Presentasi Buku Laporan Pendahuluan Rencana Induk Pelabuhan Aceh 2033

Paparan Laporan Pendahuluan Mei, 2013

CV. Profestama Plan

RENCANA INDUK PELABUHAN ACEH

PEMERINTAH ACEH

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA & TELEMATIKA

Connec t ing A c eh Hal 1

S I S T E M A T I K A P E M B A H A S A N

Pokok Pembahasan:

1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum 3. Dasar Hukum, Tinjauan

Kebijakan & Rencana 4. Metodologi &

Pendekatan 5. Rencana Kerja 6. Organisasi Pelaksana

Connec t ing A c eh Hal 2 2013

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

1). Ruang Lingkup Pekerjaan

2). Ruang Lingkup Wilayah

P E N D A H U L U A N


1. Kondisi topologi Aceh sendiri yang dikelilingi oleh lautan menjadikan Aceh sangat berketergantungan pada transportasi laut untuk mengakses wilayah lainnya terutama luar negeri.

2. Dalam kenyataannya, persoalan mendasar yang terjadi adalah keberadaan pengembangan jaringan transportasi laut yang belum terencana dan terpadu yang didukung dengan pengembangan moda transportasi lainnya.

3. Pembangunan yang dilaksanakan masih dijalankan secara terpisah diakibatkan berbagai persoalan kelembagaan dan kewenangannya, pendanaan dan visi yang berbeda-beda di tiap daerah.

4. Mendasari persoalan yang ada, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telamatika Aceh bermaksud untuk menyiapkan suatu pedoman yang dapat menjadi arah pengembangan pelabuhan Aceh sampai dengan tahun 2033.

1. Maksud : Tersusunnya Rencana Induk Pelabuhan Aceh tahun 2013-2033 yang menjadi pedoman

perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Aceh, sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan transportasi laut dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, dan terpadu dengan moda transportasi lainnnya.

2. Tujuan : Sebagai acuan normatif penyelenggaraan/operasional pelayanan pelabuhan Aceh sebagai bagian dari Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

P E N D A H U L U A N 1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan


1). Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan;

b. Melakukan peninjauan lapangan;

c. Mengumpulkan data yang diperlukan;

d. Melakukan analisa data dan studi;

e. Mengevaluasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pelayanan pelabuhan, pelayaran dan keimigrasian dan peraturan terkait lainnya;

f. Melakukan pengkajian tentang;

• Kebutuhan akan ruang dan lahan

• Perkembangan ekonomi daerah hinterland pelabuhan

• Perkembangan industri yang terkait pada pelabuhan

• Arus dan komposisi barang yang ada dan diperkirakan

• Jenis dan ukuran kapal

• Hubungan dengan transportasi darat dan perairan dengan wilayah hinterland-nya

• Akses dari dan menuju laut/dermaga

• Potensi pengembangan fisik

• Aspek nautis dan hidraulik

• Keamanan/keselamatan dan dampak lingkungan

• Analisis ekonomi dan finansial

• Fasilitas dan struktur yang ada

g. Menetapkan target pengembangan Pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya yang tesusun secara terpadu; dan

h. Menyusun Buku Rencana Induk Pelabuhan aceh .

P E N D A H U L U A N 3. Ruang Lingkup Pekerjaan


2). Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup wilayah yang menjadi batasan perencanaan pekerjaan Rencana Induk Pelabuhan Aceh ini :

1. Simeulue 2. Aceh Singkil 3. Aceh Selatan 4. Aceh Tenggara 5. Aceh Timur 6. Aceh Tengah 7. Aceh Barat 8. Aceh Besar 9. Pidie 10. Bireuen 11. Aceh Utara 12. Aceh Barat

13. Daya Gayo Lues 14. Aceh Tamiang 15. Nagan Raya 16. Aceh Jaya 17. Bener Meriah 18. Pidie Jaya 19. Banda Aceh 20.Sabang 21. Langsa 22. Lhokseumawe 23. Subulussalam



2). Ruang Lingkup Lokasi Pelabuhan

Adapun jumlah pelabuhan yang akan dikaji dan menjadi batasan perencanaan pekerjaan Rencana Induk Pelabuhan Aceh ini sbb :

1. Pelabuhan Sabang

2. Pelabuhan Malahayati

3. Pelabuhan Krueng Geukuh (Kabupaten Aceh Utara

4. Kuala Langsa (Kota Langsa)

5. Idi (Kabupaten Aceh Timur);

6. Pelabuhan Meulaboh

7. Pelabuhan Calang (Kabupaten Aceh Jaya);

8. Pelabuhan Singkil

9. Pelabuhan Sinabang

10. Pelabuhan Tapaktuan

11. Pelabuhan pengumpan Susoh dan Pelabuhan Surin (Kab.Aceh Barat Daya)




Peta Wilayah Pekerjaan RIP Aceh


1. Administrasi Aceh 2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya 3. Kondisi Fisik dan Lingkungan 4. Kondisi Keanekaragaman Hayati 5. Kondisi Pertambangan 6. Kondisi Pesisir, Laut dan Pulau – Pulau Kecil 7. Kondisi Pariwisata 8. Kondisi Ekonomi

G A M B A R A N U M U M W I L A Y A H P E R E N C A N A A N


Wilayah Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan sekaligus merupakan wilayah paling barat di Indonesia

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000, wilayah daratan Aceh secara geografis terletak pada 020 00’ 00” – 060 00’ 00” LU dan 950 00’ 00” – 980 30’ 00” BT. Dengan batas-batas wilayah adalah:

Sebelah utara : Selat Malaka dan Laut Andaman/Teluk Benggala;

sebelah timur : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara;

sebelah selatan : Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia;

sebelah barat : Samudera Hindia.

Berdasarkan penetapan UU 32/2004 Pasal 18 ayat (4), maka selain wilayah daratan yang akan menjadi lingkup wilayah perencanaan RTRW Aceh juga tercakup wilayah laut kewenangan pengelolaan (WLK) Provinsi Aceh sejauh 12 (dua belas) mil-laut dari garis pangkal ke arah laut lepas.

Wilayah laut kewenangan tersebut terdapat atau terletak di Samudera Hindia, Laut Andaman, dan Selatan Malaka, dengan luas Berdasarkan PP no 37 tahun 2008 yang merupakan refisi PP no 38 tahun 2002 tentang titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia luas laut kewenangan Aceh Adalah 74.798,02 km2 atau 7.478.801,59 Ha bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249,86 km2 atau 1.424.986,18 Ha, luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047,88 km2 atau 8.904.787,77 Ha.

1). Pembagian Wil. Administrasi

Wilayah Aceh sebagai provinsi secara administrasi pemerintahan terbagi atas 23 (dua puluh tiga) wilayah kabupaten/kota


1. Administrasi Aceh


a. Jumlah dan Sebaran Penduduk

• Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2011 adalah 4.597.309 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.090.960 kepala keluarga/rumah tangga.

• Kabupaten/Kota pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara (541.878 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (31.355 jiwa).


2. Kependudukan & Sosial Budaya


NO TAHUN LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 1980 1309.7 1299.7 2609.4 2 1990 1717 1698.8 3415.8 3 2000 2042.3 2030.7 4073 4 2001 2074.5 2067.6 4142.1 5 2002 2090.3 2075.9 4166.2 6 2003 2119.6 2098.9 4218.5 7 2004 2031.8 2042.9 4074.7 8 2005 2005.8 2025.8 4031.6 9 2006 2024.4 2059.2 40864.6 10 2007 2101.4 2122.4 4223.8 11 2008 2136.1 2157.9 4294 12 2009 2171.4 2192.1 4363.5 13 2010* 2249 2245.5 4494.5 14 2011 2300.4 2296.9 4597.3

Sumber : Aceh dalam Angka 2009, 2010, 2011, 2012

b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin







c.Prediksi Jumlah Penduduk Menurut RTRW Aceh 2030

1). Konfigurasi Wilayah

Wilayah daratan Aceh terdiri atas daratan utama (mainland) di Pulau Sumatera beserta 119 pulau (sumber: RUTR Wilayah Pesisir Aceh, data dari Departemen Dalam Negeri menyebutkan total ada 663 pulau, dengan rincian: 205 pulau telah bernama, dan 458 pulau belum bernama), paling tidak ada 9 pulau seperti : Pulau Simeulue (Kab. Simeulue), Pulau Tuangku, Pulau Ujungbatu, Pulau Balai, Pulau Nibong (di Kepulauan Banyak Kab. Aceh Singkil), Pulau Weh (Kota Sabang), serta Pulau Breueh, Pulau Nasi, Pulau Bunta (di Pulo Aceh Kab. Aceh Besar). Selain pulau-pulau tersebut, pulau-pulau lainnya relatif merupakan pulau-pulau kecil. Dengan konfigurasi demikian dan terletak di tepi perairan laut, maka selain daratan di pulau utama (mainland) Pulau Sumatera dan pulau-pulau besar dan kecil, juga ada wilayah laut kewenangan Aceh yaitu sejauh 12 mil-laut dari garis pantai dan/atau garis pangkal menurut pulau-pulau terluar.

2). Ketinggian/Elevasi

Di pesisir timur, bagian wilayah dengan ketinggian < 500 meter di atas permukaan laut (dpl) relatif lebih ”merata” lebarnya dari garis pantai, sementara di pesisir barat menunjukkan kondisi yang relatif lebih lebar di sekitar Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil, dan Subulussalam; sementara yang relatif sangat sempit di sekitar Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya. Ketinggian di atas 3.000 m dpl terdapat di kompleks Gunung Leuser.


3. Kondisi Fisik dan Lingkungan


3). Kemiringan Lereng < 40% relatif selaras dengan

ketinggian < 500 m dpl . Kemiringan lereng dominan 40% - 60 %

dan > 60 % terdapat sejak dari kaki sampai ke puncak-puncak pegunungan

Sesuai dengan karakter kemiringan lahan tersebut, ada hasil kajian RePPPRoT 1998 mengenai arahan penetapan bagian wilayah dengan dominan fungsi lindung dan dominan fungsi budidaya

Dominasi fungsi lindung diindikasikan sekitar 56,28 %, dan dominasi fungsi budidaya sekitar 43,72 % dari luas wilayah Aceh




4). Fisiografi Wilayah Aceh

1. Dataran rendah di bagian barat terdapat terletak sejak dari sekitar muara Sungai Alas/Singkil, muara Krueng Tripa, sampai muara Krueng Teunom, dataran ini berhampiran atau diapit oleh barisan pegunungan berlereng terjal yang merupakan tempat mengalirnya sungai-sungai yang relatif pendek dan deras ke bagian lembah yang datar di pesisir.

2. Dataran rendah di bagian timur wilayah mempunyai alur yang cukup lebar, mulai dari perbatasan Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya menyempit di sekitar pesisir Peud

3. Dataran rendah di bagian utara, merupakan lembah sungai Krueng Aceh yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. ada sampai di kaki Gunung Seulawah.

4. Pegunungan bagian utara terletak di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Pegunungan bagian utara ini merupakan bukit-bukit yang saling terpisah, yang antara lain terdiri atas Kompleks Gunung Seulawah (1.762 m), Kompleks Gunung Ulu Masen (2.390 m), dan Komplek Gunung Peut Sagoe (2.780 m).

5. Pegunungan bagian tengah terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Nagan Raya., pegunungan ini mempunyai lereng yang sangat curam sehingga sulit dilalui, yang ditandai oleh keberadaan antara lain Kompleks Gunung Geureudong/Burni Telong (2.556 m) dan Kompleks Gunung Ucap Malu (3.187 m).

6. Sedangkan pegunungan bagian tengah ini terdapat dataran tinggi, yaitu Dataran Tinggi Gayo, dan terdapat danau yaitu Danau Laut Tawar.

7. Pegunungan bagian selatan terletak di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Pegunungan bagian selatan ini terdiri dari tiga baris pegunungan sejajar. Jajaran paling selatan dengan dengan pegunungan paling tinggi adalah Gunung Leuser (3.466 m) yang merupakan gunung tertinggi di Aceh




5). Klimatologi Klasifikasi iklim menurut Schmidt Fergusson wilayah Aceh termasuk pada tipe iklim tropis.

