1. 1. Yasmine Amalia Rusnandha 8H 27 PPKn Disiplin itu Indah
2. 2. Pengertian Peraturan Perundang- undangan Nasional UU No. 12 Tahun 2011 Peraturan perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. 3. Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yudiris. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi, Peratuan perundang undangan yang baru mengesampingkan yang lama.
4. 4. Peratuan perundang-undangan yang lebih tinggi mengeyampingkan peraturan perundang- undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
5. 5. Sesuai pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan MPR UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)
6. 6. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut pasal 5 Kejelasan Tujuan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk yang berwewenang. Jika tidak, peraturan perundang-undangan tersebut dibatalkan. Kesesuaian antar jenis, hirarki dan materi muatan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
7. 7. Dapat dilaksanakan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yudiris. Kejelasan rumusan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematikan, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Keterbukaan dalam pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapanm dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
8. 8. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut pasal 6 Pengayoman harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kemanusiaan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat warga Indonesia secara proposional. Kekeluargaan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat daam pengambilan keputusan. Kenusantaraan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasar pada UUD 1945 dan
9. 9. Bhinneka Tunggal Ika harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara. Kesamaan kedudukan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakab berdasarkan latar belakang antara lain, SARA, gender, atau status sosial. Ketertiban dan kepastian hukum harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individum masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
10. 10. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di Inodnesia UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. MPR berwewenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai pasal 3 ayat (1). Sudah dilakukan perubahan sebanyak 4x.
11. 11. Tata cara perubahan UUD 1945, antara lain a. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis serta alasannya. b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 anggota MPR. d. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan
12. 12. Kesepakatan dasar dalam mengubah UUD Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945: a. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Repbulik Tahun 1945. b. Tetap mempertahankan Negara Republik Kesatuan Indonesia. c. Mempertegas sistem pemerintah presidensial. d. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-ha bersifat normatif (bukan) akan dimasukkan ke pasal-pasal. e. Melakukan perubahan dengan cara adendum, menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya untuk kepentingan bukti sejarah.
13. 13. Ketetapan MPR Tingkat I: Pembahasan oleh badan pekerja Majelis(BP MPR) menghasilkan Rancangan Ketetapan/keputusan majelis sebagai bahan pembicaraan Tingkat II. Tingkat II:pembahasan olehRapat paripurna majelis yg didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dgn pemandangan umun fraksi-fraksi. Tingkat III: Pembahasan oleh komisi/panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I & II,Pembahasan tingkat III merupakan Rancanan Ketetapan /keputusan Majelis. Tingkat IV: Pengambilan putusan oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar Laporan Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dgn kata terakhir dari fraksi.
14. 14. UU dam Peraturan Pemerintah Pengganti UU usulan oleh DPR DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden Presiden menugasi mentri terkai untuk membahas RUU bersama DPR. RUU disetujui DPR dan Presiden. Presiden mengesahkan menjadi Undang-undang.
15. 15. diusulkan oleh Presiden Presiden mengajukan RUU kepada Pimipinan DPR, memuat mentri terkait untuk membahas bersama DPR. DPR bersama Pemerintah membahas RUU dari Presiden. RUU disetujui DRP dan Presiden. Presiden mengesahkan menjadi UU.
16. 16. diusulkan DPD DPD mengajukan RRU kepada DPR secara tertulis. DPD membahas RRU dari DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi mentri terkait untuk mebahas RUU bersama DPR. RUU distujui DPR dan Presdien. Presiden mengesahkan menjadi UU.
17. 17. Peraturan Pemerintah Tahap perencanaan rancangan PP disiapkan oleh kementiran/lembaga nonkementrian sesuai dengan bidang tugasnya. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antakementrian/lembaga nonkementrian. Taha[ penetapan dan pengundangan, PP ditetapkan Presiden kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.
18. 18. Peraturan Presiden Pemebentuk panitia antarkementrian/lembaga nonkementrian oleh pengusul. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan pemerintahan di bidang hukum. Pengesahan dan penetapan oleh Presdien.
19. 19. Peraturan Daerah Provinsi diusulkan oleh DPRD Provinsi DPRD Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur secara tertulis. DPRD Provinsi membahas rancangan Perda Provinsi bersama Gubernur. Disetujui bersama. Gubernur mengesahkan menjadi Perda Provinsi.
20. 20. diusulkan oleh Gubernur Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis. DPRD Provinsi membahas rancangan Perda bersama Gubernur. Rancangan Perda disetujui bersama, kemudian disahkan Gubernur menjadi Perda Provinsi.
21. 21. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Walikota/Bupati. DPRD Kabupaten/Kota membahan rancangan Perda bersama Walikota/Bupati. Disetujui bersama, kemudia disahkan Walikota/Bupati sebagai Perda Kabupaten/Kota.
22. 22. diusulkan oleh Walikota/Bupati Bupati/Walikota mengajukan rancangan Perda secara tertulis kepada DPRD Kota/Provinsi. DPRD Kota/Kabupaten membahas rancangan Perda bersama Walikota/Bupati. Disetujui bersama, lalu disahkan oleh Walikota/Bupati.