berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/buku/public-file/buku-public-7.pdf · Pusat Kajian AKN...

Pusat Kajian AKN | 1

Pusat Kajian AKN | i

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut, pada Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara diberikan amanah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari amanah konstitusi tersebut, Pemerintah menetapkan mandatory spending bidang pendidikan, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dasar, pemerintah melaksanakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diperuntukkan untuk pendanaan biaya operasi nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP), Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) dan SMA/SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Pengalokasian, komponen pengunaan, dan hal teknis lainnya terkait Dana BOS telah diatur pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam perkembangannya, Dana BOS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, besaran anggaran Dana BOS yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp30,9 triliun, tahun 2016 sebesar Rp43,1 triliun, tahun 2017 sebesar Rp43,5 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp44,1 triliun.

Peningkatan anggaran Dana BOS hendaknya diikuti dengan pengelolaan Dana BOS yang akuntabel dan transparan. Namun, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 atas Laporan Keuangan

ii | Pusat Kajian AKN

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, BPK RI mengungkap masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS, seperti: penggunaan Dana BOS yang tidak diverifikasi dan dicatat secara valid dan akurat; pencatatan Dana BOS tidak didukung dengan dokumen pengesahan; realisasi penggunaan Dana BOS tidak sesuai dengan rencana penganggaran Dana BOS; Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS belum ditetapkan; pendapatan jasa giro Dana BOS belum disetor ke kas daerah, dan lain sebagainya.

Untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya Dana BOS, dengan berbasis pada IHPS I Tahun 2018 atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan pengelolaan Dana BOS berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017. Adapun permasalahan pengelolaan Dana BOS yang paling sering terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan hasil penelaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah belum ditetapkannya Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah; Dana BOS belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; dan APBD terkait Dana BOS belum melalui mekanisme pengesahaan pendapatan dan belanja (SP3B dan SP2B).

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

`

Pusat Kajian AKN | iii

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan

kehadirat Allah SWT, karena berkat

nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara

(PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat

menyelesaikan buku telaahan

“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah Berdasarkan Hasil

Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi

dan Kabupaten/Kota TA 2017”. Buku ini

disusun bertujuan untuk memperkuat

pengawasan DPR RI atas penggunaan

keuangan negara, khususnya Dana BOS.

Buku II ini merupakan penelaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS

pada 8 Provinsi (termasuk kabupaten/kota) di Indonesia dengan berbasis

pada hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017 di Provinsi: Bengkulu,

Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I.Y. dan Jawa

Timur.

Secara umum, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I

Tahun 2018, permasalahan pengelolaan Dana BOS di seluruh provinsi dan

kabupaten/kota di Indonesia, antara lain: (1) Pencatatan Aset Tetap yang

bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan

atau tidak akurat; (2) Saldo dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca,

tidak diverifikasi dan diidentifikasi sumber pendanaannya, serta dicatat

berdasarkan hasil rekapitulasi yang tidak valid; (3) Pendapatan dana BOS

belum dianggarkan, dicatat, diverifikasi, dilaporkan dan disajikan; (4)

Pencatatan dana BOS tidak didukung dokumen pengesahan, tidak dapat

diperinci dan mencakup sisa dana tahun sebelumnya, serta disajikan berbeda

dari hasil rekonsiliasi dengan selisih yang tidak dapat dijelaskan; (5)

iv | Pusat Kajian AKN

Pencatatan beban operasi atas penggunaan dana BOS disajikan berdasar

mutasi rekening koran, tidak dapat ditelusuri, dan tidak didukung dengan

perincian data yang valid; (6) Penganggaran dana BOS untuk belanja barang

dan jasa, namun realisasinya untuk belanja pegawai dan belanja modal; (7)

Bendahara dana BOS dan rekening dana BOS belum ditetapkan; dan (8)

Pendapatan jasa giro dana BOS belum disetor ke kas daerah.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat

Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan

pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja

komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini,

kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan

produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, April 2019

Helmizar

NIP. 196407191991031001

Pusat Kajian AKN | v

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI ........................................... i

Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara iii

Daftar Isi........................................................................................................ v

A. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di

BENGKULU ........................................................................ 1

1 Provinsi Bengkulu ....................................................................... 3

2 Kabupaten Bengkulu Selatan .................................................... 5

3 Kabupaten Bengkulu Tengah ................................................... 6

4 Kabupaten Bengkulu Utara ...................................................... 7

5 Kabupaten Kaur ......................................................................... 10

6 Kabupaten Kepahiang ............................................................... 12

7 Kabupaten Lebong ..................................................................... 12

8 Kabupaten Mukomuko .............................................................. 13

9 Kabupaten Rejang Lebong ........................................................ 14

10 Kabupaten Seluma ...................................................................... 15

B. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di

LAMPUNG ......................................................................... 17

1 Provinsi Lampung ...................................................................... 19

2 Kabupaten Lampung Selatan ................................................... 21

3 Kabupaten Lampung Timur ..................................................... 22

4 Kabupaten Lampung Utara ...................................................... 24

5 Kabupaten Mesuji ...................................................................... 25

6 Kabupaten Pesawaran ............................................................... 26

7 Kabupaten Pesisir Barat ............................................................ 27

8 Kabupaten Pringsewu ................................................................ 28

9 Kabupaten Tulang Bawang ..................................................... 29

10 Kota Bandar Lampung ............................................................... 30

vi | Pusat Kajian AKN

C. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi di DKI JAKARTA .................. 33

1 Provinsi DKI Jakarta ................................................................. 34

D. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di JAWA BARAT ...............................................................................1 Provinsi Jawa Barat .................................................................... 392

3

Kabupaten Bandung Barat .......................................................

Kabupaten Bekasi ......................................................................

40

41

4 Kabupaten Bogor ....................................................................... 42

5

6

7

8

9

10

11

12

Kabupaten Cianjur .....................................................................

Kabupaten Purwakarta ..............................................................

Kabupaten Subang .....................................................................

Kabupaten Sumedang ................................................................

Kota Banjar .................................................................................

Kota Cimahi ................................................................................

Kota Sukabumi ...........................................................................

Kota Tasikmalaya .......................................................................

43

45

47

49

50

51

53

54

E. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di BANTEN ............................................................................

55

1 Provinsi Banten ........................................................................... 57

2 Kota Tangerang .......................................................................... 57

F. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di JAWA

TENGAH ..............................................................................1 Provinsi Jawa Tengah .................................................................. 61

2

3

Kabupaten Banjarnegara .............................................................

Kabupaten Banyumas ..................................................................

63

64

4 Kabupaten Batang ........................................................................ 65

59

37

Pusat Kajian AKN | vii

5 Kabupaten Boyolali ...................................................................... 65

6 Kabupaten Brebes ....................................................................... 67

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Kabupaten Cilacap ......................................................................

Kabupaten Demak ......................................................................

Kabupaten Jepara ........................................................................

Kabupaten Karanganyar .............................................................

Kabupaten Kebumen .................................................................

Kabupaten Kendal ......................................................................

Kabupaten Klaten .......................................................................

Kabupaten Pati ............................................................................

Kabupaten Pemalang ..................................................................

Kabupaten Semarang ..................................................................

Kabupaten Sragen ........................................................................

Kabupaten Sukoharjo ..................................................................

Kabupaten Tegal ..........................................................................

Kabupaten Temanggung ............................................................

Kota Salatiga .................................................................................

Kota Semarang .............................................................................

Kota Surakarta .............................................................................

Kota Tegal ....................................................................................

67

69

69

70

71

72

74

75

76

76

77

78

79

80

81

81

82

83

G. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA ................................................ 85

1 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ...................................... 87

2

3

4

Kabupaten Bantul ........................................................................

Kabupaten Gunung Kidul ..........................................................

Kabupaten Sleman .......................................................................

89

93

94

5 Kota Yogyakarta ........................................................................... 95

viii | Pusat Kajian AKN

1 Provinsi Jawa Timur ..................................................................... 99

2

3

4

Kabupaten Bangkalan .................................................................

Kabupaten Banyuwangi ..............................................................

Kabupaten Bondowoso ..............................................................

100

103

105

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kabupaten Jember .......................................................................

Kabupaten Lamongan ................................................................

Kabupaten Lumajang ..................................................................

Kabupaten Madiun ......................................................................

Kabupaten Magetan ....................................................................

Kabupaten Nganjuk ....................................................................

Kabupaten Pasuruan ...................................................................

Kabupaten Ponorogo ..................................................................

Kabupaten Sidoarjo ....................................................................

Kabupaten Sumenep ...................................................................

Kabupaten Trenggalek ................................................................

Kabupaten Tulungagung ............................................................

Kota Blitar ....................................................................................

Kota Mojokerto ...........................................................................

Kota Probolinggo ........................................................................

107

110

110113

114

115

117

118

119

120

121

123 125

127

129

H. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana

BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di JAWA

TIMUR .................................................................................... 97


BENGKULU

2 | Pusat Kajian AKN

TELAAHAN

ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

(BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/

KOTA DI BENGKULU

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 11

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap

temuan dan permasalahan Dana BOS pada 10 LKPD. Secara umum

permasalahan pengelolaan Dana BOS di Bengkulu, meliputi: 1) Dana BOS

belum dianggarkan dalam APBD TA 2017; 2) Belum dicatatnya pendapatan

dan belanja Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2017; 3)

Rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait; 4)

Terdapat kas yang masih ada di tingkat satuan pendidikan dasar; 5) Belum

adanya verifikasi barang inventaris dan aset sekolah; 6) Pertanggungjawaban

Dana BOS belum memadai; 7) Terdapat pengenaan pajak pada rekening Dana

BOS; 8) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Triwulan

III pada beberapa sekolah tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur; 9)

Saldo Kas di Bendahara BOS pada bersaldo negatif; 10) Penerimaan jasa giro

rekening BOS belum disetorkan ke kas daerah; dan 11) Selisih antara

penerimaan dan belanja Dana BOS

Diantara 11 permasalahan tersebut di atas, permasalahan belum

dianggarkannya Dana BOS pada APBD TA 2017 dan belum dicatatnya

pendapatan dan belanja Dana BOS pada LRA merupakan permasalahan

yang paling banyak terjadi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bengkulu.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab belum dianggarkannya

Dana BOS pada APBD TA 2017, antara lain karena belum disusunnya

pedoman pengelolaan Dana BOS, belum adanya alokasi Dana BOS dari Dinas

Pendidikan kepada TAPD sampai dengan penyusunan buku APBDP TA

2017, dan lain-lain. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan,

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten

Kepahiang. Selain itu, permasalahan lain yang juga acapkali terjadi di Bengkulu

adalah belum dicatatnya Dana BOS pada LRA yang disebabkan tidak adanya

sosialisasi pembuatan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B).


Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi

dan Kabupaten/Kota di Bengkulu TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Bengkulu

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Triwulan III

pada beberapa sekolah tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur

Provinsi Bengkulu (Temuan No. 4 dalam LHP SPI

No.16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018, Hal. 19)

Hasil pemeriksaan uji petik penyaluran Dana BOS pada SD, SMP,

SMA/SMK di wilayah Kota Bengkulu diketahui terdapat penyaluran Dana

BOS ke masing-masing sekolah di Triwulan III tidak sesuai dengan Keputusan

Gubernur Provinsi Bengkulu yaitu pada sekolah-sekolah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Selisih BOS pada sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu

No Nama Sekolah

Jumlah

Diterima

(Rp)

Jumlah

Sesuai SK (Rp) Selisih (Rp)

1 SD IT Iqro 1 148.640.000 148.960.000 (320.000)

2 SMPN 2 Kota Bengkulu 188.800.000 189.200.000 (400.000)

3 SMAS Pelita Kasih 23.800.000 26.600.000 (2.800.000)

4 SMAS Idhata 0 0 Tidak menerima

5 SMAS Pancasila 30.520.000 35.560.000 (5.040.000)

6 SMAS Hidayatullah 15.400.000 16.520.000 (1.120.000)

7 SMAS Muhammadiyah 4 129.640.000 133.560.000 (3.920.000)

8 SMAS Pembangunan 56.560.000 57.680.000 (1.120.000)

9 SMA PGRI 10.360.000 10.920.000 (560.000)

10 SMKS 3 Serunting 28.840.000 29.960.000 (1.120.000)

11 SMKS 4 PGRI 0 0 Tidak Menerima

12 SMKS 8 Grakarsa 87.640.000 87.920.000 (280.000,00)

13 SMKS 15 Taruna Indonesia 17.640.000 18.760.000 (1.120.000)

14 SMKS 17 Budi Mulya 35.840.000 38.640.000 (2.800.000)

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Triwulan III pada

beberapa sekolah tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi

Bengkulu

2. Uang Yang Harus Dipetanggungjawabkan (UYHD) pada 5 (lima) bendahara

pengeluaran terlambat disetor serta 183 Rekening BOS tidak terlapor dan

dikenakan potongan Pajak Penghasilan


Sumber: LKPD Provinsi Bengkulu TA 2017

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa penyaluran dana hibah

BOS triwulan III pada beberapa sekolah tidak sesuai dalam hal jumlah karena

adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS atas

dana yang diterima oleh SMAS Idhata dan SMKS 4 PGRI Kota Bengkulu,

sehingga menyebabkan dana yang harus diterima oleh kedua sekolah tersebut

minus. Untuk menyesuaikan dana yang tersedia pada SP2D TW III dan

penyaluran Dana BOS ke masing-masing sekolah di Triwulan III tersebut,

Bendahara BOS berinisiatif melakukan koreksi dengan melakukan

pengurangan jumlah penyaluran Dana BOS di beberapa sekolah secara acak.

Atas perubahan tersebut, tidak dilakukan revisi atas SK Gubernur pada

triwulan III. Revisi pengurangan Dana BOS tersebut diketahui oleh Ketua

Tim Pelaksana BOS Provinsi dengan mengirimkan email revisi rincian

penyaluran Dana BOS ke PT Bank Bengkulu selaku bank yang mentransfer

Dana BOS. Atas kekurangan penyaluran Dana BOS pada triwulan III,

dilakukan penyesuaian pada SK Gubernur Triwulan IV.

Dalam juknis BOS dinyatakan apabila ditemukan terdapat perbedaan yang

signifikan antara hasil cut off setiap triwulan, maka Tim BOS Provinsi dapat

melakukan verifikasi ke sekolah (untuk pendidikan dasar melalui Tim Bos

Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS

Provinsi untuk menetapkan diantara dua data hasil cut off yang digunakan

dalam penetapan alokasi setiap triwulan. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh

Tim BOS Provinsi Bengkulu, sehingga terdapat selisih penyaluran pada

triwulan III tahun 2017. Hal ini mengakibatkan Dana BOS triwulan III pada

minimal 14 sekolah tidak sesuai kebutuhan sekolah dan sekolah penerima

BOS tidak dapat segera memanfaatkan dana operasional sekolah.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Tim

Manajemen BOS Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi kelengkapan ulang

atas data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat

akurasinya.


Uang Yang Harus Dipetanggungjawabkan (UYHD) pada 5 (lima)

bendahara pengeluaran terlambat disetor serta 183 Rekening BOS tidak

terlapor dan dikenakan potongan Pajak Penghasilan (Temuan No. 5

dalam LHP SPI No.16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018, Hal. 24)

Terdapat 183 rekening BOS tidak terlapor dan tidak tercantum pada

Laporan Keuangan Unaudited. Hasil penelusuran Tim BOS dan Tim BPK

menunjukkan terdapat saldo Kas Lainnya - Kas di Bendahara BOS sebesar

Rp1.600.554.730. Atas bunga tabungan yang diterima, rekening tersebut

dipotong pajak penghasilan selama tahun 2017 oleh Bank Bengkulu sebesar

Rp8.831.324. Permasalahan ini disebabkan Tim Manajemen BOS Provinsi

Bengkulu tidak melaksanakan tupoksinya untuk melaporkan

pertanggungjawaban BOS dan tidak memahami bahwa jasa giro pemerintah

bukan merupakan subjek pajak penghasilan.

BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar memerintahkan

Kepala Dinas Pendidikan untuk memperingatkan Tim Manajemen BOS

Provinsi Bengkulu yang tidak melaksanakan tupoksinya untuk melaporkan

pertanggungjawaban BOS. Selain itu, BPK merekomendasikan Gubernur

Bengkulu agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi

dengan Bank Bengkulu terkait bunga tabungan SMA milik pemerintah

Provinsi Bengkulu sebesar Rp8.831.324 yang dikenakan pajak.

2. Kabupaten Bengkulu Selatan

Atas temuan ini terdapat permasalahan Pendapatan dan Belanja BOS

belum dianggarkan dalam APBD TA 2017. Hal ini dikarenakan pihak

TAPD sampai dengan penyusunan buku APBDP TA 2017 belum menerima

alokasi Dana BOS dan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bengkulu Selatan belum dapat menyampaikan SK Alokasi Dana BOS dari

Provinsi Bengkulu termasuk juga pada saat penyusunan APBD Perubahan TA


Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran

2017 belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran

(Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.23B/LHP/XVII.BKL/05/2018, Hal. 32)


2017 Pemkab Bengkulu Selatan. Kondisi ini mengakibatkan terdapat kurang

saji pendapatan dan belanja yang berasal dari hibah Dana BOS pada LRA

Pemkab Bengkulu Selatan Tahun 2017.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Selatan

agar memerintahkan kepada TAPD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

untuk berkoordinasi secara aktif terkait penyampaian besaran alokasi Dana

BOS untuk dianggarkan dalam APBD.

3. Kabupaten Bengkulu Tengah

Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Tengah belum menganggarkan penerimaan dan belanja

Dana BOS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

TA 2017 dan belum melaporkan realisasi penerimaan dan belanja Dana

BOS pada LRA TA 2017. Selain itu, pada TA 2018, Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Tengah juga belum menganggarkan Dana BOS

dalam APBD TA 2018.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah

mencatat pendapatan dan belanja Dana BOS sebagai Pendapatan dan Beban

pada Laporan Operasional (LO) TA 2017 dan telah mencatat sisa kas dan aset

tetap hasil pengadaan dari Dana BOS pada Neraca per 31 Desember 2017.

Pihak sekolah (satuan pendidikan) telah melaporkan pembelian barang

inventaris dan aset tetap kepada Tim Manajemen Dana BOS Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengadaan barang

inventaris tersebut sudah dicatat pada KIB masing-masing sekolah dan KIB

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah belum melakukan verifikasi

pencatatan pengadaan barang inventaris. Selain itu Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Tengah juga belum menyusun dan menetapkan


Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menganggarkan pendapatan

dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan belum menyusun

pedoman/kebijakan pengelolaan Dana BOS (Temuan No. 2 dalam LHP SPI



pedoman/kebijakan pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan

dan pertanggungjawaban Dana BOS. Permasalahan ini disebabkan Bupati

Bengkulu Tengah belum menyusun dan menetapkan pedoman/kebijakan

pengelolaan Dana BOS serta Kepala Dinas Pendidikan dan TAPD tahun 2017

tidak menganggarkan Dana BOS.

BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Tengah agar:

1. Menyusun dan menetapkan serta menerapkan pedoman/kebijakan terkait

penganggaran, penggunaan, pencatatan, pertanggungjawaban, pelaporan

(termasuk mekanisme pengesahan) penerimaan dan belanja Dana BOS

yang diterima dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Dasar di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan TAPD Tahun 2018 untuk

menganggarkan pendapatan dan belanja daerah atas Dana BOS yang

dikelola satuan pendidikan milik pemerintah daerah pada perubahan

APBD TA 2018.

4. Kabupaten Bengkulu Utara

Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

Anggaran 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman

penyusunan anggaran dan terdapat klasifikasi belanja belum tepat

sebesar Rp102.736.031.633,00 (Temuan No. 1 dalam LHP SPI


Atas temuan ini terdapat permasalahan Pendapatan dan Belanja BOS

belum dianggarkan dalam APBD TA 2017. BPK mengungkapkan bahwa

saat penyusunan APBD TA 2017 SE Mendagri tentang Juknis Penganggaran

dan Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS

Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada


1. Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran

2017 belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran

dan terdapat klasifikasi belanja belum tepat sebesar Rp102.736.031.633,00.

2. Pengelolaan Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai


APBD belum diterbitkan sehingga anggaran Dana BOS belum dapat

dimasukkan pada APBD Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017. Pada

penyusunan APBD Perubahan, anggaran BOS juga tidak dapat dimasukkan

karena sesuai hasil evaluasi Gubernur Bengkulu tidak terdapat evaluasi tentang

pemindahan Dana BOS dari Provinsi ke Daerah. Kondisi ini disebabkan

TAPD kurang cermat dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam

melakukan verifikasi dan otorisasi penyusunan anggaran sehingga

mengakibatkan terdapat kurang saji pendapatan dan belanja yang berasal dari

Dana BOS pada LRA Pemkab Bengkulu Utara Tahun 2017.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan agar Bupati Bengkulu

Utara memperingatkan TAPD untuk lebih cermat dan memperhatikan

ketentuan yang berlaku dalam melakukan verifikasi dan otorisasi penyusunan

anggaran.

Pengelolaan Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum

memadai (Temuan No. 7 dalam LHP SPI


Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai

berikut:

a. Saldo Kas di Bendahara BOS pada 28 SD dan 4 SMP bersaldo

negatif.

Pemeriksaan pada SDN 04 Arga Makmur diketahui saldo akhir tidak

minus namun diketahui bahwa nilai belanja lebih besar dibanding

pendapatan. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa masih terdapat

saldo kas tunai pada Bendahara BOS per 31 Desember 2016 yang belum

dimasukkan dalam komponen yang menambah saldo. Terkait

permasalahan ini diketahui bahwa format laporan yang dibuat oleh

sekolah untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai

sehingga tidak diketahui penyebab saldo yang dilaporkan menjadi minus.

b. Pendapatan dan Belanja BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

belum disahkan dan dicatat dalam LRA TA 2017.

Penelusuran lebih lanjut ke aplikasi Simda Keuangan diketahui bahwa

selama Tahun 2017, Simda Keuangan tidak pernah mencatat realisasi

Pendapatan dan Belanja Dana BOS. Kepala Subbidang Pembukuan dan

Pelaporan menerangkan bahwa pada awal tahun 2017, BPKD telah


menyampaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri agar Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan anggaran pendapatan dan

belanja Dana BOS dalam DPA. Akan tetapi, DPA Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan telah terbit, sehingga BPKAD menyarankan untuk

dimasukkan dalam DPA Perubahan yang diperkirakan pada bulan

Oktober 2017. Namun demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

tidak pernah mengajukan SP3B hingga berakhirnya TA 2017 dan tidak

melakukan perubahan pada DPA Perubahan dengan memasukkan Dana

BOS.

Kondisi ini antara lain disebabkan Kurangnya sosialisasi dari BPKD dan

Dinas Pendidikan terkait tata cara pelaporan Dana BOS dan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyampaikan SP3D kepada BPKD

secara tepat waktu. Kondisi ini mengakibatkan pengakuan Kas di Bendahara

BOS lebih kecil dari yang sebenarnya dan pengakuan pendapatan dan belanja

pada LRA lebih kecil dari sebenarnya.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Utara

agar:

a. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait

tata cara pelaporan Dana BOS;

b. Memperingatkan Tim BOS Kabupaten untuk mengumpulkan dan

merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS secara memadai;

c. Memperingatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk

menyampaikan SP3D kepada BPKD secara tepat waktu; dan

d. Memperingatkan Kepala BPKAD untuk mengikuti ketentuan dalam

mengakui, mencatat, dan menyajikan pendapatan dan belanja Dana BOS

pada Laporan Keuangan.


5. Kabupaten Kaur

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

pada Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2017 belum sesuai dengan

ketentuan (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No.

19.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018, Hal. 36)

Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS

diketahui sekolah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penggunaan BOS menggunakan nota belanja dari toko yang ditulis tangan

sendiri dengan meminta tanda tangan dan cap kepada pihak toko. Hasil

konfirmasi kepada beberapa sekolah tanggal 28 Februari 2018 diketahui pihak

sekolah mengakui bahwa isi nota toko ditulis sendiri dengan alasan terdapat

beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan namun harus dikeluarkan biayanya.

Permasalahan ini disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

Dana BOS serta Pengelola Dana tidak merealisasikan belanja Dana BOS

sesuai petunjuk teknis sehingga mengakibatkan pertanggungjawaban Dana

BOS belum akuntabel.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Kaur agar

memperingatkan para Kepala Sekolah agar dalam pertanggungjawaban

penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai bukti yang

senyatanya.

Terdapat 16 Rekening Bantuan Operasional Kesehatan dan 189

Rekening Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ditetapkan

Kepala Daerah (Temuan No. 16 dalam LHP SPI No.

19.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018, Hal. 58)

Pada temuan ini terdapat permasalahan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan memiliki 189 rekening yang belum ditetapkan Kepala Daerah.


1. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada

Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2017 belum sesuai dengan ketentuan

2. Terdapat 16 rekening Bantuan Operasional Kesehatan dan 189 rekening

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ditetapkan Kepala Daerah


Atas rekening ini sebanyak 165 rekening merupakan rekening Dana BOS.

Secara rinci, 165 yang belum ditetapkan kepala daerah ini merupakan 129

rekening SD dan 36 rekening SMP.

Permasalahan ini disebabkan Kepala BKD selaku Bendahara Umum

Daerah belum proaktif menyampaikan informasi rekening pemerintah daerah

dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengusulkan rekening

untuk ditetapkan Kepala Daerah. Permasalahan ini mengakibatkan

pengendalian terhadap penggunaan rekening yang belum ditetapkan lemah

dan rawan penyalahgunaan keuangan daerah serta tertib administrasi

penerimaan tidak tercapai.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Bupati Kaur agar

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera

mengusulkan rekening untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui PPKD

selaku BUD.

Dalam temuan ini BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait

Dana BOS, yaitu adanya jasa giro Dana BOS sebesar Rp14.867.970 yang

dikenakan pajak dan administrasi oleh bank sebesar Rp8.627.206.

Kondisi ini disebabkan Kepala BKD selaku BUD belum proaktif

menyampaikan informasi mengenai rekening Pemerintah Daerah (dhi.

Rekening Bendahara Dana BOS) yang seharusnya tidak dikenakan pajak, baik

kepada bank tempat penyimpanan rekening penerimaan Dana BOS, maupun

kepada Bendahara Penerimaan Dana BOS. Kondisi ini mengakibatkan Jasa

Giro Dana BOS Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.627.206 pada satuan

pendidikan tidak dapat digunakan untuk operasional tahun berikutnya.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Bupati Kaur agar

memerintahkan OPD untuk menyetor jasa giro dan berkoordinasi dengan

bank terkait untuk menghentikan pemotongan pajak atas jasa giro yang

diterima.

Temuan Dana BOS atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan

Terdapat Penerimaan Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar

Rp3.862.256 dan terdapat pengenaan pajak atas rekening sebesar Rp9.399.659

(Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan No.19.C/LHP/XVIII.BKL/05/2018,

Hal.3)


6. Kabupaten Kepahiang

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan

penyusunan LKPD terkait BOS yaitu belum dianggarkannya penerimaan

dan beban operasional BOS dalam APBD dikarenakan Pemerintah

Kabupaten Kepahiang belum membuat aturan mengenai sistem

pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS. Terkait beban operasional BOS

hanya dicatat berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan namun belum

didukung dengan data yang telah diverifikasi karena Pemerintah Kabupaten

Kepahiang belum memiliki prosedur untuk melakukan hal tersebut.

Permasalahan ini disebabkan penyusun laporan keuangan SKPKD belum

sepenuhnya memahami proses penyusunan laporan keuangan yang baik, dan

belum sepenuhnya mengikuti sistem dan prosedur akuntansi dengan benar

serta Bidang Akuntansi BKD selaku penanggungjawab belum sepenuhnya

memiliki administrasi yang lengkap dalam menyusun LKPD. Permasalahan ini

mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA

2017 memiliki resiko salah saji.

BPK merekomendasikan Bupati Kepahiang agar menyusun dan

menetapkan kebijakan terkait penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku, serta segera

mensosialisasikan dan menerapkannya.

7. Kabupaten Lebong


Pengendalian atas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan kurang

memadai (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 15.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018,

Hal. 11)


Mekanisme pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) belum memadai (Temuan No. 2 dalam LHP SPI

No. 21.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018, Hal. 7)


Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Lebong TA 2017 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. LRA Kabupaten Lebong TA 2017 belum mencatat pendapatan dan

belanja Dana BOS;

b. Neraca per 31 Desember 2017 mencatat saldo Kas Lainnya sebesar

Rp350.145.015,00 yang merupakan sisa kas Dana BOS yang masih ada di

tingkat satuan pendidikan dasar (SD/SLB/SMP); dan

c. Konfirmasi kepada Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan diketahui

bahwa rekening Dana BOS pada seluruh sekolah negeri belum ditetapkan

oleh Bupati Lebong sebagai rekening penampungan Dana BOS dan tidak

dilaporkan kepada PPKD.

Selain itu atas pembelian barang inventaris sekolah, pihak sekolah telah

melaporkan pembelian barang inventaris dan aset tetap kepada Tim BOS

Kabupaten Lebong dan telah dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB)

masing-masing sekolah namun belum dilakukan verifikasi atas barang

inventaris tersebut. Permasalahan ini disebabkan belum ditetapkannya

kebijakan pengelolaan BOS oleh Pemerintah Kabupaten Lebong sehingga

mengakibatkan LRA TA 2017 belum menggambarkan penerimaan dan

pengeluaran Dana BOS pada Sekolah Negeri di Kabupaten Lebong dan

potensi tidak tepatnya kebenaran kriteria barang inventaris dan aset yang

dilaporkan sekolah negeri penerima Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lebong

untuk menetapkan kebijakan pengelolaan Dana BOS.

8. Kabupaten Mukomuko

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa masih terdapat Pendapatan

Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp20.025.029, yang


Terdapat penerimaan jasa giro rekening Dana BOS yang belum disetorkan ke

Kas Daerah senilai Rp20.025.029,00 dan pemotongan pajak atas jasa giro senilai

Rp9.578.887 (Temuan No. 10 dalam LHP SPI No.20.C/LHP/XVIII.BKL/05/2018, Hal. 42)


terdiri dari 124 SDN Negeri senilai Rp12.271.305,00 dan 45 SMP Negeri

senilai Rp7.753.724,00. Jasa giro tersebut merupakan akumulasi atas jasa giro

yang diperoleh rekening penyimpanan Dana BOS selama tahun 2017. Selain

itu, dari pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan rekening koran dan rekapitulasi

penerimaan dan pengeluaran Dana BOS tersebut, terdapat pemotongan pajak

atas jasa giro tersebut sebesar Rp9.578.887. Seharusnya atas rekening

pemerintah tidak dapat dikenakan pajak penghasilan. Kondisi ini disebabkan

tidak tertibnya Bendahara Dana BOS 124 SD dan 45 SMP dalam menyetorkan

sisa jasa giro ke rekening Kas Daerah serta Kepala BKD belum

menyampaikan informasi mengenai rekening Pemerintah Daerah yang

seharusnya tidak dikenakan pajak.

BPK merekomendasikan Bupati Mukomuko agar memerintahkan Kepala

Dinas Pendidikan untuk memperingatkan masing-masing Bendahara BOS

dan memerintahkan Kepala BKD untuk berkoordinasi dengan Bank agar

tidak mengenakan pajak rekening bendahara BOS.

9. Kabupaten Rejang Lebong

Pada temuan ini terdapat permasalahan penyajian Kas Lainnya terkait

BOS yaitu penyajian BOS tidak berdasarkan uang yang benar-benar ada

di kas bendahara BOS per 31 Desember 2017. Saldo Kas Lainnya - BOS

yang disajikan adalah selisih antara penerimaan BOS TA 2017 dengan belanja

BOS TA 2017. Sehingga atas saldo kas di rekening BOS belum

memperhitungkan saldo awal kas di rekening BOS atau saldo per 31

Desember 2016. Saldo BOS belum dapat disajikan sesuai dengan ketentuan

dikarenakan rekapan data-data dari sekolah yang masih perlu dilakukan

konfirmasi ulang karena hasil perhitungan antara laporan sekolah dengan

perekapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum selesai dan masih dalam

proses penyelesaian akhir.


Proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan (Temuan No. 5 dalam LHP SPI



Kondisi ini disebabkan lemahnya pengendalian pengelolaan dan

pelaporan keuangan dari tingkat pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengguna

Anggaran, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sehingga mengakibatkan

timbulnya permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2017.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Rejang Lebong

agar memerintahkan PPKD dan para Kepala OPD untuk meningkatkan

pengendalian dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan

pelaporan keuangan.

10. Kabupaten Seluma

Pemeriksaan BPK pada aplikasi SIMDA Keuangan menunjukkan bahwa

selama 2017 SIMDA Keuangan tidak pernah mencatat realisasi

Pendapatan dan Belanja Dana BOS. Dinas Pendidikan telah menyerahkan

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dana BOS

untuk penyusunan laporan keuangan pada 19 Januari 2018, namun SP3B

tidak sesuai ketentuan sehingga dikembalikan oleh BPKD. Hingga

penyerahan Laporan Keuangan Unaudited, Dinas Pendidikan belum

mengembalikan SP3B.

Selain itu, penyebab lain permasalahan ini adalah tidak adanya sosialisasi

pembuatan SP3B sehingga masih banyak Bendahara BOS SD yang salah

memasukkan informasi untuk penyusunan SP3B. Permasalahan ini

mengakibatkan pengakuan pendapatan dan belanja pada LRA lebih kecil dari

sebenarnya serta Aset Tetap dari Belanja BOS belum dicatat di Neraca

Daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Seluma agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan mengajukan SP3B secara tepat

waktu dan penyajian kepada BPKD;


Pendapatan dan belanja BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum

disahkan dan dicatat di LRA TA 2017 (Temuan No. 7 dalam LHP SPI



b. Memerintahkan Kepala BPKD mencatat Dana BOS dalam Laporan

keuangan;

c. Memerintahkan Kepala BPKD dan Dinas Pendidikan melakukan

sosialisasi pelaporan Dana BOS.


LAMPUNG


TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/

KOTA DI LAMPUNG



Kabupaten/Kota di Lampung. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI

mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 10 LKPD. Secara

umum permasalahan yang terkait dengan pengelolaan Dana BOS pada

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung meliputi: 1) Penatausahaan Aset

terkait Dana BOS belum memadai; 2) Rekening Dana BOS belum

ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan 3) Kesalahan penganggaran Belanja

BOS.

Permasalahan penatausahaan Aset Tetap terkait Dana BOS yang belum

memadai menjadi permasalahan yang banyak terjadi di Lampung, yaitu pada

Pemerintah Provinsi dan 5 (lima) Pemerintah Kabupaten serta 1 (satu)

Pemerintah Kota, dengan uraian sebagai berikut: 1) Pemerintah Provinsi

Lampung terdapat permasalahan adanya sekolah yang belum

mencantumkan nomor inventaris barang pada Aset Tetap dari belanja BOS

Tahun 2017 dan terdapat aset dari belanja BOS TA 2017 yang tidak

ditemukan sekolah senilai Rp9.010.000,00 mengakibatkan potensi hilangnya

aset karena tidak ada identifikasi barang dan aset yang belum ditemukan; 2)

Pemerintah Kabupaten Mesuji terdapat permasalahan pencatatan aset dari

Dana BOS Tahun 2017 yang dicatat secara gabungan/paket bukan secara

satuan yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas aset karena

identitas aset yang tidak jelas; 3) Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdapat

permasalahan 1 (satu) aset tetap bangunan gedung tempat ibadah senilai

Rp14.378.000,00 dari Dana BOS yang belum dikapitalisasikan ke aset

induknya yang berakibat pada informasi Aset Tetap yang disajikan dalam

neraca tidak lengkap dan akurat serta berpotensi mengganggu kewajaran

penyajian laporan keuangan; 4) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terdapat

permasalahan adanya peralatan dan mesin yang diperoleh dari dana BOS


sebesar Rp47.000.000,00 yang tidak dapat ditelusuri; 5) Pemerintah

Kabupaten Pringsewu terdapat permasalahan pencatatan aset peralatan dan

mesin yang tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah lain yang

mengakibatkan data aset peralatan dan mesin tidak informatif; 6) Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang terdapat permasalahan masih tercatatnya Aset

Tetap pada Neraca Pemkab Tulang Bawang padahal sudah ada pengalihan

urusan kewenangan Pemkab kepada Pemprov yang mengakibatkan aset

yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2017 belum menggambarkan

kondisi yang sebenarnya; 7) Pemerintah Kota Bandar Lampung terdapat

permasalahan adanya selisih pencatatan atas Aset (SMA/SMK) yang

dialihkan dari Pemkab kepada Pemprov yang mengakibatkan Aset pada

Neraca per 31 Desember 2017 belum menggambarkan kondisi yang

sebenarnya.


dan Kabupaten/Kota di Lampung TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Lampung

Pada TA 2017, Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan belanja

BOS kepada 336 Pendidikan Dasar sebesar Rp233.511.600.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp224.864.364.215,00. Berdasarkan pemeriksaan

dokumen pertanggungjawaban belanja BOS dari 337 sekolah diketahui hal-

hal sebagai berikut.

a. Pemeriksaan secara uji petik pada 54 sekolah menunjukkan terdapat 4

sekolah yang belum menyusun laporan realisasi belanja BOS TA 2017.

Laporan yang telah disusun adalah realisasi sampai dengan Triwulan II

tahun 2017.

b. Terdapat selisih lebih realisasi belanja BOS TA 2017 berdasarkan

realisasi menurut LRA (Rp224.864.364.215,00) dengan realisasi

menurut rekapitulasi sekolah (Rp224.884.129.405,00) sebesar

Rp19.765.190,00.

Temuan BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pelaporan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2017 belum tertib

(Temuan No. 3 atas LHP SPI No. 31b/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 11)


c. Terdapat perbedaan Dana BOS yang diterima sekolah sebesar

Rp56.547.000,00. Berdasarkan rekapitulasi sekolah diterima sebesar

Rp225.009.799.900,00, sedangkan berdasarkan reviu atas rekening

koran masing-masing sekolah, Dana BOS yang diterima sebesar

Rp225.066.346.900,00.

d. Terdapat selisih sisa Dana BOS sebesar Rp199.067.600,00 dari

perbandingan sisa Dana BOS pada Bendahara BOS sebesar

Rp201.982.685,00 (tidak termasuk jasa giro bank) dengan sisa Dana

BOS berdasarkan pertanggungjawaban dan rekap belanja dari sekolah

sebesar Rp401.050.285,00 (tidak termasuk jasa giro bank).

e. Kesalahan penganggaran belanja BOS, yaitu:

1) Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Barang sebesar

minimal Rp105.111.800,00;

2) Realisasi Belanja Modal dari Belanja Pegawai sebesar minimal

Rp68.188.200,00;

3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari Belanja Pegawai sebesar

minimal Rp32.300.000,00;

4) Realisasi Belanja Modal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar

minimal Rp1.312.746.175,00; dan

5) Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar

minimal Rp915.541.811,00.

f. Terdapat 21 sekolah SMA/SMK yang belum mencantumkan nomor

inventaris barang pada aset tetap dari belanja BOS Tahun 2017.

g. Terdapat aset dari belanja BOS TA 2017 yang tidak ditemukan pada

SMAN 1 Gunung Labuhan senilai Rp9.010.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya lebih saji pada Belanja Pegawai

BOS lebih saji sebesar Rp141.000.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOS

sebesar Rp324.391.564,00 dan Belanja Modal BOS sebesar

Rp465.391.564,00; dan potensi hilangnya aset karena tidak ada identifikasi

barang dan aset yang belum ditemukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur

Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat

dalam melakukan koordinasi atas inventarisasi BMD dan menginstruksikan:

a. Kepala Sekolah untuk melaksanakan inventarisasi/kodefikasi dan

mengamankan BMD yang ada pada kekuasaannya;


b. Tim Manajemen BOS Provinsi lebih cermat dalam melaksanakan

monitoring, memantau pertanggungjawaban, mengumpulkan dan

merekapitulasi pencatatan belanja BOS;

c. Tim Manajemen BOS sekolah lebih tertib dalam menyusun laporan

pertanggungjawaban realisasi belanja BOS dan lebih cermat dalam

mengklasifikasikan realisasi belanja BOS; dan

d. Pengurus barang sekolah SMA/SMK lebih cermat dalam

mengadministrasikan BMD.

2. Kabupaten Lampung Selatan

Dari hasil pemeriksaan, diketahui terdapat permasalahan realisasi

belanja BOS melebihi anggaran. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa

serta belanja modal seluruh sekolah melebihi anggaran. Sedangkan untuk

belanja pegawai (honorarium pengelolaan Dana BOS) tidak melebihi

anggaran namun melebihi ketentuan sebesar 15% pada delapan SD Negeri.

Kemudian terdapat permasalahan dua sekolah yang belum termasuk

dalam penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS tahun 2017

yaitu pada SDN 2 Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang dan

SDN Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung.

Selain permasalahan tersebut, diketahui juga bahwa penyajian sisa

dana pada Kas di Bendahara BOS tahun berjalan belum memadai

karena sisa kas atas perhitungan Kas di Bendahara BOS tahun 2016 masih

tercatat pada TA 2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan anggaran untuk belanja TA 2017

belum mencerminkan penerimaan hibah Dana BOS yang tersalurkan dan

penggunaan Dana BOS berpeluang tidak terkendali. Hal tersebut

disebabkan karena Kabid BPKAD kurang cermat dalam menyusun

anggaran untuk Dana BOS serta Tim BOS Dinas Pendidikan belum optimal

dalam melakukan pengawasan secara intensif ke sekolah-sekolah dalam

penggunaan Dana BOS sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) BOS.


Pengelolaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 9 atas LHP SPI

No. 19.B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 27)


Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lampung

Selatan agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan

Kepala Bidang Anggaran lebih cermat dalam menyusun anggaran Dana BOS

serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan

Tim BOS lebih optimal dalam melakukan pengawasan secara intensif ke

sekolah-sekolah dalam penggunaan Dana BOS sesuai Juknis BOS.

3. Kabupaten Lampung Timur

Dari hasil pemeriksaan atas realisasi belanja barang BOS sebesar

Rp71.857.697.789,00, diantaranya sebesar Rp12.107.510.777,00

digunakan untuk pembelian Aset Tetap Lainnya berupa buku. Namun

dalam ketentuan dalam Juknis BOS diwajibkan untuk menggunakan Dana

BOS sebesar 20% untuk pembelian buku.

Selain permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain yaitu

Bendahara yang ditunjuk sekolah untuk mengelola Dana BOS pada

600 sekolah negeri belum ditetapkan oleh Bupati melalui keputusan

kepala daerah. Kemudian atas rekening yang digunakan untuk

mengelola Dana BOS belum dimintakan ijin oleh para kepala sekolah

untuk ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sebagai rekening

daerah. Pemeriksaan atas data rekening BOS diketahui terdapat pendapatan

bunga sebesar Rp54.053.330,09 dan atas pendapatan bunga tersebut

dikenakan pajak bunga sebesar Rp8.124.493,00 dan biaya administrasi bank

sebesar Rp34.289.822,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja barang lebih saji dan

belanja modal kurang saji masing-masing sebesar Rp12.107.510.778,00 dan

Sekolah kehilangan dana dari pengenaan pajak atas bunga sebesar

Rp8.124.493,00. Hal tersebut disebabkan Kepala Disdikbud belum

mengajukan usulan penetapan bendahara BOS dan rekening penampungan


Kesalahan Penganggaran Belanja Barang BOS serta Bendahara dan Rekening

BOS belum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah (Temuan No. 7 atas

LHP SPI No. 33B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 21)


dana BOS kepada Bupati serta kurang cermat dalam mengajukan usulan

anggaran belanja BOS.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Timur

agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk mengajukan usulan penetapan

bendahara BOS dan rekening penampungan dana BOS dalam keputusan

kepala daerah serta lebih cermat dalam mengajukan usulan anggaran belanja

BOS.

Diketahui bahwa Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai daerah

dengan kelompok kemampuan keuangan rendah. Namun sejak Bulan

September 2017, Setwan telah membayarkan TKI, tunjangan reses dan

belanja penunjang operasional (BPO) dalam kelompok kemampuan

keuangan tinggi. Perbedaan tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut

karena pada perhitungan sebelumnya, BPKAD memperhitungkan Dana

BOS dan Dana Desa dalam komponen pendapatan. Atas hal tersebut,

Setwan telah melakukan perhitungan kelebihan pembayaran TKI dan

tunjangan reses sebesar Rp1.428.000.000,00.

Dari nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp1.428.000.000,00 tersebut,

telah dilakukan penyetoran kembali ke kas daerah sebesar

Rp1.006.355.000,00, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp421.645.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan TKI sebesar

Rp421.645.000,00. Hal tersebut disebabkan karena Kepala BPKAD tidak

cermat dalam melakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah serta

Sekretaris DPRD tidak cermat dalam melakukan pembayaran TKI.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Timur

agar memerintahkan Kepala BPKAD lebih cermat dalam melakukan

perhitungan kemampuan keuangan daerah serta memerintahkan Sekretaris

DPRD lebih cermat dalam melakukan pembayaran TKI

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan

Kelebihan pembayaran Tunjangan Transportasi sebesar Rp28.560.000,00, dan

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp421.645.000,00 serta Dana

Operasional Pimpinan DPRD membebani keuangan daerah sebesar

Rp63.000.000,00 (Temuan No. 5 atas LHP Kepatuhan No.

33C/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 13)


4. Kabupaten Lampung Utara

Terkait dengan Dana BOS, dari hasil pemeriksaan pertanggungjawaban

penggunaan Dana BOS menunjukkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan (Disdikbud) belum menyampaikan SP3B kepada

PPKD (PPKD selaku BUD belum menerbitkan SP2B sebagai dasar

pembukuan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-

OPD)).

Selain hal tersebut, terdapat 424 rekening sekolah penerima Dana

BOS belum ditetapkan dengan SK Bupati TA 2017 serta 29 sekolah

penerima Dana BOS belum menyampaikan realisasi pendapatan dan

belanja kepada Disdikbud secara tepat waktu karena terlambatnya

proses pencairan Dana BOS dari Dinas Pendidikan Pr.ovinsi Lampung.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terbukanya peluang

penyalahgunaan rekening Dana BOS yang belum ditetapkan dengan SK

Bupati dan tidak terjaminnya tertib pengelolaan Dana BOS sesuai dengan

ketentuan.

Hal tersebut disebabkan sekolah penerima Dana BOS belum

melaporkan rekening Dana BOS untuk ditetapkan dalam SK Bupati serta

Bendahara BOS di JKN tidak patuh terhadap tata kelola dana yang dikuasai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati

Lampung Utara untuk memerintahkan Kepala Disdikbud lebih cermat

dalam memedomani ketentuan yang berlaku, khususnya

pertanggungjawaban dan pengesahan laporan realisasi pendapatan belanja

untuk Dana BOS.


Pengelolaan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di

Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan Kas Lainnya di Bendahara Dana

Bantuan Operasional Sekolah belum optimal (Temuan No.1 atas LHP SPI

No. 24B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 4)


5. Kabupaten Mesuji

Pengelolaan Rekening Bank dan Kas Tunai pada tiga OPD belum

tertib (Temuan No. 1 atas LHP SPI No.

25.B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 4)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening bank yang digunakan OPD

(dhi. Dinas Pendidikan) diketahui rekening yang digunakan sekolah

untuk menerima Dana BOS belum ditetapkan dalam surat keputusan

kepala daerah.

Permasalahan di atas mengakibatkan terbukanya peluang

penyalahgunaan rekening yang dibuka tanpa melalui Kepala Daerah. Hal

tersebut disebabkan karena Kepala Disdik kurang melakukan pengawasan

pembukaan rekening dan tidak melaporkan pembukaan rekening Dinas

kepada BUD serta BUD kurang optimal melakukan pengendalian atas

rekening-rekening yang dimiliki OPD.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Mesuji

agar memerintahkan kepada Kepala Disdik untuk melakukan pengawasan

dan melaporkan pembukaan rekening dan kepada BUD agar lebih optimal

dalam melakukan pengendalian atas rekening-rekening yang dimiliki OPD.

Penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten

Mesuji belum tertib (Temuan No. 3 atas LHP SPI No.

25.B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 12)

Dari hasil pemeriksaan atas saldo Aset Tetap dalam Neraca Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2017 diketahui

permasalahan terkait Dana BOS berikut.

Hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen secara uji petik

menunjukkan terdapat barang-barang yang dicatat di Buku Inventaris bukan

secara satuan barang tetapi dicatat secara gabungan/paket. Barang-barang

tersebut merupakan aset yang berasal Dana BOS Tahun 2017 yang tercatat


1. Pengelolaan Rekening Bank dan Kas Tunai pada tiga OPD belum tertib

2. Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mesuji

belum tertib


di sekolah-sekolah. Total aset yang dicatat secara paket senilai

Rp4.129.176.513,92 yang dicatat ke dalam buku inventaris menjadi dua paket

kelompok, yaitu kelompok Peralatan Mesin (alat-alat kantor lainnya) dan

Aset Tetap Lainnya (buku).

Hal tersebut mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan

barang oleh pihak lain atas tidak adanya data identitas yang jelas yang

disebabkan oleh Pengurus Barang dan operator SIMDA BMD pada OPD

tidak cermat dalam menginput barang dan melaporkan kondisi barang

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Mesuji

agar memerintahkan Sekda untuk menginstruksikan Pengurus Barang dan

operator SIMDA BMD pada OPD lebih cermat dalam menginput barang

dan melaporkan kondisi barang.

6. Kabupaten Pesawaran

Dari hasil pemeriksaan terhadap rincian Aset Tetap Gedung dan

Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan menunjukkan bahwa terdapat 124

record Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp23.788.819.535,49 serta

669 record Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp408.199.705.138,00

yang merupakan kapitalisasi tetapi belum dilekatkan ke aset induknya. Hal

tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan penyusutan. Dari jumlah

124 record aset tetap gedung dan bangunan, terdapat 1 (satu) aset tetap

bangunan gedung tempat ibadah permanen berupa rehab mushola, taman,

dll senilai Rp14.378.000,00 (tahun perolehan 2015) dari Dana BOS yang

belum dilekatkan ke aset induknya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi aset tetap yang

disajikan dalam neraca tidak lengkap dan akurat serta berpotensi

mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan.

BPK merekomendasikan Bupati Pesawaran agar memerintahkan Sekda

untuk meningkatkan pengendalian atas pengamanan, pemanfaatan serta


Pengelolaan Aset Tetap belum tertib (Temuan No. 7 atas LHP SPI No.

22B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 19)


penatausahaan BMD dan para Kepala OPD melakukan penatausahaan

secara cermat atas BMD yang berada dalam pengelolaannya.

7. Kabupaten Pesisir Barat

Salah satu permasalahan dalam temuan ini yang terkait dengan Dana

BOS adalah adanya peralatan dan mesin yang tidak dapat ditelusuri

sebesar Rp773.962.540,00. Dari jumlah tersebut terdapat peralatan dan

mesin yang diperoleh dari Dana BOS sebesar Rp47.000.000,00, dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Peralatan dan Mesin dari dana BOS yang tidak dapat ditelusuri

Jenis Aset Tahun

Perolehan Harga

(Ribuan Rp) SKPD

Papan Tulis BOS 2017 2.700 SMPN 1 Pesisir Tengah

Laptop BOS 2015 6.000

SMPN 2 Pesisir Tengah BOS 2016 6.000

Mesin Absensi BOS 2015 3.000 SMPN 2 Pesisir Selatan


Printer BOS 2015 800 SMPN 3 Pesisir Selatan

Komputer/PC BOS 2015 7.500 SMPN 4 Pesisir Selatan

Jam Dinding BOS 2015 500

SDN 3 Pasar Krui


Printer BOS 2014 800

Printer BOS 2016 1.400

Printer BOS 2014 800

Proyektor BOS 2016 5.000

Komputer/PC BOS 2016 5.000

Total 47.000

sumber: lampiran 3 LHP SPI atas LKPD Kabupaten Pesisir Barat TA 2017

Permasalahan tersebut mengakibatkan peralatan dan mesin yang tidak

dapat ditelusuri sebesar Rp773.962.540,00 (khusus peralatan dan mesin yang

dari Dana BOS sebesar Rp47.000.000). Hal tersebut disebabkan karena

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang kurang optimal dalam melakukan


Penatausahaan Aset Tetap belum memadai (Temuan No. 3 atas LHP SPI No.

29B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 9)


pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD dan seluruh Kepala

OPD selaku Pengguna Barang belum optimal dalam melakukan inventarisasi

aset di unit kerjanya khususnya atas aset yang tidak dapat diidentifikasi

keberadaannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pesisir

Barat untuk memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang

untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan BMD serta memerintahkan Kepala OPD selaku Pengguna

Barang untuk melakukan inventarisasi aset di unit kerjanya khususnya atas

aset yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya.

8. Kabupaten Pringsewu

Terkait dengan permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS, diketahui

bahwa pencatatan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Dana BOS

Tahun 2017 belum tertib.

Dari hasil uji petik terhadap 16 sekolah dasar dan sekolah menengah

pertama yang melaksanakan pengadaan aset dari belanja modal Dana BOS

2017, terdapat permasalahan pencatatan aset peralatan dan mesin yang tidak

sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain serta aset peralatan dan

mesin berasal dari Dana BOS 2017 pada SMPN 3 Pringsewu berupa dua

buah tiang basket dipasang pada lapangan masyarakat, bukan pada tanah

sekolah milik pemda.

Permasalahan tersebut mengakibatkan data aset peralatan dan mesin

tidak informatif yang disebabkan karena Kepala OPD selaku pengguna

BMD tidak tertib dalam melakukan inventarisasi BMD di unit kerja dan

kurang memperhatikan status/kepemilikan dan nilai tanah yang tercatat di

unit kerja.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati

Pringsewu agar segera memerintahkan Kepala OPD selaku pengguna BMD

agar tertib dalam melakukan inventarisasi BMD di unit kerja serta lebih


Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal (temuan No. 3 atas LHP

SPI No. 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2018 hal. 10)


memperhatikan status/kepemilikan dan nilai tanah yang tercatat di unit

kerja.

9. Kabupaten Tulang Bawang

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Pemerintah Provinsi

Lampung telah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)

Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) urusan

pendidikan menengah khususnya pengelolaan pendidikan sekolah

menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

BAST tersebut tidak menyebutkan nilai total sarana dan prasarana yang

diserahterimakan. Nilai dan rincian sarana dan prasarana hanya disajikan

dalam lampiran BAST. Pada saat diserahkan pihak Pemerintah Provinsi

Lampung belum melakukan verifikasi faktual atas daftar aset yang terdapat

dalam lampiran tersebut. Sehingga, seluruh Aset Tetap P3D tersebut masih

dicatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang TA 2016

senilai buku Rp35.411.686.721,44 (audited), yaitu sisa kas di Bendahara BOS

senilai Rp115.600.000,00 ditambah nilai perolehan aset Rp50.491.490.270,96

dikurangi dengan penyusutan Rp15.195.403.549,52.

Terkait pengelolaan Dana BOS terdapat permasalahan yaitu nilai sisa

kas di Bendahara BOS sebesar Rp115.600.000,00 dan aset BOS sebesar

Rp1.381.494.591,00 belum diperhitungkan dalam BAST P3D yang

telah ditandatangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang dan Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu terdapat

perbedaan nilai aset peralatan dan mesin antara jumlah rincian BAST dengan

nilai aset peralatan dan mesin yang tercatat di aset lainnya sebesar

Rp11.197.000,00 yang belum dapat dijelaskan.

Permasalahan di atas mengakibatkan aset yang disajikan pada Neraca

per 31 Desember 2017 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas


Serah terima sarana dan prasarana sebagai dampak pengalihan urusan

pemerintahan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 antara Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang dan Pemerintah Provinsi Lampung belum optimal

(Temuan No. 4 atas LHP SPI No. 18B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 14)


dampak pengalihan urusan pemerintah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun

2014.

Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan

Pemerintah Provinsi Lampung belum melakukan verifikasi faktual bersama

atas Aset Tetap yang terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan sesuai

amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tulang Bawang agar

memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang agar segera

melakukan verifikasi atas aset P3D yang terkait dengan pengalihan urusan

pemerintahan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang masih tercatat

dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui koordinasi

dengan Pemerintah Provinsi Lampung;

10. Kota Bandar Lampung

Penatausahaan Rekening Bendahara OPD dan BLUD tidak tertib (Temuan No. 2 atas LHP SPI No. 28.B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 7)

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan rekening operasional yang

digunakan oleh BUD dan Bendahara OPD khususnya yang terkait dengan

rekening Dana BOS diketahui bahwa rekening penerima BOS baik pada

tingkat SD yang berjumlah 190 sekolah dan SMP yang berjumlah 34

sekolah dikenakan pajak atas penghasilan bunga dan biaya

administrasi bank selama TA 2017 sebesar Rp25.855.876,84, yang

mengakibatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung terbebani biaya

administrasi dan pajak penghasilan atas pendapatan bunga sebesar

Rp25.855.876,84.

Hal tersebut disebabkan karena Kepala BPKAD belum membuat

perjanjian kerja sama yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara

Temuan Dana BOS pada Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Rekening Bendahara OPD dan BLUD tidak tertib

2. Penyelesaian penyerahan Aset SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi

Lampung belum optimal


Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pemilik kas dengan Bank

Lampung sebagai bank yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bandar

Lampung agar memerintahkan Kepala BPKAD membuat perjanjian kerja

sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pemilik kas dengan

Bank Lampung sebagai bank yang ditunjuk untuk memegang kas daerah,

mengenai hak dan kewajiban diantaranya terkait penghentian pemotongan

pajak dan biaya administrasi atas pendapatan bunga rekening.

Penyelesaian penyerahan Aset SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Lampung belum optimal (Temuan No. 5 atas LHP SPI No. 28.B/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Hal. 16)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SE Mendagri

No. 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

mengamanatkan untuk mengalihkan urusan-urusan tertentu antara

pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah

pusat dan segera berkoordinasi menyelesaikan secara seksama inventarisasi

P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan

urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan

serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling

lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Pemkab Bandar Lampung telah menindaklanjutinya dengan

menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) personel, pendanaan,

sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah

khususnya pengelolaan pendidikan SMA dan SMK.

BAST tersebut tidak menyebutkan nilai total sarana dan prasarana yang

diserahterimakan. Nilai dan rincian sarana dan prasarana hanya disajikan

dalam lampiran BAST. Pada saat diserahkan pihak baik Pemerintah Kota

Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung belum melakukan

verifikasi faktual atas daftar aset yang terdapat dalam lampiran tersebut.

Sehingga, seluruh Aset P3D tersebut masih dicatat dalam Neraca

Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2016 senilai Rp221.956.560.874,00

(audited).

Atas nilai aset P3D sebesar Rp221.956.560.874,00 yang disampaikan ke

Pemprov Lampung, terdapat selisih sebesar Rp6.879.010.866,00 yang


merupakan aset yang tidak ditemukan oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga

Neraca Pemprov mencatat aset P3D yang diakui sebesar

Rp215.077.550.008,00.

Selain selisih tersebut, masih terdapat Aset Tetap SMA/SMK yang

bersumber dari belanja modal BOS dan Bansos APBN senilai

Rp11.196.817.598,00, yang tercatat pada Aset Lain-lain selama dua tahun

anggaran yaitu tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan keterangan Bendahara BMD Disdikbud, nilai aset tersebut

merupakan nilai estimasi atas kegiatan belanja modal dengan pendanaan

BOS dan APBN, dan pada saat serah terima P3D Bulan September 2016

belum selesai dilaksanakan, dan langsung dilimpahkan kepada Pemerintah

Provinsi Lampung pada akhir 2016. Atas penyajiaan aset tersebut,

Bendahara BMD Disdikbud tidak dapat memberikan rincian kegiatan

belanja modal, BAST, maupun bukti pendukung pencatatan yang mamadai.

Namun, aset tersebut juga tidak dapat serta merta dikeluarkan dari Neraca

Pemerintah Kota Bandar Lampung karena tidak mempunyai bukti BASR

ataupun bukti lainnya yang memadai.

Permasalahan di atas mengakibatkan Aset yang disajikan pada Neraca

per 31 Desember 2017 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas

dampak pengalihan urusan pemerintah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun

2014 dan BAST P3D tidak memberikan informasi yang akurat dan memadai

untuk digunakan sebagai dasar penghapusan aset dari Neraca.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Bandar Lampung agar

memerintahkan Sekda selaku Pengelola BMD segera menyelesaikan

verifikasi bersama terkait penyerahan aset SMA/SMK dengan Pemerintah

Provinsi Lampung.


DKI JAKARTA



TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di DKI Jakarta yaitu

pertanggungjawaban penyaluran Dana BOS yang masih belum sesuai

dengan ketentuan.

Permasalahan ini terjadi karena tidak lengkapnya bukti

pertanggungjawaban, perbedaan data laporan realisasi Dana BOS, serta jasa

giro pada rekening sekolah penerima Dana BOS belum disetorkan ke kas

daerah. Pertanggungjawaban penyaluran Dana BOS yang belum sesuai

dengan ketentuan tersebut mengakibatkan adanya risiko potensi

penyalahgunaan rekening dana BOS. Untuk itu, perlu ada koordinasi antara

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan pihak terkait dalam

meningkatkan pengawasan penyaluran Dana BOS, agar tidak terjadi

permasalahan yang sama di masa mendatang.


DKI Jakarta TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

Pengendalian belanja dari Dana BOS dan BOP kurang memadai

(Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 08.B/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/05/2018, Hal. 74)

Hasil pemeriksaan atas data penyaluran, pengelolaan, penggunaan, dan

pertanggungjawaban Dana BOS TA 2017, diketahui terdapat

permasalahan penggunaan Dana BOS pada minimal 39 sekolah tidak

sesuai ketentuan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan


1. Pengendalian belanja dari Dana BOS dan BOP kurang memadai

2. Pengelolaan dan penatausahaan kas atas Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) belum memadai


Operasional Sekolah telah mengatur mekanisme penggunaan dan

pertanggungjawaban Dana BOS.

Dari 39 sekolah tersebut, BPK melakukan uji petik dengan berkunjung

ke 2 sekolah yaitu SMKN I dan SMPN 253. Hasil pemeriksaan pada 2

sekolah tersebut ditemukan penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai

ketentuan, berupa kekurangan bukti pertanggungjawaban Dana BOS

dan pengadaan sembilan unit komputer (PC All in One) dari Dana

BOS yang tidak sesuai spesifikasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan

penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai keseluruhan

Rp52.853.607,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur

agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya lebih cermat dalam

melakukan pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban Dana BOS.

Selain itu juga agar membuat regulasi juknis Dana BOS dan pelaksanaan

laporan pengelolaan Dana BOS.

Pengelolaan dan penatausahaan Kas atas Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) belum memadai (Temuan No. 3 dalam LHP SPI

No.08.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2018, Hal. 144)

Berdasarkan pemeriksaaan atas pengelolaan dan penatausahaan Dana

BOS, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Penetapan Bendahara Dana BOS dan Rekening Dana BOS belum

sesuai ketentuan.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah sekolah penerima

Dana BOS dan rekening Dana BOS yang digunakan oleh sekolah tidak

dapat dipastikan karena terdapat sekolah terbuka dan sekolah luar biasa

penyaluran Dana BOS pada rekening yang sama.

b. Ketidaksesuaian laporan penyaluran dan realisasi Dana BOS

Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah penerima Dana BOS.

Hasil uji petik pada 109 sekolah menunjukkan saldo kas pada rekening

sekolah per 31 Desember 2017 belum tentu merupakan sisa Dana BOS

pada masing-masing sekolah, dikarenakan masih memungkinkan

terdapat pembayaran pihak ketiga yang gagal transfer atau belum

dibayarkan, terdapat sisa kas yang masih disimpan secara tunai dan

terdapat sisa kas yang masih dalam penguasaan pihak ketiga, misalnya


kelebihan transfer kepada rekanan namun dikembalikan ke sekolah pada

tahun 2018.

c. Kelemahan pengendalian atas transaksi pengeluaran kas pada

sekolah penerima Dana BOS.

Dari reviu uji petik dokumen pertanggungjawaban sekolah diketahui

terdapat perbedaan antara nilai tagihan/invoice/kuitansi yang dibuat oleh

pihak ketiga/rekanan dengan slip transfer dan bilyet giro yang dibuat

oleh Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk pembayaran kepada pihak

ketiga/rekanan.

d. Jasa giro pada rekening sekolah penerima Dana BOS belum

disetorkan ke kas daerah sebesar Rp7.637.792,00.

Hasil konfirmasi atas rekening sekolah penerima Dana BOS diketahui

terdapat 102 sekolah yang menerima jasa giro selama tahun 2017 sebesar

Rp10.245.680,00. Atas jasa giro tersebut terdapat koreksi kesalahan

perhitungan jasa giro oleh Bank DKI dengan pendebitan saldo sebesar

Rp588.573,00 dan telah dikenakan pajak jasa giro selama tahun 2017

sebesar Rp2.019.315,00, sehingga pendapatan jasa giro atas rekening

sekolah penerima Dana BOS yang diterima sekolah sebesar

Rp7.637.792,00. Pendapatan jasa giro tersebut sampai dengan

pemeriksaan berakhir belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi terjadinya

kekurangan/kelebihan fisik Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk

Dana BOS per 31 Desember 2017; terdapat potensi penyalahgunaan Dana

BOS atas pengeluaran kas yang kemudian dana tersebut dikembalikan lagi

ke rekening sekolah; dan kekurangan penerimaan Pendapatan Jasa Giro

sebesar Rp7.637.792,00.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepala

Dinas Pendidikan supaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk

meningkatkan pengawasan dalam penyaluran Dana BOS; dan menyusun,

menetapkan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP)

terkait mekanisme rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Belanja Dana BOS

yang disampaikan masing-masing sekolah dengan bukti penyaluran Dana

BOS sampai dengan akhir tahun anggaran.


JAWA BARAT



TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD

KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT



Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI


umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Jawa Barat, meliputi: 1)

Penatausahaan Dana BOS belum tertib; 2) Perhitungan dan penganggaran

Dana BOS tidak menggunakan data yang akurat; 3) Pemungutan dan

penyetoran pajak Dana BOS; 4) Rekening Dana BOS belum dilaporkan ke

BUD; 5) Rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah

terkait; dan 6) Permasalahan biaya administrasi dan bunga bank Dana BOS.

Diantara keenam permasalahan tersebut, permasalahan yang terjadi

hampir di seluruh kabupaten/kota maupun provinsi di Jawa Barat adalah

penatausahaan Dana BOS yang belum tertib. Permasalahan ini

diantaranya terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta,

Kabupaten Subang, Kota Banjar, Kota Cimahi dan Kota Sukabumi.

Permasalahan ini diantaranya disebabkan karena saldo sisa kas Dana BOS

yang bernilai minus, perbedaan pencatatan realisasi penggunaan Dana BOS,

dan adanya pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga

kependidikan honorer melebihi prosentase yang telah ditetapkan dalam

petunjuk teknis BOS. Dampak dari penatausahaan Dana BOS yang belum

tertib adalah penyajian Laporan Keuangan yang bersumber dari Dana BOS

tidak mencerminkan nilai sebenarnya.


dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2017 diuraikan sebagai berikut:


1. Provinsi Jawa Barat

Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2016 pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem

Pengendalian Intern Nomor 40B/LHP/XVIII.BDG/06/2017 tanggal 12

Juni 2017, diketahui kelemahan pengendalian intern yaitu penyaluran Dana

BOS dari Pemerintah Pusat untuk SMA dan SMK tahun 2016 tidak

sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah menyebabkan terjadi

kurang salur sebesar Rp15.479.450.000,00.

Hasil pemeriksaan dokumen, wawancara dengan Tim BOS Provinsi

Jawa Barat dan uji petik terhadap pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri

dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 diketahui

permasalahan sebagai berikut:

a. Perhitungan anggaran Belanja Langsung Dana BOS tidak sesuai

ketentuan;

b. Kelebihan penyaluran Dana BOS dari Kas Daerah ke SMA, SMK dan

SLB Negeri sebesar Rp49.509.845.000,00;

c. Perhitungan Alokasi Dana BOS oleh Tim BOS Provinsi Jawa Barat

tidak menggunakan data yang akurat;

d. Penggunaan Dana BOS untuk pembelian buku teks belum sesuai

ketentuan.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja BOS TA 2017 sebesar

Rp996.349.804.273,00 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya;

keuangan daerah TA 2017 terbebani Dana BOS sebesar

Rp49.509.845.000,00; sekolah tidak mendapatkan alokasi Dana BOS sesuai

dengan jumlah siswa; dan belanja buku teks pelajaran sekolah belum

terpenuhi secara maksimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jawa

Barat agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk meningkatkan

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan

Pengelolaan Belanja Langsung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

belum sesuai ketentuan (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan

No.12C/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 3)


pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS serta

memperhitungkan kelebihan salur Dana BOS dalam perubahan anggaran

tahun 2018. Selain itu agar memerintahkan Kepala Sub Bagian Perencanaan

untuk berkoordinasi dengan Tim BOS dalam proses perhitungan anggaran

sesuai ketentuan yang berlaku dan memverifikasi usulan alokasi belanja buku

sesuai ketentuan. Selanjutnya agar memerintahkan Tim BOS Provinsi Jawa

Barat melakukan verifikasi data siswa sebagai dasar perhitungan alokasi dana

BOS.

2. Kabupaten Bandung Barat

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan cek fisik di lapangan terhadap

67 SMP Negeri dan 56 SD Negeri diketahui bahwa:

a. Bendahara BOS belum sepenuhnya memahami tata cara

pemungutan dan penyetoran pajak.

Hal ini dikarenaka selama tahun 2017, belum ada sosialisasi yang secara

khusus membahas tentang kewajiban perpajakan dalam penggunaan

Dana BOS.

b. Bendahara belum memungut pajak sebesar Rp88.370.164,09

dengan rincian PPN yang belum dipungut sebesar

Rp63.016.108,00, PPh Pasal 21 yang belum dipungut sebesar

Rp20.272.666,73, dan PPh Pasal 23 yang belum dipungut sebesar

Rp5.081.389,36.

Berdasarkan konfirmasi pada Bendahara BOS diketahui bahwa belum

dipungutnya pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman Bendahara

BOS mengenai obyek apa saja yang harus dipungut pajaknya dan obyek

apa saja yang dibebaskan dari pemungutan pajak. Menurut ketentuan

tentang perpajakan bahwa pemungutan PPN dilakukan pada saat


Perundang-Undangan

Bendahara BOS SD dan SMP Negeri Kabupaten Bandung Barat belum

sepenuhnya melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak

(Temuan No. 11 dalam LHP Kepatuhan No. 38.C/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 55)


terjadinya pembayaran atas transaksi/penyerahan barang kena pajak dan

atau jasa kena pajak.

c. Bendahara belum menyetorkan PPN dan PPh ke kas negara

sebesar Rp129.530.278,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan negara belum dapat

memanfaatkan potensi penerimaan pajak sebesar Rp129.530.278,00 dari

pajak yang belum disetor.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat

agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan

pelatihan perpajakan bagi Bendahara BOS dan menginstruksikan Bendahara

Pengeluaran BOS agar menyetorkan ke Kas Negara.

3. Kabupaten Bekasi

BPK RI mengungkap permasalahan pengelolaan Dana BOS pada

Kabupaten Bekasi yaitu:

a. 702 rekening bank SD Negeri dan 89 rekening bank SMP Negeri

yang digunakan untuk menampung Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Meskipun Dana BOS bukan berasal dari dana RKUD Pemkab Bekasi,

namun SD dan SMP Negeri yang berada dalam wilayah Kabupaten

Bekasi merupakan tanggung jawab dan dikelola oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi dan harus dianggarkan dalam RKA OPD serta

rekening bank yang digunakan oleh sekolah harus ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dan dimonitoring oleh BUD.

b. 128 rekening bank SMP Negeri yang digunakan untuk

menampung dana bantuan pemerintah lainnya (selain rekening

Dana BOS) tidak dilaporkan ke BUD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan rekening bank oleh

sekolah tidak dapat dimonitoring oleh BPKD dhi. BUD. Atas


Pengelolaan Rekening Non Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) belum tertib

(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 3)


permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Bupati Bekasi agar

menetapkan rekening yang digunakan untuk menampung dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan

untuk melaporkan adanya pembukaan rekening yang digunakan oleh

sekolah-sekolah untuk menampung dana transfer dari pihak lain kepada

BUD.

4. Kabupaten Bogor

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten

Bogor diketahui terdapat penggunaan rekening untuk menampung

Dana BOS pada sekolah negeri belum tertib. Hasil penelusuran terhadap

rekening bank pengelolaan dana kegiatan BOS diketahui bahwa Pemerintah

Kabupaten Bogor memiliki 1.646 rekening bank yang mengelola Dana BOS,

terdiri dari 1.543 rekening pengelolaan Kas BOS SD dan 103 rekening

pengelolaan Kas BOS SMP. Atas pembukaan rekening tersebut, Bupati

belum menerbitkan izin pembukaan rekening berupa Surat Keputusan (SK)

mengenai penetapan nomor rekening bank pada rekening Kas BOS yang

digunakan dalam pengelolaan dana BOS. Permasalahan tersebut

mengakibatkan penggunaan rekening sekolah negeri tidak terpantau dan

rawan terjadinya penyalahgunaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati

Bogor agar menetapkan prosedur pemberian izin pembukaan rekening pada

seluruh OPD serta menetapkan rekening pada seluruh sekolah negeri dalam

Surat Keputusan Kepala Daerah.


Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2017 belum

sepenuhnya memadai (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.

16B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 3)


5. Kabupaten Cianjur

Pengelolaan Dana BOS Pemkab Cianjur belum memadai (Temuan

No. 7 dalam LHP SPI No. 18B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 35)

Pemeriksaan atas Dana BOS TA 2017 pada Kabupaten Cianjur

menunjukkan hal-hal berikut:

a. Pemkab Cianjur belum memiliki Sisdur dan Juknis yang

memadai terkait pengelolaan BOS.

Meskipun belum memiliki Sisdur dan Juknis yang memadai, Pemkab

Cianjur sudah dapat melakukan proses pencatatan angggaran dan

belanja. Namun ketiadaan sisdur dan juknis menyebabkan tidak jelasnya

pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang menimbulkan

permasalahan dalam proses penganggaran dan realisasi Dana BOS.

b. Penganggaran dan realisasi belanja pegawai Dana BOS melebihi

15%.

Kelebihan belanja pegawai pada Pemkab Cianjur adalah sebesar

Rp22.414.819.136,70. Kelebihan belanja pegawai terjadi pada 1.129 SD

dengan nilai kelebihan sebesar Rp15.175.887.893 dan pada 149 SMP

dengan nilai kelebihan sebesar Rp7.238.931.243,70. Kelebihan porsi

belanja pegawai terjadi sejak saat pembuatan RKAS oleh sekolah.

Sekolah telah menganggarkan belanja pegawai lebih dari 15%.

Kelebihan penganggaran ini terjadi antara lain karena sekolah tidak

memiliki guru PNS yang memadai. Untuk menutupi kekurangan tenaga

pengajar sekolah mempekerjakan guru honorer yang dibayar dari Dana

BOS karena tidak ada dana lain untuk membiayai guru honorer.

c. Satu Sekolah belum membuat SPJ

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban Dana

BOS di SDN DS menunjukkan sekolah belum menyusun SPJ Dana

BOS untuk Triwulan III dan Triwulan IV TA 2017. SDN DS sudah

memenuhi kewajiban dokumen formal berupa laporan K-7 dan Surat


1. Pengelolaan Dana BOS Pemkab Cianjur belum memadai

2. Pengelolaan Kas Pemkab Cianjur belum sesuai ketentuan


Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ). Namun dokumen materiil atas

pertanggungjawaban tersebut belum ada. Selain itu kewajiban

perpajakan sekolah belum disetorkan. Verifikasi terhadap

pertanggungjawaban Dana BOS tidak dapat dilakukan secara memadai

karena belum ada sisdur dan juknis pengelolaan Dana BOS.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembagian tanggungjawab dan

wewenang antara pihak-pihak yang terlibat tidak jelas; belanja pegawai Dana

BOS melebihi ketentuan sebesar Rp15.263.556.724,05; dan SDN DS belum

memiliki laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

Atas hal ini, BPK RI merekomendasikan Bupati Cianjur agar merevisi

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017, meliputi: mekanisme pengelolaan

Dana BOS, pelaporan Dana BOS untuk tujuan penyajian dalam laporan

keuangan, pembagian tugas dan kewenangan secara jelas, dan mekanisme

verifikasi oleh sekolah, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, serta BPKAD.

Selain itu juga agar memerintahkan Kepala Dinas Pedidikan dan

Kebudayaan untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian atas pengelolaan Dana BOS oleh sekolah, serta memberikan

sanksi sesuai ketentuan terhadap sekolah yang tidak menyampaikan SPJ.

Pengelolaan Kas Pemkab Cianjur belum sesuai ketentuan (Temuan

No. 9 dalam LHP SPI No. 18B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 41)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas pada Pemkab Cianjur

diantaranya menemukan hal-hal berikut:

a. Bendahara BOS ditetapkan bukan berdasarkan keputusan bupati

dan rekening BOS milik sekolah negeri belum ditetapkan oleh

bupati.

Hasil pemeriksaan terhadap Bendahara Pengelola BOS di sekolah-

sekolah negeri menunjukkan bahwa penetapan bendahara dilakukan

hanya berdasarkan keputusan kepala sekolah. Selain itu, rekening BOS

milik sekolah negeri juga belum ditetapkan oleh keputusan bupati.

b. Rekening sekolah pada TA 2017 dikenakan pajak bunga sebesar

Rp8.141.033,33 dan biaya administrasi sebesar Rp83.837.000,00.

Hasil pengolahan data rekening milik sekolah negeri yang digunakan

untuk mengelola Dana BOS menunjukkan bahwa atas rekening BOS


masih dikenakan pajak bunga dan biaya administrasi. Hasil konfirmasi

kepada Bank BJB menunjukkan bahwa rekening tabungan yang dibuat

oleh sekolah negeri untuk keperluan pengelolaan Dana BOS

diperlakukan sebagai rekening umum bukan sebagai rekening milik

Pemkab Cianjur.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan pendapatan sekolah negeri

atas pengenaan pajak jasa giro sebesar Rp8.141.033,33 dan atas pengenaan

biaya administrasi sebesar Rp83.837.000,00 dan kurang pengendalian atas

bendahara sekolah dan rekening BOS.

BPK merekomendasikan Bupati Cianjur untuk menetapkan bendahara

dan rekening bank yang digunakan untuk mengelola Dana BOS di sekolah

negeri, serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

untuk secara periodik mengingatkan para guru untuk melakukan

pemutakhiran data Dapodik.

6. Kabupaten Purwakarta

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan kas Dana BOS

pada Kabupaten Purwakarta yaitu:

a. Jumlah Penerimaan Dana BOS tahun 2017 berbeda dan terdapat

selisih sebesar Rp319.500.000,00 antara dokumen pendukung

SP3B sebesar Rp112.285.740.000,00 dengan NPHD sebesar

Rp111.966.240.000,00.

Selain itu, realisasi penggunaan Dana BOS Pusat Pendidikan Dasar

Tahun 2017 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan menunjukkan

terdapat 39 sekolah yang menyajikan Penerimaan Dana BOS tahun 2017

berbeda dengan NPHD dengan total selisih sebesar Rp48.080.000,00.

b. Terdapat saldo sisa Kas Dana BOS yang bernilai minus sebesar

Rp64.943.356,00 pada 18 sekolah yang didasarkan Laporan


Penatausahaan Dana BOS tidak tertib dan penyajian dalam laporan keuangan

tidak memadai (Temuan No. 12 dalam LHP SPI No. 34B/LHP/XVIII.BDG/05/2018,

Hal. 71)


Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana BOS Pusat

Pendidikan Dasar Tahun 2017 yang dibuat oleh Dinas Pendidikan.

c. Terdapat kelebihan realisasi Belanja BOS dari anggaran sebesar

Rp1.065.215.404,00.

Pada TA 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

menganggarkan Pendapatan BOS sebesar Rp111.064.000.000,00

dengan realisasi sebesar Rp113.651.355.410,00 atau sebesar 102,33%

dari anggaran.

d. Terdapat perbedaan nilai realisasi penggunaan Dana BOS antara

SP3B sebesar Rp112.129.215.404,00 dengan Laporan Rekapitulasi

Penggunaan Dana (formulir K8) selama tahun 2017 di seluruh SD

dan SMP Negeri sebesar Rp112.551.496.180,00, sehingga terdapat

selisih sebesar Rp422.280.776,00.

e. Terdapat perolehan Aset Tetap Dana BOS yang belum tercatat

dalam KIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat realisasi Belanja

Modal yang salah klasifikasi pencatatan Aset Tetap nya dan kurang

dicatat Aset Tetap yaitu Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar

Rp300.001.747,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.596.624.716,00 dan

Aset dibawah kapitalisasi sebesar Rp2.175.654.498,00 yang merupakan

Aset Tetap yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap

(intrakomptabel). Sampai dengan akhir pemeriksaan, BPK belum

memperoleh rincian Aset Tetap yang salah klasifikasi dan kurang catat

tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, Dinas Pendidikan melakukan

rekapitulasi ulang realisasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS dari

semua sekolah secara berjenjang dari tingkat sekolah, Unit pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan terakhir pada Dinas Pendidikan. Hasil

rekapitulasi ulang realisasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS

menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. Saldo awal Dana BOS tahun 2017 seluruh sekolah total sebesar

Rp1.272.570.380,00;

b. Penerimaan Dana BOS seluruh sekolah selama 2017 total sebesar

Rp112.063.443.551,00;


c. Jumlah penggunaan Dana BOS seluruh sekolah selama 2017 total

sebesar Rp112.424.501.308,00;

d. Sisa Kas Dana BOS seluruh sekolah per 31 Desember 2017 total sebesar

Rp1.058.544.224,00.

Dari data di atas dapat dihitung sisa Kas Dana BOS adalah sebesar

Rp1.351.642.178,00,00 (Rp1.272.570.380,00+Rp112.063.443.551,00-

Rp112.424.501.308,00), sehingga terdapat selisih sebesar Rp293.097.954,00.

Selisih tersebut masih dalam penelusuran oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Purwakarta.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian Pendapatan, Beban, Aset

Tetap, dan saldo Kas yang bersumber dari Dana BOS pada Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta TA 2017 tidak

mencerminkan nilai sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati

Purwakarta agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Purwakarta untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan

Dana BOS; menginstruksikan Manajer BOS agar lebih optimal dalam

melakukan pengawasan pengelolaan Dana BOS, dan pencatatan atau

kompilasi pengelolaan Dana BOS sehingga tidak terjadi selisih nilai Kas,

selisih NPHD dengan SP3B, nilai realisasi yang melebihi anggaran, selisih

Dana BOS antara SP3B dengan Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana

BOS, dan selisih realisasi Belanja Modal dengan pencatatan KIB Aset Tetap.

7. Kabupaten Subang

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen sumber penyajian Dana BOS TA

2017 pada Pemerintah Kabupaten Subang diketahui permasalahan sebagai

berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Subang belum memiliki sistem dan prosedur

penyajian Dana BOS dalam Laporan Keuangan;


Pengelolaan Dana BOS belum memadai dan terdapat kurang saji Pendapatan

BOS di LRA Pemerintah Kabupaten Subang TA 2017 sebesar Rp624.082.831,00

(Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 37B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 57)


b. Perbedaan realisasi Belanja BOS LRA dengan laporan BOS Sekolah;

c. Kesalahan penyajian Pendapatan dan Belanja Dana BOS pada LKPD

TA 2017;

d. Pengelolaan Dana BOS belum sesuai SE Mendagri No. 910/106/SJ.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS dengan mengacu pada

SE Mendagri diketahui adanya permasalahan sebagai berikut:

1) Penyusunan Anggaran Dana BOS dalam APBD belum berdasarkan

RKAS sehingga berdampak:

a) Kesalahan penganggaran pendapatan BOS dalam APBD;

b) Realisasi belanja Dana BOS melebihi pagu anggaran

(berdasarkan jenis belanja);

c) Pengendalian realisasi belanja Dana BOS (berdasarkan rincian

obyek) tidak memadai;

d) Realisasi belanja pegawai Dana BOS melebihi anggaran serta

penggunaan belanja pegawai BOS melebihi 15% pendapatan

dana BOS yang diterima;

e) Pengakuan saldo persediaan dan beban persedian Dana BOS

tidak didukung pencatatan yang memadai;

f) Terdapat realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kategori

aset tetap;

g) Kurang saji pendapatan BOS sebesar Rp624.082.831,00;

2) BUD tidak menerbitkan SP2B untuk masing-masing satuan

pendidikan negeri;

3) Penyajian laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja/beban pegawai serta

belanja/beban barang dan jasa yang disajikan di LRA dan LO tidak diyakini

kewajarannya; beban persediaan sebesar Rp33.912.877.928,00 tidak diyakini

kewajarannya; sekolah berpotensi merealisasikan Dana BOS tidak sesuai

dengan yang direncanakan; dan terdapat kurang saji pendapatan Dana BOS

dalam LRA LKPD Pemerintah Kabupaten Subang TA 2017 sebesar

Rp624.082.831,00.

BPK merekomendasikan Bupati Subang agar:


a. Menetapkan sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme

pengakuan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan penggunaan

Dana BOS dan untuk tujuan laporan keuangan;

b. Menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempedomani

ketentuan yang berlaku dalam penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja Dana BOS;

c. Memerintahkan Kepala BPKD selaku BUD mempedomani ketentuan

yang berlaku dalam pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS;

d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan

Dana BOS;

2) Menginstruksikan Kepala Sekolah menyusun RKAS sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam menyusun RKA-OPD.

8. Kabupaten Sumedang

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan keuangan Dana BOS pada

Kabupaten Sumedang diketahui terdapat permasalahan pengenaan Pajak

Bunga pada 474 SD sebesar Rp4.928.511,00 dan 71 SMP sebesar

Rp2.618.768,00; pengeluaran Dana BOS pada SMPN 9 Sumedang belum

didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp104.000.000,00; serta

penyajian pendapatan dan belanja Dana BOS belum didukung dengan bukti

pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan digunakan langsung

tanpa melalui Kas Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas

pengenaan Pajak Bunga minimal sebesar Rp7.547.279,00, ketidaktertiban

penatausahaaan pajak dan belanja tidak dapat diyakini sebesar


Perundang-Undangan

Pajak pada Bendahara Pengeluaran belum disetorkan ke Kas Negara dan Kas

Daerah, pengenaan Pajak Bunga atas penempatan uang daerah pada RSUD,

BLUD Puskesmas, Labkesda dan Dana BOS serta penatausahaan Dana BOS

belum Didukung dengan pengesahan (Temuan No. 11 dalam LHP Kepatuhan

No. 23C/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 44)


Rp104.000.000,00, serta penyajian Pendapatan dan Belanja BOS pada LRA

belum didukung pengesahan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumedang agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan

yang tidak menerbitkan SP3B sebagai syarat pengesahan pendapatan

dan belanja Dana BOS serta menginstruksikan agar segera melengkapi

pertanggungjawaban Dana BOS sebesar Rp104.000.000,00 dan untuk

selanjutnya menerbitkan SP3B sebagai dasar pengesahan; dan

b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan

sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak

melaksanakan tugasnya dalam menatausahakan pajak dan bukti

pertanggungjawaban yang dikelolanya, memerintahkan agar segera

menyetorkan pajak dan untuk selanjutnya menginstruksikan agar

penyetoran pajak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

9. Kota Banjar

Pemeriksaan atas APBD TA 2017 diketahui bahwa Pemerintah Kota

Banjar tidak melakukan penganggaran untuk kegiatan yang

bersumber dari Dana BOS. Pemerintah Kota Banjar tidak memasukkan

Dana BOS dalam APBD Perubahan karena ketidaksiapan Dinas Pendidikan

untuk mengalokasikan Dana BOS dalam APBD. Kondisi tersebut

mengakibatkan kurang saji nilai LRA TA 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota

Banjar agar memerintahkan kepada Kepala BPPKAD dan Kepala Bidang

Anggaran agar lebih cermat dalam melakukan penyusunan APBD; dan

Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat sistem perencanaan dan

pelaporan Dana BOS sesuai ketentuan.


Penerimaan dan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak

melalui mekanisme APBD (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No.

24B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 48)


10. Kota Cimahi

Hasil analisis dokumen sumber atas penyajian saldo Kas Dana BOS

berupa Rekapitulasi Laporan Pendapatan dan Belanja Dana BOS Tahun

2017 yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, Rekening Koran Dana BOS

masing-masing Sekolah Negeri, Laporan Penggunaan Dana BOS dari

Sekolah beserta Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS

serta wawancara dengan Tim BOS Kota dan Tim BOS Sekolah ditemukan

hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan realisasi pendapatan dan belanja belum sepenuhnya

selesai disusun dan tidak sepenuhnya disertai dengan dokumen

pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pendapatan dan belanja

yang sah.

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Triwulan IV

beserta kelengkapannya baru selesai disusun saat BPK meminta laporan

tersebut yaitu paling lambat 2 Mei 2017. Namun, Dinas Pendidikan

telah menerima SPTJ dari sekolah paling lambat 30 Maret 2018.

b. Penerbitan SP3B tidak disertai dengan verifikasi yang memadai;

c. Penertbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)

terlambat.

Selama TA 2017, BPKAD telah menerima pengajuan SP3B disertai

dengan SPTJ dari sekolah melalui Dinas Pendidikan. BPK tidak dapat

memastikan berapa SP3B yang telah diserahkan Dinas Pendidikan

kepada BPKAD karena baik Dinas Pendidikan maupun BPKAD tidak

membuat register pengiriman maupun penerimaan SP3B. Atas SP3B

yang diterima selama TA 2017 Kepala BPKAD selaku BUD belum

menerbitkan SP2B karena pengajuan SP3B oleh Dinas Pendidikan rata-

rata mendekati akhir tahun yaitu pada bulan Mei 2018.

d. Pencantuman realisasi pendapatan dan belanja BOS pada LRA

Pemerintah Kota Cimahi TA 2017 hanya menggunakan data

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan TA 2017.


Pengelolaan Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri dan pengesahan

pendapatan dan belanja atas Dana BOS belum memadai (Temuan No. 1 dalam

LHP SPI No. 26.B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 3)


Pada bulan Mei 2018, BUD baru menerbitkan SP2B dengan

menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan

TA 2017.

e. Saldo Kas Dana Bos yang disajikan belum menggambarkan

kondisi sebenarnya.

Hal tersebut karena terdapat pajak TA 2017 yang baru disetor di TA

2018 tidak termasuk dalam saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2017

dengan nilai sebesar Rp722.770.695,09. Pembayaran pajak 2017 yang

dilaksanakan di tahun 2018 tersebut menggunakan Dana BOS triwulan

I 2018. Sementara pada Buku Pembantu Pajak TA 2017 dibukukan telah

disetor seluruh pajaknya.

Hal tersebut mengakibatkan tertib administrasi pertanggungjawaban

pengelolaan Dana BOS tidak tercapai serta pendapatan dan Belanja BOS

pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi belum didukung oleh

dasar ketetapan pengesahan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Cimahi

agar:

a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dalam

melakukan pengendalian atas pengeloaan Dana BOS;

b. Melalui Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Tim BOS Kota

untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi SPTJB dari sekolah

sebelum melakukan penerbitan SP3B, serta dalam melakukan

pendampingan dan pemantauan pelaporan pertanggungjawaban

penggunaan Dana BOS oleh Satuan Pendidikan;

c. Melalui Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Tim BOS Sekolah

untuk lebih cermat dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya

menatausahakan dan melaporkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana

BOS.


11. Kota Sukabumi

Hasil pemeriksaan atas rekapitulasi penggunaan Dana BOS dari Tim

Manajemen BOS Kota Sukabumi menunjukkan penggunaan Dana BOS

tidak memedomani juknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan

Dana BOS yaitu:

a. Penggunaan Biaya Pengembangan Perpustakaan kurang dari

ketentuan sebesar Rp108.825.184,00.

Hasil verifikasi atas penggunaan dana pengembangan perpustakaan

pada SD Negeri dan SMP Negeri menunjukkan adanya sekolah yang

merealisasikan biaya pengembangan perpustakaan kurang dari 5%.

b. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk

membiayai komponen kegiatan, salah satunya untuk pembayaran

honorarium bulanan.

Honorarium yang dapat dibayarkan adalah untuk guru honorer, tenaga

administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam

dan petugas kebersihan. Adapun batasan maksimum penggunaan Dana

BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan

honorer di sekolah negeri adalah 15% dari total Dana BOS yang

diterima. Hasil verifikasi atas laporan rekapitulasi penggunaan Dana

BOS menunjukkan pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan

tenaga kependidikan honorer melebihi prosentase yang telah ditetapkan

dalam Petunjuk Teknis BOS Tahun 2017.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan Dana BOS tidak seluruhnya

tepat sasaran sesuai komponen kegiatan yang harus diselenggarakan disetiap

unit pendidikan, serta berpotensinya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

pendidikan tidak tercapai.

BPK merekomendasikan Wali Kota Sukabumi agar menginstruksikan

kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan analisa


Perundang-Undangan

Penggunaan Dana BOS tidak mempedomani juknis presentase pembiayaan

komponen kegiatan (Temuan No. 10 dalam LHP Kepatuhan

No.28.C/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 46)


kebutuhan guru honor untuk memenuhi standar mutu pendidikan dan

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik atas

penggunaan Dana BOS.

12. Kota Tasikmalaya

Hasil pemeriksaan atas BKU dan Register Penutupan Kas OPD per 31

Desember 2017, diketahui terdapat penerimaan pajak pusat/daerah

pada Bendahara BOS Dinas Pendidikan yang belum disetorkan ke

Kas Negara/Daerah sebesar Rp61.818.707,00, yang terdiri dari

Bendahara BOS SMP sebesar Rp1.347.454,00 dan Bendahara BOS SD

sebesar Rp60.471.253,00.

Dana pajak pusat/daerah yang dipungut, merupakan dana Fihak Ketiga

(PFK) yang harus disetor ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan

masing-masing jenis pajak. Para Bendahara Dana Bos telah menyetorkan ke

Kas Negara/Daerah, namun melampaui tanggal 31 Desember 2017 saat

berakhirnya tahun anggaran. Kondisi tersebut mengakibatkan pajak sebesar

Rp61.818.707,00 terlambat diterima oleh Kas Negara dan Kas Daerah.

Kondisi tersebut disebabkan karena Bendahara BOS SD dan SMP Dinas

Pendidikan tidak cermat dalam melaksanakan tugas.

BPK merekomendasikan Walikota Tasikmalaya agar memerintahkan

Kepala Dinas Pendidikan agar memberikan sanksi kepada para Bendahara

BOS SD dan SMP sesuai ketentuan yang berlaku.


Pengelolaan Kas oleh Bendahara Penerimaan, pengeluaran Dana BOS belum

dilakukan secara tertib (Temuan No. 3 dalam LHP SPI

No.13B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, Hal. 6)


BANTEN



TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD

KABUPATEN/KOTA DI BANTEN


(sembilan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Banten. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI

mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 2 (dua) LKPD

yaitu LKPD Provinsi Banten dan LKPD Kota Tangerang. Secara umum

terdapat dua permasalahan yang terjadi yaitu mengenai masih dikenakannya

pajak penghasilan pada rekening Dana BOS dan masih dikenakannya biaya

administrasi pada rekening Dana BOS.

Salah satu diantara dua permasalahan tersebut, terdapat permasalahan

yang sama di Provinsi Banten dan Kota Tangerang yang perlu mendapat

perhatian, yaitu permasalahan masih dikenakannya pajak penghasilan

pada bunga tabungan rekening Dana BOS. Permasalahan ini disebabkan

karena Manajer BOS kurang cermat dalam memantau Dana BOS di

rekening penampungan sekolah-sekolah dan Bendahara BOS yang kurang

memahami aturan mengenai pajak penghasilan. Atas permasalahan

pemotongan pajak penghasilan tersebut, Pemerintah Daerah mengalami

kekurangan penerimaan dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut

sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kepala Daerah

untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI agar

permasalahan yang sama tidak terulang kembali.

Secara inci, telaahan mengenai temuan dan permasalahan Dana BOS

pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Banten TA 2017 diuraikan

sebagai berikut::


1. Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas mutasi rekening seluruh

tabungan sekolah menengah menunjukkan bahwa hampir seluruh bunga

tabungan dari saldo yang terdapat pada rekening Dana BOS masih

dikenakan pajak penghasilan oleh BJB dan Bank Banten, sehingga

mengakibatkan pendapatan daerah kurang diterima sebesar

Rp47.128.172,56. Atas masalah tersebut, Bank BJB dan Bank Banten telah

menyetorkan kembali ke kas daerah potongan pajak sebesar

Rp47.128.172,56.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada

Gubernur Banten agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya

memerintahkan Bendahara dan Manajer BOS untuk lebih memahami aturan

tentang pajak penghasilan dan intensif dalam memantau dana BOS di

rekening penampungan sekolah-sekolah.

2. Kota Tangerang

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik BPK RI atas 304 rekening

penerima Dana BOS pada SDN dan 32 rekening penerima Dana BOS pada

SMP menunjukkan masih terdapat pengenaan biaya administrasi

bulanan sebesar Rp19.790.632,00 dan pajak penghasilan atas bunga

tabungan sebesar Rp6.696.222,00. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan atas 24

rekening giro SMPN yang digunakan sebagai rekening penerimaan gaji

menunjukkan terdapat satu rekening yang masih dikenakan biaya

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

Penerimaan bunga tabungan rekening Dana BOS Sekolah dipotong Pajak

Penghasilan sebesar Rp47.128.172,56 (Temuan No.1 atas LHP Kepatuhan

No.25C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.3)


Rekening sekolah penerima BOS TA 2017 masih dikenakan biaya administrasi

dan pajak penghasilan (Temuan No.3 atas LHP SPI

No.17B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.9)


administrasi rekening per bulan sebesar Rp63.000,00 dan pajak atas

giro sebesar Rp175.020,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan

Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat memanfaatkan dana BOS minimal

sebesar Rp26.724.874,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota

Tangerang agar membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota

Tangerang dengan PT Bank Jabar Banten Cabang Tangerang tentang

Pengelolaan Uang Daerah.


JAWA TENGAH



TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/

KOTA DI JAWA TENGAH



Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI

mengungkap temuan dan permasalahan dana BOS pada 24 LKPD. Secara

umum, permasalahan mengenai pengelolaan Dana BOS di Provinsi Jawa

Tengah, meliputi: 1) Pengenaan biaya administrasi dan pajak pada rekening

Dana BOS, 2) Realisasi Belanja Dana BOS melampaui anggaran, dan 3)

Rekening BOS belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.

Diantara ketiga permasalahan tersebut, permasalahan yang perlu

mendapat perhatian adalah permasalahan pengenaan biaya administrasi

dan pajak pada rekening Dana BOS. Hal ini dikarenakan permasalahan

tersebut diungkap dalam 10 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebesar

42% dari keseluruhan LKPD yang terdapat permasalahan mengenai Dana

BOS. Permasalahan ini terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan sembilan

kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes,

Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten

Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang.

Permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya kerjasama antara

Pemerintah Daerah dengan pihak Bank terkait pengelolaan Dana BOS. Oleh

karena itu, Kepala Daerah perlu mengadakan perjanjian kerjasama terkait

pengelolaan Dana BOS, khususnya mengenai pembebasan biaya

administrasi dan pajak serta melaksanakan rekomendasi BPK RI atas temuan

dan permasalahan Dana BOS secara umum.

Secara rinci, telaahan mengenai temuan dan permasalahan Dana BOS

pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2017

diuraikan sebagai berikut:


1. Provinsi Jawa Tengah

Pengelolaan Kas dari Dana BOS belum memadai (Temuan No.3 dalam LHP SPI No.68B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.9)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Dana BOS,

terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Proses penyusunan laporan keuangan sekolah oleh Sub Bagian

Keuangan tidak melalui proses rekonsiliasi dengan Bidang Pembinaan

Pendidikan Khusus, SMA, dan SMK yang mengelola Dana BOS, serta

dengan masing-masing sekolah;

b. Saldo akhir Dana BOS TA 2016 sebesar Rp22.390.916.357,00 belum

dianggarkan dan dicatat realisasinya sebagai pendapatan dalam APBD

TA 2017;

c. Terjadinya keterlambatan transfer Dana BOS triwulan I TA 2017 ke

sekolah;

d. Saldo akhir Dana BOS TA 2016 belum dipindahkan ke tabungan Dana

BOS TA 2017;

e. Pengelolaan pendapatan bunga, biaya administrasi bank, dan pajak atas

bunga bank tidak memadai antara lain bunga tabungan Dana BOS

senilai Rp579.900.062,00 belum disetor ke Kas Daerah; perlakuan

bunga, biaya administrasi, dan pajak atas bunga bank tidak seragam pada

masing-masing sekolah; dan bunga tabungan Dana BOS pada beberapa

sekolah dengan total sebesar Rp11.283.880,00 ditransfer ke rekening

lain.

f. Sisa Dana BOS tahun 2017 di SMKN 2 Tegal disetorkan kembali ke

RKUD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018;

g. Pembayaran belanja melewati tahun anggaran berjalan;

h. Rekening BOS digunakan untuk menampung dana dari sumber lain;

i. Bendahara BOS memegang uang tunai melebihi nilai yang diizinkan;

j. Beberapa rekening Dana BOS belum dilengkapi dengan surat izin

pembukaan rekening dari Gubernur.


1. Pengelolaan Kas dari Dana BOS belum memadai

2. Pengendalian Belanja dari Dana BOS belum memadai


Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Dana BOS berisiko

tidak valid, berkurangnya pendapatan karena tidak mengakui saldo akhir

Dana BOS TA 2016, dan risiko penyalahgunaan kas dari Dana BOS.


Gubernur Jawa Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan untuk:

a. Membuat sistem pelaporan kas dan penggunaan Dana BOS untuk

dikonsolidasi dalam LKPD.

b. Melakukan rekonsiliasi atas nilai kas dan penggunaan Dana BOS antara

Bagian Teknis dengan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan secara periodik.

c. Menginstruksikan kepada para Kepala SMAN, SMKN, dan SLBN

untuk:

1) Menyetorkan bunga dan jasa giro ke RKUD Provinsi Jawa Tengah

2) Menyimpan sisa dana BOS di rekening bendahara Dana BOS dan

melaporkan kepada PPKD melalui Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran

berikutnya dengan berpedoman pada Juknis Penggunaan Dana

BOS yang berlaku.

3) Memperingatkan Bendahara Dana BOS agar lebih cermat dalam

mengelola kas dari BOS.

Pengendalian Belanja dari Dana BOS belum memadai (Temuan No.4 dalam LHP SPI No.68B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.17)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Dana BOS,

terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Pengadaan Aset Tetap oleh Dana BOS diklasifikasikan sebagai Belanja

Barang dan Jasa bukan sebagai Belanja Modal;

b. Saldo akhir Dana BOS TA 2016 sebesar Rp22.390.916.357,00 tidak

dianggarkan sebagai belanja dalam APBD TA 2017, namun terdapat

realisasi atas penggunaan saldo tersebut dan atas realisasi tersebut tidak

didukung dengan pembuatan RKAS;

c. Adanya selisih nilai antara Laporan Realisasi Belanja Modal Dana BOS

dengan data SIM Aset dikarenakan salah input sumber dana, salah input

ke SIM atas aset dihasilkan dari Belanja Barang dan Jasa serta salah input

nilai aset;


d. Belanja Langsung BOS sebesar Rp39.080.000,00 direalisasikan melalui

Belanja Hibah;

e. Terdapat selisih nilai pengembalian Dana BOS yang terdapat pada Surat

Tanda Setor (STS) Dinas Pendidikan dengan STS BPKAD sebesar

Rp30.000.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Belanja Barang dan Jasa dari Dana BOS tidak mencerminkan jenis

belanja yang sebenarnya;

b. Aset Tetap yang dihasilkan dari belanja BOS tidak mencerminkan

belanja Aset Tetap dari Dana BOS;

c. Belanja Hibah Dana BOS disajikan lebih tinggi sebesar

Rp39.080.000,00;

d. Pengembalian Dana BOS tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi sebagai

pengurang Belanja Langsung atau Belanja Hibah BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur

Jawa Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan untuk:

a. Menganggarkan penggunaan Dana BOS sesuai jenis belanjanya;

b. Menganggarkan saldo akhir BOS tahun sebelumnya sebagai belanja

pada tahun berjalan didukung dokumen perencanaan yang ditetapkan.

c. Memerintahkan Kepala SMAN, SMKN, dan SLBN agar merekonsiliasi

belanja modal dari Dana BOS dengan catatan Aset Tetap.

2. Kabupaten Banjarnegara

Hasil pemeriksaan BPK mengenai pengelolaan dan penatausahaan Kas

BOS mengungkap adanya permasalahan yang mengakibatkan timbulnya

risiko penyalahgunaan keuangan daerah dan risiko salah saji kas di

Bendahara Pengeluaran Dana BOS, antara lain:


Pengelolaan Kas Lainnya (BOS) pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

belum sepenuhnya memadai (Temuan No.1 dalam LHP SPI



1) Bendahara BOS pada 15 sekolah menyimpan sisa uang anggaran sekolah

yang belum dibelanjakan lebih dari Rp10.000.000,00 dan diletakkan

dalam tas bendahara.

2) Terdapat selisih saldo uang antara cash opname dengan saldo Buku Kas

Umum (BKU) per tanggal opname sebesar Rp27.596.663,00 pada 15

SDN.

3) Terdapat selisih saldo uang antara saldo BOS per 31 Desember 2017

dengan prosedur pengujian matematis setelah cash opname sebesar

Rp4.321.099,00 pada 9 SDN.


Banjarnegara agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk

menyusun kebijakan internal terkait penatausahaan kas di bendahara

pengeluaran BOS.

3. Kabupaten Banyumas

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan dalam

pertanggungjawaban Dana BOS sebagai berikut:

1) Terdapat pembebanan tidak sesuai dengan mata anggaran atas realisasi

kegiatan yang telah dilaksanakan mengakibatkan realisasi belanja BOS

melebihi anggaran sebesar Rp2.781.052.155,00.

2) Bendahara BOS SMP 1 Jatilawang tidak tertib melakukan kas opname

dan terdapat dua kali pencatatan untuk pengeluaran dengan bukti yang

sama sehingga berakibat pada kekurangan kas atas sisa Dana BOS

sebesar Rp1.704.000,00.


Banyumas agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk

memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan agar melakukan verifikasi

Belanja BOS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011.


Penatausahaan dana BOS di Dinas Pendidikan belum memadai (Temuan

No.6 dalam LHP SPI No.67B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.31)


4. Kabupaten Batang

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya permasalahan mengenai

penerimaan dan pengeluaran Dana BOS SDN dan SMPN yang

bersumber dari APBN melalui APBD Provinsi yang tidak

dianggarkan di APBD Kabupaten. Selain itu, tidak ada praktik

pengesahan sebagaimana diatur dalam SE Mendagri Nomor

910/106/SJ disebabkan Dana BOS tidak masuk dalam penganggaran di

APBD Kabupaten.


Batang agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

1. Menganggarkan Dana BOS dalam APBD dan berkoordinasi dengan

Ketua TAPD dan Kepala BPKAD dalam proses penyusunannya;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk

melaksanakan mekanisme pengesahan dalam penyajian Dana BOS di

LRA.

5. Kabupaten Boyolali

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya permasalahan mengenai

pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS sebagai berikut:

1) Pengangkatan Bendahara Dana BOS pada masing-masing sekolah

belum ditetapkan dengan SK Bupati.

2) 618 rekening Dana BOS pada satuan pendidikan negeri belum

ditetapkan dengan SK Bupati, selain itu masih terdapat pengenaan pajak


Penganggaran Dana BOS APBN melalui APBD Provinsi belum diintegrasikan

ke APBD Kabupaten (Temuan No.7 dalam LHP SPI



Pelaksanaan dan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum

memadai (Temuan No.6 dalam LHP SPI



oleh Bank Jateng Cabang Boyolali selama tahun 2017 sebesar

Rp7.338.773,00.

3) Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS satuan pendidikan oleh

Bidang Akuntansi selaku Kuasa BUD bertentangan dengan Peraturan

Bupati Nomor 76 Tahun 2016.

4) Masih terdapat saldo Dana BOS per 31 Desember 2017 di delapan SDN

yang telah ditutup.

5) Realisasi Belanja Modal BOS salah peruntukkan sebesar

Rp4.854.070.425,00.


Boyolali agar:

a. Menetapkan dalam SK Bupati tentang Bendahara Dana BOS dan

rekening yang digunakan dalam penatausahaan Dana BOS yang

dilaporkan oleh Kepala Disdikbud.

b. Memerintahkan Kepala Disdikbud agar:

1. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan atas

penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana

BOS.

2. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan

penatausahaan keuangan dana BOS sebagaimana diatur dalam

ketentuan.

c. Mengevaluasi kembali Surat Keputusan Bupati Nomor 900/666 tahun

2017 tentang penunjukkan pejabat kuasa Bendahara Umum Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017

yang antara lain menyatakan bahwa salah satu tugas Kepala Bidang

Akuntansi dan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah yaitu

menerbitkan dan menandatangani surat pengesahan, pendapatan, dan

belanja untuk BLUD dan BOS.

d. Memerintahkan TAPD dan Kepala Disdikbud agar lebih cermat

mengevaluasi penganggaran Dana BOS.


6. Kabupaten Brebes

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas BOS mengungkap adanya

permasalahan, diantaranya rekening BOS masih dikenakan biaya

administrasi senilai Rp85.335.000,00 pada 949 sekolah, dan Tim

Manajemen BOS Kabupaten Brebes belum melakukan evaluasi

optimal terhadap pelaporan yang disampaikan sekolah, serta tidak

semua sekolah menyertakan SPJ fisik atas penggunaan Dana BOS,

sehingga mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan Kas dari Dana

BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Brebes

agar:

a. Merevisi penetapan SK rekening BOS;

b. Memerintahkan Kepala BPPKAD selaku BUD mengadakan perjanjian

dengan Bank terkait biaya administrasi Dana BOS;

c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

menegur tim manajemen BOS Kabupaten Brebes yang tidak melakukan

pengujian nilai pelaporan berdasarkan dokumen pendukung; dan

d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga supaya

memerintahkan Tim Manajemen BOS melakukan rekonsiliasi Kas

dengan Pengelola Dana BOS di sekolah dan melaporkan hasilnya ke

BUD.

7. Kabupaten Cilacap

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana BOS mengungkapkan



Pengelolaan kas lainnya dari dana BOS belum memadai (Temuan No.3

dalam LHP SPI No.72B/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2018, Hal.8)


Pengendalian atas pengelolaan dana BOS dan penyajian saldo kas tunai BOS

belum memadai (Temuan No.8 dalam LHP SPI



a. Mekanisme penganggaran Dana BOS pada APBD TA 2017 mendahului

penetapan APBD-P dengan cara terlebih dahulu merubah Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Cilacap TA 2017 sebagai

dasar penganggaran dan pelaksanaan Dana BOS.

b. Keterlambatan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BOS dikarenakan

keterlambatan pelaporan SP3B (Surat Permintaan Pengesahan

Pendapatan dan Belanja) yang tidak disampaikan setiap triwulan namun

disampaikan pada tiap semester.

c. Saldo Kas Dana BOS, realisasi Pendapatan BOS, dan realisasi Belanja

BOS pada Laporan Keuangan TA 2017 berbeda dengan nilai yang

disahkan dalam SP2B.

d. Terdapat perbedaan saldo kas riil dengan saldo kas tunai berdasarkan

verifikasi Inspektorat dan belum dilakukannya pencatatan di Neraca atas

Aset Tetap dari realisasi Belanja Modal serta sisa Persediaan dari realisasi

Belanja Barang Jasa.


Cilacap agar:

a. Menegur Kepala Disdikbud untuk meningkatkan pengendalian atas

pertanggungjawaban, verifikasi, serta pelaporan Dana BOS sesuai

ketentuan;

b. Memerintahkan TAPD supaya menganggarkan Pendapatan dan Belanja

BOS secara memadai dalam APBD sesuai ketentuan;

c. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus atas

realisasi Belanja BOS TA 2017;

d. Memerintahkan Kepala Disdikbud melakukan kerjasama dengan Bank

Jateng terkait pengelolaan rekening Dana BOS dan menginstruksikan

Kepala Sekolah melakukan peningkatan pengendalian atas

pertanggungjawaban Belanja serta penatausahaan Kas BOS oleh

Bendahara Dana BOS di sekolah.


8. Kabupaten Demak

Hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Dana BOS mengungkap

permasalahan diantaranya kelebihan pembayaran belanja honorarium

sebesar Rp205.164.096,00, rekening bendahara BOS masih dikenakan

pajak atas bunga jasa giro dengan total sebesar Rp15.106.793,00, serta

terdapat bukti pertanggungjawaban dana yang tidak valid berindikasi

merugikan daerah sebesar Rp58.508.800,00.


Demak agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Bersama-sama dengan BUD, untuk berkoordinasi dengan Bank Jateng

Cabang Demak untuk penyelesaian pengenaan pajak atas jasa giro dan

biaya administrasi pada rekening BOS;

b. Memberikan sanksi pembinaan kepada Tim Manajemen BOS dan PPK

OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya lebih cermat dalam

proses verifikasi dokumen realisasi belanja BOS;

c. Memberikan sanksi kepada Kepala SMPN 1 Demak dan Kepala SMPN

2 dan memerintahkan mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan

indikasi kerugian daerah ke rekening BOS masing-masing sekolah

sebesar Rp58.508.800,00.

9. Kabupaten Jepara

Hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dana BOS mengungkap

permasalahan diantaranya beberapa rekening pada sekolah negeri

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

Penggunaan Dana BOS oleh sekolah di Kabupaten Demak belum sesuai

ketentuan (Temuan No.3 atas dalam LHP Kepatuhan No.47C

/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.7)


Pengendalian pengelolaan rekening bendahara pengeluaran dan rekening

BOS pada UPT sekolah belum memadai (Temuan No.7 dalam LHP SPI



belum ditetapkan dengan SK Bupati dan rekening BOS yang masih

dikenakan biaya administrasi dan pajak sebesar Rp26.531.553,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Jepara

agar memerintahkan Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah

untuk:

1) Menginventarisasi seluruh rekening bank yang digunakan oleh OPD dan

menetapkan penggunaannya melalui izin Bupati;

2) Meninjau kembali perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan Bank

Jateng terkait pembebasan biaya administrasi dan pajak;

3) Menarik kembali biaya administrasi dan pajak dari Bank Jateng sebesar

Rp26.531.553,00 dan menyetorkan ke kas daerah.

10. Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil pemeriksaan cek fisik pada tujuh Sekolah Dasar

menunjukkan terdapat satu sekolah yang menganggarkan pembelian

buku melalui Belanja Barang dan Jasa dan dicatat sebagai Persediaan

Barang Cetak padahal seharusnya pembelian buku tersebut dianggarkan

melalui Belanja Modal dan dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya. Selain itu,

terdapat permasalahan laporan pertanggungjawaban belum didukung bukti

pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar pada SD Negeri Baturan

senilai Rp50.712.656,00.


Karanganyar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

memerintahkan:

a. Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai Manajer BOS untuk:

1) Menyusun standardisasi penganggaran, pertanggungjawaban, dan

pelaporan realisasi Dana BOS.

2) Melakukan pembinaan atas penganggaran dan pertanggungjawaban

realisasi BOS.


Pencatatan pembelian buku dan pertanggungjawaban BOS belum seluruhnya

sesuai ketentuan (Temuan No.5 dalam LHP SPI



b. Tim Monitoring dan Evaluasi BOS agar meningkatkan monitoring dan

evaluasi.

11. Kabupaten Kebumen

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana BOS mengungkap

adanya permasalahan pelaksanaan Dana BOS mendahului penetapan

anggaran APBD-P, belanja atas Dana BOS pada beberapa satuan

pendidikan melebihi pagu anggaran, keterlambatan penyampaian

SP3B dan penandatanganan SP3B mendahului proses verifikasi, serta

masih adanya pengenaan biaya administrasi dan pajak oleh Bank

pada rekening Dana BOS.


Kebumen agar:

a. Menginstruksikan kepada TAPD, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala

Satuan Pendidikan Negeri untuk menganggarkan Dana BOS sesuai

ketentuan;

b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal dalam:

1) Memverifikasi pendapatan dan belanja dari Dana BOS;

2) Menyampaikan SP3B tepat waktu sesuai ketentuan;

3) Melakukan perjanjian kerja sama dengan bank atas pembukaan

rekening Dana BOS;

4) Mengajukan usulan rekening Dana BOS untuk ditetapkan oleh

Bupati;

5) Memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan Negeri untuk

merealisasikan Dana BOS memedomani ketentuan yang berlaku.


Pengelolaan Dana BOS TA 2017 belum memadai (Temuan No.10 dalam LHP

SPI No.54B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.42)


12. Kabupaten Kendal

Pengelolaan anggaran dan realisasi kegiatan atas Dana BOS di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tidak memadai (Temuan No.3 dalam LHP SPI No.42B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.11)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas pertanggungjawaban Dana BOS

mengungkap adanya permasalahan mengenai tidak tersedianya anggaran

senilai Rp134.026.491,00, namun realisasi belanja kegiatan telah

dilaksanakan serta realisasi kegiatan melampaui anggaran senilai

Rp2.307.913.909,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi

kegiatan Dana BOS senilai Rp2.442.140.400,00 yang tersaji dalam Laporan

Keuangan tidak menunjukkan jenis belanja yang sebenarnya.


Kendal agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

a. Memberikan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah tentang

penyusunan analisis kebutuhan berupa Rencana Kebutuhan Barang

(RKB) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara akurat sesuai

dengan kebutuhan;

b. Memberikan sosialisasi dan atau pendampingan kepada manajer BOS

tentang verifikasi, monitoring, dan pengawasan kesesuaian realisasi belanja

dengan ketersediaan anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan secara

periodik; dan

c. Membuat mekanisme pengawasan atas perubahan anggaran per rincian

kegiatan di sekolah sesuai dengan APBD Perubahan.

Pengelolaan Kas BOS belum sepenuhnya tertib (Temuan No.5 dalam

LHP SPI No.42B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.21)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Kas BOS menunjukkan

permasalahan antara lain:

a. Saldo pada rekening BOS tidak dapat ditarik seluruhnya sehingga masih

menyisakan saldo minimal dalam rekening;


1. Pengelolaan anggaran dan realisasi kegiatan atas Dana BOS di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tidak memadai.

2. Pengelolaan Kas BOS belum sepenuhnya tertib.


b. Rekening BOS pada 8 (delapan) sekolah masih dikenai biaya

administrasi bank maupun pajak;

c. Rekening BOS a.n. SMP N 1 Cepiring tidak mendapatkan bunga atas

aktivitas penyimpanan dan penggunaan Dana BOS;

d. Saldo Kas berupa pajak (Utang PFK) per 31 Desember 2016 senilai

Rp4.292.017,00 belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31

Desember 2017; serta

e. Pengelolaan Kas Dana BOS pada SMP N 1 Kaliwungu yang belum

tertib diantaranya: uang kas senilai Rp27.179.000,00 tidak disimpan

dalam brankas; belum lengkapnya SPJ atas pengeluaran yang sudah

dicatat dalam BKU; dan adanya selisih kas yang tidak dapat dijelaskan

berindikasi merugikan daerah senilai Rp748.653,00.


Kendal agar memerintahkan:

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada

Bendahara dana BOS untuk segera menyetorkan selisih Kas ke Kas

Daerah senilai Rp748.653,00;

b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi

kepada seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

untuk melaksanakan penatausahaan Kas sesuai ketentuan yang berlaku;

dan

c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan

pengawasan atas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran secara

periodik melalui pemeriksaan penutupan Kas oleh atasan langsung.

Atas selisih Kas diketahui telah dilakukan penyetoran ke rekening BOS

reguler atas nama SMPN 1 Kaliwungu (Dana BOS) senilai Rp748.653,00

pada tanggal 18 Mei 2018.


13. Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Dana BOS

mengungkapkan masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Saldo Kas BOS SMA dan SMK tahun 2016 yang seharusnya telah

dialihkan pencatatannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih

tercatat dalam Neraca (unaudited) Pemkab Klaten per 31 Desember 2017.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi oleh Pemkab

Klaten.

b. Saldo Kas BOS TA 2016 tidak diakui sebagai Pendapatan Tahun 2017

namun diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan di LRA (unaudited) TA

2017. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi oleh Pemkab

Klaten.

c. Terdapat selisih saldo awal Kas BOS TA 2017 pada penggunaan SiLPA

di LRA (unaudited) TA 2017 dengan saldo akhir kas sekolah tahun 2016

sebesar Rp15.945.026,00.

d. Terdapat selisih saldo Pendapatan BOS pada Laporan Operasional

(unaudited) TA 2017 dengan Laporan Realisasi Pendapatan BOS sekolah

sebesar Rp139.071.279,00.

e. Terdapat selisih saldo Belanja BOS pada LRA (unaudited) TA 2017

dengan Laporan Realisasi Belanja BOS sekolah sebesar

Rp197.085.858,00.

f. Terdapat selisih saldo akhir Kas BOS SDN pada Laporan Dinas

Pendidikan dengan saldo akhir Kas BOS SDN yang disajikan pada

Neraca (unaudited) per 31 Desember 2017 sebesar Rp86.461.469,00.

g. Belanja Dana BOS yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Modal

melampaui anggaran sebesar Rp2.031.456.192,52.


a. Penyajian pendapatan dan belanja Dana BOS SDN pada LRA Tahun

2017 belum dapat diyakini kewajarannya.


Penatausahaan dan penyajian Dana BOS dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 belum memadai (Temuan No.2 atas

LHP SPI No.46B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.25)


b. Penyajian pendapatan dan beban Dana BOS SDN pada LO Tahun 2017

belum dapat diyakini kewajarannya.

c. Saldo Kas BOS SDN Tahun 2017 belum dapat diyakini kewajarannya.


Klaten agar:

a. Memerintahkan Kepala BPKD selaku PPKD agar lebih cermat dalam

menerbitkan pengesahan SP2B Pendapatan dan Belanja BOS;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan

Kepala Satuan Pendidikan Formal SD dan SMP menyusun laporan

realisasi Pendapatan dan Belanja BOS berdasarkan dokumen yang dapat

diandalkan.

14. Kabupaten Pati

Hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Kas BOS masih

menunjukkan adanya permasalahan rekening BOS yang masih

dikenakan biaya administrasi dan biaya layanan bank, yang

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp22.117.330,00.


Pati agar memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD untuk menarik

kelebihan pembayaran biaya administrasi dan layanan bank sebesar

Rp22.117.330,00 serta memastikan bahwa seluruh rekening yang tercantum

dalam Perjanjian Kerjasama diperlakukan bebas biaya administrasi dan biaya

layanan.


Pengelolaan atas rekening BOS Kabupaten Pati TA 2017 belum memadai

(Temuan No.2 atas LHP SPI No.61B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018,

Hal.9)


15. Kabupaten Pemalang

Hasil pemeriksaan BPK RI atas penatausahaan, pengelolaan, dan

pertanggungjawaban Dana BOS menunjukkan masih adanya permasalahan

terdapatnya perbedaan sisa Kas Dana BOS antara realisasi berdasarkan

SP2B dengan hasil verifikasi Dana BOS sebesar Rp3.973.680.866,00;

realisasi belanja pegawai/pembayaran honor yang melebihi batas maksimal

15%; serta adanya komposisi pembiayaan Dana BOS untuk pembelian buku

tes masih kurang dari 20%.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati

Pemalang agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

selaku pengguna anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan

pengendalian pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS; menyusun

SOP terkait penganggaran dan pertanggungjawaban Dana BOS; dan

menganggarkan dan melaksanakan kegiatan bimtek kepada bendahara BOS

dan pengurus barang sekolah.

16. Kabupaten Semarang


adanya permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Rekening Dana BOS masih dikenakan biaya administrasi minimal

sebesar Rp14.140.638,00 dan pajak bunga minimal sebesar

Rp46.153.294,00 oleh BPD Jateng;

b. Terdapat saldo kas tunai dilaporkan minus pada 5 (lima) Bendahara

BOS SD sebesar Rp249.972,00;


Penatausahaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Dana BOS TA 2017

tidak sesuai ketentuan (Temuan No.3 atas LHP SPI



Pengendalian pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya

memadai (Temuan No.7 atas LHP SPI



c. Bendahara BOS menyimpan uang tunai lebih dari Rp2.500.000,00 pada

123 SD dan 21 SMP;

d. Penghapusan pencatatan saldo BOS SMA dan SMK ke Provinsi Jawa

Tengah belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);

e. Laporan penggunaan Dana BOS dalam sistem online tidak di-update

setiap triwulan;

f. Sekolah tidak mengumumkan penerimaan dan penggunaan Dana BOS

di papan pengumuman sekolah.


Semarang agar memerintahkan:

a. Kepala OPD terkait memedomani peraturan yang berlaku khususnya

terkait penyimpanan uang tunai, pengelolaan transaksi non kas dan

kelengkapan pembukuan di bendahara pengeluaran pembantu;

b. Tim Manajemen BOS melakukan verifikasi serta validasi sisa Dana BOS

tiap SD dan SMP per triwulan dengan pendampingan Inspektorat;

c. Tim Manajemen BOS Pemerintah Kabupaten Semarang meningkatkan

sosialisasi dan pembinaan kepada Pengelola BOS di tiap sekolah;

d. Tim Manajemen BOS Pemerintah Kabupaten Semarang meningkatkan

monitoring evaluasi pertanggungjawaban Dana BOS per triwulan dan

melakukan koordinasi dengan Bank Jateng terkait pemotongan biaya

administrasi dan pajak bunga BOS.

17. Kabupaten Sragen


adanya permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi belanja melebihi anggaran yang terdiri dari realisasi Belanja

Pegawai pada 283 sekolah; realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 233

sekolah; dan realisasi Belanja Modal pada 266 sekolah;

b. Terdapat kelebihan transfer Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah kepada Pemkab Sragen pada 290 sekolah sebesar


Pengelolaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2017 belum

tertib (Temuan No.7 atas LHP SPI No.63B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.34)


Rp570.760.000,00. Atas kelebihan transfer tersebut, sekolah telah

mengembalikan ke kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada

Bulan Maret 2018 sebesar Rp570.760.000,00.

c. Penerimaan dan pengembalian dana transfer pada sekolah yang

digabung tidak seluruhnya tercatat di Laporan Keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Sragen

agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

a. Melakukan pemantauan atas pertanggungjawaban dan pelaporan Dana

BOS sesuai tugas dan fungsinya secara berkala;

b. Menginstruksikan:

1) Tim manajemen BOS agar melakukan pembinaan, pemantauan, dan

monitoring pengelolaan dana BOS melalui kegiatan sosialisasi tata

cara penganggaran dan pertanggungjawaban Dana BOS serta

pemantauan atas penerimaan Dana BOS berdasarkan alokasi SK

Gubernur;

2) Kepala Sekolah terkait agar cermat dalam melakukan

pertanggungjawaban penerimaan dan belanja Dana BOS sesuai

dengan anggaran yang telah ditetapkan serta memedomani

ketentuan penatausahaan keuangan Dana BOS;

3) Kepala Sekolah yang menerima penggabungan sekolah agar

menutup rekening sekolah yang terkena penggabungan yaitu

rekening SDN Sribit 2, SDN Slendro 2, SDN Blimbing 2, SDN

Ngebung 3.

18. Kabupaten Sukoharjo


menunjukkan masih terdapat permasalahan mengenai penyusunan

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana

BOS tidak berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja


Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum

didukung pengendalian yang memadai (Temuan No.6 atas LHP SPI



(SP2B) sehingga mengakibatkan penyajian pendapatan dan belanja sumber

Dana BOS pada LRA tidak sah.


Sukoharjo agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

untuk menyampaikan SP3B ke BUD dan selanjutnya BUD menerbitkan

SP2B Dana BOS.

19. Kabupaten Tegal


menunjukkan masih terdapat permasalahan penganggaran Dana BOS

baru dianggarkan pada perubahan anggaran TA 2017, dan

penganggaran BOS tidak berdasarkan RKAS dari sekolah-sekolah,

serta terdapat Belanja Modal BOS SMP yang melebihi anggaran

sebesar Rp2.270.399.518,00.


Tegal agar memerintahkan:

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

1) Melakukan sosialisasi kepada Sekolah terkait mekanisme

penyusunan RKA Sekolah sebagai dasar RKA BOS Kabupaten;

2) Menginstruksikan Tim BOS Kabupaten untuk lebih cermat dalam

melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada

Sekolah dalam penyusunan RKA Sekolah.

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun

kebijakan terkait pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Tegal.


Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan belum memadai (Temuan No.6 atas LHP SPI



20. Kabupaten Temanggung

Hasil pemeriksaan BPK mengenai penatausahaan Dana BOS

mengungkap permasalahan, antara lain: belum adanya SK pengangkatan

Bendahara BOS dan pembukaan rekening Bank yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah serta rekening sekolah tidak hanya digunakan untuk

operasional BOS saja melainkan juga digunakan untuk operasional Dana

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sehingga saldo akhir rekening Bank tidak

menunjukkan sisa Dana BOS murni.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan secara uji petik pada empat SD

Negeri yaitu SDN Tlogorejo, SDN 2 Temanggung II, SDN 1 Badran, dan

SDN 1 Kranggan diketahui terdapat beberapa permasalahan mengenai

penatausahaan Dana BOS, seperti: 1) Terdapat kekurangan kas pada SDN

Tlogorejo disebabkan adanya transaksi pembelian buku belum dapat

dipertanggungjawabkan karena pos anggaran pembelian buku baru dapat

direalisasikan pada triwulan II; 2) Masih terdapat dua rekening yang dimiliki

SDN 1 Badran dan SDN 1 Kranggan yang digunakan untuk menampung

Dana BOS; dan 3) Masih terdapat kesalahan penulisan saldo awal pada BKU

di SDN 1 Badran dan SDN 1 Kranggan.

`Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada

Bupati Temanggung agar:

a. Membuat SK penunjukkan bendahara dan penetapan rekening BOS;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Temanggung untuk mengadakan bimbingan teknis terhadap

bendahara BOS SD dan SMP secara berkala;

c. Memerintahkan tim manajemen BOS Kabupaten untuk melakukan

rekonsiliasi secara berkala terkait penatausahaan Dana BOS dengan

Bendahara BOS dan SKPKD; dan


Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai


Hal.4)


d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Temanggung untuk membuat ketentuan pelaksanaan lebih

lanjut atas Juknis BOS terkait jumlah saldo kas tunai BOS di Bendahara.

21. Kota Salatiga

Hasil pemeriksaan BPK RI terkait penatausahaan Dana BOS

mengungkap adanya permasalahan mengenai belum andalnya SIPKD

(Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk dapat

mengontrol pengeluaran belanja dan anggaran sehingga masih terjadi

realisasi belanja yang melampaui anggaran belanja BOS.


Walikota Salatiga agar memerintahkan Kepala BKD agar menginstruksikan

Kepala Bidang Akuntansi untuk menyempurnakan aplikasi SIPKD untuk

Bendahara BOS sekolah agar memberikan kontrol atas pengeluaran belanja

dan anggarannya.

22. Kota Semarang

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan Dana BOS

menunjukkan masih terdapat permasalahan mengenai rekening BOS yang

masih dikenakan biaya administrasi sebesar Rp21.389.905, pajak jasa

giro sebesar Rp38.488.689 dan pendebetan karena koreksi bunga

bank sebesar Rp25.367.317. Selain itu, terdapat belanja BOS yang

melampaui anggaran tahun 2017 sebesar Rp559.150.855. Sedangkan,

berdasarkan penjelasan bendahara BOS dan cash opname diketahui

permasalahan pengelolaan Dana BOS antara lain:


Pengelolaan Kas di Pemerintah Kota Salatiga belum sepenuhnya memadai


Hal.34)


Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah dan Kas Pemerintah diluar

pengelolaan BUD belum tertib (Temuan No.1 atas LHP SPI



a. Kas tunai yang dikuasai oleh Bendahara BOS yang diperuntukkan untuk

membayar kegiatan belanja tidak dibayarkan karena telah melebihi pagu

anggaran terjadi pada:

No Sekolah Jumlah (Rp)

1. SMP Negeri 8 55.865.836

2. SMP Negeri 42 71.880.571

3. SD Negeri Sekaran 01 56.770.227

b. Kas tunai yang dikuasai oleh Bendahara BOS yang diperuntukkan untuk

membayar pesanan buku ditunda pembayarannya karena buku pesanan

belum lengkap diterima;

No Sekolah Jumlah (Rp)

1. SD Tlogosari Wetan 01 70.453.557

2. SD Gisikdrono 58.090.152

c. Sisa kas tunai BOS sebesar Rp1.308.400 disimpan di rumah pribadi guru

pengelola pos anggaran ujian dan ekstrakurikuler.


Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya:

1) Menegur Bendahara BOS pada 44 sekolah yang lalai dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan; dan

2) Menetapkan panduan pengelolaan BOS yang lebih rinci dan membatasi

penggunaan Dana BOS diluar perencanaan atau mengatur mekanisme

pengendalian Dana BOS agar resiko penggunaan Dana BOS diluar

ketentuan dapat diminimalkan.

23. Kota Surakarta


menunjukkan masih terdapat permasalahan mengenai rekening BOS pada

3 (tiga) sekolah di Bank Jateng belum tercantum dalam SK Penetapan

rekening BOS serta terdapat 24 Bendahara BOS yang belum


Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Surakarta belum memadai (Temuan No.6

atas LHP SPI No.38B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.33)


menyetorkan kas tunai BOS per 31 Desember 2017 ke rekening bank

sebesar Rp70.438.450.


Walikota Surakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar

melakukan pengawasan rekening yang dikelola oleh sekolah dan

menginstruksikan Bendahara BOS agar menyetorkan kas tunai ke rekening

BOS di setiap akhir tahun.

24. Kota Tegal

Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kota Tegal tidak memadai (Temuan No.1 atas LHP SPI No.45B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.1)


menunjukkan terdapat permasalahan mengenai sisa Dana BOS pada 5

(lima) SD yang digabung sebesar Rp47.298.910 belum dikembalikan

ke Kasda Provinsi Jawa Tengah.


Walikota Tegal agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan serta kepala sekolah terkait untuk segera menutup rekening

sekolah yang telah digabung dan memverifikasi Dana BOS yang ada di

rekening Sekolah Dasar sebelum penggabungan.

Penerimaan dan penggunaan sisa Kas BOS APBN TA 2016 serta

Dana BOS APBN TA 2017 belum disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Tegal (Temuan No.6 atas LHP

SPI No.45B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Hal.28)


menunjukkan terdapat permasalahan mengenai sisa kas Dana BOS APBN

TA 2016 serta tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana


1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kota Tegal tidak memadai.

2. Penerimaan dan Penggunaan Sisa Kas BOS APBN TA 2016 serta Dana BOS

APBN TA 2017 belum disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pemerintah Kota Tegal.


BOS TA 2017 dalam APBD TA 2017 sehingga sisa Kas Dana BOS APBN

TA 2016 sebesar Rp1.238.927.930 serta Pendapatan Dana BOS APBN

TA 2017 sebesar Rp28.007.872.308 tidak dapat disajikan pada LRA

dalam LKPD Kota Tegal Tahun 2017, namun rincian belanja dan

beban dari realisasi Dana BOS sudah diungkap dalam CaLK.


Walikota Tegal agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah

menginstruksikan Kepala Bidang Akuntansi agar sisa kas BOS APBN TA

2017 disajikan dalam LRA TA 2017.


DAERAH

ISTIMEWA

YOGYAKARTA


TELAAHAN

ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)



Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari hasil

pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS

pada 5 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di

Provinsi DIY meliputi: 1) Belum ditetapkannya bendahara dan rekening

Dana BOS oleh Kepala Daerah; dan 2) Rekening yang digunakan untuk

menampung Dana BOS juga digunakan untuk menampung sumber dana

lainnya.

Selain kedua permasalahan tersebut, permasalahan yang juga terjadi di

seluruh Kabupaten/Kota maupun Provinsi di DIY adalah terkait belum

tertibnya penatausahaan Persediaan dan Aset Tetap yang berasal dari Dana

BOS, Tim Manajemen BOS dan Tim Teknis Kegiatan BOS Pengumpul dan

Validasi Data Laporan BOS tidak melakukan tugas dan tanggung jawab

sesuai ketentuan salah satunya dalam memverifikasi belanja yang bersumber

dari Dana BOS, SP3B dan SP2B tidak diterbitkan setiap triwulan, dan

penganggaran belanja Dana BOS dan BOSDA belum diuraikan hingga

rincian obyek belanja. Diantara permasalahan di atas, permasalahan belum

ditetapkannya Bendahara dan Rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah

menjadi permasalahan yang seringkali ditemukan dalam pemeriksaan terkait

Dana BOS. Permasalahan ini disebabkan baik karena Bendahara BOS belum

melaporkan rekening BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga (Disdikpora), Kepala Satuan Pendidikan belum mengusulkan

pembukaan rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan

Negeri atas nama Satuan Pendidikan melalui Kepala Disdikpora, ataupun

BUD tidak melakukan rekonsiliasi rekening dengan OPD secara memadai.

Dampak dari permasalahan tersebut adalah tidak adanya pengendalian

terhadap rekening Bendahara Dana BOS yang berpotensi membuka peluang

penyalahgunaan keuangan daerah.


Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD

Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penatausahaan Barang Persediaan tidak tertib (Temuan No. 5 dalam

LHP SPI No. 10B/LHP/XVIII.YOG/05/2018, Hal. 15)

Pada Neraca per 31 Desember 2017 Pemda D.I. Yogyakarta, saldo

Persediaan disajikan senilai Rp159.477.711.582,68 yang merupakan saldo

Persediaan pada 35 OPD dan bersumber dari dana APBD, Dana

Keistimewaan, serta Belanja Operasional Sekolah (BOS). Hasil pemeriksaan

atas penatausahaan barang persediaan dan efektivitas penggunaan Sistem

Informasi Manajemen (SIM) Persediaan secara uji petik menemukan


a. Pencatatan Persediaan tidak memadai: petugas penatausahaan

barang persediaan pada sekolah belum ditetapkan, tidak

menyelenggarakan kartu persediaan dan buku catatan persediaan keluar

maupun bukti otorisasi atas penggunaan persediaan. Akibatnya, terjadi

overstated/lebih saji Persediaan sebesar Rp72.537.000,00;

b. Barang persediaan seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap:

beberapa barang seperti speaker, kipas, pompa air, proyektor, dan barang

lainnya yang digunakan untuk operasional sekolah dicatat sebagai

persediaan dimana seharusnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.

Akibatnya, terdapat risiko terjadinya kesalahan penyajian saldo akun

Persediaan, Aset Tetap, Beban Persediaan dan Beban Penyusutan pada

penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya;

c. Klasifikasi barang pada SIM Persediaan tidak jelas: pencatatan

persediaan tidak sesuai dengan klasifikasi barang pada aplikasi SIM

Persediaan, beberapa ditemukan melakukan pencatatan nilai Laporan

Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ UP), dan berdasarkan nama

kegiatan. Hal tersebut dikarenakan Pemda D.I. Yogyakarta belum

menetapkan kodefikasi barang persediaan sehingga pada SIM Persediaan

tidak ditemukan daftar barang-barang persediaan yang lebih rinci dan


1. Penatausahaan Barang Persediaan tidak tertib.

2. Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib.


dapat dipilih secara sistematis. Dengan demikian penyimpan barang

melakukan pencatatan nama barang sesuai dengan pemahamannya

masing-masing.

Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pengawasan

pengelolaan SIM Persediaan, aplikasi SIM Persediaan belum dikembangkan

sesuai kebutuhan, pencatatan belum sesuai ketentuan, dan petugas

penatausahaan barang persediaan pada sekolah belum ditentukan.

BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar

memerintahkan :

a. Kepala DPPKA untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan

pengelolaan SIM Persediaan supaya menghasilkan laporan persediaan

yang memadai;

b. Kepala DPPKA supaya menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk

mengatur kodefikasi barang persediaan yang jelas dan rinci dan

menyajikan fungsi otorisasi atasan langsung atas pengambilan barang

persediaan dalam aplikasi SIM Persediaan;

c. Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, BPBD, dan

Dinas Kebudayaan supaya menginstruksikan Pengurus Barang atau

Pengurus Barang Pembantu pada UPT Terminal Wates, Terminal

Jombor untuk menyelenggarakan pencatatan persediaan sesuai

ketentuan;

d. Kepala Disdikpora supaya menetapkan petugas penatausahaan barang

persediaan pada sekolah-sekolah.

Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib (Temuan No. 6 dalam LHP

SPI No. 10B/LHP/XVIII.YOG/05/2018, Hal. 22)

Dalam temuan Aset Tetap, diketahui terdapat permasalahan terkait

Dana BOS yaitu belum dilakukannya kapitalisasi berupa penambahan nilai

dan masa manfaat aset tetap induk terutama pada Aset Tetap yang berada di

sekolah. Terdapat realisasi untuk pemeliharaan aset tetap menggunakan

Dana BOS atas peralatan mesin, gedung bangunan, dan jaringan, namun

tidak diidentifikasi oleh sekolah untuk menambah nilai dan masa manfaat

aset tetap yang direhabilitasi/diperbaiki. Dengan demikian nilai penyusutan

juga belum memperhitungkan penambahan nilai Aset Tetap tersebut.

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada SMAN 1 Sleman dengan


nilai belanja sebesar Rp45.000.000,00, SMKN 1 Kalasan dengan nilai belanja

sebesar Rp326.665.000,00, SMKN 2 Pengasih dengan nilai belanja sebesar

Rp201.497.000,00, dan SMKN 2 Wonosari berupa rehabilitasi gedung

sekolah senilai Rp151.800.000,00.

Hal tersebut disebabkan Pengurus Barang Pembantu tidak memahami

peraturan terkait kapitalisasi belanja pemeliharaan ke aset induk serta tidak

memadainya informasi yang diberikan oleh pelaksana kegiatan atas belanja

pemeliharaan yang dapat menambah nilai dan masa manfaat Aset Tetap.

Akibatnya, terdapat kurang saji/under stated atas Aset Tetap pada sekolah-

sekolah tersebut.

BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar

memerintahkan:

a. Kepala Disdikpora supaya menetapkan kebijakan pengelolaan Aset

Tetap di sekolah melakukan sosialisasi tentang tata cara penatusahaan

Aset Tetap kepada para pengurus barang, dan memerintahkan kepada

pengurus barang Disdikpora serta pengurus barang pembantu di sekolah

untuk menatausahakan Aset Tetap sesuai ketentuan antara lain dengan

mengidentifikasi Aset Tetap rusak, dan melakukan pencatatan serta

pelaporan Aset Tetap secara rutin sesuai dengan ketentuan;

b. Kepala DPPKA dan Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPPKA supaya

melakukan sosialisasi tentang tata cara penatusahaan Aset Tetap kepada

para pengurus barang.

2. Kabupaten Bantul

Pembukaan rekening pada Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat dan sekolah pengelola Dana BOS tanpa persetujuan Bupati

(Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 13B/LHP/XVIII.YOG/05/2018,

Hal. 6)


1. Pembukaan rekening pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

sekolah pengelola Dana BOS tanpa persetujuan Bupati.

2. Penatausahaan atas penggunaan/pengelolaan Dana BOS pada SD dan

SMP di lingkungan Kabupaten Bantul belum memadai.


Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Milik

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka SKPD selaku Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan

dan/atau rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya dengan

persetujuan Bupati. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika masih terdapat

pembukaan rekening yang dilakukan tanpa persetujuan Bupati dan

penggunaannya tidak dilaporkan kepada Bupati terkait Dana BOS.

Keterangan petugas peneliti dan entry laporan dalam Tim Teknis

Kegiatan BOS Tahun 2017 menyatakan bahwa sekolah telah membuka

rekening pengelolaan Dana BOS sebelum Tahun 2017 tanpa mengajukan

permohonan persetujuan kepada Bupati sebelumnya dan juga tidak

dilaporkan kepada Bupati sebagai rekening yang digunakan untuk mengelola

Dana BOS.

Berkaitan dengan adanya kepemilikan rekening giro/tabungan, deposito

on call/deposito berjangka dan rekening titipan yang dimiliki Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) maka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

telah melakukan rekonsiliasi rekening dengan OPD pada semester I tahun

2017 yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan disampaikan

kepada Bupati. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi acuan Keputusan Bupati

Bantul Nomor 134 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai

Tempat Untuk Pengelolaan Uang Milik OPD Se-Kabupaten Bantul dimana

didalamnya berisi daftar rekening semua OPD. Namun rekening Bendahara

Dana BOS tidak terdapat dalam daftar tersebut. Akibatnya, tidak ada

pengendalian terhadap rekening Bendahara Dana BOS yang berpotensi

membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Bendahara BOS belum

melaporkan rekening BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga (Disdikpora), Kepala Satuan Pendidikan belum mengusulkan

pembukaan rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan

Negeri atas nama Satuan Pendidikan melalui Kepala Disdikpora; dan BUD

tidak melakukan rekonsiliasi rekening dengan OPD secara memadai.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Bantul agar memerintahkan:

a. Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga mengusulkan membuka rekening Dana BOS pada masing-


masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan untuk

selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Bupati; dan

b. BUD lebih cermat dalam melakukan rekonsiliasi rekening OPD.

Penatausahaan atas penggunaan/pengelolaan Dana BOS pada SD

dan SMP di lingkungan Kabupaten Bantul belum memadai (Temuan

No. 2 dalam LHP SPI No. 13B/LHP/XVIII.YOG/05/2018, Hal. 37)

Laporan Keuangan Pemkab Bantul TA 2016 menyajikan saldo Kas di

Bendahara BOS sebesar Rp17.353.282.450,00 (lingkup pendidikan dasar

sebesar Rp12.068.065.125,00 dan lingkup pendidikan menengah dan non

formal sebesar Rp5.285.217.325,00). Namun demikian terdapat

permasalahan selisih antara saldo akhir pada TA 2016 dengan saldo awal

tahun 2017, lebih catat di Buku Kas Umum (BKU) karena terdapat saldo

bank dan pajak yang belum disetorkan, belanja kurang/belum dicatat pada

BKU, dan bukti pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan BKU belum

lengkap.

Pemkab Bantul telah membentuk Tim Manajemen BOS melalui

Keputusan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017. Lebih lanjut, Kepala

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemkab Bantul juga membentuk

Tim Teknis Kegiatan BOS Pengumpul dan Validasi Data Laporan BOS.

Hasil pemeriksaan menunjukkan jika belum semua tugas dan tanggung

jawab Tim seperti yang diatur sesuai ketentuan telah dilakukan. Kegiatan

pengumpulan dan rekapitulasi data hanya sebatas mengumpulkan dan

merekapitulasi tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut seperti mencermati

korelasi per mata anggaran belanja pegawai, belanja modal dan belanja

barang dan jasa sesuai dengan pagu anggaran maupun dengan saldo awal dan

total pendapatan.

Pemeriksaan lebih lanjut menemukan adanya realisasi belanja yang

melebihi pagu anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta

belanja modal meskipun tidak terjadi pada semua sekolah sebagaimana

digambarkan pada tabel berikut.


Tabel 1. Realisasi Belanja yang Melebihi Pagu Anggaran Belanja dalam RKAS

Jenis Belanja Belanja yang Melebihi Pagu Anggaran RKAS

Sekolah Belanja (Rp)

Belanja Pegawai 131 808.195.485,10

Belanja Barang dan Jasa 206 3.860.414.732,00

Belanja Modal 131 1.655.694.322,50

Jumlah 6.324.304.539,60

Sumber : LHP SPI BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul TA 2017

Hal tersebut mengakibatkan anggaran tidak dapat dijadikan sebagai alat

kendali pengeluaran. Hal tersebut disebabkan karena Tim Manajemen BOS

Kabupaten Bantul dan Tim Teknis Kegiatan BOS Pengumpul dan Validasi

Data Laporan BOS Kabupaten Bantul tidak melakukan tugas dan tanggung

jawab sesuai ketentuan, Bendahara BOS tidak menatausahakan pengelolaan

BOS secara memadai, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul belum melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi

terkait dengan pengelolaan BOS secara memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati

Bantul agar:

a. Memberi sanksi kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Bantul Tahun

2017 yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk:

1) Mengoptimalkan pembinaan, untuk melakukan monitoring dan

evaluasi terkait dengan pengelolaan BOS;

2) Memberikan sanksi kepada Tim Teknis Kegiatan BOS Pengumpul

dan Validasi Data Laporan BOS Kabupaten Bantul Tahun 2017 yang

tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya; dan

c. Menginstruksikan kepada Bendahara BOS supaya lebih cermat dalam

melakukan penatausahaan pengelolaan BOS sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.


3. Kabupaten Gunung Kidul

Pada CaLK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun

anggaran 2017, diketahui terdapat saldo Kas Lainnya sebesar

Rp2.919.261.240,38 yang merupakan saldo Kas BOS. Kas BOS yang

dimaksud adalah saldo uang yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran BOS

pada sekolah baik yang berupa uang tunai maupun yang ada dalam rekening

bank pada tanggal 31 Desember 2017.

Hasil pemeriksaan menunjukkan jika Bendahara BOS pada sekolah

ditetapkan oleh kepala sekolah dan rekening sekolah yang digunakan untuk

menampung Dana BOS, juga digunakan untuk menampung dana lain yang

diterima oleh sekolah. Rekening sekolah tersebut belum ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Daerah. Permasalahan tersebut disebabkan karena

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran

tidak mengusulkan pengangkatan bendahara dan pembukaan rekening Dana

BOS ke Bupati sehingga belum ada SK Bupati terkait penetapan bendahara

dan rekening Dana BOS. Akibatnya, posisi kas pada Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga atau unit dibawahnya tidak terdata sebagai rekening

pemerintah daerah, serta tidak dapat dikendalikan dan dipantau oleh BUD.

BPK merekomendasikan Bupati Gunungkidul agar memerintahkan

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mengusulkan

pengangkatan bendahara dan nomor rekening Dana BOS, serta selanjutnya

menetapkan bendahara dan rekening Dana BOS sesuai Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ.

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-Undangan

Bendahara dan rekening Dana BOS pada sekolah negeri belum ditetapkan

dengan Keputusan Bupati (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan

No.15C/LHP/XVIII.YOG/05/2018, Hal. 1)


4. Kabupaten Sleman

Di dalam temuan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten

Sleman yang belum memadai tersebut, terdapat permasalahan terkait

rekening Dana BOS baik yang berasal dari pemerintah pusat (BOS) maupun

pemerintah daerah (BOSDA) yang belum termasuk dalam daftar rekening

seperti yang tercantum dalam Surat Bupati perihal Pernyataan atas

Kepemilikan Rekening dan Deposito tanggal 22 Februari 2018 dan Daftar

Rekening Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2017 pada Bank BPD DIY

hasil konfirmasi bank BPD DIY. Akibatnya, terdapat risiko penyalahgunaan

keuangan daerah atas rekening yang belum ditetapkan. Hal tersebut

disebabkan karena Kepala BKAD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah belum optimal dalam mengelola rekening pemerintah

daerah.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Sleman agar memerintahkan

Kepala BKAD untuk:

a. Melakukan penertiban rekening-rekening dengan cara inventarisasi

seluruh rekening yang dibuka atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman

pada seluruh bank yang digunakan oleh seluruh SKPD dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Sleman dan mengusulkan kepada Bupati untuk

selanjutnya diberikan izin penggunaan atas rekening-rekening yang masih

dipakai dalam operasional kegiatan; dan

b. Mengusulkan konsep perjanjian pengelolaan rekening operasional yang

dibuka atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman oleh seluruh SKPD

pada seluruh bank, untuk selanjutnya disepakati oleh Bupati Sleman

dengan Bank terkait.


Penatausahaan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman belum

memadai (Temuan No. 1 dalam LHP SPI

No.12B/LHP/XVIII.YOG/05/2018, Hal. 1)


5. Kota Yogyakarta

Hasil pemeriksaan atas BOS maupun BOSDA menemukan beberapa

permasalahan sebagai berikut.

a. Penganggaran belanja dana BOS dan BOSDA belum diuraikan

hingga rincian obyek belanja. Dalam APBD TA 2017, Pemerintah

Kota Yogyakarta belum menguraikan rencana Belanja Dana BOS

khususnya belanja barang dan belanja modal hingga ke rincian obyek

belanja. Menurut Dina Pendidikan, hal tersebut terjadi karena SE

Mendagri tertanggal 11 Januari 2017 baru diterima pada akhir Januari

2017 setelah APBD ditetapkan sehingga sulit untuk memasukkan

anggaran Dana BOS/BOSDA sampai dengan rincian belanja karena

meskipun sekolah sudah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah (APBS) tetapi perlu pemisahan belanja yang dibiayai Dana BOS

dan BOSDA, maupun sumber pendanaan lainnya.

b. Walikota Yogyakarta belum menetapkan Bendahara dan

Rekening Dana BOS. Walikota Yogyakarta belum menetapkan

Bendahara dan Rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan

Pendidikan Negeri. Bendahara Satuan Pendidikan Negeri TA 2017

ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 188/007

Tahun 2017, sedangkan untuk Rekening Dana BOS belum ditetapkan

karena sekolah negeri hanya mempunyai satu rekening yang digunakan

untuk menampung seluruh dana yang diperoleh sekolah.

c. Penerbitan SP3B dan SP2B BOS belum dibuat setiap triwulan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan jika SP3B dan SP2B hanya diterbitkan

pada Triwulan IV karena menyesuaikan dengan anggaran pendapatan

dan belanja yang bersumber dari Dana BOS yang baru dimasukkan dalam

APBD Perubahan yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2017

(Triwulan IV). Hal ini disebabkan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah

Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama belum

melakukan verifikasi pertanggungjawaban Dana BOS dan BOSDA

secara optimal.


Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai (Temuan

No. 4 dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVIII.YOG/05/2018, Hal. 18)


Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah terkait Belanja Dana BOS dan BOSDA

tidak informatif dan adanya risiko penyalahgunaan atas rekening Dana BOS

dan BOSDA yang belum ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK merekomendasikan Walikota

Yogyakarta agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan supaya

menguraikan rencana belanja Dana BOS dan BOSDA hingga ke rincian

obyek belanja pada APBD Perubahan TA 2018;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengusulkan

bendahara dan rekening Dana BOS dan BOSDA serta melakukan

pengawasan dan pengendalian secara memadai atas pengelolaan Dana

BOS dan BOSDA serta selanjutnya menetapkan bendahara dan rekening

Dana BOS dan BOSDA;

c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan

Sekolah Menengah Pertama supaya melakukan verifikasi

pertanggungjawaban Dana BOS; dan

d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD untuk

menerbitkan SP3B dan SP2B setiap triwulan.


JAWA TIMUR



TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA

DI JAWA TIMUR



Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI


umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Jawa Timur

meliputi: 1) Laporan realisasi Belanja BOS tidak berdasarkan SP3B dan

SP2B; 2) Pengenaan pajak dan biaya administrasi atas rekening Dana BOS;

dan 3) Rekening yang digunakan untuk menampung Dana BOS tidak

didukung dengan penetapan SK Kepala Daerah.

Permasalahan yang seringkali ditemukan pada pemeriksaan terkait Dana

BOS di Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Jawa Timur adalah terkait

laporan realisasi Belanja BOS tidak berdasarkan SP3B dan SP2B dimana hal

tersebut umumnya disebabkan karena BUD tidak menerbitkan SP2B dan

Kepala Dinas Pendidikan belum menerbitkan SP3B secara tertib dan tepat

waktu serta belum optimal dalam melakukan pemantauan penerbitan SP3B

dan SP2B. Selain permasalahan tersebut, permasalahan yang sering

ditemukan terkait Dana BOS adalah pengenaan pajak dan biaya administrasi

atas rekening Dana BOS yang mana seharusnya hal tersebut tidak dilakukan

oleh Bank dikarenakan rekening milik Pemerintah bukan merupakan subyek

pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak

Penghasilan. Permasalahan ini ditemukan pada LKPD Kabupaten

Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun,

Kabupaten Jember dan Kabupaten Mojokerto.

Permasalahan ini disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan sebagai

Pengguna Anggaran tidak melakukan koordinasi dengan bank umum atas

ketentuan pengenaan pajak bunga rekening pemerintahan dan Bendahara

BOS kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga

dampak dari permasalahan tersebut adalah pengurangan atas pendapatan

bunga tabungan karena adanya pemungutan pajak dan biaya administrasi

bank pada rekening pengelolaan Dana BOS.


Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2017 diuraikan sebagai

berikut:

1. Provinsi Jawa Timur

Pemeriksaan BPK tahun 2017 menemukan permasalahan belum

memadainya penyimpanan dan pelaporan Dana BOS pada Sekolah

Menengah Negeri di Dinas Pendidikan Jawa Timur minimal sebesar

Rp1.515.553.779,31. Permasalahan atas temuan tersebut diantaranya:

a. Penyimpanan Dana BOS tidak memadai. Hasil konfirmasi secara uji

petik kepada 32 sekolah menengah negeri menunjukkan jika 5 (lima)

sekolah memiliki saldo rekening melebihi saldo Buku Kas Umum (BKU).

Kelebihan tersebut disebabkan karena selain dipergunakan untuk

menyimpan Dana BOS, rekening tersebut juga dipergunakan untuk

menyimpan dana lainnya, seperti SPP dari siswa, dana bantuan Dana

Alokasi Khusus (DAK), uang komite dan dana lain. Akibatnya, saldo

akhir di rekening BOS tidak mencerminkan sisa Dana BOS di akhir

tahun;

b. Saldo awal Dana BOS minimal sebesar Rp630.522.316,00 dan saldo

akhir Dana BOS tunai minimal sebesar Rp885.031.463,31 tidak

dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Pengalihan pengelolaan

pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah

Provinsi disertai dengan serah terima yang dicatumkan dalam Berita

Acara Serah Terima (BAST). Hasil konfirmasi kepada 32 sekolah

menemukan jika 5 (lima) sekolah memiliki saldo Dana BOS Tahun 2016

sebesar Rp630.522.316,00 yang tidak dilaporkan sehingga tidak dapat

dimonitor oleh Dinas Pendidikan. BAST telah mencantumkan data

personil dan Aset Tetap yang diserahterimakan namun tidak

mencantumkan adanya serah terima kas yang dikelola sekolah (termasuk

Dana BOS). Pada Tahun 2017, enam sekolah yang memiliki sisa Dana


Penyimpanan dan pelaporan Dana BOS pada Sekolah Menengah Negeri di

Dinas Pendidikan minimal sebesar Rp1.515.553.779,31 belum memadai

(Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 59.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 23)


BOS Tahun 2017 sebesar Rp885.031.463,31 dan dikuasai secara tunai

oleh sekolah tidak melaporkannya kepada Dinas Pendidikan;

c. Pelaporan penggunaan Dana BOS oleh Kepala Sekolah belum

memadai. Sekolah penerima BOS tidak menyampaikan

pertanggungjawaban berupa bukti-bukti transaksi penggunaan BOS dan

disimpan oleh pihak sekolah. Laporan penggunaan Dana BOS

didasarkan per jenis kegiatan dan bukan per jenis belanja sehingga tidak

dapat dibandingkan dengan realisasi sesuai mata anggaran.

d. Sisa Dana BOS. Hasil konfirmasi kepada 32 sekolah, diketahui jika 10

sekolah memiliki sisa Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar

Rp1.172.854.074,77 sedangkan Dinas Pendidikan melaporkan jika Dana

BOS telah terealisasi seluruhnya. Adanya sisa dana tersebut menunjukkan

adanya sekolah yang tidak menggunakan seluruh Dana BOS yang

diterimanya untuk keperluan operasional sekolah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Dinas Pendidikan tidak dapat

melakukan kontrol yang memadai atas saldo Dana BOS minimal sebesar

Rp1.515.553.779,31 (Rp630.522.316,00 + Rp885.031.463,31) dan realisasi

Belanja BOS pada Dinas Pendidikan minimal sebesar Rp1.172.854.074,77

tidak dapat diyakini kewajarannya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan agar para kepala sekolah penerima

Dana BOS menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS secara tertib dan

akurat berdasarkan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah. Kemudian,

Dinas Pendidikan perlu melakukan monitoring atas penggunaan Dana BOS

secara cermat, dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Kepala Dinas

Pendidikan.

2. Kabupaten Bangkalan

Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai ketentuan

(Temuan No.4 dalam LHP SPI No.77.B/LHP/XVIII.SBY/06/2018,

Hal. 15)


1. Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai ketentuan.

2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai sebesar

Rp102.773.756.144,77.


Pemeriksaan atas pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten

Bangkalan menunjukkan adanya permasalahan terkait Dana BOS berupa

ditemukannya empat rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP) pada Dinas Pendidikan yang tidak didukung dengan

penetapan SK Kepala Daerah. Hasil perbandingan antara SK Bupati dengan

seluruh rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menunjukkan

jika empat rekening tersebut masih berstatus aktif dan digunakan oleh

Bendahara BOS pada SMPN 7 Bangkalan dan SMPN 1 Arosbaya namun

belum ditetapkan dalam SK Bupati. Permasalahan tersebut disebabkan

karena Dinas Pendidikan tidak mengajukan nomor rekening tersebut untuk

ditetapkan dalam SK Bupati. Akibatnya, rekening yang belum ditetapkan

dengan SK Bupati berisiko terjadi penyalahgunaan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Bangkalan agar

memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan inventarisasi seluruh

rekening yang dimiliki SKPD yang kemudian ditetapkan melalui surat

keputusan Kepala Daerah.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai

sebesar Rp102.773.756.144,77 (Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.

77.B/LHP/XVIII.SBY/06/2018, Hal. 18)

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, disebutkan jika total pendapatan

Dana BOS SDN dan SMPN adalah sebesar Rp102.773.756.144,77. Namun

hasil pemeriksaan secara uji petik pada tujuh puluh sekolah SD dan SMP

menunjukkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS sebagai

berikut:

a. Terdapat ketekoran kas Dana BOS sebesar Rp127.132.500,03.

Terdapat satu sekolah yang menggunakan Dana BOS Buku K-13 (saldo

kas yang dikelola oleh SMPN yang diterima oleh sekolah melalui rekening

BOS pada tahun 2014) yaitu SMPN 5 Bangkalan sebesar

Rp20.030.000,00 untuk peruntukkan yang tidak sesuai dengan maksud

penggunaan Dana BOS Buku K-13. Dana tersebut digunakan untuk

operasional sekolah dan sampai dengan 31 Desember 2017 belum

dikembalikan ke rekening sekolah. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan

dengan membandingkan SILPA Dana BOS dan kas di Bank diketahui

terdapat kekurangan kas Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar


Rp127.132.500,03 dan kas yang harus disetorkan kembali ke rekening

sekolah sebesar Rp107.102.500,03. Akibat Bendahara Pengeluaran Dana

BOS yang tidak tertib mengelola Dana BOS tersebut, maka terjadi

ketekoran kas Dana BOS sebesar Rp127.132.500,03;

b. Laporan realisasi Belanja BOS tidak berdasarkan SP2B.

Pemeriksaan menemukan beberapa permasalahan seperti Laporan

Realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut tidak didukung Surat

Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B), hanya SP3B sekolah-

sekolah pada lima kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan yang

telah menyampaikan SP3B ke BPKAD sebelum 25 April 2018, dan SP3B

triwulan I tahun 2017 tidak mencantumkan saldo kas akhir tahun 2016.

Keterlambatan penerbitan SP3B terjadi karena sekolah-sekolah

terlambat dalam menyampaikan SPTJ ke Dinas Pendidikan dan juga Tim

Manajemen BOS Dinas Pendidikan tidak melaksanakan monitoring

sesuai ketetentuan;

c. Potensi tumpang tindih atas kegiatan monitoring dan evaluasi

Dana BOS. Tim Manajemen BOS yang ditetapkan oleh Bupati dan Tim

Monitoring dan Tim Verifikasi BOS yang ditetapkan oleh Dinas

Pendidikan mempunyai tugas monitoring dan evaluasi kegiatan BOS

yang penugasannya berpotensi tumpang tindih. Selain itu, Tim

Manajemen BOS tidak memiliki anggaran untuk melakukan monitoring

evaluasi atas kegiatan BOS. Untuk kegiatan monitoring triwulanan, Tim

Manajemen BOS mengumpulkan sekolah pada satu koordinator wilayah

(kecamatan) dan biaya kegiatan dibebankan pada 649 SD sebesar

Rp50.000,00 per sekolah atau total sebesar Rp32.450.000,00 (649 x

Rp50.000,00). Laporan atas kegiatan monitoring ini hanya disampaikan

secara lisan ke Kepala Dinas Pendidikan. Akibat permasalahan ini, maka

pungutan sebesar Rp32.450.000,00 kepada 649 sekolah tidak berdasarkan

ketentuan, dan hasil evaluasi atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Dana BOS tidak dilakukan secara komprehensif.


Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Bangkalan agar

menginstruksikan:

a. Kepala Dinas Pendidikan untuk menyajikan saldo Kas Dana BOS yang

bersumber dari Dana BOS pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan

sesuai dengan bukti yang valid;

b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran

Dana BOS sekolah supaya mempertanggungjawabkan kekurangan kas

sebesar Rp107.102.500,03 (Rp127.132.500,03 - Rp20.030.000,00) dengan

menyetorkan ke kas Dana BOS masing-masing sekolah;

c. Kepala Dinas Pendidikan untuk menganggarkan pelaksanaan monitoring

pengelolaan Dana BOS.

3. Kabupaten Banyuwangi

Pada TA 2017, jumlah sekolah penerima Dana BOS pada Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 769 Sekolah Dasar (SD) dan 73

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Dinas Pendidikan

diketahui beberapa permasalahan berikut:

a. Sebanyak sepuluh sekolah ditolak pengajuannya oleh Bagian Hukum

Sekretariat Daerah karena Bendahara yang diajukan oleh sepuluh sekolah

tersebut bukan merupakan PNS;

b. Berdasarkan perbandingan antara data transfer pusat ke daerah dari

portal e-audit, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima bantuan

(baik berupa uang maupun barang) sebesar Rp6.342.752.200,00,

sedangkan nilai pendapatan dana transfer pusat yang disajikan dalam

LKPD adalah Rp6.179.727.570,80. Dengan demikian terdapat selisih

sebesar Rp163.024.629,20 (Rp6.342.752.200,00-Rp6.179.727.570,80).

Selisih tersebut merupakan nilai pendapatan bunga tabungan TA 2017

sebesar Rp1.975.370,80 dan dana bantuan APBN yang langsung masuk


Pengelolaan rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana

Bantuan APBN pada Dinas Pendidikan tidak tertib (Temuan No. 1 dalam LHP

SPI No. 40.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 3)


ke dalam rekening sekolah tanpa melalui mekanisme APBD sebesar

Rp165.000.000,00. Atas dana yang belum masuk dalam mekanisme

APBD tersebut belum dilakukan pengesahan oleh BUD.

Akibat kurangnya pengendalian atas pembentukan rekening Bantuan

Operasional Sekolah, menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan

keuangan daerah, dan terdapat kurang saji pendapatan dan beban pada

Laporan Operasional sebesar nilai pendapatan dan belanja yang berasal dari

dana Non APBD.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Banyuwangi agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Kepala

Sekolah mengajukan Bendahara BOS yang merupakan PNS;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, supaya:

1) Melaporkan dan mengajukan pengesahan atas pendapatan dan

belanja yang berasal dari dana Non APBD; dan

2) Mengajukan usulan permohonan penetapan bendahara dengan status

PNS dan penetapan rekening pada sepuluh sekolah penerima BOS.

Penyusunan anggaran sejak proses perencanaan sampai dengan

pengesahan APBD, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) yang dibentuk melalui keputusan Bupati. Namun hasil pemeriksaan

menunjukkan adanya ketidakakuratan penganggaran, salah satunya terkait

Dana BOS yaitu belum dianggarkannya Belanja BOS dalam APBD TA 2017.

Berbeda dengan pendapatan BOS yang telah dianggarkan dalam APBD,

TAPD tidak menganggarkan belanja BOS. Hal tersebut menunjukkan

bahwa pendapatan Dana BOS secara tidak langsung telah dialokasikan untuk

membiayai belanja yang tidak terkait dengan BOS.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi melakukan penyesuaian saat proses perubahan

APBD, salah satunya dengan menganggarkan belanja BOS sebesar


Perundang-Undangan

Realisasi Belanja Pegawai melebihi anggaran sebesar Rp64.867.228.839,40

(Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No. 40.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018,

Hal. 11)


Rp100.000.000.000,00 yang terbagi dalam tiga pos belanja, yaitu Belanja

Pegawai BOS, Belanja Barang dan jasa BOS serta Belanja Modal BOS.

Penganggaran sebesar Rp100.000.000.000,00 ini masih lebih kecil bila

dibandingkan dengan anggaran pendapatannya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Banyuwangi agar

memerintahkan TAPD supaya melakukan penganggaran Belanja Pegawai

sesuai kebutuhan dan pedoman penyusunan APBD, melakukan

penganggaran sesuai prioritas terutama belanja yang bersifat wajib dan

mengikat, melakukan verifikasi atas usulan penambahan belanja pada

masing-masing SKPD, dan melakukan penganggaran mengacu kepada

pedoman penyusunan APBD tahun anggaran terkait.

4. Kabupaten Bondowoso

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyajikan saldo Utang Jangka

Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp346.091.781,00 dimana

didalamnya termasuk saldo Utang Dana BOS sebesar Rp21.044.781,00.

Hasil pemeriksaan menunjukkan jika atas saldo tersebut belum didukung

dokumen yang memadai. Saldo utang yang disajikan merupakan koreksi

sesuai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2015 sedangkan Bidang

Akuntansi dan Pelaporan BPKAD maupun Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan tidak menatausahakan transaksi yang menjadi penyebab

dilakukannya koreksi tersebut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 tentang Kewajiban.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala BPKAD dalam menyajikan saldo

utang belum didukung data yang lengkap dan akurat. Akibatnya, saldo utang

Dana BOS sebesar Rp21.044.781,00 belum menggambarkan nilai

sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Bondowoso agar

memerintahkan Kepala BPKAD agar berkoordinasi dengan OPD terkait

untuk menelusuri dokumen pendukung penyajian saldo Utang Dana BOS.


Penyajian Utang Beban sebesar Rp125.912.000,00 dan Utang Dana BOS

sebesar Rp21.044.781,00 tidak didukung dokumen (Temuan No. 8 dalam

LHP SPI No. 43.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 37)


Hasil pemeriksaan BPK pada SDN Cangkring, Kecamatan Prajekan

diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Dana BOS ditransfer ke rekening nomor 0312053918 pada Bank Jatim

Cabang Bondowoso, atas nama SDN Cangkring (BOS);

b. Bendahara Dana BOS belum menyusun laporan pertanggungjawaban

penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang dikelola pada Tahun 2017;

c. Bendahara Dana BOS tidak menyusun Buku Kas Umum (BKU).

Penyusunan BKU dilakukan oleh staf di Bagian Tata Usaha selaku

operator berdasarkan perintah lisan dari bendahara;

d. Pencatatan transaksi yang tidak memiliki nota pembelian dari Bendahara

akan dicatat operator berdasarkan perkiraan dan tidak didasarkan pada

bukti pembelian;

e. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data transaksi yang telah dicatat

pada BKU tidak dapat dibandingkan dengan bukti pertanggungjawaban

berupa nota pembelian yang disampaikan kepada BPK;

f. Jika berdasarkan bukti pertanggungjawaban belanja berupa nota

pembelian yang disampaikan kepada BPK, maka nilai penggunaan Dana

BOS selama Tahun 2017 hanya sebesar Rp50.411.476,00. Namun

berdasarkan BKU Triwulan I s.d. IV yang telah disampaikan kepada

Dinas Pendidikan, nilai penggunaan dana Tahun 2017 yang dilaporkan

adalah sebesar Rp102.995.509,00;

g. Perbandingan antara saldo akhir menurut BPK yaitu Rp54.608.968,04

dan saldo akhir rekening sebesar Rp2.048.940,92 ditambah saldo kas

tunai yang dipegang oleh bendahara Dana BOS sebesar Rp500,00, maka

terdapat kekurangan saldo kas Dana BOS sebesar Rp52.559.527,12

(Rp54.608.968,04 - Rp2.048.940,92 - Rp500,00). Bendahara SDN

Cangkring Kecamatan Prajekan telah menyetorkan ke kas daerah sebesar

Rp52.559.527,12 dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor

1.01.01.1/00021/STS/CP/00.00/2018 tanggal 26 April 2018.


Perundang-undangan

Kekurangan Kas atas Dana BOS Tahun 2017 pada SD Negeri Cangkring

Kecamatan Prajekan sebesar Rp52.559.527,12 (Temuan No. 1 dalam LHP

Kepatuhan No. 43.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 3)


Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan kas Dana BOS pada

SDN Cangkring Kecamatan Prajekan sebesar Rp52.559.527,12.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Bondowoso agar

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya

menginstruksikan:

a. Bendahara Dana BOS SDN Cangkring Kecamatan Prajekan untuk:

1) Menyusun BKU berdasarkan bukti pertanggungjawaban;

2) Memulihkan kekurangan kas sebesar Rp52.559.527,12 sesuai

ketentuan dengan menyetorkan ke kas daerah (telah ditindaklanjuti);

dan

b. Kepala sekolah SDN Cangkring Kecamatan Prajekan untuk memeriksa

kelengkapan BKU beserta bukti pertanggungjawaban yang disusun

bendahara setiap triwulan.

5. Kabupaten Jember

Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak akurat

sebesar Rp180.648.886,40, melebihi anggaran sebesar

Rp3.564.910.292,68, serta penyetoran pajak oleh Bendahara BOS tidak

tertib sebesar Rp576.908.965,11 (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.


Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pendapatan dan Belanja Dana BOS

diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak akurat

sebesar Rp180.648.886,40. Besaran pengalokasian Dana BOS akan

bergerak seiring pergerakan jumlah siswa. Setiap lembaga sekolah wajib

menyesuaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang

telah disusun dengan alokasi jumlah siswa yang termutakhir sebagai


1. Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak akurat sebesar

Rp180.648.886,40, melebihi anggaran sebesar Rp3.564.910.292,68, serta

penyetoran pajak oleh Bendahara BOS tidak tertib sebesar

Rp576.908.965,11.

2. Pengenaan pajak atas bunga rekening BOS dan FKTP sebesar

Rp615.322.297,78 tidak sesuai ketentuan.


acuan pendapatan dan belanja kegiatan. Hasil pemeriksaan diketahui

bahwa penyusunan RKAS tidak akurat dikarenakan kesalahan

perhitungan atas alokasi penerimaan TA 2017. Akibatnya, alokasi

melebihi anggaran pada 299 RKAS SD dan 54 RKAS SMP, alokasi

kurang dari yang dianggarkan pada 523 RKAS SD dan 40 RKAS SMP,

dan untuk 88 RKAS SD telah sesuai;

b. Total realisasi Belanja BOS pada sekolah melebihi anggaran yang

tercantum pada RKAS sebesar Rp410.564.397,63. Penelusuran pada

RKAS setiap sekolah dengan realisasi belanjanya menunjukkan jika dari

1.004 sekolah, terdapat 197 SD dan satu SMP yang merealisasikan belanja

melebihi RKAS dengan total selisih sebesar Rp410.564.397,63;

c. Realisasi Belanja BOS melebihi pagu anggaran pada masing-

masing kode rekening belanja yang dianggarkan sebesar

Rp3.564.910.292,68. Terdapat 81 sekolah yang melaksanakan Belanja

Pegawai melebihi anggaran, 302 sekolah melaksanakan Belanja Barang

Jasa melebihi anggaran dan 229 sekolah yang melaksanakan Belanja

Modal melebihi anggaran dengan total pelampauan anggaran mencapai

Rp3.564.910.292,68;

d. Pelaksanaan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran

pajak oleh Bendahara BOS tidak tertib sebesar Rp576.908.965,11.

Hasil inventarisasi seluruh kewajiban perpajakan yang belum disetorkan

ke Kas Negara/Kas Daerah per 31 Desember 2017 menemukan adanya

pembayaran kewajiban pajak tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun

2018 dari 1.004 SD dan SMP sebesar Rp576.908.965,11. Akibatnya,

terdapat potensi penyalahgunaan uang pajak atas Dana BOS yang tidak

segera disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp576.908.965,11.

Hal ini disebabkan karena Tim BOS Kabupaten Jember tidak

melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana BOS TA

2017 sesuai ketentuan dan Bendahara BOS tidak sepenuhnya memahami

ketentuan yang berlaku atas petunjuk teknis BOS TA 2017.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember agar

memerintahkan Tim BOS Kabupaten Jember melaksanakan pembinaan

pengelolaan dan pelaporan serta memantau pelaporan pertanggungjawaban

Dana BOS sesuai ketentuan.


Pengenaan pajak atas bunga rekening BOS dan FKTP sebesar

Rp615.322.297,78 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 3 dalam LHP

SPI No. 48.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 11)

Hasil pemeriksaan menunjukkan jika bunga atas rekening Dana BOS

masih dikenakan pajak. Dari 1.004 rekening yang ditunjuk dalam SK Bupati

Nomor 188.45/82/1.12/2017 tentang Bendahara Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri dan Rekening

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017, diketahui

seluruhnya dikenakan pajak atas bunga yang diperoleh selama TA 2017

sebesar Rp15.864.718,78. Pengenaan pajak penghasilan dikecualikan atas

subjek pajak badan berupa unit tertentu dari Badan Pemerintah yang

memenuhi kriteria:

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah; dan

d. Pembukuannya diperiksa oleh Aparat Pengawasan Fungsional Negara.

Akibat permasalahan tersebut, maka terdapat kekurangan pendapatan

atas bunga rekening sebesar Rp15.864.718,78. Hal tersebut disebabkan

Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Anggaran tidak melakukan

koordinasi dengan bank umum atas ketentuan pengenaan pajak bunga

rekening pemerintahan dan Bendahara BOS kurang memahami peraturan

perpajakan yang berlaku.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember agar

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Bank

terkait terhadap ketidaktepatan pengenaan pajak bunga atas rekening BOS.


6. Kabupaten Lamongan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Lamongan

TA 2017, salah satunya menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang

tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp85.107.080.000,00. Namun hasil

pemeriksaan menunjukkan jika PPKD/BUD di Bidang Akuntansi

melakukan pencatatan dalam aplikasi SAKTI, baik pendapatan, belanja,

beban dan aset atas SP3B yang diterima dari Dinas Pendidikan berdasarkan

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja oleh Kepala Satuan Pendidikan,

tanpa menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Permasalahan tersebut terjadi karena BUD tidak menerbitkan Surat

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang menjadi tanggung

jawabnya dan juga Kepala Dinas Pendidikan tidak memantau dan

melaporkan kepada BUD atas penerimaan hibah pada sekolah negeri.

Akibatnya, belanja dari luar mekanisme APBD berpotensi disalahgunakan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Lamongan agar

memerintahkan BUD untuk mengesahkan Surat Pendapatan dan Belanja

(SP2B) yang menjadi tanggung jawabnya dan juga memerintahkan Kepala

Dinas Pendidikan untuk secara tertib memantau dan melaporkan kepada

BUD atas penerimaan hibah ke sekolah negeri secara periodik.

7. Kabupaten Lumajang

Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan Dana BOS di Kabupaten

Lumajang diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:


Penatausahaan Pendapatan dan Belanja diluar mekanisme APBD pada

Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memadai (Temuan No. 1 dalam

LHP SPI No. 46.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 3)


Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh Dinas Pendidikan tidak

tertib sebesar Rp65.964.463.857,68 (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.



a. Rekening BOS belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Untuk menampung Dana BOS dari Pemerintah Provinsi, masing-masing

Bendahara Pengeluaran Dana BOS pada 599 sekolah, memiliki dua

rekening dengan status masih aktif yaitu rekening untuk menampung

Dana BOS yang dibuat sebelum tahun 2016 dan rekening yang dibuat

tahun 2017. Atas rekening yang dibuat tahun 2017, seluruhnya telah

ditetapkan dalam SK Bupati, sedangkan untuk rekening yang dibuat

sebelum tahun 2016 belum ditetapkan dalam SK Bupati yaitu sebanyak

599 rekening;

b. Terdapat perbedaan nilai saldo Kas Lainnya menurut Neraca,

BKU dan rekening tabungan masing-masing Bendahara

Pengeluaran Dana BOS. Jika membandingkan antara saldo kas di Bank

pada 599 rekening tabungan Bendahara Pengeluaran Dana BOS dengan

saldo Kas di Bank menurut BKU maka terdapat selisih sebesar

Rp49.485.795,29. Jika membandingkan antara saldo kas BKU dan saldo

kas yang belum tercatat dengan nilai saldo Kas di Neraca, maka terdapat

selisih sebesar Rp253.699.564,35. Sampai berakhirnya pemeriksaan

tanggal 8 Mei 2018, selisih-selisih tersebut belum bisa dijelaskan oleh

Dinas Pendidikan;

c. Terdapat saldo kas bernilai negatif menurut rincian aplikasi e-

finance. Berdasarkan hasil konfirmasi, disebutkan jika kas bersaldo

negatif tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam penginputan nilai

realisasi belanja pada aplikasi SIPBOS;

d. Terdapat realisasi Belanja yang melebihi anggaran sebesar

Rp419.245.245,00 yang disebabkn karena tidak adanya kontrol dari

Dinas Pendidikan atas pengelolaan dana yang dilaksanakan oleh masing-

masing sekolah selama TA 2017;

e. Realisasi belanja BOS belum mendapatkan SP2B untuk triwulan

III dan IV dari BUD sebesar Rp64.241.701.583,97 dari total realisasi

Belanja sebesar Rp78.410.767.896,97. Hal tersebut dikarenakan Dinas

Pendidikan selaku tim pengelola Dana BOS belum menyerahkan Surat

Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada BUD

sampai dengan LKPD diserahkan ke BPK;

f. Hasil pemeriksaan terhadap Belanja makan dan minum selama TA 2017

pada pada 186 SDN dan 33 SMPN penerima Dana BOS TA 2017,


menunjukkan jika atas belanja tersebut belum dipungut dan

dilakukan pembayaran pajak restorannya oleh Bendahara

Pengeluaran Dana BOS sebesar Rp201.840.805,45. Hal ini

disebabkan kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakannya dan

belum dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Pendidikan;

g. Pajak pusat yang telah dipungut Bendahara Pengeluaran Dana

BOS belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp89.501.324,47.

Permasalahan tersebut mengakibatkan rekening tabungan Bendahara

Pengeluaran Dana BOS yang belum ditetapkan dalam SK Bupati berpotensi

disalahgunakan, penyajian saldo kas lainnya per 31 Desember 2017 sebesar

Rp1.431.420.143,79 belum menggambarkan kondisi sebenarnya, penyajian

realisasi belanja yang belum mendapatkan pengesahan dari BUD sebesar

Rp64.241.701.583,97 belum dapat diyakini kewajarannya, adanya potensi

kekurangan penerimaan daerah atas pajak restoran yang belum dipungut dan

disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Dana BOS sebesar

Rp201.840.805,45, dan adanya potensi kekurangan penerimaan negara atas

pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp89.501.324,47.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang agar

menginstruksikan kepada:

a. Kepala BPKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan

Pelaporan BPKD agar:

1) Menggunakan nilai realisasi Belanja yang telah disahkan oleh BUD

dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi; dan

2) Menelusuri penyebab selisih penyajian nilai saldo Kas Lainnya melalui

rekonsiliasi data dengan masing-masing Bendahara Pengeluaran

Dana BOS Dinas Pendidikan.

b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan:

1) Manajer BOS agar:

a) Melakukan perhitungan kembali saldo Kas Lainnya pada masing-

masing Bendahara Pengeluaran Dana BOS, dan melakukan

rekonsiliasi data dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD

terkait nilai saldo Kas Lainnya tersebut;

b) Melakukan sosialisasi terkait peraturan perpajakan pusat dan pajak

daerah kepada seluruh Bendahara Pengeluaran Dana BOS; dan


c) Meminta masing-masing Bendahara Pengeluaran Dana BOS

untuk memungut dan menyetorkan pajak restoran sebesar

Rp201.840.805,45 ke Kas Daerah dan pajak pusat yang telah

dipungut sebesar Rp89.501.324,47 ke Kas Negara.

2) Seluruh Bendahara Pengeluaran Dana BOS agar:

a) Menutup rekening penampungan Dana BOS yang belum

ditetapkan dalam SK Bupati dan memindahkan saldo atas

rekening tersebut ke rekening yang telah ditetapkan dalam SK

Bupati; dan

b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan.

c. Inspektur melaksanakan reviu atas hasil penelusuran terkait penyajian

saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2017 yang telah dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan dan

8. Kabupaten Madiun

Saldo Kas pada Neraca LKPD Kabupaten Madiun TA 2017 salah

satunya terdiri dari saldo kas Dana BOS sebesar Rp178.799.389,00. Hasil

pemeriksaan BPK dalam temuan tersebut, menunjukkan adanya pendapatan

bunga tabungan atas rekening BOS yang dikenakan pajak penghasilan

sebesar Rp4.507.284,33. Hal ini disebabkan karena Perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Bank Jatim tentang

penempatan Dana BOS belum mengatur ketentuan terkait pengecualian

pengelolaan Dana BOS sebagai subjek pajak dalam negeri. Permasalahan

tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan bunga giro dan bunga

tabungan yang dikenakan pajak penghasilan senilai Rp4.507.284,33 pada 452

rekening tabungan Dana BOS.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Madiun agar

menginstruksikan Kepala BPKAD (sebagai BUD) untuk mengatur kembali

Perjanjian Kerjasama dengan pihak Bank terkait untuk tidak mengenakan


Kas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Bantuan Operasional Sekolah

masih dikenakan pajak atas pendapatan bunga giro dan tabungan oleh bank

sebesar Rp30.913.345,33 (Temuan No. 4 dalam LHP SPI

No.64.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 8)


pajak penghasilan atas pendapatan bunga dari rekening giro atau tabungan

yang digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Madiun.

9. Kabupaten Magetan

Pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan Dana BOS untuk

sekolah SD dan SMP Negeri pada APBD Perubahan TA 2017 sebesar

Rp49.634.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp50.164.011.096,77. Hasil

pemeriksaan atas penatausahaan Dana BOS menunjukkan beberapa


a. Penganggaran Dana BOS pada Dinas Pendidikan belum sesuai

ketentuan. Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dari Dana BOS

disajikan secara gelondongan dan tidak disajikan secara rinci per rincian

objek belanja. Selain itu, Disdikpora belum menganggarkan sisa Kas di

Bendahara Dana BOS tahun 2016 sebagai penerimaan Dana BOS TA

2017;

b. Rekening Dana BOS di tiap-tiap sekolah menggunakan rekening

tabungan Bank Jatim yang telah dibuka sejak tahun 2011 dan terdapat

penerimaan bunga dan potongan administrasi dan pajak tiap bulannya

dimana atas pendapatan dari pengelolaan Dana BOS tersebut seharusnya

dikecualikan dari subjek pajak badan;

c. Penatausahaan Dana BOS oleh bendahara sekolah tidak tertib.

Terdapat saldo akhir tahun 2016 berupa kas tunai yang dipegang

bendahara namun tidak dilaporkan sebesar Rp147.496.733,66, penyajian

Dana BOS belum memperhitungkan pendapatan bunga sebesar

Rp37.825.585,04 serta biaya administrasi dan pajak sebesar

Rp7.322.800,55, realisasi belanja barang dan jasa belum dipisahkan dalam

beban pemeliharaan, beban persediaan dan beban jasa, Kas di Bendahara

Dana BOS disajikan sebesar Rp1.421.801.918,75 namun berdasarkan

hasil pemeriksaan diketahui sebesar sebesar Rp1.474.557.334,56

sehingga terdapat selisih sebesar Rp52.755.415,81.


Penatausahaan Dana BOS belum sepenuhnya sesuai ketentuan (Temuan

No.6 dalam LHP SPI No. 57.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 30)


Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Dana BOS

berpotensi tidak sesuai dengan perencanaannya, adanya potensi penerimaan

dari pendapatan bunga pada rekening sekolah yang tidak dapat digunakan

secara langsung oleh sekolah tersebut, dan kas di Bendahara Dana BOS

tahun 2017 pada Neraca kurang saji sebesar Rp52.755.415,81

(Rp1.474.557.334,56 - Rp1.421.801.918,75).

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar Kepala

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga untuk:

a. Memedomani ketentuan penganggaran Dana BOS dalam APBD

Perubahan TA 2018;

b. Membuat perjanjian dengan bank terkait dana pemerintah memenuhi

kriteria sebagai subyek pajak maka tidak dikenakan pajak atas pendapatan

bunga/jasa giro;

c. Menginstruksikan Bendahara sekolah supaya memedomani ketentuan

pengelolaan keuangan Dana BOS terkait dengan pencatatan dalam BKU,

dan pelaporan sisa Dana BOS baik kas tunai maupun kas di rekening

BOS; dan

d. Menginstruksikan Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga supaya melaksanakan monitoring

pelaksanaan Dana BOS.

10. Kabupaten Nganjuk

Penggunaan dan pelaporan Dana BOS Tahun 2017 belum memadai

(Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 60.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018,

Hal. 8)

Hasil pemeriksaan terkait penerimaan dan pengelolaan Dana BOS TA

2017 menemukan beberapa permasalahan diantaranya:

a. Terdapat realisasi Belanja Barang Jasa BOS melebihi anggaran

sebesar Rp8.651.244.822,32. Hal tersebut terjadi karena pada saat

penyusunan anggaran, Dinas Pendidikan menetapkan proporsi tertentu


1. Penggunaan dan pelaporan Dana BOS Tahun 2017 belum memadai;

2. Pengembalian kelebihan pendapatan pada tahun sebelumnya tidak dicatat

sesuai ketentuan yang berlaku


untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal

namun tidak dikoordinasikan dengan masing-masing sekolah. Akibatnya,

pada saat realisasi belanja, pihak sekolah tidak berpatokan pada anggaran

yang telah ditetapkan;

b. Tidak terdapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah dan

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS untuk TA

2017 dikarenakan pihak sekolah baru dilatih untuk menyusun RKA

Sekolah sekitar bulan Juni 2017. Setelah dilakukan pelatihan penyusun

RKA Sekolah, lembaga sekolah tidak langsung menyusun RKA Sekolah

untuk TA 2017. Selain itu, selama TA 2017 sekolah juga tidak menyusun

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS, dikarenakan

sekolah tidak menyusun RKA Sekolah pada TA 2017;

c. Terdapat selisih pembayaran utang pajak tahun 2016 sebesar

Rp4.286.587,89. Selisih tersebut merupakan perbedaan antara

pembayaran utang pajak menurut hasil perhitungan ulang oleh Tim BOS

yaitu sebesar Rp171.569.473,57 dengan yang tercatat dalam Laporan

Dana BOS SD dan SMP Tahun 2016 yaitu sebesar Rp167.282.885,68.

Selain itu, terdapat pula perbedaan perhitungan pajak atas Belanja BOS

hasil perhitungan ulang dengan data pada Laporan Realisasi Anggaran

(LRA). Untuk itu, telah dilakukan koreksi.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Barang

dan Jasa BOS melebihi anggaran sebesar Rp8.651.244.822,32 atau 16,15%

dan risiko terjadinya penyalahgunaan Dana BOS akibat penatausahaan Dana

BOS yang kurang memadai.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nganjuk untuk

memerintahkan:

a. Kepala BPKAD agar memerintahkan Kabid Perbendaharaan supaya

lebih cermat dalam melakukan pengesahan SP2B;

b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan sekolah penerima Dana

BOS agar membuat RKA dan menyetorkan pajak tepat waktu; dan

c. Tim Monev BOS agar melakukan koordinasi dengan sekolah penerima

Dana BOS dalam memperbaiki penatausahaan dan pelaporan Dana

BOS.


Pengembalian kelebihan pendapatan pada tahun sebelumnya tidak

dicatat sesuai ketentuan yang berlaku (Temuan No. 4 dalam LHP SPI

No. 60.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 12)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Audited) Pemkab Nganjuk

menyajikan nilai koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar

Rp835.260.354,50 dimana di dalamnya terdapat koreksi atas pengembalian

pendapatan Dana BOS Tahun 2011 sebesar Rp815.844.037,00. Namun

pengembalian tersebut tidak menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga

melainkan dengan pemindahbukuan langsung, sehingga tidak tercatat di

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan ketentuan yang berlaku,

pengembalian kelebihan pendapatan seharusnya dibebankan pada Belanja

Tidak Terduga. Hal tersebut mengakibatkan saldo Belanja Tidak Terduga

pada LRA dan LO kurang catat sebesar Rp815.844.037,00 untuk

pengembalian Dana BOS.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nganjuk agar

memerintahkan Kepala BPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang

Perbendaharaan supaya membebankan pengembalian kelebihan pendapatan

pada tahun-tahun sebelumnya pada anggaran Belanja Tidak Terduga.

11. Kabupaten Pasuruan

Hasil pemeriksaan BPK menemukan 662 SDN dan 62 SMPN telah

dikenakan biaya administrasi sebesar Rp65.160.000,00 (724 rekening x

Rp7.500,00 x 12 bulan) dan telah dikenakan pajak sebesar Rp28.629.815,43

atau total sebesar Rp93.789.815,43. Penelusuran lebih lanjut pada Naskah

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

Pasuruan dengan Bank Jatim diketahui belum diatur mengenai pemotongan

pajak atas bunga dan biaya administrasi tabungan. Akibatnya, terjadi

pengurangan atas Pendapatan Bunga Tabungan karena adanya pemungutan

pajak dan administrasi bank pada rekening pengelolaan Dana BOS sebesar

Rp93.789.815,43 (Rp28.629.815,43+ Rp65.160.000,00).


Bunga tabungan BOS dikenakan pajak penghasilan dan biaya administrasi

bank sebesar Rp93.789.815,43 (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.



Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Pasuruan agar merevisi

perjanjian dengan Bank Jatim terkait pengenaan pajak dan biaya administrasi

atas tabungan BOS.

12. Kabupaten Ponorogo

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten

Ponorogo menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Pendapatan Dana BOS tahun 2017 tidak mencerminkan nilai

sebenarnya minimal sebesar Rp717.256.510,01.

b. Terdapat penggunaan langsung sisa Dana BOS Tahun 2016 tanpa

melalui mekanisme APBD sebesar Rp1.671.996.245,23. Penggunaan

langsung ini tergambar dari adanya transaksi pengeluaran Dana BOS

pada awal Tahun 2017 sebelum Dana BOS Triwulan I cair di bulan Maret

2017. Selain itu, proses validasi Laporan Realisasi Pendapatan dan

Belanja serta pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS untuk

Triwulan IV tidak didasarkan dengan bukti transaksi pengeluaran

Dana BOS minimal sebesar Rp18.018.007.256,00. Akibatnya, penyajian

akun Belanja Modal dan Barang Jasa pada LRA atas penggunaan Dana

BOS belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya minimal sebesar

Rp19.690.003.501,00 (Rp1.671.996.245,23 + Rp18.018.007.256,00);

c. Bendahara BOS pada sekolah-sekolah tersebut tidak pernah

melaporkan jumlah pendapatan bunga di Laporan Realisasi Kode

Rekening, serta tidak menggunakan pendapatan bunga untuk biaya

operasional sekolah. Pendapatan bunga tersimpan dalam rekening

sekolah Rp434.020.537,36. Hal ini diantaranya disebabkan karena

beberapa sekolah masih menggunakan satu rekening untuk berbagai

sumber penerimaan sehingga kesulitan untuk memisahkan pendapatan

bungan Dana BOS. Akibatnya, Akun Lain-lain PAD yang Sah pada

Pendapatan LRA dan LO atas pendapatan bunga Dana BOS belum

menggambarkan keadaan sebenarnya sebesar Rp434.020.537,36.


Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.



Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Ponorogo agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya menginstruksikan

Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan pembukuan Dana BOS

melalui pengajuan SP3B per triwulan;

b. Memerintahkan BUD supaya melakukan validasi atas SP3B serta

menerbitkan SP2B;

c. Memerintahkan BUD supaya menginstruksikan Bidang Akuntansi

melakukan pencatatan pendapatan dan belanja Dana BOS sesuai dengan

SP2B yang diterbitkan;

d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya mengusulkan dan

mengalokasikan sisa Kas Dana BOS tahun sebelumnya dalam APBD;

dan

e. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya melakukan pencatatan

atas bunga Dana BOS.

13. Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil reviu dokumen rekapitulasi Belanja Hibah dari BP

PPKD TA 2017 diketahui dari 399 sekolah penerima hibah pendamping

BOSDA, 367 diantaranya belum menyerahkan LPJ dengan nilai belum

menyerahkan LPJ ke Bupati melalui BPKAD (dhi. BP PPKD) sebesar

Rp25.214.832.870,00. Permasalahan ini berpotensi mengakibatkan

terjadinya penyalahgunaan atas pertanggungjawaban hibah yang terlambat

disampaikan. Hal ini disebabkan karena Kepala SKPD yang bertindak

sebagai rekomendator kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan

sosialisasi kepada penerima hibah tentang kewajiban penyampaian LPJ.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Sidoarjo agar

memerintahkan:

a. Kepala BPKAD selaku PPKD agar melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban penerima hibah dan untuk laporan penggunaan

hibah diatas satu milyar rupiah agar dilampiri hasil audit independen;


Pelaksanaan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum sesuai

ketentuan (Temuan No. 9 dalam LHP SPI



b. Kepala SKPD rekomendator terkait agar menagih laporan

pertanggungjawaban kepada Penerima Hibah senilai

Rp27.182.832.870,00 (khusus Dana Hibah Pendamping BOSDA senilai

Rp25.214.832.870,00) untuk disampaikan kepada Bupati melaksanakan

ketentuan terkait pertanggungjawaban dana hibah; dan

c. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan audit terhadap

penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan

pertanggungjawaban.

14. Kabupaten Sumenep

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Sumenep TA 2017

menemukan adanya permasalahan pencatatan transaksi Dana BOS satuan

pendidikan negeri di Kabupaten Sumenep diantaranya transaksi Dana BOS

tidak melalui mekanisme Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B),

prosedur pencatatan hanya dilakukan dengan cara menghitung selisih

penerimaan hibah Dana BOS dan penggunaan Dana BOS tahun berjalan

atau tidak dilakukan pada saat terjadi realisasi penerimaan maupun realisasi

belanja, dan saldo Kas di Bendahara BOS pada Neraca LKPD TA 2017

belum termasuk saldo awal kas Dana BOS Tahun 2016 maupun nilai

pendapatan bunga bank dan pajak atas bunga bank pada rekening BOS

masing-masing sekolah Tahun 2017. Atas permasalahan tersebut, dokumen

pencatatan Belanja BOS berupa SP3B dan SP2B yang telah disahkan oleh

PPKD telah ditindaklanjuti setelah pemeriksaan berakhir. Selain itu, terkait

Kas di Bendahara BOS, telah dilakukan koreksi dari Rp555.657.792,00

menjadi Rp1.085.100.387,01.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan pembukuan Realisasi

Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana BOS tidak sesuai ketentuan

dan nilai Kas di Bendahara Dana BOS yang tercatat dalam Rekening Kas di

Kas Daerah tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Hal tersebut

disebabkan karena PPKD sebagai BUD belum menyusun mekanisme


Penatausahaan keuangan Dana BLUD dan Dana BOS belum melalui

mekanisme pengesahan BUD yang memadai (Temuan No. 1 dalam LHP SPI



pengesahan dan pelaporan atas pendapatan dan belanja yang berasal dari

Dana BOS, Kepala Dinas Pendidikan kurang optimal melaksanakan

pengendalian atas pertanggungjawaban pengelolaan kas Dana BOS, dan

PPK SKPD Dinas Pendidikan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Sumenep agar

mengistruksikan:

a. PPKD selaku BUD untuk menyusun mekanisme pengesahan dan

pelaporan atas pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS; dan

b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan PPK SKPD Dinas

Pendidikan agar melaporkan transaksi BOS sesuai dengan transaksi

sebenarnya menggunakan mekanisme SP3B.

15. Kabupaten Trenggalek

Rekening tabungan Bantuan Operasional Sekolah belum ditetapkan

Surat Keputusan Bupati dan dipotong pajak sebesar Rp5.442.855,50

(Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.73.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018,

Hal. 5)

Hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan terkait rekening

Dana BOS yaitu:

a. Atas 523 rekening sekolah di Kabupaten Trenggalek pada Bank Jatim

diketahui belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Trenggalek;

b. Total rekening Dana BOS yang diakui sebagai rekening Pemerintah

Kabupaten Trenggalek adalah sebanyak 523 rekening Dana BOS.

Sementara data rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana BOS oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa jumlah sekolah

SD Negeri adalah 422 SD Negeri dan 50 SMP Negeri dan sisanya adalah


1. Rekening Tabungan Bantuan Operasional Sekolah belum ditetapkan Surat

Keputusan Bupati dan dipotong pajak sebesar Rp5.442.855,50;

2. Penyajian saldo Dana BOS sebesar Rp424.947.249,76 belum

menggambarkan nilai yang sebenarnya.


Sekolah Swasta. Dengan demikian SK Bupati tidak menggambarkan

kepemilikan rekening Dana BOS yang sebenarnya;

c. Terdapat pengenaan potongan pajak TA 2017 atas rekening Dana

BOS sebesar Rp5.442.855,50 yang mana seharusnya tidak dilakukan

oleh bank dikarenakan rekening milik pemerintah bukan merupakan

subyek pajak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang

Pajak Penghasilan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan 472

rekening yang belum ditetapkan oleh Kepala Daerah oleh pengelola Dana

BOS dan hilangnya peluang pemanfaatan dana sebesar Rp5.442.855,50

untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek agar

memerintahkan:

a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga untuk melaporkan

rekening di bawah penguasaannya untuk ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;

b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga untuk menutup

rekening tabungan BOS yang tidak digunakan dan menyerahkan bukti

penutupan rekening ke BPK; dan

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek agar

memproses usulan penetapan rekening bank Dana BOS dengan

Keputusan Bupati.

Penyajian saldo Dana BOS sebesar Rp424.947.249,76 belum

menggambarkan nilai yang sebenarnya (Temuan No. 2 dalam LHP

SPI No.73.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 5)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dan rekapitulasi

penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dari Tim Bantuan Operasional

Sekolah Kabupaten Trenggalek menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Penyajian Pendapatan Dana BOS dan Belanja Dana BOS

triwulan IV masing-masing sebesar Rp10.704.894.000,00 dan

Rp15.356.458.579,45 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak

berdasarkan SP2B. Hal ini disebabkan karena Dinas Pendidikan,

Pemuda, dan Olahraga tidak menerbitkan SP3B seluruh sekolah

penerima BOS pada Triwulan IV secara tepat waktu yaitu baru


menerbitkan dan menyerahkan ke Perbendaharaan pada tanggal 20 April

2018;

b. Hasil pemeriksaan atas data rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja

Dana BOS, SP3B, SP2B dan data verifikasi atas Dana BOS menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan saldo awal, pendapatan, dan belanja yang

berdampak pada nilai saldo akhir 2017. Perbedaan-perbedaan dalam

kondisi yang disebabkan adanya perubahan/revisi data yang tidak dapat

dijelaskan menyebabkan BPK tidak bisa menyakini atas saldo akhir kas

bos yang disajikan.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan saldo akhir Dana BOS TA

2017 Rp424.947.249,76 belum dapat diyakini kewajaran penyajiannya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek agar

memerintahkan:

a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk melakukan

pengelolaan keuangan Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Manajer BOS dan PPK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk

tepat waktu dalam proses verifikasi pendapatan dan belanja Dana BOS

dan menerbitkan SP3B; dan

c. PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD untuk melaksanakan pembukuan

atas pendapatan dan belanja Dana BOS berdasarkan SP2B yang telah

disahkan.

16. Kabupaten Tulungagung

Selama TA 2017, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerima

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sebesar Rp90.765.963.000,00 ditambahkan dengan saldo awal

dan jasa giro maka total Dana BOS menjadi Rp91.295.457.767,29. Hasil

pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Barang persediaan pada satuan pendidikan dasar belum

ditatausahakan sesuai SAP diantaranya: mutasi masuk dan keluar tidak


Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya memadai

(Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.61.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018, Hal. 10)


dicatat, beban persediaan tidak dapat ditelusuri, dan begitupun nilai saldo

persediaan akhir tahun;

b. Bendahara BOS satuan pendidikan dasar menyetorkan kewajiban

perpajakan kegiatan BOS sebesar Rp19.080.503,00 tidak tepat

waktu. Bendahara masih menyimpan sisa kas tunai yang merupakan

pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan. Penyetoran pajak

umumnya disetorkan sekitar dua s.d. empat minggu kemudian. Bahkan

untuk pajak Dana BOS Triwulan IV TA 2017 baru disetorkan pada bulan

April 2018;

c. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan Tim BOS

belum pernah melakukan pemeriksaan kas secara berjenjang dan

secara periodik pada satuan pendidikan dasar. Hasil pemeriksaan

menunjukkan jika enam SD dan dua SMP belum menyusun BKU, dari

delapan sekolah tersebut, tiga SD dan satu SMP menyimpan sisa Dana

BOS 2017 secara tunai sebesar RRp75.345.775,00, Kepala sekolah

melakukan pemeriksaan kas hanya satu kali setiap triwulan yaitu pada saat

menerima Dana BOS sementara Tim BOS dan UPT Disdikpora belum

pernah melakukan pemeriksaan kas pada satuan pendidikan dasar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan beban persediaan dan saldo

persediaan dari Dana BOS tidak dapat diketahui nilai riilnya, negara dan

daerah terlambat menerima dan memanfaatkan pajak yang dipungut dari

Dana BOS sebesar Rp19.080.503,00, dan pengelolaan kas tunai di tangan

Bendahara BOS tanpa prosedur pemeriksaan kas oleh lembaga di atasnya

secara berjenjang berisiko hilang atau disalahgunakan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tulungagung untuk

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga agar:

a. Tim Manajemen BOS Kabupaten dan UPT masing-masing Kecamatan

lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kebenaran

pertanggungjawaban BOS sesuai Juknis dan pedoman

pertanggungjwaban keuangan daerah; dan

b. Para Kepala sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS

dengan benar sesuai juknis dan praktek pengelolaan keuangan daerah

yang baik dhi. terkait pengelolaan kas, kepatuhan perpajakan, dan

persediaan.


17. Kota Blitar

Hasil pemeriksaan BPK menemukan beberapa permasalahan sebagai

berikut:

a. Nilai Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam Neraca tidak

sesuai SP2B. SP2B yang diterima Dinas Pendidikan dari satuan

pendidikan merupakan SP2B sampai dengan bulan Oktober 2017

sedangkan untuk periode November dan Desember 2017 belum dibuat,

sedangkan buku register SP3B belum ditemukan sehingga tidak dapat

diketahui secara pasti jumlah SP3B dan SP2B yang telah disahkan oleh

Dinas Pendidikan. Hingga pemeriksaan berakhir, Dinas Pendidikan

belum meyakini nilai pada Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan

Operasional Sekolah (SIPBOS) adalah nilai yang benar dan dapat

disahkan menjadi SP2B. Perbandingan antara Nilai Dana BOS dalam

LKPD 2017 dan SP2B adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Nilai Dana BOS dalam LKPD 2017 dengan SP2B (dalam Rupiah)

Uraian LKPD SP2B Selisih

Saldo Awal 1.314.273.555,31 1.308.874.960,44 (5.398.594,87)

Pendapatan 17.478.920.000,00 17.383.047.241,49 (95.872.758,51)

Belanja 16.859.109.300,92 16.830.084.548,25 (29.024.752,67)

Saldo Akhir 1.919.021.273,59 1.867.129.598,51 (51.891.675,08)

Sumber: LKPD Kota Blitar TA 2017 dan SP2B

Lebih lanjut, jika membandingkan antara nilai pendapatan dalam SP2B

dan berdasarkan buku tabungan, maka terdapat selisih sebesar

Rp147.818.751,75. Atas nilai belanja dalam LRA sebesar

Rp16.859.109.300,92, tidak dapat dilakukan koreksi sesuai SP2B karena

nilai belanja tidak dapat dirinci hingga rincian objek belanja;

b. Dinas Pendidikan belum optimal dalam memverifikasi pencatatan

Dana BOS. Akibat adanya selisih antara nilai pada data pendukung

dengan nilai pada SIPBOS, maka Dinas Pendidikan menginstruksikan

satuan pendidikan melakukan koreksi SP3B dan SP2B serta hasil input

pada SIPBOS. Adanya aktivitas update tersebut menyebabkan perubahan

nilai pada SIPBOS jika dibandingkan dengan dasar penyajian unaudited

namun selisihnya tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut akibat ketiadaan


Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai



back up data dan juga tidak terdokumentasinya perubahan dalam

SIPBOS;

c. Pemanfaatan Aplikasi SIPBOS belum optimal. Terdapat perbedaan

prinsip penggolongan belanja yang menyebabkan nilai belanja pegawai

dan belanja barang jasa pada SIPBOS tidak menggambarkan nilai yang

sebenarnya. Selain itu, hasil reviu SIPBOS menemukan beberapa

kelemahan diantaranya tampilan SIPBOS pada Laporan Rekapitulasi

Pendapatan dan Belanja belum informatif, SIPBOS belum dapat

menghasilkan SP3B dan SP2B, kode rekening yang tidak dipergunakan

masih dimunculkan dalam SIPBOS, dan penyajian Saldo akhir BKU

tidak terpisah antara saldo tunai dan bank.


a. Selisih antara nilai Dana BOS dalam LKPD Tahun 2017 dengan SP2B

berupa saldo awal, pendapatan, belanja, dan saldo akhir masing-masing

sebesar Rp5.398.594,87; Rp95,872.758,51; Rp29.024.752,67; dan

Rp51.891.675,08 tidak dapat ditelusuri;

b. Selisih nilai pendapatan dalam SP2B dan buku tabungan satuan sekolah

sebesar Rp147.818.751,75 tidak dapat ditelusuri;

c. Nilai Belanja dan Beban BOS masing-masing sebesar

Rp16.859.109.300,92, serta Kas BOSNAS sebesar Rp1.919.021.273,59

pada Neraca tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya;

d. Belanja dalam SP2B sebesar Rp16.830.084.548,25 tidak dapat disajikan

sebagaimana klasifikasi sesuai SAP.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Walikota Blitar agar

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya:

a. Menyusun dan menetapkan peraturan atau kebijakan terkait mekanisme

kegiatan monitoring dan evaluasi Dana BOS;

b. Memerintahkan Tim Pelaksana dan Tim Verifikasi Kegiatan BOS pada

Dinas Pendidikan Kota Blitar TA 2017 agar memverifikasi dokumen

pendukung SP3B sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

c. Memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan agar mengusulkan SP3B

kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah

ditentukan; dan

d. Memerintahkan operator BOS sekolah agar lebih tepat dalam melakukan

input data dalam SIPBOS.


18. Kota Mojokerto

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto atas delapan akun

belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.74.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018,

Hal. 3)

Hasil analisis dokumen kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto

dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis

(Bultek), diketahui adanya permasalahan kebijakan akuntansi terkait

pendapatan/belanja BOS. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto

belum mengatur pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan

pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS. Akibatnya, Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto belum sepenuhnya dapat digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

pemerintah daerah.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Walikota Mojokerto agar

memerintahkan Kepala BPPKA untuk segera melakukan inventarisasi

permasalahan kebijakan akuntansi secara menyeluruh dan mengajukan revisi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Buletin Teknis SAP.

Pendapatan sebesar Rp15.281.560.000,00 dan Belanja sebesar

Rp15.139.150.740,00 dari Dana BOS Nasional belum dikelola sesuai

ketentuan (Temuan No. 6 dalam LHP SPI


Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOSNAS

diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Selama Tahun 2017 Pemerintah Kota Mojokerto belum menerapkan

mekanisme SP3B dan SP2B untuk pengesahan pertanggungjawaban


1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto atas delapan akun belum

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2. Pendapatan sebesar Rp15.281.560.000,00 dan Belanja sebesar

Rp15.139.150.740,00 dari Dana BOS Nasional belum dikelola sesuai

ketentuan


pendapatan dan belanja Dana BOSNAS. Realisasi dicatat berdasarkan

laporan rekapitulasi yang dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan.

Akibat tidak digunakannya SP2B dalam penginputan nilai realisasi ke

LRA maka Pemerintah Kota Mojokerto tidak memiliki dasar pengakuan

yang sah atas pendapatan dan belanja Dana BOS;

b. Sisa Kas di Bendahara BOSNAS tahun-tahun sebelumnya tidak

dianggarkan dan tidak seluruhnya dilaporkan dalam Neraca Tahun 2017.

Untuk hal ini, telah dilakukan koreksi pembukuan;

c. Penunjukkan Bank Jatim terkait penyimpanan dan penyaluran Dana

BOS TA 2017 tidak didasari dengan MoU. Akibatnya, rekening tempat

penyimpanan Dana BOSNAS masih dikenakan pajak atas pendapatan

jasa/bunga giro dan biaya administrasi;

d. Tim Manajemen BOS tidak melaporkan pendapatan jasa giro sebagai

pendapatan BOSNAS. Hasil uji petik terhadap 61 rekening tabungan

menunjukkan masih terdapat penerimaan BOSNAS yang belum

diperhitungkan sebagai pendapatan BOSNAS sebesar Rp1.556.433,79;

e. Terdapat realisasi buku literasi sebesar Rp20.000.000,00 bersumber dari

sisa dana Tahun 2016 yang belum dianggarkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian pendapatan BOSNAS

sebesar Rp15.281.560.000,00 dan belanja BOSNAS sebesar

Rp15.139.150.740,00 di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak memiliki

dasar pengakuan yang sah sesuai dengan ketentuan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Walikota Mojokerto agar

memerintahkan:

a. TAPD memastikan sisa Kas di Bendahara BOSNAS yang tersaji di

neraca dianggarkan seluruhnya dalam rancangan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan;

b. Kepala Dinas Pendidikan untuk:

1) Mengusulkan SP3B kepada PPKD untuk diterbitkannya SP2B terkait

pengesahan pendapatan dan belanja BOS Nasional;

2) Berkoordinasi dengan Bank Jatim Cabang Mojokerto atas

pemotongan pajak dari jasa giro rekening; dan

3) Menginstruksikan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas

Pendidikan dalam melakukan verifikasi usulan anggaran lembaga

satuan pendidikan BOS Nasional dilengkapi Berita Acara verifikasi.


19. Kota Probolinggo

Beban Persediaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam

Laporan Operasional TA 2017 adalah sebesar Rp3.692.844.096,00. Hasil

pemeriksaan terhadap beban persediaan menemukan permasalahan terkait

Dana BOS. Perbandingan antara beban persediaan yang disajikan pada

CaLK dengan nilai mutasi keluar menunjukkan selisih sebesar

Rp3.516.904.096,00 (Rp3.692.844.096,00 – Rp175.940.000,00). Hasil

konfirmasi menyatakan jika mutasi persediaan yang jauh lebih kecil

dibandingkan dengan beban persediaan tersebut belum termasuk beban

persediaan dari Dana BOS. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak

mencatat mutasi persediaan dari Dana BOS. Sampai dengan pemeriksaan

berakhir, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum dapat

mengklasifikasikan Beban Barang Dana BOS dengan didukung bukti yang

memadai, sehingga BPK tidak dapat melakukan koreksi atas penyajian beban

persediaan pada LO tahun 2017. Akibatnya, permasalahan tersebut

mengakibatkan penyajian Beban Persediaan sebesar Rp3.516.904.096,00

tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Walikota Probolinggo agar

memerintahkan:

a. Memerintahkan Bidang Akuntansi BPPKAD, Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga untuk mempedomani kebijakan akuntansi yang telah

ditetapkan dalam menyajikan saldo Beban Persediaan; dan

b. Memerintahkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk

mencatat dan mendokumentasikan bukti mutasi persediaan sesuai

ketentuan.


Beban Persediaan pada RSUD dr. M. Saleh dan Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga sebesar Rp1.127.557.900,00 dan Rp3.692.844.096,00 tidak tepat


berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/buku/public-file/buku-public-7.pdf · Pusat Kajian AKN...

Documents

Transcript of berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/buku/public-file/buku-public-7.pdf · Pusat Kajian AKN...