mewakili gampong dan mukim,
ternyata tidak menyampaikan atau menyerahkan hasil-hasil training kepada
pimpinan gampong dan mukim. Sehingga pendampingan untuk penerapan
sistem administrasi peradilan adat di lapangan terkendala.
Solusi:
Untuk mengatasi hal tersebut, sekretariat MAA melakukan monitoring secara
swadaya (tanpa dukungan dana APBA), khususnya untuk wilayah kota Banda
Aceh. Namun, tentu saja jangkauannya sangat terbatas.
24. URUSAN STATISTIK
Urusan wajib mengenai Statistik, Pemerintah Aceh telah melaksankannya
melalu Lembaga Daerah yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Urusan Perencanaan pembanguan), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi
dan Telematika (Urusan Perhubungan). Hal ini dikarenakan anggaran belanja
Non Program dan belanja Program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan
dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan
permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
369
25. URUSAN KEARSIPAN
Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan sebagai
berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan;
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan;
i. Penyediaan makanan dan minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
k. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;
b. Survey/pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara tokoh/pelaku
sejarah;
c. Pengolahan arsip;
d. Reproduksi/alih media.
5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
370
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kegiatan ini berupa bimbingan/penyuluhan kearsipan
7. Program Peningkatan SDM Kearsipan
Kegiatan ini berupa penilaian arsiparis
8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar;
b. Pengembangan minat dan budaya baca;
c. Suvervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat;
d. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat budaya
baca di daerah;
e. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca;
f. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;
g. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah;
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. Pembangunan gedung perpustakaan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis
kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perudang-undangan, penyediaan makanan dan minuman,
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa
pegawai non PNS. program dan kegiatan ini merupakan program dan
kegiatan rutin kantor dengan output tersedianya jasa surat menyurat,
terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
tersedianya jasa administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor,
terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan. Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp
2.293.433.300 realisasi keuangan Rp 2.042.679.843,- (89,07%) dan realisasi
fisiknya 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Hasil yang dicapai terlaksananya pembuatan tempat parkir kendaraan roda
2. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
371
190.800.000 realisasi keuangan Rp 190.000.000,- (99,58%) dan realisasi fisik
100%.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Hasil yang dicapai terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
261.759.000 realisasi keuangan Rp 259.740.000,- (99,23%) dan realisasi fisik
100%.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
292.429.000 realisasi keuangan Rp 286.349.200,- (97,92%) dan realisasi fisik
100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 151.100.000 realisasi keuangan Rp 151.005.840,-
(99,94%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 100.000.000 realisasi keuangan Rp 99.884.000,- (99,88%) dan
realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 210.500.000 realisasi keuangan Rp 207.400.000,- (98.53%) dan
realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Hasil yang dicapai terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 83.000.000
realisasi keuangan Rp 82.862.000,- (99.83%) dan realisasi fisik 100%.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Hasil yang dicapai terlaksananya hunting, KCKR, sosialisasi PP dan
Undang-undang tentang KCKR. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 77.230.000,- realisasi keuangan Rp 74.785.000
(96,83%) dan realisasi fisik 100%.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Hasil yang dicapai terlaksananya peningkatan pelayanan perpustakaan pada
hari libur dan perpustakaan keliling. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 174.080.000,-realisasi keuangan Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
372
174.050.000,- (99,98%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Hasil yang dicapai terlaksananya penyusutan dan pemusnahan arsip
dilembaga Arsip dan Perpustakaan. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 107.400.000 realisasi keuangan Rp
43.980.000,- (40,95%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan penyusunan daftar
penyusutan dan pemusnahan arsip yang merupakan keluaran dari kegiatan
ini telah selesai dikerjakan sampai tahap pembahasan tingkat propinsi,
sementara keterbatasan waktu pembahasan dari pihak tim ahli Arsip
Nasional Jakarta (ANRI) sehingga dana honorarium untuk tim ahli tersebut
tidak digunakan.
Survey/pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah
Hasil yang dicapai terlaksananya survey arsip pada 10 SKPA. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 23.990.000 realisasi
keuangan Rp 7.750.000 (32.31%) dan realisasi fisik 100%. Tahapan kegiatan
ganti rugi arsip/dokumen telah dilaksanakan, setelah dilakukan penilaian
arsip/dokumen dimaksud kurang bernilai guna tinggi sehingga tidak
dilakukanbiaya ganti rugi. Untuk sub kegiatan wawancaratokoh/pelaku
sejarah telah dilaksanakan karena ketidaksiapan waktu tokoh yang telah
ditentukan sehingga dana untuk kegiatan tersebut tidak dapat digunakan.
Pengolahan arsip
Hasil yang dicapai terlaksananya pengolahan arsip dan penataan arsip.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 83.570.000
realisasi keuangan Rp 83.370.000,- (99,76%) dan realisasi fisik 100%.
Reproduksi/alih media
Hasil yang dicapai terlaksananya reproduksi arsip dan alih media arsip.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
121.380.000 realisasi keuangan Rp 59.717.500,- (49,20%) dan fisik 100%.
Pada awalnya kegiatan ini direncanakan dikerjakan oleh pihak ke 3, namun
pada tahap pelaksanaan dapat dikerjakan oleh staf bidang pelestrian dan
konservasi sehingga dana untuk pih ak ke 3 tidak digunakan.
5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Hasil yang dicapai terlaksananya fumigasi arsip dan bahan pustaka.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
102.000.000 realisasi keuangan Rp 80.665.400 (79,08%) dan realisasi fisik
100%.
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Bimbingan/penyuluhan kearsipan
Hasil yang dicapai terlaksananya bimbingan tehnis dan penyuluhan
kearsipan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
373
69.415.000 realisasi keuangan Rp 61.885.000,- (89,15%) dan realisasi fisik
100%.
7. Program Peningkatan SDM Kearsipan
Penilaian arsiparis
Hasil yang dicapai terlaksananya penilaian angka kredit arsiparis berprestasi
dan pustakawan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 97.930.000 realisasi keuangan Rp 87.663.000 (89,52%) dan
realisasi fisik 100%.
8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar, hasil yang dicapai terlaksananya
lomba minat baca dan kegiatan Lucky Draw. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 177.820.000 realisasi keuangan Rp
172.790.000,- (97,17%) dan realisasi fisik 100%.
Pengembangan minat dan budaya baca
Hasil yang dicapai terlaksananya pengkajian/penyuluhan minat baca dan
cetak bahan pustaka. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 131.350.000 realisasi keuangan Rp 129.850.000,- (98,86%) dan
realisasi fisik 100%.
Suvervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Hasil yang dicapai terlaksananya pembinaan perpustakaan, pendataan
perpustakaan dan penggandaan nomor pokok perpustakaan. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 77.360.000 realisasi
keuangan Rp 68.960.000,- (89,14%) dan realisasi fisik 100%.
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat budaya baca di
daerah
Hasil yang dicapai terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan dan
pengadaan bahan pustaka untuk pembangunan gedung perpustakaan yaitu 1
(satu) unit gedung perpustakaan dan arsip daerah Kota Lhokseumawe, 6
(enam) unit gedung perpustakaan desa di Kabupaten Aceh Singkil, 1 (satu)
unit gedung perpustakaan desa di Kota Langsa, 2 (dua) unit gedung
Perpustakaan Gampong di Kabupaten Bireuen, 3 (tiga) unit gedung
Perpustakaan Pesantren di Aceh Besar, 3 (tiga) unit Perpustakaan gampong
diKabupaten Nagan Raya, 1 (satu) unit gedung Perpustakaan Gampong di
Kabupaten Aceh Barat. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 6.604.000.000,- realisasi keuangan Rp 6.398.012.000,-
(96,88%) dan realisasi fisik 100%.
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Hasil yang dicapai terlaksananya penyusunan program kegiatan tahunan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
115.940.000,- realisasi keuangan Rp 114.180.000,- (98,48%) dan realisasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
374
fisik 100%.
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Hasil yang dicapai terlaksananya kegiatan pameran buku di daerah (story
telling dan pemilihan raja dan ratu baca. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 64.470.000 realisasi keuangan Rp
62.500.000,- (96,94%) dan realisasi fisik 100%.
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Hasil yang dicapai terlaksananya pengadaan buku perpustakaan sebanyak
27.020 eksemplar. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 793.750.000 realisasi keuangan Rp 757.429.095,- (95,42%) dan
realisasi fisik 100%.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil yang dicapai terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan di 23 kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 74.960.000,- realisasi keuangan Rp 74.460.600,-
(99,33%) dan realisasi fisik 100%.
Pembangunan gedung perpustakaan
Hasil yang dicapai terlaksananya pembangunan 2 (dua) unit gedung
Perpustakaan Gampong di Kabupaten Bireuen, 2 (dua) unit gedung
perpustakaan Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, 5 (lima) unit gedung
perpustakaan Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, pengadaan kontruksi
bangunan gedung kantor dan tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya di
Kabupaten Aceh Timur serta sarana dan prasarana perpustakaan umum
Kabupaten Pidie dan pengadaan bahan pustaka. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 6.768.379.752 realisasi keuangan Rp
6.352.566.400,- (93.86%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Badan Arsip dan Perpustakaan dialokasikan dana sebesar Rp
30.208.511.397,- realisasi keuangan keseluruhan anggaran sebesar Rp
29.077.829.754 (96,26%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan
belanja tidak langsung dan langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
30.208.511.397 100 29.077.829.754 96,26
1 Belanja tidak langsung 10.960.465.345 100 10.953.295.276 99,93
2 Belanja langsung 19.248.046.052 100 18.124.534.478 94,16
TOTAL 30.208.511.397 100 29.077.829.754 96,26
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
375
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- meningkatnya jumlah pengunjung pemustaka dan tingginya minat baca
masyarakat, sementara jumlah jam layanan perpustakaan dirasakan masih
kurang;
- belum tertampungnya beberapa usulan dari kabupaten/kota baik untuk
permintaaan buku, sarana prasarana pendukung maupun gedung
Perpustakaan dan Arsip;
- kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kearsipan.
Solusi:
- untuk menatisipasi peningkatan pemustaka ini, perlu dilakukan
penambahan jam layanan disamping layanan pada jam kerja, layanan
diluar jam dinas pada hari sabtu dan minggu juga akan dibuka pelayanan
pada malam hari;
- agar usulan kabupaten/kota dapat tertampung pada anggaran kedepan;
- perlunya sosialisasi kearsipan agar tercipta masyarakat sadar arsip.
26. URUSAN PERPUSTAKAAN
Urusan wajib mengenai perpustakaan, Pemerintah Aceh telah melaksankannya
melalu Lembaga Daerah yaitu: Badan Arsip dan Perpustakaan (Urusan Kearsipan).
Hal ini dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja Program tidak
dapat dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga
daerah tersebut.
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
Bertitik tolak dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat, maka urusan pilihan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Aceh pada tahun 2010 meliputi beberapa urusan yaitu:
1. Urusan kelautan dan perikanan;
2. Urusan pertanian;
3. Urusan kehutanan;
4. Urusan energi dan sumber daya mineral;
5. Urusan pariwisata;
6. Urusan industri;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
376
7. Urusan perdagangan;
8. Urusan ketransmigrasian.
Dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan tersebut di atas, telah dilaksanakan
sejumlah program dan kegiatan dengan realisasi pelaksanaan serta permasalahan dan
solusinya sebagai berikut:
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Kegiatan ini berupa pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Identifikasi dan penangkaran ikan;
b. Pengawasan dan penertiban illegal fishing.
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Kegiatan ini berupa kegiatan penyuluhan hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya laut.
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan bibit ikan unggul;
b. Pembinaan dan pengembangan perikanan;
c. Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar;
d. Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan;
e. Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau;
f. Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan.
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatan daya jelajah
dan produktifitas nelayan;
b. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan.
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi perikanan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Temu usaha kelompok usaha bersama dengan pengusaha dan temu
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB);
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan, operasional Pusat Jaringan
Usaha dan Investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran
hasil perikanan dan kelautan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
377
B. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan
masyarakat pesisir, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembinaan,
pendampingan usaha dan penciptaan usaha baru di wilayah pesisir.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 204.320.000,- realisasi
keuangan Rp 203.240.000,- (99,47%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengedalian Sumberdaya Kelautan
Kegiatan identifikasi dan penangkaran ikan
Kegiatan ini bertujuan dalam pelestarian ekosistem terumbu karang
sebagai tempat hidup ikan yang berbasis masyarakat dengan kegiatan
utama yaitu pengadaan terumbu karang buatan, dengan transplantasi
terumbu karang. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
1.290.405.500,- realisasi keuangan Rp 975.405.500,- (75,59%) dan
realisasi fisik 80%.
Kegiatan pengawasan dan penertiban illegal fishing
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui operasional pengawasan
dan penertiban illegal fishing di perairan Aceh Singkil dan Aceh
Tamiang dan pengadaan alat komunikasi untuk nelayan serta
Operasional Post Check Point (PCP) di perbatasan Aceh dengan tujuan
menjaga kelestarian kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 433.820.000,- realisasi
keuangan Rp 405.841.770,- (93,55%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Program ini dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan hukum
pendayagunaan sumberdaya laut, dalam bentuk pertemuan koordinasi
lintas sektor, sosialisasi UU No. 45 Tahun 2009 dan penjemputan
nelayan terdampar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sumberdaya laut yang
berkelanjutan dan pemahaman UU perikanan yang baru serta proses
dan mekanisme perizinan kapal perikanan, disamping untuk
menyelamatkan dan mengembalikan para nelayan Aceh yang
mengalami musibah dan terdampar di luar daerah. Anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp 174.820.000,- realisasi keuangan Rp
157.338.000,- (90%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
378
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan operasional Balai Benih
Ikan (BBI) dengan pembangunan fisik balai benih dan pengadaan sarana
produksi yang dapat mendukung pengembangan budidaya air tawar.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 11.386.202.500,- realisasi
keuangan Rp 10.333.720.225,- (90,75%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan
Kegiatan ini dalam bentuk agro input, pompanisasi tambak, keramba
dan sarana pembenihan serta normalisasi saluran tambak, dengan
tujuan untuk mengembangkan kawasan budidaya perikanan produktif,
berbasis masyarakat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
11.256.487.500,- realisasi keuangan Rp 10.200.942.550,- (90,62%) dan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pekerjaan pokok
pembangunan dan rehabilitasi kolam rakyat, penyusunan master plan,
dempond kawasan budidaya air tawar dan perencanaan pembangunan
aquarium alam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha rakyat
dibidang perikanan budidaya air tawar dan termanfaatkan potensi
budidaya ikan air tawar serta tersedianya kebutuhan komuditi ikan air
tawar. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.312.480.000,- realisasi
keuangan Rp 3.971.794.080,- (92,10%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan
Kegiatan ini berupa restocking ikan di perairan umum, seperti danau,
waduk dan sungai, dengan tujuan untuk pelestarian sumberdaya ikan di
perairan umum yang sebagai bagian dari implementasi program Aceh
Green Vision. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 553.320.000,-
realisasi keuangan Rp 500.754.600,- (90,50%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi saluran tambak dan
rehabilitasi tambak rakyat dan pengembangan kawasan usaha budidaya
air payau, dengan tujuan untuk revitalisasi perikanan budidaya air
payau. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9.029.460.000,- realisasi
keuangan Rp 8.254.278.320,-(91,41%) dan realisasi fisik 100%.
Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengujian terhadap
pemakaian bahan kimia pada produk perikanan dan pelatihan tenaga
inspektur hama penyakit ikan bagi 23 orang peserta dari kabupaten
/kota, dengan tujuan untuk terkendalinya penyebaran penyakit ikan
atau udang, bebas dari bahan kimia dan tersedia SDM untuk
melakukan inspeksi sehingga akan meningkatnya kuantitas dan kualitas
produk perikanan Aceh, sehingga nilai jual mampu bersaing baik
dipasar dalam negeri maupun di luar negeri. Anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp 140.000.000,- realisasi Rp 126.700.000,-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
379
(90,50%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kegiatan motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatan daya
jelajah dan produktifitas nelayan
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengadaan perahu
jukung, mesin boat, rumpon, alat tangkap bagi nelayan di 17
kabupaten/kota dengan tujuan untuk peningkatan daya jelajah dan
produktifitas nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan sehingga
dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Anggaran
yang dialokasikan sebesar Rp 7.418.111.822,- realisasi keuangan Rp
6.776.300.639,- (91,34%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Kegiatan ini telah dilaksanakan berupa study amdal, pembangunan
pabrik es, balai nelayan, tempat perbaikan jala, pembangunan dermaga,
tebing dermaga, sheet pile, tambat labuh, pengerukan pelabuhan dan
kantor administrasi, bertujuan tersedianya sarana dan prasarana
perikanan tangkap sebagai pendukung operasional pelabuhan perikanan
di Aceh. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 57.172.261.458,-
realisasi keuangan Rp 50.588.264.- (88,48%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan temu usaha kelompok usaha bersama dengan pengusaha dan
temu KKMB
Kegiatan tersebut berbentuk pertemuan para pengusaha perikanan dan
temu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), dengan tujuan
pembinaan pengusaha perikanan menuju mandiri dan membuka akses
terhadap sumber-sumber permodalan. Anggaran yang dialokasikan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
380
sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 100.000.000,- (100%)
dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Jaringan Usaha dan
Investasi (PUSJUI) Serta Peningkatan Upaya Pemasaran Hasil
Perikanan dan Kelautan
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan Unit
Pengolahan Ikan (UPI), peningkatan fasilitas UMKM, partisipasi
pameran produk perikanan, pelatihan SNI, pengujian formalin di pintu
masuk Aceh dan pengadaan tong fiber. Tujuan dari kegiatan ini agar
dapat memanfaatkan peluang pasar nasional dan internasional untuk
pemasaran komoditi hasil perikanan, tersedianya tenaga teknis
laboratorium yang trampil dan adanya lembaga Unit Pengolahan Ikan
(UPI) propesional serta berfungsinya lembaga UMKM. Anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp 1.925.960.000,- realisasi keuangan Rp
1.733.364.000,- (90%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan, dialokasikan dana sebesar Rp
128.029.339.597,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 115.482.728.415,-
(90,20%) dan realisasi fisik 98,56%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak
langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
128.029.339.597 98,56 115.482.728.415 90,20
1 Belanja tidak langsung 17.920.543.138 - 15.886.276.486 88,65
2 Belanja langsung 110.108.796.459 - 99.596.451.929 90,45
TOTAL 128.029.339.597 98,56 115.482.728.415 90,20
C. Permasalahan Dan Solusi
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan
anggaran tahun 2010 tidak ditemukan permasalahan yang berarti, namun
terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu transplantasi terumbu
karang di Kota Sabang, karena terumbu karang di wilayah perairan Sabang
terjadi pemutihan (bleeching) sehingga tidak tersedia donor untuk
transplantasi.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
381
2. URUSAN PERTANIAN
Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik;
i. Penyediaan peralatan rumah tangga;
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
k. Penyediaan makan dan minuman;
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
m. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c. Pengadaan meubeuler;
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
g. Pemeliharaan berkala meubeuler;
h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian kerja lapangan (Satpam)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi daerah.
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
Kegiatan ini berupa pengembangan diversifikasi tanaman.
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Kegiatan ini berupa promosi atas hasil produksi pertanian unggulan
daerah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
382
7. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian
Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi
pertanian tepat guna.
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan sarana produksi pertanian;
b. Pengembangan bibit unggul pertanian.
A. Realisasi Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas,
penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor,
penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen
instalasi listrik, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makan dan
minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, serta
penyediaan jasa pegawai non PNS. Program dan kegiatan di atas
merupakan program dan kegiatan rutin kantor yang telah dilaksanakan
dengan hasil yang dicapai telah terlaksananya kegiatan surat menyurat,
tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kedinasan di lingkup Dinas
Pertanian Tanaman Pangan.
Anggaran yang disediakan Rp 9.959.942.442,- realisasi keuangan Rp
9.304.618.375,- (93,42%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor,
pengadaan meubeuler, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan berkala
meubeuler, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. kegiatan di atas
telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai terbangunnya sarana
perkantoran dan sarana sekolah kedinasan, fasilitas bagi aparatur
kedinasan, meubeuler kantor, dan terlaksananya pemeliharan kantor di
lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 7.314.441.000,- realisasi
keuangan Rp 6.493.115.325,- (88,77%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan (Satpam)
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai
tersedianya seragam khususnya bagi petugas keamanan (Satpam)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
383
lingkup dinas.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 17.400.000,- realisasi keuangan
Rp 17.168.000,- (98,67%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatannya adalah pendidikan dan pelatihan formal serta peningkatan
pengembangan sumber daya dan potensi daerah. Kedua kegiatan di atas
telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai peningkatan ilmu dan
ketrampilan aparatur, tersediannya data base pembangunan dan potensi
hasil produksi pertanian TP. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
3.448.270.000,- realisasi keuangan Rp 3.008.147.220,- (87,24%) dan
realisasi fisik 100%.
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
Kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan
masyarakat melalui peningkatan hasil produksi pertanian dengan
pengendalian OPT dan antisipasi bencana alam. Dari kegiatan ini hasil
yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan hasil produksi
pertanian, dengan outcome kegiatan Adanya Peningkatan hasil produksi
komoditas pertanian melalui diversifikasi usaha dan berdaya saing untuk
menambah income petani. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
3.460.205.000,- realisasi keuangan Rp 3.305.062.750,- (95,52%) dan
realisasi fisik 100%.
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
Telah dilaksanakan yang bertujuan meningkatkan promosi dan
pemasaran hasil produksi pertanian masyarakat melalui peningkatan
keanekaragaman dan kualitas produk pertanian. hasil dari kegiatan ini
diharapkan terlaksananya promosi dan pemasaran hasil produksi
pertanian melalui kegiatan event promosi seperti pameran. Outcome
yang dihasilkan adalah adanya peningkatan mutu produk pertanian di
daerah dan menjalin kerjasama berbagai pihak baik petani produsen,
pengusaha dan eksportir dalam pemasaran produk hasil pertanian.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 832.094.250,- realisasi keuangan
Rp 652.187.000,- (78,38%) dan realisasi fisik 83,18%.
7. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi pertanian tepat
guna
Telah dilaksanakan yang bertujuan untuk menerapkan teknologi tepat
guna yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha
olahan pangan serta usaha pertanian. hasil yang diperoleh adalah
ketersediaan berbagai alat dan mesin pertanian, ketersediaan
bangunan/sarana pendukung kelengkapan alat dan mesin serta fasilitas
umum lainnya. Penambahan jumlah alat dan mesin pertanian di
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
384
berbagai kabupaten/kota, Ketersediaan berbagai bangunan
pendukung/pelindung bagi alat dan mesin pertanian. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp 94.297.758.262,- realisasi keuangan Rp
88.056.159.657,- (93,38%) dan realisasi fisik 97,60%.
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian
Kegiatannya adalah Penyediaan sarana produksi pertanian dan
Pengembangan bibit unggul pertanian. Telah dilaksanakan yang
bertujuan untuk mengembangkan usaha tani di kawasan sentra produksi
melalui diversifikasi usaha dengan komoditas bernilai tinggi dan
berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah petani. Hasil yang
diperoleh adalah Ketersediaan berbagai sarana produksi padi, palawija
dan hortikultura; Ketersediaan bangunan/sarana pendukung; berdirinya
berbagai kebun hortikultura dan kawasan sentra pengembangan Padi,
Palawija dan Hortikultura di berbagai kabupaten/kota; Penambahan
jumlah alat dan mesin pertanian di berbagai kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 47.174.717.210,- realisasi
keuangan Rp 42.023.129.220,- (89,08%) dan realisasi fisik 99,66%.
Realisasi Anggaran
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dialokasikan dana sebesar Rp
206.741.802.756,- realisasi keuangan sebesar Rp 191.093.654.594,- (92,43%)
dan realisasi fisik 98,76%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
385
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
206.741.802.756 98,76 191.093.654.594 92,43
1 Belanja tidak langsung 40.236.974.592 - 38.234.067.047 95,02
2 Belanja langsung 166.504.828.164 - 152.859.587.547 91,80
TOTAL 206.741.802.756 98,76 191.093.654.594 92,43
B. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- kegiatan yang sudah di tender namun tidak di kerjakan oleh pemenang
tender sampai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga
diputuskan untuk melaksanakan tender kembali sudah tidak cukup
waktu lagi;
- spesifikasi yang diinginkan tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga;
- bergesernya waktu tanam sehingga jadwal tanam sudah tidak sesuai
lagi.