Berdasarkan pantauan dari 3 stasiun klimatologi yaitu stasiun Blang Bintang (Aceh Besar), Sabang, dan Meulaboh (Aceh Barat), musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari dan musim kemarau pada bulan Februari sampai Juli

Stasiun Blang Bintang : curah hujan rata-rata 1.250 – 2.000 mm/tahun, dengan hari hujan rata-rata 13 hari/bulan, suhu udara rata-rata berkisar 25 – 28 oC, kelembaban nisbi rata-rata 69 – 90 %, serta kecepatan angin 2,0 – 4,0 knot.

Stasiun Sabang : curah hujan rata-rata 2.000 – 2.500 mm/tahun, dengan hari hujan rata-rata 7 hari/bulan, suhu udara rata-rata berkisar 26 – 27,5 oC, kelembaban nisbi rata-rata 73 – 86 %, serta kecepatan angin 3,0 – 11,0 knot.

Stasiun Meulaboh : curah hujan rata-rata 2.500 – 3.500 mm/tahun, dengan hari hujan rata-rata 17 hari/bulan, suhu udara rata-rata berkisar 21 – 31 oC, kelembaban nisbi rata-rata 69 – 96 %, serta kecepatan angin 5,0 – 7,0 knot.

6). Jenis Tanah 1. Organosol dan Glei Humus 2. Aluvial 3. Hidromorf Kelabu 4. Regosol 5. Podsolik Merah Kuning (PMK), 6. Renzina 7. Andosol,

1. Litosol

2. Komplek PMK dan Litosol

3. Komplek PMK, Latosol, dan Litosol

4. Komplek Podsolik Coklat, Podsol, dan Litosol

5. Komplek Renzina dan Litosol




7). Sistem Lahan

Aceh memiliki sistem lahan (land system), yaitu sebanyak sekitar 60 lahan sistem lahan :

Bagian Wilayah Pegunungan Tengah

Sistem lahan BPD (Bukit Pandan) dengan karakteristik utamanya antara lain peka gerakan tanah/longsor, lereng >60%, sistem drainase dendritik, dan curah hujan yang tinggi. Sistem lahan BPD ini sangat dominan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dan juga terdapat di Kawasan Ekosistem Ulu Masen , selain itu terdapat sistem lahan lainnya seperti: PDH (Pendreh) dan TWI (Telawi), yang keduanya mempunyai lereng >60%. Selain itu terdapat juga sistem lahan BYN (Bukit Ayun) dan GGD (Gunung Gedang), seperti pada pegunungan perbatasan Aceh Besar dan Aceh Jaya.

Bagian Wilayah Pesisir Timur

Sistem lahan KHY (Kahayan), yang terdapat terutama di lembah Krueng Aceh (Banda Aceh dan sekitarnya), pesisir Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Selain itu setempat-setempat terdapat sistem lahan: MPT (Maput), AMI (Alur Menani), dan MBI (Muara Beliti).

Bagian Wilayah Pesisir barat

Kawasan yang berupa rawa tedapat sistem lahan MDW (Mendawai) yaitu di Rawa Singkil, dan sistem lahan BBK (Benjah Bekasik) yaitu di Rawa Tripa. Selain itu setempat-setempat terdapat sistem lahan PTG (Putting), MPT (Maput), dan TNJ (Tanjung).




Kondisi Keanekaragaman hayati Sebaran keanekaragaman hayati yang tinggi terdapat di bag ian, yaitu : wilayah pegunungan

tengah (khususnya pada lereng dan kaki pegunungan), dan di pesisir yaitu di bagian wilayah dengan ekosistem rawa di pesisir barat, seperti di rawa Singkil/Trumon dan rawa Tripa. Dihubungkan dengan wilayah administrasi, maka hampir semua kabupaten terkena dengan kawasan keanekaragaman hayati tinggi tersebut.

Sebaran keanekaragaman terletak sebagian terbesar di Aceh dan sebagian lagi di Provinsi Sumatera Utara, adapun jenis kenaeka ragman hayati meliputi satwa dan fauna yang merupakan spesies “payung” (umbrella spesies) gajah, harimau, orang utan, dan badak.

D. Kondisi Pertambangan Potensi pertambangan di wilayah Aceh mencakup semua bahan tambang, yaitu: mineral dan

batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, dan air tanah. Potensi pertambangan yang ada, yang telah teridentifikasi; yang dengan klasifikasi dahulu

atau sebelumnya dikenal dengan bahan tambang strategis (golongan A), bahan tambang vital (golongan B), dan bahan tambang golongan C, dapt dikemukakan potensi bahan tambang golongan A dan golongan B (atau di luar bahan galian) .


4. Kondisi keanekaragaman hayati

5. Kondisi pertambangan


Tabel Potensi Bahan Tambang di Aceh, dan diluar Bahan Galian



1) Memperhitungkan panjang garis pantai pada pulau utama dan pulau-pulau yang relatif besar, maka Aceh mempunyai garis pantai lebih kurang sepanjang 2.422 km, yang terdiri atas garis pantai di pulau induk (mainland) Sumatera 1.660 km,

2) Berdasarkan penetapan UU 32/2004 Pasal 18 ayat (4), maka selain wilayah daratan yang akan menjadi lingkup wilayah perencanaan RTRW Aceh juga tercakup wilayah laut kewenangan pengelolaan (WLK) Aceh sejauh 12 (dua belas) mil-laut dari garis pantai terluar ke arah laut lepas di Pulau Weh/Sabang 62 km, dan di Pulau Simeulue 700 km.

3) Wilayah laut kewenangan tersebut terdapat atau terletak di Samudera Hindia, Laut Andaman, dan Selat Malaka. Adalah 74.798,02 km2 atau 7.478.801,59 Ha bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249,86 km2 atau 1.424.986,18 Ha, luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047,88 km2 atau 8.904.787,77 Ha.

4) Wilayah Aceh juga mencakup pulau-pulau besar dan kecil, yaitu sejumlah 119 pulau (sumber: RUTRW Pesisir Prov. NAD, 2007. Data dari Departemen Dalam Negeri menyebutkan di Aceh terdapat pulau sejumlah 663 pulau, dengan rincian: 205 pulau telah bernama, dan 458 pulau belum bernama)


6. Kondisi Pesisir, Laut dan Pulau – Pulau Kecil


Jeni Pariwisata di Aceh : wisata alam , wisata bahari, wisata budaya, wisata ekologi, wisata kota, dan wisata minat khusus.

Ada beberapa faktor untuk identifikasi distribusi objek – objek wisata di aceh :

• faktor letak geografis yaitu kedekatan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya

• faktor jarak yaitu jarak dari satu wilayah dengan wilayah yang lainnya,

• faktor aksesibilitas yaitu tingkat kemudahan pencapaian baik jalur transportasi maupun angkutan, dan

• faktor pelayanan kota yaitu pelayan suatu kota terhadap kebutuhan dari pada penduduknya.

1). Struktur Ekonomi Aceh

• Pertanian (26.88 %)

• Pertambangan & Penggalian (7.51 %)

• Perdagangan, Hotel & Restoran (20.30 %)

• Industri (10.23 %)

• Jasa-Jasa (18.1 %)

• Pengangkutan & Komunikasi (7,55 %)

• Konstruksi (7,55 %)

• Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan (1.90 %)

• Listrik, Gas & Air Bersih (0,38 %)


7. Kondisi Pariwisata

8. Kondisi Ekonomi Aceh


Laju Pertumbuhan (%) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)




PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2009 - 2011 (Juta Rupiah)

No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011

1 Pertanian 26.18% 26.74% 26.88%

a. Tanaman Bahan Makanan 10.41% 10.93% 11.12%

b. Tanaman Perkebunan 5.27% 5.28% 5.26%

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 4.49% 4.53% 4.54%

d. Kehutanan 1.61% 1.56% 1.57%

e. Perikanan 4.40% 4.45% 4.39%

2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 8.68% 7.88% 7.51%

a. Minyak dan Gas Bumi 7.42% 6.57% 6.20%

b. Pertambangan Bukan Migas 0.00% 0.00% 0.00%

c. Penggalian 1.27% 1.31% 1.32%

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 11.78% 10.54% 10.23%

a. Industri Migas 7.00% 5.59% 5.24%

- Pengilangan Minyak Bumi 0.00% 0.00% 0.00%

- Gas Alam Cair 7.00% 5.59% 5.24%

b. Industri Bukan Migas 4.78% 4.95% 4.99%

- Makanan, Minuman dan Tembakau 1.56% 1.65% 1.73%

- Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 0.02% 0.02% 0.02%

- Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 0.00% 0.00% 0.00%

- Kertas dan Barang Cetakan 0.04% 0.05% 0.05%

- Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 2.94% 3.01% 2.96%

- Semen dan Barang Galian bukan Logam 0.14% 0.15% 0.15%

- Logam Dasar Besi dan Baja 0.03% 0.03% 0.03%

- Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya 0.03% 0.03% 0.03%

- Barang lainnya 0.02% 0.02% 0.02%

4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0.32% 0.37% 0.38%

a. Listrik 0.31% 0.35% 0.36%

b. Gas Kota 0.00% 0.00% 0.00%

c. Air Bersih 0.01% 0.02% 0.02%

5 KONSTRUKSI 6.92% 7.08% 7.16%


6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 19.29% 19.96% 20.30%

a. Perdagangan Besar dan Eceran 18.60% 19.25% 19.57%

b. Hotel 0.06% 0.06% 0.06%

c. Restoran 0.63% 0.65% 0.66%

7 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 7.08% 7.34% 7.55%

a. Pengangkutan 5.84% 6.07% 6.25%

- Angkutan Rel 0.00% 0.00% 0.00%

- Angkutan Jalan Raya 5.12% 5.36% 5.54%

- Angkutan Laut 0.33% 0.33% 0.32%

- Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 0.01% 0.01% 0.01%

- Angkutan Udara 0.35% 0.34% 0.34%

- Jasa Penunjang Angkutan 0.04% 0.04% 0.04%

b. Komunikasi 1.24% 1.27% 1.30%

- Pos dan Telekomunikasi 1.22% 1.25% 1.28%

- Jasa Penunjang Komunikasi 0.02% 0.02% 0.02%

8 KEUANGAN, REAL ESTAT, & JASA PERUSH. 1.83% 1.87% 1.90%

a. Bank 1.07% 1.13% 1.17%

b. Lembaga Keuangan bukan Bank 0.11% 0.11% 0.11%

c. Jasa Penunjang Keuangan 0.00% 0.00% 0.00%

d. Real Estat 0.61% 0.59% 0.58%

e. Jasa Perusahaan 0.04% 0.04% 0.04%

9 JASA-JASA 17.93% 18.22% 18.10%

a. Pemerintahan Umum 16.89% 17.13% 16.96%

- Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 11.14% 11.35% 11.32%

- Jasa Pemerintah Lainnya 5.75% 5.79% 5.64%

b. Swasta 1.03% 1.09% 1.14%

- Sosial Kemasyarakatan 0.58% 0.60% 0.64%

- Hiburan dan Rekreasi 0.14% 0.15% 0.16%

- Perorangan dan Rumah Tangga 0.31% 0.33% 0.34%

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100.00% 100.00% 100.00%

Sumber : BPS Pemerintah Aceh, 2011

PDRB Atas Harga Konstan 2000, Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)




Distribusi Porsi PDRB Menurut Lapangan Usaha (2009-2011) dengan MIGAS


1 PERTANIAN 26.18% 26.74% 26.88%




5 KONSTRUKSI 6.92% 7.08% 7.16%




9 JASA-JASA 17.93% 18.22% 18.10%

Sumber: Hasil Olahan Konsultan, 2013

Distribusi Porsi PDRB Menurut Lapangan Usaha (2009-2011) Tanpa MIGAS


1 PERTANIAN 30.59% 30.45% 30.35%




5 KONSTRUKSI 8.09% 8.06% 8.08%




9 JASA-JASA 20.95% 20.74% 20.43%

Sumber: Hasil Olahan Konsultan, 2013

1. Dasar Hukum 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 3. Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL)

Aceh 4. Tatanan Kepelabuhan (TKN) & Rencana

Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 5. MP3EI 6. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik

Nasional

D A S A R H U K U M , T I N J A U A N K E B I J A K A N & R E N C A N A


1. Dasar hukum

Pemerintah Aceh

UUPA Ps 172/173 tentang kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengelola

pelabuhan dan bandara (2 tahun setelah UUPA disahkan)

Rqanun RTRW Aceh (RAQAN) Ps 1920 tentang arah pengembangan

transportasi perairan

Rencana Induk Pelabuhan Aceh (PerGub)

Pemerintah Indonesia

UU Pemerintah Indonesia No 17/2008 ttg PELAYARAN dan PP

No 61/2009 ttg KEPELABUHANAN

SISTRANAS - SISLOGNAS

RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL – TATANAN

KEPELABUHANAN NASIONAL



1. Dasar hukum


1) Zona Pusat, terdiri atas Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Penyeberangan Balohan (Kota Sabang), Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Penyeberangan Lamteng Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar), serta Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue (Kota Banda Aceh);

2) Zona Utara - Timur, terdiri atas Pelabuhan Krueng Geukuh (Kabupaten Aceh Utara), Kuala Langsa (Kota Langsa) serta Idi (Kabupaten Aceh Timur);

3) Zona Barat, terdiri atas Pelabuhan Meulaboh dan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) serta Pelabuhan Calang (Kabupaten Aceh Jaya); dan

4) Zona Tenggara-Selatan, terdiri atas Pelabuhan Singkil, Pelabuhan Penyeberangan Singkil dan Pulau Banyak (Kabupaten Aceh Singkil), Pelabuhan Sinabang dan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang (Kabupaten Simeulue), Pelabuhan Tapaktuan dan Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji (Kabupaten Aceh Selatan), serta Pelabuhan pengumpan Susoh dan Pelabuhan Surin (Kabupaten Aceh Barat Daya).

