Putusan Mahkamah Internasional

8/20/2019 Putusan Mahkamah Internasional

http://slidepdf.com/reader/full/putusan-mahkamah-internasional 1/4

Putusan Mahkamah Internasional

PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

Mahkamah Internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan

diDen Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Mahkamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946. Mahkamah

Internasional beranggotakan 15 orang hakim dari 15 negara. Fungsi utama Mahkamah

Internasional adalahmenyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya

adalah negara.

1.Mekanisme Kerja Mahkamah Internasional

a)Wewenang MahkamahWewenang mahkamah diatur dalam Bab II Statuta

Mahkamah Internasional.Untuk mempelajari wewenang ini harus dibedakan antara wewenang

ratione personae (siapa yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah), dan wewenangratione

materice (mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan).

1.Wewenang ratione personae (siapa yang berhak mengajukan perkara kemahkamah)Pasal 34

ayat (1) Statuta menyatakan, bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-

perkara di muka mahkamah. Berarti individu atauorganisasi-organisasi internasional tidak dapat

menjadi pihak dari suatusengketa di muka mahkamah tersebut.Sedangkan negara-negara lain

yang bukan pihak pada statuta untuk dapatmengajukan suatu perkara ke mahkamah harus

memenuhi syarat-syarat yangditentukan oleh dewan keamanan.

Banyak perkara yang diperiksa mahkamah berasal dari pelaksanaan perlindungan diplomatik

negara terhadap warga negaranya.Pasal 34 ayat (1) Statuta hanya memperbolehkan negara-

negara untuk mengajukan suatu sengketa ke mahkamah. Namun, ayat (2), dan (3) pasaltersebut

memberikan kemungkinan kerja sama dengan organisasi-organisasiinternasinal. Mahkamah

dapat meminta keterangan kepada organisasi-organisasi internasional mengenai soal-soal yang

diperiksanya. Organisasi-organisasi itu juga dapat mengirim keterangan-keterangan kepada

mahkamahatas inisiatif sendiri.

.

2.Wewenang ratione materiae (jenis sengketa yang dapat diajukan)Pasal 36 ayat (1) Statutadengan jelas menyatakan bahwa wewenangmahkamah meliputi semua perkara yang diajukan

pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam piagam PBB atau

dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Wewenangmahkamah bersifat

fakultatif, artinya bahwa bila terjadi suatu sengketa antaradua negara, intervensi mahkamah baru

dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa

perkara itu ke mahkamah.Tanpa adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa,

wewenangmahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut. Setelah kedua belah pihak

menerima wewenang mahkamah, penanganan perkara tersebut menjadiwajib bagi mahkamah.

Pengadilan terhadap perkara-perkara tersebut menjadi wajib bukan lagifakultatif. Menurut pasal

http://ceastercorp.blogspot.com/




36 Piagam MPI maka negara-negara yangmenyetujui piagam MPI dapat menyatakan setiap

waktu bahwa merekadengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan mahkamah.

Keputusan-keputusan yang dimaksud itu dapat mengenai persengketaan tentang :1)Penafsiran

isi perjanjian

2)Soal-soal yang menyinggung hukum internasional

3)Adanya suatu hal yang mengakibatkan pelanggaran perjanjianinternasional yang dilakukan

oleh salah satu pihak

4)Jenis atau besarnya ganti rugi yang akan dibayar berhubung denggan pelanggaran suatu

kewajiban perjanjian internasional

b)Sumber-sumber Hukum yang DipergunakanMahkamah membuat keputusan berdasar hukum

internasional. Mahkamah membuat keputusan berdasar sumber tersebut dalam pasal 38 Piagam

MPI, yaitu:

1.Konvensi internasional

2.Kebiasaan internasional

3.Prinsip-prinsip umum hokum

4.Keputusan peradilan internasional, dan

5.Ajaran pakar hukum dari berbagai negara (doktrin)

c)Prosedur Permohonan Peradilan Penyelesaian Sengketa kepada Mahkamah Internasional

Permohonan penyelesaian perkara bagi negara-negara yang tidak tunduk pada compulsory

jurisdiction mahkamah internasional, biasanya dilakukan denganmemberitahukan adanya

perjanjian khusus antarnegara yang bersengketa kepadamahkamah internasional. Permohonandiajukan oleh negara yang bersengketa.Permohonan peradilan untuk menyelesaikan sengketa

juga dapat diajukan sepihak asal negara lawan memberikan persetujuannya.

Permohonan peradilan penyelesaian perkara dapat diajukan sepihak oleh salahsatu negara

yang bersengketa untuk sengketa antarnegara-negara yang tunduk pada compulsory

jurisdiction. Permohonan disampaikan ke panitera mahkamahinternasional, kemudian panitera

memberitahukan permohonan tersebut kepadanegara lawan sengketa dan semua negara

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.Permohonan nasihat mahkamah internasional diajukan

secara tertulis kepadamahkamah. Permohonan itu harus menunjuk secara jelas dan disertai

penunjukan permasalahan.Merupakan syarat formal bagi pelaksanaan yurisdiksi mahkamah

internasionaldalam memberikan nasihat.Keputusan pemberian nasihat mahkamah internasional

didasarkan pada ketentuanhukum internasional. Keputusan mahkamah internasional diterapkan

dalam sidangterbuka.Mahkamah internasional memriksa perkara dengan pemeriksaan naskah

dan lisan.

http://ceastercorp.blogspot.com

2.Keputusan Mahkamah

Mahkamah internasional memutuskan berdasar hukum atau berdasar kepantasan

dankebaikan bila pihak-pihak yang bersengketa menyetujuinya.keputusan





mahkamahinternasional ditetapkan berdasar suara mayoritas hakim. Bila suara hakim yang

hadir yang menyetujui dan yang menolak keputusan berjumlah sama, maka keputusanditentukan

oleh pendapat ketua mahkamah internasional.Keputusan mahkamah terdiri dari 3 bagian :

a)Berisi komposisi mahkamah : informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa,serta wakil-

wakilnya, analisa tentang fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak- pihak yang bersengketa

b)Berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah. Pemberian motivasi keputusanmahkamah

merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas darisengketa, dan karena itu

perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa

c)Berisi dispositif yang merupakan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang

bersengketa.


3.Penyampaian Pendapat yang Terpisah

Pernyataan pendapat yang terpisah, artinya bila suatu keputusan tidak mewakiliseluruh pendapat

bulat para hakim maka hakim-hakim yang lain berhak memberikan pendapatnya secara terpisah.

Keputusan bersifat definitif tanpa dapat dimintakan pemeriksaan kembali, kecuali kalau ada

permintaan revisi. Keputusan mhkamahhanya mempunyai kekuatan mengikat pada pihak-pihak

yang bersengketa.Piagam PBB Pasal 94 menyatakan :

a)Setiap negara anggota PBB harus melaksanakan keputusan internasional, bila diamerupakan

pihak yang terlibat dalam suatu sengketa

b)Bila salah satu negara yang bersengketa tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanseperti

yang dibebankan oleh mahkamah kepadanya maka negara lainnya dapatmengajukan persoalantersebut kepada dewan keamanan, dan bila perlu dewandapat membuat rekomendasi atau

memutuskan tindakan yang akan diambil supayakeputusan mahkamah tersebut dilaksanakan

4.Dampak Negara yang Tidak Mematuhi Keputusan MAI

Bila ada negara yang tidak mematuhi keputusan MAI akan dikenakan sanksi :

a)Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu)terhadap warga

negaranya

b)Pengalihan investasi atau penanaman modal asing

c)Pemutusan hubungan diplomatic

d)Pengurangan bantuan ekonomi

e)Pengurangan tingkat kerja sama

f)Embargo ekonomi

g)Kesepakatan organisasi regional atau internasional

Bila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional,organisasi

regional atau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran

tersebut.Sanksi tersebut berdampak negatif bagi negara yang dikenai, yaitu :

a)Memperbesar jumlah pengangguran

b)Memperlemah daya beli masyarakat





c)Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin

d)Memperkecil income/pendapatan nasional

e)Pendistribusian kemakmurannya tidak merata

f)Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat

g)Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing

5.Contoh Sikap yang Menghargai Putusan Mahkamah Internasional

a)Beberapa bukti untuk memperkuat hukum internasional

1.Organ-organ pemerintah negara, khususnya yang dalam tugas dankewenangannya

berhubungan dengan masalah luar negeri atau internasional,tetap menghormati prinsip-prinsip

dan kaidah-kaidah hukum internasional

2.Persengketaan-persengketaan antara subjek-subjek hukum internasional,misalnya antara dua

atau lebih negara, khususnya yang mengandung aspek-aspek hukum, meskipun tidak selalu

diselesaikan dengan cara damai denganmelakukan berbagai alternatif penyelesaian sengketa

3.Kaidah-kaidah hukum internasional dalam kenyataannya ternyata banyak diterima dan diadopsi

menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara


b)Mengefektifkan hukum internasional

1.Melalui pembentukan organisasi-organisasi internasional

2.Melengkapi perjanjian-perjanjian internasional multilateral dengan organ-organ

pelaksanaannya

3.Mencantumkan klausa penyelesaian sengketa.



Putusan Mahkamah Internasional

Documents

Transcript of Putusan Mahkamah Internasional