Solusi:
- diharapkan untuk tahun 2011 pembahasan anggaran dapat dipercepat
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang
direncanakan;
- perlunya kontrol yang tepat mengenai efisiensi dan efektif dalam
pelaksanaan kegiatan azas manfaatnya.
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan
Peternakan Aceh sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
386
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
k. Penyediaan makanan dan minuman;
l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPA.
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak;
b. Penanggulangan kasus flu burung;
c. Diagnosa penyakit hewan dan peningkatan mutu genetik.
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembibitan dan perawatan ternak;
b. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat;
c. Pengembangan agribisnis peternakan;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengembangan kawasan ayam ras petelur;
f. Perencanaan pembangunan peternakan;
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah;
b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi
peternakan masyarakat.
B. Realisasi Program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program dan kegiatan ini telah dilaksanakan dan merupakan program
dan kegiatan rutin kantor yaitu penyediaan jasa surat menyurat,
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa
peralatan dan alat perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
387
dan perizinan kendaraan dinas/operasional, 57 unit kendaraan roda 2 dan
17 unit kendaraan roda 4, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman
untuk rapat diluar jam kantor, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah.
Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan di atas sebesar
Rp 2.847.759.200,- realisasi keuangan Rp 2.704.853.681,- (94,98%) dan
realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program dan kegiatan ini telah dilaksanakan dan juga merupakan
program dan kegiatan rutin kantor yaitu pembangunan gedung kantor,
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, termasuk biaya
untuk pergantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan pelumas
untuk 57 unit roda 2 dan 17 unit roda 4.
Anggaran yang disediakan Rp 2.197.242.000,- realisasi Rp
2.136.994.000,- (97,26%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan tersebut telah dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas luar
daerah dan kontribusi peserta dalam rangka mengikuti kursus, pelatihan,
Sosialisasi dan bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas sumber daya
aparatur. Anggaran yang disediakan Rp 67.835.000,- realisasi Rp
67.820.000,- (99,98%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Anggaran yang disediakan Rp 50.000.000,- realisasi keuangan Rp
28.018.200,- (56,04%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
telah dilaksanakan dan dipergunakan untuk pembangunan/pengadaan
sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengamanan ternak, antara
lain: pengadaan obat ternak besar 3.500 ekor, obat ternak kecil 3.500
ekor, obat ternak unggas 2.750 ekor, Strichnine 3 kg, pegadaan peralatan
Puskeswan 1 paket, pengadaan peralatan kesmavet 1 paket.
Kegiatan penanggulangan kasus flu burung
Telah dilaksanakan dalam mendukung kelancaran operasional LDCC dan
PDSR dalam penanggulangan Flu Burung di Aceh.
Kegiatan diagnosa penyakit hewan dan mutu genetik
Telah dilaksanakan dalam bentuk bantuan biaya pemeriksaan specimen,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
388
pengadaan peralatan laboratorium/bahan kimia/antigen/obat-obataan,
untuk keperluan diagnosa penyakit hewan dan peningkatan mutu
genetik ternak yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Diagnostik,
IB/TE Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas sebesar Rp
14.637.159.550,- realisasi keuangan Rp 13.527.027.067,- (92,42%) dan
realisasi fisik 100%
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak
Kegiatan ini antara lain difokuskan untuk pengadaan bibit ternak dan
pengembangan kebun rumput. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Pengadaan bibit ternak sapi 1.583 ekor, kerbau 142 ekor, kuda 3 ekor,
kambing 2003 ekor, semen beku 11.000 straw, obat 3 paket, N2 Cair
4.800 liter, KIT IB 21 paket, pakan ternak 35.700 kg, traktor 4 unit,
generator listrik 1 paket, mesin tetas 6 unit, chopper 15 unit, mesin
potong rumput 1 paket, mesin pellet 1 unit , mesin pompa air 1 paket,
timbangan ternak 1 unit, container 5 unit, talut I unit, batamas 11 unit,
rumah jaga kawasan 2 unit, rumah mes karyawan 1 unit, pemagaran
lokasi kawasan 24 ha, kandang kambing 2 unit, kandang sapi 3 unit.
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian sapi 328 ekor, kerbau 85
ekor, kuda ekor, itik 1.000 ekor, bahan kandang 1 paket, obat 1 paket,
pakan ternak itik 16.440 kg.
Pengembangan agribisnis peternakan
Pada kegiatan pengembangan agribisnis peternakan kegiatan difokuskan
pada kegiatan pengadaan bibit ternak dan pembangunan kandang
ternak. Realisasi dari kegiatan ini adalah pengadaan ternak sapi 190 ekor,
pullet 5.000 ekor, pakan ternak 203.996 kg, kandang ternak 3 paket,
pagar kawasan 1 paket, alat kandang 11 paket, kebun HMT 3 Ha, obat 1
paket, mixer 1 unit, alat medis 30 paket, alat IB 30 paket, mess anak
kandang 2 unit.
Monotoring, evaluasi dan pelaporan
Melalui kegiatan ini antara lain telah dilaksanakan perjalanan dinas
dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
peternakan di seluruh kabupaten/kota se Aceh.
Pengembangan kawasan ayam ras petelur
kegiatan ini difokuskan untuk pengembangan kawasan ayam ras petelur
di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Timur, Kota Subulussalam dan UPTD
balai ternak non ruminansia di Saree. Paket pekerjaan yang telah
direalisasikan antara lain untuk pembayaran honor petugas kandang,
pengadaan bantuan bahan baku kandang itik 1 paket, pengadaan pullet
5.000 ekor, pengadaan ternak itik 1.000 ekor, pengadaan obat, vaksin dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
389
feed suplemen ternak unggas 65.000 ekor, pengadaan obat ternak itik 1
paket, pengadaan pakan ayam layer 443.368 kg, pengadaan pakan ayam
kamaras 13.200 kg, peengadaan pakan ternak itik 5.000 kg, pakaian kerja
lapangan 24 stel, sepatu lard 24 pasang, sosialisasi pekerjaan rutininitas
ayam ras petelur untuk anak kandang 1 paket, pengadaan mesin
kompressor (penyemprot kandang) 4 unit, pengadaan pompa air 5 s/d 5,5
hp terpasang 4 unit, pengadaan handsprayer 10 unit, pembangunan
tower air tangki fiber glass dan instalasi terpasang 4 unit, pembuatan
sumur 20 cincin 5 unit, pembangunan gudang pakan dan telur 50 m2,
pembangunan kandang ayam ras petelur 7 unit kapasitas @ 5000
ekor/unit 3.500 M2.
Perencanaan pembangunan peternakan
Terselenggarakannya rapat koordinasi perencanaan pembangunan
peternakan, otsus dan migas tahun 2010 sebanyak 2 tahap yang
dilakukan di Banda Aceh dan workshop pelaksanaan kegiatan
pembangunan peternakan sebanyak 1 tahap, yang diselenggarakan di
Banda Aceh.
Selain itu melalui kegiatan ini juga telah direalisasikan penyusunan dan
cetak buku rencana program peternakan tahun 2010, petunjuk teknis,
data base peternakan, renstra, renja, laporan tahunan 2010, verifikasi
data peternakan dan buku statistik peternakan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas Rp 51.455.271.218,-
realisasi keuangan Rp 48.121.909.278,- (93,52%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Telah dilaksanakan dan dipergunakan untuk promosi hasil produksi
perternakan dari daerah Aceh untuk di pamerkan pada ajang Indonesia
agribisnis expo 2010 yang di adakan di Surabaya, Internasional Expo 2010
di Malaysia, burung berkicau expo 2010 di Boyolali.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
390
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan
masyarakat
Telah dilaksanakan dan dipergunakan untuk ekspose hari pangan se-
dunia di adakan di Kabupaten Bireuen, pawai dan pameran
pembangunan/hari krida pertanian yang diadakan di Banda Aceh
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas Rp 458.528.000,-
realisasi keuangan Rp 455.477.500,- (99,33%) dan realisasi fisik 97,62%.
Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan dialokasikan dana sebesar Rp
88.348.894.968,- realisasi keuangan sebesar Rp 82.693.731.816,- (93,60%)
dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung
dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
88.348.894.968 100 82.693.731.816 93,60
1 Belanja tidak langsung 16.635.100.000 100 15.641.206.505 94,03
2 Belanja langsung 71.713.794.968 100 67.052.525.311 93,50
TOTAL 88.348.894.968 100 82.693.731.816 93,60
C. Permasalahan dan Solusi
Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Kesehatan Hewan dan Peternakan.
3. URUSAN KEHUTANAN
Urusan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan
sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
d. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
391
f. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan;
g. Penyediaan makanan dan minuman;
h. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
i. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan meubeuleur;
c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
4. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan hutan tanaman;
b. Pengembangan hasil hutan non kayu.
5. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan
rehabilitasi hutan dan lahan;
b. Kegiatan pengembangan pemanfaatan wisata alam.
6. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan taman hutan raya pocut meurah intan;
b. Kegiatan pembinaan PAMHUT kontrak (bentara rimba) dan
pengamanan hutan/operasi illegal logging.
7. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pemantapan dan pengendalian kawasan hutan;
b. Kegiatan indentifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi
pengembangan hutan.
8. Program Kesejahteraan Petani
Pemeliharaan tanaman perekebunan rakyat.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
392
9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan ini berupa promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah.
11. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pengendalian dan pemantapan alih tekhnologi Pengendalian
Hama Terpadu (PHT);
b. Kegiatan peningkatan sumber daya teknologi pengolahan hasil
perkebunan.
12. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil
Perkebunan;
b. Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit;
c. Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
Rakyat;
d. Kegiatan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan
Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan;
e. Kegiatan Pengembangan Kebun Karet Rakyat;
f. Kegiatan Kebun Kakao Rakyat.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan alat tulis
kantor, kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
kegiatan penyediaan makanan dan minuman, kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan penyediaan jasa
keamanan kantor. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin kantor dan
telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp 4.100.208.000,-
realisasi keuangan Rp 3.510.524.281,- (85,62%) dan realisasi fisik 97,06%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan pembangunan gedung kantor
Hasil yang dicapai tersedianya Detail Engineering Design (DED) untuk
pembangunan/rehabilitasi Gedung UPTD DAS Kabupaten Aceh Besar,
Aceh Timur dan Nagan Raya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 168.000.000,- realisasi keuangan Rp 166.100.000,-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
393
(98,87%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengadaan meubeuleur
Hasil yang dicapai tersedianya meubeuleur kantor. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 355.633.000,- realisasi
keuangan Rp 348.563.500,- (98,01%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Hasil yang dicapai terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan selama 1 tahun. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 95.000.000,- realisasi keuangan Rp 88.000.000,-
(92,63%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil yang dicapai terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor selama 1 tahun, terawatnya sarana dan prasarana kantor serta
selesainya rehabilitasi mushalla kantor. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 993.800.000,- realisasi keuangan Rp
956.317.450,- (96,51%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Hasil yang dicapai terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 252.000.000,- realisasi keuangan
Rp. 251.390.000 (99,76%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Hasil yang dicapai terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor selama 1 tahun (AC, Komputer, Genset, Note Book dll).
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
526.940.000,- realisasi keuangan Rp 404.460.000,- (76,76%) dan realisasi
fisik 78,72%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Hasil yang dicapai terlaksananya pendidikan peningkatan sumberdaya
aparatur dalam berbagai bidang. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 186.500.000,- realisasi keuangan Rp
170.520.000,- (91,43%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
Hasil yang dicapai terlaksana sosialisasi perundang-undangan yang
berlaku dan terbaru. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 348.010.000,- realisasi keuangan Rp 203.420.000,-
(58,45%) dan realisasi fisik 74,80%.
4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan.
Kegiatan pengembangan hutan tanaman
Hasil yang dicapai terlaksananya pengembangan hutan tanaman bagi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
394
masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh
Selatan, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Bireuen dengan
jenis sentang, durian, jati, sengon, mahoni dan jenis kehutanan lainnya
sebanyak 472.000 batang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 6.706.410.650,- realisasi keuangan Rp
5.450.581.798,- (81,27%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu
Hasil yang dicapai terlaksananya pengembangan lebah madu,
pengembangan tanaman jernang, jeruk nipis dan asam glugur di Aceh
Tamiang. Selain itu juga terlaksananya pengembangan tanaman
cendana di Kabupaten Pidie, tanaman rumbia, rotan dan bambu di
Aceh Singkil serta pengembangan lebah madu untuk kelompok tani
hutan di kabupaten Gayo Lues. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.050.865.800,- realisasi keuangan Rp
2.546.713.700,- (83,48%) dan realisasi fisik 97,23%.
5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan
Hasil yang dicapai terlaksananya pembibitan, penanaman,
pemeliharaan dan pemberantasan hama penyakit tanaman dalam
rangka rehabilitasi dan reboisasi lahan-lahan terlantar dan marginal di
Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Bireuen, Aceh
Utara dan Kota Banda dengan jenis-jenis tanaman kehutanan seperti
trembesi, soga, sentang,mahoni, jati mas, cemara laut, ketapang dan
petai sebanyak hampir 370.000 batang. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 2.703.064.431,- realisasi keuangan Rp
2.395.574.950,- (88,62%) dan realisasi fisik 97,77%.
Kegiatan pengembangan pemanfaatan wisata alam
Hasil yang dicapai terlaksananya tersedianya fasilitas ekowisata
mangrove di kabupaten Aceh Timur berupa turap jalan dan pos jaga.
Selain itu juga terlaksananya penanaman tanaman dilokasi wisata
dengan jenis mahoni, durian, merbau, meranti dan kruing. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.000.000.000,-
realisasi keuangan Rp 937.902.050,- (93,97%) dan realisasi fisik 100%.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
Kegiatan pengembangan taman hutan raya pocut meurah intan
Hasil yang dicapai tersedianya pagar pengaman kawasan TAHURA
pocut meurah intan intan sepanjang 10,500 Km. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.250.000.000,- realisasi
keuangan Rp 773.277.000,- (61,86%) dan realisasi fisik 61,95%.
Kegiatan pembinaan PAMHUT kontrak (bentara rimba) dan
pengamanan hutan/operasi illegal logging
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
395
Hasil yang dicapai tersedianya jasa Polhut kontrak sebanyak 1.992
orang serta terlaksananya operasi pengamanan/illegal logging dan
gangguan terhadap hutan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 42.069.600.000,- realisasi keuangan Rp
41.233.052.500,- (98,01%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
Kegiatan pemantapan dan pengendalian kawasan hutan
Hasil yang dicapai terlaksananya pemasangan Pal Batas hutan sebanyak
400 batang di Kabupaten Bener Meriah. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 625.000.000,- realisasi keuangan Rp
405.373.500,- (64,86%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan indentifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi
pengembangan hutan
Hasil yang dicapai terlaksananya pengadaan dan pemasangan plang
peringatan batas kawasan hutan sebanyak 85 buah di Kabupaten Aceh
Jaya, Sabang, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah dan
Pidie Jaya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 658.770.000,- realisasi keuangan Rp 632.331.500,- (95,99%) dan
realisasi fisik 100%.
8. Program Kesejahteraan Petani
Kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat
Hasil yang dicapai terlaksanannya pemeliharaan tanaman perkebunan
rakyat, di Kabupaten Aceh Barat dengan tanaman karet sebanyak
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
396
30.800 btg, Kabupaten Pidie Jaya dengan tanaman Kakao sebanyak
35.000 batang, Kabupaten Aceh Utara dengan tanaman kelapa sawit
sebanyak 30.000 batang, termasuk pengadaan pupuk dan bahan
pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 14.928.039.526,- realisasi keuangan
Rp 13.120.543.950,- (87,89%) dan realisasi fisik 99,72%.
9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil yang dicapai terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan
APBA dilapangan dan selesainya pembuatan laporan tahunan dinas.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
497.800.000,- realisasi keuangan Rp 422.319.000,- (84,84%) dan realisasi
fisik 84,84%.
10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan
daerah
Hasil yang dicapai terbangunnya stand pameran dan tersedianya
informasi pasar perkebunan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 1.120.744.100,- realisasi keuangan Rp
762,521.500,- (68,04%) dan realisasi fisik 72,58%.
11. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan pengendalian dan pemantapan alih tekhnologi Pengendalian
Hama Terpadu (PHT)
Hasil yang dicapai terlaksananya pelatihan pengendalian dan
Pemantapan Alih Teknologi PHT pada tanaman. Selain itu juga
terlaksana pengendalian gulma pada tanaman kelapa sawit dan tanaman
karet di Kabupaten Aceh Tamiang. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.830.780.000,- realisasi keuangan Rp
3.726.427.050,- (97,28%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan peningkatan sumber daya teknologi pengolahan hasil
perkebunan
Hasil yang dicapai terlaksananya pelatihan dan sosialisasi teknologi
pengembangan produksi hasil perkebunan. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 378.000.000,- realisasi keuangan Rp
346.486.400,- (91,66%) dan realisasi fisik 100%.
12. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan
profil perkebunan
Hasil yang dicapai terlaksananya pertemuan apresiasi validasi statistik
kehutanan dan perkebunan serta tersusunnya angka statistik kehutanan
dan perkebunan tahun 2009. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 271.900.000,- realisasi keuangan Rp 252.436.500,-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
397
(92,84%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit
Hasil yang dicapai terlaksananya pengembangan dan penanaman kebun
kelapa sawit rakyat seluas 900.000 Ha dan tersalurnya bibit kelapa sawit
untuk kelompok tani yang tersebar di 17 kabupaten. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 119.051.808.000,-
realisasi keuangan Rp 103.953.401.230,- (87,32%) dan realisasi fisik
94,96%.
Kegiatan rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat
Hasil yang dicapai terlaksananya rehabilitasi tanaman pala di
Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1.250 batang, tanaman kakao di
Kabupaten Pidie dan Nagan Raya sebanyak 27.000 batang dan tanaman
kakao di Kabupaten Aceh Besar, Abdya, Simeulu, Aceh Timur, Aceh
Tenggara, Aceh selatan, Kota subulussalam, Bener Meriah dan Nagan
Raya sebanyak 875 Ha. Selain itujuga terlaksanannya rehabilitasi
tanaman kopi dan cengkeh di Kabupaten Aceh Besar. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 24.996.443.464,- realisasi
keuangan Rp 22.249.371.220,- (89,01%) dan realisasi fisik 99,45%.
Kegiatan pengembangan usaha perbenihan, penyediaan bibit dan
pengawasan peredaran benih perkebunan
Hasil yang dicapai terlaksananya pertemuan/pelatihan petugas
perbenihan selama 3 hari dan pertemuan petugas penangkar
perbenihan selama 3 hari di Kabupaten Aceh Timur. Selain itu
terlaksananya pembuatan pre nursery untuk kebun entrees karet di
Kabupaten Aceh Timur. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 2.593.170.000,- realisasi keuangan Rp
2.267.368.500,- (87,44%) dan realisasi fisik 99,45%.
Kegiatan pengembangan kebun karet rakyat
Hasil yang dicapai tersedianya bibit karet untuk pengembangan kebun
karet rakyat di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 125.000 batang, di
Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 200.000 batang dan Aceh barat
sebanyak 630.000 batang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 17.472.829.945,- realisasi keuangan Rp
15.240.509.588,- (87,22%) dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan pengembangan kebun kakao rakyat
Hasil yang dicapai tersedianya bibit kakao untuk pengembangan kebun
kakao rakyat di Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Aceh
Tenggara sebanyak 135.000 batang kakao dan 1.650.000,- kecambah
kakao beserta tanaman sela dan pelindung. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 8.890.000.000,- realisasi keuangan
Rp 7.878.141.000,- (88,62%) dan realisasi fisik 98,10%
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
398
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan dialokasikan dana sebesar Rp
289.514.486.177,- realisasi keuangan keseluruhan anggaran sebesar Rp
258.927.260.981 (89,43%) dan realisasi fisik 98,56%. Kondisi realisasi
keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
289.514.486.177 98,56 258.927.260.981 89,43
1 Belanja tidak langsung 30.393.169.261 100,00 28.233.632.814 92,89
2 Belanja langsung 259.121.316.916 97,06 230.693.628.167 89,03
TOTAL 289.514.486.177 98,56 258.927.260.981 89,43
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- masih kurangnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam
pelaksanaan dilapangan;
- khusus untuk kegiatan Otsus Abdya berupa pengadaan sarana prasarana
pembangunan pabrik kelapa sawit mengalami kendala dalam pelepasan
tanah (ganti rugi) sehingga membutuhkan waktu lebih dalam
pelaksanaan dilapangan berhubung relokasi PKS ke lokasi yang baru;
- untuk dana dekonsentrasi dan pembantuan pada dasarnya sampai akhir
kegiatan tidak mengalami kendala, hanya saja ketidak jelasan
pemanfaatan dana perjalanan membuat beberapa kegiatan yang harus
dibatalkan;
- kecilnya realisasi keuangan disebabkan karena kendala yang terdapat
khusus pada Otsus Abdya yang memiliki bobot keuangan yang
signifikan, sementara realisasi keuangan khusus Otsus Abdya sebesar
71,00%.
Solusi:
- adanya koordinasi dan fokus penyelesaian yang cepat dan tanggap
terhadap permasalahan yang timbul;
- untuk kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang panjang
seyogyanya lebih dahulu ditender (pra tender) untuk mengejar waktu
yang singkat;
- untuk dana dekonsentrasi yang tidak jelas pemanfaatan dana perjalanan
sebaiknya ada percepatan kejelasan terhadap dana-dana yang
ditangguhkan pihak pelaksana;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
399
- diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang pengesahan APBD
dapat dilakukan tepat waktu sehingga setiap instansi akan dapat
melaksanakan aktivitas pembinaan publik sesuai dengan rencana yang
ditetapkan.
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi sebagai berikut :
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
i. Penyediaan makanan dan minuman kantor;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
k. Penyediaan jasa keamanan kantor;
l. Penyediaan jasa hari-hari besar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor;
b. Pengadaan mebeleur;
c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
h. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon.
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b. Bimbingan teknis pertambangan umum;
c. Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
400
(PETI);
d. Inventarisasi usaha pertambangan daerah (SIPD);
e. Pengeboran air tanah;
f. Pengawasan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air
permukaan;
g. Rapat kerja teknis;
h. Pengembangan teknologi sistem informasi.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan;
b. Pembangunan listrik perdesaan;
c. Diklat teknis listrik perdesaan;
d. Pelelangan geothermal Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).
6. Program Pengembangan Migas
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi percepatan terbentuknya PP Migas;
b. Pemantauan dan pengawasan distribusi BBM.
7. Program Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
Kegiatannya berupa monitoring dan inventarisasi kawasan rawan
bencana alam geologi.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan penyediaan
makanan dan minuman kantor, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor,
serta kegiatan penyediaan jasa hari-hari besar. Anggaran yang
disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 1.711.832.593,-
realisasi keuangan Rp 1.611.763.001 (94,15%) dan realisasi fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya sarana perkantoran untuk
menunjang tugas-tugas dinas. Anggaran yang disediakan untuk
kegiatan dimaksud sebesar Rp 261.239.000,- realisasi keuangan Rp
237.310.000,- (90,84%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran terjadi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
401
dikarenakan tenaga honorer yang honornya dianggarkan dalam DPA
telah diangkat menjadi CPNS.
Pengadaan mebeleur
Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya mebeleur untuk
kebutuhan kearsipan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 149.760.000,-. realisasi keuangan Rp 147.000.000,-
(98,16%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pemeliharaan rumah
dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
60.000.000,- realisasi keuangan Rp 59.500.000,- (99,17%) dan realisasi
fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil dari kegiatan tersebut telah terpeliharanya gedung kantor,
halaman dan tempat parkir. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 439.500.000,- realisasi keuangan Rp 435.060.000,-
(98,99%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Hasil dari kegiatan tersebut telah terpeliharanya kendaraan dinas untuk
kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 165.000.000,-. realisasi keuangan Rp 164.044.750,-
(99,42%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Hasil dari kegiatan tersebut telah terpenuhinya pemeliharaan
perlengkapan kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 135.960.441,- realisasi keuangan Rp 133.800.000,-
(98,41%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksana pemeliharaan operasional
komputer sehingga terciptanya kelancaran kerja. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 60.000.000,- realisasi
keuangan Rp 59.998.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon
Telah terpenuhi peralatan untuk penambahan daya listrik gedung
kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp 75.000.000,-. realisasi keuangan Rp 74.350.000,- (99,13%) dan
realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur untuk peningkatan pengetahuan di bidang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
402
pertambangan dan energi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 50.000.000,- realisasi keuangan Rp 49.950.000,-
(99,90%) dan realisasi fisik 100%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil dari kegiatan tersebut telah terpenuhinya pelaksanaan kegiatan
evaluasi dan monitoring. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 510.600.000,- realisasi keuangan Rp 503.225.000,-
(98,56%) dan realisasi fisik 100%.