Pelabuhan menurut Zona Kerja berdasarkan letak geografis, dan rencana pengembangan kawasan strategis Aceh:


1. Dasar hukum


Sebaran Pelabuhan di Zona Pusat


1. Dasar hukum


Sebaran Pelabuhan di Zona Barat


1. Dasar hukum


Sebaran Pelabuhan di Zona Utara - Timur


1. Dasar hukum


Sebaran Pelabuhan di Zona Tenggara - Selatan


A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Aceh

“mewujudkan tata ruang wilayah Aceh yang Islami dan maju, produktif, adil dan merata, serta berkelanjutan ”

2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Aceh

1) Peningkatan fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan;

2) Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Aceh yang merata dan berhierarki;

3) Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional;

4) Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Aceh.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Aceh

1). Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Aceh

• Peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah ditetapkan menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada;

• Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;

• Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.


2. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh


2). Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Wilayah Aceh

• Peningkatan produktivitas kawasan budidaya;

• Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

• Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan

3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh

a. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Aceh:

• PKN (Pusat Kegiatan Nasional),

• PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan

• PKL (Pusat Kegiatan Lokal).

Penetapan PKN dan PKW merupakan kewenangan pemerintah, dan telah ditetapkan dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Selain ketiga pusat tersebut, dalam sistem perkotaan nasional dikembangkan dan ditetapkan pula PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Sementara PKL ditetapkan dalam RTRW Provinsi, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2008 tentang RTRWN.


2. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RAQAN RTRW Aceh)


Sistem Perkotaan/Pusat Pelayanan di Aceh




I. PKN 1. LHOKSEUMAWE Kota Lhokseumawe dan sekitarnya Sedang

(Pusat Kegiatan Nasional) di Kabupaten Aceh Utara 1)

PKNp 1. BANDA ACEH Kota Banda Aceh dan sekitarnya Besar

(PKN Promosi) di Kabupaten Aceh Besar 2)

II. PKSN 1. SABANG Kota Sabang dan sekitarnya 3) Sedang

(Pusat Kegiatan Strategis Nasional)

III. PKW 1. SABANG Kota Sabang dan sekitarnya 3) Sedang

(Pusat Kegiatan Wilayah) 2. LANGSA Kota Langsa Sedang

3. TAKENGON Ibukota Kabupaten Aceh Tengah Kecil

4. MEULABOH Ibukota Kabupaten Aceh Barat Sedang

PKWp 1. SUBULUSSALAM Kota Subulussalam Kecil

(PKW Promosi) 2. BLANGPIDIE Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya Kecil

IV. PKL 1. JANTHO Ibukota Kabupaten Aceh Besar Kecil

(Pusat Kegiatan Lokal) 2. SIGLI Ibukota Kabupaten Pidie Sedang

3. MEUREUDU Ibukota Kabupaten Pidie Jaya Kecil

4. BIREUEN Ibukota Kabupaten Bireuen Sedang

5. LHOK SUKON Ibukota Kabupaten Aceh Utara Kecil

6. IDI RAYEUK Ibukota Kabupaten Aceh Timur Kecil

7. KA.SIMPANG-KR.BARU 4) Pusat/Ibukota Kab. Aceh Tamiang Sedang

8. SIMPANG TIGA REDELONG Ibukota Kabupaten Bener Meriah Kecil

9. BLANGKEJEREN Ibukota Kabupaten Gayo Lues Kecil

10. KUTACANE Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara Kecil

11. CALANG Ibukota Kabupaten Aceh Jaya Kecil

12. JEURAM-SUKA MAKMUE 5) Ibukota Kabupaten Nagan Raya Kecil

13. TAPAKTUAN Ibukota Kabupaten Aceh Selatan Kecil

14. SINGKIL Ibukota Kabupaten Aceh Singkil Kecil

15. SINABANG Ibukota Kabupaten Simeulue Kecil

-

- PKNp (PKN Promosi) dan PKWp (PKW Promosi) ditetapkan dalam RTRW Aceh.

-

- Pusat-Pusat dengan hierarki di bawah PKL (PPK dan PPL) akan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota .

- Klasifikasi ukuran perkotaan adalah menurut prediksi rencana 20 tahun ke depan.

1)

2)

3) Kota Sabang dan sekitarnya mencakup Kota Sabang dan pulau-pulau di Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar.

4)

5)

Konfigurasi struktur ruang kawasan perkotaan Banda Aceh dsk. mencirikan sebagai embrio metropolitan

Sumber: Hasil Analisis

Catatan:

PKN , PKSN , dan PKW ditetapkan dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN .

PKL ditetapkan dalam RTRW Aceh.

- Ukuran Perkotaan Besar: jumlah penduduk 500.000 - 1.000.000.

- Ukuran Perkotaan Sedang: jumlah penduduk 100.000 - 500.000.

Jeuram dan Suka Makmue diprediksi akan menerus (contiguous) sebagai kawasan perkotaan baru.

TABEL III.1.1

PENETAPAN SISTEM PERKOTAAN / PUSAT PELAYANAN DI ACEH

FUNGSI/HIERARKI PUSAT KeteranganKlasifikasi

Ukuran

Perkotaan

- Ukuran Perkotaan Kecil: jumlah penduduk 50.000 - 100.000.

Kuala Simpang dan Karang Baru diprediksi akan menerus (contiguous) sebagai kawasan perkotaan baru.

Konfigurasi struktur ruang kawasan perkotaan Lhokseumawe dsk. mencirikan sebagai embrio metropolitan

Tabel Penetapan Fungsi Pelayanan dalam Sistem Perkotaan




Tabel Penetapan Wilayah Pengembangan (WP) di Aceh




b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wil. Aceh

1) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi

a). Jaringan Prasarana Jalan Raya

• Jalan Arteri Primer (JAP)

Semua Jalan Arteri Primer yang dijelaskan di atas mempunyai status sebagai jalan nasional, kecuali ruas Ulee Kareng – Balang Bintang yang merupakan jalan provinsi.

• Jalan Kollektor Primer (JKP)

Semua Jalan Kolektor Primer tersebut di atas berstatus sebagai Jalan Provinsi.

• Jalan Lokal Primer (JLP)

Semua Jalan Lokal Primer di atas adalah berstatus sebagai Jalan Provinsi. Selain Jalan Lokal Primer di atas, dalam RTRW Kabupaten/Kota masih mungkin ditetapkan Jalan Lokal Primer sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Tabel Sistem Jaringan Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh




b). Jaringan Jalur Kereta Api

• Revitalisasi jaringan jalur kereta api di pesisir timur, yang menghubungkan Banda Aceh ke Besitang di Provinsi Sumatera Utara, yaitu dengan menghidupkan kembali jaringan jalur kereta api yang pernah ada pada pesisir timur tersebut.

• Pengembangan jaringan jalur kereta api baru di pesisir barat, yang menghubungkan Banda Aceh ke Sibolga di Provinsi Sumatera Utara.

c). Prasarana Angkutan di Perairan

• Hierarki pelabuhan, yang terdiri atas: pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan;

• Pelayanan menurut: angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan;

• Jangkauan pelayanan menurut: luar negeri (internasional), dalam negeri antarprovinsi, dalam negeri dalam provinsi, pelayaran rakyat, dan khusus;

• Khusus untuk angkutan penyeberangan dikemukakan lintasan/rute penyeberangan yang dilayani oleh pelabuhan tersebut.

d). Prasarana Angkutan Udara

• Bandara umum atau bandara khusus;

• Penggunaan/pelayanan internasional atau domestik;

• Hierarki sebagai pengumpul atau pengumpan.




Tabel Rencana Pengembangan Pelabuhan di Aceh




Tabel Rencana Pengembangan Bandar Udara di Aceh




2). Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Energi Aceh

• PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), yang potensial dikembangkan di pesisir barat;

• PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), yang potensial dikembangkan di pesisir timur dan Banda Aceh dan sekitarnya;

• PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), yang potensial dikembangkan di Sabang dan Aceh Besar; dan

• PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), yang potensial dikembangkan di DAS Peusangan, Bendungan Jambo Aye di Aceh Utara, dan Waduk Tampur di Aceh Tamiang.

3). Rencana Pengembangan Prasarana SDA

a). Pengembangan Irigasi

• konservasi sumber daya air,

• pendayagunaan sumber daya air, dan

• pengendalian daya rusak air.

b). Pengembangan Irigasi

• Pemantapan: dalam arti dominan bersifat mempertahankan dan memelihara agar kualitas dan kuantitas yang terkandung di dalamnya tetap efektif memberikan pelayanan;

• Pengembangan: dalam arti dominan bersifat pengembangan atau perluasan dari yang sudah ada, revitalisasi yang sudah ada namun mengalami penurunan kualitas dan/atau kuantitas pelayanan, dan/atau pengembangan baru.

c). Pengembangan Waduk

Untuk mendukung pelayanan prasarana irigasi dan beberapa pemanfaatan lainnya ditingkatkan dan dikembangkan waduk, termasuk bendung dan embung, Pemanfaatan waduk tersebut sebagian besar memang untuk mendukung prasarana irigasi, namun ada sejumlah waduk dengan pemanfaatan lainnya yaitu sumber air baku untuk air bersih dan pembangkit tenaga listrik




Tabel Pengembangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Aceh




Tabel Pengembangan Wilayah Waduk di Aceh




4). Rencana Pengembangan Prasarana Telekomunikasi a. Pengembangan prasarana telekomunikasi terdiri atas pengembangan sistem jaringan kabel

telekomunikasi/telepon dan pengembangan sistem telepon seluler atau mobile phone (telepon bergerak).

b. Untuk mewujudkan pengembangan Aceh Cyber Province dibangun sistem telekomunikasi tanpa kabel (wireless) yang akan saling menghubungkan dengan 23 kabupaten/kota di Aceh. Pengembangan tersebut meliputi pengembangan:

• menara melalui SID-SITAC,

• sistem komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access),

• VSAT (Very Small Aperture Terminal) di 23 kabupaten/kota.

a. Prasarana permukiman perkotaan lintas kabupaten/kota perlu diidentifikasi sehubungan dengan adanya peranan/fungsi Pemerintah Aceh untuk mengkoordinasikan pengembangan prasarana permukiman lintas kabupaten/kota.

b. Perkembangan kawasan perkotaan yang akan berkarakter lintas kabupaten/kota tersebut adalah: • PKNp Banda Aceh (lintas Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar); dan • PKN Lhokseumawe (lintas Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara).

c. Prasarana permukiman perkotaan yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi: • Prasarana jaringan air bersih perpipaan, • Prasarana pengolahan sampah.

5). Rencana Pengembangan Prasarana Permukiman Lintas kabupaten/Kota




4. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

a. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

1) Berdasarkan penetapan dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 51 sampai Pasal 62,

2) Dikaitkan dengan kajian/analisis mengenai arahan pola ruang, selanjutnya diidentifikasi kawasan lindung yang akan ditetapkan dalam RTRW Aceh.

