HAND OUT SIAT II

ISLAM DIBEBERAPA KAWASAN ASIA TENGGARA

NASIONALISME MELAYU DI MALAYSIA

1. Kerajaan islam malaka merupakan salah satu pusat kunci perkembangan islam awal di pesisir. islam berkembang setelah sultan muzaffar syah (1445-1459). dengan dikeluarkannya hukum kanun malaka dan undang-undang islam sebagai dasarnya.Kerajaan Islam Malaka tahun 1511 dibawah koloni Portugis, pada tahun 1641 dibawah koloni belanda, tahun 1795 dibawah koloni inggris, tahun 1943 dibawah koloni jepang, dan tahun 1945 kembali ke koloni inggris

2. Pada tahun 1874 lahir perjanjian Pangkor yang dikeluarkan Inggris

isinya ”Inggris berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan yang menyangkut adat istiadat dan agama orang Melayu. Dibandingkan Portugis dan Belanda, maka Inggris adalah penjajah yang lebih simpatik terhadap Islam.

Pada tahun 1940-an muncul kebijakan Inggris untuk menerapkan Malayan Union bagi penduduk bumi putra, tetapi ditolak oleh orang Melayu karena bertentangan dengan adat istiadat dan agama orang melayu.

Munculnya semangat Nasionalisme Melayu

1.Tahun 1946 Lahir UMNO(United of Malay Nationalism Organization) pada awalnya hanya berfungsi sebagai jaringan administrasi penjajahan Inggris di Malaysia dan kedua sebagai wadah perkumpulan orang melayu untuk menyampaikan aspirasi mereka.

2. UMNO didirikan pada dasarnya adalah akibat langsung perlawanan Melayu terhadap usulan Inggris membentuk Malayan Union cenderung sekuler dan tidak memberi ruang agama dan adat berkembang, lembaga ini di ketuai Datuk Onn Jakfar

3. UMNO tahun 1948 berubah menjadi alat politik orang Melayu, tetapi muncul ketegangan antara a. kelompok nasionalis sekuler (lulusan sekolah Inggris)b. Kelompok Islam revivalis dengan motto “memperjuangkan kemerdekaan Melayu, membangun Masyarakat Islam berdasarkan prinsip Islam, dan Malaya “negara Islam”.

4. Kelompok kedua membentuk HAMIM (Hizbul Muslimin) Partai Islam pertama diketuai oleh Abu Bakar al-Bakir tahun 1948, karena bertentangan dengan ideologi Inggris (sekuler) maka organisasi ini dilarang Inggris dan pemimpinnya ditangkap.

Perubahan orientasi UMNONasionalis sekuler kepada Islam

UMNO sebagai partai berkuasa sejak Malaysia merdeka 31 Agustus 1957 hingga tahun 1980-an cenderung program dan kebijakan yang dibuat mengarah sekuler sebagaimana penegasan Tunku Abdurrahman (pengganti Onn Jakfar) menegaskan dalam Anggaran Dasar UMNO 1960 berjanji “mendorong kemajuan Islam sebagai “modus vivendi” atau cara hidup”, tetapi negeri ini bukanlah negara Islam sebagai umumnya dipahami dan hanya mengakui Islam sebagai agama resmi negara.

UMNO sebagai partai pemerintah mengalami perubahan orientasi sejak tahun 1980 ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Anwar Ibrahim (tokoh ABIM) masuk kabinet.

Alasan2 Anwar Ibrahim (Presiden ABIM) bergabung dengan pemerintah. misi “Dakwah Islam dan perbaikan nasib kaum Melayu”. Dan Penilaian Anwar karena Mahathir lebih Islami dibanding pendahulunya

ABIM ORGANISASI PEMUDA KRITIS

ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) berdiri tahun 1969. merupakan satu-satunya ormas pemuda, didirikan bertujuan membela dan memajukan Islam, khususnya kesempurnaan sebagai (al-Dini) serta untuk menanggulangi masalah pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh kunci ABIM adalah Anwar Ibrahim, Siddiq Fadhil, Ghani Samsudin, Kamaruddin Noer dan Kamaruddin Jakfar. ABIM memberi dukungan terhadap berdirinya negara Islam dan hukum Islam. tahun1981 ABIM sangat kritis pada pemerintah: Pemerintah tidak Islami, karena banyak korupsi, penyalahgunaan

kekuasaan, penindasan buruh, dan lain-lain. Menuduh ISA (Internal Security Act- Undang-Undang Keamanan dalam

negeri) dan SAB (Societies Act Bill – RUU kegiatan masyarakat) agar dicabut karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak mampu menanggulangi masalah komunal negeri.

