PRINSIP PEMERIKSAAN KEDOKTERAN FORENSIK.ppt

38
PENGANTAR & PRINSIP PENGANTAR & PRINSIP PEMERIKSAAN KEDOKTERAN PEMERIKSAAN KEDOKTERAN FORENSIK FORENSIK Dr. Iwan Aflanie, Sp.F, M.Kes Dr. Iwan Aflanie, Sp.F, M.Kes

description

f

Transcript of PRINSIP PEMERIKSAAN KEDOKTERAN FORENSIK.ppt

  • PENGANTAR & PRINSIP PEMERIKSAAN KEDOKTERAN FORENSIK

    Dr. Iwan Aflanie, Sp.F, M.Kes

    *

  • PendahuluanKedokteran

    Forensik

    ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu yang tujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (Physical Evidence) dalam perkara tersebut.

    Cabang spesialistik ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakkan hukum serta keadilan. = Kedokteran Kehakiman; Legal Medicine; Medical Jurisprudence; Forensic Medicine. Clinical Forensic, Pathology Forensic Hukum Kedokteran (Medical Law)

    *

  • Pengantar (lanjutan..)Mengapa ?Bagaimana ?Untuk Apa ?

    Di Masyarakat kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum menyangkut tubuh manusiaPeran Kedokteran Forensik ?Sejarah Forum

    Memanfaatkan ilmu secara optimal & penuh kejujuran.Pemeriksaan KF thd korban hidup / mati / bag tubuh manusia

    Menemukan kelainanBilamana timbulPenyebab & sebab cederaPenyebab, mekanisme, saat & cara kematianIdentifikasi

    *

  • Kedokteran Forensik memiliki sub ilmu yaitu :

    1. Autopsi Forensik, berbeda dengan autopsi anatomi

    2. Patologi Anatomi Forensik

    3. Toksikologi Forensik dan Kimiawi Forensik

    3. Parasitologi Forensik / Entomolgi Forensik

    4. Odontologi Forensik : pemeriksaan gigi

    5. Antropologi Forensik : pemeriksaan seluruh tubuh dari tulang sampai gigi

    *

  • 6. Radiologi ForensikTermasuk disini adalah photo-photo, CT-Scan, dan USG.Alat Bantu diatas dapat dipakai sebagai alat bukti pada proses hukum.

    7. Traumatologi ForensikTrauma terdiri dari : trauma fisik, trauma kimia, dan balistik (senjta api), dll

    *

  • 8. Psikiatri Forensik Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaku, dimana diduga pelaku melakukan kejahatan karena adanya gangguan jiwa. Bagian ini dilakukan oleh psikiater ataupun psikolog.

    9. Laboratorium Forensik DNA, dll

    *

  • Pelbagai pemeriksaan laboratorium penunjang

    *

  • Lingkup pelayananPatologi Forensik

    Pemeriksaan kedokteran forensik atas korban mati, benda tubuhForensik Klinik

    Pemeriksaan kedokteran forensik atas korban hidupMediko-legal

    Konsultasi masalah kedokteran - hukum

    *

  • PenunjangLaboratorium Histo-patologi forensikLaboratorium Toksikologi forensikLaboratorium Biologi forensikLaboratorium Serologi forensikLaboratorium Bio-molekuler forensik

    Tata Usaha Visum et RepertumDokumentasi dan Fotografi

    *

  • Pengantar (lanutan..)Dokter / RS

    Pelanggaran hukum

    Cedera / Trauma / Mati

    Ax, Px, Dx, Tx Ax Px Forensik (klinik & / Patologi) Px PenunjangCari bukti pidana (= KUHP/KUHAP) V et R (sesuaikan Per UU KF)

    Dokter Forensik(Assessing physician)Dokter Klinik(Attending physician)

    *

  • KORBANMUSIBAHPELAKURS : UGD/IKFHIDUP/MATIPOLISI

    PASIENBB MEDIS

    Surat permintaan penyidikSegel barang buktiSurat pernyataan keluarga Berita acara serah terima BB/alat bukti Berita acara pemeriksaan TKP

    Px (PL/PLPD)Penunjang :

    (Patologi Anatomi, Mikrobiologi, ParasitologiHistologi, Toksikologi, Odontologi, DNA)

    KriminalLEGE ARTISKLINIS

    REKAMMEDISLEGE ARTISFORENSIK

    VISUM et REPERTUM

    *

  • Proses Penyidikan Perkara Pidana :1.Menerima laporan/informasi dan atau melihat langsung terjadinya perkara, masuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

