8/7/2019 program pengembangan hutan tanaman

http://slidepdf.com/reader/full/program-pengembangan-hutan-tanaman 1/4

  1

PROGRAM PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN

DI PROVINSI RIAU 1)

I.  PENDAHULUAN

Hutan Tanaman merupakan suatu konsep pembangunan hutan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang bermuara

pada terciptanya kelestarian ekosistem lingkungan dan berkelanjutan peran sosial-ekonomi sumber daya hutan.

Dalam prespektif tersebut, diperlukan suatu konsep penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan tidak produktif yangdipadukan dengan ketersediaan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kehutanan.

Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor kehutanan, Departemen Kehutanan telah menargetkan pembangunan Hutan

Tanaman seluas 9 juta Ha, baik HTI maupun HTR sampai dengan Tahun 2009.

Di Provinsi Riau sejak digulirkannya Program Pembangunan Hutan Tanaman oleh Pemerintah melalui PP Nomor 7 Tahun 1990

tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka kegiatan pembangunan Hutan Tanaman berkembang cukup

pesat, hal ini terlihat tingginya minat investor menanamkan modalnya di bidang pembangunan Hutan Tanaman yang jumlahnya

terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah Provinsi Riau mendukung sepenuhnya program percepatan pembangunan Hutan Tanaman, sehingga diharapkan pada

Tahun 2009 seluruh areal Hutan Tanaman yang telah dicadangkan pemerintah sudah diselesaikan penanamannya.

1). Makalah disampaikan pada “Invitation to The Forests Doaloque on Intensively Managed Planted Forests in Indonesia” March 5

th– 8

th2007 in Pekanbaru

II.  KONDISI HUTAN RIAU

A. Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan TGHK

No Peruntukan Luas

(Ha)

Persentase

(%)

1 2 3 4

1. Hutan Lindung 228.793,82 2,65

2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 531.852,65 6,19

3. Hutan Produksi

a. Hutan Produksi Tetap 1.605.762,78 18,67

b. Hutan Produksi Terbatas 1.815.949,74 21,42

4. Hutan Produksi yang dapat di Konversi 4.277.964,39 49,755. Hutan Mangrove / Baku 138.433,62 1,61

JUMLAH 8.598.757,00 100,00

B. Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan RTRWP Riau

No Peruntukan Luas

(Ha)

Prosentase

(%)

1 2 3 4

1. Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan 2.872.491 33,41

2. Hutan Lindung 161.823 1,88

3. Kawasan Lindung Gambut 830.235 9,66

4. Cagar Alam/Suaka Alam/Suaka Margasatwa 570.412 6,63

5. Kawasan Sekitar Waduk/Danau 20.024 0,23

6. Kawasan Pengembangan Perkebunan, Trasmigrasi,

Pemukiman dan Penggunaan Lain di Luar Kehutanan

4.143.772 48,19

JUMLAH 8.598.757,00 100,00

C.  Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan TGHK di Provinsi Riau

No Kabupaten/ 

Kota

Hutan

Lindung

(Ha)

Hutan

Produksi

Konversi

(Ha)

Hutan

Produksi

(Ha)

Kawasan

Konservasi

(Ha)

Jumlah

(Ha)

1 2 3 4 5 6 7

1 Kuantan Singingi 233.919,31 - 46.052,70 5.193,78 285.165,79

2 Indragiri Hulu 5.031,34 11.160,03 62.741,73 64,63 78.997,73

3 Indragiri Hilir 2.241,31 134.000,61 100.915,16 - 237.157,08

4 Pelalawan - 5.100,54 101.929,92 2.079,12 109.109,58

5 Siak - 77.052,04 29.398,25 2.286,06 108.736,35

6 Kampar 14.450,70 13.797,34 146.623,90 15.960,88 190.832,82

7 Rokan Hulu 13.714,44 26.676,62 73.470,10 - 116.861,16

8/7/2019 program pengembangan hutan tanaman

http://slidepdf.com/reader/full/program-pengembangan-hutan-tanaman 2/4

  2

8 Bengkalis - 24.771,36 110.556,40 15.821,36 151.149,12

9 Rokan Hilir 33.272,00 59.908,15 57.529,46 151,51 150.861,12

10 Pekanbaru - - 10.223,11 - 10.223,11

11 Dumai - 20.331,60 7.282,94 - 27.614,54

JUMLAH 302.629,10 372.798,29 746.723,67 41.557,34 1.463.708,40

III.  PROGRAM PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DI PROVINSI RIAUSejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan

Tanaman Industri, maka Program Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Riau, bagaikan gayung bersambut. Para investor

seakan berlomba menanamkan modalnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman.

Pola pengembangan Hutan Tanaman di Provinsi Riau terdiri atas 3 (tiga) pola, yaitu :

A.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

(IUPHHK-HT)

Sasaran lokasi IUPHHK-HT adalah pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan perkembangannya sampai dengan saai ini

sebagai berikut :

1.  Luas Areal IUPHHK-HT Provinsi Riau

Perkembangan Jumlah perusahaan dan Luas Areal IUPHHK-HT di Provinsi Riau selama 7 tahun terakhir (2000-2006),

adalah sebagai berikut

Jumlah Luas Areal

No Tahun Perusahaan Gross Netto

(Unit) (Ha) (Ha)

1 2 3 4 5

1. 2000 32 1.093.320 765.324

2. 2001 34 1.496.030 1.047.221

3. 2002 53 1.534.203 1.073.942

4. 2003 53 1.534.203 1.073.942

5. 2004 64 1.558.405 1.090.884

6. 2005 70 1.643.201 1.150.241

7. 2006 70 1.643.201 1.150.241

2. 

Luas Areal Tanaman pada IUPHHK-HT Provinsi Riau

Perkembangan Realisasi Penanaman Pembangunan Hutan Tanaman pada areal IUPHHK-HT di Provinsi Riau selama

7 tahun terakhir (2000-2006), sebagai berikut ini :

No RKT

Tahun

Jumlah

Perusahaan

Yang

Menanam

(Unit)

Realisasi

Tanaman

Per-Tahun

(Ha)

Komulatif 

Realisasi

Tanaman

(Ha)

Realisasi

Tebangan

Tanaman

(Ha)

Tanaman

Gagal/ 

Terbakar

(Ha)

Stock Tanaman

(5-6-7)

(Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. s/d 2000 26 36.820,85 384.745,08 46.256,45 0,00 338.488,63

2. 2001 26 49.828,61 388.317,24 12.031.09 0,00 376.286,15

3. 2002 27 62.488,85 438.755,00 10.895,79 0,00 427.879,21

4. 2003 35 82.563,77 510.442,77 16.806.84 12.407,57 481.228,57

5. 2004 35 107.765,44 588.994,01 23.642,44 5.723,00 559.628,57

6. 2005 43 87.508,82 647.137,39 39.028,14 24.158,00 583.951,25

7. 2006 41 100.064,37 684.015,62 43.929,06 0,00 640.086,56

3.  Luas Tebangan dan Produksi Hutan Tanaman pada IUPHHK-HT di Provinsi Riau

Perkembangan Realisasi Penebangan dan produksi kayu dari hasil tebangan Hutan Tanaman pada IUPHHK-HT di

Provinsi Riau selama 7 tahun terakhir (2000-2006), sebagai berikut ini :

8/7/2019 program pengembangan hutan tanaman

http://slidepdf.com/reader/full/program-pengembangan-hutan-tanaman 3/4

  3

 

Realisasi Tebangan

No RKT Tahun

Jumlah

Perusahaan

(Unit)Luas (Ha) Produksi (M3)

1 2 3 4

1. s/d 2000 3 46.256,45 6.731.318,65

2. 2001 3 12.031,09 1.697.048,37

3. 2002 5 10.895,79 1.703.738,26

4. 2003 6 16.806,84 3.671.635,355. 2004 5 23.642,44 3.520.488,12

6. 2005 7 39.028,14 6.963.157,64

7. 2006 12 43.929,06 6.946.040,31

B.  Izin Pengelolaan Hutan Tanaman (IPHT)

Sasaran lokasi IPHT adalah pada areal di luar kawasan hutan (APL) yang belum dibebani hak-hak lain, dan program ini

sekaligus akan menambah luas areal hutan.

Di Provinsi Riau program ini baru mulai dikembangkan, dan saat ini terdapat 2 (unit) IPHT dengan areal seluas 20.875 Ha.

C.  Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Kemitraan

Sasaran lokasi HTR Pola Kemitraan ini adalah lahan-lahan marginal milik masyarakat, yang dikerjasamakan antaraperusahaan industri perkayuan dengan masyarakat pemilik lahan dengan sisitm pola bagi hasil.

Program HTR Pola Kemitraan ini telah dikembangkan oleh 2 (dua) perusahaan industri pulp dan paper di Provinsi Riau

yaitu PT. RAPP dan PT. IKPP, dengan rincian :

Jumlah

No Perusahaan Kabupaten Kelompok

Tani/KUD/Desa

Luas

(Ha)

1 2 3 4 5

1 PT. RAPP 6 27 27.080,20

2.