ABIM menyangkal kritikan UMNO mengenai kegiatan ekstrimis muslim.

Orientasi Pemerintahan UMNO kepada Islam

UMNO dan pemerintah berusaha mendukung prinsip-prinsip Islam, bukan sekedar dukungan simbolis. Diantaranya :

1. Pemerintah merevisi sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan hukum Islam (1978).

2. Mendirikan pusat penelitian Asia Tenggara (M$ 26 juta) tahun 1979.

3. Agama Islam dijadikan materi Ujian Nasional di sekolah (1979).4. Penetapan bulan dakwah nasional (1979).5. Menyusun kembali sistem ekonomi model Islam.6. Pembangunan sekolah guru Islam (M$ 22 juta) 1980.7. Pendirian Bank Islam, Pegadaian Islam, Asuransi Islam, (1981 –

1982).8. Memperbanyak program keIslaman di TV dan radio (1981).9. Bergabungnya Anwar Ibrahim dgn UMNO dan pemerintah (1982).10. Pendirian rumah sakit Islam (1983).11. Pendirian Universitas Islam Internasional (1983).12. Deklarasi resmi “Islam Tubuh Pemerintahan” (1984).13. Kebijakan agama Islam saja yang dapat siaran di TV dan radio.14. Status hakim & pengadilan Islam disetarakan dgn pengadilan

sipil.15. Membangun desa-desa Islam di kota-kota sepanjang Malaysia.  

Pemimpin2 UMNO

Adapun pemimpin-pemimpin UMNO yang otomatis menjadi perdana Menteri sejak Malaysia Merdeka bisa dilihat sejak pertama yaitu :

1. Dato’ Onn Jakfar : Penggagas berdirinya UMNO dan memimpin tahun 1946-1957 keturunan dari Bugis (Sulawesi).

2. Tunku Abdurrahman : Bapak Kemerdekaan memimpin tahun 1951- 1971

3. Tun Abdul Razak : bapak Keamanan memimpin tahun 1971-1976

4. Husein Onn : Bapak keamanan memimpin tahun 1976-1981

5. DR. Mahathir: bapak Malaysia Modern memerintah 1981-2005 M.

6. Ahmad Badawi: memerintah dari tahun 2005 hingga 2009

7. Tun Muh. Najib: memerintah dari tahun 2009 hingga sekarang.

PAS DAN PERANNYA DI MALAYSIA

Patai al-Islam Se-Malaysia (PAS) lahir pada tanggal 23/24 Agustus 1951 di Kelab Melayu Banda Butterworth seberang Prai. Partai ini lahir dipelopori oleh beberapa ulama dari United Malaya National Organization (UMNO), tahun1946 M. kemudian mereka keluar karena berbeda haluan dan mendirikan Hizbul Muslimin (HAMIM), yaitu Partai Politik Islam pertama waktu kolonial Inggris di Malaysia. HAMIM digerakkan oleh kelompok Melayu yang memiliki komitmen tiga dasar perjuangan. Pertama, untuk membebaskan bangsa Melayu dan tanah Melayu dari penjajahan Inggris. kedua, membentuk negara Islam sejagat, dan Ketiga, untuk mewujudkan tanah Melayu sebagai negara “Daar al-Islam”. Visi penting PAS adalah ide pembentukan negara Islam didasarkan al-Quran dan hadis.

Di Malaysia orang Melayu zaman koloni Inggris terbagi dua aliran : 1. Berlatar belakang pendidikan Barat Inggris, Kelompok ini membawa

visi mengarah kepada demokrasi Barat, yaitu memiliki konsep bahwa antara agama dan politik tidak mungkin dipadukan, dan mereka mendapat restu kolonial Inggris

2. Berlatarbelakang pendidikan Timur Tengah. Kelompok ini, memandang politik sebagai bagian dari Islam, Karena itu Islam dianggap sebagai Din wa al Daulah. Oleh pihak Inggris kelompok terakhir ini dianggap sebagai oposisi pemerintah bentukannya

DASAR PERJUANGAN PAS PAS yang dicirikan punya visi mendirikan negara Islam dengan dasar syariat

Islam, yang digerakkan tokoh-tokoh seperti : DR. Asri Muda tahun 1970-an; Yusuf Rawa tahun 1982, Ahmad Fuad, Hasan Adli, DR. Burhanuddin Helmi

dan Zulkifli Muhammad. Mereka menolak bentuk sekuler dalam negara Malaysia dibawah pemerintah UMNO, dimana agama tidak memperoleh peran

yang berarti di dalam negara, dan produk hukum buatan manusia justru lebih unggul dari pada hukum ciptaan Tuhan.