3) Dalam penetapan ini dipilah atas 2 aspek penetapan, yaitu penetapan secara deskriptif dan penetapan secara delineasi pada wilayah Aceh (yang dapat digambarkan pada Peta Rencana skala 1 : 250.000).

4) Kelompok utama kawasan lindung sesuai dengan penetapan pada RTRWN (PP No.26/2008) meliputi:

• Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya;

• Kawasan Perlindungan Setempat;

• Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya;

• Kawasan Rawan Bencana Alam;

• Kawasan Lindung Geologi; dan

• Kawasan Lindung Lainnya.




2). Rencana Penetapan Kawasan Lindung

Tabel Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung di Aceh




I.

1. Kaw. Hutan Lindung

2. Kawasan Bergambut

3. Kawasan Resapan Air

II.

1. Sempadan Pantai

2. Sempadan Sungai

3. Kaw.Sekitar Danau atau Waduk - Sekitar Danau Laut Tawar, Aceh Tengah;

- Sekitar Danau Anak Laut, Sabang.

4. Ruang Terbuka Hijau Kota

Singkil di muara Sungai Singkil.

- Kawasan perkotaan di kota dan kabupaten.

-

- Tersebar di kabupaten/kota.

pesisir pantai.

- Tersebar di kabupaten/kota yang memiliki -

Kawasan Perlindungan Setempat

- Tersebar di kabupaten/kota. -

Barat Daya (Abdya).

- Luas: 50.000 Ha, yaitu Kawasan Rawa Gambut -

Tripa, terletak di kabupaten: Nagan Raya, Aceh

tai Berhutan Bakau yang terletak di pesisir timur: Aceh

Timur, Langsa, Aceh Tamiang; dan di pesisir barat: Aceh

Dalam Kawasan Hutan Lindung ini termasuk Hutan

Lindung Pesisir (HLP) yang merupakan Kawasan Pan-

Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Simeulue.

Catatan:

gara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh

Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya,

Aceh Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh

Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Teng-

Luas: 2.841.630,00 Ha, tersebar di kabupaten/kota: - -

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

TABEL IV.1.2

JENIS DAN SEBARAN KAWASAN LINDUNG DI ACEH

No. Jenis Kawasan Lindung Sebaran Ditetapkan Sebaran Diindikasikan Keterangan

Tabel Lanjutan Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung di Aceh




III.

1. Kaw. Suaka Alam

2. Kaw. Suaka Alam Laut dan per-

airan lainnya

3. Suaka Margasatwa dan Suaka

Margasatwa Laut

4. Cagar Alam dan Cagar Alam - Cagar Alam Serbajadi (Raflesia), luas: 311,00 Ha, ter-

Laut letak di Aceh Timur.

- Cagar Alam Pinus Jantho, luas: 16.462,84 Ha,

terletak di Aceh Besar

5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

6. Taman Nasional dan Taman

Nasional Laut

7. Taman Hutan Raya (Tahura) - Tahura Pocut Meurah Intan, luas: 5,725,87 Ha, terle-

tak di Aceh Besar dan Pidie.

- Tahura Tepah Selatan, luas: 821,00 Ha, terletak di

Simeulue.

8. Taman Wisata Alam dan Taman - TWA Iboih Sabang, luas: 1.314,49 Ha, di Sabang.

Wisata Alam Laut (TWA/TWAL) - TWAL Pulau Weh Sabang, luas: 5.355,35 Ha, di Sabang.

- TWA Pulau Banyak, luas: 27.888,35 Ha, di Aceh Singkil.

- TWAL Kepulauan Banyak, luas: 204.379,60 Ha, di Aceh

Singkil.

- TWA Anak Laut Singkil, luas: 1.259,00 Ha, di Aceh

Singkil.

- -

- -

Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Barat Daya, dan Aceh

Tamiang.

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), luas: - -

624.998,13 Ha, terletak di: Aceh Tenggara, Gayo Lues,

Tercakup dalam penetapan Hutan Lindung. - -

- -

Suaka Margasatwa Rawa Singkil, luas: 95.078,62 Ha, - -

terletak di Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam.

- - Belum/tidak teridentifikasi.


Kaw. Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Lanjutan 1 - Tabel IV.1.2 Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung di Aceh






- TWA Makam Teuku Umar, luas: 505,00 Ha, di Aceh

Barat.

- TWA Kuta Malaka, luas: 1.428,00 Ha, di Aceh Besar.

- TWAL Pinang-Siumat-Simanaha (Pisisi), luas belum

teridentifikasi, di Simeulue.

9. Kawasan Cagar Budaya dan - Peninggalan Kesultanan Aceh berupa bangunan dan/

Ilmu Pengetahuan atau situs, di Banda Aceh dan Aceh Besar.

- Peninggalan Kerajaan Islam Samudera Pasai beru-

pa bangunan dan/atau situs dan Monumen Samude-

ra Pasai, di Aceh Utara.

IV.

1. Kaw. Rawan Tanah Longsor

2. Kaw. Rawan Gelombang Pasang

3. Kawasan Rawan Banjir

4. Kawasan Rawan Kekeringan

5. Kawasan Rawan Angin Badai

6. Kaw. Rawan Kebakaran Hutan

V.

1. Kaw. Cagar Alam Geologi

a. Kaw.Keunikan Batuan dan Fosil

b. Kaw. Keunikan Bentang Alam

c. Kaw. Keunikan Proses Geologi - - Belum/tidak teridentifikasi.



Kawasan Lindung Geologi

- Hutan di sepanjang pinggir jalan, hutan pinus, dan -

lahan gambut.

- Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Barat. -

- Tersebar di semua kabupaten/kota. -

Tersebar di semua kabupaten/kota.

- Sepanjang pesisir wilayah Aceh. -

bagian tengah / pegunungan wilayah Aceh.

- Kawasan yang dilalui oleh sesar aktif di wilayah -

Kawasan Rawan Bencana Alam

- -

KeteranganNo. Jenis Kawasan Lindung Sebaran Ditetapkan Sebaran Diindikasikan






2. Kaw.Rawan Bencana Alam Geologi

a. Kaw. Rawan Letusan Gunung

Berapi

b. Kaw. Rawan Gempa Bumi

c. Kaw. Rawan Gerakan Tanah

(longsor dan amblas)

d. Kaw. Yang Terletak Pada Zona

Patahan Aktif

e. Kaw. Rawan Tsunami

f. Kaw. Rawan Abrasi

g. Kawasan Rawan Bahaya Gas

Beracun

3. Kaw. Yang Memberikan Perlin-

dungan Terhadap Air Tanah

a. Kaw. Imbuhan Air Tanah

b. Kaw. Sempadan Mata Air - - Belum/tidak teridentifikasi.


Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar,

Sabang.

- Pada kawasan rawan letusan gunung berapi di -

Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe,

Aceh Timur, Aceh Tamiang.

- Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, -

Aceh Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie,

- Kawasan sepanjang pesisir wilayah Aceh. -







- Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, dan -

Sabang.

KeteranganNo. Jenis Kawasan Lindung Sebaran Ditetapkan Sebaran Diindikasikan






VI.

1. Kaw. Cagar Biosfer

2. Ramsar

3. Taman Buru (TB)

4. Kawasan Perlindungan Plasma - KPN Leupung, luas: 1.300,00 Ha, terletak dalam Hutan

Nutfah (KPPN) Produksi di Aceh Besar.

- KPN Kapur, luas: 1.821,00 Ha, terletak dalam Areal Peng-

gunaan Lain (APL) di Subulussalam.

5. Kaw. Pengungsian Satwa - Pusat Konservasi Gajah Cot Girek, luas: 793,00 Ha,

terletak dalam Hutan Produksi di Aceh Utara.

6. Terumbu Karang

7. Kaw. Koridor Bagi Jenis Satwa

atau Biota Laut yang Dilindungi

8. Kawasan Hutan Tujuan Khusus

di Aceh Tengah.

dilindungi)

80,00 Ha, terletak dalam Hutan Produksi di

- Koridor Singkil - Bengkung, luas: 2.307 Ha,

Sumber: Hasil Analisis.

- Kawasan Hutan Pendidikan STIK, luas: -

Aceh Besar.

-

di Aceh Selatan (sebagai koridor satwa yang

dan TWAL Pinang-Siumat-Simanaha Simeulue.

Tercakup dalam penetapan TWAL, yaitu: TWAL Pulau - -

Weh Sabang, TWAL Kepulauan Banyak Aceh Singkil,

- -

- -

Taman Buru Lingga Isaq, luas: 84.962,53 Ha, terletak - -



Kawasan Lindung Lainnya



Tabel Penetapan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Provinsi




HPT HP HPK Total DI Pusat DI Aceh Total

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1. Sabang - - - - - - - -

2. Kota Banda Aceh - - - - - - - -

3. Aceh Besar - 29.852,61 5.107,40 34.960,01 15.961,00 - 15.961,00 50.921,01

4. Aceh Jaya - 995,69 1.045,21 2.040,90 - 12.707,00 12.707,00 14.747,90

5. Aceh Barat - 201,67 323,51 525,18 - - - 525,18

6. Nagan Raya 68,66 187,81 3.892,97 4.149,43 12.446,00 - 12.446,00 16.595,43

7. Aceh Tengah - 31.681,92 7.575,26 39.257,18 - 2.000,00 2.000,00 41.257,18

8. Benar Meriah - 9.514,61 5.782,82 15.297,43 3.200,00 - 3.200,00 18.497,43

9. Pidie - 18.967,64 8.104,94 27.072,58 19.118,00 1.100,00 20.218,00 47.290,58

10. Pidie Jaya - 139,98 - 139,98 - 3.944,00 3.944,00 4.083,98

11. Bireuen 24,23 1.079,60 327,47 1.431,29 9.683,00 5.862,00 15.545,00 16.976,29

12. Kota Lhokseumawe - - - - - - - -

13. Aceh Utara - 3.308,96 - 3.308,96 28.815,00 3.226,00 32.041,00 35.349,96

14. Kota Langsa - 2.908,25 16,19 2.924,44 - 1.300,00 1.300,00 4.224,44

15. Aceh Timur - 4.652,68 - 4.652,68 3.480,00 8.875,00 12.355,00 17.007,68

16. Aceh Tamiang - 4.898,94 2,85 4.901,79 - 5.800,00 5.800,00 10.701,79

17. Aceh Selatan 91,55 - 137,81 229,37 - 9.740,00 9.740,00 9.969,37

18. Aceh Singkil - 5.332,59 503,44 5.836,04 - - - 5.836,04

18. Subulussalam - 2.032,44 - 2.032,44 - - - 2.032,44

20. Aceh Tenggara - - - - 5.425,00 8.199,00 13.624,00 13.624,00

21. Gayo Lues 12.864,23 10,53 4.484,27 17.359,04 - 4.675,00 4.675,00 22.034,04

22. Aceh Barat Daya - - - - 5.793,00 6.134,00 11.927,00 11.927,00

23. Simeulue 283,10 6.976,97 - 7.260,07 - 3.085,00 3.085,00 10.345,07

13.331,77 122.742,91 37.304,14 173.378,81 103.921,00 76.647,00 180.568,00 353.946,81

Sumber: Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh.

HPT : Kawasan Hutan Produksi Terbatas

HP : Kawasan Hutan Produksi Tetap

HPK : Kawasan Hutan Produksi Konversi

DI Pusat : Dukungan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat

DI Aceh : Dukungan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Aceh

TABEL IV.2.2

PENETAPAN KAWASAN BUDIDAYA

YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS PROVINSI DI ACEH

Keterangan:

KABUPATEN/KOTA

Hutan Produksi Pertanian Pangan Lahan Basah

ACEH

Kaw. Budi-

daya Strat.

