PUSDATIN - balilatfo.kemendesa.go.id · di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 29...

PUSDATIN

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................ 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ……………...................................................... 6

1.3. MATERI KEGIATAN ............................................................................... 7

1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN .............................................................. 7

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. TAHAP PERSIAPAN ................................................................................ 9

2.2. TAHAP PELAKSANAAN ........................................................................ 10

2.2.1. Waktu & Tempat Pelaksanaan ....................................................... 10

2.2.2. Pelaksanaan Kegiatan ..................................................................... 10

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN ......................................................................................... 23

3.2. SARAN ...................................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 27

LAMPIRAN ....................................................................................................................... 28

PUSDATIN

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government

di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

29

Lampiran 2

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

30

Lampiran 3

Keputusan Kepala BALILATFO nomor 336 tahun 2017 tentang

Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

31

Lampiran 4

Sambutan Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo)

32

Lampiran 5

Laporan Penyelenggaraan 33

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan 34

PUSDATIN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat memberi

peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan

fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesamaan pemahanan, keserempakan

tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola

Pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien

adalah hal mutlak yang menjadi tujuan utama Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

menyelenggarakan E-government Kementerian yang terdiri dari aplikasi informasi

berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola Pemerintah untuk

keperluan penyampaian informasi dari Pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis,

pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online yang dituangkan

seluruhnya pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi nomor 1 tahun 2016 tentang E-government.

Dalam sebuah perencanaan pembangunan institusi/lembaga/organisasi, data

merupakan salah satu elemen penting, perencanaan dapat berjalan dengan baik apabila

didukung dengan data yang valid. Oleh Karena itu penyusunan data baik di tingkat

pusat maupun pada tingkat daerah harus seakurat mungkin, khususnya database pada

tingkat desa/kelurahan, harus selalu dioptimalkan.

PUSDATIN

2

Urgensi penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016 didasarkan pada adanya perubahan

nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 10 tahun 2016

merupakan revisi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian yang

dapat dijadikan payung hukum dalam melakukan pengelolaan data dan informasi

ketransmigrasian.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa data merupakan sekumpulan fakta

berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan

keadaan yang sebenarnya. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, sementara pengelolaan data dan

informasi adalah proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data,

mengolah, dan menganalisis data menjadi informasi yang siap disajikan untuk

mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seperti yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10

Tahun 2016 dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan data dan

informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi,

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan

“Good Governance”.

PUSDATIN

3

Data dan Informasi yang akurat dan valid merupakan kewajiban yang harus

tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam proses perencanaan

pembangunan masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan

keadaan saat ini. Hal tersebut dapat menyebabkan proses perencannaan pembangunan

itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak up to date.

Misalnya, perbedaan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, perubahan

kawasan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi harus mempunyai basis data (data base) yang terpercaya,

valid dan senantiasa diperbaharui (up to date).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi pasal 9 mengamanatkan bahwa format isian data dan

informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi diatur dengan Keputusan Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, dan

pada tanggal 24 November 2017 telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017

tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah

tertinggal, dan transmigrasi yang seyogyanya digunakan sebagai acuan dalam proses

pengumpulan data.

Akses informasi yang disajikan dalam bentuk pelayanan publik, misalnya,

akan lebih banyak disoroti oleh masyarakat dalam era digital. Tentu saja, dengan

memanfaatkan teknologi pula, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap pengelolaan

atas teknologi informasi, sehingga didapatkan informasi data yang akurat dan kredibel.

Penyajian data dengan mempergunakan perangkat komputer merupakan sebuah sistem

PUSDATIN

4

informasi yang akan mempermudah pengguna data dalam mengakses dan melakukan

analisis. Kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur perangkat komputer, dan

struktur organisasi, harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem

pengolahan dan penyajian informasi yang akan dilakukan.

Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi

merupakan salah satu kendala lain dalam proses perencanaan pembangunan. Perlunya

kesamaan pradigma seluruh unit teknis terkait dalam pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan dan penyajian data tentang pentingnya data dan informasi dalam proses

pengambilan keputusan/kebijakan dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh,

baik di pusat maupun di daerah.

Masing-masing level pemerintahan tentunya telah memiliki data pembangunan

yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah untuk

jangka panjang, menengah dan pendek. Setiap kegiatan dan prioritas yang disusun

setiap tahun tentunya merupakan hasil pemikiran dan analisis terhadap serangkaian atau

sekumpulan data dan informasi terkait. Data dan Informasi tersebut umumnya

didapatkan secara langsung dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan

kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga

pelaksanaan pembangunan baik yang berhubungan dengan teknis institusinya maupun

dengan pembangunan daerah bisa terukur dan diketahui target pencapaiannya. Dengan

ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat akan

tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

PUSDATIN

5

maka seyogyanyalah dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan

informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-

Government.

PUSDATIN

6

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman tentang Pengelolaan Data

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri dari Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah

untuk memberikan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan


Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan


Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan

informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-

Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

kepada seluruh unit teknis di seluruh lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman mengenai

pelaksanaan penyelenggaraan E-government di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pemahaman pedoman pengelolaan

data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dan formulir isian dan

petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang

nantinya digunakan oleh seluruh unit teknis dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data

dan informasi yang optimal, sehingga mempermudah dalam melakukan pengumpulan,

pengolahan, penganalisisan dan penyajian data dan informasi serta mempermudah

proses mengakses data dan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

PUSDATIN

7

Tertinggal dan Transmigrasi, serta sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi,

integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dinas terkait dan

masyarakat.

1.3. MATERI KEGIATAN

Materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian

Dan Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 tahun 2016 tentang E-Government di

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini secara umum dilaksanakan agar terwujudnya pemahaman

mengenai landasan hukum tentang Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian Dan

Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunn

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang nantinya digunakan oleh seluruh unit teknis

dalam rangka melakukan pengelolaan data dan informasi. Langkah-langkah yang

PUSDATIN

8

diupayakan sebagai pendukung tercapainya kegiatan tersebut, maka perlu dilaksanakan

beberapa kegiatan secara khusus, antara lain:

1. Menerjemahkan Kerangka Acuan Kerja dengan Perumusan langkah-

langkah rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dalam

Kegiatan Sosialisai Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

2. Menyusun Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang

formulir isian dan petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah

tertinggal, dan transmigrasi.

3. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017

tentang Formulir Isian Dan Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016

tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

4. Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan schedule yang telah disusun

bersama.

PUSDATIN

9

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang


dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian Dan

Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari:

2.1. Tahap Persiapan

1. Penyusunan Keputusan Kepala Balilatfo tentang Formulir Isian Dan

Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dan telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor

336 tahun 2017 tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan

informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigras pada tanggal 24

November 2017.

2. Menyusun point-point yang terdapat pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun

2016 dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang

Formulir Isian Dan Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,

PUSDATIN

10

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun

2016 tentang E-Government sebagai bahan paparan.

3. Melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak/unit teknis di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

melalui pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Desa,


2.2. Tahap Pelaksanaan

2.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat

selama 3 (tiga) hari, mulai hari Kamis - Sabtu tanggal 14 - 16 Desember

2017.

2.2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pembukaan dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, dan para pejabat

eselon 2,3,4 serta staf di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Plt. Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO)

dalam arahannya yang disampaikan pada pembukaan menyatakan bahwa

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan untuk melaksanakan

tugas kerja khususnya dalam pengelolaan data dan informasi sesuai dengan

fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-

indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja,

PUSDATIN

11

prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk

mewujudkan good governance.

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan untuk

melaksanakan tugas kerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja

instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif

dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada

unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good governance.

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi, pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa format

isian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ayat 2 menjelaskan bahwa

ketentuan mengenai format isian sebagaimana dimaksud ayat (1) akan

diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi. Berkaitan dengan hal tersebut,

pada tanggal 24 November 2017 saya telah menandatangani Surat

Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan dan Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian

dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, yang dapat digunakan oleh unit kerja terkait dalam

melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

PUSDATIN

12

Data dan informasi berkaitan dengan teknologi dan kemajuan

teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang

pengaksesan data dan informasi yang cepat dan akurat dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis

sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri

Desa, PDTT Nomor 01 tahun 2016 tentang E-Government bertujuan untuk

memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka

penyelenggaraan E-Government, menciptakan sinergi antar unit kerja,

mengoptimalkan penyelenggaraan E-Government dalam pelayanan publik,

dan mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam lingkungan

Kementerian, dan E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman.

Keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan layanan publik yang efektif

dan efisien.

E-Government yang diselenggarakan oleh unit kerja Eselon I di

koordinasikan oleh Balilatfo sebagai Government Chief Information

PUSDATIN

13

Officer (GCIO) Kementerian, yang berwenang menyetujui atau menolak

usulan anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dan unit

kerja yang berkaitan dengan e-government atau Teknologi Informasi dan

Komunikasi, dan mengintegrasikan seluruh sistem informasi di lingkungan

Kementerian.

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat

memberi peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. e-government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman, keserempakan

tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik

yang efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi maka disusunlah Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam paparan Bapak

Jajang Abdullah selaku Sekretaris Balilatfo menyampaikan bahwa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government dapat

mengatur publikasi data. E-government adalah penyelenggara

pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi

PUSDATIN

14

informasi dan komunikasi untuk menigkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Semua unit wajib melaksanakan dan mengacu terhadap Peraturan

Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016

tentang E-Government. UKE 1 di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masing-masing harus

memberikan datanya kepada PUSDATIN karena Pengelolaan Data

Tunggal merupakan tugas dari PUSDATIN.

Di BALILATFO sudah ada 11 aplikasi berbasis sistem ekektronik

dan 5 e-office (e-surat, e-perdin, e-meeting, e-budgeting, dan e-monev)

untuk mendukung E-Government. Pengelolaan Informasi berdasarkan

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01

Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi belum maksimal. E-Government diselenggarakan oleh unit

kerja eselon 1 dikoordinasikan oleh BALILATFO. BALILATFO sebagai

GCIO (Government Chief Information Officer) memiliki wewenang

menyetujui/menolak anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan

kerja dan unit kerja yang berkaitan dengan E-Government, serta

mengintegrasikan seluruh sistem informasi di lingkungan Kementerian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government data dasar dari

masing-masing UKE 1 diserahkan terlebih dahulu ke PUSDATIN yang

selanjutnya akan diolah dan setelah diolah akan diverifikasi kembali

PUSDATIN

15

kepada masing-masing UKE 1 sebelum dipublish. Masing-masing UKE

harus mengirimkan 2 PIC yaitu 1 orang eselon IV sebagai penanggung

jawab bagi pengelolaan data dan informasi data yang diberikan serta 1

orang PIC operasional yang bertugas di ruang kendali dan akan

mengupload data dari UKE 1 masing-masing.

Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi merupakan suatu

hal yang saling mendukung dalam keberhasilan. Wali data dalam masing-

masing unit kerja 1 menjadi partner kerja dalam pengembangan sistem

yang diberikan tanggung jawab sebagai wali data. Pusat Data dan Infomasi

memfasilitasi instrumen yang dibutuhkan untuk sistem informasi UKE 1,

dan aplikasi yang sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal oleh

seluruh Ditjen teknis, harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan. Oleh

sebab itu perlunya penyusunan Instruksi Menteri tentang pelaksanaan E-

government di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, Kedepan sebaiknya dilakukan kordinasi

yang lebih intensif dengan UKE 1.

Aplikasi e-government harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen

desain aplikasi, struktur program, kode program, prosedur standar manual,

kebutuhan sumber daya informatika, hak login dan dokumentasi. Nama

domain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi adalah “kemendesa.go.id” atau yang ditetapkan pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penggunaan

nama sub domain dikoordinasikan oleh Pusdatin.

PUSDATIN

16

E-government adalah penyelenggaraan Pemerintah berbasis sistem

elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan E-government Kementerian

adalah aplikasi informasi berbasis internet dan perangkat digital lainnya

yang dikelola oleh Pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi

dari Pemerintah ke Masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan

lembaga-lembaga lainnya secara online. Data dan informasi internal

dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian, sedangkan data dan informasi eksternal dipergunakan untuk

masyarakat.

Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government wajib

disediakan oleh masing-masing unit Organisasi Kementerian sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Data dan informasi tersebut

dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan Pusdatin, dan disimpan

pada data centre Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Kepala Pusat Data dan Informasi menyampaikan paparannya

mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah revisi dari

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian yang

dilatarbelakangi dengan adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian

PUSDATIN

17

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa, Pembangunan


Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan untuk

melaksanakan tugas kerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja

instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif

dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada

unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good governance.

Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan

fungsi dalam pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pengelolaan data dan informasi, diharapkan dapat

membantu unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Desa PDTT untuk

lebih meningkatkan standard procedur dalam rangka mewudkan

pencapaian kinerja yang lebih baik. Data dan informasi yang aktual dan

akurat sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung program-

program yang dicanangkan pemerintah Pusat maupun Daerah, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 berguna bagi unit pusat

maupun daerah dalam pengumpulan dan pengolahan data yang akurat dan

PUSDATIN

18

sistematis guna tercapainya program-program yang dijalankan oleh

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Data dan Informasi yang dimaksud tersebut

antara lain mengenai potensi, penyiapan, perencanaan dan pembangunan

serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa PDTT.

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian

dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dipaparkan oleh Ibu Elly Sarikit selaku Kepala Bidang

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pusat Data dan

Informasi. Dalam paparannya menjelaskan bahwa Pengelolan data

merupakan suatu proses yang berkelanjutan melalui pengumpulan,

pengolahan, penganalisisan dan penyajian/ pelaporan data dan informasi

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jenis data pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 terdapat 9 jenis data,

antara lain Data dan Informasi (Datin) Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Datin Pembangunan Kawasan Perdesaan, Datin Daerah

Tertentu, Datin Daerah Tertinggal, Datin Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Datin Pengembangan Kawasan

Transmigrasi, Datin Sekretariat Jenderal, Datin Inspektorat Jenderal, dan

Datin Balilatfo.

PUSDATIN

19

Hasil penyusunan Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membedakan jenis

data berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja, Bisnis Proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015

tentang Bisnis Proses Level 0, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan UKE I yang ada di Kementerian Desa PDTT terdapat 9

jenis data memiliki formulir isian yang harus dilengkapi dengan

mekanisme tata cara pengisian. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 9 Ayat

1 dan Ayat 2 disusunlah Keputusan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihanm, dan Informasi nomor 336

tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Setiap unit kerja

eselon 1 memliki kasubbag datin yang akan bertanggung jawab terhadap

pengelolaan datin. Sub bagian Datin masing-masing Direktorat Jenderal

akan menjadi wali data, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan

Informasi wali data terdapat pada subbagian Tata Usaha.

Berdasarkan hasil tanya jawab dan diskusi disimpulkan bahwa Pusat

Data dan Informasi merupakan unit kerja yang menfasilitasi penyusunan

pedoman pengelolaan data dan informasi di Lingkungan Kementerian

PUSDATIN

20

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya dijadikan acuan

dalam pengelolaan data dan informasi. Setiap unit kerja, baik di Pusat

maupun Daerah seyogyanya memahami peran dan fungsinya masing-

masing.

Keberhasilan tujuan pengelolaan data dan informasi sangat

tergantung pada kerjasama antara seluruh unit teknis yang

diimplementasikan melalui penunjukkan wali data yang dapat berperan

aktif secara berkelanjutan dalam pengelolaan data dan informasi. Kegiatan

sosialisasi ini perlu dilakukan secara terus menerus agar setiap unit kerja

yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi dapat memahami

peran, fungsi dan tugasnya masing-masing. Pengelolaan Data Dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Penanggungjawab Pengelolahan Data dan Informasi di dilakukan

oleh pusat dan daerah. Untuk tingkat Pusat adalah Kepala Balilatfo, Unit

Teknis Eselon 1 melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang terkait

pelaksanaan kegiatan teknis secara detail di bidang masing-masing,

Penanggungjawab Pengelola Datin masing-masing unit Eselon I dilakukan

oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan,

Sekretariat Direktorat Jenderal (perlu kesepakatan untuk merancang SK

Menteri yang berkaitan dengan PIC, Pada Raker pada tanggal 28 - 30

November 2017 disepakati bah PIC yang terikat di UKE 1 adalah Pegawai

PUSDATIN

21

Negeri Sipil. Disepakati bahwa untuk PIC yang melaksanakan penginputan

datin yang bertanggung jawab terhdap akurasi dan validasi data serta

kemananan data Komitmen pada Raker disepakati bahwa ada 2 PIC. PIC

pertama akan bertempat dan bertugas sendiri di satker masing-masing

yang bertanggung jawab pada akurasi data dan kemanan data yang

bertanggung jawab yaitu Kasubbag Datin dan PIC kedua untuk di Ruang

Kendali disepakati diperbolehkan Non PNS, tetapi berkewajiban berkantor

di Ruang Kendali Kalibata, uraian kerja merupakan operator perwakilan

dari masing-masing UKE 1.

Pusat data dan informasi adalah Bank data yang bertugas melakukan

pengumpulan data dasar, sedangkan data teknis dikumpulkan oleh unit

teknis yang bersangkutan. Sejauh ini selain data dasar Pusat Data dan

Informasi telah melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan

bidang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan

transmigrasi yang dapat diakses melalui website Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu kemendesa.go.id.

Pusat data dan informasi telah membangun aplikasi yang dapat

digunakan oleh unit kerja dalam melakukan pengelolaan data dan

informasi, yang terdiri dari aplikasi E-Perdin, E-Meeting, E-Monev, E-

Budgeting, Sistem Informasi Persuratan, Sistem Informasi Pembangunan

Desa, Sistem Informasi Monitoring Desa, Kemendesa Webmail, Sistem

Informasi Kepegawaian, E-Budgeting, Pemberdayaan Desa, Portal Desa

Online, JDIH, Potensi Desa, LPSE, Bumdes, Layanan Desa, STKD,

Jelajah Desa, Kawasan Transmigrasi dan SIDTT.

PUSDATIN

22

Peran aktif peserta yang mewakili unitnya masing-masing terhadap

pembahasan mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan antusiasme

serta keseriusan para peserta menjadikan diskusi dan pembahasan berjalan

dengan baik.

PUSDATIN

23

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN

Selama pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang


dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,


Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 01 tahun 2016 tentang e-

government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pentingnya landasan hukum tentang proses pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai tolak ukur pencapaian

program dan kinerja serta menjadi bahan perencanaan, monitoring dan

evaluasi bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan

untuk melaksanakan tugas kerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian

PUSDATIN

24

kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis,

administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem

kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good

governance. Sedangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government

adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan atau

pedoman dalam rangka penyelenggaraan E-Government, menciptakan sinergi

antar unit kerja, mengoptimalkan penyelenggaraan E-Government dalam

pelayanan publik, dan mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi seyogyakan mampu berperan aktif dan

memahami tugas dan fungsinya, khususnya dalam proses pengelolaan data

dan informasi serta sistem informasi pembangunan dan pengembangan,

Keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan layanan publik yang efektif dan

efisien.

4. Perlunya peningkatan, ketersediaan data, keakuratan data dan penyediaan

data secara online sehingga keperluan data baik pada internal maupun

PUSDATIN

25

eksternal yang dapat disampaikan hanya berupa link atau alamat website

yang dapat diakses.

5. Perlu kesepakatan untuk merancang SK Menteri yang berkaitan dengan PIC.

3.2. SARAN

1. Melakukan sosialisasi baik Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

maupun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang

Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 01 tahun 2016 tentang e-

government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi secara periodik dan berkelanjutan, baik ditingkat Pusat maupun

Daerah.

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan UKE 1

dalam upaya memahami Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan


Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

agar proses pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan secara maksimal.

PUSDATIN

26

3. Peran aktif dari seluruh Kasubbag Datin dan PIC yang bertugas dalam

pengumpulan dan pengelolaan data di masing-masing UKE 1.

4. Peningkatan dan sosialisasi penggunaan sumberdaya elektronik dalam

pengumpulan data dan informasi melalu website kemendesa.go.id

5. Menyusun SK Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi tentang penunjukkan PIC masing-masing UKE 1 di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

6. Penyusunan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Trasnmigrasi tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

7. Penyusunan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Trasnmigrasi tentang Pelaksanaan E-government di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PUSDATIN

27

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01

Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah


Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, 2017,

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian dan

Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi.

Anwar Sanusi, Ph.D, 2016, Sambutan dan Arahan Plt.Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi

PUSDATIN

28

LAMPIRAN

PUSDATIN

29

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

PUSDATIN

- 1 -

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi, informasi dan

komunikasi yang sangat pesat memberi peluang

pengaksesan informasi yang cepat dan akurat

dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa e-government di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman,

keserempakan tindak dan keterpaduan langkah

dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam

meningkatkan layanan publik yang efektif dan

efisien;

Ranc. 070116 0948

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PUSDATIN

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Desa,


Transmigrasi tentang E-government di


Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4916);


Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Nomor 5598);



PUSDATIN

- 3 -

Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama

Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita

Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

209);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. E-government adalah penyelenggaraan

pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan eifisiensi,

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

2. E-government Kementerian adalah aplikasi

informasi yang berbasis internet dan perangkat

digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah

untuk keperluan penyampaian informasi dari

pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai,

PUSDATIN

- 4 -

badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya

secara online.

3. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat

dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi

elektronik.

4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang

terdiri dari lembaga, sumber daya manusia,

perangkat keras, perangkat lunak, sustitansi data

dan informasi yang terkait satu sama lain dalam

satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan

informasi.

5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi.

6. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol,

gambar, tanda-tanda, tulisan yang

mempresentasikan keadaan yang sebenanrnya.

7. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan

untuk menempatkan sistem komputer dan

komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem

telekomunikasi dan sistem repositori.

8. Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Ketransmigrasian adalah gabungan,

rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka

yang diolah, naskah dan dokumen yang

mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu

mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Ketransmigrasian.

9. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti

keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi,

pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas

PUSDATIN

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasilitas&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi

- 5 -

pendukung lainnya, untuk mendukung

penyelenggaraan e-government.

10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang

di gunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan

mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-

government.

11. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang

dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan


Tertinggal, dan Transmigrasi dan publik.

12. Aplikasi Khusus adalah aplikasi e-government

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit

kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang

menjadi acuan penyelenggaraan e-government.

14. Portal Web adalah kumpulan halaman web yang

berisi informasi elektronik yang dapat diakses.

15. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem

atau dua komponen atau lebih untuk bertukar

infomasi dan untuk menggunakan informasi yang

telah dipertukarkan.

16. Nama domain adalah alamat internet

penyelenggara negara, orang, badan usaha

dan/atau masyarakat yang dapat digunakan

dalam berkomunikasi melalui internet yang

berupa kode atau susunan karakter yang bersifat

unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam

internet.

17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi

dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau

dalam jaringan.

18. Badan Usaha adalah perusahaan perorangan atau

perusahaan persekutuan, baik yang berbadan

hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas

siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam

PUSDATIN

- 6 -

sistem informasi menjadi suatu informasi turunan

atau agregat secara terintegrasi.

20. Pola terpusat adalah pengintegrasian sistem

informasi yang dilaksanakan oleh Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi dengan unit kerja eselon

I untuk mendapatkan dan memberikan data

agregat (data yang telah diolah dari data individu

yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan

internal dan eksternal.

21. Pola tersebar adalah sistem informasi yang

dilaksanakan oleh unit kerja eselon I untuk

kepentingan unit kerja eselon I yang bersangkutan

dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi

lain melalui pola terpusat yang di bangun oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi.

22. Data agregat adalah data yang telah diolah dari

data individu yang dimiliki oleh unit kerja.

23. Government Chief Information Officer selanjutnya

disingkat dengan GCIO adalah Jabatan umum

yang diberikan kepada orang di suatu instansi

penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung

jawab untuk teknologi informasi dan sistem

komputer yang mendukung tujuan e-government.

24. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi yang selanjutnya

disebut Balilatfo adalah unit kerja di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang mempunyai tugas dan fungi di

bidang perumusan, pengelolaan dan

pengembangan sistem informasi desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

25. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya

disebut Pusdatin adalah unit kerja di kementerian

PUSDATIN

- 7 -

yang mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan

penyediaan data, infrastruktur bidang desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

serta penyelenggaraan sistem informasi dan

sumber daya informatika dalam rangka

mendukung manajemen Kementerian.

26. Kementerian adalah Kementerian Desa,


Transmigrasi.

27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pembangunan

desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

masyarakat desa, percepatan pembangunan

daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi

pembangunan dan pengembangan sistem informasi

desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi, yang terdiri dari:

a. sumber daya manusia;

b. data dan informasi;

c. ifrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

d. aplikasi;

e. nama domain Kementerian;

f. portal web Kementerian; dan

g. surat elektronik (e-mail) Kementerian.

PUSDATIN

- 8 -

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur

penyelenggaraan e-government di kementerian.

Pasal 4

Peraturan menteri ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman

dalam rangka penyelenggaraan e-government dalam

lingkungan Kementerian;

b. menciptakan sinergi antar unit kerja dalam

lingkungan Kementerian;

c. mengoptimalkan penyelenggaraan e-government

dalam pelayanan publik dalam lingkungan

Kementerian; dan

d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih dengan memanfaatkan

teknologi informasi.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

(1) Sumber daya manusia yang dapat

menyelenggarakan e-government harus sesuai

dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PUSDATIN

- 9 -

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-

government berupa:

a. data dan informasi internal; dan

b. data dan informasi eksternal.

Pasal 7

(1) Data dan informasi internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipergunakan

untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian.

(2) Data dan informasi eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipergunakan

untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

(1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-

government wajib disediakan oleh masing-masing

unit organisasi Kementerian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelola dan dikumpulkan oleh unit

organisasi dan Pusdatin.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) harus disimpan pada data center

Kementerian

PUSDATIN

- 10 -

Pasal 9

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur

data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan,

kerahasiaan, dan keamanan informasi.

BAB V

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Pasal 10

Infrastruktur yang diperlukan dalam e-government

harus sesuai dengan standar manual peralatan,

interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi

yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

(1) Kementerian menyediakan fasilitas berupa pusat

jaringan informasi untuk pengelolaan e-

government.

(2) Pusat jaringan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Standar fasilitas pusat jaringan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peruntukan dan luas ruangan;

b. kondisi ruangan seperti suhu, kelembaban,

kebisingan;

c. keamanan fisik dan logik;

d. pemeliharan; dan

e. back up dan restore.

PUSDATIN

- 11 -

BAB VI

APLIKASI

Pasal 12

(1) Aplikasi e-government terdiri atas aplikasi umum

dan aplikasi khusus.

(2) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilengkapi dokumen:

a. desain aplikasi;

b. struktur program;

c. kode program;

d. prosedur standar manual;

e. kebutuhan sumber daya informatika;

f. Hak log-in; dan

g. Dokumentasi.

Pasal 13

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi standar interoperabilitas, standar

keamanan sistem informasi, dan mudah

digunakan.

Pasal 14

Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (source

code) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik

negara.

PUSDATIN

- 12 -

BAB VII

NAMA DOMAIN KEMENTERIAN

Pasal 15

(1) Nama domain resmi kementerian adalah

kemendesa.go.id atau yang di tetapkan

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Penggunaan nama sub domain dikoordinasikan

oleh Pusdatin.

BAB VIII

PORTAL WEB KEMENTERIAN

Pasal 16

(1) Nama domain portal web resmi kementerian

adalah www.kemendesa.go.id.

(2) Portal web resmi kementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusdatin.

Pasal 17

(1) Nama domain situs web unit organisasi di

kementerian yang menggunakan nama domain

portal web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) diletakkan di depan nama domain

kementerian menjadi nama sub domain.

(2) Situs web unit organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelola oleh unit organisasi masing-

masing.

PUSDATIN

- 13 -

BAB IX

SURAT ELEKTRONIK

Pasal 18

(1) Alamat surat elektronik resmi kementerian

menggunakan nama domain

mail.kemendesa.go.id.

(2) Akun surat elektronik resmi kementerian

menggunakan alamat @kemendesa.go.id.

(3) Surat elektronik kementerian diperuntukkan bagi

Aparatur Sipil Negara kementerian dengan

mengajukan permohonan secara resmi kepada

Pusdatin.

(4) Surat elektronik kementerian dikelola oleh

Pusdatin.

Pasal 19

(1) Portal web resmi kementerian dikelola oleh Balilatfo.

(2) Portal web kementerian, antara lain meliputi:

a. data dan informasi;

b. peraturan perundang-undangan;

c. berita;

d. struktur organisasi Kementerian;

e. forum diskusi publik;

f. layanan online;

g. internet;

h. intranet; dan

i. surat elektronik.

Pasal 20

(1) Portal web kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh:

PUSDATIN

- 14 -

a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

untuk berita Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Ketransmigrasian.

b. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

untuk informasi peraturan perundang-

undangan, konsultasi hukum dan FAQ.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan portal web

kementerian, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja

Sama dan Biro Hukum, Organisasi, dan Tata

Laksana bekerja sama dengan Balilatfo.

(3) Penyajian data dan informasi pada portal web

kementerian disajikan dalam bahasa Indonesia dan

bahasa Internasional.

BAB X

TATA KELOLA

Pasal 21

(1) E-government di Kementerian menggunakan pola

terpusat dan pola tersebar.

(2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam memenuhi kebutuhan kerja sama sistem

informasi antar lembaga/instansi terkait

dilaksanakan oleh Balilatfo.

(3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai

tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 22

(1) E-government yang diselenggarakan oleh unit kerja

Eselon I dikoordinasikan oleh Balilatfo.

(2) Dalam penyelenggaraan e-government sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Balilatfo mempunyai tugas:

a. sebagai Government Chief Information Officer

(GCIO) kementerian;

PUSDATIN

- 15 -

b. menetapkan master plan, standar sistem

informasi desa, pembangunan daerah tertinggal,

dan ketransmigrasian;

c. memfalitasi pusat dan daerah dalam

pembangunan dan pengembangan sistem

informasi desa, pembangunan daerah tertinggal

dan ketransmigrasian;

d. menyediakan data dan informasi untuk

keperluan internal dan eksternal sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

e. membangun, mengembangkan dan memelihara

aplikasi umum berdasarkan masukan proses

kerja;

f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi

unit eselon I di Kementerian;

g. membangun, mengembangkan dan memelihara

aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit

eselon I;

h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain

pemerintah untuk situs web resmi unit eselon I;

i. menyediakan menu unit eselon I pada situs web

Kementerian sebagai sarana pendukung

penyelenggaraan e-government; dan

j. melakukan evaluasi sistem informasi secara

berkala.

Pasal 23

(1) Kepala Balilatfo diberikan tugas dan kewenangan

sebagai GCIO.

(2) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. menyetujui atau menolak usulan anggaran dan

kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dan

unit kerja yang berkaitan dengan e-government

atau Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

PUSDATIN

- 16 -

b. mengintegrasikan seluruh sistem informasi di

lingkungan Kementerian.

(3) Satuan kerja wajib memberikan wewenang kepada

GCIO dan perangkat kerja serta personilnya untuk

mengelola seluruh sistem informasi yang ada pada

satuan kerja untuk kepentingan integrasi e-

government di Kementerian.

Pasal 24

(1) Penyelenggara e-government unit Eselon I di

Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat

Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, Biro

Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal dan

Sekretariat Inspektorat Jenderal.

(2) Sesuai kewenangannya penyelenggara e-

government sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

a. melaporkan dan mengkoordinasikan

penyelenggara e-government;

b. menyusun rencana e-government unit kerja

sesuai master plan sistem informasi desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan

ketransmigrasian;

c. menyediakan sumber daya manusia yang

kompeten;

d. menyediakan dan memutakhirkan data dan

informasi;

e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain;

f. menyediakan aplikasi khusus; dan

g. mengelola situs web.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara e-

government unit eselon I sebagaiman dimaksud

pada ayat (1) berkoordinasi dengan Balilatfo.

PUSDATIN

- 17 -

Pasal 25

Penyelenggara e-government sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan instansi

Pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha dan

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan

Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 27

(1) Evaluasi e-government di Kementerian

dilakukansecara periodik setiap 6 (enam) bulan

sekali oleh Kepala Balilatfo.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. data dan informasi;

c. infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi;

d. aplikasi;

e. portal web unit eselon I; dan

f. portal web kementerian.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Menteri.

PUSDATIN

- 18 -

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2016

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 93

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,

dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

PUSDATIN

30

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PUSDATIN

PERATURAN MENTERI


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi

yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu pengelolaan

data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);


Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,


REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PUSDATIN

- 2 -


Nomor 4846);


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,


Nomor 5050);


Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara


5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran



Nomor 4828);


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

PUSDATIN

- 3 -


Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Nomor 264);


pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5658);


Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik



Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019


Nomor 259);


Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

463);


Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015

tentang Bisnis Proses Level 0 (Berita Negara Republik


16. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pengelolaan .Perbatasan Negara

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 589);

PUSDATIN

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan data dan informasi adalah proses

mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan

menganalisis data menjadi informasi yang siap

disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan

manajemen dan pelayanan publik.

2. Data adalah sekumpulan fakta berupa angka,

karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan

yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.

3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,

dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,

dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang

disajikan dalam berbagai kemasan dan format

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi secara elektronik ataupun non

elektronik.

4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang

terdiri dari lembaga, sumber daya manusia,

perangkat keras, perangkat lunak, substansi data

dan informasi yang terkait satu sama lain dalam

satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan

informasi.

PUSDATIN

- 5 -

5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingan yang sesuai.

9. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai

Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa

Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan

karena masalah bencana alam, goncangan

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak

berkemampuan mengelola potensi sumber daya

sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

10. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa

Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi

belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,

PUSDATIN

- 6 -

kualitas hidup manusia serta mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

11. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa

Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,

yang memiliki potensi sumber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya

secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan

menanggulangi kemiskinan.

12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra

Sembada adalah Desa yang memiliki potensi

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta

kemampuan mengelolanya untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup

manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

13. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa

Sembada adalah Desa Maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan

ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah

pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam

upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa

melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan

oleh Bupati/Walikota.

16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya

disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

PUSDATIN

- 7 -

Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Desa.

17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang

selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah

badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja

sama antar-Desa.

18. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya

disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan

tindakan secara terencana untuk meningkatkan

kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional.

19. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang

wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang

dibandingkan dengan daerah lain dalam skala

nasional.

20. Daerah Tertentu adalah adalah daerah yang

memiliki karakteristik tertentu seperti daerah

rawan pangan, rawan bencana, perbatasan,

terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pengembangan Daerah Tertentu adalah upaya-

upaya meningkatkan mengembangkan daerah

tertentu agar keluar dari karakteristik daerah

tertentu.

22. Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu

daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau

keamanan pangan sebagian masyarakat dan

rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi

standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan

kesehatan.

23. Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara

yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas

wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal

PUSDATIN

- 8 -

Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan

Perbatasan berada di kecamatan.

24. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang

mempunyai karakteristik geologis, biologis,

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,

politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah

untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi

kemampuan mencegah, meredam, mencapai

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

25. Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi

sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya

suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun

perbedaan pandangan.

26. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal

kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu

kilomenter persegi) yang memiliki titik-titik dasar

koordinat geografis yang menghubungkan garis

pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum

internasional dan nasional.

27. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

28. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan

menetap di kawasan transmigrasi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah.

29. Transmigran adalah warga negara Republik

Indonesia yang berpindah secara sukarela ke

kawasan transmigrasi.

30. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang

selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial

yang ditetapkan sebagai pengembangan

permukiman transmigrasi yang terdiri atas

beberapa satuan kawasan pengembangan yang

salah satu diantaranya direncanakan untuk

mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru

PUSDATIN

- 9 -

sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah.

31. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya

disingkat LPT adalah lokasi potensial yang

ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi

untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah

yang sudah ada atau yang sedang berkembang

sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah.

32. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya

disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri

atas beberapa satuan permukiman yang salah satu

di antaranya merupakan permukiman yang

disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan

perkotaan baru.

33. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya

disingkat KPB adalah bagian dari kawasan

transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat

pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat

pelayanan kawasan transmigrasi.

34. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan

permukiman atau bagian dari satuan permukiman

yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan

tempat usaha transmigran.

35. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP

adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan

permukiman atau beberapa permukiman sebagai

satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga

ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

36. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut

SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu

kesatuan permukiman atau beberapa permukiman

sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-

500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga

yang merupakan hasil pembangunan baru.

37. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya

disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa

PUSDATIN

- 10 -

permukiman penduduk setempat yang dipugar

menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru

dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai

dengan lima ratus) keluarga.

38. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang

selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah

permukiman penduduk setempat dalam deliniasi

Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai

SP.

39. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang

dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami

keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja

dan usaha.

40. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis

transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah

dan/atau pemerintah daerah dengan

mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra

usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi

berkembang untuk maju.

41. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis

transmigrasi yang merupakan prakarsa

transmigran yang bersangkutan atas arahan,

layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang telah

memiliki kemampuan.

42. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan

fungsi lain di KPB.

43. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya

yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan

tempat usaha masyarakat dalam satu sistem

pengembangan berupa wilayah pengembangan

transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

44. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya

disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan

PUSDATIN

- 11 -

transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan rencana perwujudan kawasan

transmigrasi.

45. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang

selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan

transmigrasi.

46. UPTP Balai Besar/Balai Latihan Masyarakat adalah

unit teknis penunjang yang bertanggung jawab

kepada Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi,


Tertinggal, dan Transmigrasi dan mempunyai tugas

pelaksanaan pelatihan masyarakat dan salah satu

fungsinya sebagai pengumpul data dasar desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi.

47. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada

pemerintah daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi,

kabupaten, atau kota.

48. Kementerian adalah Kementerian Desa,


Transmigrasi.

49. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

50. Beberapa pengertian diambil dari output yang

datanya akan diambil dari Bisnis Proses.

51. Survey adalah metode pengumpulan data dan

informasi.

Pasal 2

Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,

dan transmigrasi dipergunakan sebagai pedoman bagi

aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam

PUSDATIN

- 12 -

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,

dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

BAB II

DATA DAN INFORMASI

DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 3

(1) Data dan informasi desa terdiri atas data dan

informasi mengenai:

a. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa; dan

b. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

(2) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa;

b. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal

Sosial Dasar Desa;

d. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal

Prasarana dan Sarana Desa;

e. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan

f. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa).

(3) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan;

b. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar

Kawasan Perdesaan;

c. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa

Bersama (BUM Desa Bersama);

PUSDATIN

- 13 -

d. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa

yang Kompeten di Kawasan Perdesaan; dan

e. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan

Perdesaan.

Pasal 4

(1) Data dan Informasi Daerah Tertinggal terdiri atas

data dan informasi mengenai:

a. Pengembangan Daerah Tertentu; dan

b. Pembangunan Daerah Tertinggal.

(2) Data dan informasi Daerah Tertinggal sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah

Perbatasan;

b. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil

dan Terluar;

c. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana;

d. Data dan Informasi-Daerah Rawan Pangan;

e. Data dan Informasi-Daerah Pasca Konflik;

f. Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan

Utama Penanganan Daerah Tertentu;

g. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan

Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu;

h. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I

Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di

Daerah Tertentu;

i. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana;

j. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan;

k. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik;

l. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang

Berdaya Saing; dan

m. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang

Berdaya Saing.

(3) Data dan Informasi Daerah Tertinggal sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal;

PUSDATIN

- 14 -

b. Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah

Tertinggal;

c. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi

Kabupaten Daerah Tertinggal;

d. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan

Daerah yang dialokasikan untuk Pembangunan

Daerah Tertinggal;

e. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I

Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang Dialokasikan

untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; dan

f. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang

Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah

Tertinggal.

Pasal 5

(1) Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas data dan

informasi mengenai:

a. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi; dan

b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

(2) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Data dan Informasi-Kawasan Transmigrasi yang

Ditetapkan;

b. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-Daerah

Pelaksanaan Transmigrasi;

c. Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan

Perkotaan Baru;

d. Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan

Kawasan Pengembangan;

e. Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan

Permukiman;

f. Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail

Prasarana dan Sarana;

g. Data dan Informasi-Rencana Pengembangan

Masyarakat;

PUSDATIN

- 15 -

h. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan;

i. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil

Konsolidasi;

j. Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni,

Layak Usaha, dan Layak Berkembang; dan

k. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang

Tertata.

(3) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap

Penyesuaian;

b. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap

Pemantapan;

c. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap

Kemandirian;

d. Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan

Pengembangan/Desa Utama;

e. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru;

f. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik;

g. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai;

h. Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan

Usaha; dan

i. Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas

Sektor Terkait.

Pasal 6

Data dan Informasi Sekretariat Jenderal terdiri atas data

dan informasi mengenai:

a. Data dan Informasi-Rencana, Program, dan

Anggaran;

b. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang

Milik Negara (BMN);

c. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

d. Data dan Informasi-Kepegawaian;

e. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan;

f. Data dan Informasi-Kelembagaan;

PUSDATIN

- 16 -

g. Data dan Informasi-Aparatur Sipil Negara yang

Profesional; dan

h. Data dan Informasi-Pelayanan Publik.

Pasal 7

Data dan Informasi Inspektorat Jenderal terdiri atas data


a. Data dan Informasi-Objek Pengawasan;

b. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan;

c. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan;

d. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan;

e. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan; dan

f. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 8

Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas data


a. Data dan Informasi-yang Tersajikan;

b. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis

Pengetahuan;

c. Data dan Informasi-Desa;

d. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan

Perdesaan;

e. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa

yang Kompeten; dan

f. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional.

Pasal 9

(1) Format isian Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Ketentuan mengenai format isian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan

PUSDATIN

- 17 -

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi.

BAB III

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,


Pasal 10

Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi, meliputi:

a) Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan

penyajian serta pelaporan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

c) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

(1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian


transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan


transmigrasi berupa perangkat lunak dan perangkat

keras.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1)

tersebut di atas dapat dilakukan dengan

menggunakan instrumen survey.

(3) Penyajian data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual

dan/atau menggunakan teknologi

informasi/memanfaatkan jaringan informasi yang

tersedia yang disediakan oleh Kementerian, Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota.

PUSDATIN

- 18 -

Pasal 12

(1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan

8 dilakukan oleh Pusat dan Daerah.


Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk

tingkat Pusat adalah Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi (BALILATFO) yang dalam pelaksanaan

sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan

Informasi.

(3) Unit Teknis dalam hal ini Eselon 1 di lingkungan


dan Transmigrasi melaksanakan pengelolaan data

dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan

teknis secara detail di bidang masing-masing.

(4) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi

pada masing-masing unit eselon 1 di lingkungan


dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian

Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat

Direktorat Jenderal.

(5) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi

pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan dan Informasi di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata

Usaha pada masing-masing Biro, Inspektur, dan

Pusat serta masing-masing Subbag Evaluasi dan

Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan

Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat

Balilatfo.


Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk

tingkat daerah, dilaksanakan oleh;

PUSDATIN

- 19 -

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau

transmigrasi di tingkat Provinsi;

b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau

transmigrasi di tingkat Kabupaten/Kota;

c. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan

Masyarakat, Kepala Balai Besar Latihan

Masyarakat dan Kepala Balai Latihan Masyarakat

yang berada di bawah struktur organisasi Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO).

BAB IV

PROSEDUR PENGELOLAAN

DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

(1) Prosedur pengelolaan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan

dengan ketentuan sistem pengelolaan data dan

informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dilaksanakan secara berjenjang

sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-

masing SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi,

dan Pemerintah Pusat;

(2) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara

berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD di

tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani

bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat

meliputi:

a. pengelolaan data dan informasi dalam lingkup

kewenangannya;

PUSDATIN

- 20 -

b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana; dan

c. operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem

informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

(3) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan

pola terpusat dan tersebar. Pola terpusat

dilaksanakan oleh Balilatfo dalam memenuhi

kebutuhan kerja sama sistem informasi antar

lembaga/instansi terkait. Pola tersebar

dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME

PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

(1) Prosedur pelaporan data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara

periodik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di

tingkat Kabupaten/Kota, disampaikan kepada

Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala

SKPD Provinsi;

b. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di

tingkat Provinsi dan data dan informasi yang

diterima dari SKPD Kabupaten/Kota, disampaikan

kepada Gubernur dengan tembusan Menteri

melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dan

tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat

Data dan Informasi;

c. Data dan Informasi yang disusun oleh Unit Teknis

Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa,


Transmigrasi, melalui Sub Bagian Data dan

PUSDATIN

- 21 -

Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat

Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri

dengan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui

Pusat Data dan Informasi; dan

d. Penyampaian data dan informasi dilaksanakan

setiap 1 (satu) tahun, paling lambat bulan Januari

tahun berikutnya.

BAB VI

PENDANAAN PENGELOLAAN

DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

(1) Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggungjawab

terhadap pendanaan pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(2) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola

oleh Kementerian bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola

oleh Daerah dapat bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan

pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan


PUSDATIN

- 22 -

transmigrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan

masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. meningkatkan mutu pengelolaan data dan

informasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi; dan

b. mengembangkan pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka

ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Ketransmigrasian, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

PUSDATIN

- 23 -

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan


dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 875

PUSDATIN

- 24 -

FORMAT ISIAN

I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa

A. Data dan Informasi-Status

Perkembangan Desa

: Data dan Informasi-PPMD 01

B. Data dan Informasi-Perencanaan

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa


C. Data dan Informasi-Standar Pelayanan

Minimal Sosial Dasar Desa


D. Data dan Informasi-Standar Pelayanan

Minimal Prasarana dan Sarana Desa


E. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa


F. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik

Desa (BUM Desa)


II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

A. Data dan Informasi-Perencanaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan

: Data dan Informasi-PKP 01

B. Data dan Informasi-Prasarana dan

Sarana Dasar Kawasan Perdesaan


C. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik

Desa Bersama (BUM Desa Bersama)


D. Data dan Informasi-Sumber Daya

Masyarakat Desa yang Kompeten di

Kawasan Perdesaan


E. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan

Kawasan Perdesaan


LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI DESA, DAERAH


PUSDATIN

- 25 -

III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu

A. Data dan Informasi-Profil dan Program

Daerah Perbatasan

: Data dan Informasi-PDTu 01

B. Data dan Informasi-Profil dan Program

Pulau Kecil dan Terluar


C. Data dan Informasi-Daerah Rawan

Bencana


D. Data dan Informasi- Daerah Rawan

Pangan


E. Data dan Informasi-Daerah Rawan

Konflik


F Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan

Kegiatan Utama Penanganan Daerah

Tertentu


G. Data dan Informasi-Program Lintas

Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di

Daerah Tertentu


H. Data dan Informasi-Program Unit Kerja

Eselon I Lingkup Kementerian Desa

PDTT yang Dialokasikan di Daerah

Tertentu


I. Data dan Informasi-Daerah Tangguh

Bencana


J. Data dan Informasi-Daerah Tangguh

Pangan


K. Data dan Informasi-Daerah Tangguh

Konflik


L. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan

yang Berdaya Saing


M. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan

Terluar yang Berdaya Saing


IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal

A. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah

Tertinggal

: Data dan Informasi-PDT 01

B. Data dan Informasi-Profil Kabupaten

Daerah Tertinggal


C. Data dan Informasi-Rancangan Program

Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal


D. Data dan Informasi-Program Lintas

Sektor dan Daerah yang Dialokasikan

Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal


E. Data dan Informasi-Program Unit Kerja

Eselon I Lingkup Kementerian Desa

PDTT yang Dialokasikan Untuk

Pembangunan Daerah Tertinggal


PUSDATIN

- 26 -

F. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah

Maju yang Sebelumnya Merupakan

Kabupaten Daerah Tertinggal


V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Tranmigrasi

A. Data dan Informasi- Kawasan

Transmigrasi yang Ditetapkan

: Data dan Informasi-PKP2Trans 01

B. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-

Daerah Pelaksanaan Transmigrasi


C. Data dan Informasi-Rencana Detail

Kawasan Perkotaan Baru


D. Data dan Informasi-Rencana Rinci

Satuan Kawasan Pengembangan


E. Data dan Informasi-Rencana Teknis

Satuan Permukiman


F. Data dan Informasi-Rencana Teknis

Detail Prasarana dan Sarana


G. Data dan Informasi-Rencana

Pengembangan Masyarakat


H. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan

Lahan


I. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil : Data dan Informasi-PKP2Trans 09

J. Data dan Informasi-Permukiman Layak

Huni, Layak Usaha, dan Layak

Berkembang


K. Data dan Informasi-Persebaran

Penduduk yang Tertata


VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Data dan Informasi-Satuan Permukiman

Tahap Penyesuaian

: Data dan Informasi-PKTrans 01

B. Data dan Informasi-Satuan Permukiman

Tahap Pemantapan


C. Data dan Informasi-Satuan Permukiman

Tahap Kemandirian


D. Data dan Informasi-Pusat Satuan

Kawasan Pengembangan/Desa Utama


E. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan

Baru


F. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik : Data dan Informasi-PKTrans 06

G. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai : Data dan Informasi-PKTrans 07

PUSDATIN

- 27 -

H. Data dan Informasi-Kemitraan dengan

Badan Usaha


I. Data dan Informasi-Koordinasi dengan

Lintas Sektor Terkait


VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal

A. Data dan Informasi-Rencana, Program,

dan Anggaran

: Data dan Informasi-Setjen 01

B. Data dan Informasi-Laporan Keuangan

dan Barang Milik Negara (BMN)


C. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan


D. Data dan Informasi-Kepegawaian


E. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan


F. Data dan Informasi-Kelembagaan


VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal

A. Data dan Informasi-Objek Pengawasan

: Data dan Informasi-Itjen 01

B. Data dan Informasi-Prioritas Objek

Pengawasan


C. Data dan Informasi-Laporan Hasil

Pengawasan


D. Data dan Informasi-Atensi Hasil

Pengawasan


E. Data dan Informasi-Tindak Lanjut

Pengawasan


F. Data dan Informasi-Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)


IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi

A. Data dan Informasi-Yang Tersajikan

: Data dan Informasi-Balilatfo 01

B. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan

Berbasis Pengetahuan


C. Data dan Informasi-Desa


PUSDATIN

- 28 -

Salinan sesuai aslinya



dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

D. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan

Perdesaan


E. Data dan Informasi-Sumber Daya

Masyarakat Desa yang Kompeten


F. Data dan Informasi-Pegawai yang

Profesional


MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

PUSDATIN

31

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KEPALA BALILATFO NOMOR 336

TAHUN 2017 TENTANG FORMULIR ISIAN DAN

PETUNJUK PENGISIAN DATA DAN INFORMASI

DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PUSDATIN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN, DAN INFORMASI

NOMOR 336 TAHUN 2017

TENTANG

FORMULIR ISIAN DAN PETUNJUK PENGISIAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH


KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

DAN INFORMASI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa Format Isian

akan diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan data dan informasi

yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, maka diperlukan

Format Isian Data dan Informasi yang memuat seluruh Data

dan Informasi sesuai bidang tugas dan Unit Kerja pada


Transmigrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi tentang Formulir Isian dan

Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

PUSDATIN

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran



Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran


3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara


4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian;

PUSDATIN

- 3 -


Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);


pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5658);


Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;



Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 13);


Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik


15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015 tentang Bisnis

Proses Level 0 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1933);

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolan Perbatasan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan

Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara


MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI TENTANG

FORMULIR ISIAN DAN PETUNJUK PENGISIAN DATA DAN

INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

PUSDATIN

- 4 -

KESATU : Menetapkan Formulir Isian dan Petunjuk Teknis Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi ini.

KEDUA : Formulir Isian dan Petunjuk Teknis Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam

rangka pengelolaan data dan informasi yang efektif, efisien dan

akuntabel di Pusat maupun Daerah dalam lingkup Kementerian

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Pada Tanggal 24 November 2017

Plt. KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH


REPUBLIK INDONESIA,

ANWAR SANUSI

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

dan

4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

PUSDATIN

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN

INFORMASI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 336 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,


FORMAT ISIAN

I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Datin-PPMD 01 : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan

dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa

B. Datin-PPMD 02 : Perkembangan Pelayanan Sosial Dasar, Prasarana dan

Sarana Dasar, Pertumbuhan Wirausahawan, dan

Perkembangan BUM Desa di Desa Prioritas Nasional di

Dalam Kabupaten

II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

A. Datin-PKP 01 : Terbangunnya Pusat Pertumbuhan di Kawasan Perdesaan

yang Berkembang dari Desa Prioritas Sasaran (5000 Desa

Tertinggal dan 2000 Desa Mandiri)

B. Datin-PKP 02 : Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penata

Keusahaan Barang milik Negara (BMN) Ditjen PKP dari Hasil

Evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

C. Datin-PKP 03 : Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Ditjen PKP dari APIP

D. Datin-PKP 04 : Peningkatan Kinerja Ditjen PKP yang Berkelanjutan

E. Datin-PKP 05 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Ditjen PKP

F. Datin-PKP 06 : Meningkatnya rata-rata nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Aparatur Sipil Negara (ASN)

G. Datin-PKP 07 : Meningkatnya Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Ditjen PKP

H. Datin-PKP 08 : Meningkatnya Kesesuaian Antara Program/Kegiatan Dalam

Rencana Kerja (RENJA) Ditjen PKP Dengan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP)

PUSDATIN

- 6 -

III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu

A. Datin-PDTu 01 : Terselenggaranya Koordinasi Program Pengembangan

Daerah Tertentu

B. Datin-PDTu 02 : Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Daerah Rawan

Pangan, Rawan Bencana dan Pasca Konflik

C. Datin-PDTu 03 : Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Daerah

Perbatasan, Pulau Kecil dan Terluar

D. Datin-PDTu 04 : Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan

Daerah Tertentu

IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal

A. Datin-PDT 01 : Peningkatan Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal yang

Memenuhi Kriteria Kabupaten Maju

B. Datin-PDT 02 : Terselenggaranya Koordinasi Program Pengembangan

Daerah Tertinggal

C. Datin-PDT 03 : Terselenggaranya Koordinasi Internal Pembangunan Daerah

Tertinggal

D. Datin-PDT 04 : Terselenggaranya Koordinasi Eksternal Pembangunan

Daerah Tertinggal

E. Datin-PDT 05 : Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah Tertinggal

V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

A. Datin-PKP2Trans 01 : Teridentifikasinya Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan,

Dibangun, dan Dikembangkan

B. Datin-PKP2Trans 02 : Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

C. Datin-PKP2Trans 03 : Tersedianya Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

D. Datin-PKP2Trans 04 : Jumlah Bidang dan Luasan Tanah dari Hasil Konsolidasi

Tanah

E. Datin-PKP2Trans 05 : Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Datin-PKTrans 01 : Terselenggaranya Promosi dan Kemitraan di Kawasan

Transmirasi

B. Datin-PKTrans 02 : Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi

C. Datin-PKTrans 03 : Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru dan Kawasan

Transmigrasi

D. Datin-PKTrans 04 : Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru dan Kawasan

Transmigrasi

E. Datin-PKTrans 05 : Meningkatnya Layanan Pertanahan dan Terkendalinya

Pemanfaatan Ruang Dalam Kawasan Transmigrasi

PUSDATIN

- 7 -

VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal

A. Datin-SETJEN 01 : Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Kerjasama yang

Baik

B. Datin-SETJEN 02 : Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan

BMN yang Baik

C. Datin-SETJEN 03 : Terwujudnya Layanan Bidang Organisasi, Tata Laksana dan

Kepegawaian yang Baik

D. Datin-SETJEN 04 : Terwujudnya Layanan Komunikasi Publik yang Baik

E. Datin-SETJEN 05 : Terwujudnya Layanan Hukum yang Baik

VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal

A. Datin-ITJEN 01 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Sekretariat Jenderal

dan Direktorat Jenderal PDT yang Efektif

B. Datin-ITJEN 02 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Direktorat Jenderal

PPMD yang Efektif

C. Datin-ITJEN 03 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Direktorat Jenderal

PKP2Trans dan Direktorat Jenderal PKTrans yang Efektif

D. Datin-ITJEN 04 : Terwujudnya Pengawasan Internal di BALILATFO dan

Direktorat Jenderal PDTu yang Efektif

E. Datin-ITJEN 05 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Ditjen PKP dan Itjen

yang Efektif

IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi

A. Datin-BALILATFO 01 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi

B. Datin-BALILATFO 02 : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam Perumusan Kebijakan

C. Datin-BALILATFO 03 : Meningkatnya Kompetensi ASN Kementerian

D. Datin-BALILATFO 04 : Menguatnya Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Kawasan Transmigrasi Termasuk pada Wilayah 3 T

(Terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)

Plt. KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI,

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH


REPUBLIK INDONESIA,

ANWAR SANUSI

PUSDATIN

32

LAMPIRAN 4

SAMBUTAN Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN, DAN INFORMASI (BALILATFO)

PUSDATIN

S

AM

BU

TA

N P

EM

BU

KA

AN

Bis

milla

hir

roh

man

irro

him

.

As

sa

lamu’a

laik

um

Wr

Wb

S

ela

ma

t sia

ng

Sa

lam

seja

hte

ra u

ntu

k k

ita s

em

ua

..

Puji

syuku

r kita p

anja

tkan

kepad

a T

uha

n Y

an

g M

ah

a E

sa,

kare

na

ata

s

be

rkah

da

n

karu

nia

-Nya

, kita

da

pa

t b

erk

um

pul

be

rsam

a d

ala

m a

cara

pe

mbu

kaa

n k

egia

tan

sosia

lisasi P

era

tura

n

Men

teri

De

sa,

PD

TT

N

om

or

01

tahu

n

20

16

tenta

ng

e-

go

vern

men

t da

n P

era

tura

n M

en

teri D

esa

, P

DT

T N

om

or

10

tahu

n

20

16

tenta

ng P

edom

an P

en

gelo

laa

n D

ata

Da

n I

nfo

rmasi

De

sa,

Pem

ban

gun

an

Daera

h T

ert

inggal D

an T

ransm

igra

si.

Ba

pa

k I

bu

ya

ng

ka

mi H

orm

ati

,

Ped

om

an

Pen

gelo

laan

Da

ta

dan

Info

rma

si

Desa,

Pem

ban

gun

an

D

ae

rah

T

ert

ingga

l da

n

Tra

nsm

igra

si

Ini

meru

pakan

acu

an

un

tuk

mela

ksanaka

n

tuga

s

kerja

sesu

ai

de

ng

an

fung

si

dan

ala

t penila

ian

kin

erja

insta

nsi

pem

eri

nta

h

be

rda

sark

an

indik

ato

r-in

dik

ato

r te

knis

, ad

min

istr

atif

dan p

rose

dur

sesu

ai

de

ngan

tata

kerj

a,

pro

se

du

r kerj

a d

an

sis

tem

kerj

a p

ad

a

un

it

kerj

a

yan

g

be

rsan

gku

tan

un

tuk

mew

uju

dkan

go

od

go

vern

ance

.

Da

lam

P

era

tura

n

Men

teri

Desa

, P

DT

T

No

mor

10

ta

hun

20

16

tenta

ng

Pedom

an P

en

gelo

laa

n D

ata

Da

n I

nfo

rmasi

De

sa,

Pem

ban

gun

an

D

aera

h

Tert

ing

gal,

Da

n

Tra

nsm

igra

si,

pa

sal

9

aya

t 1

men

jela

skan

ba

hw

a

form

at

isia

n

Da

ta

da

n

Info

rma

si

De

sa,

Dae

rah

Tert

ingg

al,

da

n

Tra

nsm

igra

si

sebaga

imana

terc

an

tum

da

lam

La

mpiran

yan

g

meru

pakan

ba

gia

n

tida

k

terp

isah

kan d

ari

Pera

tura

n M

en

teri i

ni

da

n a

yat

2 m

enje

laskan

ba

hw

a k

ete

ntu

an

men

ge

nai fo

rmat

isia

n s

eb

aga

iman

a d

imaksu

d

aya

t (1

) aka

n d

iatu

r de

ng

an K

ep

utu

san K

ep

ala

Bad

an

Pen

elit

ian

da

n P

en

ge

mban

gan

, P

en

did

ikan d

an P

ela

tih

an

, da

n I

nfo

rma

si.

Berk

aitan d

en

gan h

al te

rsebut, p

ada

tang

ga

l 24

Novem

ber

20

17

sa

ya

te

lah

men

and

ata

ngani

Sura

t K

ep

utu

sa

n

Kep

ala

B

ad

an

Pen

elit

ian

, P

en

gem

ba

ng

an,

Pen

did

ikan

da

n

Pela

tihan

dan

PUSDATIN

Info

rma

si

No

mor

33

6 T

ahu

n 20

17

te

nta

ng F

orm

ulir

Is

ian

dan

Petu

nju

k P

eng

isia

n D

ata

dan

In

form

asi D

esa,

Da

era

h T

ert

ing

ga

l,

da

n T

ransm

igra

si, y

an

g d

apa

t dig

unaka

n o

leh u

nit k

erja t

erk

ait

da

lam

mela

kukan p

eng

um

pu

lan d

an p

eng

ola

han d

ata

.

Ha

dir

in y

an

g B

erb

ah

ag

ia,

Da

ta

da

n

info

rmasi

be

rkaitan

deng

an

te

kno

log

i da

n

kem

aju

an

tekno

logi,

info

rma

si

da

n

kom

unik

asi

yan

g

san

ga

t

pe

sat

mem

be

ri p

elu

ang

pe

ngakse

san

da

ta d

an

info

rmasi

yan

g

cep

at

da

n

aku

rat

da

lam

m

ela

ksana

kan

tu

ga

s

dan

fung

si

Kem

ente

rian

De

sa,

Pem

ban

gu

nan

Da

era

h

Tert

ingga

l,

da

n

Tra

nsm

igra

si da

lam

mem

be

rikan p

ela

yan

an

kep

ad

a m

asyara

kat.

E-G

ove

rnm

en

t ad

ala

h p

en

yele

ngg

ara

an p

em

eri

nta

han b

erb

asis

sis

tem

ele

ktr

onik

den

ga

n m

em

anfa

atk

an

tekno

log

i in

form

asi

da

n

kom

unik

asi

un

tuk

men

ing

katk

an

efisie

nsi,

efe

ktivitas,

transp

ara

nsi,

dan

aku

nta

bili

tas

da

lam

pen

yele

ngg

ara

an

pe

meri

nta

ha

n.

Berk

aitan

de

ngan

ha

l te

rseb

ut,

Kem

ente

rian

D

esa,

Pem

ban

gun

an

D

aera

h

Tert

ingga

l,

da

n

Tra

nsm

igra

si

men

ge

lua

rkan P

era

tura

n M

en

teri D

esa,

PD

TT

No

mor

01

tahu

n

20

16

tenta

ng E

-Gove

rnm

en

t be

rtuju

an

un

tuk m

em

be

rikan

acu

an

pe

laksana

an

ata

u p

edo

man d

ala

m r

an

gka

pe

nyele

nggara

an

E-

Gove

rnm

en

t,

men

cip

takan

sin

erg

i an

tar

un

it

kerj

a,

men

go

ptim

alk

an

pe

nyele

ngg

ara

an

E

-Gove

rnm

en

t da

lam

pe

layan

an

pu

blik

, da

n

men

do

rong

terja

din

ya

ta

ta

kelo

la

pe

meri

nta

ha

n

yan

g

ba

ik

da

n

be

rsih

de

ng

an

m

em

anfa

atk

an

tekno

logi

info

rmasi

da

lam

lin

gku

nga

n

Kem

ente

rian

, da

n

E-

Go

vern

men

t di

Kem

ente

rian

De

sa,

Pem

ban

gu

nan

Da

era

h

Tert

ing

ga

l,

da

n

Tra

nsm

igra

si

pe

rlu

kesa

maa

n

pem

ah

am

an.

Kese

rem

paka

n t

inda

k d

an k

ete

rpaduan

langka

h d

ari

selu

ruh

unit

kerj

a u

ntu

k m

ew

uju

dkan

tata

kelo

la p

em

eri

nta

han

la

yan

an

pu

blik

yan

g e

fektif da

n e

fisie

n.

E-G

ove

rnm

en

t yan

g d

isele

ngg

ara

kan

ole

h u

nit k

erj

a E

selo

n

I di

koo

rdin

asik

an

ole

h

Balil

atfo

seb

ag

ai

Gove

rnm

ent

Ch

ief

PUSDATIN

Info

rmatio

n

Offic

er

(GC

IO)

Kem

ente

rian

, yan

g

be

rwen

an

g

men

ye

tuju

i a

tau

m

en

ola

k usula

n ang

ga

ran da

n keg

iata

n yan

g

dila

ku

kan

ole

h s

atu

an k

erja

dan u

nit k

erj

a y

an

g b

erk

aitan d

engan

e-g

overn

men

t ata

u

Tekno

logi

Info

rmasi

da

n

Kom

unik

asi,

da

n

men

gin

tegra

sik

an

selu

ruh

sis

tem

in

form

asi

di

ling

kun

gan

Kem

ente

rian.

Akhir

kata

, pe

ng

ha

rgaan

da

n

ucap

an

te

rim

a

kasih

dis

am

paik

an

kepa

da

sem

ua

pih

ak

yan

g

tela

h

hadir

, yan

g

dih

ara

pka

n d

apat

be

rpe

ran aktif

sela

ma

pe

laksana

an

keg

iata

n

ini.

De

ng

an

men

gucap

, “B

ism

illah

irra

hm

anir

rah

im”

Acara

sosia

lisasi P

era

tura

n M

en

teri D

esa,

PD

TT

No

mor

01

tahu

n 2

016

tenta

ng

E-G

ove

rnm

en

t da

n

Pera

tura

n

Men

teri

De

sa,

PD

TT

No

mor

10 t

ahu

n 2

01

6 t

enta

ng P

ed

om

an

Pen

gelo

laa

n D

ata

Da

n

Info

rma

si

De

sa,

Pem

ban

gun

an

Da

era

h

Tert

ingg

al,

Dan

Tra

nsm

igra

si seca

ra r

esm

i sa

ya

nyata

kan

dib

uka.

Wassa

lam

u’a

laik

um

Wr

Wb.

Bog

or,

De

sem

ber

201

7

Plt

. K

ep

ala

Ba

dan

Pen

eliti

an

, P

en

gem

ban

gan

, P

en

did

ikan

dan

P

ela

tih

an

, d

an

In

form

asi

An

war

San

usi

PUSDATIN

https://www.google.co.id/search?q=bismillahirrahmanirrahim&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjqpfi-re_XAhXEsI8KHaxuAdEQvwUIJCgA

33

LAMPIRAN 5

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PUSDATIN

1

LAPORAN PENYELENGGARAAN PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN DATIN DESA, DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI Lorin Sentul Hotel, Rabu, 13 Desember 2017

Yth. - Plt. Kepala Badan Penelitian,Pengembangan,Pendidikan dan Pelatihan dan

Informasi, Bapak Anwar Sanusi, Ph.D

Yth. - Para pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi

Yth. - Para peserta kegiatan finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi

Marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga masih diberikan kesehatan dan

dapat menghadiri acara Pembukaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas keringanan langkah dan kehadiran

bapak/ibu sekalian dalam acara pagi ini.

Bapak Plt. Kepala Balilatfo, yang kami hormati

Ijinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai

berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi ini merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan

informasi mengenai:

a. Permendesapdtt Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government;

b. Permendesapdtt Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya Surat

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk

Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PUSDATIN

2

2. Tujuan kegiatan sosialisasi tersebut diatas adalah:

a. Agar semua unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi mengetahui, mengenal dan memahami tugas,

fungsi serta peran dalam proses pengelolaan data dan informasi desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi dan proses pembangunan/pengembangan sistem

informasi;

b. Terciptanya sinergitas dalam pembangunan/pengembangan sistem informasi

dan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Kegiatan Sosialisasi ini di laksanakan di hotel Lorin Sentul selama 1 (satu) hari

pada hari Kamis, 14 Desember 2017, dengan undangan para Pejabat eselon III

dan IV sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan E-

Government dan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi.

4. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah:

a. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian dan

Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi,

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi);

b. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government.

Yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

5. Pada kesempatan ini kami laporkan, bahwa undangan yang telah hadir pada acara

pembukaan ini adalah sebanyak 46 orang yang merupakan perwakilan dari

seluruh UKE 1, dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan

Peraturan Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

1 Tahun 2016 tentang E–Government telah di distribusikan kepada para Pejabat

eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Nota Dinas nomor

PUSDATIN

3

960/Balilatfo.1/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 hal Penyampaian Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi atau dapat diunduh pada laman JDIH.kemendesa.go.id

7. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,

dan Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk

Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah

kami sampaikan pada sosialisasi hari ini atau dapat diunduh pada laman

http://balilatfo.kemendesa.go.id/

Hadirin yang berbahagia

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir pada

acara pembukaan ini, kami berharap semoga upaya dan kerja keras kita bersama

mendapat ridho dari Allah SWT dan membawa manfaat yang sebesar besarnya bagi

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Selanjutnya Kepada Bapak Plt. Kepala Badan, kami mohon, berkenan untuk

memberikan arahan, sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sekian dan terimakasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Panitia Penyelenggara PUSDATIN

34

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI KEGIATAN

PUSDATIN

DOKUMENTASI SOSIALISASI PERMENDESA PDTT NOMOR 1 TAHUN 2016

&

PERMENDESA PDTT NOMOR 10 TAHUN 2016

PUSDATIN

PUSDATIN

PUSDATIN - balilatfo.kemendesa.go.id · di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 29...

Documents

Transcript of PUSDATIN - balilatfo.kemendesa.go.id · di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 29...