prinsip-prinsip pembentukan negara Islam oleh Nakha’ie Haji Ahmad (PAS) : 1. Negara dan pemerintahan Islam dibentuk atas kedaulatan hukum Allah. 2. Negara dan pemerintahan Islam ditegakkan atas kekuasaan Ummah. 3. Negara dan pemerintahan Islam ditegakkan atas dasar keadilan. 4. Negara Islam ditegakkan atas dasar sistem musyawarah (sura). 5. Pemerintahan yang bertanggungjawab dan adanya ketaatan dari rakyat. Konsep ini bertentangan dengan konsep nasionalisme negara bangsa yang

diusung oleh pemerintah UMNO. Karena itu, PAS berupaya mengkritik terus menerus kebijakan UMNO), karena kebijakan itu belum mampu menyentuh persoalan mendasar yaitu tidak didasarkan pada al-Quran dan Hadits.

Lanjutan Menurut ilmuan muslim, Muhammad Imarah bahwa Islam sebagai agama

sebenarnya tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin, karena logika tentang kesesuaian agama Islam untuk sepanjang zaman dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya, dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip umum yang telah digariskan agama Islam. Islam tidak meletakkan suatu pola yang baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh ummah.

Model sistem kenegaraan PAS, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal formal idealisme politik Islam, yang ditandai oleh keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sedangkan aliran yang bertolak belakang dengan konsepsi PAS, menekankan substansinya daripada bentuk negara yang legal formal. Penekanan substansi ini menginginkan agar terwujdunya nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendekatan ini lebih mudah menghubungkan antara Islam dengan sistem politik modern. Karena itu, menurut Michael Hudson menganggap bahwa bahwa tradisi pemikiran politik Islam yang berkembang dalam kurun sejarah Islam lebih kaya, beraneka ragam dan lentur.

 

PERJUANGAN MUSLIM MORO PHILPINA

Wilayah Selatan:Kepulauan Mindanao, Sulu, Basilan, Palawan, Balabac, Tawi-tawi, Catabato, Lanao Selatan dan sebagian di wilayah utara di Quiapo.

Etnik–etnik yang muslim :Suku Maguindanao, Marano, Iranos, Sangir, Kalagon, Tausog dan Samal.

Penyebaran Islam berawal pada tahun 1380 M di bawa oleh :1. Syarif Aulia Karim Al Makhdum dari Jazirah Arab2. Raja Baguinda dari Kerajaan Pagaruyung (Sumbar)

Kerajaan yang menaungi seluruh muslim di pulau-pulau Selatan Philipina tersebut adalah

1. Kerajaan Islam Mindanau2. Kerajaan Islam Sulu

Kedua kerajaan itu telah memulai penggunaan kodifikasi hukum Islam yaitu maguindanao Code of law atau Luwaran yang didasarkan atas Minhaj dan fathul al-Qareeb, Taqreeb al-Intifa dan Mir’atu al-Thulab.

Kesultanan ini mengalami banyak tantangan sejak abad 16M ketika datangnya kolonialisme Spanyol dan Amerika, termasuk ketika philipina memerdekaan diri tahun 1946 M.

MASA KOLONIALISME

1. Koloni Spanyol ke Philipina pada tanggal 16 Maret 1521M, melalui ekspedisi ilmiah yang dilakukan Ferdinand de Magelhans. Penjajahan berlangsung hingga 375 tahun berakhir tahun 1898 ketika dilakukan perundingan dengan Amerika Sarikat dengan dalih peralihan koloni dengan kompensasi US 20 juta pada tahun 1898 M melalui Traktat Paris.

2. Koloni Amerika menjajah ke Philipina tahun 1898-1946, ditandai dengan menampilkan diri mereka sebagai seorang sahabat baik, dengan ditandatanganinya Traktat Bates tanggal 20 Agustus 1898 M, isinya “AS menjanjikan kebebasan beragama; kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan pendidikan bagi bangsa Moro”. Namun Traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak.

Kebijakan-kebijakan Amerika di tanah jajahan :1. Pembentukan propinsi Moro Land di bekas kesultanan Sulu dan

Mindanao : alasan untuk memberadabkan (civilizing) rakyat Mindanao dan Sulu tahun 1903. akibatnya muncul pertempuran antara kedua belah pihak pertempuran antara kedua belah pihak.muslim berjihad wilayah daar al-Islam. Teofisto Guingona mencatat antara tahun 1914 – 1920M terjadi 19 kali pertempuaran. Kemudian antara tahun 1898–1902M, pada dasarnya Amerika ternyata sedang berusaha untuk membebaskan tanah dan hutan di wilayah tersebut untuk keperlua ekspansi kapitalis.