    2. Mencari informasi/memeriksa TKP dan para saksi peristiwa serta pemeriksaan para saksi

    3. Melakukan konsultasi terhadap para ahli untuk pemeriksaan BB./korban/terdakwa atas dasar legalitas hukum

    *

  • 4. Penyidikan lebih lanjut atas informasi/keterangan para ahli

    5. Pemberian label terhadap BB mati dan surat permintaan pemeriksaan/ konsultasi kepada yang lebih berwenang

    *

  • 6. Pengawalan langsung terhadap pengiriman/konsultasi BB atau kasus/ korban/terdakwa untuk pemeriksaan tertentu

    7. Pendekatan dan penjelasan kepada keluarga korban atau korban untuk macam pemeriksaan Kedokteran Forensik dan persetujuannya (Informed Consent)

    *

  • Jadi Singkatnya :1. ada surat permintaan penyidik2. ada surat persetujuan keluarga/korban/terdakwa untuk pemeriksaan3. Ada legalitas hukum pengiriman BB/korban/terdakwa untuk pemeriksaan

    *

  • Dalam proses pemeriksaan medis ;1.Kesiapan BB/korban/terdakwa dan penyidik (termasuk keluarga bila perlu)

    2.Penyidik siap melihat langsung pemeriksaan dan mengamankan lingkungan, mencatat serta membuat dokumentasi fakta pada korban/BB akibat peristiwa

    3.Penyidik siap sebagai konsultan peristiwa dan penghubung keluarga sesuai kebutuhan pihak medis

    *

  • 4.Penyidik siap menerima BB yang lain yang terdapat pada korban/BB untuk pemeriksaan lebih lanjut atau untuk barang bukti di sidang pengadilan

    5.Menyerahkan jenazah korban atau korban hidup kepada keluarga setelah pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dianggap selesai

    *

  • 6. Menerima hasil pemeriksaan medis, sementara atau definitif

    7. Bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pemeriksaan medis (Perda, SK Direktur RS, Pasal 136 KUHAP)

    *

  • Dalam proses sidang pengadilan :1. Koordinasi penyidik, jaksa, hakim, terdakwa, para saksi/saksi ahli dan penasehat hukum serta keluarga korban/terdakwa

    2. Pertanggunganjawab masing-masing para saksi, saksi ahli, penyidik serta terdakwa atau korban hidup yang dapat/siap di sidang

    3. Pengawalan dan pengamanan lingkungan, terdakwa, korban hidup dan para saksi/saksi ahli

    *

  • 4. Surat panggilan para saksi/saksi ahli, korban hidup dan terdakwa

    5. Kesiapan alat bukti, barang bukti untuk dipertanggungjawabkan dalam forum

    6. Kesiapan forum sidang pengadilan sesuai hukum yang berlaku

    7. Kesiapan para saksi ahli termasuk dokter untuk mengucapkan sumpah di forum sidang pengadilan

    *

  • Kerahasiaan : Kerahasiaan hukum, medis oleh profesi masing-masing Tanpa/bebas rahasia dalam forum sidang pengadilan khususnya para saksi/saksi ahli dan penyidik kerahasiaan medis dan hukum tetap terjaga di luar forum pengadilan sebelum dan sesudah perkara selesai ada sanksi terhadap para personalia pemegang rahasia

    *

  • Prinsip hasil pemeriksaan medis :1. Obyektif sesuai pengamatan/pemeriksaan pihak medis2. Berdasarkan norma atauran/standart pelayanan medis, khususnya standart pelayanan kedokteran forensik3. Landasan utama berdasarkan ilmu kedokteran orientasi ilmu hukum4. Dapat dipertanggungjawabkan secara medis berorientasi / tidak berorientasi dengan ilmu hukum

    *

  • Informed Consent :1. Prinsipnya merupakan hak korban/keluarga korban untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan informasi dari pihak penyidik (Pasal 134 KUHAP)2. Penyidik perlu koordinasi dengan tim medis dan keluarga korban untuk ,menentukan macam pemeriksaan (PL, otopsi, TKP, penunjang, dll)3. Penyidik memiliki Pasal 222 KUHP dalam menentukan pemeriksaan jenazah (PL, otopsi)

    *

  • Jadi Informed Consent :

    dari pihak penyidik untuk tim medis, berupa surat permintaan V et R

    dari korban/keluarga berupa surat persetujuan keluarga

    dari keluarga korban untuk :1. pangruti jenazah (agama)2. pengawetan jenazah (penundaan pemakaman dan WNA)3. pengiriman/transportasi jenazah (Ambulance dan pesawat terbang)

    *

  • Rekam Medis (RM)Rekam medis tertuang/tertulis dalam status korban, berkaitan dengan segala macam pemeriksaan medis serta hasilnya

    V et R adalah merupakan laporan data dari RM murni yang sudah dianalisa dari data RM dan pertanggungjawabnya

    RM bersifat rahasia medis, Rumah Sakit, pribadi dan hukum (HAM, PP 10 tahun 1966 dan Pasal 170 KUHAP).