Tabel Penetapan Kegiatan Unggulan Pada Kawasan Budidaya Lainnya dalam Kawasan Andalan Aceh – (KAA-WP)




Kawasan Andalan Aceh-WP Kabupaten/Kota Luas KAA-WP Luas Kaw. Luas Kaw. Bud. Luas Kaw. Kegiatan Unggulan Pada

(KAA-WP) Yang Tercakup (Ha) Lindung (Ha) Strat.Aceh (Ha) Bud. Lain (Ha) Kaw. Budidaya Lainnya

1. Kawasan Andalan Aceh - Kota Banda Aceh 308.087,75 159.129,80 50.921,01 98.036,94 - Permukiman Perkotaan

WP Basajan Kota Sabang - Permumiman Perdesaan

(Banda Aceh-Sabang-Jantho) Kab. Aceh Besar - Pertanian

- Pariwisata

- Industri

- Perikanan

2. Kawasan Andalan Aceh - Kota Langsa 775.022,60 432.458,04 31.933,92 310.630,64 - Permukiman Perkotaan

WP Timur 1 Kab. Aceh Tamiang - Permumiman Perdesaan

(Langsa-Kuala Simpang-Idi Kab. Aceh Timur - Perkebunan

Rayeuk) - Pertanian

- Industri

- Perikanan

- Pertambangan

3. Kawasan Andalan Aceh - Kota Lhokseumawe 464.440,37 137.758,65 52.326,25 274.355,47 - Permukiman Perkotaan

WP Timur 2 Kab. Aceh Utara - Permumiman Perdesaan

(Lhokseumawe-Bireuen-Lhok Kab. Bireuen - Pertanian

Sukon) - Perkebunan

- Industri

- Perikanan

- Pertambangan

4. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Pidie 411.718,18 267.620,42 51.374,56 92.723,20 - Permukiman Perkotaan

WP Timur 3 Kab. Pidie Jaya - Permumiman Perdesaan

(Sigli-Meureudu) - Pertanian

- Perkebunan

- Industri

- Perikanan

- Pertambangan

5. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Aceh Tengah 635.804,69 459.768,78 59.754,61 116.281,30 - Permukiman Perkotaan

WP Tengah 1 Kab. Bener Meriah - Permumiman Perdesaan

(Takengon-SpTRedelong) - Perkebunan

- Pariwisata

- Perikanan

6. Kawasan Andalan Provinsi - Kab. Aceh Tenggara 971.953,52 889.459,14 35.658,04 46.836,34 - Permukiman Perkotaan

WP Tengah 2 Kab. Gayo Lues - Permumiman Perdesaan

(Kutacane-Blangkejeren) - Perkebunan

- Pariwisata

- Pertanian

7. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Aceh Barat 1.018.069,37 702.456,67 31.868,51 283.744,19 - Permukiman Perkotaan

WP Barat 1 Kab. Aceh Jaya - Permumiman Perdesaan

(Meulaboh-Calang-Suka Mak- Kab. Nagan Raya - Perkebunan

mue) - Pertanian

- Perikanan

- Pariwisata

- Pertambangan

8. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Aceh Selatan 605.863,89 545.493,28 21.896,37 38.474,24 - Permukiman Perkotaan

WP Barat 2 Kab. Aceh Barat Daya - Permumiman Perdesaan

(Tapaktuan-Blangpidie) - Perkebunan

- Pertanian

- Perikanan

- Pariwisata

9. Kawasan Andalan Aceh - Kota Subulussalam 302.158,52 178.917,18 7.868,48 115.372,85 - Permukiman Perkotaan

WP Barat 3 Kab. Aceh Singkil - Permumiman Perdesaan

(Subulussalam-Singkil) - Perkebunan

- Perikanan

- Pariwisata

10. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Simeulue 182.721,93 121.696,72 10.345,07 50.680,13 - Permukiman Perkotaan

WP Barat 4 (Sinabang) - Permumiman Perdesaan

- Perkebunan

- Perikanan

- Pariwisata

Sumber: Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh.

TABEL IV.2.4

PENETAPAN KEGIATAN UNGGULAN PADA KAWASAN BUDIDAYA LAINNYA

DALAM KAWASAN ANDALAN ACEH - WP (KAA-WP)

No.

Tabel Penetapan Kegiatan Unggulan Pada Kawasan Budidaya Lainnya dalam Kawasan Andalan Aceh – (KAA-WP)




Tabel Kawasan Strategis Aceh (KSA)




A. Pertumbuhan ekonomi:

1. Koridor Banda Aceh - Lhokseuma- - Memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong - Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

we - Langsa - Kuala Simpang pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh. yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

- Pertumbuhan ekonomi yang pesat selayaknya - Mengembangkan dan meningkatkan prasarana

dikendalikan agar tidak menurunkan kinerja ka- dan sarana pendukung pusat-pusat kegiatan eko-

wasan. nomi.

- Mengendalikan pemanfaatan ruang dan alih fung-

si ruang yang dapat menurunkan kualitas ling-

kungan dan layanan transportasi wilayah.

2. Koridor Banda Aceh - Meulaboh- - Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerak- - Mengembangkan kegiatan dan pusat-pusat kegi-

Subulussalam kan pertumbuhan ekonomi. atan agroindustri, agromarine, dan wisata alam

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kawas- termasuk wisata bahari.

an yang relatif tertinggal. - Keterkaitan dan keterpaduan prasarana wilayah:

transportasi, energi, dan telekomunikasi.

- Pengendalian kelestarian lingkungan di daratandan perairan laut di sekitarnya.

B. Sosial budaya:

3. Kawasan Cagar Budaya: Peninggal- - Pelestarian peninggalan budaya Aceh dan nasi- - Pelestarian cagar budaya.

an Kesultanan Aceh di Banda Aceh onal. - Sebagai objek wisata budaya dan religi.dan Aceh Besar.


an Kerajaan Samudera Pasai di onal. - Sebagai objek wisata budaya dan religi.Aceh Utara.

5. Kawasan Pemakaman Massal Kor- - Memiliki nilai sejarah. - Pelestarian kawasan dengan fungsi khusus.

ban Tsunami dan Museum Bencana - Sebagai objek wisata budaya.Tsunami 2004 di Banda Aceh.

C. Pendayagunaan sumber dayaalam dan/atau teknologi tinggi:

6. DAS Peusangan - Memiliki sumber daya air yang bersifat lintas ka- - Pemanfaatan sumber daya air untuk energi, irigasi

bupaten, yang dapat didayagunakan untuk men- dan air bersih.

dukung perkembangan wilayah yang pesat di - Konservasi sumber daya air DAS Peusangan, un-pesisir timur Aceh. tuk menjaga kuantitas dan kualitas air.

D. Fungsi dan Daya Dukung Ling-kungan:

7. Kawasan Ekosistem Ulu Masen - Perlindungan ekosistem, perlindungan keaneka- - Konservasi alam sebagai suatu ekosistem dengan

ragaman hayati, dan perlindungan wilayah hulu keanekaragaman hayati, dan memberikan perlin-

tata air. dungan terhadap kawasan bawahannya.- Pembatasan dan pengendalian pembangunan.

8. Kawasan Gunung Seulawah - Perlindungan ekosistem, sebagai gunung berapi - Konservasi alam sebagai suatu ekosistem gunung

(volkanik) yang solitair. berapi (volkanik).

- Pemanfaatan panas bumi Gunung Seulawah.

- Pengendalian kegiatan budidaya di lereng dan ka-ki Gunung Seulawah.

9. Kawasan Hutan Lindung Pesisir - Perlindungan ekosistem hutan bakau. - Rehabilitasi dan revitalisasi hutan bakau.

(Hutan Bakau) Pesisir Timur Aceh - Pengendalian kegiatan budidaya perikanan dan (Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur) permukiman di sekitar kawasan hutan bakau.

10. Kawasan Hutan Bakau di Pesisir - Perlindungan ekosistem hutan bakau. - Rehabilitasi dan revitalisasi hutan bakau.

Barat Aceh (Gosong Telaga - TWA - Pengendalian kegiatan budidaya perikanan dan Anak Laut Singkil) permukiman di sekitar kawasan hutan bakau.

11. Kawasan TWA/TWAL Pulau Weh - Perlindungan ekosistem darat dan laut yang ter- - Menjaga kualitas kawasan dengan keanekaragam-

Sabang integrasi dalam kawasan. an fauna dan flora.

- Pengendalian pemanfaatan sebagai objek wisataalam.

12. Kawasan TWA/TWAL Kepulauan - Perlindungan ekosistem darat dan laut yang ter- - Menjaga kualitas kawasan dengan keanekaragam-

Banyak Aceh Singkil. integrasi dalam kawasan. an fauna dan flora.


Sumber: Hasil Kajian/Analisis.

Sudut Kepentingan KSA &

KSA Yang DitetapkanKarakter Pengembangan KSA Arahan Penanganan KSA

TABEL V.3.1

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS ACEH (KSA)

Tabel lanjutan Kawasan Strategis Aceh (KSA)




A. Pertumbuhan ekonomi:

1. Koridor Banda Aceh - Lhokseuma- - Memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong - Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

we - Langsa - Kuala Simpang pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh. yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

- Pertumbuhan ekonomi yang pesat selayaknya - Mengembangkan dan meningkatkan prasarana

dikendalikan agar tidak menurunkan kinerja ka- dan sarana pendukung pusat-pusat kegiatan eko-

wasan. nomi.

- Mengendalikan pemanfaatan ruang dan alih fung-

si ruang yang dapat menurunkan kualitas ling-

kungan dan layanan transportasi wilayah.

2. Koridor Banda Aceh - Meulaboh- - Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerak- - Mengembangkan kegiatan dan pusat-pusat kegi-

Subulussalam kan pertumbuhan ekonomi. atan agroindustri, agromarine, dan wisata alam

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kawas- termasuk wisata bahari.

an yang relatif tertinggal. - Keterkaitan dan keterpaduan prasarana wilayah:

transportasi, energi, dan telekomunikasi.

- Pengendalian kelestarian lingkungan di daratandan perairan laut di sekitarnya.

B. Sosial budaya:


an Kesultanan Aceh di Banda Aceh onal. - Sebagai objek wisata budaya dan religi.dan Aceh Besar.


an Kerajaan Samudera Pasai di onal. - Sebagai objek wisata budaya dan religi.Aceh Utara.

5. Kawasan Pemakaman Massal Kor- - Memiliki nilai sejarah. - Pelestarian kawasan dengan fungsi khusus.

ban Tsunami dan Museum Bencana - Sebagai objek wisata budaya.Tsunami 2004 di Banda Aceh.

C. Pendayagunaan sumber dayaalam dan/atau teknologi tinggi:

6. DAS Peusangan - Memiliki sumber daya air yang bersifat lintas ka- - Pemanfaatan sumber daya air untuk energi, irigasi

bupaten, yang dapat didayagunakan untuk men- dan air bersih.

dukung perkembangan wilayah yang pesat di - Konservasi sumber daya air DAS Peusangan, un-pesisir timur Aceh. tuk menjaga kuantitas dan kualitas air.

D. Fungsi dan Daya Dukung Ling-kungan:

7. Kawasan Ekosistem Ulu Masen - Perlindungan ekosistem, perlindungan keaneka- - Konservasi alam sebagai suatu ekosistem dengan

ragaman hayati, dan perlindungan wilayah hulu keanekaragaman hayati, dan memberikan perlin-

tata air. dungan terhadap kawasan bawahannya.- Pembatasan dan pengendalian pembangunan.

8. Kawasan Gunung Seulawah - Perlindungan ekosistem, sebagai gunung berapi - Konservasi alam sebagai suatu ekosistem gunung

(volkanik) yang solitair. berapi (volkanik).

- Pemanfaatan panas bumi Gunung Seulawah.

- Pengendalian kegiatan budidaya di lereng dan ka-ki Gunung Seulawah.

9. Kawasan Hutan Lindung Pesisir - Perlindungan ekosistem hutan bakau. - Rehabilitasi dan revitalisasi hutan bakau.

(Hutan Bakau) Pesisir Timur Aceh - Pengendalian kegiatan budidaya perikanan dan (Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur) permukiman di sekitar kawasan hutan bakau.

10. Kawasan Hutan Bakau di Pesisir - Perlindungan ekosistem hutan bakau. - Rehabilitasi dan revitalisasi hutan bakau.

Barat Aceh (Gosong Telaga - TWA - Pengendalian kegiatan budidaya perikanan dan Anak Laut Singkil) permukiman di sekitar kawasan hutan bakau.

11. Kawasan TWA/TWAL Pulau Weh - Perlindungan ekosistem darat dan laut yang ter- - Menjaga kualitas kawasan dengan keanekaragam-

Sabang integrasi dalam kawasan. an fauna dan flora.


12. Kawasan TWA/TWAL Kepulauan - Perlindungan ekosistem darat dan laut yang ter- - Menjaga kualitas kawasan dengan keanekaragam-

Banyak Aceh Singkil. integrasi dalam kawasan. an fauna dan flora.


Sumber: Hasil Kajian/Analisis.

