Prosiding FGD PENYEDIAAN DATA DASAR dan PETA...

Prosiding FGDProsiding FGDProsiding FGD PENYEDIAAN DATA DASAR danPENYEDIAAN DATA DASAR danPENYEDIAAN DATA DASAR dan

PETA KADASTRAL di PROVINSI RIAUPETA KADASTRAL di PROVINSI RIAUPETA KADASTRAL di PROVINSI RIAU

Hotel Grand Jatra Pekanbaru Riau 28 November 2012

PROSIDING FGD PENYEDIAAN DATA DASAR DAN

PETA KADASTRAL DI PROVINSI RIAU

Hotel Grand Jatra Pekanbaru Riau

28 November 2012

PROJECT: PROVISION OF BASELINE DATA AND DASTRAL MAPS

FOR THE RIAU PROVINCE IN INDONESIA

PT. Waindo SpecTerra:

Head Office: Komplek Perkantoran Pejaten Raya

Jl. Pejaten Raya No. 2 Jakarta Selatan 12510

Phone: +62 21 7986 816

email: [email protected]

website: www.waindo.co.id

Project Office: Jl. Bengkulu / Kapling 2 No. 1i Tangkerang.

Pekanbaru - Riau

Phone: +62 761 45845

website: www.redd-riau.com

Contact Person:

Yuniarto Nugroho

GIS Specialist


Bukti Bagja

Forest Management Specialist


Petrus Paryono

RS-GIS Expert


Editor

Petrus Paryono

Tim Penulis

Bukti Bagja

Dwi Nanto

Yuniarto Nugroho

Sampul dan Tata Letak

Petrus Paryono

Desember 2012

Diperkenankan memperbanyak sebagian dan atau seluruh isi laporan ini dengan tanpa merubah maksud dan tujuannya.

Di dukung oleh

vii

Perubahan iklim merupakan realitas yang menjadi keprihatinan bersama

masyarakat di dunia Internasional. Di antara langkah yang tengah diperjuangkan

oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi perubahan iklim adalah

pengurangan emisi dari sektor kehutanan melalui implementasi program REDD+

(Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia.

Kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Penyediaan Baseline Data dan Peta

Kadastral yang telah dilakukan di Provinsi Riau ini adalah bagian kecil dari persiap

an pelaksanaan REDD+ di Indonesia khususnya di Provinsi Riau sebagai salah satu

Provinsi percontohan. Payung pelaksanaan FGD adalah Proyek Penyediaan Base-

line Data dan Peta Kadastral di Provinsi Riau yang digagas oleh Satgas Persiapan

Kelembagaan REDD+ bekerjasama dengan lembaga United Nations Development

Program (UNDP).

Di dalam prosiding ini, disajikan berbagai hal yang terumuskan selama FGD

yang dihadiri perwakilan dari stakeholder utama pengelolaan data dan informasi

di Provinsi Riau. Harapannya, semoga prosiding FGD ini menjadi salah satu bahan

PengantarPengantarPengantar

viii

untuk perbaikan pengeloaan data dan informasi di Provinsi Riau yang tidak

hanya bermanfaat untuk pelaksanaan REDD+, tetapi juga untuk pembangunan

Provinsi Riau di tahun-tahun yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu pelak-

sanaan FGD baik langsung ataupun tidak langsung.

Wassalam

Panitia Pelaksana

ix

Pengantar ............................................................................ v

Daftar Isi ............................................................................. vii

I. Pendahuluan ............................................................. 1

II. Sambutan-sambutan ................................................. 3

iII. Presentasi Umum Pengantar Diskusi ......................... 11

3.1. Presentasi Pemateri 1 (Ir. Erwinsyah) ........................ 11

3.2. Presentasi Pemateri 2 (Dr. Doddy Kusmayadi) .......... 17

2.3. Diskusi dan Tanya Jawab ............................................. 26

IV. PELAKSANAAN DISKUSI GRUP ..................................... 31

4.1. Diskusi Grup 1 ............................................................. 31

4.2. Diskusi Grup 2 ............................................................. 34

4.3. Diskusi Grup 3 ............................................................. 39

Lampiran ............................................................................. 43

Lampiran 1 Catatan Pelaksanaan Diskusi Grup 1 ................. 43



Daftar IsiDaftar IsiDaftar Isi

1

1.1. Latar Belakang

REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) adalah

bagian dari komitmen pembangunan Indonesia pada dunia internasional dalam

merespon perubahan iklim dan ancaman pemanasan global. Adanya komitmen

pemerintah yang mengikat secara politik dalam forum antarnegara dan antarpi-

hak (khususnya dalam UNFCCC) berupa upaya Pemerintah Indonesia untuk pe-

menuhan target penurunan emisi karbon 26% (tanpa bantuan) sampai 41%

(dengan bantuan luar) pada 2020, telah mendorong REDD+ menjadi bagian dari

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia dari pusat hingga

daerah.

Sebagai upaya menuju pencapaian komitmen politik tersebut, saat ini Pe-

merintah Indonesia secara serentak melakukan upaya-upaya koordinasi dan kon-

solidasi pembangunan antara pusat, wilayah, daerah, instansi sektoral dan

parapihak untuk melakukan masa persiapan atau penyiapan REDD+ (readiness)

I I I

PendahuluanPendahuluanPendahuluan

2

dengan menetapkan wilayah Demonstrative Activity dari REDD+ (provincial level

of DA-REDD+) sejak 2010 yang lalu. Salah satu wilayah yang potensial ditetapkan

sebagai wilayah DA-REDD+ tingkat Provinsi dari sembilan Provinsi adalah Provinsi

Riau.

Sejalan dengan ditunjuknya Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah poten-

sial DA-REDD+, Gubernur Riau telah membentuk Satuan Tugas REDD+ Provinsi

melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.833/VII/2011 yang bertu-

gas untuk melakukan masa persiapan (readiness) REDD+ tingkat Provinsi. Tugas-

tugas pokok Satgas REDD+ Provinsi Riau yang berkenaan dengan readiness

REDD+ adalah: i) penguatan kelembagaan Satgas REDD+ Provinsi (termasuk di

dalamnya konsolidasi penyediaan data dan informasi wilayah), ii) penyusunan

strategi daerah, iii) menjalin kerjasama dengan pihak luar, serta iv) mengkaji

aspek advokasi hukum atau legislasi pelaksanaan REDD+.

Para narasumber dari Satgas REDD+ dan BIG

3

Informasi dan Data Sumberdaya Hutan-Alam Terintegratif

REDD+ adalah pendekatan pembangunan global yang mengacu kepada ke-

pentingan pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

(sustainable growth), rendah karbon (low carbon development) dan perlindung-

an biodiversitas (conservation and biodiversity). Oleh sebab itu ketersediaan dan

keterpaduan data-informasi tentang potensi sumberdaya alam dan daya dukung

lingkungan sangat penting dalam masa persiapan pelaksanaan REDD+.

Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pengintegrasian informasi-data

sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan di level Provinsi di Riau maka Sat-

gas REDD+ mengajak semua pihak, instansi pemerintah terkait, para pihak non

pemerintah untuk secara aktif dan partisipatif menyusun perencanaan, aktivitas

dan pelembagaan data-informasi berbasis sumberdaya alam dan daya dukung

lingkungan bagi pembangunan Riau dalam pendekatan REDD+.

Sebagai bentuk pelaksanaan target pengintegrasian dan pelembagaan data-

informasi SDA di level Provinsi di Riau maka Satgas REDD+ berencana mengada-

kan serangkaian FGD dengan melibatkan semua pihak, instansi pemerintah

Provinsi terkait, wakil pemerintah pusat di Provinsi dan Kabupaten, perguruan

tinggi, lembaga penelitian dan NGO.

FGD Integrasi Informasi-data SDA dan Pelembagaan akan dilaksanakan se-

cara serial berdasarkan kelompok target atau pemangku kepentingan yaitu FGD

untuk instansi pemerintah Provinsi, FGD untuk instansi perwakilan pemerintah

pusat dan FGD untuk perguruan tinggi, lembaga riset dan NGO.

1.2. Tujuan Umum FGD

Secara umum FGD ditujukan sebagai ajang komunikasi dan sosialisasi persiap

an REDD+ dan tugas-wewenang Satgas REDD+ Provinsi Riau kepada para pe-

mangku kepentingan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di Riau.

4

Secara khusus FGD ditujukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pi-

hak dalam rangka penyediaan data-informasi SDA yang komprehensif dan peru-

musan konsep pelembagaan data-informasi SDA dalam satu wadah penyediaan

dan pelayanan.

5

Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Riau

(Diwakili oleh Bapak Ir. Fredrik Suli, MM. dari Satgas REDD+ Provinsi

Riau)

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati:

Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD plus/ UKP4 Republik Indonesia

atau yang mewakili,

Perwakilan dari Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia,

Saudara-saudara Kepala SKPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Riau,

Saudara-saudara Kepala Dinas Kehutanan dan Bappeda Kabupaten / Kota di

Provinsi Riau

Para Akademisi serta Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi

Riau,

IIIIII

SambutanSambutanSambutan

6

Para undangan dan Hadirin sekalian,

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

berkat, rahmat serta inayat-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri acara Focus

Group Discussion dengan tema “Penyediaan Data Dasar dan Pemetaan Kadastral

di Provinsi Riau”, dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini negara kita bersama negara-negara

lain di dunia terus bekerja keras menjalankan tugas mulia dalam mengelola dam-

pak perubahan iklim. Tugas itu merupakan bagian dari tugas kemanusiaan yang

harus dijalankan secara bersama-sama, karena dampak perubahan iklim tidak

mengenal batas-batas administrasi ataupun batas-batas sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui pidato Pre-

siden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT G20 di Pittsburgh pada September

2009 telah menyatakan komitmen untuk secara sukarela melakukan penguran-

gan emisi sebesar 41% dari acuan tingkat emisi (baseline) , dengan perincian 26%

dengan sumberdaya sendiri dan tambahan sebesar 15 % dengan bantuan sum-

berdaya internasional yang diproyeksikan tercapai pada tahun 2020.

Berbagai cara telah dilakukan Pemerintah dalam rangka melaksanakan komit-

men tersebut, termasuk dengan memperjuangkan pelaksanaan REDD plus yaitu

mekanisme pengurangan emisi melalui pengurangan deforestasi dan degradasi

Sambutan oleh Bp. Fredrik Suli, Satgas REDD+ Prov. Riau

7

hutan yang dipadukan dengan upaya konservasi, pengelolaan hutan berkelan-

jutan, dan peningkatan stok karbon.

Melalui skema ini, Pemerintah mengharapkan bahwa selain menurunkan emisi

gas rumah kaca, juga akan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan

dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Riau telah dipilih bersama sejumlah Provinsi

lain di Indonesia sebagai Provinsi Percontohan untuk pelaksanaan REDD+ di In-

donesia. Hal ini tentu saja menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah

Provinsi untuk menunjukan komitmen Provinsi Riau dalam upaya penurunan

emisi gas rumah kaca.

Bagi Pemerintah Provinsi Riau sendiri, pengurangan emisi gas rumah kaca meru-

pakan salah satu bagian penting dari kebijakan strategis pelestarian lingkungan

hidup yang telah dicanangkanPemerintah Provinsi Riau berkepentingan untuk

meningkatkan kualtias lingkungan dan menghindarkan diri dari citra sebagai

daerah yang kerap menghasilkan pencemaran lingkungan.

Namun demikian, kebijakan strategis lingkungan hidup ini ini akan terus di-

jalankan secara berkesinambungan dan sinergi dengan rencana pembangunan

lainnya yang juga menjadi prioritas yaitu: Peningkatan Sumberdaya Manusia,

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pe-

nyediaan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan investasi, Terwu-

judnya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance dan Clean Government),

dan lain sebagainya.

Sejumlah langkah telah disiapkan di antaranya yaitu pembentukan Satgas REDD+

Provinsi Riau melalui SK Gubernur No. 359 / IV / 2012, penyusunan Strategi dan

Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan emisi

gas rumah kaca yang sedang dalam tahap penyelesaian, pembentukan Dewan

Daerah Perubahan Iklim di tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta sejumlah lang-

kah lain yang strategis.

8

Semua upaya tersebut tentu saja akan sangat memerlukan dukungan keter-

sediaan data dasar yang baik dan akurat. Tanpa adanya data dasar yang baik,

maka dapat dipastikan upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca akan

mengalami kendala. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini, secara

khusus saya sampaikan penghargaan kepada Satgas REDD+ Provinsi Riau dan

juga Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ UKP4 pusat atas inisiatif penyeleng-

garaan FGD Penyiapan Data Dasar dan Pemetaan Kadastral di Provinsi Riau, se-

bagai bagian dari persiapan pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau.


Saya berharap, kegiatan FGD ini akan berhasil dengan baik, sehingga selain men-

jadi bagian dari persiapan pelaksaan REDD+ di Provinsi Riau, juga menjadi golden

momment atau momentum emas untuk mewujudkan pengelolaan data dan in-

formasi yang baik, transparan, dan profesional sehingga mendukung terwu-

jdunya Tata Pemerintahan yang baik.

Akhirnya dengan mengucakan Bismillahirrahmanirrahim, Focus Group Discussion

Penyediaan Data Dasr dan Pemetaan Kadastral di Provinsi Riau ini secara rsemi

dibuka. Semoga Allah SWT meridhoi semua upaya kita.

Terima Kasih

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Selaku Ketua Satgas REDD+ Provinsi Riau

Drs. H. Wan Syamsir Yus

9

Sambutan Panitia Pelaksana

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Yth. Bpk Drs. H. Wan Syamsir Yus.

Ketua Umum Satgas REDD+ Provinsi Riau (Sekertaris Daerah Provinsi Riau)

atau yang mewakili

Yth. Bpk. Heracles Lang dan Bapak Erwinsyah

Dari Satgas Penyiapan Kelembagaan REDD+ Pusat.

Yth. Bpk. Dr. Dody Sukmayadi.

Dari Bakosurtanal / Badan Informasi Geospasial.

Yth. Bpk/Ibu Kepala SKPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Riau

Yth. Bpk/Ibu Kepala BAPPEDA, & Kepala Dishut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Yth. Para Akademisi Perguruan Tinggi di Provinsi Riau

Yth. Para Koordinator LSM di Prop.Riau

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan para peserta dan undang

an telah hadir dalam acara FGD ini. Bahwa untuk mencapai pemenuhan kebu-

tuhan pengintegrasian informasi data sumberdaya alam dan daya dukung ling-

kungan di level Provinsi Riau, Satgas REDD+ Riau mengajak semua pihak untuk

secara aktif dan partisipatif menyusun perencanaan, aktivitas dan pelembagaan

data-informasi berbasis sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan bagi

pembangunan Riau dalam pendekatan REDD+.

Semoga proses kegiatan yang kita selenggarakan hari ini mendapatkan hasil yang

baik, sehingga apa yang kita harapkan bersama dalam kegiatan ini bisa terwujud.

10

Selanjutnya kami akan menyambut baik, hal-hal yang menjadi prioritas kegiatan

dalam setiap rekomendasi dalam kegiatan ini.

Mewakili dari seluruh kepanitiaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyi-

apan acara ini, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 28 November 2012

Wassalamu’alikum wr.wb.

Direktur Waindo SpecTerra Indonesia

Lissa Rukmi

11

3.1. Presentasi Pemateri 1 (Ir. Erwinsyah)

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Pertemuan Para Pemimpin G-

20, di Pittsburgh, Amerika Serikat, tahun 2009, menyatakan bahwa Indonesia

akan menurunkan emisi gas rumah kaca secara sukarela sebesar 26% pada tahun

2020 dengan kekuatan sendiri dan menjadi 41% dengan dukungan Internasional,

maka Dunia angkat topi atas kebijakan terobosan dari Pemimpin Indonesia tadi.

Moderator : Ir. Mardiansyah (UNRI)

Pemateri 1 : Ir. Erwinsyah (Satgas REDD+ Pusat)

“ Penyiapan kelembagaan REDD+ di Indonesia “

Pemateri 2 : Dr. Doddy Kusmayadi (Badan Informasi Geospasial) “ Penguatan pengelolaan data dan informasi Geo

spasial untuk menunjang aspek berbagi pakai data dan infirmasi geospasial “

III III III

Presentasi Umum Presentasi Umum Presentasi Umum

Pengantar DiskusiPengantar DiskusiPengantar Diskusi

12

Saat pertemuan Conference of the Parties (COP) -15 UNFCCC di Copenhagen,

Denmark, tahun 2009, Dunia menyambut keputusan Indonesia yang sangat vi-

sioner, bahkan Norwegia langsung menawarkan US$ 1 milyar untuk program

REDD+ yang dikaitkan dengan pengurang-an emisi gas rumah kaca dari sektor

kehutanan.

Memang, pemanasan global hanya dapat diredam melalui upaya mengu-

rangi emisi karbon dengan cara menyerap semaksimal mungkin CO2 di alam, dan

melalui proses fotosintesis, CO2 tadi dikonversikan menjadi gas Oksigen untuk

kehidupan mahluk di Bumi.

Emisi gas CO2 dapat diserap oleh hutan dan lautan, dan disini peran Indone-

sia menjadi penting. Untuk kehutanan, segera digelar Program REDD+ (Reducing

Emmisions from Deforestation and Forest Degradation, + forest conservation,

sustainable forest management, forest rehabilitation and reforestation).

Sedang untuk kelautan, dirintis Program Coral Triangle Initiative (CTI) untuk

penyelamatan terumbu karang dan Program Blue Carbon untuk penyerapan

emisi karbon dari terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut dan padang

lamun.

Berdasarkan data dan hasil analisis Kementerian Kehutanan, pada periode

1985-1997 telah terjadi laju deforestasi di Indonesia seluas 1,8 juta ha/tahun,

Paparan Kelembagaan REDD+ oleh Bp. Erwinsyah

13

lalu meningkat pada periode 1997-2000 sebesar 2,8 juta ha/tahun, dan menurun

kembali pada periode 2000-2005 sebesar 1,08 juta ha/tahun (Kemenhut, 2011).

Hasil melalui analisa tulang ikan dalam konsultasi publik yang diselenggarakan

oleh Bappenas di tujuh wilayah regional Indonesia, terdapat beberapa faktor

penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan yaitu perencanaan tata ruang

yang tidak efektif dan tenurial yang lemah, manajemen hutan yang tidak efektif,

tata kelola dan penegakan hukum yang lemah (Draft Final Stranas REDD+, 2011).

Minimnya data dan informasi yang akurat menyebabkan perencanaan tata

ruang yang tidak efektif, berakibat pada terjadinya tumpang tindih penggunaan

lahan. Dampaknya, terjadi konflik antar sektor, semisal antara sektor kehutanan

dan pertambangan. Situasi tersebut semakin diperparah dengan lemahnya

aturan main tenurial, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya status dan batas

kawasan hutan. Hal seperti ini dengan mudah memicu konflik penggunaan ka-

wasan hutan.

Lemahnya manajemen hutan di Indonesia diakibatkan oleh dua faktor yaitu,

(i) tidak tersedianya data dan informasi status dan batas kawasan hutan yang

akurat, dan (ii) keterbatasan sumber daya manusia (kuantitas maupun kualitas).

Lemahnya transparansi dalam proses pemberian ijin pengelolaan hutan

menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan hasil hutan. Selain itu,

partisipasi masyarakat yang lemah, khususnya yang tinggal di sekitar hutan

berkontribusi pada perambahan hutan, yang meningkatkan laju deforestasi dan

degradasi hutan.

Dasar Hukum yang Belum Jelas dan Lengkap serta Penegakan Hukum yang Le-

mah

Penyeban utamanya adalah ketidakselarasan hukum antara sektor kehu-

tanan dan sektor pengguna hutan, misalnya sektor pertanian dan pertambangan,

14

baik yang terjadi secara vertikal (antara pusat dengan Provinsi, dan Kabupaten).

Kelemahan penegakan hukum terjadi karena proses penegakan hukum yang ti-

dak mampu menyentuh aktor intelektual (pelaku besar), namun hanya sebatas

pelaku di lapangan.

Selain itu, berdasarkan hasil konsultasi publik tersebut berhasil memetakan

4 faktor pendorong terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yaitu; (i) Para-

digma pembangunan yang belum patuh pada prinsip pembangunan berkelan-

jutan, (ii) Kurangnya kepemimpinan dalam proses pengaturan dan pengelolaan

hutan, (iii) Mengejar target pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya

dukung lingkungan dan kelestarian hutan, dan (iv) Adanya kesenjangan permin-

taan dan pasokan kayu serta sawit.

REDD+ akan diterapkan di Indonesia dengan cakupan: (1) Penurunan defor-

estasi; (2) Penurunan degradasi hutan; (3) Peningkatan konservasi stok karbon

melalui konservasi, penerapan pengelolaan hutan lestari dan pengayaan sim-

panan karbon. Pelaksanaan REDD+ juga ditujukan untuk meningkatkan kese-

jahteraan masyarakat yang sumber pendapatanya tergantung pada hutan, dan

meningkatkan konservasi keanekaragamanhayati yang berada dalam ekosistem

hutan. Program REDD+ di Indonesia akan dilakukan di atas lahan hutan, lahan

gambut dan juga lahan APL (Area Penggunaan Lain) sejauh itu relevan dengan

cakupan dan tujuan di atas. Mitigasi emisi GRK yang berbasis lahan melalui

REDD+ memerlukan tata ruang yang jelas disertai kepastian sistem tenurial atau

hak menguasai lahan. Dengan kepastian ini tidak hanya hak tetapi juga tang-

gungjawab atas lahan menjadi jelas. Kepastian berusaha dan melakukan kegiatan

ekonomi menjadi lebih terjamin. Di sekitar hutan terdapat 70 juta orang yang

hidupnya tergantung pada keberadaan hutan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah RI akan memanfaatkan peluang-peluang

melakukan reklasifikas fungsi lahan dan pertukaran peruntukan sesuai dengan

15

tujuan mengurangi emisi GRK melalui penurunan deforestasi dan degradasi hu-

tan. Secara makro, 13 juta hektar lahan tanpa tutupan hutan yang terdapat di

kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dapat dipertukar-

fungsikan dengan 18 juta hektar hutan primer yang masih baik di kawasan hutan

produksi konversi dan APL. Delapan juta hektar dari hutan primer yang masih

baik ini bahkan berada di lahan gambut.Upaya penurunan emisi melalui skema

REDD+ yang didukung oleh penyelarasan tata ruang dan penguatan tata kelola

hutan dan lahan memerlukan upaya yang terkoordinasi dengan tujuan utama: 1)

Mengurangi emisi dari deforestatsi dan degradasi hutan; 2) Meningkatkan

cadangan karbon di kawasan hutan; 3) Melindungi dan meningkatkan manfaat

keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya; 4) Menjaga pertumbuhan

ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di dalam Strategi Nasional REDD+ di-

canangkan 5 pilar yaitu: (1) Kelembagaan, (2) Kerangka hukum dan peraturan,

(3) Pelaksanan Program Strategis, (4) Perubahan paradigma dan budaya kerja,

serta (5) Pelibatan para pihak. Kelembagaan yang kuat (Pilar 1) diperlukan agar

dapat bekerja secara lintas sektoral dan multi-pihak dengan tata kelola yang

transparan. Untuk itu akan dibentuk Badan REDD+ yang memiliki status seting-

kat Komisi atau Unit Kerja Presiden. Badan REDD+ bertanggungjawab langsung

kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini diperlengkapi dengan instru-

ment pendanaan yang akuntabel dan sistem MRV yang kredibel.

Dalam Strategi Nasional REDD+ juga memprogramkan penguatan kerangka

hukum dan peraturan (Pilar 2), proses, kapasitas dan kelembagaan untuk

mengeliminer hambatan dicapainya tujuan di atas. Mulai paruh awal tahun 2011

dilaksanakan kajian, definisi, perancangan dan perencanaan pembentukan kebi-

jakan dan regulasi, penyelarasan insentif serta kelembagaan. Pengembangan

kerangka hukum kehutanan yang berkesinambungan dengan perubahan iklim

16

mencakup sektor kehutanan dan lahan gambut di Indonesia sebagai acuan

dalam penyusunan kebijakan dan juga menjadi perangkat harmonisasi peraturan

antar sektor. Pengembangannya akan dilakukan oleh lembaga REDD+ yang su-

dah terbentuk, yakni Task Force REDD Nasional. Hasil pekerjaan ini mulai diim-

plementasikan pada akhir paruh kedua tahun 2011.

Untuk melaksanakan program strategis yang secara langsung terkait dengan

pengendalian emisi, fokus pelaksanaan diarahkan untuk membantu pelaksaan

REDD+ di Provinsi contoh yang telah siap. Program strategis ini difokuskan pada:

(1) Pengelolaan landscape berkelanjutan, (2) Pengembangan sistem ekonomi

berbasis SDA, dan (3) Konservasi dan Rehabilitasi. Ketiga program strategis ini

menjadi tumpuan untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon sekaligus mewu-

judkan kepastian hak dan akses masyarakat adat dan lokal lainnya terhadap pe-

manfaatan SDA. Nantinya seluruh Provinsi berhutan mendapatkan dukungan

parsial dari Badan REDD+ dan didorong untuk belajar dari dua Provinsi percon-

tohan yang telah berjalan sebelumnya. Program REDD+ akan dikembangan se-

cara lebih sistematis pada tahun 2014 untuk seluruh Indonesia. Sebelum sampai

pada pelaksanaan seluruh Provinsi, Badan REDD+ juga membantu keahlian tek-

nis dan sumber daya serta kebutuhan koordinasi terhadap proyek REDD+ dan

mengambil pelajaran dari aktivitas ini.

Pemaparan oleh Bp. Doddy, BIG.

17

3.2 Presentasi Pemateri 2 (Dr. Doddy Kusmayadi)

Membicarakan tentang kebutuhan data dan informasi geospasial, sama hal-

nya dengan membicarakan kebutuhan negara dalam melaksanakan program

pembangunan, karena data geospasial merupakan pondasi penyelenggaraan

pembangunan.

a. Informasi Geospasial

Informasi geospasial adalah informasi yang terkait dengan lokasi / posisi ob-

jek di atas permukaan bumi atau memiliki referensi kebumian (georeference). Di

bawah ini adalah ilustrasi dari data spasial.

Gambar 1. Ilustrasi data geospasial

Data geosapasial dapat dituangkan dalam peta yang merupakan kompilasi

ragam informasi keruangan. Di dalam selembar peta, terkandung beragam infor-

masi yang menyangkut aspek keruangan. Peta juga menjadi representasi fakta,

rencana, simulasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan. Dalam sis-

18

tem informasi goegrafis berbasis komputer, data geospasial divisualisasikan se-

cara teknis menjadi data tabular & grafik, seperti ilustrasi di bawah ini:

Gambar 2. Visualisasi data geospasial

Data GeoSpasial sendiri memiliki karakter many layers dan many actors. In-

formasi geospasial merupakan kepentingan semua sector, sehingga diperlukan

kesamaan gerak antar instansi dan diperlukan adanya referensi tunggal yang

seragam untuk seluruh instansi.

a. Informasi GeoSpasial Sebagai Pondasi Pembangunan

Data dan informasi geospasial berperan dalam setiap aktivitas pemerintah.

Sekitar ±90% aktivitas kepemerintahan memiliki elemen spasial. Sekitar +65%

dari aktivitas kepemerintahan, menggunakan elemen spasial sebagai identifier

utama (core identifier) untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi.

Implikasinya, seluruh data dan informasi dapat dengan mudah diintegrasikan

untuk memecahkan masalah secara komprehensif, lebih cepat dan lebih baik

untuk menghasilkan berbagai macam analisis yang lebih tajam dan konferehen-

sif.

19

Di sisi lain, ketersediaan data, akses dan pemanfaatan terhadap data geo-

spasial yg terpercaya, up-to-date dan akurat masih menjadi masalah utama saat

ini. Permasalahan ini menimbulkan implikasi negatif berupa kualitas pengambi-

lan keputusan yang berakibat rendahnya kualitas tindakan yang diambil.

Saat ini, berbagai organisasi/institusi telah mengumpulkan dan mengelola

berbagai macam data dan informasi geospasial untuk memenuhi kebutuhan

masing-masing membentuk pulau-pulau geoinformasi (islands of geo-inform-

ation).

b. Kelembagaan Informasi Geospasial

Kelembagaan pengelolaan informasi geospasial secara umum diatur dalam

UU NO. 4/2011 dan PERPRES NO. 85/2007. Pengaturan dalam Undang-undang

dan Perpres tersebut ditujukan untuk menjamin:

Referensi Tunggal Demi Padunya IG di Indonesia

Menjamin Ketersediaan dan Akses IG yang Dapat Dipertanggung-

jawabkan.

Mewujudkan Kebergunaan dan Keberhasilgunaan IG Melalui Kerjasama,

Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi

Mendorong Penggunaan IG dalam Pemerintahan dan Kehidupan Masyara-

kat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 4 tahun 2011, saat ini BAKOSUR-

TANAL sedang dalam tahap transformasi menjadi lemabga baru bernama Badan

Informasi Geospasila (BIG). Tabel 1 menunjukkan perbandingan kewenangan

antara Bakosurtanal (lama) dengan BIG (saat ini).

a. Informasi Geospasial (IG) di NKRI

Di dalam UU 4/2011 (pasal 25), penyelenggaraan IG mencakup: Pengum-

20

pulan Data Geospasial (DG); Pengolahan DG dan Informasi Geospasial (IG); Peny-

impanan dan Pengamanan DG dan IG; Penyebarluasan DG Dan IG; dan Peng-

gunaan IG. Secara umum elemen dari penyelengara IG di Indonesia mencakup

57 kementerian / lembaga, 34 Provinsi dan seluruh (+500) Kabupaten dan Kota

di Indonesia.

Gambar 3. Keterlibatan lembaga dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial

Bakosurtanal BIG Pengkaji Kebijakan

Nasional Bidang Sur-

vei Dan Pemetaan

(SurTa)

Pembina infrastruktur

di bidang surta dan

data spasial

Penyelenggara SurTa dan Pembangunan

Informasi Geospasial Dasar (IGD)

Pembina Bidang SurTa dan Pembangunan

Informasi Geospasial Tematik (IGT)

Penyelenggara Infrastruktur dan Jaringan

Informasi Geospasial (IIG)

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Bakosurtanal dan BIG

21

Dalam pasal 3 UU No. 4 /2011 disebutkat bahwa penyelenggaraan IG bertu-

juan untuk:

Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggung-

jawabkan

Mewujudkan Penyelenggaraan IG yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna Me-

lalui Kerja Sama, Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi;

Mendorong Penggunaan IG Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan dalam

Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat.

Karakteristik Tata Kelola Informasi Geospasial secara nasional yang baik

menurut Pasal 2, UU No. 4 Tahun 2011 memiliki:

Kepastian hukum: berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku ke-

pentingan.

Keterpaduan: dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah daerah

dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam

memenuhi kebutuhan IG.

Keterbukaan: dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan

akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan IG

Kemutakhiran: disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan

fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.

Keakuratan: disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang

teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan

Kemanfaatan: harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

masyarakat.

Demokratis: harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta

masyarakat.

22

Dalam pelaksanaannya, seluruh proses penyelenggaraan IG yang baik dan

terkoordinasi ditujukan untuk menghindari terjadinya hal-hal di bawah ini:

Duplikasi data; Duplikasi data yang menyebabkan inefisiensi penggunaan

sumberdaya dan komplikasi lainnya (contoh: konflik batas wilayah), sangat

memungkinkan terjadi diantara stakeholder. Duplikasi data disebabkan oleh

produksi data dasar/tematik yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Pada prin-

sipnya kegiatan pemetaan tidak sepenuhnya diharuskan memproduksi data

baru, namun bisa menggunakan data lain yang sesuai dengan spesifikasinya.

Ketidakseragaman data; Kualitas data yang dihasilkan tidak akan seragam

karena setiap institusi mempunyai proses bisnis, alur kerja, alur data, norma,

pedoman, standar, dan quality control masing-masing.

Kesulitan integrasi data; Ketidak-sesuaian dalam integrasi data antar institusi

karena speksifikasi teknik dan metadata yang berbeda.

Kunci suksesnya adalah mengintegrasikan dan menyediakan metadata yang

mengandung pernyataan kualitas informasi dan mengusulkan Ina-geoportal se-

bagai wadah untuk sinergi antara produsen dengan pengambil keputusan.

Infrastruktur Informasi Geospasial

Membangun infrastruktur informasi geospasial lebih dari sekedar operasion-

alisasi teknologi infomasi, di dalamnya terlibat proses pengaturan lembaga, hu-

kum dan kebijakan, sumberdaya manusia, pengetahuan, standar, dan lain seba-

gainya

Langkah yang harus ditempuh dalam peningkatan tata kelola IG adalah: Total

Quality Data Management seperti ilustrasi berikut ini:

23

Gambar 4. Infrastruktur Informasi Geospasial

Gambar 5. Total Quality Data Management

Implementasi penyelenggaraan IG antar institusi pemerintah diatur dalam

Inpres NO. 6 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kuali-

tas, Pengolahan, Pengelolaan, dan Distribusi Data Citra Satelit Penginderaan

Jauh Resolusi Tinggi. Ilustrasi proses tersebut adalah:

24

Gambar 6.Penyelenggaraan IG antara institutsi pemerintah

Penyelenggaraan infrastruktur Data Spasial Nasional (DSN) diatur dalam Per-

pres No 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (IJDSN). Dari Per-

pres tersebut dapat dilihat komponen dari JDSN di Indonesia (Ina SDI) yaitu

seperti dalam ilustrasi berikut:

Gambar 7. Komponen Ind – SDI (IDSN)

25

Terkait dengan JDSN, BIG telah meluncurkan Ina-GeoPortal sebagai alat un-

tuk berbagi Pakai (Sharing) Informasi Geospasial. Ina-GeoPortal sebagai bagian

dari Ina-SDI Network dapat diakses dalam : http://tanahair.indonesia.go.id.

Fungsi utama dari Ina-Sdi tersebut adalah: Search & Discover, integrasi: Drag-

Drop XLS & GPX, analisis (GIS Desktop Tools), berbagi data dan application, pro-

duksi peta, publikasi informasi geospasial, dan akses melalui mobile device.

Dengan Ina-Geoportal masyarakat dan pemerintah dapat membuat dan mem-

publikasikan peta-peta dalam suatu sistem terintegrasi dan bergeoreferensi One

Map, One Solution, for the Nations.

Gambar 8. Komponen Ina–goportal

http://tanahair.indonesia.go.id

26

3.3. Diskusi dan Tanya Jawab

1. Bapak Rafflis (Transparansi Internasional).

Pertanyaan:

Kondisi saat ini bisa dibilang terjadi carut marut tata ruang karena tidak punya

data. (Oleh karenanya) terkait dengan (kebijakan) one map, ketika keharusan

pembenahan itu disiapkan tahun ini, persoalannya apakah data yang mau dis-

ediakan sekarang dapat terkejar?

Terkait dengan pasal 1 poin c UU 41 (tentang Kehutanan), maka akan ada konse-

kuensinya. Kalau kita lihat data kawasan hutan, Provinsi Riau memiliki kawasan

hutan yang belum ditetapkan, sehingga pasti kembali ke TGHK yang skalanya

1:500.000, sementara one map mentargetkan data 1:50.000, kemungkinan data

tidak akan siap dengan mudah.

Jawaban Bapak Dr. Dody Kusmayadi:

Dalam pengadaan data 1:50.000, BIG sdang mengupayakan skala 50 ribu selesai

untuk Provinsi Riau. Melalui koordinasi BIG dengan UKP4, apapun kondisinya

bisa sedikit menekan kekawatiran semua yang terlibat dalam pengadaan data.

Kedepannya untuk lebih memudahkan akses informasi data (peta), pihak pemer-

intah akan menggunakan metode publikasi melalui portal dan rencana tersebut

sedang dalam proses pengadaan, artinya secepatnya akan terealisasi. Inisiasi

pembangunan jaringan media publikasi data tersebut tidak lain bertujuan ingin

menjadi refrensi kepentingan REDDD.

Untuk memudahkan koordinasi terkait kebutuhan-kebutuhan informasi data,

portal tersebut bisa digunakan sebagai media koordinasi dan informasi, sekaligus

memunculkan proses koreksi bersama agar bisa terus diperbaiki.

27

2. Ibu Ambar (Dinas Perkebunan Provinsi Riau).

Pertanyaan:

Areal perkebuan di Riau cukup dominan (sekitar 3,2 juta Ha), dan masih sedikit

informasi terkait hal itu. Jika kita ingin menghubungan data tersebut untuk di-

maksimalkan menjadi data dasar REDD, bagai mana arahannya? Dan apa yang

harus dilakukan bersama? Kita ingin punya pemetaan perkebuanan, karet,

sawit,dll. bagaimana memaksimalkannya?

Jawaban Bapak Dr. Dody Kusmayadi:

Saat ini (memang) belum semua Kementrian dan sektor terjaring dalam portal,

baru Kementeran Kehutanan dan beberapa sektor lainnya. (Kedepannya), de-

ngan maksimalnya informasi data dan koordinasi maka akan semakin terasa

kewilayahan NKRI yang bisa dijelajah dan akses bersama dalam ruang lingkup

database. Yang kurang kita tambah (bersama-sama) dan yang lebih kita lebihkan,

dengan harapan kita bisa melakukan proses-proses yang lebih baik, jelas dan

Sesi Tanya-jawab dengan peserta

28

menghasil sesuatu yang bisa kita jadikan pedoman bersama dalam melakukan

dan perencanaan kerja-kerja.

3. Bapak Suwondo (UNRI).

Langkah apa yang dilakukan Satgas REDD+ pusat mengantisipasi terbatasnya

data dari berbagai Institusi di Provinsi termasuk (terbatasnya data dari) RTRW?

sehingga one map tetap dapat terwujud.

Untuk Pak Dodi, kampus memiliki banyak keterbatasan, kontribusi seperti apa

yang bisa ditempuh kampus? apa ada biaya lagi untuk ikut berpartisipasi dalam

jaringan?

Jawaban Bapak Erwinsyah:

Pertama, yang dipersiapkan 2012 itu adalah kelembagaan Satgasnya. Kegiatan

yang sedang berjalan saat ini, satgas mempersiapkan proses terbentuknya lem-

baga baru. Pemetaan-pemetaan yang sudah ada merupakan bahan baku one

map di Riau. Apa yang terjadi dengan bahan baku tersebut itu sepenuhnya kewe-

nangan UKP4.

Yang paling penting adalah kita harus menjaga kualitas data itu agar bisa

Sesi Pengantar Diskusi

29

digunaan dengan baik, tidak hanya untuk REDD+ namun juga menjadi pegangan

bersama dalam menetukan pembangunan. Proses juga diharapkan jangan ber-

henti sebelum mendapat hasil yang maksimal. Jika lembaga baru belum terben-

tuk maka Satgas akan tetap lanjut. Yang jelas satgas terus bekerja meski terbatas

waktunya.

Beberapa langkah kerja telah dilakukan oleh satgas dalam mempersiapkan one

map. Contohnya di Kalteng ada Perda tahun 2008 yang memiliki peta yang ber-

beda dengan implementasi TGHK diwilayah tersebut. Dari sisi satgas sebenarnya

masalah kebijakan-kebijakan ini akan menjadi bawan review, mana yang cocok

dengan lapangan dan mana yang tidak. Kita harus berikan informasi yang benar

untuk dapat melakukan revisi peraturan.

Terkait dengan keterlibatan publik, di Barito selatan, sebagai contoh, Bupatinya

mengatakan bahwa apabila SK yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak

telah ditandatangani pemerintah, maka secara hak dan tanggungjawab dalam

pelaksanaannya publik harus terlibat.

31

Moderator : Ir. Emi Sajati (UNILAK)

Narasumber : Ir. Erwinsyah (Satgas REDD+ Pusat)

Tema : Kesiapan Instansi Pemerintah Provinsi Riau Menjawab Ke-

butuhan Integrasi Data-Informasi SDA dan Pelembagaan

dalam Persiapan REDD+ di Provinsi Riau

Tujuan : FGD ke-1 bertujuan untuk mendapatkan perspektif para

pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi (instansi ter-

kait pelayanan dan pengelolaan data-informasi SDA) serta

pemetaan kebutuhan-kebutuhan teknis bagi penguatan

data-infromasi dan kelembagaan terkait rencana pelak-

sanaan readiness REDD+ di Riau.

Peserta : Bappeda Riau, Dishut Provinsi, BLH, PDE, BPN, PU, Dinas

Perkebunan, Dinas, Pertambangan, BPKH, KPH Model,

BPLH, KLH-Ekoregion, BP-DAS dan BPS

DISKUSI GRUP 1

IVIVIV

Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan

Diskusi GrupDiskusi GrupDiskusi Grup

32

Diskusi Grup 1

1. Paparan pembukaan diskusi grup

Ir. Emy Sajati, M.Si.

Secara umum tujuan diskusi grup ini adalah untuk mendukung kegiatan yang

sedang dijalankan oleh Satgas REDD+ melalui PT. Waindo SpecTerra, yaitu untuk

menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan pengelolaan data yaitu:

Bagaimana permasalahan umum pengelolaan data di Provinsi Riau?

Siapa yang sebaiknya yang menangani penyediaan data, penyimpanan, moni-

toring dan verifikasi , dan sharing data dan informasi ?

Payung hukum apa yang diperlukan untuk menegaskannya

Bagaimana sebaiknya mekanisme pendanaan untuk menjalankannya ?

2. Kesimpulan dan Hasil diskusi

Tema Diskusi Hasil Diskusi

Permasalahan

Pemanfaatan data yang telah ada agar efeketif dan

dapat digunakan oleh banyak instansi.

Permasalahan klasik berupa perbedaan data antar

beberapa instansi pemerintah ataupun pihak lain

yang memproduksi data.

Standar penyajian data yang berbeda sehingga kuali-tas data pun akan berbeda.

33


Langkah Perbaikan

Perancangan lembaga yang menjadi pusat data

spasial Provinsi yang bersifat lintas sector dan me-

mungkinkan adanya pertukaran data kepada seluruh

stakeholder.

Mekanisme sharing ditetapkan oleh Sekda selaku

ketua satgas dan SK akan ditingkatkan menjadi per-

aturan Gubernur.

Bappeda dapat memainkan peran koordinasi yang

memungkinkan semua sub simpul terkoneksi. Data

juga dipublikasikan melalui Bappeda.

Pengoptimalan SDDKN (Sistem Database Dukungan

Kebijakan Nasional) dan SDDKD (Sistem Database

Dukungan Kebijakan Daerah).

Mekanisme pendanaan berdasarkan payung hukum

SK Gubernur

Fokus perbaikan data spasial dalam waktu dekat

adalah peta landuse

Peningkatan kualitas peta dasar secara bertahap

34

1. Paparan Pembukaan Diskusi Grup 2 Defri Yoza, S.Hut Msi. Salah satu amanat REDD+ adalah, mengharuskan kita punya data yang valid yaitu satu data Provinsi. Seperti kita ketahui banyak data yang terjadi saat ini seperti peta nya, kebun dan lain sebagainya belum bisa mewakili akan kebutuhan terse-but, salah satunya data peta Parsial. Dari situasi dan kondisi yang belum bisa banyak membantu tersebut, kita akan membentuk sebuah lembaga yang kita sepakati bersama.

Moderator : Defri Yoza, S.hut, Msi. (UNRI)

Narasumber : Heracles Lang (UNDP)

Tema : Peran Pemerintah Kabupaten dalam Integrasi Data-

Informasi SDA dan Pelembagaan dalam Persiapan REDD+

di Provinsi Riau

Tujuan : FGD ini bertujuan menjaring perspektif para pemangku

kepentingan instansi di tingkat Kabupaten yang berada

di Provinsi Riau dan pemetaan peran untuk kebutuhan-

kebutuhan teknis bagi penguatan data-infomasi dan

kelembagaan terkait pelaksanaan readiness REDD+ di

Riau.

Peserta : Pemerintah Kabupaten di Provinsi Riau (Bappeda Kota

Dumai, Dinas Kehutanan Kota Dumai, Bappeda Kabu-

paten Bengkalis, Dishutbun Kabupaten Bengkalis, Bap-

peda Kabupaten Indragiri Hilir, Dishut Kabupaten In-

dragiri Hilir, Dishut Kabupaten Indragiri Hulu, Dishut Ka-

bupaten Kampar, Bappeda Kabupaten Kuansing, Dishut

Kabupaten Kuansing, Bappeda Kabupaten Pelelawan,

Dishut Kabupaten Pelelawan, Bappeda Kabupaten Rokan

Hilir, Dishut Kabupaten Rokan Hilir, Dishut Kabupaten

Rokan Hulu, Dishut Kabupaten Siak, Dishut Kabupaten

Meranti.

DISKUSI GRUP 2

35

Heracles Lang (UNDP) Diskusi akan kita mulai dengan mengambil contoh dari Kalimantan tengah. Situasi disana sekarang prinsipnya telah selesai hanya tinggal pendetilan yang harus di evaluasi. Di depan (slide) merupakan data REDD mereka. Lingkupnya lebih kecil. Konsultan skala namanya ditugaskan pada mereka dimana ada kom-ponen-komponen penyediaan data dasar.

Di lingkup kerja mereka ada ditujukan Pemkab mereka bertugas untuk pengum-pulan data dasar, ada dengan metode training, lokakarya yang kesemuanya dila-kukan dengan diperesentasi. Ada konsultasi tingkat Kabupaten, ini yang mereka hasilkan hanya untuk meggambarkan kompleksitas data. Mereka tidak ada bata-san khusus, hanya luasannya saja satu Provinsi harus ada semua data. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan data.

Yang ditemukan mereka dari prose pengumpulan data antara lain, Izin usaha dikeluarkan biasa saja lokasinya akan bergeser dan berkurang kemudian prinsip pelepasan kawasan akan jadi menjadi permasalahan yang sama halnya ini meru-pakan tantangan konsultan.

Eksplorasi hasil izin ternyata tidak bisa diekplorasi, ketersedian data nya tidak tahu yang mana. Garis hijau merupakan data nasional, pink data Provinsi. Disini terlihat ada tumpang tindih konsesi perkebunan di daerah pertambanagan. Setelah itu mereka menilai data dasar berdasarkan data-data yang telah ada. Kesimpulannya bahwa penting nya data dasar dimulai dari perencanaan. Proses pendataan, strategi daerah, penataan ruang, pemanfaatan lahan, berdasarkan daerahnya, strategi pembangunan, evaluasi dan monitor tata ruang. Yang pasti kesepakatan terutama di Kabupaten/Kota dan Provinsi, nanti digabungkan ting-kat Provinsi berapa Kabupatennya, maka dapat dihitung jumlah karbonnya.

Diskusi Grup 2

36


a. Permasalahan Akses

Data Kabupaten

Sumber data GIS yang selama ini digunakan adalah

Dinas Kehutanan Provinsi dan Instansi Pusat. Update

oleh Kabupaten dilakukan untuk sebagian kecil data

spasial. Namun demikian masih ada kesulitan untuk

mendapatkan data dari instansi vertikal.

Untuk pemetaan penutupan/penggunaan lahan ke-

sulitan utama adalah citra sebagai data dasar untuk

diolah. Untuk keperluan kehutanan resolusi citra

20m sudah mencukupi.

Data Bappeda dan Dishut seringkali berbeda karena

pihak ketiga (konsultan) yang bekerja dengan data

tersebut juga berbeda.

Data-data dasar terkadang tersedia melalui pengum-

pulan dari pihak lain termasuk swasta,

b. Permasalahan Ka-

pasitas Sumber

Daya Manusia

Masing-masing Kabupaten memiliki keterbatasan

SDM yang menguasai pengelolaan data spasial.

Permasalahannya, tenaga terlatih seringkali dipindah

tugas karena kepentingan politik, sehingga SDM yang

seringkali kembali nol.

c. Kelengkapan dan

Kualitas Data

Sarana dan prasarana

Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana

untuk pengelolaan data khususnya spasial

Kualitas Data

Seringkali terdapat perbedaan data antar instansi

seperti data sungai ataupun garis pantai.

Sulit untuk menadapatkan data GIS dengan tingkat

ketelitian tinggi dan valid, selain masalah tenaga

yang handal juga masalah sumber data yang akurat.


37


Kelengkapan Data Dasar

Permasalahan yang dihadapi di sebagian tempat

adalah belum adanya kesepakatan tentang batas

wilayah administratif.

Selain itu kewenangan pengelolaan tata batas

khususnya kehutanan masih di pusat.

Pemerintah Kabupaten seringkali tidak mendapat

tembusan informasi sehingga seringkali harus men-

cari sendiri data.

RTRW Provinsi Riau belum pasti, sehingga peng-

gunaan data spasial menjadi sulit termasuk data

kawasan hutan.

d. Langkah Perbaikan

Diusulkan ada satu sistem yang bertanggungjawab

mengelola data tapi seluruh instansi dapat mengak-

ses.

Diusulkan ada petugas yang menangani dan bisa

selalu berkoordinasi terkait sirkulasi data dan dan

informasi. Kemudahan informasi dan data akan ber-

arti penghematan biaya

Harus ada penegasan tapal batas.

Diperlukan forum yang peduli pengelolaan data

spasial di Provinsi Riau. Contohnya di Yogyakarta,

ada forum yang membahas sampai ke status areal.

Diperlukan pengaturan kelembagaan karena penye-

diaan data sangat dipengaruhi oleh kewenangan

masing-masing.

Perlu dilakukan sertifikasi agar data bisa dipercaya

untuk diakses bersama untuk kebutuhan bersama.

38


e. Kelembagaan

Bappeda tepat sebagai simpul, dan tata ruang di-

alihkan kepada ciptakarya. Namun demikian siapa

yang mampu mengkoordinir dan mampu itu yang

paling penting, namun harus dengan dukungan SDM

memadai.

Diskusi di Grup 2 (Pemerintah Kabupaten)

39

Moderator : Bukti Bagja (Waindo)

Narasumber : Dr. Arif Darmawan (UKP4/ Satgas REDD+ Pusat)

Tema : Sumbangan Pemetaan Partisipatif bagi Integrasi Data-

informasi SDA dan Pelembagaan untuk Persiapan REDD+ di

Provinsi Riau

Tujuan : FGD ke-2 bertujuan untuk mendapatkan perspektif para

pemangku kepentingan di luar pemerintahan (terutama

kelompok pemerhati (NGO) pengelolaan SDA dan lingkun-

gan hidup, Lembaga Penguatan Masyarakat Adat, Pergu-

ruan Tinggi dan lembaga penelitian) dan pemetaan kebutu-

han teknis penguatan kelembagaan di Provinsi Riau.

Peserta : UNRI (Universitas Negeri Riau), Universitas Lancang Kuning,

Universitas Islam Riau, Perkumpulan Elang, TI (Transparansi

Internasional)-Forest Crime Program, WALHI ED Riau, KAR

(Koalisi Air untuk Rakyat), STR (Serikat Tani Riau), JMGR

(Jaringan Masyarakat Gambut Riau), FKKM (Forum Komuni-

kasi Kehutanan) Riau, AJI (Aliansi Jurnalis Independen),

Rumah Pohon, WWF, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat)

Riau, dan Yayasan Hakiki.

DISKUSI GRUP 3

1. Paparan pembukaan diskusi grup 3

Bukti Bagja (PT. Waindo SpecTerra)

Untuk implementasi REDD+ (MRV) ataupun untuk pembangunan pada umumnya

diperlukan adanya data/informasi spasial maupun non-spasial yang: Tunggal,

resmi, diakui bersama, selalu diperbaharui, memiliki kualitas baik (reliable, verifi-

able), serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Saat ini, di

Provinsi Riau sejumlah data/informasi tersebut secara umum telah tersedia di

40

berbagai instansi dalam berbagai format.

Namun demikian terdapat indikasi permasalahan mendasar yang melatarbe-

lakangi diskusi ini yaitu:

Mekanisme dan pengaturan kelembagaan yang ada saat ini masih belum me-

menuhi standar kebutuhan REDD, terutama untuk data/informasi spasial

(dalam hal: penyediaan data/ informasi, penyimpanan, monitoring dan verifi-

kasi, dan sharing (penyebaran) data/informasi)

Sejumlah data/informasi yang telah tersedia saat ini masih memerlukan pene-

gasan dalam hal konsistensi, kelengkapan,dan kedalaman informasinya se-

hingga dapat memenuhi persyaratan REDD ataupun perencanaan pemban-

gunan.

Kondisi Eksisting

Secara umum selama ini telah berjalan proses pengelolaan data/informasi di

berbagai lingkup pemerintahan, namun demikian terdapat sejumlah catatan ter-

kait dengan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan dan perlunya pene-

gasan mekanisme dan kelembagaan khusus yang mengatur penyediaan / pem-

baharuan peta, penyimpanan peta, monitoring dan verifikasi peta, dan juga shar-

ing peta.

Pertanyaan Diskusi

Sesuai tema dan tujuan diskusi, pertanyaann utama dalam diskusi adalah:

Bagaimana sebaiknya mekanisme/proses dan kelembagaan dijalankan, agar

dapat dapat memenuhi standar kebutuhan REDD dan juga perencanaan pem-

bangunan pada umumnya?

Siapa yang sebaiknya menangani penyediaan, penyimpanan, monitoring dan

verifikasi, dan sharing (penyebaran) data dan informasi?

Payung hukum apa yang diperlukan untuk menegaskannya?

Bagaimana sebaiknya mekanisme pendanaan untuk menjalankannya?

41



a. Permasalahan Pengelolaan Data

Perbedaan konten data untuk tema yang sama

Tumpang tindih perizinan di lapangan baik antar sek-

tor maupun dengan wilayah kelola masyarakat

Keakuratan peta-peta

Transparansi ketersediaan data di instansi pemerin-

tahan contoh: Dishut yang tidak transparan tentang

status hutan sehingga masyarakat tidak mengetahui

status tentang lahan tersebut

b. Tindakan Perbaikan

Standarisasi metodologi pengambilan data dan peta

untuk menghindari perbedaan hasil pemetaan.

Adanya metode verifikasi data melalui konsultasi

publik termasuk mengakomodasi komplain

Adanya pola umum acuan pemberian izin dari pe-

merintah agar tidak tumpang tindih

Menghindari pola top down dan lebih bottom up

dalam pengumpulan data

Adanya payung hukum

Pemanfaatan dana APBN dan APBD

Transparansi dan Pelibatan multipihak (partisipatif)

dalam pembuatan dan pengelolaan data

Diperlukan kesepakatan baseline data mana yang

akan dipakai Diperlukan ketegasan mengenai data

dan informasi yang menjadi rujukan bersama melalui

proses review multi-stakeholder.

Dimulai dengan segera meski tidak sempurna

Direkomendasikan peningkatan kapasitas kelemba-

gaan dari instansi pemerintah dan juga masyarakat

Direkomendasikan perbaikan data untuk data-data

yang diproduksi di tingkat nasional seperti data ka-

42


c. Kelembagaan

Adanya kelembagaan yang mengelola data dan infor-

masi sangat dibutuhan dengan koridor: Independen,

Transparan, dapat diverifikasi dan membuka akses

publik, multistakeholder dan lintas sektor, kewenan-

gan yang tegas, serta memiliki kesesuaian vertikal

Payung hukum pengelolaan data yang paling me-

mungkinkan saat ini adalah dalam bentuk SK Guber-

nur atau Peraturan Gubernur.

Alternatif lembaga pemerintah: Bappeda (memiliki

kelemahan dalam hal kemampuan teknis dan terlalu

luasnya beban dan spektrum kerja), Balitbang

(memiliki kelemahan dalam hal teknis dan kapasitas

kelembagaan saat ini yg masih belum cukup kuat),

Diskominfo dan PDE (memiliki kelemahan dalam hal

substansi data, Forum Lintas Stakeholder (memiliki

kelemahan dalam hal payung hukum dan dukungan

pendanaan). Sementara untuk data non peta adalah:

Bappeda, Balitbang, Diskominfo, dan Statistik

Diskusi Grup

43

Tema Diskusi Catatan Diskusi

a. Permasalahan

1. Fredrik Suli (Dishut Provinsi)

Pemanfaatan data yang telah ada agar efeketif.

Permasalahan klasik berupa perbedaan antar in-

stansi pemerintah dan pihak lain.

Standar penyajian data yang berbeda sehingga

kualitas data pun akan berbeda.

b. Langkah perbaikan


Mekanisme sharing data geospasial dan kejelasan

standar dan acuan kualitas data.

2. Siswi Harini (BPS Riau)

Jika nasional telah memiliki data spasial , sebaiknya

bisa di-share ke Provinsi atau Kabupaten/Kota

Lampiran 1. Catatan Pelaksanaan Diskusi Grup 1 (Pemerintahan Provinsi)

LampiranLampiranLampiran

44


b. Langkah perbaikan

(lanjutan)

3. Erwinsyah (Satgas REDD+)

Inti dari penyelengaraaan kegiatan ini adalah ko-

laborasi dari inisiatif pemetaan yang suadah ada,

yang akan diupayakan penyatuannya menuju data

tunggal. Kegiatan ini mendorong adanya partisipa-

tory mapping yang melibatkan instansi ataupun

masyarakat

4. Pak Akbar

Keputusan penetapan kawasan bersifat politis

karena terkait kepentingan, sehingga harus di

dorong oleh UKP4

c. Pendanaan


Mekanisme pendanaan harus berdasar payung hu-

kum dan SOP yang jelas sesuai dengan undang-

undang yang mendasarinya

2. Erwinsyah (Satgas REDD+ )

Tentunya pelaksanaan data termasuk participatory

mapping akan memerlukan dana, oleh karenanya

salah satu sumber pendaaan pengadaan data da-

pat menggunakan APBD.

d. Kelembagaan

1. Fredrik Suli(Dishut Provinsi)

Bappeda merupakan sumber informasi untuk

keperluan perencanaan. Banyak data yang diperlu-

kan sehingga memungkinkan semua sub simpul

terkoneksi dengan Bappeda, Bappeda bertugas

mengakomodir dinas – dinas yg ada di Provinsi,

data dipublikasikan melalui Bappeda.

Bisa dibuat semacam sekber yang memfasilitasi

para pejabat yang terkait. Anggota sekber meru-

pakan bagian dari satgas pusat. Sekber ditetapkan

dan jangan sampai terpecah-pecah. Tim pemetaan

harus berada dibawah sekber.

45


d. Kelembagaan

(lanjutan)

2. Deni Suryanti (Diskominfo / PDE)

Dinas Kominfo saat ini memiliki sistem SDDKN

(sistem data base dukungan kebijakan nasional)

dan SDDKD (sistem data base dukungan kebijakan

daerah). Untuk menunjang pengumpulan data

umum. Pengumpulan data sudah dilaksanakan

meski belum 100 %, namun setiap tahun sudah

mengirimkan data SDDKN dan SDDKD melalui data

base.

Saat ini Dinas Kominfo mengumpulkan seluruh

SKPD di Provinsi Riau untuk membuat suatu analisa

sistem jaringan ,yang mana kedepannnya akan

dibuat sistem tool ,

3. Siswi hariani ( Badan Pusat Statistik Prov. Riau )

Pemerintah Pusat telah membentuk pusat kelem-

bagaan, kenapa di Provinsi tidak mengacu dengan

pusat

46

Lampiran 2. Catatan Pelaksanaan Diskusi Grup 2 (Pemerintahan Kabupaten)

Topik diskusi Catatan Diskusi

a. Kondisi Sumber

Data Kabupaten

1. Ahmadi (Dishut Siak)

Data GIS yang selama ini digunakan (dikelola) sum-

bernya dari Dishut Riau.

Untuk pemetaan lahan kesulitan utama adalah ci-

tra sebagai data dasar untuk diolah

Kesulitan untuk mendapatkan data secara vertikal

karena seringkali permintaan data ke Provinsi atau

pusat tidak dilayani.

2. (Rokan Hulu)

Permasalahan dasar yang dihadapi yaitu kesulitan

data citra. Untuk keperluan kehutanan resolusi

citra 20m sudah mencukupi. Harapannya data un-

tuk seluruh Indonesia tersedia dan bisa diakses.

3. (Rokan Hilir)

Data Bappeda dan Dishut seringkali berbeda

karena pihak ketiga (konsultan) yang bekerja den-

gan data tersebut juga berbeda.

4. (Indragiri Hulu)

Masalahnya utama adalah masalah kewenangan

mengakses data Provinsi, bagaimana Kabupten

mengupdatenya. Yang pasti update data perlu

koordinasi dengan Bappeda.

5. (Bengkalis)

Pelengkapan data-data dasar terkadang disediakan

melalui permintan ke keperusahaan

6. (Kampar)

Di Dishut Kampar, pemetaan dengan GIS telah ber-

jalan, data didapat dari Dishut Provinsi dan pusat,

beberapa sudah diupdate

47


b. Sumber Daya

Manusia

1. Indragiri Hilir

Masing-masing Kabupaten terbatas dengan ke-

mampuan mengoprasionalan sistem GIS, dan kami

sangat berharap sekali ada training

2. Bappeda Inhil

Dibutuhkan banyak pengembangan kapasitas sum-

berdaya manusia dan sistemnya, terlebih ke-

mapuan dalam bidang GIS .

3. (Pelalawan)

Tenaga kerja terlatih seringkali dipindah ketempat

lain karena kepentingan politik, sehingga SDM yang

diperlukan seringkali kembali nol.

4. (Meranti)

Masih terbatas SDM yang menguasai GIS, baru 1

orang itupun masih terbatas masih baru belajar.

5. (Kuantan Singingi)

Telah ada beberapa orang yang bisa GIS, tetapi

seringkali dipindah setelah dilatih.

6. Bengkalis

Beberapa staf sudah bisa GIS , Dishut 2 orang, Bap-

peda ada 2 orang dan pertanahan ada 1 orang.

7. Dumai

Tenaga GIS Dinas ada 3 orang dan berkoordinasi

baik dengan Bappeda, dan pertanahan.

8. Kampar

Tenaga GIS ada 3 orang, digunakan untuk pe-

metaan setelah survey. Juga digunakan untuk me-

layani masyarakat yang butuh konfirmasi lahan

baik dari pihak perusahan maupun masyarakat.

9. Rokan Hulu

Bappeda memiliki 3 bidang yang menangani data.

Sebagian dokumen disimpan di kantor perpusta-

kaan & arsip

48


c. Permasalahan

Sarana dan prasarana

1. Bappeda Inhil

Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana

untuk pengelolaan data

Kualitas Data

1. Ahmadi (Dishut Siak)

Seringkali terdapat perbedaan data seperti sungai

ataupun garis pantai yang merupakan data penting

Masalah data wewenang, mengacu kepada dua

lembaga, terjadi perbedaan antara pelepasan

2. Dishut Indragiri Hilir

Seringkali data Dishut tidak sinkron dengan Bap-

peda meski Bappeda banyak datanya yang berasal

dari Dishut.

3. Pelalawan

Data perusahaan yang beroprasi disetiap Kabu-

paten umunya tidak akurat baik dalam perizinan

maupun luasannya. Contoh arealnya disebut 50

ribu Ha padahal aktualnya 60 ribu sehingga pa-

jaknya sering hilang.

4. (Bengkalis)

Sulit untuk mendapatkan data GIS dengan tingkat

ketelitian tinggi dan valid. Selain dibutuhkan

tenaga yang handal juga membutuhkan sumber

data yang akurat

Kelengkapan Data Dasar

1. Rokan Hulu

Permasalahan yang dihadapi di sebagian tempat

adalah belum adanya kesepakatan tentang batas

wilayah administratif.

49


c. Permasalahan

(lanjutan)

2. Kabupaten Meranti

Kewenangan tata batas kehutanan masih di pusat.

Wilayah hutan dalam RTRW masih belum jelas,

sehingga sulit ketika ada perusahaan swasta yang

sudah beroprasi tetapi masyarakat mengklaim ter-

lebih dulu itu milik mereka.

3. Indragiri Hulu

Kewenangan juga seringkali tumpang-tindih pusat

dan daerah. Izin HPH-HTI oleh Bupati pada tahun

2005 ditarik pusat.

4. Kabupaten Bengkalis

Pemerintah Kabupaten seringkali tidak mendapat

tembusan informasi dari pusat sehingga seringkali

harus survey kembali.

RTRW Provinsi Riau belum pasti, sehingga peng-

gunaan data spasial menjadi sulit. Jika RTRW telah

ada pemerintah Kabupaten akan bisa bekerja mak-

simal.

Data cukup lengkap di Bengkalis tapi terdapat ban-

yak variasi. Izin PT dipulau Rupat kita input kedata

GIS ternyata berada diluar pulau.

5. Kabupaten Kuantan Singingi

RTRW Kabupten belum disahkan. Saat ini Kabu-

paten/Kota masih merevisi RTRW di Kabupaten

mengacu pada UU yang ada. RTRW kita yang lama

masih berlaku sampai 2013, revisi dari 2009 sampai

sekarang belum tuntas, karena masih menunggu

RTRWP disahkan.

6. Kota Dumai

Data yang baik otomatis harus berdasarkan ken-

yataan lapangan termasuk tentang status kawasan

yang juga harus detail. Yang menjadi masalah

adalah mendapatkan kondisi eksisting sangat sulit.

50


d. Langkah perbaikan

1. Rokan Hulu

Diusulkan ada satu sistem yang bertanggungjawab

mengelola data tapi seluruh instansi dapat men-

gakses.

Seharusnya ada petugas yang menangani dan bisa

selalu berkoordinasi terkait sirkulasi data dan dan

informasi. Kemudahan informasi dan data akan

berarti penghematan biaya

Harus ada penegasan tapal batas agar data men-

jadi akurat. Setelah ada tim terpadu masing-masing

wilayah.

2. Kabupaten Meranti

Diperlukan keseriusan tentang data dasar, kita

harapkan sumber tunggal data termasuk data la-

han.

Data daerah tetap di pegang oleh masing-masing

kecuali sudah ada lembaga khusus yang menan-

ganinya. Asisten pembangunan dapat mengkoor-

dinir pengelolaa data.

3. Indragiri hulu

Diperlukan pelatihan dan praktek langsung pengel-

olaan data dan GIS di Kabupaten.

Kewenangan Kehutan di Kabupaten praktis tidak

berdaya ketika berhadapan dengan pusat.

4. Kabuten Bengkalis

Diperlukan forum yang peduli pengelolaan data

spasial di Provinsi Riau. Contohnya di Yogyakarta,

ada forum yang membahas sampai ke status areal.

Penyediaan data akan sangat dipengaruhi oleh

wewenang dan kebijakaan yang dimiliki masing-

masing.

51


d. Langkah perbaikan

(lanjutan)

Terkait dengan REDD, diharapkan untuk pulau kecil

izin kehutanan yang tidak beroperasi dicabut dan

dijadikan kawasan konservasi. Di pulau Bengkalis

hutannya hanya 8%, tidak pernah dilakukan tata

batas dan tindakan oleh pemerintah.

Perlu dilakukan sertifikasi agar data bisa dipercaya

untuk diakses bersama untuk kebutuhan bersama.

e. Kelembagaan

1. Rokan Hulu

Bappeda tepat sebagai simpul, dan tata ruang di-

alihkan kepada ciptakarya. Namun demikian siapa

yang mampu mengkoordinir dan mampu itu yang

paling penting.

2. Pelalawan

Kelembagaan mengkoordinir data cukup di Bap-

peda, namun SDM di Bappeda perlu dibenahi.

3. Indragiri hulu

Sepakat Bappeda sebagai simpul, karena di Dishut-

bun lebih fokus pada perizinan terutama perkebun-

an

4. Rokan Hilir

Setuju dengan bappeda untuk penanganan data,

REDD ditangani Sekda

5. Dumai

Penyediaan data dasar sebaiknya di Bappeda se-

suai dengan UU Tata Ruang.

52

Lampiran 3. Catatan Pelaksanaan Diskusi Grup 3 (LSM dan PT)

Topik diskusi Hasil diskusi

a. Permasalahan

pengelolaan data

1. Ismail (Universitas Islam Riau)

Terdapat perbedaan-perbedan data yang didapat-

kan untuk penelitian. Sehingga menjadi salah satu

hal yang membingungkan untuk sumber data

dalam penelitian. Kesimpangsiuran data yang ada

justru menjadi persoalan yang melahirkan perbe-

daan persepsi.

2. Riko (Perkumpulan Elang)

Dari pengalaman dilapangan, terdapat tumpang

tindih izin yang diberikan pada daerah-daerah.

Untuk kepastian keakuratan peta dirasa membin-

gungkan baik peta dari pemerintahan maupun dari

kelompok masyarakat.

Ketidak akuratan data perizinan akan menimbulkan

ketidak cocokan peta wilayah yang ada. Dan

kondisi tersebut diperburuk dengan adanya upaya

pihak pemangku kepentingan dalam hal ini pemer-

intah untuk memaksakan kehendak draf tataruang

untuk segera digunakan secara instan.

Dilihat dari sepintas, pelibatan masyarakat dalam

melakukan proses pemetaan wilayah kelola dalam

bentuk partisipatif memang cukup sederhana. Na-

mun dalam pelaksanaannya, justru banyak akan

menemui kendala-kendala yang cukup serius. Ken-

dala yang paling banyak ditemui adalah, banyaknya

temuan data wilyah sebaran kelola yang ketika di

ukur mengalami tumpang tindih. Wilayah kelola

masyarakat dengan perizinan-perizinan menjadi

primadona dari setiap masalah yang muncul dalam

melakukan proses pemetaan partisipatif.

53


a. Permasalahan

pengelolaan data

(lanjutan)

Dalam situasi tersebut yang akan terjadi kemudian

adalah, tidak kuatnya data pemetaan yang dimiliki

oleh masyrakat setempat dalam kekuatan hukum.

Karena secara jelas, wilayah perusahaan yang su-

dah memiliki hak kuasa kelola lebih diperkuat den-

gan adanya kepemilikan payung hukum pemerin-

tah.

3. Efrianto (AMAN)

Di Riau ini tidak ada Transparansi terkait sebaran

data yang dimiliki masing-masing instansidan juga

kelompok masyarakat. Misalnya pihak Dishut yang

tidak transparan tentang status hutan sehingga

masyarakat tidak mengetahui status tentang lahan

tersebut. Sehingga hal ini menjadi salah satu pe-

nyebab tumpang tindihnya perizinan yang terjadi

4. Adnan Kasry (UNRI)

Data yang ada di daerah Riau sejak dahulu kala me-

mang sudah menjadi masalah. Terdapat perbedaan

-perbedaan yang dihasilkan karena perbedaan

dalam metode dalam perhitungannya. Sehingga

tidak bisa disalahkan antara metode yang diguna-

kan antara yang satu dengan yang lainnya.

Terdapat tumpang tindih perizinan dalam suatu

wilayah.

b. Saran perbaikan

1. Ismail (UIR)

Para pemangku kepentingan, di antaranya: pemer-

intah daerah, NGO dan pihak perguruan tinggi bisa

berbagi peran dalam skema yang rumuskan ber-

sama.

Payung hukum

Pendanaan dari APBN

54


b. Saran perbaikan

(lanjutan)

Metode dalam memanajemen sumber data

(kolekting, analisis dan distribusi) hendaknya men-

gacu ke institusi berwenang. misalnya Dinas perta-

nian. yang kemudian itu harus dipercayai

keakuratannya, karena pada umumnya data terse-

butlah yang akan dimanfaatkan untuk proses pem-

bangunan bagi pemerintahan.

2. Riko (Perkumpukan Elang)

Proses-proses melakukan pembuatan data sudah

sewajarnya mengharuskan pelibatan disegala mul-

tipihak, termasuk pihak yang akan menjadi pelaku

langsung dari kebijakan yaitu masyarakat setem-

pat, pelibatan masyarakat dalam melakukan pe-

metaan partisipatif misalnya.

3. Efrianto (AMAN)

Untuk menyongsong REDD+ ini hendaknya juga

perlu diketahui oleh masyarakat luar. Dan yang

terpenting adalah, terlselesaikannya situasi tum-

pang-tindih wilayah kelola yang ada. Sehingga

harapannya kemudian adalah, peta di Riau ini ti-

dak lagi menjadi peta yang abu-abu.

Mekanisme distribusi dan informasi tentang Peta

sampai saat ini dari atas kebawah, hanya dibagi-

bagi lewat komputer saja. Forum lintas sektoral

perlu dibuat untuk menyatukan semuanya, yang

bisa mewakili dari kepentingan-kepentingan se-

mua sektor yang ada dan diharapkan memiliki se-

suatu yang disepakati bersama.

55


b. Saran perbaikan

(lanjutan)

4. Harry

Antara pemerintah dengan masyarakat sudah tidak

ada lagi saling mempercayai. Apabila ada pembe-

rian izin hendaknya jangan berkonflik apabila izin

telah dikeluarkan, hendaknya di awasi sejak awal.

Masyarakat juga diikutkan atau dilibatkan dalam

penyiapan sebelumnya, misalnya dalam tata kelola

batas izin. Selain itu harus ada komunikasi penyalu-

ran dari masyarakat yang didampingi oleh NGO.

5. Raflis (TI)

Penetapan kawasan hutan didapat dari hasil skor

yang didapat dari data curah hujan, tanah dan to-

pografi. Terkait status kawasan hutan baru ditetap-

kan 21 dari 207 kelompok hutan yang sudah

ditetapkan. Peta-peta yang ada memiliki status

hukum yang jelas.

Saran:

Dibutuhakan verifikasi terhadap data yang dike-

luarkan

Dibutuhkan mekanisme untuk perbaikan data

yang salah, termasuk mekanisme komplain dari

masyarakat asli

Perlu didorong peran serta masyarakat dalam

melakukan verifikasi data dan informasi

6. Yudi Agusrin (WWF)

Yang diperlukan baseline data yang prosesnya dan

pengadaannya dilakukan dan disepakati bersama-

sama. Sepakati dahulu data mana yang akan di-

pakai. Karena apabila sudah sepakat, kemudian

ada kesalahan maka bisa dilakukan proses perbaik-

annya secara bersama-sama.

56


b. Saran perbaikan

(lanjutan)

7. Mardiansyah (UNRI)

Memulai terlebih dahulu adalah hal yang terbaik.

Yang penting data dahulu yang perlu persoalan

betul tidaknya itu lain hal. Karna ketika kita

menunggu momentum kesiapan sumberdaya

manusia dan data yang cukup kuat dan lengkap

akan memakan waktu yang cukup lama. Salah satu

masalahnya adalah biaya yang merupakan hal

penting untuk disediakan, tidak mendapat jaminan

pasti dari instansi pemerintah.

8. Asri Jon Tanjung (HAKIKI)

Diperlukannya tenaga-tenaga pendamping.

Diperlukan adanya kesepakatan sebelum melang-

kah lebih jauh lagi.

SK Gubernur untuk tinggkat Provinsi dalam hal pa-

yung hukum yang baik.

9. Dina Febriastuti (Aliansi Jurnalis Independen)

Harus ada payung hukumnya karena apabila sudah

ada hasil jika tidak ada payung hukumnya maka

tidak akan diakui. Untuk payung hukum ditingkat

Provinsi bisa saja dari SK Gubernur. Selain itu akse-

sibilitas publik juga harus dibuka. Bisa dengan web-

site atau media yang lainnya. Sehingga masyarakat

luas bisa mengetahui dan mengawasai juga.


Untuk pembangunan sekarang hendaknya jangan

Top Down, tetapi daerah tersebut yang menga-

turnya. Untuk kepentingan pola umum hendaknya

dikumpulkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Data tersebut bersebaran namun berbeda-beda,

karena tidak ada pola umumnya.

57


c. Kelembagaan Data


Ada 3 badan dalam rujukan pengambilan data Bap-

peda, Statistik dan Balitbang. Dari ketiga instansi

tersebut pada umumnya tidak diisi oleh orang-

orang yang kompeten dibidangnya. Saran untuk

pengelolaan data hendaknya dengan instansi Balit-

bang. Karena pada saat sekarang ini kompetensi

yang ada di dalam Balitbang telah disertifikasi.

Selain itu Balitbang dapat bekerjasama dengan

LSM dan Stakeholders yang lainnya. Bila perlu

menggunakan website, sehingga bisa diakses oleh

masyarakat luas. Selain itu infrastrukstur didalam

Balitbang juga harus sudah memadai. Juga Balit-

bang datanya bisa dipakai sebagai rujukan untuk

pembangunan.

2. Raflis (TI)

Untuk membuat peta boleh siapa saja bisa juga

Pemerintah namun harus diawasai dan melibatkan

NGO dan akademisi. Kesepakan yang diperlukan

penyediaan bisa dari mana saja.

3. Mardiansyah

Diskominfo adalah lembaga central yang berpo-

tensi menjadi simpul data dan informasi

d. Tambahan infor-

masi

1. Riko (perkumpulan Elang)

Untuk salah satu daerah di Kabupaten Siak terda-

pat 3 desa yang berdampingan dengan HTI. Ber-

dasarkan data peta-peta yang telah dikumpulkan

terdapat juga tumpang tindih perizinan. Masyara-

kat telah berupaya menyampaikan peta pada pi-

hak-pihak terkait namun masyarakat selalu kalah

dalam bernegosiasi baik dengan pemerintah mau-

pun dengan perusahaan.

58


d. Tambahan infor-

masi

(lanjutan)

2. Efrianto (AMAN)

Untuk di daerah Kampar sendiri memiliki peraturan

tentang Hutan Adat tapi sampai saat ini peta hutan

adat itu sendiri belum ada.

3. Fadil (Jikalahari)

Diperlukan modifikasi antara data-data yang ada.

Seperti pengumpulan data-data sekunder dari peta

pemerintahan, perusahaan dan NGO. Disarankan

dengan dibentuknya satgas REDD+ yang ada di

daerah Riau hendaknya peran NGO juga diberikan

ruang untuk diberi kesempatan untuk mempresen-

tasikan peta awal yang bisa diambil oleh pihak

LSM. Masalah pendanaan hendaknya dianggarkan

dalam APBD.

59

Catatan:

60

Catatan:

Prosiding FGD PENYEDIAAN DATA DASAR dan PETA...

Documents

Transcript of Prosiding FGD PENYEDIAAN DATA DASAR dan PETA...