Bimbingan teknis pertambangan umum
Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya bimbingan teknis
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan pertambangan
untuk produktifitas pertambangan yang berwawasan lingkungan.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
25.276.000,-. realisasi keuangan Rp 25.258.500,- (99,93%) dan realisasi
fisik 100%.
Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pemantauan kegiatan
penambangan tanpa izin untuk menjadi penambangan yang prosedural.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp
25.000.000,- realisasi keuangan Rp 24.320.000,- (97,28%) dan realisasi
fisik 100%.
Inventarisasi usaha pertambangan daerah
Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya data inventarisasi bahan
galian batuan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 20.000.000,- realisasi keuangan Rp 18.700.000,- (93,50%)
dan realisasi fisik 100%.
Pemboran air bawah tanah
Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya sumur bor sebanyak 3
titik di Kabupaten Aceh Bersar, Pidie Jaya, dan Bireuen, satu unit
penurapan mataair di Bireuen, tersedianya DED pembangunan
penurapan sebanyak 4 lokasi dan tersedianya peta kerentanan air tanah
untuk pengembangan wilayah Banda Aceh dan Meulaboh. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 2.267.412.636,-
realisasi keuangan Rp 2.015.345.000,- (88,88%) dan realisasi fisik 100%.
Rincian anggaran adalah sebagai berikut:
Dana Reguler Rp 1.066.600.000,- realisasi keuangan Rp 998.472.000,-
(98,19%).
Dana Otsus Rp 1.200.812.636,- realisasi keuangan Rp 1.016.873.000,-
(84,68%).
Pengawasan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air
permukaan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
403
Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pengawasan,
pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air pemukaan serta lokasi
sumur pantau. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud
sebesar Rp 55.400.000,- realisasi keuangan Rp 55.146.500,- (99,54%)
dan realisasi fisik 100%.
Rapat kerja teknis
Rapat kerja teknis antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga
terpadunya kegiatan pertambangan dan energi yang dilaksanakan di
Hotel Oasis Banda Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 102.000.000,- realisasi keuangan Rp 79.290.000,-
(77,74% dan realisasi fisik 100%.
Pengembangan teknologi sistem informasi
Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya data base di bidang
pertambangan dan energi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 59.500.000,- realisasi keuangan Rp 49.210.000,-
(82,71%) dan realisasi fisik 100%.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
Persiapan pelelangan pemanfaatan gas turbin arun telah selesai
dilaksanakan dengan ditunjukkannya pengelolaan pemanfaatan gas
turbin arun sesuai. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 270.250.000,- yang merupakan dana TDBH-Migas
realisasi keuangan Rp 154.186.000,- (57,05%) dan realisasi fisik 100%.
Rendahnya realisasi anggaran disebabkan proses pelelangan tidak
dilaksanakan karena telah dibentuk tim pengelolaan pemanfaatan Gas
Turbin Arun melalui SK Gubernur Nomor: 028/173/2010, sehingga
panitia pelelangan hanya bersifat koordinasi.
Pembangunan listrik perdesaan
Hasil dari kegiatan tersebut telah selesainya pembangunan 2 unit
PLTMH di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Luwes
(Otsus), pengadaan dan pemasangan lampu jalan Kota Banda Aceh
sebanyak 43 unit (Otsus), pengadaan genset sebanyak 25 unit di
Kabupaten Aceh Selatan, dan DED PLTMH di 3 lokasi yaitu di
Kabupaten Aceh Timur (TDBH-Migas), Kabupaten Aceh Besar dan
Kabupaten Bener Meriah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 11.286.140.000,- realisasi keuangan Rp
10.572.612.000,- (93,68%) dan realisasi fisik 100%. Rincian anggaran
adalah sebagai berikut:
Dana Reguler Rp 237.860.000,- realisasi keuangan Rp 147.168.943,-
(62%).
Dana Otsus Rp 5.734.000.000,- realisasi keuangan Rp 5.734.000.000,-
(100%).
Dana TDBH-Migas Rp 5.314.280.000,- realisasi keuangan Rp
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
404
4.691.443.057,- (88%)
Diklat teknis pengembangan listrik perdesaan
Hasil dari kegiatan tersebut telah terselenggaranya sosialisasi konservasi
energi bagi aparatur pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan
pemahaman mengenai konservasi energi. Anggaran yang disediakan
untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 50.000.000,- realisasi keuangan
Rp 48.130.000,- (96,26%) dan realisasi fisik 100%.
Pelelangan Geothermal Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).
Hasil dari kegiatan tersebut telah terselenggarakannya proses lelang
WKP panas bumi seulawah agam dan kegiatan pendukung. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 2.778.350.000,-
realisasi keuangan Rp 1.702.480.880,- (61,28%) dan realisasi fisik 100%.
Sisa anggaran disebabkan karena efisiensi penyesuaian honor sesuai
dengan Qanun No. 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Aceh.
6. Program Pengembangan Migas
Koordinasi percepatan terbentuknya PP Migas.
Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya kegiatan percepatan
terbentuknya PP Migas dengan dilakukan koordinasi melalui Tim
Advokasi Migas Aceh dengan keluarannya RPP Migas Aceh. Anggaran
yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 174.275.000,-
merupakan dana TDBH-Migas, realisasi keuangan Rp 121.415.000,-
(69,67%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran disebabkan karena
efisiensi penyesuaian honor sesuai dengan Qanun No. 1 Tahun 2008
tentang pengelolaan Keuangan Aceh.
Pemantauan dan pengawasan distribusi BBM.
Terpantaunya distribusi BBM di kabupaten/kota. Anggaran yang
disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 26.000.000,- realisasi
keuangan Rp 25.690.000,- (98,81%) dan realisasi fisik 100%.
7. Program Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
Monitoring dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam geologi
Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya laporan dan data lokasi
daerah rawan bencana. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan
dimaksud sebesar Rp 57.800.000,- realisasi keuangan Rp 52.875.000,-
(91,8%) dan realisasi fisik 100%.
Realisasi Anggaran
Untuk Dinas Pertambangan dan Energi dialokasikan dana sebesar Rp
31.026.380.511,- realisasi keuangan keseluruhan anggaran sebesar Rp
27.718.617.804 (89,34%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan
belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
405
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
31.026.380.511 100,00 27.718.617.804 89,34
1 Belanja tidak langsung 10.210.084.841 100,00 9.297.958.173 91,07
2 Belanja langsung 20.816.295.670 100,00 18.420.659.631 88,49
TOTAL 31.026.380.511 100,00 27.718.617.804 89,34
C. Permasalahan dan Solusi
Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Pertambangan dan Energi.
5. URUSAN PARIWISATA
Urusan Pariwisata telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan pariwisata
dapat lihat dalam urusan kebudayaan. Hal ini dikarenakan anggaran belanja
non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan
dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan
permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.
6. URUSAN INDUSTRI
Urusan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
406
j. Penyediaan makanan dan minuman kantor;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan jasa-jasa hari besar;
m. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
n. Penyediaan jasa non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan rumah jabaran/dinas;
b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
c. Pengadaan meubeleur;
d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
i. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;
b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD.
5. Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil
menengah dan koperasi;
b. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan ini berupa koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD.
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan ini berupa fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan
menengah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
407
9. Program Penataan Struktur Industri
Kegiatan ini berupa rapat koordinasi sinkronisasi program penataan
industri.
10. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Kegiatan ini berupa fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah.
11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah;
b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan kluster produk ekspor;
b. Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang eskpor dan impor;
c. Pembangunan promosi perdagangan Internasional.
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan ini berupa pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.
14. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan ini berupa penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima
dan asongan.
15. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan.
B. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa
jaminan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan, kegiatan penyediaan makanan dan
minuman kantor, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah, kegiatan penyediaan jasa-jasa hari besar, kegiatan peningkatan
pelayanan administrasi perkantoran, serta kegiatan penyediaan jasa non
PNS.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.424.984.390,- realisasi
keuangan Rp 2.345.906.684,- (96,74%) dan realisasi fisik 92,69%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
408
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pembangunan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk lanjutan
pembangunan 1 unit mushalla di kantor Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh. Tujuan pembangunan gedung
kantor adalah untuk meningkatkan performace fisik kantor. Anggaran
yang disediakan Rp 472.758.381,- realisasi keuangan Rp 471.761.000,-
(99,79%) dan realisasi fisik 100%
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan
gedung kantor dalam bentuk penyediaan 30 lembar umbul-umbul dan
20 lembar bendera merah putih, dan pengadaan 2 buah pelubang kertas (Drill punch), 4 unit tabung pemadam kebakaran, 2 unit mesin faximile
serta pemasangan instalasi AC dilantai 2 gedung kantor Disperindagkop
dan UKM Jl. Pocut Baren no.11 Banda Aceh. Anggaran yang disediakan
Rp 76.600.000,- realisasi keuangan Rp 75.620.000,- (98,72%) dan
realisasi fisik 100%
Kegiatan pengadaan meubeleur
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan 1 paket
tempat tidur 3 kaki 2 tingkat untuk satpam. Tujuan pengadaan
mebeleur adalah untuk meningkatnya performance fisik kantor.
Anggaran yang disediakan Rp 6.000.000,- realisasi keuangan Rp
5.980.000,- (99,66%) dan realisasi fisik 100%
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan 1 unit
mobil dinas dengan melakukan service dan penyediaan bahan bakar
minyak dan pelumas. Tujuan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
adalah untuk menjamin kelancaran tugas kantor. Anggaran yang
disediakan Rp 12.000.000,- realisasi keuangan Rp 11.800.000,- (98,33%)
dan realisasi fisik 98,33%. Tidak tercapainya realisasi fisik hingga 100%
disebabkan kegiatan perpanjangan STNK untuk kendaraan mobil
jabatan tidak dilaksanakan.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan
berupa 8 unit kendaraan roda 4 dan 16 unit roda 2 dengan melakukan
service dan penyediaan bahan bakar minyak dan pelumas. Tujuan
pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan adalah untuk menjamin
kelancaran tugas kantor. Anggaran yang disediakan Rp 107.320.000,-
realisasi keuangan Rp 99.961.500,- (93,14%) dan realisasi fisik 96,59%.
Tidak tercapainya realisasi fisik hingga 100% disebabkan oleh tidak
dilaksanakan perpanjangan STNK untuk 8 unit kendaraan roda 4 dan
16 unit roda 2 pada tahun 2010 serta volume service kendaraan yang
lebih sedikit dari jumlah yang direncanakan (kondisi kendaraan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
409
dinas/operasional baik)
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan tersebut telah dilakansanakan kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan kantor dalalm bentuk pemeliharaan/service
pada 60 unit komputer sebanyak 2 kali, service 5 unit mesin absensi dan
service 40 unit AC sebanyak 2 kali. Tujuan pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor adalah untuk meningkatkan pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor. Anggaran yang disediakan
Rp 59.000.000,- realisasi keuangan Rp 58.150.000,- (98,55%) dan
realisasi fisik 100%
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rehabilitas 1 unit
rumah dinas di Seutui, Banda Aceh. Tujuan rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
kantor. Anggaran yang disediakan Rp 79.600.000,- realisasi keuangan
Rp 79.504.000,- (99,88%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kursus-
kursus singkat/bimbingan teknis kepada 4 orang aparatur dan kegiatan
sosialisasi bagi 8 orang aparatur. Tujuan pendidikan dan pelatihan
formal adalah untuk peningkatan kompetensi dan kualitas SDM bagi
12 orang aparatur. Anggaran yang disediakan Rp 45.360.000,-. realisasi
keuangan Rp 42.000.000,- (92,59%) dan realisasi fisik 94,49%. Tidak
tercapainya realisasi fisik hingga 100% disebabkan jumlah paket
pelatihan/bimbingan teknis yang sesuai hanya 3 paket dari 4 paket yang
direncanakan.
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan dalam bentuk kegiatan diklat kewirausahaan
bagi 30 orang KUKM. Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah
untuk meningkatkan kapasitas KUKM dalam berwirausaha. Anggaran
yang disediakan Rp 177.759.000,- realisasi keuangan Rp 177.519.000,-
(99,86%) dan realisasi fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
410
Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk diklat manajemen
pengelolaan koperasi bagi 60 orang pengurus koperasi. Pelaksanaan
diklat dilakukan 2 angkatan. Tujuan pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/KUD adalah untuk peningkatan kapasitas pengelola koperasi
dari 23 kabupaten/kota dalam pembinaan manajemen pengelolaan
koperasi secara transparasi, partisipatif dan akuntabel. Anggaran yang
disediakan Rp 201.454.000,- realisasi keuangan Rp 201.341.000,-
(99,94%) dan realisasi fisik 98,91%.
5. Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil
menengah dan koperasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan
modal bergulir di 3 kabupaten/kota, diklat pembinaan KJK/UJK 30
orang pengurus, dan teridentifikasi serta verifikasi KUKM calon
penerima bantuan perkuatan modal di 23 kabupaten/kota.Tujuan
kegiatan bantuan dana bergulir adalah untuk meningkatkan koperasi
dan UMKM yang berkualitas di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten
Aceh Selatan dan Kota Langsa. Anggaran yang disediakan Rp
6.079.464.990,- realisasi keuangan Rp 6.077.284.990,- (99,96%) dan
realisasi fisik 100%. Anggaran kegiatan koordinasi pemanfaatan
fasilitasi pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi pada 3
kabupaten/kota tersebut merupakan alokasi dana yang bersumber dari
dana otonomi khusus.
Kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi
lokal
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
411
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan magang
bagi 8 orang pengurus koperasi, mengikutsertakan UMKM dalam 2
event kegiatan pameran di Jogja dan Batam. Tersedianya 7 paket RMU
di 6 kabupaten/kota dan pembangunan 8 paket konstruksi bangunan
kantor tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya di 6 kabupaten/kota.
Tujuan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi
lokal adalah untuk meningkatkan koperasi dan UMKM yang
berkualitas. Anggaran yang disediakan Rp 7.305.860.974,- realisasi
keuangan Rp 6.761.742.150,- (92,55%) dan realisasi fisik 97,78%. Tidak
tercapainya realisasi fisik hingga 100% disebabkan oleh tidak adanya
kegiatan pembayaran honorarium untuk panitia pengadaan barang/jasa
kegiatan otsus di Kabupaten Aceh Timur, tidak dibayarnya honorarium
pengelola teknis kegiatan migas di Kabupaten Aceh Utara.
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan tentang
perkoperasian kepada 150 orang pengurus koperasi dari 5
kabupaten/kota dan kegiatan verifikasi colon koperasi berprestasi di 22
kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi kinerja koperasi di 23
kabupaten/kota serta peringatan hari koperasi ke 63. Tujuan
pelaksanaan peyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan
anggota koperasi tentang koperasi yang baik dan sehat. Kegiatan
verifikasi dan monitoring evaluasi kinerja koperasi dan 22
kabupatn/kota bertujuan untuk memilih koperasi yang unggul sebagai
laporan pada acara peringatan hari koperasi ke 63 di Jakarta. Anggaran
yang disediakan Rp 325.778.000,- realisasi keuangan Rp 320.778.000,-
(98,47%) dan realisasi fisik 98,47%. Tidak tercapainya realisasi fisik
hingga 100% disebabkan kegiatan belanja jasa lembaga independent
pemeringkatan koperasi sekunder terhadap 10 koperasi tidak
dilaksanakan.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
penyusunan laporan kerja dinas berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA,
RPJM dan RENSTRA. Dalam penyusunan laporan dan pengumpulan
data pendukung diperlukan motivasi dan kinerja yang mengharuskan
pegawai untuk melakukan tugas-tugas kantor di luar jam kantor
(lembur) yang diapresiasikan dengan pemberian uang lembur. Tujuan
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
adalah terciptanya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPA. Anggaran
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
412
yang tersedia Rp 85.875.000,- realisasi keuangan Rp 80.801.000,-
(94,09%) dan realisasi fisik 100%.
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan menengah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
pelatihan mengenai diversifikasi produk anyaman bagi 20 orang perajin,
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual produk
anyaman sehingga dapat bersaing dipasar nasional maupun
Internasional. Kegiatan diklat kiat sukses pameran dagang dengan
mengirimkan 3 orang ke Jakarta. Tujuan diklat ini adalah untuk
meningkatkan kualitas aparatur dalam mengatur kegiatan pameran
dagang. Kegiatan promosi produk IKM yang bernaung di bawah binaan
Dekranas dengan menyewa outlet pada lokasi strategis, yaitu Bandara
Sultan Iskandar Muda (SIM) dan mengikutsertakan produk-produk dari
Industri Kecil Menengah binaan pada pameran dalam negeri. Kegiatan
promosi juga dilakukan dalam bentuk pembuatan brosur 5000 expr dan
320 exp katalog. Tujuan kegiatan promosi ini adalah untuk
memperkenalkan produk-produk IKM dan memperluas pasar produk
tersebut. Tujuan fasilitai pengembangan usaha industri kecil dan
menengah adalah terciptanya pembinaan dan koordinasi terhadap IKM
Perajin. Kegiatan pembinaan terhadap produk sabun mandi (opaque)
dengan pengadaan peralatan cetak sabun opaque dan memfasilitasi
pengurusan sertifikasi HAKI. Kegiatan-kegiatan pendukung lainnya
dalam rangka peningkatan kinerja Dekranas di Provinsi Aceh.
Anggaran yang disediakan adalah Rp 1.000.000.000,- realisasi keuangan
Rp 969.483.154,- (96,95%) dan realisasi fisik 100%.
9. Program Penataan Struktur Industri
Kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi program penataan industri
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
sosialisasi, pembinaan dan konsultasi teknis ke pusat. Kegiatan
sosialisasi kepada 60 orang pengusaha AMDK dan DAM mengenai
sistem mutu penggunaan tanda SNI di 3 kabupaten/kota. Kegiatan
Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada 25 orang pengusaha
di bidang industri. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk
memberikan informasi sehingga meningkatkan kualitas pengusaha.
Anggaran yang disediakan Rp 278.675.000,- realisasi keuangan Rp
267.097.000,- (95.85%) dan realisasi fisik 100%.
10. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Kegiatan fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pameran
dalam negari, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
413
produksi berupa 58 paket peralatan dan mesin industri, 4 paket
pengadaan mebeulair, 1 paket pengadaan instalasi listrik, 17 paket
pengadaan pembangunan gedung kantor, tempat tinggal dan fasilitas
umum lainnya pembinaan dan pengadaan bantuan peralatan alat-alat
bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, pengadaan
mebeulair, pengadaan instasi listrik dan telepon, pembangunan serta
memfasilitasi pemasaran melalui promosi pruduk IKM. Kegiatan
fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah dilaksanakan di 11
kabupaten/kota dengan alokasi dana yang bersumber dari dana
Otonomi Khusus, tambahan dana migas dan dana APBA murni. 11
kabupaten/kota yang ada kegiatan fasilitasi pembinaan industri kecil
dan menengah adalah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara,
Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten
Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bireuen Tujuan
pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan
kualitas SDM perajin IKM di Provinsi Aceh. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 18.904.999.763,- realisasi keuangan Rp 17.737.953.600,-
(93,83%) dan realisasi fisik 99,71%.
11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian
daerah
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tera ulang
UTTP di 18 kabupaten/kota, pengawasan UTTP di 3 lokasi, penyuluhan
UTTP di 3 lokasi, pemeliharaan peralatan kantor dan pengadaan bahan
kelengkapan lapangan. Tujuan kegiatan operasionalisasi dan
pengembangan UPT kemetrologian daerah adalah untuk meningkatkan
perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Pelaksanaan
kegiatan tera ulang UTTP melibatkan tenaga fungsional tera di
didampingi oleh tenaga kemanan dari kepolisian. Tujuan pelaksanaan
tera ulang UTTP adalah untuk mengkondisikan alat ukur sesuai dengan
standard sehingga konsumen terlindungi dari penipuan alat ukur.
Kegiatan pengawasan UTTP selain melibatkan aparatur dari
Disperindag kabupaten/kota yang bersangkutan juga melibatkan 2
orang petugas pendamping dari kepolisian. Tujuan pengawasan UTTP
adalah untuk menjamin bahwa UTTP menggunakan peralatan ukur
yang telah di tera.
Kegiatan penyuluhan UTTP dilaksanakan di 3 lokasi dengan frekwensi
3 kali selama tahun 2010. Pada kegiatan penyuluhan UTTP selain
menghadirkan narasumber 4 orang dari Disperindagkop dan UKM
Aceh, juga melibatkan 2 orang petugas pendamping dari
kabupaten/kota dan 1 orang petugas dari syariat Islam. Tujuan
penyuluhan UTTP adalah untuk meningkatkan kualitas 150 orang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
414
petugas UTTP dalam memahami kemetrologian dan melaksanakan
pengukuran sesuai dengan syariat Islam.
Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor UPTD metrologi mencakup
pemeliharaan perlatan kantor dan alat kerja lapangan antara lain service
AT standar 20 kg, sevice bejana ukur, service standar meter air, service
timbangan elektronik, service meja tera ulang, service instalasi tangki
ukur mobil, dan service perlengkapan kantor berupa service computer,
AC dan pompa air. Tujuan kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan dan
kelancaran tugas kantor.
Pengadaan bahan kelengkapan lapangan mencakup pembelian
peralatan kerja berupa obeng, tang, palu, gunting seng, timah justir,
timah plumber, kawat segel, kertas pasir dan mata bor.Tujuan
pengadaan bahan kelengkapan lapangan adalah untuk mendukung
kinerja petugas tera dalam melakukan tera ulang. Anggaran yang
disediakan Rp 457.845.000,- realisasi keuangan Rp 454.595.000,-
(99,29%) dan realisasi fisik 99.40%. Pelaksanaan kegiatan
operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah tidak
mencapai 100% disebabkan tidak dilaksanakan pembayaran transpor
lokal kepada tenaga pendamping dari kepolisian, Disperindag
kabupaten/kota dan Dinas Syariat Islam sebagaimana yang telah
direncanakan.
Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi
perlindungan konsumen terhadap 30 orang anak didik dan para guru
tingkat Sekolah Menengah Pertama, pembelian dan pengujian bahan
pangan dan non pangan yang beredar dipasar di 10 kabupaten/kota
dalam lingkup Provinsi Aceh dan Bimtek kepada 1 orang aparatur calon
Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan PPNS-PK. Tujuan
peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa adalah untuk
meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
sesuai dengan yang diamatkan pada Undang-Undang No.8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen terhadap anak
didik dan para guru dilaksanakan di aula sekolah SMP Negeri 1 Banda
Aceh dengan mendatangkan narasumber dari instansi terkait, yaitu:
Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Direktorat
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Banda Aceh serta UPTD Metrologi Disperindagkop dan UKM Aceh.
Tujuan sosialisasi ini adalah untuk terciptanya jiwa konsumen yang
mendiri mulai dari usia dini dan terciptanya konsumen yang cerdas
dalam mengkonsumsi suatu produk.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
415
Kegiatan pembelian barang pangan dan non pangan yang beredar di
pasar 10 kabupaten/kota berupa pembelian produk pangan dengan
kriteria pengawasan terhadap waktu kadaluarsa pada beberapa produk
makanan dan minuman ringan. Pengawasan produk makanan
dilakukan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1431 H dengan
mengambil sampel makanan dan minuman yang ditata dalam parcel
lebaran di beberapa toko/mini market di Kota Banda Aceh.
Produk non pangan dilakukan pengawasan terhadap produk-produk
yang wajib SNI dengan melakukan pengujian contoh terhadap standar
mutu dan memperhatikan tanda SNI pada produk, dan pengawasan
pada produk elektronika berupa ketersediaan petunjuk manual
berbahasa Indonesia dan ketersediaan kartu garansi. Pengawasan juga
dilakukan terhadap berat netto pada produk semen. Tujuan kegiatan ini
adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang yang tidak
sesuai standar jaminan mutu yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Kegiatan pelatihan PPBJ kepada 1 orang calon petugas pengawasan
barang dan jasa bertujuan untuk menciptakan kader petugas PPBJ yang
berkualitas dan siap diterjunkan kelapangan dalam rangka perlindungan
konsumen terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan standar
yang berlaku.
Anggaran yang disediakan Rp 136.750.000,- realisasi keuangan Rp
132.662.000,- (97,01%) dan realisasi fisik 100%.