PT. IKPP/ 

PT. Arara Abadi 4 11 8.688,00

JUMLAH 10 38 35.768,20

IV.  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMANSejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan tentang percepatan pembangunan hutan tanaman, berdasarkan Peraturan

Menteri Kehutanan P.44/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Kpts-II/2005 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 101/Kpts-II/2004 tentang Perecepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk 

pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Kebijakan perecepatan pembangunan Hutan tanaman ini dimasudkan untuk mempercepat upaya pemulihan lahan-lahan tidak 

produktif, serta bertujuan untuk memberikan ruang kepada pemegang Izin Hutan Tanaman yang pembutan tanamannya

ditujukan sebagai bahan baku industri primer hasil hutan kayu, untuk menyelesaikan pembangunan hutan tanamannya pada

areal yang telah ditetapkan secara lebih intensif dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri primer hasil hutan

kayu secara lestari.

Kebijakan program perecepatan pembangunan hutan tanaman oleh pemegang Izin Hutan Tanaman harus diselesaikan

selambat-lambatnya pada akhir tahun 2009.

Dan dalam rangka pelaksanaan program percepatan ini, maka oleh pemegang Izin Hutan Tanaman terlebih dahulu dilakukan

deliniasi makro maupun mikro terhadap seluruh areal hutan produksi yang telah ditetapkan sebagai areal dimaksud.

Ruang Lingkup Deliniasi Makro adalah pemisahan kondisi areal dalam satuan luas yang dikelompokkan menjadi :

a.  Areal yang telah ditanami

b. Areal lahan kosong, padang alang-alang, dan semak belukar

c.  Areal hutan alam.

Sedangkan ruang lingkup Deliniasi Mikro adalah terhadap sisa hutan alam yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok 

yaitu :

a.  Kelompok hutan alam yang harus dipertahankan, dijaga dan dilindungi sebagai areal hutan produksi alam, dan atau

kawasan lindung dan atau kawasan konservasi bernilai tinggi sesuai dengan kriteria yang berlaku.

b. Areal hutan efektif yang layak dialokasikan sebagai areal bagi kegiatan pembangunan hutan tanaman dengan menggunakan

sistim silvikultur THPB yang meliputi areal untuk tanaman pokok, areal pengembangan tanaman unggulan, areal

8/7/2019 program pengembangan hutan tanaman

http://slidepdf.com/reader/full/program-pengembangan-hutan-tanaman 4/4

  4

pengembangan tanaman kehidupan dan areal untuk pembangunan sarana dan prasarana, dengan pertimbangan luas sesuai

ketentuan tata ruang hutan tanaman industri.

Areal hutan alam yang harus dipertahankan adalah areal-areal yang memiliki kriteria sebagai berikut :

-  Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas hujan dengan skoring sama dengan dan

atau lebih besar dari 175 sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/II1980 tentang Kriteria dan tata cara

enetapan Hutan Lindung.

-  Kawasan Hutan dengan kelerengan lebih dari 45 % dan atau dengan kelerengan lebih dari 15 % untuk tanah yang sangat

peka terhadap erosi.

-  Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau > 2.000 meter dpl.

-  Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan > 3 meter.

-  Kawasan Hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

•  500 meter dari tepi waduk atau danau,

•  200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa,

•  100 meter dari kiri kanan tepi sungai

•  50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai

•  2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang,

•  130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

-  Buffer zone atau kawasan penyangga hutan lindung dan atau kawasan hutan konservasi.

-  Kawasan pelestarian plasma nutfah

-  Kawasan perlindungan satwa liar

-  Kawasan cagar budaya dan atau ilmu pengetahuan

-  Kawasan rawan terhadap bencana alam.

V.  KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI AREAL IUPHHK-HT

Pengelolaan lingkungan / konservasi di areal IUPHHK-HT selain berdasarkan hasil Studi AMDAL dan RKL/RPL, juga

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995, jis Kep.

Menhut Nomor 246/Kpts-II/1996, jo Peraturan Menhut Nomor P.21/Menhut-II/2006 tentang Pengaturan Ruang HTI, dengan

pengaturan ruang di areal Pembangunan Hutan Tanaman sebagai berikut berikut :

a.  Areal Tanaman Pokok sebesar 70 %

b.  Areal Tanaman Unggulan sebesar 10 %

c.  Areal Tanaman Kehidupan sebesar 5 %

d.  Areal Konservasi/Lindung sebesar 10 %

e.  Areal Sarana dan Prasarana sebesar 5 %

Kebijakan lainnya adalah tanpa pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan atau land clearing dalam rangka penyiapan lahan

penanaman dan pembangunan sarana dan prasarana, didalam pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Riau merupakan suatu

keharusan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola kegiatan pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Riau.