PROPOSAL UNDANGAN KOMPETISI PERADILAN SEMU...

59

Transcript of PROPOSAL UNDANGAN KOMPETISI PERADILAN SEMU...

PROPOSAL UNDANGAN

KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI

TINGKAT NASIONAL

PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019

KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS

TARUMANAGARA

DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

I. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menggambarkan keseluruhan sistem

ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum

dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu

Konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum

lainnya.Indonesia memiliki Konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hasil perjuangan

bangsa di masa lampau dan merupakan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan

bangsa.

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan Konstitusi dan bagaimana Konstitusi dijadikan

batu uji untuk melihat apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi atau

tidak, maka diperlukan upaya untuk mengenalkan hukum Konstitusi secara sistematis dan

berkelanjutan mengenai aspek formil dan materiil. Upaya yang relevan dilaksanakan saat

ini untuk mencapai tujuan pengaplikasian Konstitusi yaitu melalui suatu kompetisi yang

mengasah keilmuan dan keahlian substansi dan formil para mahasiswa Indonesia

mengenai hukum Konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Universitas Tarumanagara dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

melakukan kerjasama penyelenggaraan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat

Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2019 untuk keenam

kalinya dan menjadi satu-satunya peradilan semu dalam bidang peradilan Konstitusi

tingkat nasional di Indonesia. Kompetisi Peradilan Semu sebenarnya bukanlah suatu

kompetisi baru, karena sudah pernah diadakan di berbagai Universitas yang memiliki

jurusan Fakultas Hukum. Adapun Kompetisi Peradilan Semu yang sudah pernah

terlaksana, terutama dalam lingkup peradilan pidana, perdata, dan peradilan niaga.

Namun ada jenis peradilan yang belum mendapat perhatian penuh yaitu Peradilan

Konstitusi. Hal inilah yang membuat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bersama

dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah

Konstitusi bekerja sama mengadakan suatu Kompetisi Peradilan Semu dalam bidang

peradilan Konstitusi.

Saat ini, Peradilan Konstitusi menjadi salah satu peradilan yang terus mengakar dalam

tatanan hukum acara di Indonesia, khususnya hukum acara Konstitusi yang relatif baru di

Indonesia. Keberadaan Peradilan Konstitusi ini menjadikan beberapa fakultas hukum di

Indonesia meletakkan mata kuliah hukum acara Konstitusi sebagai mata kuliah dalam

kerangka pengembangan kemahiran litigasi bagi para mahasiswa. Namun, di tengah

eksistensi peradilan Konstitusi tersebut, diperlukan upaya praktis edukatif secara

langsung melalui suatu simulasi yang dilaksanakan secara nasional melalui sebuah

Kompetisi Peradilan semu Konstitusi. Melalui Kompetisi ini, diharapkan para mahasiswa

peserta Kompetisi akan mempelajari secara teoritis dan praktis mengenai praktik hukum

acara perkara Konstitusi serta membahas secara substantif/materiil atas perkara uji

materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang akan dikompetisikan dalam suatu

kasus posisi. Adapun perbedaan signifikan antara Peradilan Semu Konstitusi ini dengan

peradilan semu pada umumnya, yaitu:

1. Sebelum Delegasi berkompetisi dalam suatu Peradilan Semu Konstitusi Tingkat

Nasional, tiap-tiap calon Delegasi wajib mengikuti penilaian Berkas Permohonan pada

Tahap Eliminasi dengan kasus posisi yang telah ditentukan pada tingkat Regional

terlebih dahulu. Sebanyak 12 (dua belas) perguruan tinggi peserta pengirim Berkas

Permohonan terbaik akan dilombakan di Tahap Regional untuk mencari 4 tim Delegasi

terbaik untuk dapat masuk ke Tahap Nasional.

2. Biaya akomodasi (penginapan), konsumsi, dan transportasi selama di Jakarta

(Nasional) bagi 12 (dua belas) Delegasi (anggota delegasi serta masing-masing

pendamping) ditanggung oleh Panitia. Panitia tidak menanggung biaya transportasi

dari daerah asal ke Jakarta.

3. Setelah dinyatakan lulus ke Tahap Nasional, ke-12 (dua belas) Delegasi harus

menyiapkan berkas persidangan secara sekaligus, baik sebagai Pemohon uji materiil

undang-undang maupun sebagai pihak Pemerintah-DPR RI (lawan dari Pemohon) atas

kasus posisi sebagaimana terlampir yang telah ditentukan. Delegasi harus siap dengan

posisi apapun, baik sebagai Pemohon maupun sebagai pihak Pemerintah-DPR RI

(lawan dari Pemohon).

4. Posisi pihak Pemohon dan pihak Pemerintah dan DPR RI (lawan dari Pemohon)

ditentukan melalui sistem undian pada saat technical meeting.

5. Majelis Hakim diperankan oleh dewan juri.

6. Pihak Pemohon dan pihak Pemerintah-DPR RI (lawan dari Pemohon) dapat

menghadirkan ahli baik langsung dihadirkan di ruang persidangan ataupun melalui

persidangan jarak jauh (video conference). Terhadap fasilitas persidangan jarak jauh

hanya dapat digunakan oleh universitas Delegasi yang di perguruan tingginya telah

tersedia fasilitas persidangan jarak jauh (video conference) hasil kerjasama dengan

Mahkamah Konstitusi. Apabila Peserta Degelasi akan menggunakan persidangan jarak

jauh (video conference) maka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara Kompetisi,

Delegasi harus memberitahu Panitia.

7. Dalam ruang persidangan akan terdapat Delegasi sebagai Pemohon beserta Ahlinya

(misal Universitas A), Delegasi sebagai Pemerintah-DPR RI beserta Ahlinya (misal

Universitas B), Majelis Hakim (dewan juri), Panitera, Juru Sumpah, dan Petugas

Pengadilan (Panitia).

Model peradilan semu ini memadukan peradilan semu konservatif (drama) dan model

debat yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara Konstitusi. Diharapkan

melalui kegiatan ini maka pemahaman keilmuan dan kemahiran mahasiswa tentang

Konstitusi dan peradilan Konstitusi akan semakin komprehensif sebagai wahana

pembinaan hukum nasional.

II. SEKILAS MENGENAI PENYELENGGARAAN KOMPETISI PERADILAN

SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018

KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNIVERSITAS

TARUMANAGARA

Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 2018

diselenggarakan di Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada

tanggal 24 Oktober – 27 Oktober 2018. Kompetisi di Tahap Eliminasi diikuti oleh 38 universitas

dari berbagai kota di Indonesia. Kemudian terpilih 12 Delegasi yang lolos Tahap Eliminasi dari

Universitas terkemuka di Indonesia, yakni:

1. Universitas Diponegoro

2. Universitas Islam Indonesia

3. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

4. Universitas Jendral Soedirman

5. Universitas Lampung

6. Universitas Merdeka Malang

7. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

8. Universitas Negeri Surabaya

9. Universitas Padjadjaran

10. Universitas Pamulang

11. Universitas Sumatera Utara

12. Universitas Trisakti

Hasil dari Kompetisi sebagai berikut:

Juara I : Universitas Padjadjaran

Juara II : Universitas Sumatera Utara

Juara III : Universitas Lampung

III. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ini adalah para mahasiswa Strata 1 (S-1)

Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ini ialah sebagai

berikut:

1) Mengembangkan kemampuan dalam berpikir dan analisis secara kritis

mengenai permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.

2) Memberikan respon konkrit terhadap permasalahan hukum yang terjadi,

sebagai sarana pengembangan diri dalam aspek analisis substansi hukum

melalui sikap kritis pada diri mahasiswa dalam menghadapi permasalahan

hukum yang aktual dalam pengembangan kemampuan beracara di pengadilan.

3) Mewujudkan silahturahmi dan komunikasi yang baik serta berkesinambungan

dalam lingkup nasional antar dalaadadamahasiswa fakultas hukum di masa

yang akan datang.

4) Memberikan pengetahuan di bidang hukum tata negara khususnya Konstitusi

melalui seminar untuk menambah pengetahuan yang komprehensif.

5) Memberikan semangat kepada mahasiswa untuk dapat menjadi pionir dalam

pengembangan hukum tata negara khususnya mengenai Konstitusi di

Indonesia.

V. KONSEP KOMPETISI

Kegiatan ini berbentuk kompetisi yang terdiri atas 3 (tiga) Tahapan, yaitu Tahap

Eliminasi, Tahap Regional dan Tahap Nasional. Seluruh Peserta yang mengikuti

kompetisi ini akan mengirimkan berkas pertamanya ke Mahkamah Konstitusi untuk

mengikuti Tahap Eliminasi, di Tahap Eliminasi akan terpilih 12 (dua belas) Perserta

tiap Regional untuk berkompetisi di Universitas Co-Host. Peserta dari berbagai

universitas akan saling berhadapan untuk berkompetisi mengenai kasus posisi yang

telah disediakan sebelumnya. Kasus posisi akan ditentukan oleh panitia bersamaan

dengan surat undangan yang dikirim kepada seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia.

Peradilan Semu Konstitusi akan berlangsung sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan dan harus dipatuhi oleh setiap peserta, dengan maksud agar Kompetisi ini

dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Pada saat pelaksanaan, panitia menghadirkan

akademisi dan praktisi Hukum (Panitera, Pemerintah, dan Pengacara) sebagai dewan

juri. Dari 12 (dua belas) peserta tiap Regional, akan terpilih 4 (empat) tim peserta

dengan nilai terbaik untuk mengikuti kompetisi di Tahap Nasional.

VI. PESERTA KOMPETISI

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ini terbuka untuk diikuti mahasiswa/i yang

berstatus aktif sebagai mahasiswa dari berbagai Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

dan/atau Sekolah Tinggi Ilmu hukum se-Indonesia.

Peserta Tahap Eliminasi adalah seluruh perguruan tinggi yang melakukan

pendaftaran untuk Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi 2019, dari 3 regional, yaitu:

1.Regional Barat.

2.Regional Tengah.

3.Regional Timur.

Peserta Tahap Regional terdiri atas 12 (dua belas) tim yang lolos Tahap Eliminasi di

masing-masing regional.

Peserta Tahap Nasional adalah 4 (empat) tim yang lolos Tahap Regional di masing-

masing regional

Final akan diikuti oleh 3 (tiga) tim yang lolos Tahap Nasional yang kemudian 3 (tiga)

tim tersebut memperebutkan juara.

VII. WAKTU DAN TEMPAT

A. Tahap Regional

1. Regional Barat:

Hari :Selasa, 1 Oktober 2019 – Rabu, 2 Oktober 2019

Tempat :Fakultas Hukum Universitas Lampung

2. Regional Tengah:

Hari:Selasa, 8 Oktober 2019 – Rabu, 9 Oktober 2019

Tempat:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. Regional Timur:

Hari :Selasa, 15 Oktober 2019 – Rabu, 16 Oktober 2019

Tempat :Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia – Makassar

B. Tahap Nasional

1) Hari :Rabu, 13 November 2019 - Sabtu, 16 November 2019

Tempat:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2. Universitas Tarumanagara

VIII. DAFTAR UNDANGAN

(Terlampir)

IX. HADIAH

(Terlampir)

X. SUSUNAN ACARA (TENTATIVE)

1) Regional :

Regional Barat Selasa, 1 Oktober 2019

08.00 – 10.00 : Registrasi di Universitas Co Host

11.00 – 13.00 : Pembukaan Acara

13.00 – 13.15 : Penutup

13.15 – 15.15 : Makan Bersama

15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel

17.00 – 19.00 : Technical Meeting

Rabu, 2 Oktober 2019

06.30 – 07.00 : Sarapan Delegasi

07.00 – 08.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang I )

08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi

08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I

11.00 – 12.00 : ISHOMA

11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang II)

12.30– 15.00 : Sidang Penyisihan II

15.00 – 16.00 : ISHOMA

15.00 – 16.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang III)

16.30 – 19.00 : Sidang Penyisihan III

19.30 – 21.00 : Closing & Pengumuman Juara

Regional Tengah

Selasa, 8 Oktober 2019

08.00 – 10.00 : Registrasi di Universitas Co Host

11.00 – 13.00 : Pembukaan Acara

13.00 – 13.15 : Penutup

13.15 – 15.15 : Makan Bersama

15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel

17.00 – 19.00 : Technical Meeting

Rabu, 9 Oktober 2019

06.30 – 07.00 : Sarapan Delegasi

07.00 – 08.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang I)

08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi

08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I

11.00 – 12.00 : ISHOMA

11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang II)

12.30– 15.00 : Sidang Penyisihan II

15.00 – 16.00 : ISHOMA

15.00 – 16.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang III)

16.30 – 19.00 : Sidang Penyisihan III

19.30 – 21.00 : Closing & Pengumuman Juara

Regional Timur

Selasa, 15 Oktober 2019

08.00 – 10.00 : Registrasi di Universitas Co Host

11.00 – 13.00 : Pembukaan Acara

13.00 – 13.15 : Penutup

13.15 – 15.15 : Makan Bersama

15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel

17.00 – 19.00 : Technical Meeting

Rabu, 16 Oktober 2019

06.30 – 07.00 : Sarapan Delegasi

07.00 – 08.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas ( Gelombang I )

08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi

08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I

11.00 – 12.00 : ISHOMA

11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang II)

12.30– 15.00 : Sidang Penyisihan II

15.00 – 16.00 : ISHOMA

15.00 – 16.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang III)

16.30 – 19.00 : Sidang Penyisihan III

19.30 – 21.00 : Closing & Pengumuman Juara

2) Nasional

Rabu, 13 November 2019

08.00 – 10.00 : Registrasi Ulang di Mahkamah Konstitusi

10.00 – 11.30 : Materi I

11.30 – 12.30 : ISHOMA

12.30 – 14.00 : Materi II

14.00 – 14.30 : Coffee Break

14.30 – 16.00 : Materi III

16.00 – 17.00 : ISHOMA

17.00 – 18.00 : Delegasi menuju ke hotel

Kamis, 14 November 2019

07.00 – 09.00 : Registrasi di Universitas Tarumanagara

09.00 – 12.00 : Pembukaan Acara

12.00 – 14.00 : Seminar Nasional

14.00 – 14.15 : Penutup

14.15 – 15.15 : Makan Bersama

15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel

17.00 – 19.00 : Technical Meeting

Jumat, 15 November 2019

06.00 – 06.30 : Sarapan Delegasi

06.30 – 07.30 : Delegasi Berangkat ke MK (Gelombang I)

07.30 – 08.00 : Delegasi di Ruang Tunggu Delegasi

08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi

08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I

11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke MK (Gelombang II)

11.00 – 13.15 : ISHOMA

13.00 – 14.00 : Delegasi Berangkat ke Hotel (Gelombang I)

13.15 – 13.45 : Clearing Area dan Briefing Delegasi

13.45 – 16.15 : Sidang Penyisihan II

17.00 – 18.00 : Delegasi Berangkat ke Hotel (Gelombang II)

19.30 – 21.00 : Technical Meeting Final

Sabtu, 16 November 2019

05.00 – 06.00 : Sarapan dan Persiapan Delegasi

06.00 – 07.00 : Delegasi Menuju MK

07.00 – 07.30 : Persiapan Juri

07.15 – 07.30 : Clearing Area

07.30 – 09.30 : Sidang Final I

09.30 – 10.00 : Persiapan Juri

10.00 – 10.15 : Clearing Area

10.15 – 12.15 : Sidang Final II

12.15 – 13.15 : ISHOMA

13.15 – 13.45 : Persiapan Juri

13.45 – 14.00 : Clearing Area

14.00 – 16.00 : Sidang Final III

16.00 – 17.00 : Delegasi Menuju Hotel

17.00 – 17.30 : Delegasi Menuju UNTAR

17.30 – 18.00 : Registrasi Ulang + Makan Bersama

18.00 – 18.15 : Perpindahan Delegasi dari Ruang Restorasi ke Graha Swara

(1 VS 1)

18.15 – 22.00 : Penutupan

XI. DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Hadiah

LAMPIRAN II Tanggal-Tanggal Penting

LAMPIRAN III Peraturan Kompetisi

LAMPIRAN IV Tata Tertib Kompetisi

LAMPIRAN V Petunjuk Teknis Kompetisi

LAMPIRAN VI Ketentuan Pembuatan Berkas Permohonan

LAMPIRAN VII Ketentuan Pendaftaran Peserta Kompetisi

LAMPIRAN VIII Formulir Pendaftaran Peserta Kompetisi

LAMPIRAN IX Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri

LAMPIRAN X Surat Keterangan Peserta Kompetisi

LAMPIRAN XI Surat Pernyataan Keaslian Berkas

LAMPIRAN XII Kasus Posisi Tahap Eliminasi dan Tahap Regional

LAMPIRAN XIII Kasus Posisi Babak Final

XII. PENUTUP

Demikian Proposal Undangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

LAMPIRAN I

HADIAH

Berikut adalah hadiah (reward) yang akan diperoleh oleh para juara dalam Kompetisi

Peradilan Semu Konstitusi Tahun 2019.

1. Tahap Regional

JUARA HADIAH

I - Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

- Piala Tetap Juara I

- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)

II - Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

- Piala Tetap Juara II

- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)

2. Tahap Nasional

JUARA HADIAH

I - Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

- Piala Bergilir Ketua Mahkamah Konstitusi 2019

- Piala Tetap Juara I

- Piagam Penghargaan

- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)

II - Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

- Piala Tetap Juara II

- Piagam Penghargaan

- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)

III - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

- Piala Tetap Juara III

- Piagam Penghargaan

- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)

Selain itu akan diberikan hadiah kepada para pemenang penghargaan “Terbaik” untuk Tahap

Nasional, tiap-tiap kategori berupa:

KATEGORI PENYISIHAN FINAL

Pemohon Terbaik -

- Uang Tunai sebesar Rp.

1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah)

- Piala Pemohon Terbaik

- Sertifikat (atas nama Individual

dan Universitas)

Pemberi

Keterangan

Terbaik

-

- Uang Tunai sebesar Rp.

1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah)

- Piala Pemberi Keterangan Terbaik

- Sertifikat (atas nama Individual

dan Universitas)

Ahli Terbaik -

- Uang Tunai sebesar Rp.

1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah)

- Piala Ahli Terbaik

- Sertifikat (atas nama Individual

dan Universitas)

Berkas Terbaik

- Uang Tunai sebesar Rp.

1.500.000,- (Satu Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah)

- Sertifikat (atas nama Individual

dan Universitas)

-

LAMPIRAN II

TANGGAL-TANGGAL PENTING

1 Mei 2019 Pengiriman Undangan berupa surat dan pamflet kepada seluruh Fakultas

Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum untuk mengikuti

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA

MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019.

1 Mei – 31

Juli 2019

Pendaftaran yang dilakukan oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dengan mengirimkan Berkas Permohonan

softcopy yang harus di-submit ke laman www.mkri.id dan ke alamat email

[email protected].

27 Agustus

2019

Pengumuman hasil Tahap eliminasi masing-masing 12 (dua belas) Fakultas

Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum per Regional

yang akan menjadi Delegasi dan masuk Tahap Regional.

Barat: 1-2

Oktober

2019

Tengah: 8-9

Oktober

2019

Timur: 15-16

Oktober

2019

Tahap Regional dan pengumuman hasil Tahap Regional masing-masing 4

tim peserta per Regional yang akan masuk ke Tahap Nasional.

5 November

2019

Penerimaan Berkas Babak Penyisihan Nasional oleh setiap 4 (empat) tim

Delegasi tiap Regional yang terpilih untuk masuk kedalam Tahap Nasional.

Berkas Babak Penyisihan dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Berkas

Permohonan dan 1 (satu) rangkap untuk Berkas Pemerintah-DPR RI, yang

harus di-submit dalam bentuk softcopy ke laman www.mkri.id dan ke alamat

email [email protected] dan diterima paling lambat tanggal 5

November 2019 pukul 17.00 WIB.

11-12

November

2019

Penilaian Berkas Tahap Nasional oleh Dewan Juri

13 November

2019

Delegasi diwajibkan sudah tiba pukul 08.00 WIB di Jakarta untuk melakukan

Registrasi Ulang.

14 November

2019

Opening Ceremony lalu Seminar Nasional

15 November

2019

Sidang Tahap Nasional

16 November

2019

Sidang Final lalu Closing Ceremony

LAMPIRAN III

PERATURAN KOMPETISI

KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI

PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019

KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS

TARUMANAGARA DAN DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah

Konstitusi 2019 Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi, Universitas Tarumanagara dan

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut

“Kompetisi” adalah Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi yang diselenggarakan melalui

Tahap Eliminasi, Babak Penyisihan Regional, Babak Penyisihan Nasional, dan Babak

Final Nasional.