Kebijakan-kebijakan Amerika2. Politik penguasaan tanah :a. Land Registration Act no. 496 (1902) : menyatakan keharusan

pendaftaran atas tanah dalam bentuk tertulis ditandatangani dan di bawah sumpah.

b. Philipine Commission Act no. 718 tanggal 4 April 1903M, menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datuk atau Kepala Suku Non-Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah.

c. Land Act no.296 diberlakukan 7 Oktober 1903M, yang menyatakan semua tanah yang tidak didaftarkan sesuai dengan Land Registration Act no 496, maka status tanah tersebut adalah tanah negara.

d. The Mining Law of 1905 menyatakan semua tanah negara di Philipina sebagai tanah yang bebas dieksplorasi. Pada prinsipnya ketentuan hukum tentang tanah tersebut merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslim (tanah adat dan tanah ulayat).

e. Quino-Recto Collonialization Act no. 419 pada 12 Februari 1935M upaya koloni lebih agresif membuka tanah, menjajah Mindanao dan Sulu. Pemerintah berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei-survei tanah negara, lalu membuka pemukiman besar di Selatan untuk menampung ribuan pemukiman Kristen, dari Utara

PERGERAKAN MUSLIM MORO

Perjuangan muslim Moro secara garis besar dibagi dua : 1. Kelompok moderat, Didukung oleh mayoritas penduduk berusaha

mempertahankan diri sebagai masyarakat muslim, tetapi mereka mau masuk dalam sistem politik Philipina demi mencapai tujuan mereka dengan menggunakan cara-cara yang legal dan konstitusional. Ikut berpartisipasi dengan pemerintah penyelesaian damai terhadap masalah Muslim Moro. Kelompok ini setuju dengan memperjuangkan otonomi.

2. Kelompok Militan : berusaha memperjuangkan kemerdekaan, dengan cara mencari perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara Islam, tentang nasib mereka yang tertindas dan dijajah. Langkah lain adalah mereka melakukan perang grilya secara intensif dan sporadis untuk melemahkan Pemerintah Philipina yang berpusat di Utara.

Pergerakan muslim Moro muncul secara terorganisir ketika adanya tekanan berat dari pemimpin otoriter dan represif Ferdinand Marcos berkuasa (1965-1986 M). Pembentukan Muslim Idependent Movement (MIM) pada tahun 1968 M dan Moro Libration Front (MLF) pada tahun 1971 tak bia dilepaskan dari sikap politik Marcos yang lebih dikenal dengan Presidential Prokalmation.

MNLF, MILF, Abu Sayyap

MLF (Moro Libration Front) sebagai induk perjuangan bangsa Moro1. Moro National Libration Front (MNLF) pimpinan Nurululhaj Misuari

yang berideologikan Nasionalis-Sekuler. 2. Moro Islamic Libration Front (MILF) pimpinan Selamat Hasyim,

seorang ulama yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Philipina Selatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata Moro National Libration Front (MNLF) pimpinan Nurululhaj Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi :1. Moro National Libration Front (MNLF) pimpinan Nurululhaj Misuari 2. MNLF reformasi pimpinan Dimas Pundato tahun 1981M, nasionalis Islami dalam konteks perjuangan 3. Kelompok Abu Sayyaf pimpinan Adurazak Janjalani tahun 1993M. Cenderung radikal dan ekstrim. Tentu perpecahan ini memperlemah perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan akibat terserak-seraknya kekuatan muslim.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PHILIPINA BAGI MUSLIM MORO

Pemerintah Manila mengambil kebijakan strategis berikut :1. Kebijakan “cari dan hancurkan” (search and destroy policy) atau militerisasi.

Kebijakan ini diterapkan dalam kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang Muslim Moro. Dan ini dilakukan tanpa memperhatikan hak sipil warga.

2. Kebijakan diskriminasi dan isolasi terhadap hak-hak bernegara, previlages, penugasan penunjukkan, perwalian. Ini dapat dilihat dari tidak adanya warga muslim yang menduduki jabatan strategis di tubuh Pemerintahan Philipina.

3. Kebijakan pemusnahan seperti pembunuhan dan pembantaian penduduk sipil sebagaimana yang terjadi dalam pembantaian Kawit, Jabidah, Masjid Mannili, pembakaran Kota Jolo.