    *

  • Pelepasan rahasia di sidang pengadilan bebas sanksi (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), bila di luar sidang sanksinya menurut hukum yang berlaku.

    RM dan IC berdasarkan hukum tertulis dari Permenkes RI.

    *

  • VISUM et REPERTUMVisi (melihat) dan reperta (melaporkan)Pada umumnya dibuat oleh dokter RS PemerintahPerkembangan sekarang setiap dokter dapat dimintai bantuan untuk membuat VisumVisum merupakan alat bukti yang syah di pengadilan

    *

  • Perundangan V et RPasal 133 (1) KUHAP : Setiap dokter yang menangani kasus diberikan kewajiban hukum untuk memeriksa dan membuat V et R

    Pasal 224 KUHP : Jika dokter melanggar kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi pidana (perkara pidana 9 bl, perkara lain 6 bl)

    *

  • Jenis dan Bentuk V et RMenurut PeristiwaV et R perlukaanVet R kejahatan seksualV et R jenazahV et R psikiatrikMenurut Barang BuktiV et R hidupV et R matiMenurut SifatV et R sementara / lanjutan / definitifV et R BBB / ekhumasi / TKP

    *

  • Kaidah umum Penulisan V et RDiketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa, bernomor, bertanggal dan di bagian kiri atas dicantumkan Pro Justicia

    Bersifat obyektif medis dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hindari penggunaan singkatan dan bahasa medis/istilah asing.

    Hindari adanya coretan dan tidak ada tempat kosong pada kalimat seperti pada penulisan akte notaris.

    *

  • Hal-hal tertentu dinyatakan dalam bentuk huruf.

    Ditandatanagani dan diberi nama jelas pembuatnya dan stempel instansi pemeriksa

    *

  • SISTEMATIKA V et R1. Pembukaan Pro Justitia (pojok kiri atas)

    2. Pendahuluan : identitas (peminta, pemeriksa, korban), TKP, waktu & macam pemeriksaan

    *

  • 3.Pemberitaan : Fakta medis yang dilihat & ditemukan, ditulis dengan kata-kata, bersifat obyektif (merupakan pengganti BB)

    4.Kesimpulan : bersifat subyektif, hasil interpretasi dokter secara medis

    5.Penutup : Pernyataan berdasarkan keilmuwan dan sumpah atau janji serta sesuai UU Hukum Acara Pidana. Tanda tangan, nama dokter, cap instansi ybs

    *

  • TAHAPAN PELAKSANAAN VISUM1.Penerimaan (ada permintaan dari penyidik)

    2.Diperiksa dengan lengkap

    3.Penulisan Rekam medis secara rinci (sketsa gb. luka)

    *

  • 4. Lab. Penunjang

    5. Laporan V et R diketik

    6. Penyerahan BB ke penyidik

    *

  • Perbedaan :V et RSurat Keterangan MedisKorban/penderitaMerupakan barang bukti medisMerupakan pasienPembuatDokter Dokter atau dokter gigiAwal kontrak / permintaan pemeriksaan Kontrak pemeriksaan dari pihak berwenang (polisi, jaksa, hakim)Kontrak pemeriksaan dari pasien sendiriFormat laporanDalam bentuk visum et repertumDalam bentuk surat keterangan medis (misal surat keterangan sehat)Penyerahan laporanDiserahkan kepada pihak pemohon Diserahkan hanya kepada pasien Masa berlakuSampai berakhirnya proses peradilanAda batas waktu tertentenggang waktu tertentu)Informed consentTidak diperlukanHarus ada

    *

  • Administrasi KFDasar administrasiSOP & Protap KF- Tim penyidikKeluarga korban/korban- Wartawan/masyarakat/saksiSaksi ahli- Pemeriksaan TKPOperasional AdministrasiBerita acara serah terima BB/alat buktiBerita acara pemeriksaan TKPSurat permintaan penyidikSegel barang buktiSurat pernyataan keluargaSurat pemeriksaan penunjangSurat keterangan medik/lap medik sementaraVisut et repertum

    *

  • Wassalam

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *