7/30/2019 Prostitusi Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

1/7

PROSTITUSI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakangHampir di setiap media massa baik koran, majalah, dan televisi memberikan

gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang pelacuranatau prostitusi dengan segala permasalahannya. Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini, baik denganmelakukan tindakan persuatif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakantindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidangpelacuran tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah pelacuran tidak dapatdihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu kewaktu. Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagaikomoditas ekonomi (walaupun dilarang UU) yang dapat mendatangkan keuntungan

finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Pelacuran telah diubah danberubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagaikomoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat pelacuran merupakankomoditas yang tidak akan habis terpakai.

Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang semakin maraksekarang ini dan mempunyai sejarah panjang. Namun pada jaman sekarang, prostitusioleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hampir adadisetiap daerah, tidak hanya di kota kota besar namun mencakup keseluruh daerahterpencil sekalipun.

Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudahada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalamKUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP),mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yangmenjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297KUHP).

Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakitkelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengahmasyarakat. Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisirsecara profesional dan rapi, Tempat-tempat prostitusi di sediakan, di lindungi olehhukum bahkan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu.

Untuk itu, maka sudah seharusnya pemerintah lebih serius dalam menangani

permasalahan prostitusi yang menjadi penyakit masyarakat ini. Para anggota legislatifyang berwenang membuat Undang-Undang seharusnya bisa lebih peka terhadap gejalasosial yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka dapat membuat produk hukumyang dapat langsung menyentuh masyarakat dan efektif tentunya, bukan produkhukum yang mewakili kepentingan sekelompok orang, yang dalam pengaplikasiannyakurang menyentuh rasa keadilan.

B. Permasalahan

7/30/2019 Prostitusi Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

2/7

Bagaimana kehidupan prostitusi ditinjau dari segi sosiologi hukum serta bagaimanatindakan pemerintah untuk mengatasinya.

C. Tujuansupaya pemerintah bisa lebih peka terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat,khususnya dalam memberantas praktek prostitusi. Agar para dewan anggota lembaga

legislatif bisa membuat produk hukum yang efektif, berkualitas, dan bisa menyentuhrasa keadilan masyarakat.

BAB IIPEMBAHASAN

PROSTITUSI DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM

A. Keberadaan tempat prostitusi, siapa yang salah?Prostitusi diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga

dengan pekerja seks komersial. Menurut istilah, prostitusi di artikan sebagai suatupekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untukmelakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apayang diperjanjikan sebelumnya.

Sampai sekarang prostitusi belum bisa dihentikan secara merata olehpemerintah, malah bahkan pemerintah seolah-olah melegalkan praktek ini. Prostitusiseperti sudah mendarah daging dan sulit untuk diputus dan dilepaskan dari parapelaku. Salah satu cara hanya dengan menekan laju praktek-praktek yang berbauprostitusi. Pemerintah harus aktif dalam upaya memberantas prostitusi, bukan hanyamembuat Undang-Undang yang melarang prostitusi tapi dalam praktek masih banyakpraktek prostitusi yang dibiarkan, atau seolah-olah dilegalkan, dan pura-pura tidaktahu. Sikap seperti inilah yang kemudian akan menjadikan hukum itu seperti bias, atau

hanya hiasan pelengkap saja.Berkali-kali dosen saya bapakYesmil Anwar selalu mengatakan bahwa hukum

di Indonesia itu sekarang jika diibaratkan sebagai seorang manusia, maka dia adalahmanusia yang kehilangan jati dirinya, yang lupa akan jati dirinya sendiri, menjaditerasing pada dirinya sendiri. Ia tidak menyadari apa yang menjadi hakekat dan tujuanhidupnya, maka kurang lebih seperti itulah hukum di Indonesia sekarang ini. Bagaimanabisa hukum itu memberi rasa keadilan & bagaimana bisa hukum itu berjalan efektif jikadalam proses pembuatan produk hukum itu sendiri, banyak sekali kepentingan-kepentingan yang memboncenginya atau bahkan ada istilah UU pesanan.

Pemerintah daerah melegalkan tempat-tempat prostitusi untuk menaikkanpendapatan daerah dimana secara tidak langsung pendapatan asli daerah menjadi

bertambah dan disisi lain sangat menguntungkanPemda. Seperti halnya tempatlokalisasi yang terdapat disetiap daerah wisata. Pemda setempat tidak melarang parapelaku seks komersil untuk beraktifitas dan menjalankan pekerjaannya sebagai pelacurditempat tersebut. Bahkan diberikan tempat khusus dan syarat-syarat tertentu untukdapat masuk ke area tersebut, sehingga tidak sembarang orang untuk dapat masuk ketempat itu. Jadi kalau saja mencari kambing hitam atas merajalelanya praktek

7/30/2019 Prostitusi Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

3/7

prostitusi, maka siapa yang bisa disalahkan? Apakah Hukumnya, ataukah aparatpenegak hukumnya, atau memang masyaraktnya yang tidak sadar hukum.