2. Tahap Eliminasi adalah babak yang diikuti oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan

Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia yang melakukan pendaftaran

dengan mengirimkan atau menyerahkan Berkas Permohonan Tahap Eliminasi dengan

kasus posisi yang telah ditentukan untuk selanjutnya akan dipilih dan ditetapkan 12 (dua

belas) Delegasi di tiap-tiap Regional yang akan mengikuti seleksi Babak Penyisihan

Regional.

3. Berkas Permohonan adalah dokumen permohonan pengujian undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kasus

posisi yang dikompetisikan.

4. Babak Penyisihan Regional adalah adalah babak yang diikuti oleh 12 (dua belas)

Delegasi di tiap-tiap Regional yang berkompetisi melalui seleksi persidangan untuk

menentukan 4 (empat) Delegasi terbaik yang akan mengikuti seleksi Babak Penyisihan

Nasional.

5. Babak Penyisihan Nasional adalah babak yang diikuti oleh 12 (dua belas) Delegasi yang

mewakili 4 (empat) Delegasi terbaik di tiap-tiap Regional yang berkompetisi melalui

seleksi persidangan untuk menentukan 3 (tiga) Delegasi terbaik yang akan mengikuti

Babak Final Nasional.

6. Babak Final Nasional adalah babak yang diikuti oleh 3 (tiga) Delegasi yang berhasil

lolos di Tahap Babak Penyisihan Nasional untuk selanjutnya dikompetisikan melalui

seleksi persidangan untuk menentukan Juara I, Juara II, dan Juara III.

7. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan perkara yang menjadi ruang

lingkup Peradilan Konstitusi sesuai dengan perkara dalam kasus posisi yang telah

ditetapkan panitia.

8. Pemerintah-DPR RI adalah pihak yang memberikan tanggapan atas permohonan perkara

yang diajukan oleh Pemohon yang menjadi ruang lingkup Peradilan Konstitusi sesuai

dengan perkara dalam kasus posisi yang telah ditetapkan panitia.

9. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tempat dimana Kompetisi diselenggarakan.

10. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia program S-1 (Strata Satu) yang dibuktikan

melalui Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) milik mahasiswa bersangkutan yang masih

berlaku dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari pihak fakultas pada Fakultas

Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.

11. Peserta Kompetisi adalah seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah

Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia yang melakukan pendaftaran dan mengirimkan Berkas

Permohonan Tahap Eliminasi dengan kasus posisi yang telah ditentukan.

12. Peserta Delegasi adalah tim yang terdiri dari Peserta Kompetisi serta Pendamping yang

mewakili Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-

Indonesia yang lolos pada Tahap Eliminasi untuk mengikuti Kompetisi ini, serta

terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.

13. Ketua Delegasi adalah mahasiswa yang merupakan anggota Delegasi sebagaimana

tercantum dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai Ketua Delegasi dan mempunyai

kewenangan bertindak untuk dan atas nama delegasi.

14. Official Team adalah mahasiswa yang membimbing, mendampingi, dan/atau melatih

peserta kompetisi selama kompetisi berlangsung sebagaimana terdaftar dalam Surat

Keterangan Delegasi sebagai Official Team.

15. Pendamping adalah anggota Delegasi yang merupakan Dosen atau Pelatih Peserta

Kompetisi yang ditunjuk oleh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi

Ilmu Hukum yang bersangkutan melalui Surat Keterangan Delegasi sebagai

Pendamping.

16. Observer adalah individu atau kelompok yang melakukan observasi dalam Kompetisi,

yang berasal dari universitas/perguruan tinggi fakultas hukum yang tidak menjadi

Peserta Delegasi.

17. Surat Keterangan Delegasi adalah surat yang memuat daftar nama anggota Delegasi,

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan status keikutsertaan yang disahkan oleh pihak

fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang

bersangkutan.

18. Dewan Juri adalah pihak yang ditunjuk oleh Panitia dan mempunyai kewenangan untuk

memberikan penilaian terhadap komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam

Kompetisi ini.

19. Panitia Nasional adalah panitia yang berasal dari perwakilan Mahakamah Konstitusi dan

perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai penyelenggara yang

bertanggung jawab atas berlangsungnya rangkaian acara kompetisi.

20. Berkas Kompetisi yang selanjutnya disebut Berkas adalah berkas yang dibuat oleh

peserta kompetisi untuk kepentingan penilaian dalam kompetisi.

21. Surat Pernyataan Pendaftaran adalah surat yang menyatakan kesediaan dari setiap

Delegasi untuk mendaftarkan diri dalam Kompetisi ini serta mematuhi dan

melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang telah dietapkan oleh Panitia dan

wajib ditandatangani oleh Ketua Delegasi.

22. Technical Meeting adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia yang bertujuan

untuk membahas mengenai teknis pelaksanaan, peraturan, sistem kompetisi, pengundian

grup dan pengumuman hasil penilaian yang diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi.

23. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Panitia kepada setiap Delegasi yang

melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.

24. Diskualifikasi adalah keputusan Panitia untuk membatalkan dan mencabut keikutsertaan

Delegasi dalam Kompetisi ini.

25. Liaison Officer (LO) adalah bagian dari panitia yang menjadi pendamping setiap

Delegasi dan berjumlah 1 (satu) orang yang akan mendampingi Delegasi selama

mengikuti serangkaian acara Kompetisi ini.

BAB II

PEMBEKALAN DAN PEMAHAMAN KONSTITUSI

Pasal 2

(1) Peserta Delegasi yang lolos ke Tahap Nasional diwajibkan mengikuti Pembekalan dan

Pemahaman Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

(2) Pengecualian dari kewajiban sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) hanya dapat

dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut:

a. Sakit;

b. Tugas Fakultas/Perguruan Tinggi;

c. Tugas Negara; atau

d. Meninggal dunia.

Pasal 3

(1) Selama Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi, Peserta Delegasi memiliki hak untuk:

a. Mendapatkan fasilitas berupa akomodasi, transportasi dan konsumsi selama di

Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Pembekalan dan Pemahaman

Konstitusi.

b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas hanya berlaku selama acara

Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat

berlangsung.

(2) Selama Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi, Peserta Delegasi memiliki kewajiban

untuk:

a. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Panitia dan pihak Mahkamah Konstitusi;

b. Mengikuti seluruh rangkaian acara Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi di

Mahkamah Konstitusi;

c. Menjaga kebersihan dan keamanan selama acara Pembekalan dan Pemahaman

Konstitusi;

d. Menjaga ketertiban umum dan kerukunan, baik dengan sesama anggota delegasi

maupun dengan Panitia;

e. Menjaga dan memelihara setiap fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah

Konstitusi untuk kepentingan acara ini;

f. Mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti seluruh rangkaian acara

yang telah ditetapkan dalam acara ini;

g. Membawa dan mengenakan Jas Almamater dan Tanda Pengenal Peserta Delegasi

(Name Tag) yang diberikan oleh panitia selama mengikuti seluruh rangkaian acara

yang telah ditetapkan dalam acara ini;

h. Tidak diperkenankan membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras,

senjata api, dan/atau senjata tajam;

i. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat dilaksanakannya acara tanpa

sepengetahuan atau seizin panita; dan

j. Tidak diperkenankan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.

BAB III

SISTEM KOMPETISI

Pasal 4

Kompetisi terdiri dari 3 (tiga) babak/tahap, yaitu:

a. Tahap Eliminasi;

b. Babak Penyisihan Regional;

c. Babak Penyisihan Nasional; dan

d. Babak Final Nasional.

Bagian Kesatu

Tahap Eliminasi

Pasal 5

(1) Delegasi wajib mengirimkan Berkas Permohonan dengan kasus posisi yang telah

ditentukan panitia untuk mengikuti Tahap Eliminasi.

(2) Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum dapat mengirim lebih dari 1 (satu)

Delegasi untuk mengikuti Tahap Eliminasi.

(3) Dalam hal Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum meloloskan lebih dari 1 (satu)

Delegasi pada Tahap Eliminasi untuk mengikuti Tahap Regional, Delegasi yang lolos

akan disebar di Regional yang berbeda.

(4) Berkas Permohonan Tahap Eliminasi diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 31 Juli

2019 pukul 17.00 WIB.

(5) Berkas Tahap Eliminasi yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 31 Juli 2019 pukul

17.00 WIB, tidak akan dinilai oleh Dewan Juri Berkas dan dianggap tidak terdaftar

sebagai peserta Kompetisi untuk mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Kontitusi tahun

2019.

(6) Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan Berkas

Permohonan Tahap Eliminasi dalam bentuk softcopy sebanyak 1 (satu) rangkap.

(7) Berkas Permohonan yang dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi Ketentuan

Pembuatan Berkas Permohonan.

(8) Berkas Permohonan yang dimaksud pada Ayat (1) harus di-submit ke laman

www.mkri.id dan ke alamat email [email protected].

(9) Berkas Permohonan Tahap Eliminasi yang dikirimkan oleh Peserta Kompetisi akan

dinilai oleh Dewan Juri dan 12 (dua belas) Peserta Kompetisi tiap Regional dengan nilai

tertinggi akan menjadi Peserta Delegasi Tahap Regional.

Bagian Kedua

Babak Penyisihan Regional

Pasal 6

(1) 12 (dua belas) Peserta Kompetisi di masing-masing Regional yang mendapatkan nilai

tertinggi di Tahap Eliminasi akan menjadi Peserta Delegasi yang akan mengikuti Babak

Penyisihan Regional.

(2) Seluruh Peserta Delegasi pada Babak Penyisihan Regional akan dibagi menjadi 2 (dua)

grup.

(3) Masing-masing grup sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas beberapa Peserta

Delegasi yang disesuaikan dengan jumlah seluruh Delegasi.

(4) Dalam Babak Penyisihan Regional akan dipilih dan ditetapkan 4 (empat) Delegasi

terbaik yang akan mengikuti Babak Penyisihan Nasional.

Pasal 7

(1) Babak Penyisihan Regional dilaksanaakan untuk mempertemukan 2 (dua) tim yang

berada dalam 1 (satu) grup.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan berhadapan menjadi pihak Pemohon

dan pihak Pemerintah–DPR RI.

(3) Pertemuan tim pihak Pemohon dan pihak Pemerintah-DPR RI dilakukan dalam

persidangan pada masing-masing grup di waktu bersamaan.

(4) Pihak Pemohon dan Pemberi Keterangan yang lolos kedalam Tahap Nasional wajib

menukarkan Berkas masing-masing setelah Technical Meeting dan dikembalikan

keesokan harinya pada pukul 05.00 WIB.

(5) Persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu

kepada Prosedur persidangan peradilan Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta peraturan

pelaksanaannya yang telah dimodifikasi untuk kelancaran jalannya perlombaan ini.