4. Kebijakan pemerintah memindahkan orang-orang Kristen dari Luzon dan Provinsi Visayan ke daerah muslim serta mengubah komposisi populasi dan demografi di wilayah muslim tersebut. Hal ini terjadi di Kota General Santos, Wao, Lanao del Sur, Edcor de Lanao del Norte.

5. Kebijakan memecah belah mis. pemimpin Muslim Moro seringkali diadu-domba satu sama lain. pemecahan dan pembaginan provinsi serta unit politik muslim.

6. Kebijakan membujuk Muhajidin Moro. Melalui kebijakan ini para Mujahidin dapat dibujuk meneyerahkan senjata dan tinggal di kota. Selama ini kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi secara drastis kekuatan MNLF.

MELAYU MUSLIM DI THAILAND SELATAN

Wilayah Melayu Muslim Thailand Selatan semula berakar dari kesultanan Pattani Raya yang telah ada sejak abad ke-12 M. Masyarakat Melayu-Muslim Pattani hingga sekarang tinggal di Provinsi-propinsi Thailand bagian Selatan, yaitu Pattani, Yalla, Naratiwat dan Setul, juga di sebagian provoinsi Songkla. Kesultanan Pattani mengalami puncak kejjayaan abad ke-17-18, diantaranya muncul ulama terkenal Daud bin Abdullah al-Fattani (w. 1874)

Kesultanan Pattani Raya terpaksa terintegrasi dengan kerajaan Thai (Siam) pada masa Raja Chulalongkorn (Rama V) tahun 1902 M yang mayoritas Cina-Buddhis, menimbulkan soalan-persoalan bagi Melayu-Muslim, seperti masalah pendidikan, hukum, kebudayaan, bahasa, agama.Sistem yang dijadikan alasan integrsasi oleh Pemerintah Thai secara nasional adalah Monarkhi, Agama Buddha dan Birokrasi yang mesti seragam, padahal Melayu-Muslim Pattani punya identitas Melayu-Muslim.

LANGKAH-LANGKAH MELAYU MUSLIM

Respon dan langkah-langkah yang dilakukan melayu muslim setelah terjadinya integrasi

1. Muslim Pattani lebih suka bergabung dengan Malaysia yang saat itu di bawah jajahan Inggris, karena mereka dapat hidup bersama dengan komunitas seagama, bahasa, budaya dan bangsa. Namun langkah ini terganjal karena Inggris menolak mengingat Thailand menjadi kawasan Buffer State (wilayah penyangga) atau pembatas diantara wilayah jajahan lain yang ada di Asia Tenggara. Sementara hidup di bawah Pemerintahan Muangthai mereka diperlakukan tidak adil dan terisolasi dari birokrasi negara, karena perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan. Contoh pemerintah Thai mencopot bangsawan Pattani dari jabatan-jabatan penting dan menggantikannya dengan birokrat Bangkok. Proses asimilasi dan akulturasi yang dipaksakan Pemerintah Thai kepada Muslim Pattani dianggap mengeliminasi budaya Melayu.

2. Berjuang melepaskan diri dari proses integrasi dan merebut kembali kejayaan masa lalu dalam kontek melanjutkan kesultanan Pattani. Gerakan massif itu dikomandoi Raja terakhir Pattani Abdul Kadir. Bentuk penentangan itu dilakukan dengan perlawanan yang bertujuan untuk melakukan pemberontakan terhadap sistem Undang-Undang baru, tetapi kemudian memancing tindakan penindasan yang lebih keras dari penguasa.

3. Melayu muslim setelah gagal melakukan dua pilihan di atas, pada tahap berikutnya perjuangan mereka diprioritaskan untun menuntut otonomi atau kewenangan dalam mengatur sistem administrasi di wilayah yang mayoritasnya didiami melayu muslim.

Otonomi yang diperjuangkan Muslim Pattani banyak mengalami hambatan, tetapi mengalami kemajuan pada masa Perdana Menteri Pridi Phanomyong yang demokratis. Pemimpin Islam H. Sulong dengan membuat gagasan cemerlang dikenal dengan Petisi Tujuh, yang isinya :

1. Pengangkatan seorang Komisaris Tinggi Daerah Pattani Raya dengan wewenang penuh untuk memecat, atau mengganti semua pejabat pemerintah yang bekerja di daerah itu, orang itu harus putra daerah dan dipilih oleh rakyat.

2. Delapan puluh persen (80%) dari pejabat pemerintah di daerah itu harus Melayu-Muslim (mencerminkan rasio penduduk).

3. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu dan bahasa Siam. 4. Bahasa Melayu mulai diajarkan di Sekolah Dasar. 5.Hukum Islam diberlakukan di daerah itu, dengan pengadilan Islam yang

terpisah dari sistem peradilan pemerintah. 6. Semua hasil pajak daerah digunakan untuk kesejahteraan rakyat daerah itu. 7. Majlis Ulama Provinsi diberi wewenang penuh menerapkan hukum Islam.

