BAHAN RAKERNIS KPLPDARI PANGKALAN PLP TG PRIOK

Peningkatan Pengawasan Keselamatan PelayaranDan Penegakan Hukum Dilaut Yang BermuaraKepada Kepastian Hukum Dan Kepastian Berusaha

(SEMBOYAN MENTERI PERHUBUNGAN …… “ZERO ACCIDENT DILAUT”)

LATAR BELAKANG

KITA HIDUP DI NEGARA YG GEOGRAFISNYA 2/3 LUAS WILAYAHNYA TERDIRIDARI PERAIRAN, DARI WAKTU KE WAKTU LAUT SEMAKIN MEMEGANG PERANANPENTING SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN KEHIDUPAN

TUHAN MENGANUGERAHKAN BANGSA INDONESIA DENGAN HAMPARAN GEOGRAFISYANG SANGAT UNIK, PENUH DENGAN KEKAYAAN ALAM YANG MELIMPAH DALAMPERJALAN SEJARAH MENUNJUKKAN BANGSA INDONESIA, ADALAH BANGSABAHARI MAKA PENTING ARTINYA LAUT BAGI BANGSA-BANGSA LAIN YGDATANG DARI DAN KE TANAH AIR MENGGUNAKAN TRANSPORTASI LAUT

UNTUK ITU TIDAK CUKUP RASANYA UNTUK SEKEDAR MENSYUKURI NAMUNLEBIH DARI ITU KITA WAJIB MENGELOLA, MELESTARIKAN DAN MENJAGASERTA MEMPERTAHANKAN AGAR KEKAYAAN ALAM YANG KITA MILIKI DAPATDIWARISKAN SECARA TURUN TEMURUN

SATU HAL YANG TIDAK BOLEH KITA LUPAKAN DIJADIKANNYA LAUT SEBAGAISATU KESATUAN MODA TRANSPORTASI DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN :PERDAGANGAN, PERPINDAHAN PENDUDUK, PEMERATAAN LOGISTIK,PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAKA DIBUTUHKAN TRANSPORTASI MASALYANG SAMPAI HARI INI MASYARAKAT PERDAGANGAN MASIH MEMILIH KAPALADALAH SALAH SATU YANG DAPAT MENGANGKUT DALAM JUMLAH BESAR

FAKTA LAIN MEMBUKTIKAN DALAM PERJALANAN TRANSPORTASI LAUTSEIRING DENGAN KEMAJUAN TEKHNOLOGI YANG TIDAK DAPAT KITAPUNGKIRI ADALAH ;

MASIH TERJADINYA MUSIBAH DILAUT, PELANGGARAN DILAUT,KETIDAK-AMANAN DILAUT, PERISTIWA MELAWAN HUKUM DILAUT,SARANA BANTU NAVIGASI YANG BELUM MEMADAI YANG BERAKIBATKERUGIAN MATERIAL DAN LEBIH FATAL DAPAT HILANGNYA HARTABENDA DAN JIWA DILAUT

MAKA MASYARAKAT EKONOMI MARTITIM MENGHARAPKAN ADANYAJAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYARAN YANG BERMUARAKEPADA ADANYA JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN JAMINAN BERUSAHAMELALUI PERAIRAN INDONESIA YANG KITA CINTAI

1. UNDANG – UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

2. TERITORIAL ZEE EN KRINGEN ORDONANTIE 1939

3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN

2006 TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

TUMPAHAN MINYAK DI LAUT

4. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 65 TAHUN 2002

TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA PANGKALAN PLP

5. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 33 TAHUN 2003

TENTANG PEMBERLAKUAN SOLAS

6. AMANDEMEN SOLAS 1974 TAHUN 2002 TENTANG ISPS CODE

7. PERINTAH MENTERI PERHUBUNGAN 01 MARET 2010

8. PERINTAH HARIAN DIRJEN HUBLA TAHUN 2010

R E F E R E N S I

WILAYAH KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

No WILAYAH PERAIRAN LUAS WILAYAH

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.

LAUT JAWALAUT BALILAUT FLORESLAUT SAWULAUT ARAFURULAUT BANDALAUT SERAMLAUT MALUKUSELAT SUNDASELAT KARIMATASELAT MAKASARSELAT LOMBOKSELAT MALAKASELATAN JAWABARAT SUMATRAUTARA IRIAN JAYALAUT SULAWESILAUT NATUNASELAT SINGAPORESELAT DURIANSELAT RIAULAUT TIMOR

= 140.500 MIL 2= 35.000 MIL 2= 35.000 MIL 2= 31.000 MIL 2= 303.000 MIL 2= 203.000 MIL 2= 37.000 MIL 2= 85.000 MIL 2= 4.500 MIL 2= 6.000 MIL 2= 18.500 MIL 2= 700 MIL 2= 16.000 MIL 2= 14.000 MIL 2= 22.000 MIL 2= 13.000 MIL 2= 77.000 MIL 2= 58.000 MIL 2= 200 MIL 2= 2.000 MIL 2= 100 MIL 2= 18.000 MIL 2

J U M L A H = 1.119.500 MIL 2

LUAS WILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA :5,8 JUTA KM2 DIKONVERSI 1.691.009 MIL LAUT PERSEGI LUAS WILAYAH PERAIRAN YANG

DIAWASI PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI : 1.119.500 MIL LAUT PERSEGI

DATA KAPAL PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOK

NO NAMA KAPALDATA KAPAL

KONDISI TEKNISTAHUN

PEMBUATANGT KELAS ABK

1 KN TRISULA-P. 111 2004 650 I 27 90%

2 KN ALUGARA-P. 114 2006 450 I 25 90%

3 KN KUJANG-P. 201 1981 150 II 21 50%

4 KN CELURIT-P. 203 1981 150 II 19 70%

5 KN CUNDRIK-P. 204 1981 150 II 20 70%

6 KN BELATI-P. 205 1981 150 II 22 70%

7 KN GOLOK-P. 206 1982 175 II 19 65%

8 KN PANAH-P. 207 1982 175 II 21 70%

9 KN PEDANG-P. 208 1982 175 II 16 65%

10 KN KAPAK-P. 209 1982 175 II 18 65%

KOMPOSISI SDM PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOK

SDM

KOMPOSISI SDM MENURUT GOLONGAN

GOLONGAN IV : 3 ORANGGOLONGAN III : 112 ORANGGOLONGAN II : 291 ORANGGOLONGAN I : 22 ORANG-----------------------------------------------------------------------------------------------

JUMLAH 428 ORANG

KOMPOSISI SDMMENURUT PENDIDIKAN UMUM

1. S3 : - ORANG2. S2 : 4 ORANG3. S1 : 30 ORANG4. D3 : 33 ORANG5. D4 : 2 ORANG6. SLTA/SMU : 320 ORANG7. SLTP : 37 ORANG8. SD : 2 ORANG

KOMPOSISI SDM

BIDANG KEPELAUTAN

DECK• AHLI NAUTIKA TINGKAT I (ANT I) : 3 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT II (ANT II) : 5 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT III (ANT III) : 17 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT IV (ANT IV) : 7 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT V (ANT V) : 35 ORANG

MESIN• AHLI TEKNIK TINGKAT I (ATT I) : 1 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT II (ATT II) : 5 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT III (ATT III) : 14 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT IV (ATT IV) : 13 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT V (ATT V) : 35 ORANG

KOMPOSISI SDMPENDIDIKAN TEKNIS / KURSUS KETRAMPILAN

• KESYAHBANDARAN : 15 ORANG• MARINE INSPECTOR : 6 ORANG• PSC : 5 ORANG• RESCUE TEAM : 15 ORANG• MARPOLL : 20 ORANG• BOARDING OFFICER : 20 ORANG• PENGADAAN BARANG / JASA : 9 ORANG• DAN LAIN-LAIN : 13 ORANG

KOMPOSISI SDMMENURUT TEMPAT TUGAS

• ABK KAPAL : 210 ORANG

• STAF : 112 ORANG

• RESCUE TEAM : 11 ORANG

• GULANG CEMAR : 10 ORANG

• KEOMPOK TENAGA PELAUT : 34 ORANG

• BENGKEL : 5 ORANG

• POSKODAL OPS : 7 ORANG

• DINAS POLISI : 15 ORANG

• ANGGOTA POS JAGA : 13 ORANG

JUMLAH TOTAL : 428 ORANG

UNTUK MENGAWAKI SATU UNIT KAPAL PATROLI KELAS I SBB :

DEPARTEMEN DEK : 13 orangDEPARTEMEN MESIN : 19 orangDEPARTEMEN RADIO : 7 orangTENAGA KESEHATAN : 4 orangKONSTABEL : 2 orangTEAM SAR / OIL POLLUTION/ PENYELAM : 6 orangJUMLAH : 51 orang

UNTUK MENGAWAKI SATU UNIT KAPAL PATROLI KELAS II SBB :

DEPARTEMEN DEK : 9 orangDEPARTEMEN MESIN : 10 orangDEPARTEMEN RADIO : 4 orangKONSTABEL / PENYELAM : 2 orangJUMLAH : 25 orang

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIADALAM PENGAWAKAN KAPAL :

IIDENTIFIKASI ANCAMAN DILAUT ;1. KONFLIK PERBATASAN2. KEHADIRAN KEKUATAN KAPAL LAUT ASING DI PERAIRAN INDONESIA3. PEROMPAKAN DAN PEMBAJAKAN4. PENYELUNDUPAN5. PEREDARAN OBAT-OBATAN TERLARANG

IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DILAUT ;1. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN2. TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN3. TINDAK PIDANA PERIKANAN4. TINDAK PIDANA BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM5. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP6. TINDAK PIDANA PELAYARAN7. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEM8. TINDAK PIDANA KEPABEANAN9. TINDAK PIDANA IMIGRASI10. TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR11. TINDAK PIDANA KARANTINA12. TINDAK PIDANA DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF13. TINDAK PIDANA TERORISME14. TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP

MODUS OPERANDI

BELUM ADANYA KESEPAKATAN PERBATASAN WILAYAH MARITIM ANTAR NEGARADIPERBATASAN ANTAR NEGARA (PELANGGARAN BATAS WILAYAH) ;- PENAMBANGAN PASIR- PENCURIAN IKAN- PENYELUNDUPAN- TERORISME- PEMBAJAKAN- PEROMPAKAN- PENJUALAN ORANG- PENYEBARAN BIOTA HAMA- PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP (NARKOTIKA, EKSTASI, DLL)- PERUSAKAN TERHADAP EKOSISTEM- PENCURIAN TERHADAP BENDA-BENDA PURBAKALA DILAUT DAN MUATAN KAPAL

TENGGELAM, KERUSAKAN TERUMBU KARANG- KAPAL TIDAK LAYAK LAUT (TIDAK DIAWAKI SECARA CUKUP, PEMALSUAN

DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KAPAL, SERTIFIKAT TIDAK SESUAI DENGANFISIK KAPAL, MUATAN BERLEBIHAN, KEGIATAN DILAUT TANPA IJIN,PENYIMPANGAN POLA TRAYEK, PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERASAL DARIKAPAL, DLL)

- KEGIATAN STS- KEGIATAN LEGAL PEKERJAAN BAWAH AIR- PENDANGKALAN ALUR, KERANGKA KAPAL, BANGUNAN RIG (KEGIATAN

EKSPLORASI) YANG DITELANTARKAN

INSTANSI DILAUT ;1. TNI AL2. POLISI (POL AIR)3. DITJENLA4. BEA DAN CUKAI5. BAKORKAMLA6. BASARNAS

1. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN2. TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN3. TINDAK PIDANA PERIKANAN4. TINDAK PIDANA BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG

TENGGELAM5. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP6. TINDAK PIDANA PELAYARAN7. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN

EKOSISTEM8. TINDAK PIDANA KEPABEANAN9. TINDAK PIDANA IMIGRASI10. TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR11. TINDAK PIDANA KARANTINA12. TINDAK PIDANA DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF13. TINDAK PIDANA TERORISME14. TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP

IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DILAUT ;

- BELUM TERBANGUNNYA SISTEM KOORDINASI

ANTARA UNSUR PENGAMAN DILAUT

- BELUM TERBANGUNNYA PERTUKARAN INFORMASI

ANTARA INSTANSI TERHADAP SUATU ANCAMAN

DAN PELANGGARAN SERTA PERISTIWA PIDANA

DILAUT

- TUMPANG TINDIH DALAM PELAKSANAAN TUGAS

- EGO SEKTORAL INSTANSI DALAM MELAKSANAKAN

TUGAS

EXTERNAL

BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PERTOLONGAN YANGMEMUNGKINKAN TERJADINYA KONFLIK ANTAR INSTANSIa. KESELAMATAN MARITIM ;

MUSIBAH DILAUT KERUSAKAN HARTA BENDA DILAUT PENANGKAPAN IKAN PENCEGAHAN, PENCARIAN, PERTOLONGAN PARIWISATA

b. KEAMANAN MARITIM ; PERLINDUNGAN PERBATASAN WILAYAH MARITIM GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN DILAUT PENYELUNDUPAN (OBAT-OBATAN, ORANG, BARANG) PENCURIAN KEKAYAAN DILAUT PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN DAN PERISTIWA