Sudut Kepentingan KSA &

KSA Yang DitetapkanKarakter Pengembangan KSA Arahan Penanganan KSA

TABEL V.3.1

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS ACEH (KSA)


3. Tatanan Transportasi Wilayah Aceh (TATRAWIL Aceh)


Isu Strategis Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Aceh

1. Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh 2. Integrasi Dana Pembangunan Belum Optimal 3. Alih Fungsi Lahan Semakin Meluas 4. Pemekaran Wilayah 5. Pemanasan Global dan Tingkat Pencemaran Lingkungan 6. Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana 7. Pertanian Menjadi Sektor Harapan 8. Peningkatan Nilai Tambah 9. Pengembangan Wilayah Strategis 10. Kemiskinan 11. Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Wilayah 12. Pertahanan dan Keamanan Nasional

Arah Pengembangan Jaringan Transportasi

1. Jaringan transportasi yang ada saat ini 2. Tata ruang jangka menengah dan jangka panjang 3. Hirarki kota 4. Pola produksi dan konsumsi 5. Penggunaan prinsip-prinsip dasar (hirarkis, geografis, ekonomis dan

mendukung pengembangan wilayah)

Zona Pengembangan Sistem Transportasi Aceh (Rencana Otoritas Kerja)







1. Jaringan Prasarana Transportasi Darat : • Jaringan arteri primer yang berperan melayani dan menghubungkan kota antar PKN, PKN dengan PKW dan antar kota-kota

yang melayani kawasan skala besar; • Jaringan kolektor primer berperan menghubungkan PKW dengan PKL dan/atau kawasan-kawasan skala kecil dan/atau pintu

keluar kedua dan ketiga; • Jaringan lokal primer berperan menghubungkan PKL dengan PKL dan/atau kawasan-kawasan skala kecil dan/atau pintu

keluar kedua dan ketiga. Adapun berbagai arah pengembangan prasarana jalan wilayah Aceh, seperti:

a) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lintas untuk mendorong perekonomian nasional: • Banda Aceh - Lhokseumawe - Batas Sumut • Banda Aceh–Meulaboh-Batas Sumut • Seulimun–Takangon-Batas Sumut

b) Pengembangan dan pemantapan

jaringan jalan arteri primer lainnya: • Lingkar Kota Banda Aceh • Banda Aceh- Pelabuhan Krueng

Raya • Banda Aceh - PelabuhanUlee

Lheue • Lambaro-Blang Bintang (Bandara

SIM) • Simpang Lambaro – Sibreh • Ulee Kareng –Bandara SIM • Banda Aceh (Simpang Tiga) - Mata

Ie • Simpang Ajun Jeumpet – Lhoknga

• Sp. Kr. Geukueh-Pelabuhan Kr. Geukueh

• Langsa – Pelabuhan Kuala Langsa • Bireuen – Takengon • Krueng Mane - Bukit Rata • Jantho – Keumala • Teuku Umar Sabang • Diponegoro Sabang • Am Ibrahim Sabang • Perdagangan Sabang • Yos Sudarso • Cunda Lhokseumawe • Batas Kota Banda Aceh -

Ketapang Dua - Lamteumen Banda Aceh

• Lambaro - Batas Kota Banda Aceh jalan Elak Banda Aceh

• Tgk. Daud Beureueh • T. Nyak Arief • Soekarno Hatta • Elak II Banda Aceh • Keliling P. Weh Sabang • Am. Ibrahim Sigli • Iskandar Muda Sigli • Sinabang – Sibigo • Lasikin - Inor – Nasreheu • Nasreheu – Sibigo




• Simpang Peut Jeuram - Genting Gerbang

• Singkil - Lipat Kajang • Sinabang - Bandara Lasikin • Peureulak-Lokop-

Blangkejeren • Beureunuen-Keumala • Meulaboh-Tutut-

Geumpang • Jamtho-Lamno • Takengon–Bintang-

Kebayakan • Krueng Geukeuh-Sp.

Kebanyakan • Krueng Geukeuh-Sp. Lawe

Deski • Trangon – Tongra – Babah

Rot • Singkil - Lipat Kajang • Lingkar Babah Rot –

Manggeng • Singkohor – Longkip –

Subulussalam • Kembang Tanjong – Pulo

Pueb – Lueng Putu

• Geumpang – Pameu – Genting Gerbang – Takengon

• Pekan Pidie - Jabal Gafur - Teupin Raya

• Sigli - Kembang Tanjung - Teupin Raya

• Jalan Perdagangan (Sigli) • Jalan Samudera • Jalan Cut Meutia (Sigli) • Jalan Perintis (Sigli) • Jalan Elak (Sigli) • Jalan Lingkar Darussalam • Simpang Lawe Deski -

Muara Situlen – Gelombang

• Lingkar Pulau Banyak (Pulau Balee - Teluk Nibong)

• Keliling Pulau Breuh • Jalan Lingkar Kota Bireuen • Jalan Lingkar Kota Idi • Jalan Lingkar Kota Langsa • Jalan Cot Girek –

Samarkilang

• Jalan Elak Tamiang • Jalan Trumon - Buluh

Seuma – Singkil • Tapak Tuan – Kotacane • Langsa - Blangkejeren

c) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan kolektor primer:

1. Jaringan Prasarana Transportasi Darat :




d) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lokal primer:

• Blang Bintang-Krueng Raya • Kr. Raya–Laweung-Tibang • Ulee Lheue-Sp. Rima • Jantho-Alue Glong • Sp. Teritit–Samarkilang-Peunaron • Geudong-Makam Malikussaleh-Macang • Lhok Sukon-Cot Girek • Bintang-Simpang Kraft • Isaq–Jagongjeget-Glelungi • Blangkejeren-Babah Rot • Kuala Tuha-Lamie • G. Kapur–Trumon-Pulau raya • Subulussalam–Rundeng-Kr. Luas • Jalan Lingkar Lembah Sabil – Blang Pidie • Simpang Krueng Raya - Darussalam - Tungkop (Batas

Aceh Besar) • Simpang Pangwa - Meureudu - Babah Jurong • Simpang Pangwa - Meureudu - Babah Jurong • Trieng Gadeng – Ulim – Jangka Buya – Simpang

Samalanga • Meureudu – Geumpang • Simpang Turu - Lutung – Geumpang • Simpang Alue Dua - Simpang Langsa Lama

e) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan (freeway/highgrade highway):

• Banda Aceh - Lhokseumawe - Batas Sumut (Lintas Timur) • Banda Aceh - Takengon - Batas Sumut (Lintas Tengah) Sedangkan dalam pengembangan prasarana angkutan penumpang dan angkutan barang meliputi:

o Pengembangan terminal terpadu (integrated transport terminal) o Pengembangan terminal regional tipe A dan B o Pengembangan Jembatan Timbang o Pengembangan terminal terpadu

• Arah pengembangan terminal regional tipe A dan B pada wilayah Aceh

berdasarkan zona transportasi meliputi: 1) Zona Pusat

• Pengembangan dan pemantapan terminal-terminal: • Terminal Batoh, Kota Banda Aceh sebagai Terminal Tipe A • Terminal Sigli, Kab. Sigli sebagai Terminal Tipe A • Terminal Sabang, Kota Sabang sebagai Terminal Tipe B • Terminal Saree, Kab. Aceh Besar sebagai Terminal Tipe B

2) Zona Utara-Timur • Pengembangan dan pemantapan terminal-terminal: • Terminal Glumpang Payong, Kab. Bireun sebagai Terminal Tipe A • Terminal Cunda, Kota Lhoksumawe sebagai Terminal Tipe A • Terminal Takengon, Kab. Aceh Tengah sebagai Terminal Tipe A • Terminal Langsa, Kota Langsa sebagai Terminal Tipe A • Terminal Meuruedu, Kab. Pidie Jaya sebagai Terminal Tipe B • Terminal Pondok Baru, Kab. Bener Meriah sebagai Terminal Tipe B • Terminal Lhoksukon, Kab. Aceh Utara sebagai Terminal Tipe B • Terminal Peureulak, Kab. Aceh Timur sebagai Terminal Tipe B • Terminal Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang sebagai Terminal Tipe B





3) Zona Barat Pengembangan dan pemantapan terminal-terminal: • Terminal Meulaboh, Kab. Aceh Barat sebagai Terminal Tipe A • Terminal Ujung Fatihah, Kab. Nagan Raya sebagai Terminal Tipe B • Terminal Calang, Kab. Aceh Jaya sebagai Terminal Tipe B

4) Zona Selatan – Tenggara

Pengembangan dan pemantapan terminal-terminal: • Terminal Blangkeujeren, Kab. Gayo Lues sebagai Terminal Tipe A • Terminal Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan sebagai Terminal Tipe B • Terminal Blang Pidie, Kab. Abdya sebagai Terminal Tipe B • Terminal Sinabang, Kab. Simeulue sebagai Terminal Tipe B • Terminal Kutacane, Kab. Aceh Tenggara sebagai Terminal Tipe B • Terminal Subulussalam, Kota Subullussalam sebagai Terminal Tipe B • Terminal Pulo Sarok, Kab. Singkil sebagai Terminal Tipe B.

Arah pengembangan jembatan timbang pada wilayah Aceh berdasarkan zona transportasi meliputi: 1) Zona Utara-Timur

Pengembangan dan pemantapan jembatan timbang: • Terminal Teupin Siron, Kab. Bireun. • Terminal Seumadam, Kab. Aceh Tamiang sebagai Terminal Tipe B

2) Zona Selatan-Tenggara Pengembangan dan pemantapanjembatan timbang: • Terminal Lawe Pakam, Kab. Aceh Tenggara • Terminal Jontor, Kota Subullussalam • Terminal Lae Balno, Kab. Singkil.

Arah pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum di wilayah Aceh didasarkan pada hasil estimasi demand yang telah dilakukan pada tahap analisis. Terdapat arah pengembangan jaringan pelayanan Angkutan Umum Antarprovinsi (AKAP), yaitu pada rute/trayek : • Banda Aceh – Medan • Sigli – Medan • Bireun – Medan • Cunda – Medan • Takengon – Medan • Langsa – Medan • Meulaboh – Medan • Blangkeujeren - Medan





2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

1) Zona Pusat Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan: • Pelabuhan Balohan, Kota Sabang sebagai pelabuhan yang

melayani penyeberangan luar negeri dan sebagai pertahanan dan keamanan Negara sebagai pulau terluar.

• Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh sebagai pelabuhan yang melayani penyeberangan luar negeri dan antarkabupaten.

• Pelabuhan Lamteng, Kab. Aceh Besar sebagai pelabuhan yang melayani penyeberangan antarkabupaten.

2) Zona Utara-Timur Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan: • Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa sebagai pelabuhan yang

melayani penyeberangan luar negeri.

3) Zona Barat Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan: • Pelabuhan Kuala Bubon, Kab. Aceh Barat sebagai pelabuhan

yang melayani penyeberangan antarkabupaten.

4) Zona Selatan-Tenggara Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan: • Pelabuhan Sinabang, Kab. Simeulue sebagai pelabuhan yang

melayani penyeberangan antarprovinsi ke Sumatera Utara, antarkabupaten dan pembuka keterisolasian wilayah di Pulau Simeulue.

• Pelabuhan Singkil, Kab. Singkil sebagai pelabuhan yang melayani penyeberangan antarprovinsike Sumatera Utara dan antarkabupaten.

• Pelabuhan P. Banyak, Kab. Singkil sebagai pelabuhan yang melayani penyeberangan antarprovinsi ke Sumatera Utara, antarkabupaten dan pembuka keterisolasian wilayah di Pulau Banyak.

• Pelabuhan Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan sebagai pelabuhan yang melayani penyeberangan antarkabupaten.

Terdapat arah pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan, yaitu: 1) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan

penyeberangan internasional, yaitu pada lintasan-lintasan: • Sabang – Langkawi, Malaysia • Kuala Langsa – Penang, Malaysia • Lhokseumawe – Penang, Malaysia • Ulee Lheue – Sabang – Phuket, Thailand • Ulee Lheue – Langkawi, Malaysia




2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

2) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan antarprovinsi, yaitu pada lintasan-lintasan: • Singkil – Sibolga/Nias di Provinsi Sumatera Utara • Pulau Banyak – Sibolga/Nias Provinsi Sumatera Utara • Sinabang – Gn. Sitoli di Provinsi Sumatera Utara • Singkil – Gn. Sitoli di Provinsi Sumatera Utara.

3) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan

penyeberangan antarkabupaten dan membuka daerah-daerah terisolasi, yaitu pada lintasan-lintasan : • Balohan – Ulee Lheue • Lamteng – Sabang • Lamteng - Ulee Lheue • Kuala Bubon – Sinabang • Labuhan Haji – Sinabang • Sinabang - P. Banyak • Singkil - P. Banyak

Arahpengembangan pembangunan jaringan jalan rel kereta api pada wilayah Aceh, yaitu: • Jaringan jalur kereta api di pesisir timur, yang menghubungkan

Banda Aceh ke Besitang di Provinsi Sumatera Utara; • Jaringan jalur kereta api di pesisir barat, yang menghubungkan

Banda Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. Arah pengembangan pembangunan stasiun kereta api pada wilayah Aceh, yaitu: • Banda Aceh • Lhokseumawe • Sigli • Langsa • Bireuen

• Terdapat arah pengembangan dan pemantapan jaringan

pelayanan angkutan kereta api, yaitu pada lintasan:Banda Aceh - Sigli - Bireun - Lhoksumawe - Langsa - Besitang Provinsi Sumatera Utara (Lintas Timur);

• Banda Aceh – Meulaboh–Tapak Tuan - Subullussalam - Provinsi Sumatera Utara (Lintas Barat).

3. Transportasi Kereta Api




4. Transportasi Laut

Adapun berbagai arah pengembangan jaringan prasarana transportasi laut wilayah Aceh berdasarkan zona pengembangan, seperti: 1) Zona Pusat

Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan laut: • Pelabuhan Sabang, Kota Sabang sebagai pelabuhan utama hub

internasional sebagai prasarana pendukung terkait dengan fungsi PKSN Sabang. Pelabuhan Sabang juga sebagai pintu masuk kegiatan ekspor/impor dan angkutan dalam negeri dari/ke zona pusat serta melayani kegiatan alih muat muatan General Cargo & Peti Kemas dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan barang yang terintegerasi dengan Pel. Malahayati (KAPET Bandar Aceh Darusallam) serta berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan Nasional.

• Pelabuhan Malahayati, Kab. Aceh Besar sebagai pelabuhan yang mendukung PKNp Banda Aceh, dengan fungsi sebagai pelabuhan utama, yang melayani kegiatan ekspor/impor dan angkutan dalam negeri dari/ke zona pusat serta melayani kegiatan alih muat muatan Curah Kering selain General Cargo & Peti Kemas dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan barang yang terintegerasi dengan Pel. Sabang (KAPET Bandar Aceh Darussalam).

2) Zona Utara-Timur

Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan laut: • Pelabuhan Krueng Geukeuh, Kab. Aceh Utara sebagai pelabuhan

yang mendukung PKN Lhokseumawe. Pelabuhan Krueng Geukueh ditetapkan dengan fungsi sebagai pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor/impor dan angkutan dalam negeri dari/ke zona barat serta melayani kegiatan alih muat muatan Peti Kemas, General Cargo, Curah Kering & Curah Cair (CPO) dalam jumlah besar, dan sebagai

tempat asal tujuan barang dalam rangka mendukung program MP3EI. • Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa sebagai pelabuhan yang

mendukung PKW Langsa, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul, yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri/antarprovinsi, alih muat angkutan General Cargo & Curah Cair dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan barang.

• Pelabuhan Idi, Kab. Aceh Timur sebagai pelabuhan yang mendukung PKL I di Rayeuk, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan,yang melayani kegiatan angkutan laut dalam provinsi, alih muat angkutan General Cargo dalam jumlah terbatas dan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

3) Zona Barat

Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan laut: • Pelabuhan Meulaboh, Kab. Aceh Barat sebagai pelabuhan yang

mendukung PKW Meulaboh, dengan fungsi sebagai pelabuhan utama, yang melayani kegiatan ekspor/impor dan angkutan dalam negeri dari/ke zona barat serta melayani kegiatan alih muat muatan General Cargo, Curah Kering & Curah Cair (CPO) dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan barang.

• Pelabuhan Calang, Kota Aceh Jaya sebagai pelabuhan yang mendukung PKL Calang, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul, yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri/antarprovinsi, alih muat angkutan dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan barang.




4. Transportasi Laut

4) Zona Selatan-Tenggara Pengembangan dan pemantapan pelabuhan-pelabuhan laut: • Pelabuhan Singkil, Kab. Singkil sebagai pelabuhan yangmendukung

PKL Singkil, dan juga PKWp Subulussalam, dengan fungsi sebagai pelabuhan utama,yang melayani kegiatan ekspor/impor dan angkutan dalam negeri dari/ke zona selatan tenggara serta melayani kegiatan alih muat muatan General Cargo & Curah Cair (CPO) dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan barang. Pelabuhan P. Banyak, P. Serok & Gosong Telaga sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal.

• Pelabuhan Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan sebagai pelabuhan yang mendukung PKL Tapaktuan, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul,yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri/antarprovinsi, alih muat angkutan General Cargo & Curah Kering dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan barang. Pelabuhan Sibade dijadikan sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal.

• Pelabuhan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya sebagai pelabuhan yang mendukung PKWp Blangpidie, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan regional,yang melayani kegiatan angkutan laut dalam provinsi, alih muat angkutan General Cargo dalam jumlah terbatas dan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

• Pelabuhan Sinabang, Kab. Simeulue Daya sebagai pelabuhan yang mendukung PKL Sinabang, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan regional, yang melayani kegiatan angkutan laut dalam provinsi, alih muat angkutan General Cargo dalam jumlah terbatas dan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta membuka wilayah yang terisolasi.

Terdapat arah pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan laut , yaitu:

1) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan laut internasional, yaitu pada rute: • Sabang - luar negeri • Malahayati - luar negeri • Meulaboh - luar negeri • Kr. Geukeuh - luar negeri • Singkil - luar negeri

2) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan laut

antarprovinsi, yaitu pada rute: • Sabang – antarprovinsi • Malahayati – antarprovinsi • Meulaboh – antarprovinsi • Kr. Geukeuh – antarprovinsi • Singkil – antarprovinsi • Kuala Langsa – antarprovinsi • Tapak Tuan – antarprovinsi • Calang - antarprovinsi

3) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan laut

anta rkabupaten dan membuka daerah-daerah terisolasi, yaitu pada rute: • Idi - Kuala Langsa • Idi - Kr. Geukeuh • Susoh - Tapak Tuan • Susoh – Sinabang • Susoh – Singkil • Sinabang - Tapak Tuan • Sinabang Susoh




5. Transportasi Udara

1) Zona Pusat Pengembangan dan pemantapan bandara-bandara: • Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara yang mendukung

PKNp Banda Aceh, yang akan melayani penerbangan internasional, dan merupakan bandara pengumpul skala tersier. Bandara Sultan Iskandar Muda ini terletak di Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Blang Bintang). Pengembangan bandara ini sejalan dengan rencana mengembangkan core region “Banda Aceh-Sabang-Aceh Besar” sebagai pintu gerbang Indonesia di bagian barat. Secara khusus bandara Sultan Iskandar Muda ini merupakan bandara embarkasi haji Indonesia yang terletak paling barat dan paling dekat ke arah Jeddah dan Madinah di Kerajaan Arab Saudi. Selain itu Bandara Sultan Iskandar Muda ini juga berperan sebagai Pangkalan Udara. Rencana untuk Bandara Sultan Iskandar Muda adalah pemantapan dan peningkatan dari pelayanan yang ada dewasa ini, sebagai pendukung PKNp Banda Aceh.

• Bandara Maimun Saleh, Kota Sabang, sebagai bandara yang mendukung PKW dan PKSN Sabang, yang akan melayani penerbangan internasional regional, dan merupakan bandara pengumpan. Bandara Maimun Saleh juga berperan sebagai Pangkalan Udara, yang terutama terkait dengan penetapannya sebagai PKSN. Rencana untuk Bandara Maimun Saleh adalah pemantapan dan peningkatan pelayanan dari pelayanan yang ada dewasa ini, sehubungan dengan peranya sebagai pendukung PKW dan PKSN Sabang.

2) Zona Utara-Timur

Pengembangan dan pemantapan bandara-bandara: • Bandara Malikussaleh sebagai bandara yang mendukung PKN

Lhokseumawe, yang akan melayani penerbangan internasional regional, dan merupakan bandara pengumpan. Bandara Malikussaleh ini terletak di Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Muara Batu). Rencana untuk Bandara Malikussaleh adalah pemantapan dan peningkatan dari pelayanan sehubungan dengan perannya sebagai pendukung PKN Lhokseumawe.

• Bandara Rambelle, sebagai bandara yang mendukung PKW Takengon, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakan bandara pengumpan. Bandara Rembele ini terletak di Kabupaten Bener Meriah, sehingga mendukung juga PKL Simpang Tiga Redelong. Rencana untuk Bandara Rembele adalah pemantapan dan peningkatan pelayanan sehubungan dengan perannya sebagai pendukung PKW Takengon.

• Bandara Point A, sebagai bandara yang merupakan bandara khusus untuk perusahaan penambangan migas, yang berdekatan dengan PKL Lhok Sukon, yang akan melayani kepentingan perusahaan yang bersangkutan, dengan pelayanan domestik dan merupakan bandara pengumpan.

3) Zona Barat

Pengembangan dan pemantapan bandara-bandara: • Bandara Cut Nyak Dien, sebagai bandara yang mendukung PKW

Meulaboh, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakan bandara pengumpan. Bandara Cut Nyak Dien ini terletak di Kabupaten Nagan Raya, sehingga mendukung juga PKL Jeuram-Suka Makmue. Rencana untuk Bandara Cut Nyak Dien adalah peningkatan dari pelayanan sehubungan dengan perannya sebagai pendukung PKW Meulaboh.





4) Zona Selatan-Tenggara Pengembangan dan pemantapan bandara-bandara: • Bandara Teuku Cut Ali, Kab. Aceh Selatan, sebagai bandara yang

mendukungPKL Tapaktuan, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakanbandara pengumpan. Rencana untuk Bandara Teuku Cut Ali adalahpemantapan dari pelayanan yang ada.

• Bandara Kuala Batu, Kab. Abdya, sebagai bandara yang mendukung PKWpBlangpidie, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakanbandara pengumpan. Rencana untuk Bandara Kuala Batu ini adalahpeningkatan dari pelayanan yang ada dewasa ini, sehubungan denganperannya sebagai pendukung PKWp Blangpidie.

• Bandara Lasikin, Kab. Simeulue, sebagai bandara yang mendukung PKLSinabang, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakanbandara pengumpan. Bandara Lasikin ini mempunyai arti penting dalamkonteks keterkaitan antarbagian wilayah di Aceh (bersama-sama denganpelabuhan penyeberangan) sehubungan dengan terpisahnya daratan PulauSimeulue dengan daratan utama (mainland) Pulau Sumatera. Rencana untukBandara Lasikin adalah pemantapan dari pelayanan dari pulau-pulau terluar.

• Bandara Gayo Lues, Kab. Gayo Lues, sebagai bandara yang mendukung PKLBlangkejeren, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakanbandara pengumpan.

• Bandara Alas Leuser, Kab. Aceh Tenggara, sebagai bandara yang mendukungPKL Kutacane, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakanbandara pengumpan. Rencana untuk Bandara Alas Leuser adalah pemantapandari pelayanan yang ada.

• Bandara Hamzah Fansyuri, Kab. Singkil, sebagai bandara yang mendukung PKLSingkil, yang akan melayani penerbangan domestik, dan merupakan bandarapengumpan. Bandara Hamzah Fansyuri ini

juga akan mendukung pelayananPKWp Subulussalam. Rencana untuk Bandara Hamzah Fansyuri adalahpeningkatan dari pelayanan sehubungan dengan perannya sebagai pendukungPKL Singkil dan terutama PKWp Subulussalam.

Terdapat arah pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan udara , yaitu: 1) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan

udara internasional, yaitu pada rute: • St. Iskandar Muda – Penang • St. Iskandar Muda - Kuala Lumpur • St. Iskandar Muda – Jeddah • Malikussaleh – Penang • Sabang – Penang • Sabang – Phuket

2) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan

udara antar provinsi, yaitu pada rute: • St. Iskandar Muda – Jakarta • Malikussaleh – Medan • Alas Leuser – Medan • Point A – Medan • Gayo Lues – Medan • Lasikin – Medan • T. Cut ali – Medan • H. Fanshuri – Medan • Rambele - Medan





3) Pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan udara antar kabupaten dan membuka daerah-daerah terisolasi, yaitu pada rute: • Sabang - St. Iskandar Muda • St. Iskandar Muda – Malikussaleh • St. Iskandar Muda - Cut Nyak Dien • St. Iskandar Muda - Gayo Lues • St. Iskandar Muda - Kuala Batee • St. Iskandar Muda - Alas Lauser • Rambele - Alas Leuser • Cut Nyak Dien – Lasikin • Kuala Batee - T. Cut Ali • T. Cut Ali - H. Fansyuri

6. Transportasi Antarmoda/Multimoda Beberapa program pengembangan transportasi antarmoda/multimoda di wilayah Aceh adalah pembangunan jaringan transportasi perintis, penyediaan prasarana transportasi serta peningkatan kapasitas prasarana transportasi, yaitu: 1) Zona Pusat

Pengembangan dan pemantapan jaringan prasarana transportasi: • Peningkatan Jalan Kolektor Primer dan Lokal Primer • Pengembangan Terminal Tipe B (Saree) • Pengembangan Jembatan Timbang Simpang Rima • Pengembangan Stasiun KA (Banda Aceh & Sigli) • Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten (Lamteng)

2) Zona Utara-Timur

Pengembangan dan pemantapan jaringan prasarana transportasi: • Peningkatan Kolektor Primer dan Lokal Primer • Pengembangan Terminal Tipe B (Meureudu, Pdk Baru, Panton Labu &

Peureulak)

• Pengembangan Jembatan Timbang (Syamtalira Bayu & Peureulak) • Pengembangan Stasiun KA (Bireun, Lhoksumawe & Langsa) • Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpul (Kuala Langsa) • Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpan (Idi) • Pengembangan Bandar Udara Domestik (Rambele & Point A)

3) Zona Barat

Pengembangan dan pemantapan jaringan prasarana transportasi: • Peningkatan Jalan Kolektor Primer dan Lokal Primer • Pengembangan Terminal Tipe B (Ujung Fatihah & Calang) • Pengembangan Jembatan Timbang (Lamno) • Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten (Kuala

Bubon) • Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpul (Calang) • Pengembangan Bandar Udara Domestik (Cut Nyak Dien)

4) Zona Selatan-Tenggara

Pengembangan dan pemantapan jaringan prasarana transportasi: • Peningkatan Jalan Kolektor Primer dan Lokal Primer • Pengembangan Terminal Tipe B (Blang Pidie, Sinabang, Ujung Deh,

Subullussalam & Pulo Sarok) • Pengembangan Jembatan Timbang (Lawe Perbunga & Jontor) • Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Antarprovinsi (Sinabang,

Singkil & P. Banyak) • Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten (Labuhan

Haji) • Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpul (Sinabang & Tapak Tuan) • Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpan (Susoh) • Pengembangan Bandar Udara Domestik (T. Cut Ali, Kuala Batee, Lasikin,

Gayo Lues, Alas Lauser & H. Fansyuri)

Desire Lines Permintaan Pergerakan Penumpang





4. Tatanan Kepelabuhan Nasional (TKN) dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

Pengertian Umum TKN dan RIPN


Tatanan Kepelabuhan Nasional




Lanjutan RIPN




• Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

• Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 Triliun.

• Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025.

Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia


3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI) 4. Tatanan Kepelabuhan Nasional (TKN) dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)


• Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini.

• langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”.

• Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated).

• Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif.

1. Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Not Businees As Usual

Ilustrasi Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia

Kegiatan Ekonomi Utama


5. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI)


Bagan Posisi MP3EI di dalam Rencana Pembangunan Pemerintah

2. MP3EI merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional




Kerangka Desain Pendekatan Masterplan MP3EI

3. Kerangka Desain MP3EI




• Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.

• Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, dan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah.

• Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional maupun global.

• Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara system transportasi, logistic, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah.

• Koridor Ekonomi Indonesia akan didukung dengan pemberian insentif fiscal dan non-fiscal, kemudahan peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

4. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah melalui Koridor Ekonomi

Kerangka Desain Pendekatan Masterplan




Konsep Gerbang Pelabuhan dan Bandar udara Internasional di Masa Depan

5. Penguat Konektivitas Nasional




• Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems.

• Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).

• Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara Nasional :

6. Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas

Komponen Konektivitas Visi Komponen Konektivitas




Kerangka Kerja Konektivitas Nasional

Fokus Penguatan Konektivitas Nasional untuk mendukung percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi indonesia

Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas




Tema Pembangunan: Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional , Pusat Ekonomi :

• Pangkal Pinang

• Padang

• Bandar

• Lampung

• Bengkulu

• Serang

• Banda Aceh

• Medan

• Pekanbaru

• Jambi

• Palembang

• Tanjungpinang

Terdiri dari 11 Kegiatan Ekonomi Utama:

• Kelapa Sawit

• Karet

• Batu Bara

• Perkapalan

• Besi Baja

• Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda

7. Koridor ekonomi Sumatera

Gambar Koridor Ekonomi Sumatera




1. Peran dan Tujuan pengembangan Sistem Logistik Nasional

• menekankan pada arah dan pola pengembangan Sistem Logistik Nasional pada tingkat kebijakan (makro) yang nantinya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga setiap tahunnya.

• Sistem Logistik Nasional diharapkan dapat berperan dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, menunjang implementasi MP3EI, serta mewujudkan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 (RPJPN) yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” sehingga akan tercapai sasaran PDB perkapita sebesar 14.250-15.500 (empat belas ribu dua ratus lima puluh hingga lima belas ribu lima ratus) dolar Amerika pada tahun 2025

Peran Sislognas dalam Pembangunan ekonomi Nasional


6. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik


Infrastruktur dan Jaringan Sistem Logistik




Sistem Logistik Nasional




2. Perkembangan dan Permasalahan Logistik Nasional • Komoditas penggerak utama (key commodity factor) sebagai penggerak aktivitas logistik

belum terkoordinasi secara efektif, belum adanya fokus komoditas yang ditetapkan sebagai komitmen nasional, dan belum optimalnya volume perdagangan ekspor dan impor;

• Infrastruktur transportasi belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang antara lain karena belum adanya pelabuhan hub, belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara frastruktur pelabuhan, pergudangan, transportasi dan wilayah hinterland,

• Pelaku dan penyedia jasa logistik masih berdaya saing rendah karena terbatasnya jaringan bisnis pelaku dan penyedia jasa logistik lokal sehingga pelaku multinasional lebih dominan dan terbatasnya kualitas dan kemampuan pelaku dan penyedia jasa logistik nasional;

• Teknologi informasi dan komunikasi belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan jaringan yang handal, masih terbatasnya jangkauan jaringan pelayanan non seluler, dan masih terbiasanya menggunakan sistem manual (paper based system) dalam transaksi logistik;

• Sdm logistik masih memiliki kompetensi rendah yang disertai oleh belum memadainya lembaga pendidikan dan pelatihan bidang logistik;

• Regulasi dan kebijakan masih bersifat parsial dan sektoral, yang disertai oleh masih rendahnya penegakan hukum, belum efektifnya koordinasi lintas sektoral, dan belum adanya lembaga yang menjadi integrator kegiatan logistik nasional.




Pola Spasial Pemenuhan Permintaan Antara Lokal, Antar Provinsi dan Impor




Pola Pergerakan Kontainer Ekspor-Impor Indonesia, 2007




3. Permasalahan Infrastruktur Secara umum kondisi infrastruktur yang ada saat ini masih belum memadai untuk menunjang kinerja logistik nasional , seperti : • Pelabuhan ( belum adanya Pelabuhan Hub Internasional, zRendahnya Produktivitas dan

Kapasitas Pelabuhan, Belum terintegrasinya Manajemen Pelabuhan) • Prasarana Jalan • Angkutan Kereta Api • Angkutan Sungai dan Penyebrangan • Transportasi Multimoda 4. Kondisi yang diharapkan a. Visi • “Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk

meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare)”

• Terintegrasi Secara Lokal (Locally Integrated), diartikan bahwa pada tahun 2025 seluruh aktivitas logistik di Indonesia mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan, sampai dengan antar wilayah dan antar pulau beroperasi secara efektif dan efisien dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara nasional dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.




Jaringan Sistem Logistik Nasional




b. Misi • Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global. • Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan,

antar wilayah dan antar pulau sampai dengan hub pelabuhan internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

c. Tujuan • Menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang, dan meningkatkan pelayanan logistik

sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik; • Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga

yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan memperkokoh kedaulatan dan keutuhan NKRI;

• Mempersiapkan diri untuk menghadapi integrasi jasa logistik ASEAN pada tahun 2013 sebagai bagian dari pasar tunggal ASEAN tahun 2015 dan integrasi pasar global pada tahun 2020.

d. Arah Pengembangan Sistem Logistik Indonesia • Komoditas Penggerak Utama; • Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik; • Infrastruktur Transportasi; • Teknologi Informasi dan Komunikasi; • Manajemen Sumber Daya Manusia; • Regulasi dan Kebijakan.




Faktor Penggerak Sistem Logistik Nasional




e. Kondisi yang diharapkan Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan, maka kondisi Sistem Logistik Nasional yang diharapkan secara skematis

Ilustrasi Sosok Sistem Logistik Nasional




Penyebaran Pusat Distribusi Komoditas Pokok dan Strategis




Tatanan Pelabuhan Penting dan Jalur Utama Pelayaran Domestik




Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional




Orientasi Transportasi Multimoda




Skema E-Logistik Nasional




Skema Sistem Operasi e-Logistik Nasional




Road Map Cetak Biru Logistik Nasional




Tabel Big Win Pengembangan Sistem Logistik Nasional




Tabel Lanjutan Big Win Pengembangan Sistem Logistik Nasional




M e t o d o l o g i d a n P e n d e k a t a n

1. Pola Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

2. Bagian Alir Pekerjaan 3. Bagan Alir Analisa Permodelan

Transportasi


A. Pola Pendekatan Konsultan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan 1. Pendekatan Kronologis / Implementatif

Yaitu pola pikir pendekatan yang berpedoman dan mengacu pada lingkup pekerjaan dikaitkan dengan mekanisme / proses atau urutan/kronologis pelaksanaan.

2. Pendekatan Konseptual

Yaitu pola-pikir pendekatan yang bersifat konseptual menyangkut kebijaksanaan, strategi, kerangka filosofi, atau konsep dasar yang akan digunakan konsultan dalam merumuskan, memilih, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pelabuhan laut yang paling optimal di provinsi Aceh (NAD).



M e t o d o l o g i d a n P e n d e k a t a n B. Bagian Alir Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Aceh


C. Bagan Alir Analisa Permodelan Transportasi



R e n c a n a K e r j a

A. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan B. Sistem Pelaporan C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelaporan


A. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan • Tahap 1 : Identifikasi dan Konfirmasi Isu Poko Studi • Tahap 2 : Pengumpulan data dan survey lapangan • Tahap 3 : Identifikasi kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah Provinsi Aceh saat

ini • Tahap 4 : Analisa Pemetaan Permasalahan Sistem Transportasi Laut Provinsi Aceh

Saat Ini • Tahap 5 : Analisa Perspektif Perkembangan Wilayah Provinsi Aceh di Masa

Mendatang • Tahap 6 : Analisa Pengembangan Pelabuhan Laut Provinsi Aceh • Tahap 7 : Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Aceh

B. Sistem Pelaporan • Laporan Pendahuluan (Inception Report) • Laporan Antara (Interim Report) • Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report) • Laporan Akhir (Final Report) • Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) • Buku Masterplan



C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelaporan



O r g a n i s a s i P e l a k s a n a a n P e k e r j a a n

A. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan B. Sistem Pelaporan C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelaporan


A. Kebutuhan Tenaga Ahli



B. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli



Lanjutan Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli



C. Struktur Organisasi Tim



D. Jadwal Penugasan Tim



Sekian danTerima Kasih

CV. Profestama Plan

PEMERINTAH ACEH

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA & TELEMATIKA

Presentasi Buku Laporan Pendahuluan Rencana Induk Pelabuhan Aceh 2033

Documents

Transcript of Presentasi Buku Laporan Pendahuluan Rencana Induk Pelabuhan Aceh 2033