(6) Persidangan dilakukan dalam waktu selama 150 (seratus lima puluh) menit tanpa

adanya pihak terkait yang dipimpin oleh Majelis Hakim selaku Juri Persidangan yang

telah ditetapkan oleh pihak Panitia Kompetisi.

(7) Masing-masing tim hanya akan menjalani 1 (satu) kali persidangan pada Babak

Penyisihan.

(8) Setiap Delegasi dalam Tahap Nasional yang memperoleh nilai tertinggi dalam masing-

masing grup pada Babak Penyisihan Nasional berhak maju ke Babak Final Nasional.

Bagian Ketiga

Babak Penyisihan Nasional

Pasal 8

(1) 4 (empat) Delegasi yang mendapatkan nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6

Ayat (4) di tiap-tiap Regional atau 12 (dua belas) Delegasi dari seluruh Regional secara

keseluruhan berhak maju ke Babak Penyisihan Nasional.

(2) 12 (dua belas) Delegasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dibagi menjadi 3

(tiga) grup yang ditetapkan secara sistem undian pada saat Technical Meeting.

(3) Setiap Delegasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) akan saling bertemu

dalam persidangan Babak Final Nasional sebagai pihak Pemohon maupun pihak

Pemerintah-DPR RI yang ditetapkan secara sistem undian pada saat Technical Meeting.

(4) Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi pada masing-masing grup berhak masuk ke

Babak Final Nasional.

(5) Jika terdapat kesamaan jumlah nilai akhir pada Babak Penyisihan Nasional, Delegasi

yang dapat maju ke Babak Final Nasional atau menjadi juara dalam Kompetisi ini akan

ditentukan secara subsidiaritas berdasarkan:

a. Komponen penilaian kesesuaian dengan hukum materiil dengan nilai akhir tertinggi;

b. Komponen penilaian kesesuaian dengan hukum formil dengan nilai akhir tertinggi;

c. Komponen penilaian pemaparan, substansi, dan penyampaian para pihak dengan

nilai akhir tertinggi;

d. Komponen penilaian Berkas Babak Penyisihan yaitu dengan nilai akhir tertinggi

untuk Babak Penyisihan; dan

e. Komponen penilaian Berkas Babak Final Nasional berdasarkan ketepatan waktu

penerimaan Berkas Babak Final Nasional oleh Panitia.

BAB IV

DELEGASI KOMPETISI

Pasal 9

Setiap Delegasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:

a. Delegasi yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; dan

b. Official Team dan/atau Pendamping yang terdiri atas masing-masing 1 (satu)

orang.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN DELEGASI

Pasal 10

(1) Setiap delegasi memiliki hak untuk:

a. Mendapatkan fasilitas berupa penginapan, konsumsi, dan transportasi selama di

Jakarta untuk kepentingan yang berhubungan dengan Kompetisi;

b. Mendapatkan fasilitas pendampingan oleh Liaison Officer (LO) selama Kompetisi

dari pukul 05.00 - 23.00 WIB;

c. Menggunakan fasilitas perlengkapan persidangan yang diperuntukan bagi Peserta

Kompetisi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kompetisi;

d. Penjemputan delegasi dari Stasiun Gambir atau Senen, atau Bandara Soekarno Hatta

atau Halim Perdanakusuma ke seluruh tempat kegiatan selama kompetisi di Babak

Nasional pada tanggal 13 – 16 November 2019.

e. Mendapatkan dokumentasi seluruh rangkaian acara Kompetisi dalam bentuk video

dan foto dalam bentuk softcopy;

f. Mendapatkan penilaian dari Dewan Juri dalam bentuk tertulis dan/atau lisan;

g. Mendapatkan salinan lembar penilaian Dewan Juri; dan

h. Mendapatkan sertifikat sesuai dengan status setiap anggota delegasi.

(2) Setiap delegasi memiliki kewajiban untuk :

a. Mematuhi peraturan Kompetisi, petunjuk teknis Kompetisi dan tata tertib Kompetisi

yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;

b. Mematuhi seluruh persyaratan untuk menjadi delegasi yang telah ditetapkan dalam

Kompetisi ini;

c. Mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini,

termasuk Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi di Mahkamah Konstitusi;

d. Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal:

1) Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;

2) Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;

3) Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019;

4) Nasional pada tanggal 13 November 2019.

e. Menjaga kebersihan dan keamanan selama Kompetisi;

f. Membawa dan mempersiapkan sendiri perlengkapan sidang kecuali yang telah

disediakan oleh panitia sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis

Kompetisi;

g. Membawa harddisk external dengan kapasitas kosong minimal 100 (seratus)

gigabytes untuk menyimpan dokumentasi kegiatan;

h. Memberikan konfirmasi mengenai jadwal kedatangan dan kepulangan kepada

panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rangkaian acara Kompetisi

dimulai;

i. Menjaga ketertiban umum dan kerukunan, baik dengan sesama anggota Delegasi

maupun dengan Panitia;

j. Menjaga dan memelihara setiap fasilitas yang disediakan oleh Panitia untuk

kepentingan Kompetisi ini;

k. Mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti seluruh rangkaian acara

yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;

l. Membawa dan mengenakan Jas Almamater dan Tanda Pengenal Peserta Kompetisi

(Name Tag) yang diberikan oleh panitia selama mengikuti seluruh rangkaian acara

yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;

m. Tidak diperkenankan membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras,

senjata api, dan/atau senjata tajam;

n. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat dilaksanakannya Kompetisi tanpa

sepengetahuan dan seizin panitia;

o. Tidak diperkenankan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar

kesusilaan;

p. Tidak menyebutkan, menuliskan, dan/atau memperlihatkan apapun yang

menunjukkan identitas universitas baik secara langsung ataupun tidak langsung di

lingkungan simulasi persidangan.

Pasal 11

(1) Pada saat melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2)

huruf d, setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan:

a. Surat Pernyataan Pendaftaran Kompetisi yang asli;

b. Surat Keterangan Delegasi yang asli.

c. Kartu Tanda Mahasiswa milik mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi

atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat

pendaftaran untuk peserta kompetisi dan Official Team, sedangkan untuk

Pendamping menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

d. Pas foto setiap anggota Delegasi ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing sebanyak

3 (tiga) lembar;

e. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif asli untuk masing-masing Delegasi dari

Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan yang

menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum

Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan untuk

mengikuti Kompetisi ini;

(2) Jika Peserta Kompetisi dan/atau Official Team tidak dapat menyerahkan Kartu

Tanda Mahasiswa, maka Peserta Kompetisi dan/atau Official Team yang bersangkutan

berkewajiban untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas asli lain

miliknya yang masih berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang dengan Delegasi diatur dengan

Ketentuan Pendaftaran Delegasi Kompetisi.

BAB VI

WAKTU PENYELENGGARA KOMPETISI

Pasal 12

Waktu penyelenggaraan kompetisi meliputi:

1. Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;

2. Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;

3. Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019;

4. Nasional pada tanggal 13 November 2019.

BAB VII

PENGGANTIAN PESERTA KOMPETISI

Pasal 13

(1) Penggantian Peserta Kompetisi dapat dilakukan sampai batas waktu pada saat tanggal:

a. Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;

b. Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;

c. Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019;

d. Nasional pada tanggal 13 November 2019,

pada saat registrasi ulang.

(2) Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat

dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut:

a. Sakit;

b. Tugas Fakultas/Perguruan Tinggi;

c. Tugas Negara; atau

d. Meninggal dunia.

(3) Penggantian Peserta Kompetisi sebelum melakukan registrasi ulang di lokasi Kompetisi

wajib mengirimkan surat pemberitahuan yang disetujui oleh pihak fakultas yang

bersangkutan.

(4) Penggantian Peserta Kompetisi setelah melakukan registrasi ulang di lokasi Kompetisi

hanya dapat digantikan oleh Official Team.

(5) Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib

menyertakan surat keterangan berikut alasannya.

BAB VIII

TECHNICAL MEETING

Pasal 14

(1) Setiap Delegasi berkewajiban mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Technical

Meeting yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam

Kompetisi ini.

(2) Pemilihan pihak yang akan menjadi Pemohon dan Pemerintah – DPR RI dilakukan

pada saat Technical Meeting melalui sistem undi;

(3) Perwakilan setiap Delegasi yang dapat mengikuti Technical Meeting berjumlah 2 (dua)

orang, yang terdiri dari:

a. Ketua Delegasi;

b. 1 (satu) orang peserta yang mengikuti Kompetisi, bukan Official Team/Dosen

Pembimbing. (4) Jika Ketua Delegasi tidak dapat mengikuti Technical Meeting, maka Ketua Delegasi

wajib digantikan oleh salah satu Peserta Kompetisi dengan menyertakan surat kuasa

dari Ketua Delegasi.

Pasal 15

Technical Meeting Babak Penyisihan, yang wajib diikuti oleh perwakilan setiap delegasi

yang ditentukan dalam pasal 15 Ayat (3) yang membahas: 1. Pembagian grup dan penentuan urutan tampil; dan 2. Penentuan pihak Pemohon dan Pemerintah-DPR RI.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 16

(1) Delegasi di dalam berkas persidangan maupun simulasi persidangan baik di awal

dan/atau di akhir simulasi persidangan dilarang mengucapkan apresiasi terhadap apapun

dan siapapun, kecuali kepada:

a. Tuhan/Kepercayaannya;

b. Dewan Juri

c. Panitia

(2) Delegasi tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau

menyebutkan sebagian atau seluruh nama Universitas apapun, baik secara langsung

maupun tidak langsung di dalam berkas Kompetisi dan/atau simulasi persidangan.

(3) Delegasi tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau

menyebutkan sebagian atau seluruh alamat resmi dari Fakultas dan/atau Universitas

asalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam berkas Kompetisi

dan/atau simulasi persidangan.

(4) Delegasi dan/atau pendukung tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan,

menunjukkan, dan/atau menyebutkan slogan dalam bentuk apapun di lingkungan

Kompetisi dan/atau di hadapan Dewan Juri, kecuali di tempat yang diperbolehkan oleh

Panitia.

Pasal 17

Setiap Official Team, Dosen Pembimbing, dan/atau Pendukung dari setiap Delegasi yang

menampilkan simulasi persidangan dilarang berperan aktif selama jalannya simulasi

persidangan yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap Delegasi tersebut, dengan

menggunakan perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:

a. Memasuki area simulasi persidangan yang berada di hadapan Dewan Juri; dan/atau

b. Memberikan isyarat berupa gambar atau suara kepada Peserta Kompetisi yang

menampilkan simulasi persidangan.