Seperti yang selalu dikemukakan oleh dosen saya bapakYesmil Anwar yangmenjelaskan akan unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, yang beliaukutip dari soerjono soekanto, bahwa ada 5 (lima) unsur yang mempengaruhi jalannya

penegakan hukum, yaitu:1. Undang-Undang.2. Penegak Hukumnya,3. Saranaprasarana.4. Masyarakat.5. Sosial & budaya hukum.

Dalam hal ini, bagaimana peran pemerintah pusat dalam menanggulangi danmenutup tempat lokalisasi disetiap daerah melihat sebagian besar pendapatan daerahmengucur dari hasil tempat lokalisasi tersebut. Bukan berarti menyalahkan pemerintah,namun seakan-akan pemerintah pusat pun melegalkan tindakan pelacuran itu, sepertitutup mata dengan praktek prostitusi yang jelas-jelas semakin merajalela.

B. Prostitusi ditinjau dari Sosiologi hukumSecara nalar sangat sulit untuk dibayangkan ada orang yang ingin hidup untuk

menjadi seorang pelacur. Meski ada sebab-sebab lain yang mendorong seseorang ituuntuk melacur, namun perbuatannya itu sangatlah tidak rasional. Kebanyakan alasanmereka para pelaku prostitusi hanya ingin mendapat uang banyak dengan mudah dandalam waktu yang singkat, ada juga karena dari keluarga broken home, keluargaberada namun kurang kasih sayang dan yang paling parah yaitu alasan karena hobiyang ia jalankan. Jadi tidak hanya kepuasaan batin saja, melainkan kepuasaan lahir dan

kenikmatan sementara yang ia dapatkan dan rasakan.Hal ini merupakan PR bagi bangsa kita untuk mencari sebab-sebab yang

merongrong seseorang itu untuk berbuat melacur. Sebab-sebab terjadinya pelacuranharuslah dilihat dan dicermati dari faktor-faktor endogen (dari dalam) dan eksogen (dariluar) serta banyak sekali alasan-alasan mengapa wanita dan gadis-gadis bahkan janda-

janda memasuki pekerjaan kotor dan hina ini, akan tetapi alasan ekonomi dan psikologilah yang paling menonjol dari semua alasan yang ada.

Dalam suatu masyarakat ada perbuatan yang ditinjau dari sudut pendirianperseorangan diperbolehkan benar-benar, sungguhpun dapat merugikan persekutuan.Hak mogok pada satu bangsa merupakan hal wajar, namun hal tersebut dapatdirasakan sebagai pelanggaran di bangsa yang lain karena dalam kewajiban kerja hal

tersebut merugikan persekutuan. Contoh tersebut menggambarkan bahwa sosiologitentang kesadaran hukum harus berhubungan rapat dengan teori tentang kejahatansebagai peristiwa sosial, untuk dapat menentukan pendapat terhadap peristiwakejahatan yang demikian peliknya itu sebagai kenyataan sosial.[1]

Kewajiban ilmu jiwa social yaitu untuk memberikan penjelasan tentang fungsipengikat kecenderungan social. Keanehan kecenderungan social yaitu perasaan yangegosentris lebih banyak tergantung dari rekan rekan social daripada yang dapat

http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn1http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn1http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn1http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn1

7/30/2019 Prostitusi Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

4/7

diduga semula. Sebagai contoh, rasa harga diri, yang tidak hanya dikenal olehdorongan untuk menjadi berharga, tetapi untuk menampakkan dirinya berhargadidepan orang lain.

Para pelaku prostitusi telah hilang rasa harga dirinya. Mereka hanya dapat dinilaidengan uang dan didepan orang lain tidak menunjukkan rasa yang sekiranya tidak

dapat dinilai dengan uang. Secara sosiologi, prostitusi merupakan perbuatan amoralyang terdapat dalam masyarakat. Para pelakunya tidak hanya dari kalangan remaja,anak dibawah umur melainkan dari kalangan ibu ibu rumah tanggapun ada. Hanyademi untuk mendapat sesuap nasi dan kesenangan sesaat mereka telah mengorbankankehormatan, harga diri, derajat dan martabatnya didepan laki-laki hidung belang.

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitive. Dilihat dari segisosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, di cemooh, dihina, diusir dari tempat tinggalnya, dan lain lain sebagainya. Mereka seakan akan sebagaimakhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan namabaik daerah tempat berasal mereka.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi.Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untukmenularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspekkamtibmas praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal Dari aspekpenataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkunganperkotaan.