Tekanan Pemerintahan Thai (SIAM) Tekanan Pemerintah Thai (Shiam) terhadap komunitas Melayu Muslim

dilakukan sejak proses integrasi dimulai yaitu 1. Chulalonkorn (Rama V) 2. Wachirafut (Rama VI) 3. Phibul Songkram Ketiganya sama-sama mesnafsirkan integrasi nasional adalah perlu

adanya identitas nasional yang sama diseluruh wilayah. Pada masa Perdana Menteri Phibul Songkram (1938-1944) “pemimpin yang represif”, ia mengeluarkan kebijakan lagi yang bertujuan untuk men-Siamkan kelompok minoritas non-Buddhis di Pattani. Tahun 1940 memberlakukan aturan-aturan kultural tertentu, seperti memakai pakaian ala barat agar pakaian muslim ditinggalkan; bahasa Melayu dilarang diajarkan di sekolah-sekolah negeri tetapi yang diwajibkan adalah menggunakan bahasa Thai; bahasa Thai juga diwajibkan sebagai bahasa pengantar dalam percakapan di pemerintahan atau pejabat pemerintah. Anak-anak muslim yang ingin masuk sekolah-sekolah pemerintah diwajibkan memakai nama-nama Thai; ketika hendak mencari pekerjaan di jajaran pemerintahan juga diwajibkan memakai nama-nama Thai

Raja Wachiravut (Rama VI) – anak Chulalongkorn – yang memerintah tahun 1910 – 1925 adalah seorang nasionalis Thai yang memperoleh didikan di Inggris, ia menganut paham patriotik Inggris tentang konsep “Tuhan, Raja dan Negara” (God, King and State). Simbol ini digunakan untuk mempersatukan kerajaan hingga ke wilayah Melayu-Muslim Pattani.

Penangkapan Haji Sulong ketika memprotes kepada pemerintahan Phibul Songkram karena menolak terang-terangan petisi tujuh punya dampak positifnya, karena akhirnya persoalan otonomi dan perjuangan Muslim Pattani menjadi sorotan dunia internasional, yaitu PBB, Liga Arab dan Malay Nationalist Party, dan Asean semua memberikan dukungan untuk memperjuangkan otonomi khusus di Provinsi-Provinsi di Thailand Selatan.

MUSLIM DI BRUNEI DARUSSALAM Islam pertama kali masuk, dapat diketahui berdasarkan bukti sejarah

Brunei, yaitu batu di perkuburan Islam Rangas, Tutong Bandar Sri Begawan bertuliskan Cina bernama P’ukung Chih-mu meninggal 1264 M, ia adalah keturunan dari Dinasti Sung Selatan yang telah banyak memeluk Islam. Beliau adalah orang Cina yang masuk Islam. hal ini bisa dibandingkan dengan masuknya Islam di Cina (Canton) tahun 610 M; Phang Ray Vietnam tahun 1039 M; Trengganu 1303 M; dan Jawa (Leran Jawa Timur) tahun 1082 M. Brunei bagi kawasan Borneo adalah pusat Islam sampai ke wilayah Philipina, karena zaman pemerintahan Sultan Bolkiah (1485-1524) sultan ke-5 – sangat intensif melakukan penyebaran Islam di wilayah Borneo dan Sulu (Philipina).

Filosofi politik Brunei adalah penerapan yang begitu ketat terhadap Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar :

1. Islam sebagai Guuiding Principle. 2. Islam sebagai Form of Fortification Dari dua dasar ini kemudian mendasari penanaman nilai-nilai keIslaman

kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu : a. Mengekalkan Negara Melayu.b.Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafii – dari sisi

fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya). c. Mengekalkan negara beraja.

TONGGAK2 PENTING KERAJAAN BRUNEI

Kerajaan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M dengan 19 raja yang telah menduduki hingga sekarang. Raja2 yang punya peran penting bagi pengembangan Islam al ;1. Sulthan Muhammad Syah (1402 M-1408M) sultan ke-1 (Awang Alak Betatar). pada masanya terjadi pengislaman perangkat kerajaan Brunei.2. Sulthan Bolkiah (1485-1524) sultan ke-5. pada masa kepemimpinannya Islam disebarkan secara intensif hingga masuk ke Borneo (Kalimantan) termasukkesultanan Sulu (Filipina).3. Sulthan Abdul Mubin =Momin (1852-1885M) sultan ke-12,. pada masanya dilakukan penetapan mazhab secara resmi sebagai mazhab di kerajaan yaitu untuk fiqih bermazhabkan syafii dan kalam bermazhabkan Ahli sunnah wal jamaah. Hal ini karena sering terjadi perselisihan dalam masyarakat.4.Sulthan Hasanul Bolkiah sultan ke-19 (1968-sekarang). Pada masanya ditetapkan filosofi kerajaan Berunai sebagai tonggak pemerintahan yaitu dikenal dengan MIB (Melayu Islam Beraja).