Pasal 18

Setiap orang selain Peserta Kompetisi dilarang terlibat aktif dalam bukti audio visual yang

ditampilkan dalam simulasi persidangan.

Pasal 19

(1) Setiap Official Team, Dosen Pembimbing dan/atau Pendukung dilarang mengganggu

jalannya simulasi persidangan dari Delegasinya sendiri maupun Delegasi universitas

lainnya dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai

berikut:

a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;

b. Makan dan minum; dan/atau

c. Merokok.

(2) Setiap Delegasi dilarang mengganggu jalannya simulasi persidangan dari Delegasi lain

dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:

a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;

b. Makan dan minum; dan/atau

c. Merokok.

(3) Setiap Pengunjung Sidang dan/atau Observer dilarang mengganggu jalannya simulasi

persidangan dari Delegasi lain dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak

terbatas sebagai berikut:

a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;

b. Memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan nama

universitas apapun;

c. Makan dan minum; dan/atau

d. Merokok.

Pasal 20

Setiap Delegasi dan/atau pendukung dilarang melakukan provokasi yang dapat menciptakan:

a. Keributan, pertikaian, dan/atau perselisihan antar Delegasi.

b. Merusak kehormatan atau nama baik Delegasi lain.

Pasal 21

Setiap Peserta Kompetisi dilarang menggunakan alat elektronik dalam bentuk apapun untuk

keperluan komunikasi selama jalannya persidangan.

BAB IX

BERKAS KOMPETISI

Pasal 22

(1) Setiap calon Peserta Kompetisi yang akan mengikuti Kompetisi wajib mengirim Berkas

Permohonan dalam Tahap Eliminasi.

(2) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan berkas yang

disusun sesuai dengan kasus posisi yang sudah ditentukan.

(3) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

a. Identitas lengkap;

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

c. Legal Standing; dan

d. Pokok permohonan.

Pasal 23

(1) Berkas Babak Regional meliputi:

a. Berkas Permohonan selaku Pemohon.

b. Berkas Pemberi Keterangan selaku Pemerintah-DPR RI

(2) Berkas Babak Penyisihan dan Final Nasional meliputi:

a. Berkas Permohonan selaku Pemohon

b. Berkas Pemberi Keterangan selaku Pemerintah-DPR RI

Pasal 24

(1) Berkas Permohonan Tahap Eliminasi, Berkas Permohonan dan Pemberi Keterangan

pada Babak Regional, dan Berkas Permohonan dan Pemberi Keterangan pada Babak

Penyisihan Nasional memuat berbagai argumentasi Delegasi dalam menyelesaikan

kasus posisi yang sama.

(2) Kasus posisi yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu kasus posisi

tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

(3) Berkas Permohonan dan Pemberi Keterangan pada Babak Final memuat berbagai

argumentasi Delegasi dalam menyelesaikan kasus posisi yang berbeda dengan babak

sebelumnya.

(4) Kasus posisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yaitu kasus posisi tentang pengujian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 25

(1) Berkas Tahap Eliminasi diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 31 Juli 2019.

(2) Berkas Babak Penyisihan Regional diterima oleh Panitia paling lambat tanggal:

a. Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;

b. Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;

c. Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019,

pada saat registrasi ulang.

(3) Berkas Babak Penyisihan Nasional diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 5

November 2019 pukul 17.00 WIB.

(4) Berkas Babak Penyisihan Nasional yang diterima oleh Panitia setelah jam yang

tercantum di (3), dinyatakan sebagai Berkas Babak Penyisihan yang terlambat.

(5) Berkas yang terlambat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tetap diterima oleh panitia

dan terhadap berkas tersebut dikenai pengurangan nilai dan jika berkas sudah melewati

tanggal 8 November 2019 pukul 17.00 WIB, berkas tidak mendapatkan nilai dari

Dewan Juri Berkas.

(6) Setiap Delegasi berkewajiban untuk mengirimkan Berkas Babak Penyisihan melalui

laman www.mkri.id dan e-mail [email protected].

(7) Berkas Penyisihan Nasional yang memperoleh nilai tertinggi merupakan Berkas terbaik

dalam kompetisi ini dan Delegasi yang bersangkutan akan memperoleh penghargaan

berkas terbaik.

(8) Jika terdapat kesamaan jumlah nilai akhir pada Berkas Babak Penyisihan Regional

maupun Nasional, Delegasi yang dapat maju ke Babak Final Nasional atau menjadi

juara dalam Kompetisi ini akan ditentukan secara subsidiaritas berdasarkan:

a. Komponen penilaian kesesuaian Berkas dengan hukum materiil dengan nilai

akhir tertinggi;

b. Komponen penilaian kesesuaian Berkas dengan hukum formil dengan nilai

akhir tertinggi;

c. Komponen penilaian kelengkapan Berkas dengan nilai akhir tertinggi;

d. Komponen penilaian ketepatan waktu penerimaan Berkas.

Pasal 26

(1) Berkas Babak Final Nasional diterima oleh Panitia selambat-lambatnya pada tanggal 13

November 09.00 WIB di lokasi registrasi ulang.

(2) Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan Berkas Babak Final Nasional dalam

bentuk hardcopy dan dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap.

(3) Setiap Delegasi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak

Final Nasional dalam bentuk softcopy berupa portable document format (pdf.) yang

tidak dienkripsi dalam sebuah CD.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Berkas Kompetisi diatur dengan Petunjuk Teknis

Kompetisi.

BAB X

DEWAN JURI

Pasal 28

(1) Dewan Juri terdiri atas:

a. Dewan Juri Berkas;

b. Dewan Juri Persidangan.

(2) Dewan Juri Berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

a. Dewan Juri Berkas Tahap Eliminasi;

b. Dewan Juri Berkas Babak Penyisihan Nasional.

(3) Dewan Juri Persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:

a. Dewan Juri Babak Regional;

b. Dewan Juri Babak Penyisihan Nasional;

c. Dewan Juri Babak Final Nasional.

(4) Dewan Juri Persidangan Babak Regional, Babak Penyisihan Nasional, dan Babak Final

Nasional terdiri atas 7 (tujuh) orang juri.

Pasal 29

Keputusan Dewan Juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB XI

KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 30

Komponen penilaian Kompetisi dilakukan terhadap Berkas dan Persidangan.

Pasal 31

(1) Komponen penilaian Berkas Kompetisi untuk Tahap Eliminasi dan Babak Penyisihan

meliputi:

a. Kelengkapan berkas dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100 poin dari masing-

masing Dewan Juri.

b. Kesesuaian berkas dengan hukum materiil dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100

poin dari masing-masing Dewan Juri.

c. Kesesuaian berkas dengan hukum formil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100

poin dari masing-masing Dewan Juri.

(2) Keterlambatan penerimaan seluruh berkas Babak Penyisihan akan dikurangi 20 poin per

hari pada penilaian Babak Penyisihan.

(3) Keterlambatan penerimaan seluruh berkas Babak Final Nasional akan dikurangi 20 poin

per hari ada peniliaian Babak Penyisihan.

Pasal 32

(1) Kriteria penilaian oleh Dewan Juri pada saat persidangan meliputi:

a. Penguasaan teori terkait kasus posisi, Pancasila dan Konstitusi terkait kasus posisi,

peraturan perundang-undangan, fakta empiris terkait kasus posisi selaku Pemohon

dan Pemerintah-DPR RI;

b. Penampilan, penyampaian, kerjasama tim oleh Pemohon dan Pemerintah-DPR RI;

c. Penguasaan substansi oleh ahli.

(2) Penilaian persidangan Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a

dan c akan diambil sebesar 50%.

(3) Penilaian persidangan Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b

akan diambil sebesar 30%.

(4) Penilaian terhadap berkas kompetisi akan diambil sebesar 20%.

Pasal 33

(1) Berkas pada Babak Final Nasional tidak masuk ke dalam komponen penilaian pada

Persidangan Babak Final Nasional.

(2) Penilaian persidangan Babak Final Nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

meliputi:

a. Penguasaan teori terkait kasus posisi, Pancasila dan Konstitusi terkait kasus posisi,

peraturan perundang-undangan, fakta empiris terkait kasus posisi selaku Pemohon

dan Pemerintah-DPR RI;

b. Penampilan, penyampaian, kerjasama tim oleh Pemohon dan Pemerintah-DPR RI;

c. Penguasaan substansi oleh ahli.

(3) Penilaian persidangan Babak Final Nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)

huruf a dan c akan diambil sebesar 80%.

(4) Penilaian persidangan Babak Final Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)

huruf b akan diambil sebesar 20%.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen penilaian diatur dalam petunjuk teknis

Kompetisi.

BAB XII

SANKSI

Pasal 35

(1) Setiap Delegasi dan/atau Pendukung dan/atau Official Team, Dosen Pembimbing yang

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 10 Ayat (1) huruf b,

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19. Peraturan Panitia Pelaksanaan ini, maka Delegasi yang

bersangkutan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 20 poin dari total

penilaian persidangan.

(2) Setiap Delegasi yang menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak Penyisihan dan

berkas Babak Final Nasional dalam bentuk hardcopy dengan jumlah kurang dari

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (2)

serta telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan, maka akan dikenakan

Sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 20 poin per berkas per hari.

(3) Setiap Official Team, Dosen Pembimbing dan/atau Pendukung yang membuat keributan

atau kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat dikenakan sanksi berupa

dikeluarkan dari ruang persidangan.

(4) Setiap Pengunjung Sidang dan/atau Observer yang membuat keributan atau kegaduhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) dikenakan sanksi berupa dikeluarkan

dari ruang persidangan.

(5) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 Ayat (2)

huruf a, d, h, dan j akan dikenakan Sanksi berupa Diskualifikasi.

(6) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 16

Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai

sebesar 20 Poin

(7) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 25 Ayat

(2) dan Ayat (3)akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 20 Poin.

(8) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2)

huruf c, e, f, g, dan i; dan Pasal 12 Ayat (2) huruf e, f, g, h, j, k, l, dan n; akan dikenakan

Sanksi berupa:

a. Teguran lisan;

b. Penyitaan; dan/atau

c. Ganti rugi.

(9) Keputusan panitia terhadap pematuhan sanksi bersifat mengikat dan tidak dapat

diganggu gugat.

Pasal 36

Setiap Delegasi dan/atau pendukung yang melakukan provokasi sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.

Pasal 37

Setiap Peserta Kompetisi yang menggunakan alat elektronik untuk keperluan komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.

Pasal 38

Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dianggap

menyetujui hasil Technical Meeting.

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 39

Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan dapat ditetapkan kemudian

oleh Panitia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 40

1) Setiap Delegasi tidak diperkenankan untuk mengajukan perubahan terhadap ketentuan-

ketentuan dalam Peraturan Kompetisi, Petunjuk Teknis Kompetisi, Tata Tertib

Kompetisi, Peraturan Panitia Pelaksana, dan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh

Panitia Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA

MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019.

2) Peraturan Panitia Pelaksana ini berlaku dan mengikat bagi setiap Delegasi sejak

ditandatangani Surat Pernyataan Pendaftaran.

3) Peraturan ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.

LAMPIRAN IV

TATA TERTIB KOMPETISI

KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI

TINGKAT NASIONAL

PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019

KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS

TARUMANAGARA DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH

KONSTITUSI

1. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang

telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.

2. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk hadir paling lambat 30 menit sebelum

rangkaian acara dimulai.

3. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kerukunan, baik

dengan anggota Delegasi lainnya maupun dengan panitia.

4. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk menjaga dan memelihara setiap fasilitas

yang disediakan oleh Panitia untuk kepentingan Kompetisi ini.

5. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan

ketertiban umum selama Kompetisi ini.

6. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan

selama mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.

7. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk membawa dan mengenakan Jas

Almamater dan Tanda Pengenal Peserta Kompetisi (Name tag) yang diberikan oleh

panitia selama mengkuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam

Kompetisi ini.

8. Setiap anggota Delegasi dilarang membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman

keras, senjata api dan senjata tajam.

9. Setiap anggota Delegasi dilarang meninggalkan tempat dilaksanakannya Kompetisi

tanpa sepengetahuan dan seizin Panitia.

10. Setiap anggota Delegasi dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar

kesusilaan.

11. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk memberikan konfirmasi mengenai jadwal

kedatangan dan kepulangan kepada Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu

sebelum acara dimulai.

12. Biaya kegiatan setiap anggota Delegasi yang tidak diakomodasi oleh Panitia bukan

merupakan tanggung jawab Panitia.

13. Setiap anggota Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib

ini akan dikenakan sanksi.

14. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Delegasi dapat berupa:

a. Teguran lisan;

b. Penyitaan;

c. Ganti rugi; dan/atau

d. Diskualifikasi / Pencabutan Hak sebagai Delegasi.

LAMPIRAN V

PETUNJUK TEKNIS

KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI

TINGKAT NASIONAL

PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI KE-VI TAHUN 2019

KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS

TARUMANAGARA DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH

KONSTITUSI

I. KETENTUAN BERKAS

Berkas Tahap Eliminasi

1. Ketentuan waktu penerimaan Berkas Eliminasi adalah sebagai berikut:

a. Berkas Tahap eliminasi diterima oleh panitia sampai dengan tanggal 31 juli

2019 pukul 17.00 WIB.

b. Berkas Tahap eliminasi yang diterima oleh panitia setelah pukul 17.00 WIB

tanggal 31 Juli 2019 tidak akan dinilai dan dianggap tidak mengikuti

kompetisi Peradilan Semu Konstitusi tahun 2019.

c. Setiap delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas

Tahap eliminasi ke laman www.mkri.id dan ke alamat email

[email protected] dalam bentuk softcopy.

d. Berkas Tahap eliminasi yang diterima oleh panitia tidak boleh mengandung

identitas perguruan tinggi di Indonesia , kecuali pada bagian cover berkas.

Berkas Babak Penyisihan Regional

1. Berkas babak penyisihan diterima oleh panitia di masing-masing Co-Host.

Ketentuan waktu penerimaan berkas babak penyisihan adalah sebagai berikut:

a. Berkas babak penyisihan diterima oleh panitia sampai dengan tanggal pada

saat registrasi ulang pukul 09.00 waktu setempat.

b. Berkas babak penyisihan yang diterima oleh panitia setelah pukul 09.00

setempat akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.

2. Ketentuan berkas Babak Penyisihan yang diterima adalah sebagai berikut:

a. Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas

Babak Penyisihan dalam bentuk hardcopy dengan ketentuan bahwa Berkas

Permohonan yang dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap dan Berkas Pemerintah-

DPR RI yang dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap.

b. Setiap Delegasi yang menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak

Penyisihan dalam bentuk hardcopy dengan jumlah kurang dari sebagaimana

ditentukan dalam huruf a akan dikenakan Sanksi berupa pengurangan nilai

sebesar 20 poin per berkas jika telah melewati batas waktu yang telah

ditentukan.

c. Setiap Delegasi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan

berkas Babak Penyisihan dalam bentuk softcopy berupa portable document

format (.pdf) yang tidak dienkripsi dalam sebuah CD.

d. Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung

identitas perguruan tinggi di Indonesia, berkas hanya boleh mengandung kode

tim yang akan diinformasikan oleh panitia.

3. Pengurangan nilai Berkas babak penyisihan akibat keterlambatan penerimaan

Berkas dilaksanakan setelah penjurian Berkas babak penyisihan selesai

dilaksanakan.

Berkas Babak Penyisihan Nasional

1. Ketentuan waktu penerimaan berkas Babak Penyisihan adalah sebagai berikut:

a) Berkas Tahap Eliminasi diterima oleh Panitia sampai dengan tanggal 5

November 2019 pukul 17.00 WIB.

b) Berkas Tahap Eliminasi yang diterima oleh Panitia setelah pukul 17.00 WIB

tangga 5 November 2019 tidak akan dinilai dan dianggap tidak mengikuti

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi tahun 2019.

c) Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia setelah pukul 17.00

setempat akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin per hari.

d) Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan Berkas

Tahap Eliminasi ke laman www.mkri.id dan ke alamat email

[email protected] dalam bentuk softcopy.

e) Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung

identitas perguruan tinggi di Indonesia, kecuali pada bagian cover berkas.

2. Pengurangan nilai berkas babak penyisihan akibat keterlambatan penerimaan berkas

dilaksanakan setelah penjurian berkas babak penyisihan selesai dilaksanakan

3. Pengurangan nilai Berkas babak penyisihan akibat keterlambatan penerimaan Berkas

dilaksanakan setelah penjurian Berkas babak penyisihan selesai dilaksanakan.

Berkas Babak Final

1. Berkas Babak Final diterima oleh panitia di lokasi registrasi ulang.

2. Ketentuan waktu penerimaan berkas Babak Final adalah sebagai berikut:

a. Berkas Babak Final diterima oleh Panitia sampai dengan tanggal 13 November

2019 pukul 09.00 WIB.

b. Berkas Babak Final yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 13 November

2019 pukul 09.00 WIB akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.

3. Ketentuan berkas Babak Final yang diterima adalah sebagai berikut :

a. Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas

Babak Final dalam bentuk hardcopy dan dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap.

b. Setiap Delegasi yang menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak Final

dalam bentuk hardcopy dengan jumlah kurang dari sebagaimana ditentukan

dalam huruf a akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin per berkas.

c. Setiap Delegasi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan

berkas Babak Final dalam bentuk softcopy berupa portable document format

(.pdf) yang tidak dienkripsi dalam sebuah CD.

d. Berkas Babak Final yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung

identitas perguruan tinggi di Indonesia, kecuali pada bagian cover berkas.

II. KETENTUAN SIDANG

1. Proses persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim selaku Juri kompetisi yang telah

ditetapkan oleh panitia.

2. Panitera pengganti, juru sumpah, dan petugas pengadilan diperankan oleh Panitia

Kompetisi ini.

3. Pihak Pemohon dari delegasi yang telah ditentukan dalam Technical Meeting dan

Pihak Pemerintah – DPR RI yang telah ditentukan dalam Technical Meeting

dalam menyampaikan pemaparan harus berdasarkan izin dari Majelis Hakim.

4. Ahli wajib menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

5. Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dapat mengajukan pertanyaan kepada Ahli

yang diajukan masing – masing Pihak.

6. Perlengkapan persidangan yang disediakan oleh panitia pusat maupun regional di

setiap ruangan simulasi sidang adalah sebagai berikut:

a. Bendera Merah Putih;

b. Lambang Negara Republik Indonesia, Burung Garuda;

c. Palu Hakim;

d. Papan nama (Hakim, Pemohon, Pemerintah – DPR RI, Ahli);

e. Peralatan Sumpah (Hio, Al-Qur’an dan Alkitab);

f. Meja dan kursi sidang;

g. LCD proyektor; dan

h. Laptop untuk Time Keeper.

Selain yang disebutkan di atas, Delegasi wajib menyediakan keperluan

perlengkapan persidangannya masing – masing.

7. Apabila peserta delegasi akan menggunakan LCD Proyektor untuk kepentingan

persidangan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara kompetisi delegasi

harus memberitahukan panitia

8. Setiap Delegasi diberikan waktu selama 10 (sepuluh) menit untuk

mempersiapkan penampilan persidangan (clearing) ruang persidangan sebelum

melakukan simulasi sidang).

9. Pada saat Peserta Delegasi yang akan melakukan sidang melakukan persiapan,

akan ada Petugas Persidangan sebagai penanggung jawab ruangan untuk

memantau persiapan Peserta Delegasi.

10. Juri pada saat selesai penampilan akan keluar ruangan untuk menunggu giliran

penampilan delegasi selanjutnya di ruang tunggu yang disediakan oleh panitia

hingga kembali masuk dalam area ruang persidangan pada saat waktu persiapan

(clearing) bagi delegasi selanjutnya untuk mempersiapkan penampilan telah

habis.

11. Pada saat Delegasi menampilkan persidangan, Panitera akan bertugas sebagai

Time Keeper yang akan mengingatkan Majelis Hakim mengenai posisi waktu.

III. MEKANISME PERSIDANGAN

1. Majelis Hakim memimpin jalannya persidangan.

2. Persidangan terdiri atas penyampaian Penjelasan dan Pemeriksaan.

3. Pada sidang Penjelasan, Pemohon diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan

pokok – pokok permohonan.

4. Pada sidang Penjelasan, Pemerintah – DPR RI diberi waktu 3 menit untuk

menyampaikan pokok – pokok jawaban atas permohonan.

5. Pada sidang Pemeriksaan, Ahli Pemohon maupun Pemerintah – DPR RI :

a. Diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan keterangannya;

b. Diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Pemohon;

c. Diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Pemerintah – DPR RI;

d. Diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim.

IV. BAGAN KOMPETISI

Babak Penyisihan Regional

Penjelasan:

- Peserta Babak Penyisihan terdiri dari 12 (dua belas) Delegasi, dibagi ke dalam 2 (Dua)

Pool yaitu Pool I dan Pool II

- Masing-masing Pool terdiri atas 6 (Enam) Delegasi yang dalam babak tersebut terdapat

3 (Tiga) pertandingan yang dilaksanakan dalam 1 Pool.

Delegasi yang mendapat 4 (Empat) besar nilai tertinggi dari setiap Pool akan melaju ke

Tahap Nasional

POOL I POOL II

A VS B

C VS D

E VS F

G VS H

I VS J

K VS L

SIDANG

PENYISIHAN

12 DELEGASI

Babak Penyisihan Nasional

Penjelasan:

- Peserta Babak Penyisihan terdiri dari 12 (dua belas) Delegasi, dibagi ke dalam 3 (tiga)

grup, yaitu Grup A, Grup B dan Grup C.

- Masing-masing grup terdiri atas 4 (empat) Delegasi yang dalam babak tersebut terdapat

2 (dua) pertandingan yang dilaksanakan dalam 1 grup.

- Delegasi yang mendapat nilai tertinggi dari setiap grup akan melaju ke Babak Final.

12 DELEGASI

GRUP A

(4 DELEGASI)

Babak

Penyisihan I

(A1 VS A2)

GRUP B

(4 DELEGASI)

GRUP C

(4 DELEGASI)

Babak

Penyisihan I

(B1 VS B2)

Babak

Penyisihan I

(C1 VS C2)

Babak

Penyisihan II

(B3 VS B4)

Babak

Penyisihan II

(C3 VS C4)

Babak

Penyisihan II

(A3 VS A4)

Babak Final

Penjelasan:

- Masing – masing Delegasi yang lolos ke Babak Final akan saling bertemu satu sama

lain.

- Delegasi yang meraih nilai tertinggi akan menjadi juara dalam Kompetisi ini.

- Delegasi yang masuk Babak Final dapat kembali meraih kesempatan menjadi:

a. Pemohon Terbaik Babak Final;

b. Pemerintah – DPR RI Terbaik Babak Final;

c. Ahli Terbaik Babak Final.

3 DELEGASI

Babak Final

II

Babak Final

III

Babak Final

I

A VS B A VS C B VS C

V. DENAH PERSIDANGAN

LAMPIRAN VI

KETENTUAN PEMBUATAN BERKAS PERMOHONAN

A. FORMAT PERMOHONAN PUU

Jakarta, .......

Nomor : .......................................

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ..... Tahun ......... tentang

................................. (sebutkan perihal permohonan dengan jelas)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………………………………..

Pekerjaan : .............................................

Warga Negara : .............................................

Alamat : ..............................................

Nomor telepon/HP : .............................................

Nomor faksimili : .............................................

E-mail : .............................................

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .............. tanggal ............................ memberi kuasa

kepada .................................... (sebutkan nama Kuasa Hukum Pemohon) adalah

advokat/penasihat hukum pada ............... (sebutkan nama Asosiasi dari Kuasa Hukum yang

bersangkutan), beralamat di.............................. (sebutkan alamat kantor/gedung dari Kuasa

Hukum Pemohon), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------

PEMOHON.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal .......... Undang-Undang Nomor

......... Tahun ......... tentang .......... (sebutkan peraturan perundang-undangan yang hendak

dimohonkan pengujian) ............... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

[uraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu a). Pasal 24C

Ayat (1) UUD 1945; b). Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan c). Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Contoh:

a. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan

Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar...”

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”.

b. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian

Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang

...................... terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang

mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

[uraikan perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dengan merujuk pada

ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang. Uraian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon merujuk pula

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September

2007].

Contoh:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka

yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan

oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31

Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20

September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian

3. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan

oleh UUD NRI 1945;

b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual

atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud

dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi.

4. Bahwa Pemohon adalah

............................................................................................ (sebutkan kualifikasi

Pemohon dengan merujuk pada angka 1 tersebut di atas) yang merasa hak

Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal ......... Undang-Undang

Nomor........Tahun.........tentang.....................................................

...................................... (uraian alasan kerugian hak Konstitusional Pemohon

dengan berlakunya norma suatu Undang-Undang yang dinilai bertentangan

dengan norma UUD NRI 1945, merujuk pada angka 2 tersebut di atas).

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian

hak Konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor

.... Tahun ......... tentang ........................................................ Dengan demikian,

Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo; [uraian perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon dengan merujuk pada angka 1 sampai

dengan angka 3 tersebut di atas].

III. ALASAN PERMOHONAN (posita):

[Pemohon menguraikan alasan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD

NRI 1945 secara rinci, apakah pengujian formil atau materil].

[Pemohon menerangkan dalil dan argumentasi permohonannya (vide Pasal 4 Ayat (3))

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang].

[Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dapat mengungkapkan secara

detail hal-hal sebagai berikut:

a. dalil-dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi pertentangan

Undang-Undang dengan UUD NRI 1945 atau proses pembentukan Undang-

Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 ;

b. bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya].

Pengujian Formil

(PUU yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi

ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945).

1. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan

waktu 45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia, sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil.

[Pemohon menjelaskan tanggal Undang-Undang dimohonkan pengujian disahkan dan

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta tanggal pengajuan

permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi].

2. Landasan pengujian formil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (UU 12/2011).

Pasal 43 UU 12/2011

(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.

(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) dapat berasal dari DPD.

(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus

disertai Naskah Akademik.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan

Undang-Undang mengenai:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi

Undang-Undang; atau

c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disertai

dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945

Pasal 20 UUD NRI 1945

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama

untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21 UUD NRI 1945

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-

undang”.

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

[Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon menguraikan secara detail dalil

Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi proses pembentukan Undang-

Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 dan bukti-bukti

yang berkaitan dengan dalill permohonannya].

Pengujian Materiil

(PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal, dan/atau bagian dari

undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945).

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan Ayat, Pasal,

dan/atau bagian dari undang-undang) bertentangan dengan Norma UUD NRI 1945

yang dijadikan sebagai dasar pengujian (Ayat, Pasal, dan/atau bagian dari UUD NRI

1945).

Contoh:

Norma Undang-Undang,

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

secara langsung dan demokratis”.

Norma UUD NRI 1945,

Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

2. Dalil dan argumentasi Pemohon

[Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon menguraikan secara detail dalil

Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi pertentangan materi muatan

Ayat, Pasal, dan.atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-

bukti yang berkaitan dengan dalil permohonannya]

IV. PETITUM:

[Menerangkan hal-hal yang diminta Pemohon untuk diputus Mahkamah Konstitusi].

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Pengujian Formil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak

memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Pembentukan Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ............

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak memenuhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ............ (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

b. Pengujian Materiil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan materi muatan Ayat dan/atau Pasal dari undang-undang yang

dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan materi muatan Ayat dan/atau Pasal dari undang-undang yang

dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ..... Tahun ....... tentang ......................

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ........ tentang .....................

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;

d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

atau Konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara

bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai

....................................................................................................;

c. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai

...................................................................................................................;

d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

atau tidak Konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara

bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai

..........................................................................................;

c. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

...................................................................................................................;

d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,

1. .............................................

(nama dan tanda tangan)

2. .............................................

(nama dan tanda tangan)

B. DAFTAR BUKTI

DAFTAR BUKTI

Nomor

Bukti Nama Bukti Keterangan

P-1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

P-2 Undang-Undang Nomor ...

dst

Tanggal

Ttd Pemohon dan/Kuasa Hukum

Keterangan:

- Setiap bukti fisik diberi tanda P-1, dst, di ujung kanan atas berkas atau menggunakan

kertas pembatas atau diberi sticky note.

- Bukti yang ditambahkan selama persidangan berjalan, penomoran buktinya berurutan

dengan yang sebelumnya.

LAMPIRAN VII

KETENTUAN PENDAFTARAN PESERTA

KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI

TINGKAT NASIONAL

PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019

KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS

TARUMANAGARA, DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH

KONSTITUSI

1. Waktu pendaftaran disertai dengan mengirimkan Berkas Permohonan Tahap Eliminasi

yang dimaksud dalam Ketentuan Pembuatan Permohonan dan dilakukan pada tanggal

22 – 31 Juli 2019 dengan cara menghubungi Narahubung Panitia Registrasi Kompetisi

Peradilan Semu Konstitusi.

2. Pengumuman peserta yang lolos Tahap Eliminasi pada tanggal 27 Agustus 2019

melalui website www.mkri.id, http://www.mccKonstitusi.untar.ac.id dan diberitahukan

melalui E-mail [email protected].

3. Peserta Kompetisi yang dapat menjadi Delegasi adalah Fakultas Hukum Perguruan

Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang masuk dalam 12 (dua belas) besar pada

penilaian Berkas Permohonan Tahap Eliminasi.

4. Delegasi yang telah lolos Tahap Eliminasi wajib melakukan konfirmasi dengan

menghubungi:

HASITA (081290593069)

KEVIN (081311443609)

Delegasi yang melakukan pendaftaran wajib memberitahukan identitasnya, yang

meliputi Nama dan Asal Universitas, kemudian Contact Person (meliputi Nama,

Nomor HP, dan E-mail) yang bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh Panitia.

5. Delegasi dianggap telah melakukan konfirmasi keikutsertaan dalam kompetisi ini

apabila telah mengirimkan:

a. Surat Pernyataan Pendaftaran Kompetisi (Lampiran IX);

b. Surat Keterangan Delegasi (Lampiran XI);

c. Hasil Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi atau Sekolah

Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran;

d. Hasil Scan Surat Keterangan Mahasiswa aktif bagi masing-masing Anggota

Delegasi yang dibuat oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah

Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan, menerangkan bahwa yang bersangkutan

adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi

Ilmu Hukum tersebut untuk mengikuti Kompetisi ini;

e. Hasil Scan Formulir yang sudah diisi (Lampiran VIII) dikirimkan ke E-mail

Panitia Registrasi Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI KE-VI TAHUN 2019, yaitu

[email protected] paling lambat tanggal 30 Agustus 2019. Apabila

dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas telah dikirimkan, wajib

melakukan konfirmasi paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari pengiriman,

melalui sms/telpon kepada:

HASITA (081290593069)

KEVIN (081311443609)

Surat Keterangan Delegasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b diatas

harus disetujui dan disahkan oleh Dekan/Wakil Dekan Fakultas Hukum Perguruan

Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.

6. Bagi Delegasi yang telah terdapat akan di publish di beberapa website yaitu

http://mccKonstitusi.untar.ac.id dan http://mkri.id

7. Registrasi ulang Delegasi dilakukan pada 13 November 2019 sebelum pukul 10.00

WIB, yaitu bagi seluruh Delegasi diwajibkan menyerahkan:

a. Surat Pernyataan Pendaftaran (Asli);

b. Surat Keterangan Delegasi (Asli);

c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat

pendaftaran (Asli);

d. Surat Keterangan Mahasiswa aktif bagi masing – masing Anggota Delegasi yang

dibuat oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu

Hukum yang bersangkutan, menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar

mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

tersebut untuk mengikuti Kompetisi ini (Asli);

e. Formulir yang sudah diisi (Asli);

f. Pas Foto ukuran 3 x 4 dari tiap-tiap anggota Delegasi sebanyak 3 (tiga) lembar.

Catatan:

1. Apabila terdapat perubahan pada ketentuan pendaftaran ini oleh Panitia Registrasi,

maka akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Contact Person masing-masing

Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang

bersangkutan.

2. Apabila terdapat penggantian peserta maka diharapkan untuk melakukan konfirmasi

terlebih dahulu kepada Panitia Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional

PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI KE-VI TAHUN 2019 Kerjasama

Antara Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,dan

APHAMK.

LAMPIRAN VIII

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA KOMPETISI

Kepada Yth.

Panitia Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA

MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019

di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Perguruan Tinggi :

Jabatan : Ketua Delegasi

No Telepon :

Email :

Alamat :

Dengan ini kami mendaftar sebagai peserta dan menyetujui segala syarat serta ketentuan

dalam Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA

MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi,

Universitas Tarumanagara, dan APHAMK.

, 2019

Ketua Delegasi

(................................................)

LAMPIRAN IX

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Merupakan Ketua Delegasi dari (...............................................................)* yang

bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi ini, dengan ini menyatakan tidak akan

mengundurkan diri dan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan semua tata tertib dan

peraturan yang berlaku di Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan APHAMK.

Pernyataan ini juga untuk mewakili semua Anggota Delegasi dan Official Team yang saya

pimpin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada tekanan

dari pihak manapun.

, 2019

Ketua Delegasi

( Materai Rp. 6000 )**

*Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

**Nama dan Tanda Tangan Ketua Delegasi serta stempel BEM Fakultas Hukum atau

Komunitas Peradilan Semu dari Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu

Hukum yang bersangkutan

LAMPIRAN X

SURAT KETERANGAN PESERTA KOMPETISI

Dengan ini kami menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah

benar delegasi dari Fakultas Hukum (.............................................)*, untuk mengikuti

kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA

MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan APHAMK.

Contact Person :

Nama :

No. HP / E-mail :

Menyetujui,

Dekan/Wakil Dekan

(.................................................)**

*Nama Universitas/Perguruan tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

**Nama dan Tanda Tangan Dekan/Wakil Dekan serta stempel Fakultas Hukum

Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.

NO. NAMA LENGKAP NIM KETERANGAN

1. Peserta

2. Peserta

3. Peserta

4. Peserta

5. Peserta

6. Official Team

Pendamping

7. Official Team

Pendamping

LAMPIRAN XI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Perguruan Tinggi :

yang bertindak sebagai peserta dari Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional

PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara

Mahkamah Konstitusi, ,dan APHAMK dengan ini menyatakan bahwa:

A. Berkas Kompetisi yang kami serahkan kepada Panitia adalah benar hasil karya

sendiri dan bukan hasil plagiat,

B. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Berkas tersebut bukan hasil karya tim

kami sendiri atau plagiat, maka kami bersedia di diskualifikasi dan melepaskan

segala hak kami sebagai Delegasi dari Kompetisi ini.

, 2019

Ketua Delegasi

Materai Rp. 6000

( )

LAMPIRAN XII

KASUS POSISI

TAHAP ELIMINASI DAN TAHAP REGIONAL

“KONSTITUSIONALITAS INFORMASI RAHASIA DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”

Agus merupakan seorang pengacara di kantor Hukum bernama Sultan Paripurna &

Partners, yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Saat itu, Agus diundang untuk menghadiri

suatu Seminar Nasional mengenai “Perkembangan Hukum Milenial di Indonesia” pada

tanggal 2 November 2018 yang diselengarakan di Menumbing Heritage Hotel, Pangkal

Pinang. Akan tetapi Agus berhalangan untuk hadir dalam acara tersebut dan meminta

saudaranya Kevin untuk mewakilkan Agus dalam acara Seminar Nasional tersebut dan

membelikan Kevin tiket pesawat maskapai Lion Air untuk penerbangan pada tanggal 29

Oktober 2018.

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Kevin pergi dari Jakarta menuju Pangkal Pinang

menggunakan Pesawat Udara Lion Air JT 610 (Boeing 737 MAX 8), pesawat tersebut lepas

landas dari bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 06.20 WIB dan direncanakan pesawat itu

akan mendarat di Pangkal Pinang pada pukul 07.20 WIB. Akan tetapi pada pukul 06.50 WIB

Basarnas menerima laporan air traffic control bahwa pesawat tersebut hilang kontak dan

dinyatakan mengalami kecelakaan. Menanggapi berita tersebut, para keluarga korban

mengalami kegelisahaan dan kekhawatiran dalam psikis mereka. Kemudian para keluarga

korban mengambil tindakan untuk mencoba dan berusaha mencari informasi terkait peristiwa

ini terhadap pihak Lion Air dan meminta untuk segera diadakannya suatu investigasi bagi

para korban Lion Air JT 610 tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya keluarga korban tidak

dapat menerima informasi atau fakta-fakta dibalik dari peristiwa tersebut. Agus bersama

dengan keluarga korban pun, merasa bahwa informasi mengenai berbagai hal sangat

diperlukan bagi mereka untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat ini. Sebagai

pengacara, Agus pun berkeinginan meminta pertanggungjawaban hukum PT Lion Air dengan

menggugat secara perdata PT Lion Air.

Namun, dalam pengumpulan alat bukti, Agus terkendala dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Dalam Pasal 359

Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penerbangan, diatur bahwa:

(1) Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

(2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yang bukan digolongkan sebagai

informasi rahasia, dapat diumumkan kepada masyarakat.

Adapun informasi yang diperlukan oleh Agus yaitu:

a) pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi;

b) rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam

pengoperasian pesawat udara;

c) informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat

dalam kecelakaan atau kejadian;

d) rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voice recorder) dan catatan kata demi kata

(transkrip) dari rekaman suara tersebut;

e) rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan

(air traffic services); dan

f) pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi

penerbangan (flight data recorder).

Berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, Agus berdasarkan surat kuasa

khusus yang diberikan oleh para keluarga korban, mengajukan permohonan uji

materiil kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 359 UU Penerbangan terhadap

Pasal 28 F UUD NRI 1945.

Permasalahan: Apakah Pasal 359 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bertentangan

dengan Pasal 28F UUD NRI 1945?

LAMPIRAN XIII

KASUS POSISI

BABAK FINAL

“MENGUJI KONSTITUSIONALITAS POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PERGURUAN TINGGI NEGERI”

Agus Ibrahim, warga negara Indonesia, berusia 19 tahun, pada tahun 2018 ia dinyatakan

lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bekasi. Sebagai pemuda yang memiliki

cita-cita untuk menjadi dokter hebat di masa depan yang ingin menolong banyak orang,

khususnya orang miskin agar dapat memperoleh akses kesehatan gratis yang akan

diberikannya, Agus Ibrahim berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di fakultas kedokteran.

Agus Ibrahim pun berencana melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran di Perguruan

Tinggi Negeri (PTN). Alasannya Agus Ibrahum melanjutkan studinya di PTN karena Agus

Ibrahim tahu bahwa kuliah kedokteran di PTN biayanya cukup terjangkau bagi keluarganya.

Dalam rangka merealisasikan rencana studinya maka Agus Ibrahim pun mengikuti pola

penerimaan mahasiswa baru yaitu pola Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi

Negeri (SNMPTN). SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik

dengan menggunakan rapor dan portofolio akademik. Rapor yang digunakan adalah semester

1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga

tahun atau semester satu sampai dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat

tahun. Namun, dalam seleksi ini Agus Ibrahim belum berhasil.

Agus Ibrahim pun mencoba pola penerimaan mahasiswa baru PTN lainnya yaitu Seleksi

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). SBMPTN merupakan seleksi yang

dilakukan oleh PTN dengan seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis

Komputer (UTBK) saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh

PTN. Namun dalam seleksi SBMPTN ini, Agus Ibrahim dinyatakan belum berhasil lulus

masuk PTN harapannya.

Tidak kehabisan akal, Agus Ibrahim pun mencoba untuk mengikuti seleksi lain, yaitu

Ujian Mandiri yang diselenggarakan PTN idamannya. Setelah mengikuti Ujian Mandiri ini,

Agus Ibrahim pun dinyatakan diterima di PTN idamannya. Agus Ibrahim pun

mempersiapkan berbagai syarat administrasi yang diperlukan untuk mendaftar ulang di PTN

yang menerimanya sebagai calon mahasiswa baru. Namun, Agus Ibrahim menerima

kenyataan bahwa secara mendadak, keluarga Agus Ibrahim mengalami masalah keuangan

yang berat. Orang tuanya mengalami kegagalan dalam bisnis yang berakibat pada Ketidak

mampuan orang tua Ibrahim membayar dana pendidikan Agus Ibrahim yang sangat mahal.

Hatinya begitu hancur. Masa depannya menjadi dokter seakan-akan hanya sebuah ilusi.

“Apakah begini negara memperlakukan dirinya sebagai anak muda Indonesia yang ingin

berguna bagi bangsanya di masa depan?”, keluhnya sambal terisak menangis.

Agus Ibrahim pun ingin mencari keadilan Konstitusional karena ia tahu bahwa UUD NRI

1945 telah mengatur haknya untuk mendapatkan pendidikan. Pola penerimaan mahasiswa

baru jalur mandiri ini, ia anggap telah mengkomersialisasi pendidikan dan mendikriminasi

warga negara. Agus Ibrahim pun mengajukan pengujian terdapat Pasal 73 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIkti). Pasal 73 UU Dikti, mengatur:

(1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui

pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.

(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan

Mahasiswa baru secara nasional.

(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang telah memenuhi

persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam

setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga

kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

(5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang

dikaitkan dengan tujuan komersial.

(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-

masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur

dalam Peraturan Menteri.

Agus Ibrahim memandang bahwa Pasal 73 UU Dikti bertentangan dengan Pasal 28C Ayat

(1), Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI 1945.

Permasalahan: Apakah Pasal 73 UU Dikti bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1),

Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI 1945?