PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

21
PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RUSDIANTO S, S.H., M.H. Staf Ahli Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Jatim - 2011 1

description

PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. RUSDIANTO S, S.H., M.H. Staf Ahli Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Jatim - 2011. Pendahuluan. Perubahan UUD 1945. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Page 1: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DAN MEKANISME

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

RUSDIANTO S, S.H., M.H.Staf Ahli Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Jatim - 2011

1

Page 2: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pendahuluan

Perubahan UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan ialah bergesernya kekuasaan membentuk Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

2

2

Page 3: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pendahuluan (2)

Kewenangan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Mekanisme penyusunan, perancangan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3

3

Page 4: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Badan Legislasi Daerah (BALEGDA)DASA

R HUKU

M

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4

4

Page 5: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Diatur dalam

Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 UU PPP

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Prolegda memuat: program pembentukan Perda Provinsi dengan judul rancangan Perda Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

5

5

Page 6: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Prolegda (2)

Penyusunan Prolegda

Konsepsi rancangan Perda Provinsi, memuat: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang

akan diatur; dand. Jangkauan dan arah pengaturan. Materi tersebut selanjutnya dituangkan dalam naskah akademik

Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi

6

6

Page 7: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Prolegda (3)

Penyusunan Prolegda

Penyusunan daftar Rancangan Perda Provinsi didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-

undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah

dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

7

7

Page 8: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Prolegda (4)

Penyusunan Prolegda

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi;

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait;

Tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi dan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

8

8

Page 9: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Prolegda (5)

Penyusunan Prolegda

Hasil penyusunan yang telah disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi.

Prolegda Provinsi dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Provinsi. DPRD Provinsi atau Gubernur dalam

keadaan tertentu dapat mengajukan rancangan peraturan daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi.

9

9

Page 10: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Prolegda (6)

Penyusunan Prolegda

Adapun keadaan tertentu yang dimaksud sebagai berikut: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa,

keadaan konflik, atau bencana alam;b. akibat kerja sama dengan pihak lain;

danc. keadaan tertentu lainnya yang

memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

10

10

Page 11: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Prolegda (7)

Penyusunan Prolegda

Perencanaan penyusunan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Perda Kabupaten/Kota.

Khusus Prolegda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.

11

11

Page 12: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah (Perda)

Materi Muatan Perda

Materi Muatan Perda: Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda dapat memuat ketentuan pidana [Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011.

12

12

Page 13: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)Penyusunan dan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

13

13

Page 14: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)(2)Penyusunan Peraturan Daerah

Rancangan Perda Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Tata cara mempersiapkan rancangan Perda diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Perda Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Ketentuan mengenai penyusunan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda Kabupaten/Kota.

14

14

Page 15: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perda (1)Pembahasan Rancangan Perda

Pembahasan rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Rancangan Perda Provinsi yang belum dibahas bersama hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Perda Kabupaten/Kota.

15

15

Page 16: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perda (2)Penetapan Rancangan Perda Provinsi

Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.

Rancangan Perda Provinsi ditetapkan oleh oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda Provinsi disetujui bersama.

Dalam hal rancangan Perda Provinsi tersebut tidak ditandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak disetujui bersama, rancangan Perda Provinsi tersebut sah menjadi Perda Provinsi dan wajib diundangkan, dengan kalimat pengesahan yang berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir sebelum pengundangan naskah Perda Provinsi dalam Lembaran Daerah.

16

16

Page 17: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/WalikotaPengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota

Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.

17

17

Page 18: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota (1)

Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemda sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda hingga pengundangan Perda.

18

18

Page 19: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota (2)

Penyebarluasan

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Penyebarluasan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota.

19

19

Page 20: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pengujian Perda

Pengujian oleh Mahkamah Agung

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung

20

20

Page 21: PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN  MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

RUSDIANTO S, S.H., M.H.Staf Ahli Badan Legislasi Daerah

DPRD Provinsi Jawa TimurTahun 2011

&Dosen Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Terima Kasih21