RABU, 25 MEI 2011 5POLKAM

Kontrak Politik cuma Perubahan Kosmetik

NURULIA JUWITA SARI

PEMBARUAN kon-trak politik di par-tai politik (parpol) koalisi pendukung

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono diperkirakan tidak akan menciptakan peme-rintahan efektif. Itu disebabkan tidak terjadi perubahan signifi -

kan dalam kontrak tersebut. “Perubahan itu hanya kos-

metik yang tidak mengubah secara struktural. Tampak SBY tidak berani menyingkirkan Golkar,” tutur Direktur Reform Institute Yudi Latif di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, konsentrasi par-pol saat ini ialah mengamankan eksistensi masing-masing agar bisa bertahan di Pemilu 2014. “Loyalitas ke pemerintah ti-dak menjadi prioritas. Apalagi kalau keputusan yang diambil tidak populer, bisa mencederai partai. Partai tidak ingin ada perubahan yang mengganggu nasib mereka di parlemen.”

Yudi menambahkan, tawaran opsi mundur terhadap partai yang tidak sejalan menunjuk-kan ketidaktegasan dalam kon-trak politik itu. “Nyata-nyata pemerintah tidak punya cukup keberanian untuk mengelimi-nasi partai. Ini malah membuat partai koalisi semakin pu-nya keberanian ambil langkah sendiri-sendiri,” kata Yudi.

Apalagi, lanjut dia, kemelut di internal Partai Demokrat telah mengurangi wibawa Pre-siden Yudhoyono sebagai ketua umum sekretariat gabungan (setgab) mitra koalisi.

“Jangankan mengatur koali-si, Demokrat-nya sudah saling

hantam. Partai-partai sudah tahu tidak ada artinya lagi loyal pada SBY,” ujarnya.

Dengan bertempat di Wisma Negara pada 23 Mei, Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono menandatangani kon-trak baru koalisi dengan pim-

pinan parpol anggota setgab.Kontrak yang diteken itu pun

tetap antara parpol koalisi dan Presiden, bukan dengan Partai Demokrat. Kontrak diteken Ke-tua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urba ningrum, dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Hanya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang tidak hadir dan diwakili Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono.

Kontrak itu memuat sanksi bagi anggota setgab yang mem-

bangkang dari kesepakatan. Namun, sanksinya bukan pe-ngurangan jatah di kabinet.

Ruang berekspresiKetua DPP Partai Golkar Pri-

yo Budi Santoso memastikan pembaruan kontrak itu tidak akan mengurangi sikap kritis ke pemerintah. “Masih ada ruang untuk ekspresi. Kontrak tersebut tidak memengaruhi sikap kritis Golkar,” ujar dia.

Menurut Priyo, kontrak koalisi hanyalah wadah untuk merekatkan kembali anggota peserta koalisi. Dalam kontrak koalisi, menurutnya, masih ada klausul yang memberikan ke-

longgaran bagi anggota koalisi untuk tidak sepakat dengan pemerintah.

“Soal hal strategis, kebijakan seperti Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang ngadat oleh pemerintah, kami akan bersikap keras.”

Luthfi juga memastikan daya kritis PKS tidak akan berkurang menyusul penandatanganan kontrak itu. “Mengkritisi pe-merintah ialah amanat UU, pelaksananya ialah anggota dewan. Amanat UU tidak bisa dibatalkan,” tegasnya. (*/P-1)

nurulia@mediaindonesia.com

Golkar memastikan akan bersikap keras terhadap pemerintah terkait dengan RUU BPJS.

Loyalitas ke pemerintah tidak

menjadi prioritas. Apalagi kalau keputusan yang diambil tidak populer.”Yudi LatifDirektur Reform Institute