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Kegiatan pengembangan kluster produk ekspor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
pengembangan komunitas ekspor daerah, pelaksanaan forum
komunikasi dunia usaha, pembuatan media informasi berupa
booklet/leaflet/brosur dan petunjuk praktis prosedur pengurusan
dokumen ekspor impor. Kegiatan pengembagan komunitas ekspor
daerah meliputi pendataan komoditas potensi ekspor di 23 kabupaten
kota dengan pengisian kuesioner. Tujuan kegiatan ini adalah untuk
pemetaan komoditi ekspor daerah berdasarkan produk unggulan di
daerah dari sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan),
hasil tambang, dan barang lainnya serta informasi jumlah eksportir dan
pedagangan pengumpul yang terlibat langsung maupun tidak dalam
kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan forum komunikasi dunia
usaha bertujuan untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan kendala
dalam dunia usaha.
Pembuatan brosur 2000 exp bertujuan untuk memberikan informasi
tentang komoditi unggulan Aceh, produk ekspor.
Tujuan pembuatan petunjuk praktis prosedur pengurusan dokumen
ekspor impor adalah untuk memberikan informasi kepada eksportir dan
calon eksportir dalam melaksanakan kegiatan ekspor-impor yang pada
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
416
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan devisa negara melalui
kegiatan ekspor komoditi unggulan daerah Aceh. Anggaran yang
disediakan Rp 204.730.000,- realisasi keuangan Rp 180.380.500,-
(88,11%) dan realisasi fisik 88,74%. Tidak tercapainya realisasi fisik
hingga 100% disebabkan oleh Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi
dunia usaha yang direncanakan dilaksanakan 3 kali hanya dilaksanakan
2 kali. Dengan volume pelaksanaan 2 kali sudah cukup efisien dan dapat
memenuhi sasaran dan tujuan dari kegiatan forum komunikasi usaha..
Kegiatan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang eskpor dan
impor
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan
peralatan laboratorium kimia, pelatihan SDM kepada 4 orang tenaga
analis dan monitoring mutu komoditi minyak pala dan biji kakao
dengan melakukan pengujian terhadap komoditi tersebut.
Tujuan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan
impor adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
terhadap barang/komoditi ekspor-impor.
Anggaran yang disediakan Rp 421.656.584,- realisasi Rp 419.084.500,-
atau 99,39% dan fisik 99,59%.
Kegiatan pembangunan promosi perdagangan Internasional
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan promosi
ekspor meliputi keikutsertaan dalam even pameran PPE (Pameran
Produk Ekspor). Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka peluang
pasar bagi komoditas unggulan daerah Aceh. Anggaran yang disediakan
Rp 58.620.000,- realisasi keuangan Rp 58.620.000,- (100%) dan realisasi
fisik 100%.
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
417
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan
kegiatan pasar rakyat dan operasi pasar dalam rangka subsidi kebutuhan
gula pasir, minyak goreng, telur ayam, dan tepung terigu dalam rangka
mengontrol lonjakan harga pada hari-hari besar keagamaan. Tujuan
pelaksanaan kegiatan pasar rakyat adalah untuk mewujudkan kestabilan
harga barang di masyarakat dan distribusi barang yang merata.
Anggaran yang disediakan Rp 205.390.000.- realisasi keuangan Rp
188.628.500,- (91,84%) dan realisasi fisik 100%.
14. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan
asongan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembuatan 11 paket
DED/perencanaan pembagunan pasar di 9 kabupaten/kota dan
pembangunan 35 paket pasar dan kios di kabupaten/kota dan 1 paket
pembangunan gapura di Kabupaten Pidie. Pelaksanaan 11 paket
DED/perencanaan pembangunan pasar di 9 kabupaten/kota
dimaksudkan agar pembangunan kontruksi fisik pasar tidak terkendala
oleh waktu karena rencana gambar dan rab sudah tersedia. Tujuan
pelaksanaan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan
asongan adalah untuk tertatanya pedagang kaki lima di pasar- pasar
tradional kabupaten/kota.
Anggaran yang disediakan Rp 46.197.214.000,- realisasi keuangan Rp
41.345.034.141,- (89,50%) dan realisasi fisik 99,42%.
Pada pembangunan pasar ikan dan sayur di Cunda Kota Lhokseumawe,
pelaksanaan pembangunan pasar ikan dan sayur baru mencapai 62,25%,
nilai kontrak untuk pekerjaan pengawasan Rp 51.750.000,- baru
terealisasi Rp 28.090.935,- (53,51%), sedangkan pekerjaan
pembangunan fisik bangunan dari nilai kontrak Rp 1.730.240.000,-
terealisasi Rp 939.208.876,- (48,96%). Permasalahan tidak selesainya
pembangunan pasar ikan dan sayur Cunda adalah ketidak mampuan
pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Atas
kinerja buruk pihak pelaksana telah diambil tindakan tegas berupa
mem- blacklist perusahaan pelaksana dan mensita jaminan pelaksanaan
untuk negara.
15. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perjalanan
dinas ke 23 kabupaten/kota yang bertujuan untuk monitoring kegiatan
program yang telah dilaksanakan, pengumpulan data program untuk
tahun anggaran 2011. Kegiatan rapat koordinasi guna evaluasi kegiatan
tahun 2009 dan merangkum rencana program/kegiatan tahun 2011.
Tujuan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
418
mengontrol semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UKM Aceh. Anggaran yang disediakan Rp 551.520.000,- realisasi
keuangan Rp 540.507.400,- (98,00%) dan realisasi fisik 99,93%.
Realisasi Anggaran
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dialokasikan dana
sebesar Rp 106.693.520.212,- realisasi Rp 99.608.986.958,- atau 93,36% dan
fisik 98,78%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja
langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
% (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Anggaran APBA (DPA)
SKPA sebesar
106.693.520.212 98,78 99.608.986.958 93,36
1 Belanja tidak langsung 20.816.305.130 - 20.460.555.339 98,29
2 Belanja langsung 85.877.215.082 - 79.148.431.619 92,16
TOTAL 106.693.520.212 98,78 99.608.986.958 93,36
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
- pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tidak
terlaksana karena tidak lengkapnya administrasi untuk pembayaran pajak
PBB terhadap bangunan kantor dan rumah dinas;
- pelaksanaan program penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima
dan asongan pada pembangunan pasar jajan serba ada di Kabupaten Gayo
Lues dan pembangunan pasar ikan dan sayur di Cunda Kota Lhokseumawe
terhambat karena pihak pelaksana (kontraktor) tidak dapat menyelesaikan
pembangunan tepat waktu;
- belum tersedianya anggaran yang cukup sehingga pelaksanaan program
kegiatan (operasi pasar, pengujian timbangan, pemeriksaan peredaran
barang dan jasa, pengawasan industri kecil menengah, perlindungan
konsumen dan pengawasan usaha/kelembagaan koperasi dan UKM) belum
merata di setiap kabupaten/kota;
- terlambatnya persetujuan DPAP tahun 2010 memberi dampak pada
percepatan penyerapan anggaran pemerintah.
Solusi:
- diharapkan mempersiapan dokumen-dokumen pendukung untuk
pembayaran PBB atas gedung kantor dan rumah dinas;
- diharapkan untuk memperketat seleksi pelaksana kegiatan dengan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
419
mengacu pada peraturan yang berlaku;
- diperlukan penambahan jumlah anggaran agar program-program yang
langsung berhubungan dengan masyarakat dapat dilaksanakan merata di
23 kabupaten/kota se Aceh;
- bila ada dokumen pelaksanaan anggaran perubahan di masa yang akan
datang, pengesahan DPAP dapat dilakukan lebih cepat agar semua
program yang terdapat perubahan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. URUSAN PERDAGANGAN
Urusan wajib mengenai Perdagangan, Pemerintah Aceh telah
melaksanakannya melalui lembaga daerah yaitu: Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Urusan Industri). Hal ini
dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja Program tidak dapat
dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga
daerah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat
dalam keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga
daerah tersebut.
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Urusan wajib mengenai ketransmigrasian, Pemerintah Aceh telah
melaksanakannya melalui lembaga daerah yaitu: Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk (Urusan Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan anggaran
belanja non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka
disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu
juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
420
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2010 untuk Pemerintah Aceh
terdiri atas, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, Urusan
Ketenagakerjaan, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pertanian, Urusan
Kehutanan.
Total anggaran Tugas Pembantuan yang diterima sebesar Rp 119.150.114.000,-
dengan realisasi sebesar Rp 69.903.229.023,- atau 58,67% dan fisik 86,05%.
Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang menerima tugas pembantuan adalah
sebagai berikut: Urusan Kesehatan terdiri dari Dinas Kesehatan, Urusan Pekerjaan
Umum yaitu Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pengairan, Urusan Sosial
yaitu Dinas Sosial, Urusan ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk, Urusan Kelautan dan Perikanan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan,
Urusan Pertanian yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan
dan Peternakan, Urusan Kehutanan yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
421
URUSAN KESEHATAN
Dinas Kesehatan Aceh
1. Dasar Hukum
DIPA Nomor 0542/024-05.4/-/2010
DIPA Nomor 0545/024-05.4/-/2010
DIPA Nomor 0546/024-05.4/-/2010
DIPA Nomor 0544/024-05.4/-/2010
DIPA Nomor 0543/024-05.4/-2010
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Kesehatan Aceh.
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
Program Penyediaan Sanitasi Masyarakat Miskin (CWSH) yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Pidie (CWSH), DIPA: 0542/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan
Penyediaan sarana air bersih (pipa, sumur gali, sumur bor) dengan anggaran Rp
3.173.616.000,- realisasi keuangan 78,58%
Program Penyediaan Sanitasi Masyarakat Miskin (CWSH) yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Aceh Jaya, DIPA: 0545/024- 05.4/-/2010 dengan kegiatan
penyediaan sarana air bersih (pipa, sumur gali, sumur bor) dengan anggaran Rp
3.255.469.000 realisasi keuangan 36,51%
Program Penyediaan Sanitasi Masyarakat Miskin (CWSH) yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Nagan Raya, DIPA: 0546/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan
penyediaan sarana air bersih (pipa, sumur gali, sumur bor) dengan anggaran Rp
3.471.482.000,- realisasi keuangan 22,13%
Program Penyediaan Sanitasi Masyarakat Miskin (CWSH) yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Bireuen, DIPA: 0544/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan
penyediaan sarana air bersih (pipa, sumur gali, sumur bor) dengan anggaran Rp
760.747.000,- realisasi keuangan 98,66%.
Program Penyediaan Sanitasi Masyarakat Miskin (CWSH) yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Aceh Utara, DIPA: 0543/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan
penyediaan sarana air bersih (pipa, sumur gali, sumur bor) dengan anggaran Rp
2.852.773.000,- realisasi keuangan 60,00%.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 13.514.114.000,-
dengan realisasi sebesar Rp 7.997.112.100,- atau 59,18%
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan tidak dijumpai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan karena proses
perencanaan anggaran dan pelaksanaannya tepat waktu.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
422
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh
1. Dasar Hukum DIPA Nomor: 0315/033-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kemeterian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
Program dan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi
pemeliharaan rutin dan berkala pada jalan dan provinsi yang dilaksanakan pada
- Kota Banda Aceh : 1Paket. (7,48 km rutin).
- Kabupaten Aceh Besar : 5 Paket. (2,3 km berkala;24,66 km rutin)
- Kabupaten Pidie : 3 Paket. (102,46 km rutin)
- Kabupaten Aceh Tengah : 4 Paket (69.,82 km rutin)
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 18.842.611.000
realisasi Rp 15.896.533.592,- atau 84,36% dan fisik 88,24%.
6. Permasalahan dan Solusi
Secara umum tidak terdapat permasalahan/kendala yang berarti dalam pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud.
Dinas Pengairan Aceh
1. Dasar Hukum
DIPA Nomor 0444/033-06.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kemeterian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Pengairan Aceh
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan
pengairan lainnya dengan kegiatan meliputi operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi.
Program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ini adalah
pekerjaan operasi rutin dan pemeliharaan berkala pada 15 daerah irigasi di 8
kabupaten, meliputi pembersihan dari semak belukar, pembuangan/galian
sedimen, pemeliharaan jalan inspeksi, perbaikan jaringan irigasi, perbaikan pintu
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
423
bendung, perbaikan pintu bangunan, perbaikan pagar dan bangunan kantor
ranting, perbaikan saluran,, pemeliharaan jaringan sekunder dan primer, rehab
jalan inspeksi, perbaikan bangunan pelimpah dan rehab rumah PPB/PPA. Selain
untuk kegiatan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, juga disediakan dana
untuk pengadaan peralatan bantu kerja habis pakai untuk pemeliharaan seperti
topi, senter, cangkul dan lain-lain. Pada tahun anggaran 2010 kegiatan operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi Jambo Aye, Daerah
Irigasi Krueng Tiro, Daerah Irigasi Krueng Jrue/Keuliling, Daerah Irigasi Baro
Raya, Daerah Irigasi Alue Ubay, Daerah Irigasi Kuta Cane Lama, Daerah Irigasi
Pante Lhoong, Daerah Irigasi Paya Nie, Daerah Irigasi Manggeng, Daerah Irigasi
Krueng Susoh, Daerah Irigasi Babah Rote, Daerah Irigasi Jeuram dan Daerah Irigasi
Datar Diana. Rincian kegiatan menurut lokasi adalah Provinsi 23.754 Ha, Aceh
Besar 11.642 Ha, Pidie 15.119 Ha, Aceh Utara 7.144 Ha, Aceh Tenggara 5.425 Ha,
Bireuen 9.683 Ha, Aceh Barat Daya 5.793 Ha, Nagan Raya 12.446 Ha, Bener
Meraiah 3.200 Ha.
Luas total daerah irigasi yang ditangani dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi tersebut di atas adalah 94.206 Ha.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 16.352.960.000
dengan realisasi sebesar Rp 14.698.154.723 atau 89,88% dan realisasi fisik 96,37%.
6. Permasalahan dan Solusi
Dana yang dialokasikan masih kurang dibandingkan dengan banyaknya jumlah
daerah irigasi serta jaringan irigasi yang perlu dilakukan kegiatan operasi dan
pemeliharaan. Solusinya adalah diperlukan penambahan jumlah dana untuk
melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan di tahun mendatang.
URUSAN SOSIAL
Dinas Sosial
1. Dasar Hukum
DIPA nomor : 0088/027-01.3/I/2010
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kementerian Sosial Republik Indonesia
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Sosial Aceh.
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Kegiatannya terdiri dari:
- Penyusunan program dan rencana kerja pembangunan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
424
Merupakan kegiatan penyusunan, koordinasi pelaksanaan serta monitoring dan
evaluasi seluruh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan
oleh Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial Aceh yang berfungsi
menyusun, pendataan serta mengevaluasi semua hasil kegiatan untuk menjadi
dasar penyusunan kegiatan di tahun berikutnya, Kegiatan yang dilaksanakan
adalah koordinasi antar bidang program propinsi dengan program
kabupaten/kota, finalisasi penyusunan anggaran, sosialisasi perencanaan
program, penjajagan usulan program dan daerah, pengolahan hasil penjajagan,
kesejahteraan sosial nasional (KSN) expo, rapat-rapat koordinasi, musrembang
renja, RKA-KL, RKP, dan evaluasi perencanaan program dan monitoring dan
evaluasi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 317.657.000,- Realisasi
Rp 307.532.000,- (96,81%).
- Penyelenggaraan pengarustamaan gender
Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan kepada dinas/instansi sosial
kabupaten/kota tentang kebijakan "pengarusatamaan gender" agar tersusunnya
kebijakan dan program kesejahteraan sosial di provinsi dan 23 kabupaten/kota
yang berwawasan gender. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 50.000.000,-
Realisasi Rp 45.500.000,- (91,00%).
- Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS
lainnya
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp
8.977.920.000,- realisasi Rp. 8.905.560.000,- (99,19%)
- Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama
kemampuan dalam mengatasi masalah keluarga maupun dalam memenuhi
kebutuhan dasar sosial dan psikologis bagi anggotanya. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan teknis yaitu kegiatan
yang diarahkan untuk melatih/membina orang-orang yang telah ditunjuk untuk
menjadi penanggung jawab Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
di kabupaten/kota yang akan menerima bantuan operasional LK3. Pendaftaran
dan seleksi yaitu seleksi dimaksudkan untuk mengidentifikasikan calon
penerima bantuan AKSK dan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan
kesejahteraan sosial keluarga. Bantuan usaha ekonomi produktif yaitu
pemberian bantuan usaha ekonomi produktif diarahkan kepada masyarakat
yang miskin atau rentan dengan pemberian paket modal usaha, bantuan untuk
Orsos/Yayasan/LSM. Bimbingan teknis usaha ekonomi produktif yaitu kegiatan
yang dilaksanakan untuk memberikan bimbingan, penyuluhan dan informasi
tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin tahun 2010 kepada
calon penerima bantuan/manfaat sehingga klien mendapatkan pengetahuan dan
pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan mampu
mempergunakan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
425
memperingati hari keluarga nasional (HARGANAS). Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 1.202.600.000,- realisasi Rp 1.197.891.400,- (99,61%).
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Kegiatan ini bertujuan untuk dapat merubah pola fikir serta sikap mental warga
Komunitas Adat Terpencil dari pola tradisional ke pola yang lebih maju.
Diantaranya memberi dorongan dan semangat hidup kepada warga KAT,
membekali keterampilan disamping bertani dan bercocok tanam untuk dapat
mengolah hasil pertanian, mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat KAT
melalui pengetahuan dan modal usaha dengan menggalakkan potensi dan
sumber ekonomi warga KAT, kegiatan ini dilakukan melalui study kelayakan
yang meliputi persiapan pemberdayaan KAT, Pelaksanaan penjajakan awal,
pelaksanaan study kelayakan, semiloka hasil study kelayakan pemberdayaan
KAT, penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program, pembudayaan
dan pemasyarakatan yang terdiri dari penyiapan kondisi masyarakat dan calon
warga binaan, bimbingan sosial motivasi berkala secara terpadu pemberdayaan
KAT tahun I dan III, Pendampingan sosial kepada warga binaan KAT tahun I
dan III, rapat-rapat koordinasi kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi
dan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran
yang disediakan sebesar Rp 1.298.757.000,- Realisasi Rp 686.500.000,- (52,86%)
dan sisa anggaran sebesar Rp 612.275.000,- (47,14%) yang merupakan sisa dana
dari kegiatan pembangunan KAT kegiatan yang dipergunakan sesuai kebutuhan.
Rencana Pembinaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang direncanakan
pada 2 lokasi hanya difokuskan pada 1 lokasi saja dikarenakan standar biaya
DIPA APBN sangat terbatas, sehingga untuk pemberdayaan tahun 2011
difokuskan pada 1 (satu) lokasi saja.
- Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat
Kegiatan ini bertujuan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial
bersama-sama dengan pemerintah, agar masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat hidup layak secara mandiri dan bermanfaat,
meningkatkan peran serta dan kinerja 241 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)
sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pemahaman
tentang permasalahan-permasalahan sosial atau PMKS dan peran, tugas dan
fungsi TKSK sebagai PSKS. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
1.106.290.000,- realisasi Rp 1.100.627.600,- (99,49%).
- Pemberdayaan organisasi sosial
Kegiatan ini bertujuan meningkatnya peran serta dan kinerja Orsos/LSM sebagai
pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pembinaan dan
bimbingan sosial kepada pimpinan panti tentang manajemen organisasi sosial,
melaksanakan penguatan jaringan kerja antar organisasi sosial, meningkatkan
partisipasi dan motivasi para pengurus orsos dalam meningkatkan mutu standar
pelayanan sosial kepada penerima pelayanan, adapun kegiatan yang
dilaksanakan adalah pemberian bantuan berprestasi I, II dan III, bantuan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
426
pengelolaan UEP untuk 15 orsos. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
256.899.000,- realisasi Rp 256.899.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
- Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat
Kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan dan bimbingan sosial,
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak secara mandiri dan
bermartabat, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan penyebaran
informasi, penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan, seleksi calon
pekerja sosial masyarakat berprestasi tingkat kabupaten/kota, seleksi organisasi
sosial berprestasi tingkat provinsi dan pemberian bantuan stimulan kepada
pekerja sosial masyarakat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 247.600.000,-
realisasi Rp 243.990.000,- (98,54%).
- Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial
Kegiatan ini bertujuan agar terjadinya transformasi nilai kepahlawanan dari
pelaku perjuangan/sejarah kepada generasi muda sehingga nilai tersebut
dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin dikenal, dihayati dan dihormati
keberadaan serta fungsi TMP dan MPN, serta mengembalikan semangat
kegotong-royongan melalui kegiatan bhakti sosial oleh seluruh warga negara RI
dan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembuatan
leaflet/poster, bantuan kepada Orsos/Yayasan/LSM, pengawasan/supervisi
konstruksi, pelestarian bangunan bersejarah, bimbingan pelestarian nilai K3
kepada guru dan melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pembangunan karakter
bangsa (nation and character building). Anggaran yang disediakan sebesar Rp
318.900.000,- Realisasi Rp 318.046.000,- (99,73%).
- Pemberdayaan karang taruna
Kegiatan ini bertujuan meningkatnya peran serta dan kinerja karang taruna
sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pembinaan dan
bimbingan sosial kepada pimpinan panti tentang manajemen organisasi sosial,
melaksanakan penguatan jaringan kerja antar pengurus karang taruna provinsi
dengan pengurus karang taruna di kabupaten/kota, bantuan yang diberikan
antara lain Modal Usaha (MU), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha
Kesejahteraan Sosial (UKS) Karang Taruna. Anggaran yang disediakan sebesar
Rp 242.200.000,- realisasi Rp 239.050.000,- (98,70%).
- Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat
Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya kegiatan wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat (WKSBM) di tingkat lokal/desa, meningkatnya peran serta
lembaga sosial yang ada dalam masyarakat pada akar rumput sebagai pelaku
pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pembinaan dan bimbingan
sosial kepada pengurus WKSBM untuk melaksanakan perintisan puskesos dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
427
melaksanakan penguatan jaringan kerja lembaga WKSBM dengan lembaga sosial
lainnya yang ada di desa maupun kecamatan. Anggaran yang disediakan sebesar
Rp 128.550.000,- realisasi Rp 128.499.200,- (99,96%).
- Peningkatan kerjasama kelembagaan dan dunia usaha
Kegiatan ini bertujuan semakin melembaganya dan meningkatnya pelaksanaan
kerjasama antar dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan
usaha kesejahteraan sosial, makin menguatnya integritas sosial (kepercayaan dan
penerimaan sosial) melalui dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap
dunia usaha agar dunia usaha tetap sustainable. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 53.380.000,- realisasi Rp 53.380.000,- (100%).
- Rehabilitasi tuna sosial
Kegiatan ini bertujuan memulihkan kembali harga diri dan kepercayaan diri
penyandang masalah kesejahteraan sosial, memberikan bimbingan mental sosial
dan agama bagi tuna sosial, kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyuluhan
penyebaran informasi melalui kampanye sosial tuna sosial di radio dan televisi
agar masyarakat mengetahui permasalahan tuna social. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp 100.000.000,- realisasi Rp 97.695.800,- (97,70%).
- Rehabilitasi sosial korban NAPZA
Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui
kampanye sosial dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang
berupa ceramah kepada masyarakat tentang narkoba, bahayanya dan upaya
pencegahan narkoba dan memberikan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)
NAPZA yang berupa test laboraturium oleh dokter dan perawat, serta kegiatan
konseling oleh pekerja sosial kepada masyarakat tentang NAPZA. Anggaran
yang disediakan sebesar Rp 100.000.000,- realisasi Rp 99.360.000,- (99,36%).
- Rehabilitasi sosial penyandang cacat
Kegiatan ini antara lain pendidikan dan pelatihan teknis kepada para
penyandang cacat, penyuluhan dan penyebaran informasi yaitu publikasi
kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosisal Penyandang Cacat (PRSPC) dan
Kegiatan Peringatan Hari Penyandang Cacat (HIPENCA) 2010, Pemberian
Jaminan Hidup (JADUP). Anggaran yang disediakan sebesar Rp 174.830.000,-
realisasi Rp 173.850.000,- (99,44%).
- Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan lanjut usia,
memperbaiki kualitas dan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti dan dalam
panti, bantuan yang diberikan adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 362.177.000,- realisasi Rp 301.087.000,-
(83.13%).
- Pelayanan dan perlindungan kesejahteraan anak
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
428
Kegiatan ini bertujuan terjaminnya kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan
perlindungan anak, khususnya anak terlantar, sehingga anak dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial serta
meningkatkan kesadaran, kemampuan tanggung jawab dan partisipasi aktif
masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain pembinaan dan perlindungan kessos anak balita,
pelayanan dan rehabilitasi anak cacat, penyelenggaraan sosialisasi/workshop/
diseminasi/seminar/publikasi sosial anak dan pelayanan dan perlindungan
kesejahteraan sosial anak. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 592.450.000,-
realisasi Rp 585.865.700,- (98,89%).
- Penyelenggaraan pencarian pemberian penyelamatan musibah bencana alam
dan bencana lainnya
Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk peduli
dan aktif dalam penanggulangan bencana dan membangun kesiapsiagaan
masyarakat untuk menghadapi bencana yang akan datang. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah pelatihan/pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
yang dilakukan sebanyak 1 (satu) angkatan yang diikuti oleh 70 orang peserta,
pelatihan/pemantapan kemampuan pengelolaan logistik korban bencana yang
dilakukan sebanyak 1 (satu) angkatan yang diikuti oleh 40 orang peserta yang
merupakan TAGANA dan petugas gudang yang berasal dari 23 masing-masing
kabupaten/kota, pelatihan/pemantapan kemampuan evakuasi korban bencana
yang dilakukan sebanyak 1 (satu) angkatan yang diikuti oleh 40 orang peserta
yaitu merupakan TAGANA yang berasal dari 23 masing-masing kabupaten/kota,
dan pemberian bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.219.971.000,- realisasi Rp
2.158.696.430,- (97,24%).
- Penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial (pemberdayaan sosial
korban bencana sosial)
Kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana, dengan hasil yang dicapai antara lain sosialisasi kebijakan dan
program penanggulangan bencana sosial bagi 40 orang peserta pertemuan yang
datang dari berbagai daerah, meningkatnya pemahaman peserta mengenai
kebijakan dan program penanggulangan bencana sosial. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp 341.935.000,- realisasi Rp 333.385.000,- (97,50%).
- Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran
Merupakan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan
kembali kemampuan dan keterampilan korban tindak kekerasan untuk
meningkatkan penghidupan dan penghasilannya, menumbuhkan kembali
harkat dan martabat para korban tindak kekerasan untuk dapat menjalankan
fungsi sosial dalam masyarakat, menghilangkan perasaan traumatic (tekanan
psikologis) akibat perlakuan kekerasan yang pernah dialami, kegiatan ini antara
lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang meliputi seleksi KTK-PM,
bimbingan ketrampilan KTK-PM, dan bantuan stimulan KTK-PM, bantuan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
429
untuk Orsos/Yayasan/LSM dan rehabilitasi sosial. Anggaran yang disediakan
sebesar Rp 621.900.000,- realisasi Rp 620.392.000,- (99,76%).
- Pendayagunaan sumber dana sosial
Kegiatan ini bertujuan pendayagunaan sumber dana sosial adalah adanya
perhatian dan pengawasan dari pemerintah terhadap undian-undian penipuan
mengingat terutama jaminan supaya pengusaha undian menepati janji-janjinya
terhadap para peserta/masyarakat, jaminan agar uang yang didapat dengan
mengadakan undian itu dipakai guna maksud yang telah ditetapkan lebih
dahulu. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 250.000.000,- realisasi Rp
210.264.000,- (84,11%).
- Akses jaminan sosial
Kegiatan ini bertujuan memberi perlindungan dan bantuan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial (UKS) yang memberi perlindungan dan bantuan
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial agar dapat
hidup secara wajar, kegiatan ini adalah memberikan modal kerja askesos melalui
Orsos/Yayasan kepada sektor informal sebagai modal usaha sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 246.610.000,-
realisasi Rp 242.860.000,- (98,48%).
- Penyempurnaan pelaksanaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin
yang memenuhi syarat
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga
sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak rumah tangga sangat
miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak
dibawah 6 tahun dari rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi rumah tangga
sangat miskin yang berada di 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pidie, Aceh
Jaya dan Kota Lhoksemawe. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 312.760.000,-
realisasi Rp 312.343.815,- (99,87%).
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 19.523,386,000
dengan realisasi sebesar Rp 18.619.274.945 atau 95,37 % dan realisasi fisik 98,26%.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebahagian
besar kegiatan dapat berjalan 100%, hanya kegiatan Pemberdayaan Komunitas
Adat Terpencil (KAT) yaitu kegiatan semiloka hasil studi kelayakan calon lokasi
KAT tidak bisa dilaksanakan karena tumpang tindih dengan jadwal rapat Pemda
Aceh Timur. Studi kelayakan UTK 2 lokasi yaitu Aceh Barat dan Aceh Selatan juga
tidak dilaksanakan karena anggaran pada tahun 2011 DIPA Dekon & TP sangat
terbatas, sehingga untuk pemberdayaan tahun 2011 difokuskan pada 1 (satu) lokasi
saja.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
430
Solusi:
Perlunya peningkatan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi dan studi
kelayakan ke daerah-daerah atau lokasi kegiatan, agar setiap kegiatan dapat
berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
URUSAN KETENAGAKERJAAN
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
1. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 0267.0/026-06.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
DIPA Nomor: 0267.0/026-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepet Tumbuh P4-Trans, telah
dilaksanakan melalui:
- Pengembangan sistem informasi manajemen di bidang ketransmigrasian,
yaitu tersusunya program melalui pembuatan buku data, penyusunan data
perancanganp ermukiman trans serta pengelolaan data dan informasi
ketransmigrasian yang tepat dan cepat dimasa mendatang sebanyak 3 paket.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan antara lain, melakukan
monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian program sebanyak 12
paket dan tersedia bahan laporan sebagai potret pelaksanaan pembangunan
pemukiman transmigrasi dimasa mendatang.
- Penyusunan program dan rencana kerja guna menjamin pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana yang ditetapkan sebanyak 4 paket.
- Penyusunan laporan keuangan sistim aplikasi SAI sebanyak 12 paket.
- Penyusunan Tatalaksana Pengelolaan Barang Milik Negara, kegiatan yang
telah dilaksanakan yaitu, penyusunan laporan pengelolaan BMN dengan
mengunakan sistim aplikasi SIMAK-BMN sebanyak 12 paket.
- Penyusunan rencana teknis yang telah dilaksanakan berupa, penyusunan
design RTSP dan RTJ sebanyak 1 paket dilokasi Desa Pantan Kriko Kab.
Bener Meriah, identifikasi potensi kawasan calon permukiman sebanyak 1
paket dilokasi Pante Cermin Kab. Aceh Jaya.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi yang telah dilaksanakan yaitu KIE
publikasi melalui pameran dan pembuatan bahan promosi program
ketransmigrasi dimana nantinya tersedia data dan potensi lokasi transmigrasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
431
sebanyak 2 paket, serta melakukan kerjasama antar daerah (DKI Jakarta dan
D.I. Yogyakarta) sebanyak 2 paket.
- Pengelolaan dokumentasi pertanahan 1 paket, inventarisasi pemanfaatan
HPL sebanyak 3 paket dan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik 1
paket. Sedangkan kegiatan pengukuran batas UPT sebanyak 1 lokasi dan
pokja pertanahan 4 paket, tidak dapat dilaksanakan.
- Monitoring pelaksanaan kegiatan merupakan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana permukiman sebanyak 100 KK
lokasi Samar Kilang Kab. Bener Meriah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kab. Bener Meriah. Dalam hal ini Dinas Provinsi
hanya melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan fisik pembangunan
permukiman transmigrasi sebanyak 6 paket.
- Pelatihan Dasar Umum (PDU) tentang ketransmigrasian sebanyak 1 angkatan
dengan peserta sebanyak 30 orang selama 7 hari di Kabupaten Bener Meriah.
- Bantuan usaha ekonomi produktif yang telah dilaksanakan yaitu, pengadaan
perbekalan transmigran berupa, sandang, alat dapur, alat tidur, alat
penerangan, alat pertanian dan alat pertukangan untuk 50 KK di lokasi Samar
Kilang Kab. Bener Meriah.
- Perpindahan dan penempatan, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan tahun
2010, hal ini disebabkan karena pekerjaan fisik penyiapan sarana dan
prasarana permukiman di lokasi Samar Kilang (100 KK) yang dilaksanakan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bener Meriah hingga posisi
31 Desember 2010 belum selesai, maka kegiatan perpindahan dan
penempatan warga transmigran dari daerah asal (pulau jawa) sebanyak 50 KK
yang dananya tertampung pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi tidak
dapat dilaksanakan.
b. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh P2MKT telah
dilaksanakan melalui:
- Pengembangan sistem informasi manajemen di bidang ketransmigrasian,
yaitu tersusunya program melalui pembuatan buku data dan informasi
ketransmigrasian yang tepat dan cepat dimasa mendatang sebanyak 3 paket.
- Penyusunan program dan rencana kerja guna menjamin pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) paket.
- Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian program pembinaan
sebanyak 2 paket dan tersedia bahan laporan sebagai potret pelaksanaan
pembangunan pemukiman transmigrasi dimasa mendatang.
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja yang
dilaksanakan bertujuan untuk singkronisasi program pembinaan antar dinas,
kab/kota dan lokasi UPT. Adapun kegiatan rapat yang telah dilaksanakan
antara lain rapat pengendalian persiapan dan pelaksanaan program P2MKT
dan rapat kerja teknis bidang P2MKT di pusat sebanyak 2 paket.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
432
- Kegiatan pelayanan sosial budaya di daerah pemukiman transmigrasi yang
telah dilaksanakan berupa, pembinaan pendidikan, kesehatan dan mental
spiritual pada 1 lokasi/UPT, dimana nantinya mutu pendidikan, tingkat
kesehatan dilokasi pemukiman transmigrasi meningkat serta seleksi
transmigran dan pembina UPT teladan.
- Pelayanan jaminan hidup transmigran, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan
pada tahun 2010, karena lokasi yang akan disalurkan bantuan jaminan hidup
berupa, beras dan non beras (lauk pauk) sebanyak 100 KK belum
ditempatkan warga transmigran, disebabkan kegiatan pekerjaan fisik berupa
pembangunan rumah, fasilitas umum serta sarana dan prasarana lainnya
dilokasi Samar Kilang Kab. Bener Meriah belum selesai, sehingga penempatan
warga transmigran belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan kegiatan
bantuan jaminan hidup bagi warga transmigran tidak dapat disalurkan.
- Pengembangan sarana produksi berupa pengadaan bibit/benih tanaman,
pupuk dan pestisida dalam rangka mendukung sarana produksi pertanian.
Dalam tahun 2010 kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian untuk 100
KK warga transmigran dilokasi Samar Kilang Kab. Bener Meriah tidak dapat
dilaksanakan, hal ini disebabkan belum selesainya pekerjaan fisik pemukiman
yaitu pembangunan rumah, fasilitas umum, sarana dan prasarana lainnya,
sehingga belum dapat dilakukan penempatan warga trans. Oleh karena itu
kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian tidak dapat dilaksanakan.
- Operasional Pokja Kota Terpadu Mandiri (KTM) berupa sosialisasi
pengembangan dan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) ke
Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Abdya, Gayo Lues dan
Kota Subulussalam serta Rapat Pokja Provinsi sebanyak 1 paket.
- Kegiatan pengakhiran status bina lokasi permukiman transmigrasi yang telah
dilaksanakan, yaitu penilaian/evaluasi terhadap UPT yang akan dilakukan
penyerahan sebanyak 1 paket dan pengurusan Berita Acara Serah UPT
sebanyak 4 UPT.
- Kegiatan pembangunan/rehab fasilitas umum yang telah dilaksanakan
berupa, rehab rumah ibadah sebanyak 1 unit, pembangunan MCK 1 unit dan
rehab balai desa sebanyak 1 unit dilokasi Alue Penyering Sp. 6 Kab. Aceh
Barat, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung persiapan serah
terima UPT kepada Pemda setempat.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah Anggaran Rp 2.297.204.000,-
realisasi Rp 1.599.641.000,- atau 69,63% dan fisiknya 71,62%.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
433
- Program kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan LKS bipartit award
tidak dapat dilaksanakan karena pihak Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I belum siap melaksanakannya pada tahun ini.
- Terlambatnya pelantikan UPTD produktivitas Provinsi serta terlambatnya Surat
persetujuan pencairan dana PNBP tahap ke III (pertengahan Desember 2010)
sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi.
- Penyerapan anggaran untuk kedua satker baik P4T maupun P2MKT pada akhir
tahun anggaran tidak dapat terserap semuanya, hal ini disebabkan ada beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kegiatan fisik penyiapan
sarana dan prasarana permukiman sebanyak 100 KK di lokasi Samar Kilang Kab.
Bener Meriah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Bener Meriah, dalam hal ini dana yang tertampung pada DIPA Tugas
Pembantuan Provinsi yaitu kegiatan pengerahan dan penempatan dari daerah
asal (pulau Jawa) 50 KK, pengadaan jaminan hidup (bantuan beras dan lauk
pauk) dan pengadaan sarana produksi pertanian untuk 100 KK.
- Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2010 adalah
pengukuran batas UPT sebanyak 1 lokasi dan pokja pertanahan 1 paket,
pengerahan dan penempatan untuk 50 KK dari daerah asal (pulau Jawa),
pengadaan jaminan hidup transmigran (bantuan jadup beras dan non beras),
pengadaan sarana produksi pertanian (saprotan) untuk 100 KK.
- Penyerapan anggaran untuk kedua satker baik P4T maupun P2MKT pada akhir
tahun anggaran tidak dapat terserap semuanya, hal ini disebabkan ada beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kegiatan kerjasama
dengan dinas terkait.
- Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2009 adalah
pengukuran tata batas kawasan hutan (kerjasama dengan Dinas Kehutanan)
lokasi Kuala Pango Sp.1,2 dan Alue Itam Sp.1 Kab. Aceh Timur sebanyak 3
lokasi dan penerbitan sertifikat HPL lokasi transmigrasi sebanyak 7 paket.
Solusi:
- Program pemberian penghargaan LKS bipartit award akan diajukan kembali di
tahun 2011.
- Kegiatan UPTD produktivitas tersebut akan diajukan kembali pada tahun 2011
atau jika memang memungkinkan anggaran dekonsentrasi yang bersumber dari
PNBP dapat dijadikan rupiah murni sehingga dapat mempercepat proses
kegiatan.
- Bedasarkan rumusan hasil rapat regional pertanahan yang dilaksanakan di
Bogor tanggal 18 s.d 19 Februari 2010, bahwa pagu anggaran untuk kegiatan
pengukuran batas UPT tidak mencukupi sesuai dengan norma standar yang
berlaku di seluruh Indonesia, yaitu dana yang tersedia dalam pagu sebesar Rp
34.650.000,- sedangkan norma standar untuk melaksanakan kegiatan ini
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
434
sebesar Rp 60.000.000,- dalam hal ini telah dilakukan revisi melalui
optimalisasi dari beberapa kegiatan pertanahan yang tersedia, namun
mengingat terbatasnya waktu untuk melakukan revisi, maka kedua kegiatan
tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2010.
- Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Bener Meriah untuk dapat memacu pekerjaan fisik pembangunan dilokasi
sehinga dapat dilakukan penempatan warga transmigran, namun hingga posisi
31 Desember 2010 kegiatan fisik pembangunan permukiman dilokasi Samar
Kilang Kab. Bener Meriah belum juga selesai, dari target 100 unit rumah hanya
25 unit yang siap, sehingga kegiatan penempatan tidak dapat dilakukan yang
menyebabkan kegiatan pengadaan saprodi dan pengadaan bantuan jadup
beras/non beras juga tidak dapat dilaksanakan.
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Dasar Hukum
DIPA Nomor: (04) 0363/032-04.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009
DIPA Nomor: (06) 0363/032-06.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
Kegiatan peningkatan mutu dan pembangunan hasil perikanan
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan laboratorium
dalam rangka penguatan kompetensi UPTD Laboratorium Pembinaan Pengujian
Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Lam Pulo Banda Aceh.
Kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta
input produksi lainnya
Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pengembangan kawasan budidaya laut dan
pengembangan kawasan budidaya air tawar, yaitu pengadaan sarana operasional di
Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Simeulue, pemantauan pelaksanaan bantuan selisih
harga benih ikan (BSHBI), pembinaan pelaksanaan sertifikasi BBI, pertemuan
forum koordinasi prasarana dan sarana. Selain itu juga dilakukan kegiatan fisik dan
pengadaan yang menunjang kelancaran operasional di tiga (3) Balai Benih Ikan
(BBI) yaitu BBI Sentral Toweran, BBI Batee Iliek dan BBI Lawe Bekung.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber anggaran berasal dari APBN sebesar Rp 1.352.480.000,- dengan realisasi Rp
1.294.393.440,- atau 95,71% dan fisik 100%.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
435
6. Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan dari Tugas Perbantuan tidak ditemukan permasalahan yang berarti
sehingga dapat direalisasikan seluruhnya.
URUSAN PERTANIAN
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
1. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 0810/018-03.3/I/2010, Tanggal 31 Desember 2009
DIPA Nomor: 0810/018-04.3/I/2010, Tanggal 31 Desember 2009
DIPA Nomor: 0810/018-07.3/I/2010, Tanggal 31 Desember 2009
DIPA Nomor: 0810/018-08.3/I/2010, Tanggal 31 Desember 2009
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarana dan Prasarana,
Pengolahan/Pemasaran Hasil dan Direktorat Jenderal Pengembangan Lahan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Melalui program ini dijalankan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan usaha
peningkatan produksi dan produktivitas beragam komoditi serta penanggulangan
berbagai kendala yang dihadapi. Kegiatan ini antara lain berupa pemberian
bantuan sarana produksi, usaha menciptakan benih yang lebih baik dan berlabel,
peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam usaha peningkatan hasil
produksi serta berbagai pengembangan/pembukaan kawasan menjadi lahan baru,
unggulan maupun percontohan.
Program Pengembangan Agribisnis
Kegiatan yang terangkum adalah kegiatan yang bertujuan pertanian ke arah bisnis
dan modern. Kegiatan yang dijalankan antaranya pengembangan kawasan
sentra/unggulan (menjadi ke arah agroindustri dan agropolitan), sehingga
peningkatan investasi, daya saing dapat tercapai dengan usaha peningkatan sumber
daya manusia dan peningkatan mutu hasil.
Program Peningaktan Kesejahteraan Petani
Program dengan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup
petani. Kegiatan yang dijalankan dapat berupa pelatihan ketrampilan petani atau
induksi terhadap sistem pertanian modern atau terbaru, pembinaan dengan
berbagai bantuan sarana produksi yang telah diberikan.
Direktur Jendral Tanaman Pangan (03)
Dana Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp 3.147.500.000.-
terealisasi sebesar Rp 3.004.126.900,- atau 95.44% dengan persentase fisik 100%,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
436
yang mencakup 3 (tiga) program kegiatan diantaranya, pengembangan agribisnis,
peningkatan ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Untuk kegiatan
pengembangan agribisnis yang menitik beratkan koordinasi dan pengembangan
pupuk dengan sistem koordinasi dan pengawalan serta bantuan rumah kompos di
kabupaten, dimana diharapkan dengan kegiatan tersebut diketahui jenis dan
kandungan pupuk dan pestisida yang beredar serta keamanan akan
ketersediaannya pupuk ditingkat petani. Program peningkatan ketahanan pangan
kegiatan meliputi bantuan benih/bibit sarana produksi pertanian dan penguatan
kelembagaan perbenihan, diadakannya forum perbenihan. Pendidikan dan
pelatihan teknis dengan diadakannya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SL-PTT) tanaman padi, jagung, kedele dan kacang tanah yang
dilaksanakan di kabupaten/kota sentra produksi. Dengan outcomes terlatihnya dan
meningkatnya pengetahuan petani mengenai pembagian tugas yang jelas sesuai
dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Program peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan penerapan dan
pemantapan prinsip good govermance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam,
dimana diharapkan dengan kegiatan ini persamaan persepsi dalam penyusunan
data base kegiatan pertanian, pelaksanaan kegiatan, dan ketersediaannya laporan
bulanan akuntasi dan simonev satker.
Direktur Jendral Hortikultura (04)
Untuk kegiatan hortikultura tahun 2010, Dinas Pertanian Tanaman Pangan
mengelola dana sebesar Rp 2.366.000.000.- dengan realisasi Rp 2.191.293.570.-
atau 92,62% dengan capaian fisik 96,20%. Kegiatan Dirjen Hortikultura dengan 3
(tiga) program yaitu program pengembangan agribisnis dengan kegiatan fasilitasi
pengembangan hortikultura organik dengan mensosialisasikan Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunakan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan
tujuan agar para peserta mampu memobilitasi masyarakat untuk pencegahan dan
menanggulangi permasalahan narkoba secara terpadu di masing-masing daerah.
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH), dengan
outcomes tersediannya petugas yang mempunyai motivasi, wawasan dan
pengetahuan dalam membangun dan mengembangkan sistem dan usaha agribisnis
hortikultura yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta
tersediannya informasi berupa data potensi pengembangan, penerapan tekhnologi
dan informasi pendukung lainnya sehingga Aceh akan menjadi lebih mudah dalam
melaksanakan pengembangannya. Program peningkatan ketahanan pangan,
kegiatan bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian, dan penguatan
kelembagaan benih dengan tujuan terlaksananya kegiatan perbenihan dalam
mendukung pengembangan hortikultura, terlaksananya kegiatan gerakan
penanggulangan OPT durian, pisang, jeruk dan cabe di Kabupaten, serta
terlaksananya kegiatan penyediaan/pembenahan data statistik hortikultur, serta
kegiatan penerapan Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP) yang bertujuan untuk sebagai bahan acuan bagi pemerintah
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
437
daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam rangka meningkatkan produksi dan
produktifitas, mutu hasil, efisiensi produk dan daya saing, aman konsumsi, dengan
mempertahankan kesuburan tanah, kelestarian lingkungan dan sistem produk yang
berkelanjutan serta dapat mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki
sikap mental yang bertanggungjawab terhadap kesehatan keamanan diri dan
lingkungan.
Direktur Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (07)
Kegiatan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2010, dana
yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan mengelola dana Rp 2.370.100.000.-
atau 27,14% dengan capaian hasil fisik 30,59%.
Direktur Jendral Pengelolaan Lahan dan Air (08)
Kegiatan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Pertanian Tahun 2010, dana
yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp 38.636.007.000.-
dengan realisasi Rp 810.501.000.- atau 2,10% dengan capaian hasil fisik 2,34%.
Kecilnya realisasi kegiatan dikarenakan adanya dana bantuan Loan IDB sebesar Rp
37.536.007.000,- tidak dapat direalisasikan karena baru dalam tahab tender,
menunggu petunjuk dari Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air di Jakarta lebih lanjut.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 50.569.607.000,- telah
terealisasi sebesar Rp 10.634.258.515,- atau 21,03% dan Fisik 21,94%.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Dana yang bersumber dari IDB sebesar Rp 37.536.007.000,- tidak dapat
direalisasikan karena baru dalam tahab tender, menunggu petunjuk dari pusat.
Solusi
Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan pihak donatur melalui Direktur
Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian Republik
Indonesia.
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
1. Dasar Hukum
DIPA Nomor : 1335/018-06.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
DIPA Nomor : 1335/08-07.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009.
DIPA Nomor : 1335/0818-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Departemen Pertanian Republik Indonesia.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
438
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
Program dan kegiatan ini adalah program peningkatan ketahanan pangan dan
pengembangan agribisnis berkala di 11 (sebelas) kabupaten, meliputi integrasi
tanaman ternak, kompos dan biogas, pengembangan agro industri terpadu,
pengembangan pembibitan sapi, penanganan dan pengendalian wabah virus flu
Burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan, peningkatan produksi,
produktifitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan. Selain
untuk kegiatan fisik, juga disediakan dana untuk pengadaan peralatan dan
prasarana alat tulis kantor.
Anggaran yang di alokasikan Rp 8.026.902.000,- realisasi Rp 7.727.378.000 atau
96,27% dan fisik 96,53%.
Program dan kegiatan pengembangan agribisnis adalah pekerjaan pengadaan alat
dan mesin pengolah daging, penguatan modal usaha kelompok di Kabupaten Aceh
Besar. Juga disediakan dana untuk pengadaan peralatan dan prasarana alat tulis
kantor dan komputer suplayer.
Anggaran yang di alokasikan Rp 300.000.000,- realisasi Rp 272.800.000,- atau
91,00% dan fisik 100%.
Program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan, penyediaan dan perbaikan
infrastruktur pertanian ini adalah pekerjaan berkala di 7 (tujuh) kabupaten
meliputi pengembangan rumah kompos peternakan (pengolahan lahan),
pembangunan rumah kompos sedarhana, alat pengolahan pupuk organik, alat
angkutan roda 3, pengembangan irigasi air permukaan, perluasan areal kebun
hijauan MT, pengembangan areal padang pengembalaan, kontruksi dan sapronak
perluasan areal padang pengembalaan, pengembangan irigasi tanah dangkal
peternakan, pembuatan irigasi tanah dangkal, rehabilitasi/pengembangan jalan
produksi peternakan, pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) mendukung
peternakan, reklamasi lahan peternakan, juga disediakan dana untuk pengadaan
peralatan dan prasarana operasional dan pemeliharaan seperti komputer dan ATK,
dan kendaraan roda tiga.
Anggaran yang dialokasikan Rp 2.922.800.000,- realisasi Rp 2.918.410.500,- atau
99,96% dan realisasi fisik 100%.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 11.249.702.000,-
realisasi Rp 10.918.588.500 atau 97,04% dan fisik 98,84%.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
- Sesuai DIPA Nomor: 1335/018-06.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 terdapat
kegiatan pengadaan kendaraan roda dua 11 unit yang mendapatkan tanda
bintang.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
439
- Pada waktu kegiatan APBN Tahun 2010 berjalan adanya revisi anggaran
Direktorat Jendral Peternakan sehingga pengadaan kendaraan roda dua 11 unit
ditunda untuk tahun 2011.
Solusi
Pada DIPA Nomor: 0835/018-06.4.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 telah
diadakan kembali kendaraan roda dua sebanyak 14 unit untuk Dinas Kesehatan
Hewan dan Peternakan Aceh.
URUSAN KEHUTANAN
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh
1. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 1056/018-08.4/2010, tanggal 31 Desember 2009
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Sekretariat Jenderal Kementrian Pertanian Republik Indonesia
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan
Program Pengembangan Agribisnis
Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas mutu
produk perkebunan dari pagu anggaran sebesar Rp 2.294.012.000,- mencapai 100%
dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.248.354.350,- (98,01%) dan output yang dihasilkan adalah terlaksananya pengawasan revitbun.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan
dari pagu anggaran sebesar Rp 545.750.000,- mencapai 100% dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 468.706.850,- (85,88%) dan output yang dihasilkan adalah
terlaksananya kegiatan pengendalian hama.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pengembangan magang sekolah lapang dari
pagu anggaran sebesar Rp 154.304.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 151.683.600,- (98,30%) dan output yang dihasilkan adalah
terlaksananya pengembangan magang sekolah lapang.
Pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam,
daerah tertinggal, pulau terluar dan perbatasan dari pagu anggaran sebesar Rp
46.595.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 46.585.000,-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
440
(99,98 %) dan output yang dihasilkan adalah terlaksananya kegiatan pembinaan
dan pengembangan kelapa terpadu dan peremajaan kelapa rakyat.
DIPA Direktorat Jenderal PPHP
Program Pengembangan Agribisnis
Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan administrasi kegiatan dan pengembangan
pasca panen, pengolahan dan pemasaran dari pagu anggaran sebesar Rp
900.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 879.523.000,-
98,12% dan output yang dihasilkan adalah terbangunnya pabrik pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen dari
pagu anggaran sebesar Rp 350.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 346.950.000,- (99,13%) dan output yang dihasilkan adalah terciptanya
kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 4.290.661.000.-
realisasi keuangan Rp 4.141.805.800,- atau 96,53% dan fisik 100%
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan tidak dijumpai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan karena proses
perencanaan anggaran dan pelaksanaannya tepat waktu.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Aceh tidak memberikan tugas pembantuan
kepada pemerintah kabupaten/kota.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
441
BAB VI
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Pemerintah Aceh menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang mencakup
kerjasama antar daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan
instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan
bencana, pengelolaan kawasan khusus, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Tujuan utama dilaksanakan kerjasama antar daerah adalah untuk mengatasi
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki yang pada akhirnya dapat menghambat
penyelenggaraan pemerintahaan di daerah. Oleh karena itu daerah dituntut lebih
proaktif melakukan kerjasama dengan daerah lain guna menutupi keterbatasan-
keterbatasan tersebut dengan mengembangkan serta mengoptimalkan semua potensi
yang ada di daerahnya.
1. Kebijakan dan Kegiatan
a. Kebijakan pemerintah Aceh melakukan penandatanganan nota kerjasama
(MoU) sekaligus meresmikan kerjasama Aceh-Penang dan melakukan dialog
kerjasama Aceh-Penang Business Investment Dialogue. Kerjasama bidang
investasi ini merupakan yang pertama kali ditandatangani langsung oleh dua
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
442
pimpinan daerah, yakni Gubernur Aceh dan Ketua Menteri Besar (setingkat
gubernur) Kerajaan Negeri Pulau Pinang Datok Lim Guan Eng.
b. Pemerintah Aceh melakukan kerjasama pembangunan antar daerah se-Wilayah
Sumatera melalui Forum Gubernur se-Sumatera.
c. Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan Kota Banda Aceh dan
Kabupaten Aceh Besar dalam bidang sosialisasi dan diskusi adat/istiadat.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Melalui kerjasama investasi Pemerintah Aceh dengan Penang telah disepakati
bahwa Pemerintah Aceh tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa
gedung untuk kantor, karena telah disediakan oleh pihak Kerajaan Negeri Pulau
Pinang dengan menempati salah satu ruangan di Gedung Penang Development
Centre. Selanjutnya pemerintah negara bagian Penang akan menawarkan model
pengembangan baru untuk sumberdaya minyak dan gas alam kepada Aceh guna
mendorong kerjasama bilateral dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Penang juga akan menawarkan sektor pariwisata, pendidikan
internasional, real estate, industri halal dan sektor pariwisata medis untuk Aceh
yang sangat menguntungkan bagi Aceh dan Penang. Dalam kaitan ini pula
Pemerintah Aceh akan mempromosikan perdagangan Penang dan sektor jasa
kepada pengusaha Aceh.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
443
b. Kerjasama Gubernur Se-Sumatera telah menghasilkan kesepakatan
pembentukan tim penanggungjawab program pembangunan provinsi se-wilayah
Sumatera dalam forum tersebut telah terpilih Bappeda Aceh sebagai Koordinator
Komite Infrastuktur. Pemerintah Aceh pada tahun 2010 telah mengalokasikan
dana untuk kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah sebesar
Rp 196.910.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 189.973.700,- (96,48%).
c. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan MAA Kota Banda Aceh dan Kabuapten
Aceh Besar. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi
adat/adat istiadat ke gampong-gampong di Banda Aceh dan Aceh Besar,
meliputi:
Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar pada
tanggal 4 Juni 2010
Gampong Lambeutong, Mukim Reukieh, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar
pada tanggal 25 Oktober 2010
Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh pada
tanggal 24 September 2010
Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar pada
tanggal 14 November 2010
Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar
pada tanggal 21 April 2010
Gampong Lham Lhom Kecamatan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar pada
tanggal 5 Agustus 2010
3. Pemasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kerjasama Aceh-Penang dan kerjasama pembangunan antar
daerah se-Wilayah Sumatera melalui Forum Gubernur se-Sumatera tidak terdapat
kendala yang dapat mengganggu proses kerjasama dimaksud.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah, Pemerintah Aceh telah
melakukan kerjasama dengan lembaga non pemerintahn baik nasional maupun
internasional, di antaranya:
a. Dalam bidang pendidikan meliputi kebijakan perluasan dan pemerataan akses,
peningkatan mutu, dan peningkatan tata kelola pendidikan. Pemerintah Aceh
telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, antara lain :
1. Helen Keller International (HKI) untuk mengembangkan Pendidikan
Inklusif pada jenjang pendidikan dasar, khususnya SD/MI.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
444
2. AUSAID-SEDIA (Support for Education Development in Aceh) untuk
penguatan tata kelola pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
3. USAID-DBE1 (Decentralized Basic Education – 1) untuk penguatan tata
kelola pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan.
4. USAID-DBE2 (Decentralized Basic Education – 2) untuk peningkatan mutu
pendidikan melalui pengembangan Gugus SD/MI dengan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan daan pengawasan pendidikan di tingkat
sekolah.
5. UNICEF untuk kegiatan penguatan Gugus SD/MI, penerapan Kurikulum
Pendidikan Damai (Peace Education), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan capacity building di tiga Kabupaten (Aceh Jaya, Aceh Timur dan Aceh
Besar).
6. UNDP untuk pengembangan dan penerapan Kurikulum Pendidikan
Kebencanaan di SD/MI melalui pendekatan integratif.
7. AUSAID-LOGICA2 khusus untuk penguatan tata kelola pendidikan di
jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah berkaitan dengan
Perhitungan Biaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dikdas.
8. kerjasama dengan UNICEF (KHPPIA) dan UNFPA.
b. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan
Economic Development Financing Facility (EDFF).
c. Dalam bidang promosi dan investasi, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama
dengan Panitia Pameran Pekan Raya, Pameran Penang Fair 2010, Discover
Indonesia Expo, Intrade Kuala Lumpur Expo dan Pameran China Expo.
d. Dalam bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Pemerintah Aceh
melakukan kerjasama dengan AGTP-UNDP.
e. Dalam bidang olah raga, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan
Pemerintah Paraguay (La Scuola Di Football Italiana Sa), Federasi Industri
Taekwondo Korea dan Sekolah Sukan Bandar Penawar, Johor-Malaysia.
f. Dalam bidang sosial dan perlindungan anak, Pemerintah Aceh melakukan
kerjasama dengan UNICEF.
g. Dalam bidang budaya dan adat, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama
dengan UNDP.
h. Dalam bidang pertambangan dan energi khususnya dalam penyediaan air
minum, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan UNICEF.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
445
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Hasil kerjasama bidang peningkatan pendidikan yang dilakukan Pemerintah
Aceh dengan lembaga donor adalah sebagai berikut:
1. Melalui kerjasama dengan Helen Keller International (HKI) telah
dilaksanakan pelatihan Kepala Sekolah/Guru SD/MI yang
menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada SD/MI di Kabupaten/Kota se
Aceh. Di samping itu telah dilaksanakan sejumlah workshop/lokakarya
yang menghasilkan Rencana Kerja Pengembangan Pendidikan Inklusif di
Aceh, dan Draft Awal Peraturan Gubernur Aceh tentang Pendidikan
Inklusif. Pada awal Desember 2010 Pemerintah Aceh telah
menandatangani MOU dengan pihak HKI guna mengembangkan
Pendidikan Inklusif di Aceh sampai dengan tahun 2012.
2. Melalui kerjasama dengan AUSAID-SEDIA telah dibentuk Tim Koordinasi
Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) yang menghasilkan Laporan
Kemajuan Pendidikan Aceh Tahun 2010 dan telah disosialisasikan ke 23
Kabupaten/Kota se Aceh, tersusunnya Draft Awal Strategi Pemerataan
Pendidikan Aceh melalui Dana Otsus/Migas, Bahan Masukan untuk
Penyusunan RPJP dan RPJM Bidang Pendidikan Aceh, dan berbagai
lokakarya Penguatan Sistem Informasi Pendidikan di Aceh dan kegiatan-
lainnya lainnya. Khusus dalam rangka Persiapan Ujicoba Perhitungan
Biaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dikdas, telah
dilaksanakan sejumlah workshop dan try-out pendataan di Aceh Besar.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
446
3. Melalui kerjasama dengan USAID-DBE1 telah dihasilkan Dokumen
Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dokumen
Analisis Keuangan Pendidikan di Kabupaten/Kota (AKPK), Renstra
Pendidikan Kabupaten/Kota, Ujicoba Pengisian Instrumen Manajemen
Aset Tingkat Kabupaten/Kota di Aceh Tengah, dan Penguatan Sistem
Pendataan Sekolah di Kabupaten/Kota.
4. Melalui kerjasama dengan USAID-DBE2 telah dilaksanakan
pengembangan kapasitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas dalam
pengembangan Gugus SD/MI, serta berbagai kegiatan perencanaan dan
pengawasan sekolah melalui partisipasi masyarakat (Komite Sekolah).
5. Melalui kerjasama dengan UNICEF telah dilaksanakan pengembangan
kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah dalam
pengembangan Gugus SD/MI berkaitan dengan PAKEM/CLCC,
Implementasi Pendidikan Damai, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
secara terintegrasi di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Timur dan Aceh Besar.
6. Melalui kerjasama dengan UNDP telah diselesaikan Silabus Integrasi
Pendidikan Resiko Bencana ke dalam Kurikulum Pendidikan Tingkat
SD/MI, Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Bahan Ajar
untuk 8 jenis bencana yang teridentifikasi sangat potensial di Aceh, yaitu
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan, Wabah
Penyakit Menular dan Konflik Sosial. Selain itu telah dilaksanakan TOT di
4 (empat Kabupaten/Kota yaitu Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Utara dan
Aceh Tengah.
7. Dengan AUSAID-LOGICA2 telah dimulai pemantapan kerjasama dalam
rangka mensinkronisasikan kegiatan Perhitungan Biaya Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dikdas. Pihak LOGICA2 telah
menyelesaikan sosialisasi Perhitungan Biaya Pemenuhan SPM Dikdas di 6
Kabupaten, yaitu Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireun, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah dan Aceh Barat Daya.
8. Melalui kerjasama dengan UNICEF (KHPPIA) Pemerintah Aceh telah
mengalokasikan dana sebesar Rp 1.065.180.000,- realisasinya sebesar Rp
688.906.600,-. Sedangkan untuk kegiatan program kerjasama antara
Pemerintah Aceh dan UNFPA dialokasikan dana sebesar Rp
2.162.883.641,- realisasi sebesar Rp 1.979.783.873,-.
b. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Economic Development Financing
Facility (EDFF) merupakan salah satu proyek bantuan hibah dari Multi Donor
Trust Funds (MDF) dengan anggaran sebesar US$ 50 juta yang
implementasinya direncanakan tiga tahun sejak 2009 sampai dengan 2012.
Tahun 2010 Program ini merupakan salah satu proyek kesinambungan
rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Nias telah memasuki tahun ke dua dengan
alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 165.836.600.000,- realisasi sebesar Rp
143.113.950.156,- atau 90%. Kegiatan utama tahun 2010 adalah melakukan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
447
proses seleksi lembaga NGO yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan
dari EDFF, penandatanganan surat perjanjian penerusan hibah (sub grant agreement), penyempurnaan petunjuk teknis (keuangan, pengadaan dan
monitoring), dan monitoring implentasi awal di lapangan serta rapat-rapat
koordinasi. Tahap persiapan awal di lapangan yang dilaksanakan oleh NGO
meliputi sosialisasi, seleksi penerima manfaat, pelatihan, penyelesaian
dokumen UKL/UPL dan proses pengadaan barang dan jasa. Tahun 2010 telah
terpilih 8 (delapan) NGO yang berhak menerima dana EDFF yaitu Canadian
Cooperative Association, Swiss Contact, Islamic Relief, Australia Action Aid,
Aceh Development Funds, Muslim Aid, Charitas, dan IOM.
c. Dalam Rangka mempromosikan adat, budaya dan pariwisata Aceh, Pemerintah
Aceh telah melakukan kerjasama dengan Panitia Pameran Dalam Negeri dan
Pameran Luar Negeri, di antaranya:
Pameran Dalam Negeri yaitu Pameran Pekan Raya Jakarta 2010 dan
Pameran Batam Expo.
Pameran Luar Negeri yaitu Pameran Penang Fair 2010, Discover Indonesia
Expo/Intrade Kuala Lumpur Expo, Pameran China Expo, Pameran/Expo ke
Timur Tengah.
d. Melalui kerjasama dengan AGTP-UNDP, Pemerintah Aceh telah melakukan
monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan 26 Pabrik Kelapa Sawit
(PKS) yang berlokasi di 8 (delapan) yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan
Kota Subulussalam dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota setempat. Tujuan monev dilakukan untuk menilai PKS yang
terbaik dalam pengelolaan lingkungan versi Bapedal Aceh dan hasilnya telah
dipublikasikan baik melalui media elektronik (TVRI Aceh, Aceh TV) maupun
media cetak.
e. Dalam bidang olahraga (sepak bola) Pemerintah Aceh melakukan kerjasama
dengan La Scuola Di Football Italiana Sa dan Pemerintah Paraguay dengan
MOU Nomor: 24/PKS/2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Pendidikan
dan Pelatihan Atlet Sepak Bola Aceh U-15. Kerjasama ini dilanjutkan lagi
dengan Internasional Trade Developers dengan MOU Nomor: 24/PKS/2010
tanggal 01 Oktober 2010. Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Taekwondo antara Pemerintah Aceh dengan Federasi Industri Taekwondo
Korea tanggal 30 Januari 2009. Sedangkan dalam rangka pembinaan cabang
olah raga balap sepeda, Pemerintah Aceh telah melakukan kerjasama dengan
Sekolah Sukan Bandar Penawar, Johor-Malaysia, melalui Dinas Pemuda dan
Olahraga Aceh pada tanggal 30 September 2010 telah dikirim 3 (tiga) atlet laki-
laki usia di bawah 13 tahun ke Johor Malaysia, dan merupakan hasil rekrutmen
Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh bekerjasama dengan Perprov ISSI.
f. Melalui kerjasama dengan UNICEF, Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan
beberapa kegiatan di antaranya:
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
448
1. Workshop pembangunan sistem kesejahteraan anak dan keluarga
berdasarkan instrumen internasional, hukum nasional, kebijakan
Pemerintah Aceh dan sistem adat setempat sebagai masukan bagi
pengembangan perencanaan strategis perlindungan anak. Kegiatan ini
dilaksanakan di IT Center Banda Aceh pada tanggal 06 sampai dengan 08
April 2010 yang dihadiri oleh 50 orang peserta dengan jumlah dana sebesar
Rp. 207.155.000,-.
2. Lokakarya pembahasan hasil workshop pembangunan sistem kesejahteraan
sosial anak dan keluarga berdasarkan instrumen internasional, hukum
nasional, kebijakan Pemerintah Aceh dan sistem adat setempat, ke dalam
technical regulations for CP Qanun Implementation by Core Team.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Nanggroe pada tanggal 16, 17 dan
28 April 2010 yang dihadiri oleh 15 core team dan 2 orang facilitator
dengan jumlah dana sebesar Rp. 94.515.000,-. Hasil kegiatan ini adalah
pembahasan tentang kebutuhan layanan dan beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam Pengembangan Layanan Kesejahteraan Anak Berdasar
Qanun Aceh Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
3. Focus Group Discusion dengan berbagai lapisan masyarakat/profesi dalam
rangka mempertajam pemahaman dan masukan tentang issue kesejahteraan
sosial anak dan keluarga, sebagai masukan bagi pengembangan perencanaan
strategis anak aceh. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung IT Center Banda
Aceh pada tanggal 20 April 2010 yang dihadiri oleh 30 orang peserta dengan
total dana Rp. 52.020.000,-. Hasil yang dicapai dari kegiatan Focus Group
Discusion dengan berbagai lapisan masyarakat/profesi dalam rangka
mempertajam pemahaman dan masukan tentang issue kesejahteraan sosial
anak dan keluarga, sebagai masukan bagi Pengembangan Perencanaan
Strategis Anak Aceh melalui Peraturan-Peraturan Gubernur sebagai
turunan dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan
Anak.
4. Lokakarya pembahasan hasil workshop pembangunan sistem kesejahteraan
sosial anak dan keluarga berdasarkan instrumen internasional dan hukum
nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 01, 03, 07, 17 dan 18 Juni
2010 bertempat di OASIS Atjeh Hotel dengan jumlah dana sebesar Rp.
30.505.000,-.
5. Revising Module of Training of TKSK & Training on Holistic Child
Protection for new TKSK in Banda Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 10
s.d 12 April 2010 di hotel Oasis Banda Aceh yang dihadiri oleh 48 orang
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari beberapa kab/kota
yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Bener
Meriah, Aceh Jaya, Abdya, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tenggara dan Gayo Lues dengan total dana kegiatan Rp.
166.678.000,-. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah teraplikasi
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
449
semua kegiatan perlindungan anak terbagi atas dua hal yaitu perencanaan
jangka panjang di mana di Aceh mempunyai dokumen penting tentang
perlindungan terhadap anak, Dinas Sosial Aceh berkerja sama dengan
UNICEF dan membina dan memberikan peningkatan kapasitas TKSK dalam
membantu pemerintah aceh terhadap kegiatan perlindungan anak,
khususnya kasus kasus kekerasan dan penelantaran anak di seluruh Aceh.
6. Workshop in 3 District on Social Work at District Level dilaksanakan di (1)
Banda Aceh pada tanggal 18 s.d 20 April 2010 di Hotel Rasamala, (2) Aceh
Jaya pada tanggal 26 s.d 28 April 2010 di Hotel Pantai Barat Kabupaten
Aceh Jaya dan (3) Aceh Timur Hotel Kalifah pada tanggal 29 April s.d 01
Mei 2010 dengan total dana Rp. 333.764.000,-. Hasil kegiatan Workshop in
3 Districts on Social Work at District Level adalah peserta dapat memahami
secara utuh tentang perlindungan anak dengan membangun sistem
perlindungan anak di daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang
dan qanun yang berlaku. Selain itu diharapkan adanya program kerjasama
multipihak antara lembaga pemerintah (Dinsos Aceh), lembaga donor
(Unicef) dan lembaga profesi (IPSPI) yang melibatkan jaringan perguruan
tinggi adalah langkah maju yang diharapkan akan memperkaya strategi dan
pendekatan program-program perlindungan dan kesejahteraan anak yang
dilaksanakan di Aceh.
7. Advocasi of TKSK with Legislative, Description of TKSK, Monitoring Sistem
and Collection Date dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 30 Mei 2010 di hotel
Oasis Banda Aceh dengan total dana Rp. 235.481.000,-. Kegiatan ini dihadiri
oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di 23 Kabupaten/Kota.
Hasil dari kegiatan ini adalah dukungan DPRA terhadap keberadaan TKSK
dan mengharapkan tugas TKSK bukan hanya dalam mendistribusian
bantuan akan tetapi diharapkan dalam membuat jaringan dengan
membantu menangani permasalahan sosial yang terjadi dengan melakukan
kerja sama dengan pihak terkait lainnya.
8. Sosialisasi tentang Festival Film Anak Aceh Tahun 2010. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2010, bertempat di Grand Nanggroe
Hotel, yang diikuti oleh 35 anak yang terdiri dari 20 anak dari Kota Banda
Aceh, 10 Anak dari Kabupaten Aceh Besar dan 5 Anak dari Kabupaten Aceh
Timur. Dengan total dana 30.915.000,-. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini
adalah tersosialisasinya memahami tentang hak-hak anak untuk
berpartisipasi dan didengar pendapatnya. Peserta memahami tentang latar
belakang dan esensi dari Festival Film Anak Aceh tahun 2010, Kategori Film
Fiksi dan Film Dokumenter Peserta Sosialisasi menemukan ide terbaik
tentang judul Film Fiksi dan Film Dokumenter yang akan mereka lombakan
di Festival Film Anak Aceh tahun 2010.
9. Workshop Bersama Kidsfest tentang Festifal Film Anak Aceh tahun 2010
yang dilaksanakan di Banda Aceh dan Aceh Besar Pada tanggal tanggal 29
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
450
Juli s.d 03 Agustus 2010. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari SMP 11
Ule Lheu dan 50 Peserta SMPN 1 Gampong Pulot dengan total dana
92.119.000,-. Kegiatan KidsFfest yang diselenggarakan oleh Kalyana Shira
Foundation mengadakan Workshop pembuatan film pendek dan pemutaran
film oleh KidsFfest untuk anak-anak dalam rangka Festival Film Aceh 2010.
10. Workshop tentang Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan di
Banda Aceh pada tanggal 24 dan 25 Juli 2010, bertempat di OASIS Atjeh
Hotel, yang diikuti oleh 30 peserta/anak dari Kota Banda Aceh dan
Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 27 dan 28 Juli 2010, bertempat di
Hotel Khalifah Idi Rayeuk, diikuti oleh 25 peserta/anak dari Kabupaten
Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Dengan total dana sebesar Rp.
133.440.00,- Hasil yang dicapai dari kegiatan workshop ini antara lain
adalah peserta dapat memahami tentang film secara keseluruhan dengan
bahasa yang mudah dimengerti baik dari segi alur (opening, isi dan ending)
maupun dari segi isi (frame, section, segment, shoot, scene hingga menjadi
film yang utuh).