Permasalahan Prostitusi tidak ubahnya sama dengan manusia pada umumnya,secara garis besar prostitusi tentunya juga mempunyai suatu makna hidup. Samahalnya dengan manusia atau individu lainnya. Proses penemuan makna hidup bukanlah

merupakan suatu perjalanan yang mudah bagi seorang PSK, perjalanan untuk dapatmenemukan apa yang dapat mereka berikan dalam hidup mereka, apa saja yang dapatdiambil dari perjalanan mereka selama ini, serta sikap yang bagaimana yang diberikanterhadap ketentuan atau nasib yang bisa mereka rubah, yang kesemuanya itu tidakbisa lepas dari hal-hal apa saja yang diinginkan selama menjalani kehidupan, sertakendala apa saja yang dihadapi oleh mereka dalam mencapai makna hidup.

Salah satu faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum adalah bahwa perbedaanhukum dengan kebiasaan terletak pada unsur kekuasaan resmi, yang dapatmemaksakan berlakunya hukum tersebut. Selain daripada itu, hingga kini adakecenderungan kuat dalam peneterapan hukum, untuk mempertahankan prinsip danpola yang telah ada dalam sistem hukum. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa

sosiolologi nerada diatas segala-galanya, karena apa yang telah dilakukan oleh para ahlisosiologi untuk memahami hukum secara realistik tetap tidak dapat menutupikegagalan mereka untuk dapat menjelaskan ciri khas hukum. Yang patut dicatat bahwarealitas hukum terletak dalam realitas sosial.

Dalam menguraiakan teori tentang masyarakat Durkheim menaruh perhatianyang besar terhadap kaedah hukum yang dihubungkannya sebagai jenis solidaritasdalam masyarakat, hukum dirumuskan sebagai kaedah yang bersanksi dimana berat

7/30/2019 Prostitusi Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

5/7

ringannya tergantung pada (1) sifat pelanggaran, (2) anggapan serta keyakinanmasyarakat tentang baik buruknya perilaku tertentu, (3) peranan sanksi tersebut dalammasyarakat.[2]

C. Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi

Prostitusi bukan hanya perkara jual-beli jasa seks, tetapi juga perdaganganwanita yang dijadikan budak seks. Dengan disahkannyaUndang-Undang No. 21 tahun2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang akan semakinmembaik.Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampakdari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis pelacuran tersebut khususnya perdaganganorang (trafficking), baik melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.Bisnis pelacuran semakin modern, bahkan jual-beli jasa seks kini juga hadir

dalam dunia maya, yang mana pelakunya sangat sulit untuk diselidiki keberadaannyamengingat permainan yang dijalankan sangat rapi. Walaupun pemerintah telahmengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi DanTransaksi Elektronik, namun UU ITE ini tidak bisa menghalau bisnis seks melaluiinternet, namun setidaknya kita telah punya aturan yang melarang hal tersebut,walaupun dalam pelaksanaannya memang tidak seperti yang diharapkan.

Selain daripada itu terdapat sanksi yang tujuan utamanya adalah pemulihankeadaan (seperti keadaan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap kaedah-kaedahyang mungkin menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat. Kaedah dengan sanksi

semacam itu merupakan kaedah hukum restitutif dengan pengurangan unsur pidanayang terdapat di dalamnya. Kaedah hukum tersebut kemudian dikaitkan dengna bentuk

solidaritas yang menjadi ciri masyarakat tertentu, oleh karena itu jenis kaedah hukummerupakan akibat dari bentuk solidaritas tertentu, antara lain:

1. Solidaritas mekanis yang terutama terdapat pada masyarakat sederhana yang relatifmasih homogin struktur sosial dan kebudayaannya. Dalam bentuk ini warga masyarakattergantung pada kelompoknya dan keutuhan masyarakatnya terjamin oleh hubunganantar manusia karena adanya tujuan bersama.

2. Solidaritas organik yang ditandai antara lain adanya pembagian kerja dalam masyarakatyang biasanya dijumpai pada masyarkat yang komleks dan heterogin struktur sosial dankebudayaannya. Dalam hal ini pengembalian kedudukan seseorang yang dirugikanmerupakan hal yang diprioritaskan.[3]Dalam hal ini tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak

mungkin kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.[4]Dalam suatu masyarakat terdapat sebuah gejala sosial yang ruang lingkup nyamencakup antara lain:

A. Struktur sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yangpokok yaitu

a. Kelompok sosialb. Kebudayaan

http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn2http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn2http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn2http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn3http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn3http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn3http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn4http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn4http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn4http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn4http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn3http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn2

7/30/2019 Prostitusi Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

6/7

c. Lembaga sosiald. Stratifikasie. Kekuasaan dan wewenangB. Proses sosial yaitu pengaruh timbal balik antara pelbagai bidang kehidupan yang

mencakup:

a. Interaksi sosial,b. Perubahan sosial,c. Masalah sosial.[5]

Perkembangan dari gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat berangkat darisebuah hukum kebiasaan yang disebut dengan hukum adat. Dalam apabila hukum adatdiidentikkan dengan hukum kebiasaan maka identifikasinya terutama dilakukan secaraempiris atau dengan metode induktif. Andaikata titik tolaknya adalah hukum ada yangtercatat maka pengujiannyapun dilakukan secara empiris. Van Vollenhoven dan TerHaar secara langsung maupun tidak, mengakui hal tersebut. Pendeknya tentang teorihukum adat tersebut dapat ditonjolkkan hal sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu hukum adat dan penelitian hukum adat (baik yang normatifmaupun empiris) membuka jalan bagi tumbuhnya atau berkembangknya teori hukumyang bersifat sosiologi.

2. Studi hukum Adat merupakan suatu jembatan yang menghubungkan pendekatanyuridis murni dengna pendekatan sosiologi murni. Secara analogis adalah hubunganantara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu penitentier.

3. Hukum adat mengawali pendekatan kemampuan ke arah interaksi sosial terutamahubungan hukum yang menjadi mengendalikan sosial dan pembaharuan.[6]

Dalam hal ini peran dari sosiologi hukum adalah untuk memahami hukum dalamkonteks sosial, menganalisa terhadap efektifikasi hukum dalam masyarakat baik sebagai

sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah masyarakat, sepertiyang sering bapakYesmiL Anwar sampaikan bahwa sosiologi hukum itu mempelajarihukum dalam keefektifannya, atau Law in actiondan mengadakan evaluasi terhadapefektifitas hukum dalam masyarakat. Intinya, mempelajari sosiologi hukum itu ada tiga

hal penting, yaitu memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisis efektifitashukum serta mengevaluasi kekuatan pengaruh struktur sosial dan proses sosial dalam

membentuk aturan hukum.

BAB III

PENUTUPA. Kesimpulan

Dengan alasan apapun praktek pelacuran atau prostitusi tidak bisa dibenarkan,karena bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengarn normadan kaidah yang ada dalam masyarakat.Secara moral dan keagamaan memperjualbelikan organ tubuh kita sebagian ataupun seluruhnya sudah merupakan hal yangdilarang. Desakan ekonomi atau sulitnya mencari pekerjaan bukanlah alasan pembenarsehingga prostitusi dapat dimaklumi yang akhirnya seolah-olah sepertidilegalkan. Apabila di lihat dari sudut pandang sosiologi, bisnis prostitusi merupakan

http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn5http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn5http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn5http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn6http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn6http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn6http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn6http://d/ALL%20ABOUT%20LAW/SEMESTER%20VII%20ALL/makalah%20sosiologi%20hukum/pembahasan%20sos%20hukum.doc%23_ftn5

7/30/2019 Prostitusi Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

7/7

sebuah bisnis yang terjadi karena suatu dorongan akan kebutuhan pokok dankurangnya kerapatan antara kesadaran hukum dengan teori tentang kejahatan sebagaiperistiwa sosial.

B. SaranPenulis menyarankan supaya pemerintah bisa lebih peka terhadap gejala sosial

yang terjadi di masyarakat, sehingga apabila terjadi sesuatu yang menyimpang, akancepat ditangani, tidak menunggu berlarut-larut, masalah sudah semakin berkembang &membesar, lalu baru diatasi setelah semuanya menjadi semakin kompleks. Perlunyaaparat penegak hukum yang berhati bersih yang memang tujuannya berjuang untukmenciptakan hukum yang efektif diterapkan, bukan aparat penegak hukum yangmengharapkan upeti dari orang-orang tertentu yang berkepentingan sehingga bisamempengaruhi isi dari produk hukum yang dibuat. Sudah saatnya SDM (sumber dayamanusia) para aparat penegak hukum ditingkatkan, agar kualitas produk hukum yangdibuat pun bisa lebih efektif dan menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.

[1] Bouman, P.J., DR, Sosiologi Pengertian dan Masalah, 1976, PT. Kanikus, Yogyakarta,

halaman111 - 112

[2] Soekanto, Soerjono, Prof. DR. SH. MA., Mengenal Sosiologi Hukum, 1989, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, halaman 19

[3] Soekanto, Soerjono, Prof. DR. SH. MA., Mengenal Sosiologi Hukum, 1989, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, halaman 21

[4] Soekanto, Soerjono, Prof. DR. SH. MA., Mengenal Sosiologi Hukum, 1989, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, halaman 23

[5] Soekanto, Soerjono, Prof. DR. SH. MA., Mengenal Sosiologi Hukum, 1989, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, halaman 34-35

[6] Soekanto, Soerjono, Prof. DR. SH. MA., Mengenal Sosiologi Hukum, 1989, PT Citra AdityaBakti, Bandung, halaman 40-42