Kebijakan2 negara

Untuk memperkuat identitas ideologi negara, sultan mengeluarkan dekrit : Membuat garis pemisah antara Islam pribumi dan Islam luar, terutama

kaum fundamentalis, termasuk gerakan al-Arqam dari Malaysia. Sultan mengharusnya warga Melayu mampu membaca al-Quran

dengan mengeluarkan dana 2 juta dolar Brunei untuk merealisasikan kebijakan ini.

Memerintahkan pentingnya pengajaran bahasa Melayu dalam aksara Jawi (Arab-Melayu), agar masyarakat memahami hubungan antara bahasa Melayu dengan warisan budaya Islamnya.

Tahun 1991 didirikan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB), lembaga keuangan yang didasarkan syariat Islam guna mendukung investasi dan perdagangan meliputi bursa dan pasar uang serta pembangunan ekonomi atau industri di dalam dan luar negeri

Pemerintah juga melarang jual beli minuman keras di toko-toko atau hotel, dan tempat lain.

Alasan2 penetapan mazhab resmi negara

Penetapan Mazhab Syafii (fiqh) dan Mazhab Ahl Sunnah wal Jamaah (tauhid) yang termaktub dalam MIB dilatarbelakangi faktor historis: Abad ke-17 dan 18 M hingga ke-20-an di Kesultanan Brunei dijumpai

kitab-kitab yang dijadikan standar kurikulum mengarah ke Mazhab Syafii dan sunni seperti : Sabilul Muhtadin (Daud Fatani); al-Mukhtasar dan Siratal Mustaqim (ar-Raniry); Ghayatut Taqrib fil Irthi wat-Ta’shib, dll.

Mazhab Syafii juga menjadi pegangan ulama Brunei dan ulama nusantara. Karena umumnya kitab yang dikarang berbahasa Arab Melayu.

Pada tahun 1930-an s/d 1940-an terdapat konflik dalam masyarakat, antara kelompok “bergondol” (tidak berkupiah) karena alasan modern dengan kelompok berkupiah. Kedua kelompok saling mendukung dan menolak.

Untuk menetralisir perselisihan dalam masyarakat dari berbagai kelompok yang ada, maka sejak Sultan Abdul Momin (raja ke-12 tahun 1852-1885) kerajaan terlibat menjadi pendukung salah satu mazhab yaitu Syafii dan Ahl Sunnah wal Jamaah.

MUIS DAN MUSLIM DI SINGAPURA

Singapura semula bernama Temasik, Tumasek (Jawa), Ta-ma-sek (Cina), dijelaskan kitab Tuhfat al-Nafis ketika Singapura dipimpin oleh Sultan Husein Syah (1819). Versi lain, nama asal Singapura, ini muncul ketika pangeran dari Sumatera bernama Sang Nila Utama singgah di pulau ini tahun 1299 dan menemukan seekor binatang mirip singa, sehingga pulau in disebut lion city (kota singa). Ada versi lain nama Singapura itu dari kata Singgah (singgah) dan pura berarti (kota), karena pada abad ke 14 Singapura merupakan bagian dari karajaan Majapahit, para pedagang dari penjuru manapun singgah disana.

Singapura negara kota, berdiri pada taggal 9 Agustus 1965 (keluar dari negara federasi Malaysia). Negara berpaham “sekuler-modern”, dimana bersikap netral terhadap semua agama dan ras.

Melayu muslim berasal dari pesisir Malaysia, Jawa, Bugis, Bawean. Ada juga dari muslim India, Cina, Pakistan dan Arab. Keluarga besar Arab yang ada adalah Al-Sagoff, Al-Kaff, dan Al-Juneid.