11. Proses Pembuatan Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal
07 Agustus s.d 29 September 2010 di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh
Besar, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur dengan total dana
Rp 212.980.000,-. Rangkaian kegiatan proses pembuatan film anak Aceh
tahun 2010 terdiri dari kegiatan meeting Persiapan Kegiatan Proses
Pembuatan Film, bertempat di Sekretariat Festival Film Anak Aceh tahun
2010. Proses pembuatan film terdiri dari Penerimaan Naskah, Penilaian
Naskah dan Perbaikan Naskah, Pembuatan Story Board, Evaluasi dan
Finishing, Pengambilan Gambar, yang melibatkan sekitar 150 anak dan 12
Pendamping Anak.
12. Road Show (Screening) Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan
di Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Timur dengan total dana Rp.
67.745.000,-. Kegiatan roadshow di Aceh Timur dilaksanakan pada tanggal
06 November 2010. Kegiatan roadshow di Aceh Besar dilaksanakan pada
tanggal 27 November 2010, dan kegiatan roadshow di Banda Aceh
dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010. Rangkaian kegiatan nya
berupa pemutaran film dan selanjutnya bedah film yang di fasilitasi panitia
dan narasumber FFAA 2010.
13. Publikasi dan Kampanye Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan
di Banda Aceh dengan total dana sebesar Rp. 41.650.000,-. Rangkaian
kegiatan publikasi dan kampanye festival film anak aceh tahun 2010 terdiri
dari cetak dan penyebaran brosur dan leaflet mengenai festival film anak
aceh tahun 2010, talkshow di Aceh TV, talkshow di Radio Djati FM,
konfrensi pers tentang pelaksanaan festival film anak aceh tahun 2010, yang
dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2010, bertepatan dengan Acara
Penganugerahan Hadiah Pemenang Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 di
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
451
Aula Rumoh PMI Aceh, yang dihadiri oleh 20 orang Wartawan media cetak
dan televisi, yang terdiri dari unsur : Aceh TV, Radio Djati FM, TVRI Aceh,
Tabloid Bungong, Radio Antero, Tabloid Gema Baiturrahman, Tabloid
Investigasi, Kompas, Indonesia Bersatu, Serambi Indonesia, Indonesia News,
Metro Nasional.
14. Workshop Buku Panduan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tingkat
Kecamatan (Puspelkessos). Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari di hotel
Hermes Palace tanggal 21 oktober 2010 yang di hadiri oleh 60 peserta dari
berbagai instansi yang terkait, dengan dana kegiatan sebesar Rp
81.835.000,-. Hasil yang diharapkan adalah adanya pedoman dan panduan
yang dapat menjadi pegangan oleh para pekerja sosial di tingkat kecamatan
dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan sosial yang terjadi serta dapat
ditangani dengan baik.
15. Penerapan Pedoman Operasional Puspelkessos dan Pelatihan Managemen
Kasus di 3 district yaitu Kabupaten Aceh Besar (Permata Hati 24 s.d 25
Okotober 2010, Kecamatan Mesjid Raya-Neuhen tanggal 27 Oktober s.d 02
November 2010) Kabupaten Aceh Timur (Kecamatan Idie Rayeuk 07 s.d 15
November 2010) serta Kabupaten Aceh Jaya (Kecamatan Krueng Sabee)
dengan jumlah dana kegiatan Rp 510.920.000,-
16. Monitoring and Supervision Pelaksanaan Panduan Operasional
PUSPELKESSOS ke 3 lokasi yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Timur
yang dilakukan oleh team fasilitator dari Dinas Sosial Aceh, CC
Muhammadiyah Aceh, Yayasan Pembaharuan Aceh, dan Ikatan Pekerja
Sosial Indonesia dengan total dana kegiatan Rp. 53.100.000,-.
17. Case Management Training Social Welfare Service. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 10 Oktober 2010 di Grand Nanggroe Hotel
Banda Aceh dengan jumlah dana sebesar 166.365.000,- Dari kegiatan ini,
hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan
kesejahteraan sosial menjadi lebih dekat dan merata di kalangan masyarakat
Aceh, dengan terbangunnya pelayan yang lebih professional dan
komprehensif dari para pekerja sosial dan tim pekerja puspelkessos,
khususnya dalam hal kemampuan mengenai penanganan kasus anak.
18. Workshop on Quality of Care, adalah kegiatan menggali kearifan lokal
pengasuhan anak yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace pada tanggal 20
s.d 21 Desember 2010 dengan total dana sebesar Rp. 60.285.000,-. Dalam
kegiatan ini dijelaskan mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat yang
dapat diambil guna memperkuat pengasuhan yang sesuai dengan ajaran
Islam.
g. Melalui kerjasama bidang adat dengan UNDP, Pemerintah Aceh telah
menghasilkan beberapa kegiatan, di antaranya:
1. Training Peradilan Adat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
452
Training ini dilaksanakan di enam kabupaten/kota, yaitu: Langsa, Aceh
Barat Daya, Subulussalam, Sabang, Pidie Jaya. Pengelolaan training
dilakukan bersama oleh Tim ACE dan pengurus MAA setempat. Jumlah
peserta/gampong/mukim yang telah di training selama tahun 2010 mencapai
570 peserta/gampong/mukim.
2. Training Capacity Building untuk pengurus MAA kabupaten/kota
Training ini diikuti oleh pengurus MAA kabupaten/kota, pengurus dan staf
Sekretariat MAA Provinsi.
3. Diseminasi Modul Training Peradilan Adat
4. Kegiatan Swadaya Pengurus, Pemangku Adat dan Sekretariat MAA
Pemerintah Aceh bekerjasama dengan UNDP mengembangkan berbagai
kegiatan pembinaan adat/adat istiadat secara swadaya, dengan dukungan
pengurus, pemangku adat dan staf sekretariat.
Sosialisasi adat dan adat istiadat ke gampong-gampong, dalam wilayah
Banda Aceh dan Aceh Besar (Putroe Phang)
Pembinaan syair (ca’e), hikayat, nazam, melalui Aceh TV
Pembinaan acara seumapa dalam kegiatan walimah atau khanduri
pernikahan.
Kajian dan penulisan naskah adat
Fasilitasi konsolidasi Tuha Peut Mukim Siem
Dokumentasi prosesi adat
Asistensi prosesi adat
Menyediakan nara sumber/ fasilitator untuk MAA Kabupaten/Kota,
lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat
Promosi dan komunikasi keberadaan adat ke pihak luar (NGO, peneliti,
lembaga negara)
Melakukan monitoring perkembangan training peradilan adat
Melayani konsultasi untuk masyarakat luas, ormas, LSM, mahasiswa,
peneliti.
Menjadi narasumber dalam acara dialog adat di televisi dan radio.
Menjadi narasumber dalam bidang adat bagi kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi terkait, ormas dan LSM.
h. Dalam bidang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan,
Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan UNICEF melalui Program
Kelansungan Hidup dan Perkembangan Anak (child survival and develompnent) melalui proyek penyediaan air bersih, sanitasi dan kesehatan
lingkungan (water sanitation and hygiene) senilai Rp 486,736.000,-. Kegiatan
yang dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
untuk manajemen air tanah, pelatihan metode geofisika untuk pemetaan air
tanah, pelatihan pengeboran air tanah dan survey kualitas air tanah pada
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
453
posyandu-posyandu plus yang telah dibangun oleh UNICEF di Kabupaten
Aceh Timur, Aceh Besar dan Aceh Jaya.
3. Permasalahan dan Solusi
a. Seringnya terjadi pergantian personil di tingkat kabupaten/kota sehingga
kegiatan yang difasilitasi di daerah tidak berjalan lancar.
b. Belum tersedianya dana pendamping dari sejumlah kabupaten/kota sehingga
diragukan adanya keberlanjutan kegiatan setelah berakhirnya kerjasama
dengan donor.
c. Anggaran Program Kerjasama Pemerintah Aceh dengan UNICEF dan UNFPA
tidak semuanya terserap dikarenakan adanya peserta dari daerah dan instansi
terkait yang tidak hadir dalam beberapa pelatihan. Sedangkan dana kerjasama
dengan UNFPA tersisa karena beberapa mitra kerja tidak dapat melaksanakan
kegiatan karena berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan APBA & APBN.
d. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kerjasama Pemerintah
Aceh dengan pihak ketiga adalah kurangnya proposal proyek pada sektor
ekonomi real yang ditawarkan pada forum IMT-GT, sehingga dunia usaha dari
Malaysia dan Thailand tidak mengetahui peluang investasi di Aceh.
e. Kendala yang dihadapi adalah terlambatnya terbitnya SK Satker, agak
rumitnya sistem dan prosedur World Bank dan belum familiarnya para NGO
dengan sistem dan mekanisme APBN. Untuk memacu pelaksanaan proyek dan
supervisi yang efektif akan ditingkatkan untuk membantu NGO dalam
pelaksanan kegiatan.
Solusi:
a. Menugaskan tim khusus dari provinsi untuk membantu kabupaten/kota yang
menghadapi kendala akibat pergantian staf yang tidak terkoordinasi.
b. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana
pendamping secara bertahap untuk mengantisipasi keberlanjutan kegiatan
setelah berakhirnya kerjasama dengan donor.
c. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah memberikan sosialisasi
kepada dunia usaha Aceh untuk mempersiapkan diri dengan proposal-
proposal nyata pada sektor ekonomi real.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. Kebijakan dan Kegiatan
a. Dalam rangka peningkatan tata kelola pendidikan, Pemerintah Aceh telah
mengambil kebijakan bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Biro Pusat
Statistik (BPS) Aceh dalam penyediaan data penduduk usia sekolah menurut
kecamatan di semua kabupaten/kota se Aceh. Tujuannya adalah untuk
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
454
mendukung perhitungan capaian indikator pendidikan di Aceh, seperti Gross Enrollment Ratio (Angka Partisipasi Kasar), Nett Enrollment Ratio (Angka
Partisipasi Murni), Literacy Rate (Angka Melek Huruf), Angka Partisipasi
Sekolah SD, SMP, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, serta
Partisipasi Perempuan dalam semua jenjang pendidikan.
b. Program pengembangan data/informasi bertujuan menyediakan data dan
informasi tentang pembangunan daerah yang lengkap dan akurat agar
perencanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Sasaran yang ingin dicapai
dengan tersedianya data informasi pembangunan tersebut dalam bentuk
dokumen yang dihasilkan melalui kerjasama dengan instansi vertikal,yaitu
Badan Pusat statistik Aceh berupa Buku Aceh dalam Angka, Buku Product
Domestic Regional Bruto (PDRB), Buku Indikator Ekonomi dan Perspektif
Ekonomi Makro dan Sosial, dan Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat.
c. Dalam meningkatkan kerjasama dan korrdinasi dalam penguatan kapasitas
tokoh adat pada tingkat gampong dan mukim dalam pelaksanaan peradilan
adat. MAA telah mengembangkan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI di
Aceh, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Melalui koordinasi ini telah dihasilkan buku “Statistik Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2009 di Provinsi Aceh”. Buku ini telah dijadikan acuan oleh Dinas
Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menghitung
indikator pendidikan masing-masing tingkatan.
b. Realisasi anggaran tahun 2010 untuk kegiatan Pengembangan Pusat Data dan
Informasi Pembangunan Daerah Kerjasama antara Bappeda Aceh dan BPS
Aceh dengan alokasi dana Rp 465.000.000,- dengan perincian, Buku Aceh
Dalam Angka Rp 175.000.000,-. Penerbitan PDRB triwulan/tahunan, Indikator
Ekonomi dan Persefektif Ekonomi Makro dan Sosial Rp 160.000.000,-. dan
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Rp 130.000.000.-
c. Reallisasi Kerjasama/Kemitraan dengan Kepolisian antara lain:
Rapat/pertemuan koordinasi
Pengisian materi dalam training peradilan adat dan POLMAS
Penanda tanganan MOU tahun 2010
Menghadiri berbagai forum dialog/pertemuan tentang POLMAS yang
dilaksanakan oleh Polda Aceh
Memberi ruang kepada kepolisian untuk mengisi materi Polmas dalam
training peradilan adat, sejak akhir 2009
Dampak Pengembangan Kemitraan MAA dan Kepolisian dalam Perpolisian
Masyarakat (POLMAS) antara lain:
Kasus-kasus sengketa ringan yang telah dilaporkan, oleh pihak kepolisian
dikembalikan kepada gampong untuk diselesaikan terlebih dahulu (sudah
diterapkan di seluruh Aceh oleh Polsek-polsek)
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
455
Masyarakat dapat menikmati layanan penyelesaian kasus yang murah dan
cepat.
3. Permasalahan dan Solusi
a. Mengingat bahwa perhitungan yang dilakukan bersifat proyeksi, maka
beberapa kabupaten/kota menyampaikan bahwa data yang dihasilkan tidak
realistik (jumlah penduduk usia sekolah di daerahnya lebih besar dari hasil
proyeksi). Untuk memperjelas hal ini telah dilakukan klarifikasi dan penjelasan
tambahan oleh pihak BPS Aceh bahwa simpangan (deviasi) terjadi karena
tingginya jumlah penduduk berasal dari luar daerah yang masuk ke
kabupaten/kota tersebut.
b. Kerjasama Pemerintah Aceh dan BPS Aceh yang seharusnya buku Aceh Dalam
Angka Tahun 2010 dapat diterbitkan tahun 2010 dan bukan tahun 2011.
Terjadi keterlambatan ini karena SPKA terlambat mengirin data ke BPS.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1. Kebijakan dan Kegiatan
Pemerintah Aceh telah melakukan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara
dalam upaya menuntaskan penyelesaian batas antara Aceh dengan Sumatera Utara
dan fasilitasi penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Melalui kegiatan ini telah dihasilkan beberapa kesepakatan antara Pemerintah
Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difasilitasi oleh
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2010 bertempat di Kantor Gubernur
Sumatera Utara - Medan dengan menyepakati pemasangan 53 (lima puluh tiga)
Pilar Batas Antara (PBA) dan 10 (sepuluh) Pilar batas Utama (PBU) di
perbatasan antara Aceh - Sumatera Utara.
Tindaklanjut dari kesepakatan tersebut, Pemerintah Aceh dengan
menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA) Tahun Anggaran 2010 telah memasang 10 (sepuluh) Pilar batas Utama
(PBU) tepatnya di wilayah pesisir yaitu Sungai Sikudor sebagai batas Aceh -
Sumatera Utara tepatnya antara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang
dengan Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera
Utara. Dan juga Pemerintah Aceh dari sumber dana dan tahun anggaran yang
sama telah memasang 53 (lima puluh tiga) Pilar Batas Antara (PBA) yaitu di
wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
456
tepatnya di perbatasan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang
dengan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
b. Pelacakan dan Pengukuran Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota
Pemerintah Aceh juga telah memfasilitasi penyelesaian tapal batas antar
kabupaten/kota di wilayah Aceh, antara lain melalui rapat tanggal 10 Juli 2010
di Kantor Gubernur Aceh.
Tindaklanjut dari kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah
Aceh telah melakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dengan
menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA) Tahun Anggaran 2010 di beberapa daerah, antara lain :
Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang
sebanyak 7 (tujuh) Pilar Batas Utama (PBU) dan 1 (satu) Pilar Batas Utama
(PBU) belum ada kesepakatan;
Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang
sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6 (enam) Pilar Batas Utama
(PBU) tidak dapat dipasang karena curah hujan yang cukup tinggi dan
kondisi lapangan sangat terjal dan tidak mungkin melakukan pemasangan
Pilar Batas Utama (PBU);
Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues juga telah
dilakukan pemasangan sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6
(enam) Pilar Batas Utama (PBU) tidak dapat dilakukan pemasangan
mengingat curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi lapangan sangat
terjal dan tidak mungkin melakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU).
Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Aceh telah memprioritaskan
pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) lanjutan untuk kabupaten/kota yang
belum selesai pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) di tahun 2010.
3. Permasalahan dan Solusi
Penyelesain batas Aceh dengan Sumatera Utara sampai saat ini masih menyisakan
permasalahan yaitu kesepakatan yang dicapai dalam rangka penetapan batas belum
pada semua titik, masih titik tertentu yang masih perlu dicari titik temu.
Beberapa solusi yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian batas ini, antara
lain meningkatkan koordinasi antar daerah yang bersengketa/berkonflik.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
Pada tahun 2010 telah terjadi bencana alam di Aceh sebagai berikut:
Banjir Kabupaten Aceh Selatan (tidak ada pengungsi), Kabupaten Aceh Singkil
(tempat pengungsian Lipat Kajang Kecamatan Sp. Kanan dengan jumlah KK
terancam 3792 dan jiwa 19.491), Kota Subulussalam dengan jumlah KK terancam
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
457
911 dan jiwa 4.250, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Lokasi 11 Desa
(Posko dirumah-rumah penduduk) jumlah KK terancam 1.232 dan jiwa 3.697,
Kabupaten Aceh Utara Jumlah Jiwa terancam 16.547, Kabupaten Aceh Tamiang
Jumlah Jiwa terancam 8.026.
Kebakaran di Kabupaten Aceh Tamiang dengan pengungsi 94 Jiwa 17 rumah
penduduk rusak, Kabupaten Aceh Tengah Kec Sirih Narah dengan pengungsi 174
orang Kecamatan Laut Tawar 13 KK dan 75 jiwa, 8 orang luka ringan dan jumlah
pengungsi 75 jiwa, Kabupaten Simeulue dengan pengungsi 94 jiwa 17 rumah
penduduk rusak, Kabupaten Aceh Selatan jumlah yang terancam 59 jiwa, 1 orang
luka ringan.
Tanah Longsor Kabupaten Aceh Tengah Desa Kp. Genting Gerbang Kecamatan
Sirih Nara dengan korban 1 meninggal dunia, umur 14 tahun, Desa Lae Ikan
Kecamatan Sirih Nara dengan pengungsi 28 orang, korban meninggal dunia 1
orang.
Jatuhnya Jembatan Gantung Kabupaten Gayo Lues Lokasi Meleok Putri Bitung
Dengan 7 orang luka berat dan 48 luka ringan. Hilang 3 orang dan meninggal 9
orang
Puting Beliung di Kabupaten Aceh Tengah Lokasi Dusun Malik Desa Jeet Ayu
Kec. Jagong Dengan kerusakan 2 rumah penduduk dan 1 unit puskesmas. Upaya
yang dilakukan tetap menyiagakan jajaran kesehatan dan pendirian posko darurat
dengan 7 orang luka berat dan 48 luka ringan.
Gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, Simeulue, Kabupaten
Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya,
Kota Meulaboh dan Kota Sabang. Namun tidak ada kerusakan dan korban jiwa.
Pasca tejadinya bencana alam tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan
telah memberikan bantuan dan penanganan dalam bentuk bantuan logistik dan
obat-obatan.
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
Bencana alam di Aceh sepanjang tahun 2010 masih berstatus bencana lokal,
dampak bencana masih sanggup ditanggulangi oleh pemerintah daerah.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan
dana Dinas Sosial, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro
Administrasi Pembangunan sebesar Rp 2.719.791.000,- realisasi Rp 2.373.627.030
atau 87,27 %
4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Mengingat tanggung jawab utama penanggulangan bencana berada di pundak
pemerintah daerah, maka Pemerintah Aceh telah menanggapi tanggung jawab
tersebut dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
458
berada di level provinsi dengan tujuan untuk untuk memudahkan kegiatan
koordinasi, komando, dan pengendalian antar lembaga yang terlibat dalam
penanggulangan bencana. Di samping itu dengan terbentuknya bebarapa Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten/kota juga telah ikut
membantu mempercepat kegiatan penanggulangan bencana di daerah. Dari 23
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, 22 kabupaten/kota (minus Kotamadya
Sabang) telah memiliki landasan hukum tersendiri untuk pembentukan BPBD.
Total dari 22 kabupaten/kota yang telah memiliki landasan hukum untuk
pembentukan BPBD, 11 kabupaten/kota telah menindaklanjutinya dengan
membentuk BPBD.
Selain sudah memiliki lembaga khusus yang menangani masalah kebencanaan, hal
lain yang tak kalah penting adalah adanya penguatan fungsi kelembagaan yang
sudah dibentuk tersebut. Penguatan fungsi dan kapasitas BPBA/BPBD ini
dilakakukan dengan pemantapan personil dan sarana-prasarana pendukung
kegiatan BPBA/BPBD. Di tahun 2010, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan
beberapa Qanun dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait masalah
penanggulangan bencana di Aceh. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas
aparatur yang terlibat dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Aceh bekerja
sama dengan beberapa lembaga mitra telah melakukan sejumlah kegiatan baik
dalam bentuk seminar-seminar maupun dalam bentuk latihan bersama seperti yang
telah dilakukan dalam bulan Oktober dengan melakukan Gladi Posko dan Gladi
Lapang Sanggamara-01 di Meulaboh.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
459
Sebagaimana diketahui dalam 2010 masyarakat Aceh Besar sempat dipanikkan
dengan adanya peninggkatan aktivitas gunung api Seulawah Agam di daerah Aceh
Besar, Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)
telah mengantisipasinya dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada
penduduk yang mendiami sekitar wilayah gunung Seulawah Agam.
5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
Bencana Alam
a. Bencana Geologis
Bencana geologis yang berpotensi terjadi di Aceh adalah tanah longsor, gempa
bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Prioritas penanganan bencana
geologi di Aceh sebagai berikut:
Gempa Bumi
Gempa Bumi sangat berpotensi karena Aceh berada di atas tumbukan
lempeng dan patahan.
Tanah Longsor
Longsor biasa terjadi di sekitar kawasan pegunungan atau bukit di mana
dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang curam pada tanah yang basah dan
bebatuan yang lapuk, dan curah hujan yang tinggi. Gempa bumi atau
letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya longsor
dikarenakan lapisan bumi paling atas dan bebatuan berlapis terlepas dari
bagian utama gunung atau bukit.
Tanda tanda terjadinya longsor dapat ditandai dengan beberapa parameter
antara lain keretakan pada tanah, runtuhnya bagian bagian tanah dalam
jumlah besar, perubahan cuaca secara ekstrim dan adanya penurunan
kualitas landskap dan ekosistem.
Tsunami
Mengingat keberadaan wilayah Aceh di atas tumbukan lempeng dan
patahan sumatera.
Gunung Berapi
Di Aceh terdapat 3 Gunung Berapi Tipe A dan 1 Gunung Berapi Type C.
Potensi kejadian masih akan ada namun dalam derajat kecil dan
diperkirakan tidak menimbulkan dampak yang berarti.
b. Bencana Hidro-Meteorologis
Ancaman bencana Hidrometeorologis di Aceh, meliputi: banjir, abrasi/erosi,
puting beliung, kekeringan, badai dan kebakaran lahan gambut.
Prioritas penanganan bencana hidro-meteorologis di Aceh sebagai berikut :
Banjir
Elemen berisiko yang rentan ketika terjadi banjir adalah permukiman
penduduk, lahan pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa. Sumber
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
460
kerentanan bencana banjir ini berasal dari pembalakan liar (illegal logging)
di kawasan daerah aliran sungai (DAS) , pendangkalan sungai, rusak atau
tersumbatnya saluran drainase, dan terjadinya perubahan fungsi lahan tanpa
sistem tatakelola yang baik yang memperhatikan kapasitas DAS dalam
menampung air.
Abrasi dan Erosi
Abrasi dan erosi berasal dari pengangkutan sedimen akibat gerakan
hidrodinamis air. Gelombang laut atau aliran sungai merupakan tenaga
perusak utama dalam proses ini. Abrasi dan erosi ini dapat dengan mudah
ditandai dengan terkikisnya daratan atau dasar bidang aliran akibat proses
tersebut. Di beberapa tempat, proses abrasi memperlebar luas wilayah
perairan. Sedangkan abrasi di pinggir pantai ditandai dengan mundurnya
garis pantai secara signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Akibat dari
abrasi dan erosi ini, rumah dan fasilitas infrastruktur menjadi rusak atau
berkurang fungsi pemakaiannya.
Puting Beliung
Puting beliung terjadi karena adanya tekanan udara negatif tiba-tiba disuatu
kawasan yang tidak begitu besar. Puting beliung ini ditandai dengan
berhembusnya angin kencang secara tiba-tiba dalam waktu sekitar 10
menit. Bentuk fisik puting beliung ini adalah berbentuk seperti pusaran
angin yang mirip belalai gajah yang bergerak cepat. Puting beliung dapat
mengangkat benda-benda di dekatnya dan membentuk lintasan kerusakan
di wilayah yang dilaluinya. Dari sudut ilmu cuaca, adanya puting beliung
ditandai dengan hadirnya awan Cumulunimbus di suatu wilayah. Awan
tersebut awalnya berwarna putih kemudian secara tiba-tiba berubah warna
menjadi hitam.
Wilayah Aceh sering mengalami bencana puting beliung yang merusak
puluhan unit rumah masyarakat setiap tahun. Bencana ini juga berpotensi
merusak bangunan-bangunan pemerintah sehingga kerugian total akibat
bencana ini harus dipertimbangkan untuk ditalangi.
Kekeringan
Bencana kekeringan merupakan bencana yang sering dialami penduduk di
wilayah Aceh. Bencana kekeringan disebabkan oleh naiknya suhu
permukaan bumi yang menyebabkan rendahnya kelembaban udara. Dalam
mata rantai meteorologis, terjadi jeda hujan yang cukup panjang di suatu
kawasan yang luas. Ini menyebabkan pasokan air untuk menjaga
keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Bencana kekeringan dapat
ditandai dengan keringnya tanah, tanaman dan susutnya muka air di badan
air hingga ke paras yang sangat rendah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
461
Badai
Badai merupakan kondisi meteorologis yang ditandai dengan bertiupnya
angin dengan kecepatan yang kencang, disertai curah hujan yang tinggi, dan
tingginya gelombang di wilayah pantai. Bencana ini terjadi akibat turunnya
tekanan udara di wilayah perairan dalam cakupan wilayah yang luas.
Kekuatan angin pada saat badai yang dapat mencapai kecepatan 128 km/jam
mampu merusak bangunan rumah penduduk dan fasilitas pemerintah
lainnya. Mengingat struktur atap merupakan struktur lemah dalam suatu
bangunan, maka paling sering ditemukan kerusakan bagian atap bangunan
saat terjadinya badai.
Di sisi lain, badai juga mampu merusak lahan pertanian dan menimbulkan
korban jiwa. Elemen yang dianggap berisiko terhadap ancaman badai adalah
sarana dan prasarana umum, pertanian dan pemukiman.
Kebakaran Lahan Gambut
Ada beberapa faktor penyebab kebakaran lahan gambut, di antaranya
adalah;
1. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang
panjang.
2. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara
sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
3. Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian
atau membuka lahan pertanian baru.
4. Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang
dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.
c. Gangguan Hewan Liar
Konflik antara satwa dan manusia terjadi secara masif di pinggiran hutan Aceh,
perebutan ruang adalah substansi latar belakang lahirnya konflik. Manusia perlu
melihat kembali tata kelola dan ruangnya dengan rasional, jika tidak, catatan
konflik akan terus bertambah. Konflik satwa-manusia, laksana mengurai benang
kusut, dari persoalan habitat satwa yang mulai sempit hingga dana
penanggulangan yang minim, semuanya terjalin kelindan dengan urusan
kewenangan pengelolaan konservasi antara pusat dan daerah.
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah
a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah kawasan strategis
cepat tumbuh yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang
diprioritaskan pengembangan ekonomi wilayah dalam rangka mengurangi
kesenjangan pembangunanan di daerah.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
462
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh
Darussalam, merupakan reposisi dari KAPET Sabang, yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998, dan di sempurnakan
kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tentang
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Reposisi KAPET Sabang menjadi
KAPET Bandar Aceh Darussalam didasari oleh Surat Menteri Koordinator
Perekonomian Republik Indonesia Nomor: S-271/M.Ekon/10/2002 tanggal 21
Oktober 2002 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 193/388/2002 tanggal 25
Oktober 2002. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun
2000, dan UU Nomor 37 Tahun 2000, pemerintah menetapkan Sabang sebagai
Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000
tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pasal 2 ayat (1), Penetapan
kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan di KAPET
dilakukan oleh Badan Pengembangan KAPET, di tingkat pusat yang berada di
bawah naungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan
Umum selaku Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET, di mana Menteri
Pekerjaan Umum selaku Ketua dan Direktur Jenderal Penataan Ruang selaku
Sekrtaris Tim Teknis.
Sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000
menyebutkan kegiatan pengelolaan KAPET dilakukan oleh Badan Pengelola
KAPET di daerah yang diketuai oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET
yang bersangkutan, di mana untuk tugas sehari-hari Ketua Badan Pengelola
KAPET dibantu oleh Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET sebagai Pelaksana
Harian, yang bertugas mengelola KAPET secara profesional. Wakil Ketua dan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
463
Anggota Badan Pengelola KAPET diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan
Sesuai Keputusan Gubernur Aceh nomor 193/297/2010 tanggal 29 Juni 2010,
tentang Penyesuaian Wilayah Kerja BP KAPET Bandar Aceh Darussalam
menetapkan wilayah KAPET Bandar Aceh Darussalam meliputi kota Banda
Aceh mencakup seluruh kecamatan; kabupaten Aceh Besar mencakup seluruh
kecamatan kecuali kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Pidie mencakup seluruh
kecamatan. Selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Nasional dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Nasional di tetapkan bahwa wilayah KAPET adalah Sebagai Kawasan
Strategis Nasional Bidang Ekonomi.
Dilihat dari luas wilayah Provinsi Aceh seluruhnya lebih kurang 58.373,63
Km² maka luas perencanaan KAPET Bandar Aceh Darussalam lebih kurang
6.592,52 Km² atau 11,29 % dari luas Provinsi Aceh.
Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam dalam menyusun dan
merencanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek,
menengah dan jangka panjang dengan melakukan koordinasi dengan sektoral,
sehingga program KAPET akan terigrentasi dalam program sektoral. Program-
program yang direncanakan meliputi wilayah yang terdiri dari : Kota Banda
Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidie.
Keberadaan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam
untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang pengembangan
ekonomi daerah melalui pendekatan wilayah guna mendorong tumbuhnya
investasi yang berbasis kepada sumberdaya yang dimiliki. Program prioritas
KAPET Bandar Aceh Darussalam adalah mempersiapkan pembangunan sebuah
kawasan industri yang representatif, perdagangan dan jasa serta pengembangan
sektor-sektor unggulan lainya, seperti perikanan, pertanian, perkebunan,
parawisata, peternakan serta pertambangan dan energi, termasuk di dalamnya
pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah sesuai dengan SK Menteri
Keuangan Republik IndonesiaI Nomor: 11/KMKI.04/2001 memberikan
kemudahan-kemudahan berupa insentif dalam bentuk keriganan pajak dan
fiskal, untuk menstimulasi investor agar menanam modalnya di KAPET
Bandar Aceh Darussalam.
Saat ini sebuah Kawasan Industri di Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar sedang dipersiapkan oleh BP KAPET Bandar Aceh
Darusalam. Hal-hal yang telah selesai dipersiapkann untuk pembangunan
Kawasn Industri antara lain, telah dibebaskan lahan seluas 55 Ha, telah ada
izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Aceh Besar, sudah dilaksanakan
pekerjaan DED Kawasan Industri, sudah dilaksanakan penyusunan Rencana
Tata Ruang (RTR) KAPET. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh
Nomor: 593/162/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengelolaan Kawasan
Industri diberikan kepada BP KAPET Bandar Aceh Darussalam.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
464
Badan Penggelola KAPET Bandar Aceh Darussalam dalam menunjang kegiatan
operasionalnya menggunakan Sumber Anggaran APBN dan APBD. Hal ini
sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun
2000.
b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang adalah sebuah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-
Undang dan untuk pedoman dalam pelaksanaan fungsinya diatur dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan
pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi kawasan.
Dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan
kawasan Sabang, BPKS mempunyai kewenangan:
Membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;
Mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang
diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan
usaha di kawasan Sabang;
Bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk
melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;
Dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang mengadakan peraturan di
bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di
pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya,
serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan Dewan
Kawasan Sabang.
Dalam melaksanakan tugas dan tujuan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mempunyai visi dan misi. Pada dasarnya Visi
dari Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
yaitu Mengembangkan Kawasan Sabang sebagai Pusat Utama Pelayanan
Perdagangan Dunia Terkemuka. Pengembangan dan Pembangunan Kawasan
Sabang dilaksanakan secara bertahap dan terencana sesuai prinsip-prinsip
perencanaan yang berlaku umum. Perencanaan pengembangan dan pembangunan
Kawasan Sabang diarahkan pada pencapaian tujuan pembentukan kawasan Sabang
itu sendiri, yaitu mewujudkan Kawasan Sabang sebagai motor penggerak
pembangunan ekonomi untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Aceh,
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
465
sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah
lainnya di Indonesia.
Harapan ini akan terwujud manakala fungsi-fungsi Kawasan Sabang sebagai tempat
untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri
pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan (termasuk di
dalamnya HUB PORT Impor-Ekspor Internasional dan pelabuhan alih kapal), pos
dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan dan
gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan industri dari kawasan
sekitarnya dapat direalisasikan dengan baik.
Sedangkan untuk Misi dari Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang merupakan pernyataan garis besar kiprah utama BPKS
dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sehingga rumusan misi yang
diemban oleh BPKS yang pelaksanaan pengembangannya dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
adalah sebagai berikut:
Mengembangkan pelayanan pelabuhan untuk kapal-kapal generasi yang akan
datang;
Mengembangkan pelayanan untuk perdagangan dunia melalui Kawasan
Perdagangan Bebas;
Mengembangkan pelayanan bagi basis operasi kapal cruise dunia untuk Wisata
Asean dan Nusantara;
Mengembangkan industri perikanan modern yang bersinergi dengan
pengembangan sumber daya perikanan nasional;
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
466
Mengembangkan kelembagaan pengusahaan dan infrastruktur kawasan yang
bertaraf internasional.
Penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dituangkan dalam Naskah Dokumen
Perencanaan yang berfungsi sebagai acuan dan panduan dalam penentuan skala
prioritas penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan operasional
BPKS yang terdiri dari:
Master Plan
Business Plan
Renstra
Kawasan Sabang yang dibentuk menjadi kawasan khusus untuk perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang PelimpahanKewenangan Pemerintah
Kepada Dewan Kawasan Sabang yaitu:
Kewenangan Bidang Perdagangan
Kewenangan Bidang Perindustrian
Kewenangan Bidang Pertambangan dan Energi
Kewenangan Bidang Perhubungan
Kewenangan Bidang Penataan Ruang
Kewenangan Bidang Pariwisata
Kewenangan Bidang Kelautan dan Perikanan
Kewenangan Bidang Penanaman Modal
Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup
2. Sumber Anggaran
a. Anggaran APBN untuk Badan Pengelola KAPET dianggarkan melalui Dana
Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh. Anggaran APBN dialokasikan antara
lain untuk kegiatan :
Honor Anggota Badan Pengelola KAPET, Pengelola Kegiatan, dan Honor-
honor Tim Lainnya.
Belanja Bahan ATK dan Komputer Supplies
Belanja Barang non operasional berupa:
- Administrasi kantor dan tata persuratan
- Penggandaan data.
Belanja jasa lainnya berupa, pemeliharaan kantor, pemeliharaan peralatan
kantor, sewa kenderaan ( atau operasional kenderaan roda 4 )
Belanja perjalanan
Dalam rangka pelatihan SDM ke Jakarta, workshop dan rapat kerja Badan
Pengelola KAPET se- Indonesia.
Dalam rangka koordinasi dengan Instansi terkait
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
467
Anggaran APBD untuk Badan Pengelola KAPET dianggarkan melalui Satuan Kerja
Perangkat Aceh (SKPA) Biro Ekonomi Sekretaiat Daerah Aceh. Anggaran APBD
dialokasikan antara lain untuk kegiatan:
Belanja Langsung, yang terdiri dari honorarium penyusunan kegiatan promosi
kapet berupa pembuatan booklet, bulletin dan biner, serta honor pengurus
barang dan honorarium kegiatan sosialisasi KAPET
Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja
bahan material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kenderaan bermotor,
belanja cetak dan pengandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman,
belanja pakaian dinas, dan belanja jasa konsultansi.
Belanja Modal
Alokasi anggaran tahun 2010 pada BP. KAPET Bandar Aceh Darussalam dari
APBA sebesar Rp 900.000.000,- dan APBN Rp 1.300.000.000,-
b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).
Selain anggaran tersebut di atas BPKS juga dibiayai dengan pendapatan sendiri dan
pendapatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pada Tahun Anggaran 2010 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 420.311.325.000,- (empat ratus dua puluh
milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari anggaran
tersebut terealisasi sebesar Rp. 389.957.538.989,- atau 92.78%.
3. Permasalahan dan solusi
1. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan program kerja BP KAPET Darussalam
terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, di antaranya :
a. Belum optimalnya peran sektor dalam mendukung pengembangan KAPET
karena masih sangat terbatasnya pemahaman oleh Instansi-instansi terkait
terhadap keberadaan Tugas dan Fungsi KAPET. Oleh karenanya untuk ke depan
perlu terus diadakan koordinasi yang lebih intensif, yang dipimpin oleh Bapak
Gubernur, selaku Ketua KAPET.
b. Pendanaan yang masih relatif terbatas terhadap pengalokasi dana baik APBN
maupun APBA, menyebabkan kurang optimalnya kinerja KAPET selama ini.
Adapun langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi permasalahan yang
timbul adalah:
a. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pemerintah pusat,
pemerintahan Aceh, dan DPRA, serta stakeholder lainnya perlu diwujudkan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
468
b. Para pengambil Kebijakan diharapkan memiliki political will dan good will
dalam mengimplementasikan rencana yang telah dibuat sesuai dengan
TUPOKSI BP KAPET Bandar Aceh Darussalam.
2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang
telah berdiri sejak Tahun 2000 melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000
tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya masih terkendala dengan masalah yaitu:
a. Dana untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang relatif besar,
sehingga untuk mencapai dan mewujudkan Kawasan Sabang menjadi seperti
yang dicita-citakan akan memerlukan waktu yang lama, dan sumber dana yang
dialokasikan untuk BPKS selama ini dari APBN, APBA, APBK dan pendapatan
sendiri masih belum cukup memadai untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan.
b. Pemahaman tentang Kawasan Khusus Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
belum seragam di antara instansi-instansi terkait, sehingga pelaksanaan fungsi
Kawasan Bebas belum bisa dijalankan secara maksimal.
c. Sarana dan prasarana yang belum memadai sebagai Kawasan Khusus sehingga
promosi kawasan Sabang sebagai tujuan investasi belum bisa dimaksimalkan.
d. Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang belum
dikeluarkan.
Untuk solusi atas permasalahan tersebut antara lain:
a. Tersedianya sumber pembiayaan yang memadai untuk percepatan
pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang menjadi Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang bertaraf internasional.
b. Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
diharapkan pemahaman tentang Kawasan Khusus Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang di antara instansi-instansi terkait sudah seragam,
sehingga pelaksanaan fungsi Kawasan Bebas bisa dijalankan secara maksimal.
c. Harus segera diterbitkan Peraturan dari Dewan Kawasan Sabang dan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang
Tatacara dan Prosedur untuk berinvestasi di Kawasan Sabang.
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan tugas pokok
pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, Dan juga merupakan tugas dari
kepala daerah yang harus diwujudkan agar kepala daerah dapat menjalankan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
469
tugas lainnya dengan baik dan tidak terganggu dengan keadaan lingkungan
sekitarnya. Untuk itu diperlukan suasana aman dan kondusif guna menunjang
kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri.
Pada tahun 2010, ada beberapa hal yang menyebabkan ketentraman dan
ketertiban menjadi terganggu yaitu :
a. Banyak berdiri bangunan atau tempat usaha di atas tanah yang telah
dibebaskan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan yang terkena ekses
tsunami yang menyebabkan pembangunan jalan tersebut terhambat.
b. Pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol dan di depan gedung
perkantoran.
c. Pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam
d. Banyak terjadi aksi pengerahan massa oleh kelompok tertentu yang ingin
menyampaikan aspirasi mereka dengan cara melakukan demonstrasi.
e. Terdapat beberapa tindakan anarkhis masyarakat terhadap personil Satpol
PP-WH dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga tugas-tugas tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban
Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah saat ini
adalah 721 orang yang terdiri dari 71 pegawai negeri sipil, 650 tenaga kontrak.
Dengan kualifikasi pendidikan S-2 6 orang, S-1 63 orang, D-3 1 orang, SMU 680
Orang. Adapun jumlah pegawai yang memiliki pangkat Golongan II 3 orang,
Golongan III 51 orang dan Golongan IV 6 orang.
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana APBA sebesar Rp 21.249.891.469,- realisasi sebesar Rp
20.921.251.034,- atau 98,45% dan fisik Rp 98,45%.
5. Penanggulangan dan Kendalanya
Terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang
tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah
melakukan penyelesaian sebagai berikut:
a. Melakukan penertiban terhadap bangunan atau tempat usaha yang didirikan
di atas tanah yang telah dibebaskan untuk pembangunan jalan yang terkena
ekses tsunami.
b. Melakukan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol dan di
depan gedung perkantoran.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
470
c. Pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam diselesaikan dengan cara
melakukan pengawasan rutin serta meningkatkan kerjasama dengan
perangkat pemerintah serta perangkat adat di gampong guna meningkatkan
pengawasan terhadap pelaksanaan qanun syariat Islam di wilayah masing-
masing.
d. Terhadap demonstran yang melakukan aksi demonstrasi, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah mengerahkan personil untuk
melakukan pengamanan terhadap orang, objek atau sarana/prasarana
pemerintah yang kemungkinan akan menjadi sasaran dari aksi tersebut.
e. Terhadap masyarakat yang melakukan tindakan anarkhis kepada personil Pol
PP-WH, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah melakukan
peningkatan mawas diri dengan senantiasa melakukan konsultasi serta
koordinasi dengan pimpinan terhadap permasalahan-permasalahan yang
muncul di lapangan, guna menghindari tindakan arogan dan semena-mena.
Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan tersebut di
atas adalah masih minimnya sarana mobilitas untuk pengangkutan personil,
terbatasnya dana operasional untuk pengawasan, belum ada tenaga penyidik
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar qanun, belum terbentuk
koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum.
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
Dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman, satuan polisi
pamong praja dan wilayatul hisbah kadangkala melibatkan pihak aparat
keamanan dari unsur kepolisian. Keterlibatan aparat keamanan sangat tergantung
dari situasi dan kondisi dari kasus yang dihadapi dilapangan.
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
471
BAB VII
PENUTUP
Salah satu kewajiban Gubernur Aceh dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah
sebagaimana diamanahkan undang undang ialah mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, serta tugas-tugas lainnya kepada rakyat di daerahnya, setiap tahun
anggaran.
Namun demikian, LKPJ yang kami persembahkan ini tidak sekadar untuk
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi lebih jauh lagi ialah
penyampaian LKPJ ini adalah sebuah kewajiban moral seorang pemimpin untuk memberi
pertanggungjawaban di depan rakyat yang dipimpin, yang dalam hal ini diwakili oleh
lembaga perwakilan, yaitu DPRA. Konsekwensi moral dan konstitusional ini juga sebagai
refleksi yang menjadi ciri dan cita-cita seluruh rakyat yaitu membangun dan menjaga
demokrasi di Aceh. Dalam mekanisme demokrasi yang kita anut gubernur dan wakil
gubernur sebagaimana bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih langsung
oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada, dalam kurun lima tahun sekali.
Maka kepada rakyatlah seharusnya pertanggungjawaban ini kami sampaikan.
Namun dalam praktiknya rakyat telah menyerahkan hak demokrasinya kepada wakil-
wakilnya, maka DPRA adalah representatif rakyat, sehingga LKPJ sebagai
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas disampaikan dalam Sidang DPRA,
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Dalam menyusun LKPJ ini kami telah berusaha seoptimal mungkin agar dapat
menggambarkan secara terang benderang kinerja gubernur beserta jajarannya. Melalui
LKPJ harapan kami kiranya akan dapat tergambar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
tugas pembangunan, dan tugas kemasyarakatan agar rakyat melalui DPA dapat
mengetahui secara sistematis dan terusun rapi dalam bentuk tertulis, serta dapat pula
tergambarkan di mata rakyat apa yang telah dilakukan oleh pemimpinnya selama satu
tahun terakhir ini.
Meski demikian, sifat kekurangan dan keterbatasan selalu saja menjadi milik
manusia, apakah dia gubernur atau rakyat biasa. Untuk itulah kami menyadari betul tidak
semua yang kami inginkan dan kami cita-citakan, dapat kami ujudkan dengan baik dan
sempurna.
Atau dengan kata lain, segala usaha yang kami persembahkan ke hadapan rakyat
Aceh, belum semuanya terpenuhi harapan banyak orang, meskipun kita juga tidak bisa
mengabaikan berbagai kemajuan yang telah kita capai bersama yang berujud dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, kecukupan
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
472
pangan, kecukupan sandang, kecukupan papan, serta terjaganya dan terjaminnya
kesehatan.
Bagi kami, apa pun kemajuan yang dapat dan telah dicapai di bawah kepemimpinan
kami adalah keberhasilan kita bersama, karena rakyat telah memperlihatkan
kepeduliannya. Kepedulian itu juga kadangkala diberikan rakyat Aceh dalam bentuk kritik
dan koreksi terhadap langkah-langkah yang kami lakukan.
Maka pada tempatnyalah jika kami katakan bahwa apa yang telah kami lakukan
selama ini adalah sesuatu yang maksimal sebagai manusia biasa yang selalu dilingkupi oleh
keterbatasan dan kekurangan. Sekali lagi ingin kami katakan, jika keadaan 2010 lebih baik
dari 2009 maka itu adalah hasil usaha kita bersama, yaitu berkat dukungan seluruh rakyat
Aceh yang diberikan kepada kami, termasuk dukungan dari DPRA.
Berkat bantuan semua pihak, termasuk DPRA sebagai mitra Pemerintah Aceh, banyak
program sesuai dengan misi yang kami sampaikan di awal pemerintahan kami, telah
terlaksana dengan baik. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, banyak yang belum dan
harus kami selesaikan. Sebab, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2010 juga
banyak tantangan yang selalu menghadang. Tantangan tersebut ada yang dapat kita atasi
dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, ada juga yang belum tuntas karena
memiliki aspek-aspek yang berat dan dilematis dalam langkah-langkah penyelesaiannya.
Dalam kita melakukan kegiatan yang merupakan teroboson untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama, kita harus taat hukum dan mengacu pada prosedur. Kadang-kadang
di satu pihak kita ingin melakukan terobosan dalam upaya mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Namun di sana juga kita harus mengikuti prosedur dan mekanisme tertentu yang
membutuhkan waktu lama. Apa yang kami lakukan tidak akan berhasil tanpa dukungan
semua pihak yang diberikan selama ini. Dukungan tersebut baik masukan maupun kritik
yang konstruktif. Bagi kami, kritik itu penting maknanya sehingga kami dapat melihat
dan berkaca diri agar langkah ke depan lebih baik dan lebih hati-hati. Kritik dan saran itu
juga sebagai keikutsertaan masyarakat, termasuk DPRA yang secara konstitusional
mewakili rakyat Aceh. Manusia selalu terbatas dalam kemampuannya. Dalam
keterbatasan itu pulalah kita terus mencoba untuk menata kehidupan dan mengelola
pemerintahan ke arah yang lebih baik. Untuk itulah dengan sikap tulus ikhlas kita sama-
sama memberi pengabdian demi tercapainya kesejahteraan rakyat Aceh yang tercinta.
Kepada rakyat Aceh dari segala lapisan yang kami cintai, kami atas nama pribadi maupun
keluarga, menyampaikan rasa simpati dan hormat. Dan pada tempatnya kami
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Aceh yang
kita cintai.
Kepada unsur Muspida, dan DPRA, kami menyampaikan ungkapan yang sama atas
kerjasama selama ini yang terjalin secara baik. Kepada para bupati/walikota, sekretaris
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010
473
daerah, kepala dinas/lembaga, perguruan tinggi, pimpinan BUMN/BUMD dan seluruh staf
di jajaran Pemerintah Aceh atas bantuan dan saran kami ucapkan terima kasih.
Semoga Allah memberkati kita semua, dan apa yang telah kita lakukan untuk negeri
tercinta ini, kiranya dapat menjadi amal ibadah dan bermanfaat dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat Aceh. Amin.
Hadanallahu Wa Iyyakum Ajma’in.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Banda Aceh, 31 Maret 2011
GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF