Putusan_sidang_Putusan 3_PUU-VI_2008 Selesai Baca 15 Mei 2008

8/17/2019 Putusan_sidang_Putusan 3_PUU-VI_2008 Selesai Baca 15 Mei 2008

1/194

PUTUSAN

Nomor 3/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada

tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga tas Undang-Undang Nomor ! Tahun "#8$ tentang Ketentuan

Umum dan Tata %ara Perpajakan terhadap Undang-Undang &asar Negara

'epublik (ndonesia Tahun "#)*, diajukan oleh+

[1.2] Bada P!m!r"#$a K!%a&a 'BPK(, beralamat kantor di alan enderal

atot .ubroto Nomor $" akarta "02"0 berdasarkan .urat Kuasa Khususbertanggal 8 anuari 2008, memberi kuasa kepada /ambang idjojanto,.11,

33141, dan (skandar .onhadji, .11, pekerjaan ad5okat, baik bertindak se6ara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat di alan K1 4as 4ansur

Nomor "2" akarta Pusat, ang selanjutna Penerima Kuasa memilih domisili di

Kantor Pemberi Kuasa1

.elanjutna disebut sebagai 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1P!mo)o9

[1.3] Telah memba6a permohonan dari Pemohon9

Telah mendengar keterangan dari Pemohon9

Telah mendengar dan memba6a keterangan tertulis dari Pemerintah9

Telah mendengar dan memba6a keterangan tertulis dari &e:an

Per:akilan 'akat9

Telah memeriksa bukti-bukti9

Telah mendengar keterangan para ahli dari Pemohon dan Pemerintah9

Telah mendengar keterangan para saksi dari Pemerintah9

Telah memba6a kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah9


2/194

2* DUDUK PERKARA

[2.1] 4enimbang bah:a Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan

surat permohonanna bertanggal # anuari 2008 ang diterima dan terda;tar di

Kepaniteraan 4ahkamah Konstitusi 'epublik (ndonesia PUU-?(>2008, ang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan

4ahkamah pada tanggal $0 anuari 2008 dan tanggal ! @ebruari 2008,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut+

A* KE+ENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 2)% aat


3/194

sesuai Putusan 4ahkamah Konstitusi Nomor 0!!>PUU-((>200) tanggal ""

pril 200*1

6. /ah:a undang-undang ang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon adalah

Undang-Undang Nomor ! Tahun "#8$ jun&to Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007, khususna ketentuan Pasal $) aat


4/194

Pasal ! at


5/194

/erdasarkan ketentuan Pasal $ UU Nomor "* Tahun 200) jun&to Pasal 2

Undang-Undang Nomor "7 Tahun 200$ tentang Keuangan Negara,

selanjutna disingkat UU Nomor "7 Tahun 200$, /PK ber:enang

melakukan pemeriksaan atas seluruh keuangan negara, ang meliputi

penerimaan negara D baik berupa pajak dan non pajak, memeriksa seluruh

aset dan piutang negara maupun utangna, memeriksa penempatan

kekaaan negara D serta penggunaan pengeluaran negara9

4. /ah:a UU& "#)* memberikan ke:enangan kepada /PK untuk melakukan

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung ja:ab keuangan negara1

Ke:enangan /PK tersebut diperkuat dalam beberapa undang-undang,

namun UU Nomor ! Tahun "#8$ jun&to UU Nomor 28 Tahun 2007 telah

membatasi ke:enangan /PK melalui norma ang diatur dalam Pasal $)

aat atau

keterangan dapat diberikan kepada /PK selaku Alembaga negaraB

dimaksud, melainkan hana keterangan tentang identitas ajib Pajak dan

in;ormasi ang bersi;at umum tentang perpajakan1

(dentitas ajib Pajak meliputi+

1. nama ajib Pajak9

21 Nomor Pokok ajib Pajak9

3. alamat ajib Pajak9

4. alamat kegiatan usaha9

5. merk usaha9 dan>atau

6. kegiatan usaha :ajib pajak1

*


6/194

(n;ormasi ang bersi;at umum tentang perpajakan meliputi+

a1 penerimaan pajak se6ara nasional9

b1 penerimaan pajak per Kantor ilaah&irektorat enderal Pajak

dan>atau Kantor Pelaanan Pajak9

61 penerimaan pajak per jenis pajak9

d1 penerimaan pajak per klasi;ikasi lapangan usaha9

e1 jumlah ajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak terda;tar9

;1 register permohonan ajib Pajak9

g1 Tunggakan pajak se6ara nasional9 dan> atau

h1 Tunggakan pajak per Kantor ilaah &irektorat enderal Pajakdan>atau Kantor Pelaanan Pajak1

5. Pasal dan penjelasan a (uo ang tersebut di dalam butir ) di atas se6ara

nata dan tegas mengingkari dan bertentangan dengan Pasal 2$C aat


7/194

,* POKOK PERKARA

1. Pada tanggal $" &esember "#8$, UU Nomor ! Tahun "#8$ tentang

Ketentuan Umum dan Tata %ara Perpajakan telah disahkan dan

diundangkan1 UU a (uo telah mengalami beberapa kali perubahan,

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga tas Undang-Undang Nomor ! Tahun

"#8$,


8/194

Untuk menjelaskan pokok perkara tersebut, Pemohon akan membagi

uraian dalam $


9/194

Untuk melihat dasar kepentingan siklus pengelolaan dan tanggung

ja:ab keuangan negara dan sistem pemeriksaanna ang diatur

dalam /ab ?((( dalam UU& "#)*, dapat dikaji dari pemikiran ang

berkembang dalam perdebatan nggota 4P' dalam .idang

Pembahasan Perubahan


10/194

/erbagai pemikiran dan perdebatan dalam .idang Pembahasan

Perubahan


11/194

keuangan negara1 &alam UU Nomor "* Tahun 200) tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung a:ab Keuangan Negara

Pasal $ aat


12/194

ke:enangan kepada /PK untuk meminta dokumen ang :ajib

diberikan oleh setiap orang serta mengakses semua data, ang

diatur dalam ketentuan Pasal "0 huru; a dan b, dan pelanggaran

atas ke:ajiban ini dian6am dengan pidana penjara, sebagai berikut+

- %asal !02

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat2a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau

pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara3

b mengakses semua data yang disimpan di berbagai media,aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam

penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya

- %asal .#2

(1) 4etiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankankewajiban menyerahkan dokumen danatau menolakmemberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingankelan&aran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara sebagaimana dimaksud dalam %asal !0

dipidana dengan pidana penjara paling lama ! 8satu9 tahun :8enam9 bulan danatau denda paling banyakRp$00000000,00 8lima ratus juta rupiah9

atau dokumen ang diminta

/PK1 Ke:ajiban ini tidak dapat disimpangi dengan UU ang bersi;at

sektoral, bahkan sebalikna UU sektoral ang mengatur juga

tentang pemeriksaan keuangan negara seharusna berpedoman

pada UU Nomor "* Tahun 200! dan UU Nomor "* Tahun 200)1

3) Pa$a 3 A9a1 '2a( )%r%: 6 UU Nomor ; Ta)% .83 juncto UU

Nomor 28 Ta)% 200< $!aa& m!9a%1 :ra$a =d"1!1a#a

m!1!r" #!%a&a %1%#>? :ra$a =a1a% "$1a$" !m!r"1a)>? da

"2


13/194

P!!a$a Pa$a 3 a9a1 '2a( UU Nomor ; Ta)% .83 Juncto

UU Nomor 28 Ta)% 200< M!r%a#a Norma

I#o$1"1%$"oa"1a$ #ar!a M!r%&"#a K!5!a&a

Ko$1"1%$"oa BPK*

a=1 @rasa Aditetapkan menteri keuangan untukB dalam Pasal $) aat


14/194

berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidangkeuangan negara

Kemudian dalam Penjelasan Pasal $) aat


15/194

&engan melakukan pena;siran a &ontrario atas ketentuan Pasal

$) aat atau data ang diperoleh dari pihak ketiga

ang bersi;at rahasia1

d1 &okumen dan atau rahasia ajib Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ang

berkenaan1

atau

tenaga ahli ang memberikan keterangan kepada lembaga

negara ang ber:enang melakukan pemeriksaan keuangan

negara1

Namun demikian, meskipun telah mengatur tentang

penge6ualian atas norma larangan, pasal tersebut sekaligus juga

memberikan pembatasan bah:a pejabat dan>atau tenaga ahli

ang dapat memberikan keterangan tersebut adalah ang

Aditetapkan 4enteri Keuangan untukB memberikan keterangan

kepada pejabat lembaga negara ang ber:enang melakukan

pemeriksaan dalam bidang keuangan negara D dalam hal ini

/PK *

dana pembatasan Dberupa penetapan 4enteri Keuangan

tentang pejabat dan>atau tenaga ahli ang dapat memberikan

keterangan- telah membuat norma penge6ualian tersebut

menjadi tidak ada artina sama sekali1

"*


16/194

&alam pelaksanaan ke:enangan /PK untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung ja:ab keuangan negara di bidang

perpajakan, maka ;rasa Aditetapkan 4enteri Keuangan untukB

menjadi ;rasa ang inkonstitusional karena /PK tidak dapat

melaksanakan ke:enanganna untuk memeriksa perpajakan

se6ara bebas dan mandiri sesuai amanat Pasal 2$C aat 200! ini telah mengatur tentang pelaksanaan

tugas dan :e:enang /PK dalam memeriksa pengelolaan dan

tanggung ja:ab keuangan negara, Pelaksanaan tugas dan

:e:enang dilaksanakan berdasarkan UU "*>200) dengan ruang

lingkup keuangan negara ang diatur dalam UU "7>200$1

"!


17/194

rtina, pelaksanaan tugas dan :e:enang /PK 6ukup diatur

dalam ketiga UU tersebut9 tidak perlu diatur dalam UU lain ang

bersi;at sektoral1

/erdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bah:a rumusan

Pasal $) aat atau keterangan

perpajakan ang :ajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain

ang berkaitan dengan pelaksanaan, pemeriksaan, dan

tanggung ja:ab keuangan negara1 &engan demikian Pasal $)

aat 2007 ini berpendapat bah:a terdapat 2


18/194

al ini sesuai dengan maksud para pendiri negara, ketika

menusun konstitusi pada masa kemerdekaan, mengubah nama

dan kedudukan 5lgemeene Rekenkamer


19/194

2007

4erugikan Ke:enangan Konstitusional /PK1

2007 telah

memberikan penge6ualian kepada pejabat dan>atau tenaga

ahli atas larangan ang diatur dalam aat


20/194

AdilarangB untuk diungkapkan, menjadi Atidak dilarangB untuk

diungkapkan oleh pejabat dan>atau tenaga ahli menurut

ketentuan Pasal $) aat atau tenaga ahli, namun

20


21/194

Atidak dilarangB untuk diungkapkan kepada pihak-pihak ang

diatur dalam Pasal $) aat


22/194

Penjelasan Pasal $) aat 2007, nampak bah:a memang telah

ada upaa-upaa untuk mempersempit atau mereduksi

ke:enangan konstitusional /PK1 ika semula D berdasarkan

UU "!>2000 - kepada /PK ang sedang melaksanakanpemeriksaan keuangan negara dapat diberikan Fantara lainG

identitas :ajb pajak dan keterangan ang bersi;at umum,

maka pada tahun ang sama, Kepmenkeu selaku peraturan

pelaksana dari UU "!>2000, justeru dengan tegas mengatur

bah:a keterangan ang dapat diberikan kepada /PK FadalahG

identitas :ajib pajak dan in;ormasi ang bersi;at umum1

4eskipun konstitusi telah menempatkan pengaturan tenang

ke:enangan /PK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung ja:ab keuangan negara sedemikian pentingna,

namun adana pengaturan dalam Penjelasan Pasal $) aat "#8$ jun&to UU 28>2007 ang mengatur tentang jenis-jenis

data dan in;ormasi ang dapat diberikan kepada /PK telah

mengakibatkan /PK tidak dapat melakukan pemeriksaan se6ara

bebas dan mandiri1

&engan demikian, Penjelasan pasal a (uo juga bersi;at

inkonstitusional karena sangat merugikan ke:enangan

konstitusional dari Pemohon dan karenana dapat dikuali;ikasi

22


23/194

sebagai bertentangan dengan ketentuan Pasal 2$C aat


24/194

dan pembetulan ketetapan pajak ang dilakukan petugas

pajak1

dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai prosedurpemberian restitusi telah sesuai dengan ketentuan1

b) &alam upaa men6apai tujuan dan sasaran pemeriksaan

tersebut, data dan in;ormasi perpajakan sebagaimana diatur

dalam Penjelasan Pasal $) aat "#8$ jun&to UU

28>2007 tidak 6ukup memadai untuk dapat dilakukan pengujian

sesuai prosedur pemeriksaan1 .elain itu, /PK setiap tahun

melakukan pemeriksaan atas 3aporan Keuangan PemerintahPusat


25/194

200)1

Karena merupakan ke:ajiban ang diatur dalam UU "*>200!

sebagai UU atributi; dari ketentuan Pasal 2$ aat


26/194

dengan adana ketentuan dalam aat


27/194

kekuasaan e


28/194

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan

se&ara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat B1

Pelaksanaan prinsip separation of power sekaligus prinsip &he&k and

balan&es ter6ermin dalam pengaturan tentang pengelolaan keuangan

negara ang diatur dalam Pasal 2$ dan 2$C UU& "#)*1 /erdasarkan

Pasal 2$C aat 2007 dan Penjelasan Pasal $) aat "#8$ jun&to UU

28>2007 berpotensi mengabaikan tatanan prinsip separation of power

dan &he&k and balan&es ang dianut oleh UU& "#)* karena Pasal $)

aat atau dokumen kepada /PK, aitu dengan

terlebih dahulu menetapkan pejabat mana ang dapat melaksanakan

ke:ajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal $) aat atau dokumen ang :ajib

diberikan oleh setiap orang sebagaimana diatur dalam UU "*>200! dan

UU "*>200) ang merupakan UU atributi; dari ketentuan Pasal 2$C aat


29/194

dana pembatasan ini, telah men6erminkan bah:a UU !>"#8$

mengabaikan prinsip separation of power dan prinsip &he&k and

balan&es

c. UUD . M!&a%1 Pr"$" Rule of Law (Rechtstaat) da

M!m6!r"#a 4am"a K!a$1"a H%#%m

Pembukaan UU& "#)*, ang didalamna terkandung pokok-pokok

pikiran dari norma-norma ang terdapat pada UU&"#)*, merumuskan

bah:a dasar tujuan pembentukan pemerintah negara (ndonesia adalah

Amelindungi segenap bangsa (ndonesiaB dan Amemajukan

kesejahteraan umum1B Negara (ndonesia berusaha

mengimplementasikan Amelindungi segenap bangsa (ndonesiaB dan

Amemajukan kesejahteraan umumB dalam ide atau 6ita Negara ukum

sebagai bagian ang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan

kenegaraan (ndonesia sejak kemerdekaan1

(ndonesia adalah negara hukum


30/194

*= Hrgan-organ eksekuti; independent

!= Peradilan bebas dan tidak memihak

7) Peradilan Tata Usaha Negara

8) Peradilan Tata Negara atau

dokumen ang dapat diberikan kepada /PK1

una men6egah terjadina penghitungan ang kurang terper6aa dan

tidak kredibel, seharusna /PK diberi ke:enangan untuk melakukan

pemeriksaan terhadap kebenaran dan kehandalan in;ormasi dokumen

perpajakan di lingkungan &itjen Pajak1

&engan demikian, UU !>"#8$ jun&to UU 28>2007 tidak perlu mengatur

tentang pembatasan para pejabat dan>atau tenaga ahli ang dapat

memberikan keterangan dan>atau dokumen kepada /PK serta tidak

$0


31/194

perlu mengatur pembatasan in;ormasi, keterangan, dan>atau dokumen

ang dapat diberikan kepada /PK1

dana pembatasan kepada /PK untuk melakukan pemeriksaan

perpajakan se6ara bebas dan mandiri dalam ketentuan Pasal $) aat

"#8$ jun&to UU 28>2007 ang ter6ermin dalam ;rasa

Aditetapkan 4enteri Keuangan untukB dan Penjelasan Pasal $) aat

"#8$ jun&to UU 28>2007, men6erminkan bah:a UU !>"#8$

jun&to UU 28>2007 bersi;at inkonstitusional karena mengabaikan prinsip

transparansi ang merupakan salah satu dari "2 prinsip rule of law atau

re&hsstaat

2* PEMERIKSAAN PERPA4AKAN

a( L!ma)9a P!&!oaa P!raa#a

1) Penerapan sistem self assessment

UU !>"#8$ melakukan pembatasan terhadap ke:enangan

konstitusional /PK untuk melakukan pemeriksaan atas penerimaan

dari sektor perpajakan karena UU !>"#8$ telah menerapkan sistem

pemungutan pajak berdasarkan prinsip menghitung dan melaporkan

pajak sendiri


32/194


33/194

ang benar-benar membaar pajak1 Pada tahun 200!, &itjen Pajak

menebut adana kenaikan jumlah pemilik NPP sebesar * kali

lipat dalam masa satu bulan, tetapi ang diberikan nomorna

langsung oleh Presiden di istana negara adalah anggota TN(, PN.

maupun perusahaan s:asta skala besar1 &alam sistem Fwithholding G

ang digunakan de:asa ini, pajak mereka itu adalah dipotong

langsung oleh kantor dimana mereka bekerja untuk disetorkan pada

&itjen Pajak1 kibatna, kenaikan jumlah pemilik NPP tersebut

belum dapat meningkatkan Fta< ratioG dari tingkat "$,* persen dari

P&/ de:asa ini1

Kurang transparan dan akuntabelna sektor perpajakan ini, diakui

pula oleh /appenas ang telah menebutkan dalam A'en6ana ksi

Nasional Pemberantasan KorupsiB sebagai berikut+

4elain itu, korupsi juga banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan

pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan

pembelanjaan uang negara Diperkirakan terjadi kebo&oran sebesar

10C dari 'elanja Negara tahun .001 yang berjumlah Rp!! triliun

Eal ini terutama disebabkan oleh sistem penerimaan dan

pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan

akuntabel, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi seperti

perpajakan dan bea &ukai, serta sektor-sektor dengan anggaran

pengeluaran negara terbesar seperti sektor pendidikan, kesehatan,

hankam, pekerjaan umum, dan perhubungan

$= Pemeriksaan (nspektorat enderal &epartemen Keuangan

(nspektorat /idang (n5estigasi


34/194

dari dokumen ang dipalsukan atau ada tahapan proses ang tidak

dilakukan1

0)>2007 tanggal 2 pril 2007 tentang permintaan data

transaksi penerimaan piutang pajak dalam rangka pemeriksaan

3aporan Keuangan &epartemen Keuangan Tahun 200! oleh /PK1

Namun sampai dengan pemeriksaan /PK berakhir, 4enteriKeuangan tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga /PK tidak

dapat menerapkan prosedur pemeriksaan ang memadai atas

penerimaan pajak tahun 200! dan 200* masing-masing sebesar 'p

)0#,20 triliun dan 'p $)7,0$ triliun serta piutang pajak per $"

&esember 200! dan 200* masing-masing sebesar 'p $*,)* triliun

dan 'p 2#,22 triliun1

Pembatasan lingkup pemeriksaan ter6ermin dalam asil

Pemeriksaan /PK atas 3KPP Tahun 200* ang mengungkapkan

beberapa temuan terkait dengan penerimaan pajak1 Terhadap asil

Pemeriksaan /PK tersebut, &P' menanggapi, dengan mengirimkan

$)


35/194

.urat Nomor TU 0$>#!2*>&P'-'(>2007 tanggal ") &esember 2007

kepada /PK, ang antara lain meminta kepada /PK untuk

melakukan pemeriksan atas kinerja pengelolaan penerimaan pajak

tahun anggaran 200*-200!1

Permintaan &P' tersebut sulit dipenuhi jika masih terdapat

pembatasan terhadap lingkup pemeriksaan /PK1

0)>2007 tanggal 2 pril 2007 namun

sampai dengan akhir pemeriksaan pada tanggal 2) pril 2007

4enteri Keuangan tidak menanggapi permintaan tersebut1

&engan demikian realisasi penerimaan pajak di lingkungan

&epartemen Keuangan tidak dapat diakini ke:ajaranna1

(3) /PK Tidak &apat 4elaksanakan Pemeriksaan ang 4emadai

&alam praktik pemeriksaan perpajakan selama ini, untuk dapat

memperoleh dokumen dan>atau keterangan perpajakan, /PK

mengajukan surat kepada 4enteri Keuangan terlebih dahulu1 /PK

baru dapat memperoleh keterangan dan in;ormasi perpajakan ang

$*


36/194

diminta setelah 4enteri Keuangan memberikan ijin tertulis kepada

pejabat dan tenaga ahli tertentu untuk memberikan keterangan, atau

bukti tertulis dari atau tentang ajib Pajak kepada /PK1

&an Pemeriksa /PK ang akan memeriksa pajak harus

menunjukkan surat tugas dan dalam surat tugas tersebut harus

menebutkan nama wajib pajak dan keterangan yang ingin

diketahui 1

al ini didasarkan pada Keputusan 4enteri Keuangan K4K10)>2000 tentang Pihak 3ain ang &apat &iberikan

Keterangan oleh Pejabat dan Tenaga hli ang &itunjuk 4engenai

.egala .esuatu ang &iketahui atau &iberitahukan Kepadana oleh

ajib Pajak &alam 'angka abatan atau Pekerjaanna untuk

4enjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan1 &alam Kepmenkeu tersebut diatur, antara lain hal-hal

sebagai berikut+


37/194

.'-"2#>4K10$>200! tanggal # gustus 200! ang isina berupa

ja:aban untuk memperbaiki surat9 kedua, atas . 8dua9 surat '%K

yang berkaitan dengan pemeriksaan in@estigatif yang masing-

masing diajukan pada bulan =uli .00: dan 5gustus .00:, dijawab

dengan surat pemberian ijin dari Menteri Keuangan yang

dikeluarkan pada 4eptember .00: 9 ketiga, 2


38/194


39/194

ketentuan pasal dan penjelasan pasal ang telah diubah ini

sangat potensial mengingkari dan melanggar ke:enangan

konstitusional /adan Pemeriksa Keuangan karena ketentuan

pasal dan penjelasan pasal tersebut telah melegalisasi dan

memperkuat pembatasan di dalam pemeriksaan keuangan

negara oleh /PK jika dibandingkan dengan rumusan a:alna

ang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor "! Tahun 2000

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor ! Tahun

"#8$, selanjutna disingkat UU "!>20001

Pembatasan atas kebebasan dan kemandirian dalam

menggunakan ke:enangan konstistusional /PK sudah terjadi

dalam pengaturan ketentuan Pasal $) aat 2000

dimaksud adalah sebagai berikut+

K4K10)>2000 ang

mengatur tentang dokumen ang dapat diberikan kepada /PK1

$#


40/194

b) /ah:a adana ketentuan dalam Pasal $) aat "#8$ jo UU 28>2007 dan Penjelasan Pasal $) aat "#8$ jo UU 28>2007, jelas-jelas telah merugikan ke:enangan

konstitusional /PK dalam melakukan pemeriksaan penerimaan

negara dari sektor pajak, sehingga dengan demikian ketentuan

ini telah mengingkari serta bertentangan dengan Pasal 2$C aat


41/194

arapan agar negara dapat meningkatkan penerimaan negara

melalui penerimaan pajak, menjadi utopia belaka karena tidak dapat

diketahui se6ara jelas berbagai kelemahan di dalam sistem

perpajakan ang dapat dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan oleh

/PK1

ambatan pemeriksaan /PK berupa pembatasan-pembatasan ang

diuraikan di atas, ang bermuara pada opini dis&laimer atas 3KPP

dan berakibat pada pelaksanaan hak budget &P', merupakan

output dari pelaksanaan praktik pemeriksaan oleh /PK berdasarkan

ketentuan UU Perpajakan ang lama, aitu UU Nomor !>"#8$ jo UU

"!>20001

4eskipun UU 28>2007 belum terbukti menghambat pelaksanaan

pemeriksaan /PK T11 2008 karena UU a (uo baru berlaku tanggal

" anuari 2008, namun hambatan ang telah terjadi selama ini

berpotensi akan terjadi lagi dalam pelaksanaan pemeriksaan /PK

T11 2008 maupun tahun-tahun anggaran berikutna karena UU

..00/ justeru melegitimasi praktik yang telah dilakukan oleh

Menkeu selama ini 9 aitu mengharuskan /PK untuk menunjukkan

surat tugas ang di dalamna memuat nama :ajib pajak dan

keterangan ang ingin diperoleh9 serta in;ormasi ang dapat

diperoleh oleh /PK adalah identitas ajib Pajak dan in;ormasi ang

bersi;at umum1

3. PEMERIKSAAN PERPA4AKAN YANG DISEPAKATI INTERNASIONAL

DAN PERBANDINGAN PEMERIKSAAN PERPA4AKAN OLEH STATE

A"DIT INSTIT"TI!N 'BPK( NEGARA LAIN

&alam kan6ah pergaulan internasional, pengaturan Pasal 2$C aat 200), sangat

tepat dan se;aham dengan pengaturan pemeriksaan perpajakan di negara

lain1 &i negara lain, pemeriksa>auditor dapat melakukan re@iew atas

penerimaan pajak indi5idual, dan bahkan mereka diberi ke:enangankhusus untuk menambah beberapa hal ang menurut mereka

men6urigakan, untuk dapat diperiksa>diaudit1 al ini sejalan dengan

.e6tion 20 )he *ima De&laration of Fuidelines on 5uditing %re&epts+ ang

)"


42/194

dihasilkan pada Kongres International 7rgani6ation of 4upreme 5udit

Institutions G IN745I


43/194

&alam .eminar (nternasional .H.(


44/194

$ In this se&tion-

)&lassified material+ means any return or other do&ument made for the purposes of this 5&t and relating to the in&ome of any person or partnershipand any information or other matter or thing whi&h &omes to the noti&e of a&lassified person in his &apa&ity as su&h3

)&lassified person+ means-

8b9 the 5uditor-Feneral and %ubli& 7ffi&ers under his dire&tion and &ontrol

udit pajak 4alasia dilakukan sepanjang tahun dengan melibatkan sta;

khusus ang setiap hari memantau pemasukan pajak1 /ahkan /PK dapat

memantau keterlambatan ajib Pajak dalam membaar ke:ajibanna dan

sekaligus dapat melakukan langkah hukum1 ika ajib Pajak tidakmembaar pajak dan 6ukai, dapat di6ekal1 /PK /runei, bahkan dapat

memeriksa jenis pajak perusahaan


45/194

instansi pemerintahB bertentangan dengan Pasal 2$C aat 2007

beserta Penjelasan Pasal $ aat "#8$ jun&to UU 28>2007 telah

mengingkari dan bertentangan prinsip pengelolaan keuangan negara ang

terbuka dan bertanggung ja:ab untuk sebesar-besarna kemakmuran

rakat, ang dianut oleh UU& "#)* karena tidak terbuka dan sulit menilai

pertanggungja:abanna9 serta mengingkari dan bertentangan pula

dengan Pasal 2$C aat 20071

E* PERMOHONAN PUTUSAN

/erdasarkan seluruh uraian seperti dikemukakan dan tersebut di atas, dengan

hormat Pemohon memohon agar 4ahkamah Konstitusi 'epublik (ndonesia

berdasarkan ke:enangan sebagaimana diatur dalam 2)% UU& "#)* jun&to

Pasal *0 UU 2)>200$, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan

memutuskan+

"1 4engabulkan permohonan Pemohon seluruhna1

)*


46/194

2. 4enatakan bah:a /PK dapat melakukan pemeriksaan penerimaan

perpajakan serta dapat mengakses atau meminta seluruh dokumen,

keterangan, data, dan atau keterangan ang :ajib diberikan oleh pejabat

dan atau tenaga ahli1

3. 4enatakan sebagian isi Pasal $) aat "#8$ jun&to UU

28>2007 sepanjang menangkut ;rasa Aditetapkan 4enteri Keuangan

untukB bertentangan dengan Pasal 2$C aat 2007 telah membuat ta;siran dan memuat norma baru dari pasal ang

tersebut dalam batang tubuh undang-undang1

6. 4enatakan bah:a seluruh Penjelasan Pasal $) aat "#8$

jun&to UU 28>2007 bertentangan dengan Pasal 2$C aat


47/194

/ukti P-* + @otokopi Undang-Undang Nomor "* Tahun 200) tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung a:ab Keuangan

Negara1

/ukti P-! + @otokopi 'isalah .idang Pembahasan Perubahan


48/194

/ukti P-20 + @otokopi .e6tion 20 Ahe *ima De&laration of Fuidelines on

5uditing %re&eptsA

/ukti P-2" + @otokopi 'ekomendasi a:al ang dihasilkan dalam Ahe

International Aongress of IN745I A 'io de aneiro, /raMil pada

bulan 4ei "#*#1

/ukti P-22 + @otokopi A'ali De&larationA "#88 .ub Theme taJ udit1

/ukti P-2$ + @otokopi .e6tion 2) Ahe 5&t of he Aommonwealth of 5ustralia

!"0!-!"/1A

/ukti P-2) + @otokopi In&ome a< 5&t !":/ 85&t $19 4e&tion !1 Aertain

Material to be reared as Aonfiden&ial 8#9, 8$9 8%eraturan NegaraMalaysia9

[2.3] 4enimbang bah:a untuk menguatkan dalil-dalilna, Pemohon

mengajukan enam orang ahli bernama @a"$a Ba$r"? SE*? M*A? Ima S%&!ma?

P)*D*? Pro:* Dr* P)""%$ M* Hado? S*H*? Dr* D!9 Idra9aa? S*H*? LL*M?

P)*D? Pro:* @ra$ L"ma)!%? S*H*? LL*M? dan Dr$* A)mad" Had"6ro1o? M*M$*

ang telah memberi keterangan di ba:ah sumpah pada persidangan tanggal 27

@ebruari 2008, dan telah pula menerahkan keterangan tertulis ang diterima di

Kepaniteraan 4ahkamah pada tanggal "2 4aret 2008, sebagai berikut+

* K!1!ra&a a)" @a"$a Ba$r"? SE*? M*A*

/etapa pentingna institusi dalam pembangunan dan sangat menentukan

pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masarakat1 Negeri-negeri ang

institusi politik dan ekonomina baik di masa ang lalu ternata sekarang kaa1

&an, new message of institution (uality adalah business regulation, termasuk didalamna perpajakan1

Hleh karena itu, ahli menganggap bagian dari upaa memperkuat institusi ini

dengan 6ara membatalkan pasal ang dimohonkan1 hli menampaikan satu

tamsil uang di dalam perekonomian ibarat darah di dalam tubuh1 Peredaran uang

di dalam perekonomian ibarat peredaran darah di dalam tubuh1 umlah uang

harus 6ukup, jenisna harus teridenti;ikasi dengan akurat, jika tidak akan

berakibat ;atal1 ika ra6un masuk ke dalam sistem peredaran darah dapatmenebabkan seluruh organ tubuh terganggu, demikian pula jika terjadi dalam

sistem peredaran uang1 Kurang oksigen di dalam darah juga membuat tubuh loo

dan lemah otak, apalagi kalau kekurangan darah1

)8


49/194

(ndonesia sedang lemah otak1 Perekonomian (ndonesia kekurangan darah antara

lain disebabkan karena unsur di dalam penerimaan pajak ang terganggu1 /anak

5irus-5irusna dan 5irus-5irus ini banak antara lain teridenti;ikasi se6ara potensial

dalam sumber penerimaan negara sehingga penerimaan negara menjadi tidak

optimal ang salah satu penggangguna adalah kurangna &he&k and balan&es1

(ndikasina banak sekali antara lain ta< ratio ang relati; rendah dan tingkat

korupsi ang tinggi1 (nilah beberapa indikator dari lemah otakna perekonomian

(ndonesia1 Pemerintah tidak dapat berperan se6ara e;ekti;, tingkat kee;ekti;an

peran pemerintah hana lebih baik dari 3aos, Kamboja, dan 4anmar1 Tetapi

kalah jauh dibandingkan dengan ?ietnam, %ina, Thailand, 4alasia dan.ingapura1 3emah otak kedua kelihatan dari general final &onsumption ang tidak

beranjak lebih dari sepuluh tahun terakhir hana sembilan persen saja1 .ehingga

(ndonesia tidak dapat membeli persenjataan ang baru, tidak dapat membangun

irigasi baik ang mengakibatkan sektor pertanian (ndonesia han6ur dan tidak

dapat mempertahankan tumpah darah sendiri1 %ubli& in@estment juga sangat

rendah, masih relati; baik apabila dibandingkan dengan negara lain, rendahna

akan sangat kelihatan, akan sangat men6olok1 .ementara itu (ndonesia serba

tertinggal dalam pembangunan manusia terutama pendidikan dan kesehatan dan

in;rastruktur dasar1 Perkembangan publi& in@estment di semua tingkat

pemerintahan masih relati; sangat ber;luktuasi1

Tantangan terhadap kemiskinan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan

tahun lalu karena jumlah orang miskin kian hari kian sedikit, ang sedikit itu makin

susah untuk diselesaikan1 Hleh karena itulah untuk melihat kegagalan dalam

mengatasi kemiskinan ini antara lain juga karena (ndonesia kurang darah danlemah otak1 Kalau perpajakan kian baik &he&k and balan&es kian baik maka

membaar pajak tidak tidak sampai seperti sekarang ang men6apai $*, tetapi

hana "01 Tren di dunia, seperti lbania terakhir flat rate hana "0 ternata

hana dengan dikurangina tingkat penerimaan pajak1 .eperti di 'usia, akibat

dari flate rate "$ 'usia setiap tahun menikmati peningkatan penerimaan pajak

di atas 20, ini hana dapat kalau ;ondasi &he&k and balan&es-na baik sehingga

rakat mau membaar pajak dengan baik tetapi jelas juga sanksi-sanksina1

2* K!1!ra&a a)" Ima S%&!ma? P)*D

)#


50/194

/erkaitan dengan re;ormasi birokrasi ang dilakukan &epartemen Keuangan,

&irektorat enderal Pajak mempunai kepentingan agar audit pajak menjadi lebih

e;ekti; karena akan meningkatkan performan&e kinerja &irektorat enderal Pajak1

Kalau ajib Pajak menjadi lebih taat maka pekerjaan &irektorat enderal Pajak

menjadi lebih mudah, lebih e;isien sehingga dapat lebih produkti; dan dalam

konteks ang dinamis, penerimaan negara dapat ditingkatkan1 Kalau penerimaan

negara dapat ditingkatkan dengan e;ekti5itas audit maka sebetulna dalam jangka

panjang ta< rate atau tari; pajak itu dapat diturunkan tanpa mengganggu

penerimaan pajak1

Ke6enderungan di berbagai negara untuk mengurangi ta< rate untuk

meningkatkan penerimaan pajak1 ana saja satu saratna adalah ketaatan dari

kedua belah pihak, aitu ;iskus dan ajib Pajak dan hal itu hana memungkinkan

terjadi kalau penga:asan lebih diperketat1 Hleh karena itu dari sisi perekonomian

hal ini menjadi bagian ang sangat strategis supaa (ndonesia kelak dapat sejajar

dengan negara-negara lain ang dapat memberikan subsidi kepada orang miskin,

ang dapat memberikan sekolah dan ;asilitas kesehatan ang lebih laak bagi

semua1

Hleh karena itu ahli menimpulkan bah:a audit pajak, sepanjang itu tidak

menimbulkan ekses negati; maka akan menguntungkan bagi tiga pihak, aitu

perekonomian, ajib Pajak dan &irektorat enderal Pajak1

/ah:a best pra&ti&es di negara-negara maju dan di negara-negara lain, Ahinese

wall di6iptakan bukan dengan prosedur ang seperti termaktub dalam Pasal $)1

Ahinese wall ini dimaksudkan agar data-data mengenai ajib Pajak baik data

;inansial maupun data pribadi tidak mengalir ke ranah publik1 4emang &hinese

wall tidak dapat menutup aliran in;ormasi dari &irektorat enderal Pajak ke /PK

tetapi sebagai organ negara selama itu di :ilaah negara, di dalam domain

negara tidak ada kebo6oran in;ormasi apapun dari negara kepada publik1 Hleh

karena itu audit pajak atas segala ma6am data ang tersedia di &irektorat

enderal Pajak tidak dengan sendirina membo6orkan in;ormasi ajib Pajak

kepada publik sepanjang /PK tidak membo6orkan kepada publik1

3* K!1!ra&a a)" Pro:* Dr* P)""%$ M* Hado?S*H*

*0


51/194

P!!a$a Pa$a 3 a9a1 '2a( UU Nomor ; Ta)% .83 juncto UU Nomor 28

Ta)% 200< a9a1 '2a(

Keterangan ang dapat diberitahukan adalah identitas ajib Pajak dan in;ormasi

ang bersi;at umum tentang perpajakan1 (dentitas ajib Pajak meliputi+

"1nama ajib Pajak9

21Nomor Pokok ajib Pajak9

$1alamat ajib Pajak9

)1alamat kegiatan usaha9

*1merek usaha9 dan>atau

!1kegiatan usaha ajib Pajak1(n;ormasi ang bersi;at umum tentang perpajakan meliputi+

"1 penerimaan pajak se6ara nasional9

2. penerimaan pajak per Kantor ilaah &irektorat enderal Pajak dan>atau per

Kantor Pelaanan Pajak9

$1 penerimaan pajak per jenis pajak9

)1 penerimaan pajak per klasi;ikasi lapangan usaha9

5. jumlah ajib Pajak dan>atau Pengusaha Kena Pajak terda;tar9

!1 register permohonan ajib Pajak9

71 tunggakan pajak se6ara nasional9 dan>atau

8. tunggakan pajak per Kantor ilaah &irektorat enderal Pajak dan>atau per

Kantor Pelaanan Pajak1

I$% H%#%m

(su sentral adalah konstitusionalitas Penjelasan Pasal $) aat


52/194

Nomor 28 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2$ C

aat


53/194

T!or" da Ha#"#a1 Norma

4enurut teori aturan berisi norma, norma dirumuskan dalam pasal-pasal1

Penjelasan bukan norma tetapi sekedar interpretasi1 Penjelasan tidak boleh

memuat norma baru1

"1 Ratio *egis Pasal $) aat


54/194

Pasal *" Undang-Undang Nomor 2) Tahun 200$ 4ahkamah Konstitusi ang

mengatakan salah satu Pemohon adalah lembaga negara sudah jelas dipenuhi

oleh /PK1 /erkaitan dengan kerugian konstitusional harus dilihat sebagai potensi

karena undang-undang ang sedang diuji baru berlaku sejak tanggal " anuari

20081 Putusan 4ahkamah Konstitusi mengatakan potensi kerugian itu menurut

penalaran ang :ajar dapat dipastikan akan terjadi1

4eskipun ada perubahan undang-undang tetapi pada prinsipna kalau

dibandingkan dengan dua undang-undang normana tidak terlalu berbeda, hampir

sama1 &an perjalanan sidang menunjukkan memang ada kesamaan posisi,

standing position-na dan ini menunjukkan ada potensi tetap sulitna upaa untuk

melakukan audit pajak oleh /PK1

/ahasa Pasal 2$C sangat jelas bah:a untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung ja:ab keuangan negara1 Putusan 4ahkamah Konstitusi tentang

pemilihan Pimpinan /PK memberikan standing kepada &P& :alaupun ang

sedang diperiksa adalah Pasal 2$@ dengan memperhatikan pertimbangan &P&,

tidak ada kata-kata ber:enang di situ1 Putusan 4ahkamah Konstitusi tentang

ke:enangan ini dita;sirkan tidak se6ara literal atau restrikti; tetapi memang

dita;sirkan metodena dengan ekstensi; dan Putusan 4ahkamah Konstitusi

sendiri dengan sangat jelas mengatakan dalam sengketa ke:enangan lembaga

negara, Peraturan 4ahkamah Konstitusi Nomor 08>P4K>200! bah:a /PK itu

adalah lembaga negara ang ke:enangan konstitusionalna dapat

dipersengketakan1

(su pertama, apakah /PK mempunai ke:enangan konstitusional ang

diperdebatkan sangat jelas salah satuna oleh Peraturan 4ahkamah Konstitusi

sendiri1

(su kedua, apakah pemeriksaan keuangan negara di luar /PK bertentangan

dengan Konstitusi atau tidakE hli ingin menja:ab tentang ;rasa Aatau instansi

pemerintahB1 /ahasa Pasal 2$C aat


55/194

restrikti; dan juga dapat bertentangan dengan pena;siran sejarah undang-undang

atau original intent

Pada saat Panitia 5d Eo& ( mengajukan usul perubahan tanggal 2" Hktober 200",

kalimatna adalah AsuatuB dan pasal ini hana berubah setelah disahkan menjadi

perubahan ketiga hana satu kata ang diganti dalam aat tersebut1 &ari kata

AsuatuB menjadi kata AsatuB, hana itu ang diubah dan disahkan menjadi

perubahan ketiga1 4engapa demikianE risalah rapat sebagai original intent

mengatakan, @ahmi (dris misalna dalam 'apat Komisi , Asaa mengusulkan

agar dia, dia di sini adalah /PK, menjadi lembaga satu-satuna bagi pemeriksa

keuangan negaraB1 .elanjutna dia mengatakan, Aintina adalah mari kita jadikan

/PK menjadi satu-satuna lembaga, menjadi koridor pertama bagi pen6egahan

penalahgunaan keuangan negaraB1 &arus .iska dalam rapat ang sama

mengatakan, A/PK itu harus menjadi satu-satuna lembaga keuanganB,

selanjutna &arus .iska mengatakan, A/PKP, (t:ilpro5, (rjen, dan seterusna

merupakan pemeriksaan dalam objek ang sama mengganggu e;ekti5itas kerjaB1

ri; 4udatsir mempuna pendapat ang sama, A/PK menjadi satu-satuna

badanB1 adi original intent -na memang mengatakan /PK itu satu1 Pada saatinstansi pemerintah itu masuk ke situ ini dapat diinterpretasikan sebagai

melanggar prinsip satu /PK1

(su ketiga tentang apakah /PK ber:enang memeriksa pajakE 4enurut ahli

pertanaan ini sudah terja:ab1 .angat jelas bah:a pajak adalah keuangan

negara dan keuangan negara itu merupakan domain /PK untuk memeriksana1

(su keempat , di beberapa negara sebagai ilustrasi, .:edia kalau bi6ara in;ormasi,

dikatakan all form of anykind information dapat diakses atau di paling ba:ah all

re&ord, do&ument, and report of the ta< offi&er are a@ailable, semua dapat diakses

tanpa pembatasan termasuk /elanda dan erman1

(su kelima, ahli mengargumentasikan pembatasan pemeriksaan pajak oleh

4enteri Keuangan itu bertentangan dengan Konstitusi1 Khususna ang berkaitan

dengan ;rasa ditetapkan 4enteri Keuangan terdapat disharmoni antara Undang-

Undang Pajak sebagai pelaksanaan Pasal 2$ aat


56/194

dengan Konstitusi karena paling tidak enam hal, ada enam argumen ang dapat

dipaparkan+

"1 /ertentangan dengan prinsip bebas dan mandiri1

/ebas dan mandiri itu hana disematkan pada /PK1 Komisi Pemilihan Umum

itu kata-katana hana mandiri1 Komisi Yudisial itu kata-katana mandiri1

Kekuasaan kehakiman itu kata-katana merdeka, bank sentral itu

independensi1 adi kata-kata bebas dan mandiri itu puna /PK semestina

lebih bebas dan lebih mandiri daripada KPU dan daripada Komisi Yudisial1

pa makna bebas dan mandiriE /ebas dan mandiri dimaknai bebas dari

pengaruh Pemerintah dan lembaga negara lainna1 (ni original intent ang

disampaikan oleh arun Kamil1 Penetapan 4enteri Keuangan tentang

pemeriksaan keuangan negara oleh /PK, itu dapat diinterpretasikan

menebabkan /PK kedudukanna tidak bebas dari pengaruh Pemerintah1

21 /ertentangan dengan konstitusi karena adana benturan kepentingan1

4enteri Keuangan baik sebagai :akil pemerintah maupun sebagai menteri

ang ber:enang di bidang perpajakan adalah pelaku Apengelolaan dantanggung ja:ab tentang keuangan negaraB ang seharusna menjadi objek

pemeriksaan oleh /PK ang bebas dan mandiri1 Hbjek audit seharusna tidak

dapat membatasi kerja auditor


57/194

a1 Penguasa ang berbuat, se6ara uridis memiliki ke:enangan untuk

berbuat terikat1

!1 /ertentangan dengan konstitusi karena ketidakjelasan prosedur1

a. ikalaupun ketetapan 4enteri Keuangan perlu ada, (uod non, maka

prosedur rin6i ang membatasi ke:enangan 4enteri Keuangan tersebut

harus jelas1

b1 Ketiadaan prosedur ang rin6i untuk audit pajak menebabkan telah

terjadina kerugian ke:enangan konstitusional /PK untuk memeriksapengelolaan dan tanggung ja:ab keuangan negara, utamana pajak1

Kesimpulan ahli, /PK mempunai kedudukan hukum untuk menjadi pemohon

perkara a (uo1 udit pajak oleh /PK adalah ke:enangan konstitusional untuk

memeriksa Apengelolaan dan tanggung ja:ab tentang keuangan negaraB1

4eskipun ke:enangan konstitusional /PK itu dapat dibatasi oleh UU, tetapi

pembatasan dengan UU itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan UU&1

Pembatasan oleh UU ang bertentangan dengan UU& harus dinatakan tidak

mengikat1

*7


58/194

Pembatasan oleh Pasal $) aat


59/194

@akta bah:a dalam tahun 200! dan 2007, pajak tidak dapat diaudit oleh /PK

karena ketentuan UU Pajak ang bertentangan dengan konstitusi, adalah sangat

bertentangan dengan &onstitutional importan&e untuk terselenggarana

Apengelolaan keuangan negara dilaksanakan se6ara terbuka dan bertanggung

ja:ab untuk sebebesar-besarna kemakmuran rakatB ang diperintahkan Pasal

2$ aat


60/194

pertama tidak ada ke:enangan /PK untuk memanggil, meminta data, meminta

keterangan dari :ajib pajak1 Tidak ada ke:enangan /PK untuk menerbitkan surat

ketetapan pajak, tidak ada satu undang-undangpun ang memberi ke:enangan

kepada /PK1

pabila terhadap .PT ang diberikan :ajib pajak telah diterbitkan surat ketetapan

pajak, tidak ada ang dapat mengubahna lagi ke6uali hana dua hal, pertama,

ada salah ketik, salah hitung, dilakukan pembetulan .PT oleh ;iskus1 Kedua,

kalau ada data baru oleh ;iskus juga, dengan demikian /PK mempunai

ke:enangan, tidak dapat memaksakan untuk mengubah .PT1

&engan demikian, tidak perlu ada kek:atiran mengenai rahasia :ajib pajak

bah:a seolah-olah ajib Pajak akan menjadi sangat ketakutan, seolah-olah

kemudian in5estasi akan terganggu karena semua dilindungi1

/PK hana dapat melakukan audit kinerja dan kaitanna dengan pejabat pajak,

sama sekali tidak masuk kepada :ajib pajak, di sisi lain ahli melihat ada

ke6enderungan juga seolah-olah .PT :ajib pajak sebagai property right dan

sebagaina dibuat seolah-olah menjadi suatu benda ang sedemikian sakralna

sehingga harus ditempatkan di ruangan ang gelap karena dipandang saja tidak

boleh1

%roperty right itu sendiri kalau dipakai orang hana untuk tujuan pribadi ang

puna right -na itu tidak masalah1 Hleh karena itu ahli hana meminta agar

masalah ini ditempatkan dalam proporsina ang diinginkan oleh /PK dan

memberikan kebebasan kepada /PK ang terbatas tentuna dalam batas

ke:enangan ang dimiliki, janganlah /PK kalau akan mengaudit harus menunggu

dulu surat iMin keluar atau tidak1 hli setuju harus ada prosedur dan benar bah:a

memang 4enteri Keuangan harus menentukan siapa ang ber:enang tetapi

ke:enangan itu dapat ditetapkan di depan, karena sebetulna ke:enangan itu

harus diberikan kepada e< offi&io pejabat bukan kepada orang perorang, sehingga

dari depan sudah dapat diberikan1 Kalau demikian rasana tidak ada masalah1

adi kalau melihat situasina persoalanna adalah asal muasalna perlu ahli lihat

ada keakinan bagi &irektorat enderal Pajak dan di Pemerintah1

hli setuju dengan perlindungan maksimal terhadap :ajib pajak tetapi kemudian

sampai batas mana harus melindungiE dan /PK men6oba masuk hana dapat

melalui Pasal $)1 Kemudian mun6ul kekha:atiran ang barangkali memang

!0


61/194

terjadi akibat adana akses-akses terjadi, mungkin ada petugas pajak ang o@er

a&ting kemudian meminta sesuatu, memaksa dan sebagaina1 al-hal ini inilah

ang harusna dibereskan tetapi hak ang krusial itu jangan dibatasi dan jangan

diba:a isuna sedemikian sakralna bah:a kalau .PT itu adalah property right

kalau 6uma sekedar dilihat atau diambil angkana di dalam rangka penge6ekan

apakah :ajib pajak dirugikanE

;* K!1!ra&a a)" Pro:* @ra$ L"ma)!%? S*H*? LL*M*

Pertanaan ang pertama mengapa /PK dibentukE Pembentukan /PK dibentuk

melalui perubahan kedua UU& "#)* pada tahun 2000 dan ketika negara dalam

krisis moneter dan dalam keadaan itu juga banak ang menikmati keuangan

negara oleh orang-orang ang dapat menggunakanna dengan baik tetapi tidak

terjemahkan sehingga negara terpuruk dengan hutang-hutang ang begitu besar,

sehingga oleh karena itu maka /PK dibentuk1

&ari sisi demikian maka /PK memang dibentuk untuk menelamatkan keuangan

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2$C UU& #)*1 kibat dari jatuhna

keuangan negara maka /PK dibentuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

ja:ab tentang keuangan negara1 (tu ang menjadi hal utama, memeriksa

pengelolaan dan tanggung ja:ab tentang keuangan negara, itulah mengapa UU&

"#)* hana memberikan hal-hal ang ;undamental, aitu memeriksa, di dalam

memeriksa /PK mempunai ke:enangan membentuk suatu pro&edure,

membentuk suatu tata 6ara untuk pengelolaan dan tanggung ja:ab keuangan

negara, itu ang diharapkan maka itulah ang dikeluarkan oleh undang-undang

ang lebih lanjut1

Pasal 2$C, Pasal 2$@ dan Pasal 2$ UU& "#)* merupakan satu rangkaian di

dalam legislati@e drafting atau ada satu holistik sehingga kalau sudah selesai

dengan memeriksa hasil pemeriksaanna harus diserahkan kepada lembaga

per:akilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang sehingga Pasal 2$C

sudah sangat membatasi :e:enang dari /PK dan inilah go@ernan&e ang

;undamental1

/ah:a /PK itu adalah satu-satuna lembaga negara ang memeriksapengelolaan dan tanggung ja:ab keuangan negara dan sesuai Pasal 2$ aat


62/194

%ara Perpajakan1 .eperti ang ahli sampaikan, kalau sudah bi6ara soal undang-

undang maka itu perlu 6ara ang lebih rin6i1 hli mengambil 6ontoh, di dalam

keterangan Pemerintah tentang hak asasi di dalam Undang-Undang tentang KUP,

di dalam dasar mengingat tidak ada pasal Undang-Undang &asar tentang hak

asasi tetapi hal itu timbul karena pekerjaan lawyer , itulah kelebihan lawyer,

litigation lawyer memasukkanna1 .eharusna ini sudah masuk ke dalam undang-

undang a (uo

&emikian halna dengan /PK, di dalam undang-undang ang sedang diuji, di

dalam dasar mengingat tidak men-sight Pasal 2$C dari Konstitusi1 &engan kata

lain baik 4 maupun /PK adalah e


63/194

&i dalam memorie @an toetli&hting hana penjelasan untuk menjelaskan batang

tubuh dari undang-undang saja dan ini ang ketinggalan pada :aktu seorang

legislati@e drafting menghadapi *00 anggota atau *0 anggota &P'

mempertahankan ini, sehingga hasilna adalah hasil &P' dan bukan lagi hasil

dari seorang legislati@e drafter sehingg tidak heran /PK meminta pasal tersebut

diubah1 4enurut ahli salah satu pekerjaan dari legislati@e drafter itu why &an?t we

negotiateE Kita sama-sama ingin menelamatkan negara 6uma 6arana tidak

sama, jadi soal 6ara bagaimana supaa tidak ada losing fa&e Problemna adalah

losing fa&e dari kedua belah pihak1 (tu ang ahli harapkan bah:a di dalam tangan

4ajelis 4ahkamah Konstitusi bagaimana dapat mempertahankan dua lembaganegara ang sangat dihormati dan di6intai untuk menelamatkan keuangan

negara kita, sehingga baik /PK dapat melanjutkan tugasna dengan sempurna

tidak kehilangan muka demikian juga dari 4enteri Keuangan dapat meneruskan

pekerjaanna tanpa kehilangan muka1

Pokok-pokok pikiran, pendapat dan keterangan ahli di;okuskan pada argumentasi

materi pengujian materiil Pasal $) aat


64/194

pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal $0 UU Nomor "7 Tahun 200$

tentang Keuangan Negara, dan Pasal "7 UU Nomor "* Tahun 200)

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung a:ab Keuangan

Negara1

II* I$% H%#%m

(su utama dari kasus di atas adalah+

/ukankah inkonstitusional, bila /PK harus meminta iMin 4enteri Keuangan

dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan sesuai amanat Pasal 2$C

UU& "#)*1

III* Aa"$a

"1 Konsep iMin

(Min merupakan suatu persetujuan dari pejabat ang ber:enang untuk

dalam hal-hal tertentu menimpang dari ketentuan larangan1 &ari konsep

ini, iMin bera:al dari norma larangan1

21 (Min .ebagai Norma Pengendali


65/194

[2.5] 4enimbang bah:a untuk menguatkan dalil-dalilna, Pemohon

mengajukan keterangan tertulis ahli dari In&ome a< 5udit 'ran&h 4alasia

A6d% Ra)"m Kad"r ang diterima di Kepaniteraan 4ahkamah pada tanggal "7

4aret 2008 ang selengkapna ditunjuk dalam berkas perkara1

[2.6] 4enimbang bah:a Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis

ang diba6akan pada persidangan tanggal "# @ebruari 2008, ang menguraikan

hal-hal sebagai berikut+

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor ! Tahun "#8$ tentang Ketentuan

Umum dan Tata %ara Perpajakan ang dimohon oleh /PK tidak patut untuk

diterima, karena bila ditilik dengan saksama, tidak terdapat kerugian ang nata

dan langsung, baik se6ara aktual maupun potensial pada ke:enangan atau hak

konstitusional /PK seperti ter6antum dalam Pasal 2$C aat


66/194

disodorkan, ang masih dapat ditambahkan ad absurdum oleh siapa pun, sampai

ke tingkat absurditas1

alaupun berbagai keluhan dan keprihatinan itu dikatakan didasarkan

atas ;akta, atau sebetulna sekadar asumsi dan presumsi, ang dapat memikat

perhatian dan merangsang sensasi, ang andaikata pun tidak perlu diperdebatkan

kebenaranna, namun semua itu sebenarna bukanlah persoalan ang

penelesaianna D redress atau legal remedy -na D berada atau diperoleh dalam

;orum pengujian terhadap konstitusi1 Problem ang dikemukakan bukan ingin

disangkal, namun bila dipilah-pilah dengan sedikit tajam, dan bagian ang

sensasional disingkirkan, jelas tampak tidak ada rele5ansina dengan masalah

bertentangan atau tidakna undang-undang ang diuji terhadap konstitusi1

Pengujian konstitusi berurusan dengan masalah prinsip


67/194

dinas ang ditumpangi Ketua /PK harus berhenti di perempatan jalan pada saat

lampu pengatur menala merah1

.e6ara hipotetis, misalna Ketua /PK me:akili /PK menatakan tidak

keberatan seandaina iMin harus dimintakan kepada Presiden atau kepada Ketua

4P', maka gugurlah alasan ang didalilkan /PK sendiri bah:a Akebebasan /PK

dihalangi karena harus minta iMin untuk memeriksa penerimaan negara dari

pajakB1 Ternata ang dijadikan masalah bukanlah Aharus minta iMinB, tetapi

soalna buat /PK lalu menjadi Aharus minta iMin kepada siapaB1 .oalna bukanlah

halangan terhadap A/PK ang bebas dan mandiriB, melainkan prihatin tentang

perbandingan kedudukan kekuasaan dalam persepsi /PK1

/ah:a dalam pasal-pasal konstitusi mengenai /adan Pemeriksa

Keuangan, aitu Pasal 2$C, Pasal 2$@ dan Pasal 2$, ke6uali tentang si;atna

ang Abebas dan mandiriB, tidak ada satu kata pun disebut mengenai AkekuasaanB

/PK1 (ni berbeda dibanding dengan Presiden ang Amemegang kekuasaan

pemerintahanB dalam Pasal ), &e:an Per:akilan 'akat Amemegang kekuasaan

membentuk undang-undangB dalam Pasal 20, serta Akekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan ang merdeka untuk menelenggarakan peradilan

dilakukan oleh sebuah 4ahkamah gung dan oleh sebuah 4ahkamah

KonstitusiB dalam Pasal 2) UU& "#)*1 /ahkan kata Aber:enangB pun tidak

disebut se6ara eksplisit mengenai /PK dalam konstitusi1

Namun, andaikata /PK menanggah, dan mengatakan bah:a kerugian

konstitusional ang dirasakanna adalah semata-mata akibat Aharus minta iMinB,

tanpa memperdulikan kepada siapa iMin harus diminta, maka jika demikian,

pertanaanna ialah+ mengapa permohonan pengujian oleh /PK dan Penjelasan

Ketua /PK menitikberatkan pada masalah Aditetapkan 4enteri KeuanganB ang

menebabkan A/PK tidak dapat melaksanakan ke:enanganna se6ara bebas

dan mandiriB, seraa menambahkan bah:a itu Amenempatkan /PK selaku

lembaga negara tidak memiliki :iba:a konstitusi karena harus tunduk pada

ketetapan 4enteri Keuangan, ang posisina merupakan Pembantu PresidenEB

&ari meta;ora ke6il tentang polisi ang dikemukakan, dapat dipahami

dengan mudah logika sederhana mengenai perluna soal mematuhi peraturan

dan mengikuti prosedur, perihal menegakkan ketertiban berdasarkan undang-

undang, tentang pejabat ang ber;ungsi menjalankan peraturan dan menjadi :akil

!7


68/194

dari hukum, menjadi alat kepanjangan negara, bah:a hukum menetapkan batas-

batas dan mengatur prosedur ang si;atna memaksa, dan bah:a keharusan

ang :ajib diikuti itu dibuat demi kepentingan umum, termasuk demi melindungi

hak setiap :arga dengan seadil-adilna1 .emua harus menghormati dan tunduk

dengan 6ara ang ditentukan, karena semua berkedudukan sama di dalam

hukum1

Peran 4enteri Keuangan, mirip seperti polisi dalam meta;ora tadi,

hanalah merupakan ekstensi AnegaraB, sebagai pejabat ang ditetapkan undang-

undang untuk menjalankan ;ungsi tertentu1 @ungsi tertentu itu adalah dalam

rangka ke:ajiban menjaga kerahasiaan ang merupakan milik atau hak ajib

Pajak1 4engenai hak ajib Pajak atas kerahasiaan pribadi itu akan diuraikan

lebih lanjut dalam bagian tersendiri nanti1 .ingkatna, 4enteri Keuangan

berke:ajiban menetapkan kapan para pejabat atau petugas perpajakan ang

pada prinsipna dilarang D dengan an6aman hukuman D mengungkapkan

kerahasiaan ajib Pajak, dapat dibenarkan untuk memberi keterangan pada

pihak tertentu ang mempunai alasan ang sah, aitu demi kepentingan negara1

(nilah perintah dan pengaturan undang-undang ang sedang dipermasalahkan,aitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan terakhir dari

Undang-Undang Nomor ! Tahun "#8$ tentang Ketentuan Umum dan Tata %ara

Perpajakan1

&alam Pasal $) undang-undang itu 4enteri Keuangan tidak mengatur

atau memberi iMin pada lembaga negara melainkan mengatur dan memberi iMin

tertulis pada para pejabat atau petugas pajak, atau tenaga ahli ang ditunjuk

&irektur enderal Pajak supaa para pejabat pajak tersebut D untuk kepentingan

negara D memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang ajib Pajak kepada pihak ang ditunjuk1

Keterangan dari atau tentang ajib Pajak adalah rahasia milik ajib

Pajak ang bersangkutan, ang diserahkan atau diberikan ke pihak lain hana

atas persetujuan pemilikna, aitu ajib Pajak itu sendiri1 ajib Pajak

memberikan keterangan itu kepada petugas>pejabat pajak, dengan

memper6aakan bah:a itu hana digunakan untuk keperluan perhitungan

pembaaran pajak masing-masing1 Undang-undang melarang para pejabat dan

tenaga ahli untuk membuka atau memberitahukan kepada pihak lain tentang apa

!8


69/194

ang diketahuina dalam rangka jabatan tersebut1 3arangan ini dinatakan tegas,

disertai an6aman hukuman kurungan atau hukuman penjara bagi pejabat ang

lalai atau sengaja melanggarna1 adi, pada dasarna, membuka rahasia ajib

Pajak adalah tindakan melanggar hukum, suatu kesalahan, dengan an6aman

hukuman bagi ang melakukan


70/194

pada pejabat pajakE Untuk keperluan itu, diberikan penge6ualian atas iMin 4enteri

Keuangan, sehingga pejabat tertentu ang memperoleh iMin itu dapat

memberitahukan keterangan ajib Pajak tanpa terkena sanksi pidana ang

berlaku1

Prinsip menge6ualikan dari tuntutan pidana bagi perbuatan D ang

sebenarna dilarang D ang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan

undang-undang atau menjalankan perintah jabatan ang diberikan oleh pejabat

ang ber:enang, sudah diatur sebelumna sebagai Ketentuan Umum dalam

hukum pidana1 Khususna, Pasal *" KUP aat


71/194

supaa memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang ajib Pajak kepada pihak ang ditunjukB1 &emikian pula Pasal $) aat

atau tenaga ahli ang ditetapkan 4enteri Keuangan untuk memberi

keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah ang

ber:enang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negaraB1

Pasal $) UU a (uo hanalah mengulangi dan meneguhkan ketentuan

umum hukum pidana, khususna Pasal *" KUP1 Tak ada hubunganna dengan

perbandingan tinggi rendahna antara kedudukan /PK dan 4enteri Keuangan1

Tak ada hubunganna dengan menghalangi ;ungsi Amemeriksa pengelolaan dan

tanggung ja:ab keuangan negara oleh /adan Pemeriksa Keuangan ang bebas

dan mandiriB1 (sina mengatur tentang pejabat ang ber:enang untuk memberi

perintah jabatan, agar pejabat tertentu bisa mendapat penge6ualian untuk

melakukan perbuatan, ang sesungguhna terlarang, tetapi perlu dilakukan untuk

kepentingan negara1 adi si;atna tidak menghalangi atau restrikti;, tetapi justru

membolehkan


72/194

perintah jabatan adalah atasan pejabat pajak ang diberi perintah1 tasan paling

tinggi ke:enangan dan tanggung ja:abna bagi pejabat pajak tersebut, atau

dalam lingkungan organisasi pemerintahan tempat pejabat pajak tersebut

bertugas, adalah 4enteri Keuangan1 (tulah alasanna mengapa undang-undang a

(uo melimpahkan tugas untuk menetapkan iMin penge6ualian itu kepada 4enteri

Keuangan1 pabila pejabat pajak melakukan perbuatan atas perintah jabatan dari

penguasa ang tidak ber:enang, maka kepadana tak dapat diberikan

penge6ualian9 hukuman pidana bagi perbuatanna tidak dapat dihapuskan1

Pejabat pajak ang mendapat penge6ualian harus ditentukan, dan penentuan itu

melalui penetapan ang dilakukan oleh pejabat ang ber:enang


73/194

ak ajib Pajak merahasiakan keterangan tentang diri pribadi adalah

hak konstitusional, maka sebagai deri5asi daripadana, sebagai turunanna,

melarang pejabat pajak untuk membuka rahasia pribadi ajib Pajak tersebut juga

puna dasar konstitusi1 &emikian pula hal-hal selanjutna, segala aturan dalam

Pasal $) UU a (uo ang merupakan konsekuensi dari penegakan hak

konstitusional ajib Pajak, termasuk prosedur penge6ualian melalui penetapan

4enteri Keuangan, juga menjadi konstitusional si;atna1

Ke:ajiban imperati; menjaga kerahasiaan ajib Pajak, didasari

ke:ajiban menghormati :ilaah pribadi, :ilaah personal ajib Pajak1 Pejabat

pajak menguasai dan memegang keterangan mengenai diri ajib Pajak, karena

diserahi, atau dapat dikatakan mendapat AtitipanB dari ajib Pajak, dengan dasar

keper6aaan


74/194

ke pihak lain dengan persetujuan ang berhak, sehingga dapat disebut sebagai

rahasia pribadi setiap orang masing-masing1 'ahasia pribadi itu adalah milik atau

benda Atak ber:ujudB, milik ang intangible, atau dalam hukum sering disebut

sebagai benda Atak berbadanB, res in&orporale1 Keterangan pribadi ajib Pajak

dengan demikian adalah milik pribadi Atak ber:ujudB ajib Pajak, ang sebagai

hak milik merupakan hak asasi, hak konstitusional ang tak boleh diambil alih

se6ara se:enang-:enang oleh siapa pun1 'ahasia pribadi erat hubunganna

dengan kehormatan, ang juga merupakan hak asasi setiap orang ang dilindungi

konstitusi1 &an, negara bertanggung ja:ab melindungi, menegakkan, dan

memenuhi hak asasi tersebut1

/adan Pemeriksa Keuangan, sebagai bagian dari negara, dengan

demikian juga berke:ajiban ikut melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak

asasi dan hak konstitusional ajib Pajak1 4elindungi hak asasi dan hak :arga

negara adalah tujuan utama dari suatu konstitusi modern1 Negara, dengan

kekuasaan ang berdasarkan konstitusi, justru harus menggunakanna untuk

melindungi hak :arga negarana, bukan merambah dan merasuki kehidupan

pribadi :argana tanpa alasan ang sah1

pabila 4upreme 5udit Institution di negara lain, seperti beberapa

6ontoh perbandingan ang diajukan /PK, dapat mengakses data ajib Pajak,

maka itu dilakukan dengan sarat-sarat, &onditionalities tertentu1 al itu kurang

lebih sama dengan sistem ang berlaku di (ndonesia1 /PK juga dapat mengakses,

dengan sarat dan prosedur tertentu1

Praktik perlindungan atas kerahasiaan data perpajakan adalah praktik

uni5ersal1 /erdasarkan hasil studi di negara-negara demokratis ang melindungi

hak-hak publik1 Pemerintah memperoleh bukti bah:a data perpajakan ang

diserahkan oleh ajib Pajak kepada negara, dalam hal ini otoritas perpajakan,

harus dilindungi kerahasiaanna berdasarkan prinsip perlindungan atas hak asasi

manusia dan memberikan kepastian hukum1

4upreme 5udit Institution tidak dapat dengan serta-merta mendapatkan

segala in;ormasi perpajakan ang diminta dengan mengabaikan prinsip

kerahasiaan in;ormasi ajib Pajak1 Penelitian atas praktik di beberapa negara

membuktikan bah:a perlakuan atas perlindungan kerahasiaan ajib Pajak di

suatu negara selalu didasari oleh prinsip kerahasiaan in;ormasi ajib Pajak1

7)


75/194

Penelitian atas praktik di beberapa negara membuktikan bah:a perlakuan atas

perlindungan kerahasiaan ajib Pajak di suatu negara selalu didasari oleh

konstitusi dan undang-undang lain ang berlaku di negara tersebut1 &alam hal ini,

Pemohon tidak mendasarkan argumentasina pada suatu pemahaman atas

konstitusi dan undang-undang ang berlaku di negara ang dijadikan 6ontoh

se6ara komprehensi;, ang meliputi keterkaitan antara Konstitusi dengan undang-

undang, serta undang-undang ang satu dengan undang-undang lainna ang

terkait1 Pemohon menatakan salah satu alasan pentingna mendapat kebebasan

penuh dari /PK terhadap data ajib Pajak adalah karena ta< ratio di (ndonesia

masih rendah1

/eberapa praktik mengenai perlakuan atas perlindungan kerahasiaan

in;ormasi ajib Pajak ang berlaku di beberapa negara ang telah memiliki ta<

ratio ang tinggi, dan berkaitan dengan pengaturan akses data ajib Pajak

kepada supreme audit institution


76/194

memberikan kejelasan dan kepastian bagi petugas pajak dalam melaksanakan

tugasna1

3* Kaada

aminan perlindungan atas kerahasiaan data perpajakan ajib Pajak di

Kanada diatur dalam beberapa undang-undang, aitu In&ome a< 5&t !"$

8'ukti %emt."9, 5&&ess to Information 5&t !"$ dan %ri@a&y 5&t !"$ .elain

itu, perlindungan atas kerahasiaan data perpajakan ajib Pajak juga

dituangkan dalam a


77/194

kerahasiaan jabatan diatur pertama-tama dalam ukum Pidana Pasal 22!-"$1

(n;ormasi-in;ormasi ang disampaikan atas penerapan penge6ualian-

penge6ualian harus berdasarkan permintaan terlebih dahulu, ke6uali

pertukaran in;ormasi1 (n;ormasi-in;ormasi tersebut dibatasi pada hal-hal ang

diperlukan untuk penelesaian tugas ang disepakati1

;* S!ad"a Bar%

Kerahasiaan data perpajakan ajib Pajak di .elandia /aru diatur dalam

4e&tion ! 8!9 In&ome a< 5&t .00# &alam ketentuan tersebut, petugas pajak

:ajib merahasiakan data perpajakan ajib Pajak se6ara ketat1 al ini dapat

dilihat dari subse&tion 8!9 8b9 ang mengharuskan petugas pajak membuat

pernataan untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan dalam menjalankan

tugasna1 4eskipun dalam kondisi tertentu terdapat penge6ualian atas

kerahasiaan data perpajakan ajib Pajak, namun demikian penge6ualian ini

diatur se6ara ketat dalam 4e&tion ! 8#9 In&ome a< 5&t .00# 8Dis&losure byAommissioner in &ertain &ases9

Ketentuan tentang penge6ualian tersebut hana memperkenankan

pengungkapan data perpajakan ajib Pajak se6ara terbatas1 &alam kaitanna

dengan undang-undang lain, pengungkapan data perpajakan dimaksud hana

dapat diberikan untuk keperluan tindak penuntutan1 .elanjutna, diatur se6ara

tegas bah:a Komisioner hana dapat memberikan data perpajakan ajib Pajak

ang bersi;at umum


78/194

/erdasarkan pembahasan pada praktik kerahasiaan data perpajakan di

beberapa negara ang memiliki reputasi dan prestasi perpajakan ang sudah

sangat baik dan maju sekalipun, dapat disimpulkan bah:a data perpajakan ang

diserahkan oleh ajib Pajak kepada Pemerintah mendapat perlindungan ang

kuat atas kerahasiaanna1 Praktik tersebut menunjukkan bah:a se6ara uridis

negara-negara ang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi :arga

negarana mengatur tentang kerahasiaan data perpajakan1 al ini juga sejalan

dengan prinsip-prinsip perpajakan ang baik ang termuat dalam teori-teori ang

telah dibahas sebelumna1 &alam hal perluna membuka kerahasiaan data ajib

Pajak kepada pihak lain, untuk keperluan pemeriksaan keuangan maupun prosespengadilan, maka prosedur dan 6ara mendapat akses data tersebut diatur dengan

undang-undang dengan tetap menganut asas perlindungan maksimal atas

kerahasiaan data perpajakan ajib Pajak tersebut1 Prosedur dan 6ara untuk

mendapat akses data ajib Pajak, termasuk ang harus dilakukan se6ara tertulis,

tidak berarti kebebasan dari instansi Pengadilan maupun /PK diinter5ensi atau

dikurangi1

Permohonan Pemohon tidak mempunai hubungan signi;ikan apapun,ang hana pantas untuk diabaikan atau disingkirkan dari pertimbangan dalam

perkara pengujian konstitusional karena ang diajukan Pemohon itu selain amat

berlebihan juga tidak berkualitas sebagai bukti, bukan admissible proof maupun

e@iden&e1

Pemerintah mohon agar 4ahkamah Konstitusi memutuskan untuk

setidak-tidakna menatakan permohonan Pemohon dalam Permohonan

Pengujian Pasal $) aat


79/194

/ukti Pemt-$ + @otokopi Panduan Pemasarakatan Undang-Undang &asar

Negara 'epublik (ndonesia Tahun "#)*, sesuai dengan urutan

bab, pasal dan aat, .ekretariat enderal 4P'-'( tahun 20071

/ukti Pemt-) + @otokopi Undang-Undang Nomor "* Tahun 200) tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung a:ab Keuangan

Negara9

/ukti Pemt-* + @otokopi Undang-Undang Nomor "* Tahun 200! tentang /adan

Pemeriksa Keuangan1

/ukti Pemt-! + @otokopi &rs1 %1.1T1 Kansil, .11 Pengantar ukum dan Tata

ukum (ndonesia, akarta+ /alai Pustaka, "#8!1/ukti Pemt-7 + @otokopi Kamus /esar /ahasa (ndonesia Cdisi Ketiga, Pusat

/ahasa &epartemen Pendidikan Nasional, akarta+ /alai

Pustaka, 200*1

/ukti Pemt -8 + @otokopi Kamus /esar /ahasa (ndonesia Cdisi Ketiga, Pusat

/ahasa &epartemen Pendidikan Nasional, akarta+ /alai

Pustaka, 200*1

/ukti Pemt -# + @otokopi Undang-Undang Nomor "! Tahun 2000 tentang

Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor ! Tahun "#8$

tentang Ketentuan Umum dan Tata %ara Perpajakan9

/ukti Pemt -"0 + @otokopi Undang-Undang Nomor # Tahun "##) tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor ! Tahun "#8$ tentang

Ketentuan Umum dan Tata %ara Perpajakan3

/ukti Pemt -"" + '1.antoso /rotodihardjo,.11, %engantar Ilmu Eukum %ajak,

/andung+ PT1 'e;ika ditama, 200$

/ukti Pemt -"2+ .o;rin .o;an,.11, 411, dan shar idaat, .11, 411,

Eukum %ajak dan %ermasalahannya, /andung+ PT1 'e;ika

ditama, 200)9

/ukti Pemt -"$ + Y1.ri Pudatmoko, .11, 41um, %engantar Eukum %ajak,

Yogakarta+ ndi, 200)

/ukti Pemt -") + @otokopi Undang-Undang Nomor 2# Tahun "### tentang ak

sasi 4anusia1

/ukti Pemt -"* + @otokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun "##2 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor "0 Tahun "##81

7#


80/194

/ukti Pemt -"! + @otokopi Undang-Undang Nomor "0 Tahun "##* tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor "7 Tahun 200!3

/ukti Pemt -"7 + @otokopi Undang-Undang Nomor "! Tahun "##7 tentang

.tatistik1

/ukti Pemt -"8 + @otokopi Undang-Undang Nomor $0 Tahun 200) tentang

abatan Notaris1

/ukti Pemt -"# + @otokopi Undang-Undang Nomor 2# Tahun 200) tentang Praktik

Kedokteran1

/ukti Pemt -20 + 'i6hard K ordon, *aw of a< 5dministration and %ro&edure in

a< *aw Design and Drafting Holume I, ed Hi&tor huronyi,

;ashIton2 International Monetary Bund,!""

/ukti Pemt-2" + &un6an /entle, a


81/194

and &ustoms, Jhttp2wwwhmr&go@ukmanualsidgmanuaHI

DF:$00htm , dilihat pada tanggal ") @ebruari 20081

/ukti Pemt -27 + Internal Re@enue Aode itle .: U4 Aode - itle .:, Internal

Re@enue Aode, U4 Fo@ernment %rinting 7ffi&e, Jhttp2www

a&&essgpogo@us&odetitle.:subtitlef&hapter:!sub&hapterb

html Q, dilihat pada tanggal ") @ebruari 20081

/ukti Pemt- 28 + Dis&losure %ri@a&y *aw Referen&e Fuide Dis&losure %ri@a&y

*aw Referen&e Fuide, %ubli&ation #:1"8!0-.00/9, Aatalog

Number $0"!%, Department of reasury Internal Re@enue

4er@i&e, Rhttp+>>:::1irs1go5>pub>irs-pd;>p)!$#1pd;Q, dilihat pada

tanggal ") @ebruari 20081

/ukti Pemt -2# + In&ome a< 5&t !"$, &! 8$ th 4upp9 Aanada In&ome a< 5&t

!"$, &l 8$ O 4upp9, Department of =usti&e Aanada, Jhttp2

lawsjusti&e g& &aenI-11indeQ, dilihat

pada tanggal ") @ebruari 2008

/ukti Pemt -$) + %ri@a&y 5&t !" 5ustralis %ri@a&y 5&t !", 5&t No !!" of !"

as amended, Aommonwealth of 5ustralia *aw, 5ttorney-Fenerals

Department , Rhttp+>>:::16omla:1go51au>%om3a:>3egislation>6t

8"


82/194

%ompilation"1ns;>0>#C/@&2/C""$2&""%2*!@7"00)%80#CE

7penDo&ument Qdilihat pada tanggal ") @ebruari 2008

/ukti Pemt -$* + Korespondensi dengan 5ustralian a>:::1legi;ran6e1gou51;r>a;;i6h%ode1doE

6idTeJte3C(TCLT00000!0!#*8$VdateTeJte200802")Q,

dilihat pada tanggal ") @ebruari 20081

/ukti Pemt -$7 + In&ome a< 5&t .00# New Pealand New Pealand In&ome a<

*egislation, In&ome a< 5&t .00#, Holume A, .00$, AAE New

Pealand *imited, 5u&kland 1

/ukti Pemt -$8 + a< 5dministration 5&t !""# New Pealand a< 5dministration 5&t

!""#, %ubli& 5&&ess to *egislation %roje&t in asso&iation with

homson-'rookers, Interim ;ebsite of New Pealand *egislation,

Jhttp2interimlegislationgo@tn6libraries&ontentsomisapidiiQ

&lientiD.0/.infobasepastatutesinfojumpa!""#-!::

softpageD7A, dilihat pada tanggal "* @ebruari 20081

/ukti Pemt -$# + Korespondensi dengan Inland Re@enue Department, New

Pealand Cmail dari 4aria Poborniko5a RMariana%obomiko@a

Sirdgo@tn6, 4enior 5d@isor 4takeholder Relations, Inland

Re@enue Department, New Pealand , kepada &irektorat enderal

Pajak Rdgtpajak1go1idQ, (ndonesia, ") @ebruari 2008

/ukti Pemt -)0 + @otokopi Undang-Undang Nomor ! Tahun "#8$ tentang

Ketentuan Umum Tata %ara Perpajakan3

/ukti Pemt -)" + @otokopi 'isalah 'apat Pansus dan Panja 'an6angan Undang-

Undang KUP /uku ?

/ukti Pemt -)2 + @otokopi .urat /adan Pemeriksa Keuangan Nomor""$>.>(-(((1$>

"">200! tanggal 7 No5ember 200!1/ukti Pemt -)$ + @otokopi Undang-Undang Nomor "7 Tahun 200$ tentang

Keuangan Negara1

82


83/194

/ukti Pemt -)) + @otokopi Undang-Undang Nomor " Tahun 200) tentang

Perbendaharaan Negara1

/ukti Pemt -)* + @otokopi Peraturan Pemerintah Nomor 2) Tahun 200* tentang

.tandar kuntasi Pemerintah1

/ukti Pemt -)! + @otokopi Peraturan 4enteri Keuangan Nomor *#>P4K10!>200*

tentang .istem kuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat1

/ukti Pemt -)7 + Peraturan /adan Pemeriksa Keuangan '( Nomor " Tahun 2007

tentang .tandar Pemeriksaan Keuangan Negara1

/ukti Pemt -)8 + .eksi $2! .tandar Pro;esional kuntan Publik, (katan kuntan(ndonesia1

/ukti Pemt -)# + @otokopi 3aporan asil Pemeriksaan1

[2.8] 4enimbang bah:a untuk mendukung dalil-dalilna, Pemerintah

mengajukan lima orang ahli ang bernama Pro:* Dr* Sa1r"o B%d)")ardo

4o!doo? Dr$* So!daroo, Dr$* Kaa#a P%rad"r!da*? Pro:* Dr* G%ad"?

M*S7*?A#*? dan A6d% Ha#"m Gar%da N%$a1ara? S*H*? LL*M*? ang telah

memberikan keterangan di ba:ah sumpah pada persidangan tanggal 27 @ebruari

2008 dan telah menerahkan keterangan tertulis ang diterima di Kepaniteraan

4ahkamah pada tanggal 27 @ebruari 2008, menguraikan sebagai hal-hal berikut+

* K!1!ra&a a)" Pro:* Dr* Sa1r"o B%d)")ardo 4o!doo*

K!6!6a$a da K!mad"r"a Bada P!m!r"#$a K!%a&a

1. Pasal 2$C aat


84/194

3. .edangkan 6akupan pemeriksaan ang bebas dan mandiri tersebut

dijelaskan oleh Pasal $ aat


85/194

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ang menetapkan bah:a,

)*arangan sebagaimana dimaksud pada ayat 8!9 berlaku juga terhadap

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur =enderal %ajak untuk membantu

dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan+

!1 /PK juga tidak berdalil bah:a ke:enangan konstitusionalna dirugikan

atau bah:a /PK dibuat tidak memiliki atau setidakna tidak diberi

kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung ja:ab tentang keuangan negara oleh Pasal $) aat


86/194

dike6ualikan dari larangan sebagaimana dimaksud oleh aat atau

tenaga ahli ang memberikan keterangan kepada pejabat /PK

dike6ualikan dari larangan sebagaimana dimaksud oleh aat


87/194

11. Keuangan milik pribadi ajib Pajak baru menjadi keuangan negara setelah

disetor ke Kas Negara1 Keuangan pribadi ajib Pajak ang belum atau

tidak disetor kepada Kas Negara bukan merupakan keuangan negara ang

pengelolaan dan tanggung ja:abna diperiksa /PK9

A#$!$ Bada P!m!r"#$a K!%a&a ada K!ra)a$"aa +a"6 Paa# 9a&

M!9a%1 Ma$aa) P!raa#a d"6a1a$" o!) UUD .*

12. Keuangan pribadi dan rahasia ajib Pajak ang menangkut masalah

perpajakan merupakan hak milik pribadi ang dilindungi Pasal 28 aat


88/194

15. .istem pemungutan pajak ang dilaksanakan di (ndonesia merupakan

sistem 4PH


89/194

dilaporkan oleh ajib Pajak serta dokumen dan>atau rahasia ajib Pajak

lainna1

19. 4emang merupakan kenataan bah:a sistem in;ormasi perpajakan masih

belum berjalan dengan baik sehingga data ang tersedia di pemungutan

dan pemotongan pajak di &irektorat enderal Pajak, dan di &irektorat

enderal Perbendaharaan Negara belum tentu sama atau saling

melengkapi1 Untuk mengatasi kelemahan ini diperlukan penempurnaan

sistem in;ormasi perpajakan ang dapat didahului oleh suatu audit sistem

in;ormasi1

201/elum perlu serta merta dilakukan perubahan Pasal $) aat


90/194

b. ajar &engan Penge6ualian 8Tualified 7pinion93 ang berarti bah:a

laporan keuangan tidak mengandung salah saji ang material, ke6uali

untuk hal-hal tertentu ang disebutkan


91/194

publik dan mempertahankan pro;esionalisme


92/194

untuk itu oleh 4enteri Keuangan dan apabila terjadi kebo6oran in;ormasi

maka pertanggungja:abanna dapat dilokalisir1

12. /utir "" juga menghormati ke:ajiban Pemeriksa /PK sebagaimana seperti

tersebut pada butir 8 di atas aitu ke:ajiban juga memperhatikan

perahasiaan undang-undang1

P!ma)ama a1a$ )a 9a& d"mo)o#a P!"a%a K!m6a"

13. /erdasarkan pemahaman ahli, /PK mempersoalkan adana pembatasandalam menjalankan tugas auditna, khususna dalam memeriksa

ke:ajaran Penerimaan Pajak ang dilaporkan dalam 3aporan Keuangan

Pemerintah1 .ebagai konsekuensina, /PK memberikan opini dis&laimer


93/194

memperoleh bukti audit ang 6ukup, auditor seharusna dapat

mengarahkan pemeriksaanna pada ..P-.urat .etoran Pajak1 ika hal ini

dilakukan, maka ketidaktersediaan dokumen pendukung sebagai dasar dari

pemberian opini dis&laimer, menurut ahli menjadi kurang beralasan1

18. Pasal $) aat


94/194

dan international best pra&ti&es tiap negara pemungut pajak1 Perlindungan

terutama diberikan terhadap kemungkinan adana 6ampur tangan penguasa

ang mempunai kekuasaan mengakses data1 pabila tidak ada perlindungan

maka akan sangat mudah bagi penguasa untuk melakukan tindakan

se:enang-:enang terhadap rakatna sendiri


95/194

$1 persetujuan ajib Pajak,

)1 kepentingan penghitungan pajak,

*1 kerja sama nasional dan internasional dalam pertukaran in;ormasi, dan

!1 hal-hal tertentu lainna sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang1

Pintu penge6ualian untuk dapat mengungkapkan kerahasiaan ajib Pajak ini

untuk mudahna dikelompokkan menjadi empat aitu+

1. Pintu kesaksian, aat


96/194

ragu-ragu se6ara otomatis dan bebas mandiri dapat masuk pintu dua Oaat

atau tenaga ahli ang ditetapkan

4enteri Keuangan untuk mendapatkan keterangan ang berupa identitas

ajib Pajak dan in;ormasi ang bersi;at umum tentang perpajakan1 pabila

keterangan ang didapat dari pintu dua Oaat


97/194

kuasa ang tersirat dalam ketentuan Pasal $) aat


98/194

ampir mendekati satu dasa :arsa usia gerakan re;ormasi nasional ang

di6anangkan pada bulan 4ei tahun "##8, aitu beberapa saat setelah Presiden

.oeharto menatakan berhenti dari kekuasaanna1 &i bidang hukum dan ak

sasi 4anusia, gerakan re;ormasi nasional itu telah menghasilkan beberapa

6apaian ang men6engangkan tidak hana bagi masarakat bangsa (ndonesia

ang selama $2 tahun hidup dalam belenggu dan kegelapan otoritarianisme,

Putusan_sidang_Putusan 3_PUU-VI_2008 Selesai Baca 15 Mei 2008

Documents

Transcript of Putusan_sidang_Putusan 3_PUU-VI_2008 Selesai Baca 15 Mei 2008