Penduduk mayoritas adalah Cina 77%, Melayu 15%, (kurang lebih 800.000 jiwa) dari 4 juta lebih ; India 6% dan lain-lain (1996). Melayu muslim kebanyakan hidup dengan standar ekonomi lebih rendah dibanding dengan non-Melayu, termasuk tertinggal di bidang pendidikan sosial ekonomi dan politik. Tahun 1980-an hanya terdapat 679 orang yang lulus Sarjana

Penyebaran Islam

Islam di Singapura disebarkan oleh ulama dari belahan Asia Tenggara dan benua India, seperti Syaikh Hatib al-Minangkabaui; Syaikh Tuanku Mudo Aceh; Syaikh Ahmad Aminudin; Syaikh Syed Usman bin Yahya bin Akil (mufti Betawi); Syaikh Habib Ali Habsi (Kwitang, Jakarta); Syaikh Anwar Sribandung (Palembang); Syaikh Muhammad Jamil Jaho (Padang Panjang), dan lain-lain. Sistem pendidikan Islam merujuk pada sistem Mesir dan Barat seperti madrasah, sekolah Arab atau sekolah Agama, tetapi tidak mengenal pondok pesantren. Ada 4 madrasah terbesar di Singapura yaitu :

  Madrasah al-Junied al-Islamiyah, didirikan 1927 M oleh pangeran Syarif al-

Sayid Umar bin Ali al-Juneid dari Palembang. Materi terdiri dari Ilmu Hisab, Tarikh, Ilmu Alam, Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Sains, Sastra Melayu dan Pelajaran Agama.

Madrasah Al- Ma’arif, didirikan tahun 1940-an, gurunya dari Al-Azhar Mesir. Madrasah Wak Tanjung al-Islamiyah, didirikan tahun 1955 M. Madrasah Al-Sagoff atau as-Saqaff, didirikan tahun 1912 di atas tanah wakaf

Syed Muhammad bin Syed al-Saqoff.  

Perlindungan Negara

Pemerintah Singapura sebagai nesgara sekuler memberikan kebebasab dalam beragama dan melindungi keyakinan musli, maka MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) didirikan dibawah perundang-undangan negara yaitu Administration of Muslim Law Act of 1966 (AMLA). MUIS bertanggung jawab dalam mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, termasuk mengumpulkan zakat mall, pengaturan perjanjian haji; sertifikasi halal, aktifitas dakwah, mengorganisasi sekolah-sekolah agama, mengorganisasi pembangunan masjid dan manajerialnya (ada 90 masjid yang dikelola); pemberian beasiswa pelajar muslim; dan bertugas mengeluarkan fatwa agama. Ketua dan anggota MUIS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, melalui usulan dari kelompok melayu muslim

KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI MUSLIM

1. Bidang Pendidikan: pemerintah memberlakukan sistem meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan setiap warga berdasarkan persaingan sehat dan prestasi, bukan pertimbangan etnis atau agama. Kebijakan ini menyulitkan anak-anak muslim yang memiliki kompetisi rendah untuk masuk ke sekolah unggulan, etnis Cina dalam hal ini lebih berprestasi.

2. Bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan membangun rumah rakyat dengan Housing and Development Board (HDB), : mewajibkan setiap warga tinggal diperumahan baru di flat atau kondominium. Konsekuensinya, semula muslim Melayu tinggal di pemukiman tradisional dan homogen, terpaksa tinggal di flat atau sejenis yang multi etnik dan menanggung biaya hidup tinggi (living cost). Mereka teralienasi (terasingkan) dari tradisi budaya Melayu.

3. Bidang politik, Melayu Muslim tidak mendapatkan haknya secara proporsional (termarjinalkan). Di lembaga dewan belum merepresentasikan jumlah warga muslim.

4. Melayu Muslim lebih memprioritaskan sektor kultural dengan mendirikan asosiasi Islam seperti MUIS, MENDAKI, Muhammadiyah dll.

Nasionalisme Melayu Muslim

Nasionalisme minoritas Melayu-Muslim pada pemerintahan Singapura pilihan tepat, walau negara itu sekuler namun dikelola dengan profesional tanpa memberi hak privilage pada etniuk tertentu. Tiga indikator yang dapat dilihat :1. Tidak menuntut keistimewaan dan bersaing secara bebas dengan etnis lain. Hal ini berbeda dengan minoritas muslim di Philippina dan Thailand. Ini membantu keharmonisan dan integrasi nasional.

2. Mewujudkan stabilitas negara. Keberhasilan ini mampu menekan sentimen etnis dan golongan menuju sikap multikultural dan semangat kebersamaan .

3. Menerima nilai-nilai politik negara. Partisipasi muslim Melayu dalam kemajuan negara Singapura tidak dapat dipungkiri, karena mereka menerima prinsip-prinsip pemerintahan, seperti multiracialism, meritocracy, sehingga loyalitas masyarakat ikut menentukan keberhasilan sebuah bangsa.