PIDANA PELAYARAN DILAUTc. MOBILITAS MARITIM ;

PENYELENGGARAN PERDAGANGAN MARITIM ALAT TRANSPORTASI DILAUT

D. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DILAUT

PENGERUSAKAN TERHADAP LINGKUNGAN

PENURUN BAKU MUTU SUMBER DAYA ALAM

KEGIATAN PARIWISATA / REKREASI

E. BELA NEGARA ;

o MENJAGA KEUTUHAN NKRI

o MEMPERSIAPKAN CADANGAN STRATEGI

PERTAHANAN DILAUT

I. DASAR ;

A. PASAL 276 UU NO 17 TAHUN 2008

1) UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA KESELAMATAN

DAN KEAMANAN DI LAUT DILAKSANAKAN FUNGSI

PENJAGAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI.

2) PELAKSANAAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA

AYAT (1) DILAKUKAN OLEH PENJAGA LAUT DAN PANTAI.

3) PENJAGA LAUT DAN PANTAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD

PADA AYAT (2) DIBENTUK DAN BERTANGGUNG JAWAB

KEPADA PRESIDEN DAN SECARA TEKNIS OPERASIONAL

DILAKSANAKAN OLEH MENTERI

KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

1) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 276 AYAT (1)PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS:A. MELAKUKAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN;B. MELAKUKAN PENGAWASAN, PENCEGAHAN, DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

DI LAUT;C. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SERTA LALU LINTAS KAPAL;D. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SALVAGE, PEKERJAAN BAWAH AIR, SERTA

EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI KEKAYAAN LAUT;E. PENGAMANAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN; DANF. MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JIWA DI

LAUT.

2) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 276 AYAT (1)PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN KOORDINASI UNTUK:A. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT;B. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI

LAUT SECARA TERPADU;C. KEGIATAN PENJAGAAN, PENGAWASAN, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

PELANGGARAN HUKUM SERTA PENGAMANAN PELAYARAN DAN PENGAMANANAKTIVITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA; DAN

D. MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS ADMINISTRASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DILAUT SECARA TERPADU

PASAL 277 UU NO 17 TAHUN 2008

1) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL

277, PENJAGA LAUT DAN PANTAI MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK :

A. MELAKSANAKAN PATROLI LAUT;

B. MELAKUKAN PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT);

C. MEMBERHENTIKAN DAN MEMERIKSA KAPAL DI LAUT; DAN

D. MELAKUKAN PENYIDIKAN.

2) DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA

AYAT (1) HURUF D PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS

SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

3) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEWENANGAN PENJAGA LAUT

DAN PANTAI DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.

PASAL 278 UU NO 17 TAHUN 2008

1) Selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia

dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini.

2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri

sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik

polisi negara republik indonesia.

PASAL 282 UU No 17 TAHUN 2008

(1) PENYIDIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 282 BERWENANG

MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN.

(2) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)

BERWENANG :

A. MENELITI, MENCARI, DAN MENGUMPULKAN KETERANGAN SEHUBUNGAN

DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

B. MENERIMA LAPORAN ATAU KETERANGAN DARI SESEORANG TENTANG ADANYA

TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

C. MEMANGGIL ORANG UNTUK DIDENGAR DAN DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA

ATAU SAKSI;

D. MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP ORANG YANG

DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

E. MEMINTA KETERANGAN DAN BUKTI DARI ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN

TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

PASAL 283 UU NO 17 TAHUN 2008

F. MEMOTRET DAN/ATAU MEREKAM MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAPORANG, BARANG, KAPAL ATAU APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN BUKTIADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

G. MEMERIKSA CATATAN DAN PEMBUKUAN YANG DIWAJIBKAN MENURUTUNDANG-UNDANG INI DAN PEMBUKUAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGANTINDAK PIDANA PELAYARAN;

H. MENGAMBIL SIDIK JARI;I. MENGGELEDAH KAPAL, TEMPAT DAN MEMERIKSA BARANG YANG TERDAPAT DI

DALAMNYA APABILA DICURIGAI ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANGPELAYARAN;

J. MENYITA BENDA-BENDA YANG DIDUGA KERAS MERUPAKAN BARANG YANGDIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

K. MEMBERIKAN TANDA PENGAMAN DAN MENGAMANKAN APA SAJA YANGDAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PELAYARAN;

L. MENDATANGKAN SAKSI AHLI YANG DIPERLUKAN DALAM HUBUNGANNYADENGAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

M. MENYURUH BERHENTI ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PELAYARAN SERTA MEMERIKSA TANDA PENGENAL DIRI TERSANGKA;

N. MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN; DANO. MELAKUKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG

JAWAB.

PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOKKM 65 TAHUN 2002

• TUGAS POKOK :

MELAKSANAKAN KEGIATAN PENJAGAAN, PENYELAMATAN, PENGAMANAN DAN PENERTIBANSERTA PENEGAKAN PERATURAN DI BIDANG PELAYARAN DI PERAIRAN LAUT DAN PANTAI

(PASAL 2 KM 65 TAHUN 2002)• FUNGSI :

− PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM DAN EVALUASI

− PELAKSANAAN OPERASI DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PELAYARAN DI PERAIRAN LAUT DAN PANTAI

− PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PDANA PELAYARAN

− PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAANBAWAH AIR, PENYELAMAN, INSTALASI, EKSPLORASI DAN EKPLOITASI, BANGUNAN DI ATASDAN DI BAWAH AIR

− PEMBERIAN BANTUAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MUSIBAH DI LAUT DANPELAYARAN SERTA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

− PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARANSERTA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN

− PELAKSANAAN PELATIHAN PENGAWAKAN KAPAL DAN INSTALASI

− PELAKSANAAN PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DDAN DUKUNGAN LOGISTIK

− PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DAN KERUMAHTANGGAAN

(PASAL 3 KM 65 TAHUN 2002)

Penugasan kapal-kapal Pangkalan Penjagaan

Laut dan Pantai, keluar wilayah operasinya

ditetapkan oleh Kepala Pangkalan Penjagaan

Laut dan Pantai Kelas I dan melaporkannya

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

KM 65 TAHUN 2002 PASAL 21 AYAT (2)

1. MENGINVENTARISIR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUNGKIN KONFLIKDALAM PELAKSANAAN TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG BERADA DILAUT DANMENSOSIALISASIKAN TERHADAP PARA KOMPAT, DINTARANYA ;

a. MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI EKTERNAL DAN INTERNAL

No UNDANG-UNDANG TENTANG

1 UU NO. 1 TAHUN 1973 LANDAS KONTINEN INDONESIA

2 UU NO. 5 TAHUN 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

3 UU NO. 17 TAHUN 1985 PENGESAHAN UNCLOS 1982

4 UU NO. 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DANEKOSISTEMNYA

5 UU NO. 9 TAHUN 1992 KEIMIGRASIAN

6 UU NO. 16 TAHUN 1992 KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

7 UU NO. 10 TAHUN 1995 KEPABEANAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT

PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN TERKAIT

8 UU NO. 6 TAHUN 1996 PERAIRAN INDONESIA

9 UU NO. 23 TAHUN 1997 LINGKUNGAN HIDUP

10 UU NO. 22 TAHUN 2001 MINYAK DAN GAS BUMI

11 UU NO. 2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA RI

12 UU NO. 31 TAHUN 2004 PERIKANAN

13 UU NO. 32 TAHUN 2004 PEMERINTAHAN DAERAH

14 UU NO. 34 TAHUN 2004 TNI

15 UU NO. 26 TAHUN 2007 PENATAAN RUANG

16 UU NO. 27 TAHUN 2007 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

17 UU. NO. 17 TAHUN 2008 PELAYARAN

B. INSTANSI TERKAIT YANG MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

NO KEGIATAN GAKKUM KAMLALANDASAN

HUKUMINSTANSI TERKAIT

1 PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI WILAYAH ZEE

UU NO. 5/1983 TNI AL, KEJAKSAAN, PENGADILAN

2 PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KONSERVASI SDA

UU NO. 5/1990 POLRI, DEPARTEMEN KEHUTANAN,DKP, KEJAKSAAN, PENGADILAN

3 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 9/1992 POLRI, DEPARTEMEN HUKUNM DANHAM, KEJAKSAAN, PENGADILAN

4 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN

UU NO. 23/1992 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN,KEJAKSAAN, PENGADILAN

5 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KARANTINA HEWAN, IKANDAN TUMBUHAN

UU NO. 16/1992 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN,KEJAKSAAN, PENGADILAN

6 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN

UU NO. 7/1996 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN,KEJAKSAAN, PENGADILAN

c. KOMPLEKSITAS DARI JENIS KEGIATAN DILAUT YANG MENYEBABKAN

BANYAK INSTANSI YANG KEPENTINGAN DALAM UPAYA MELAKSANAKAN

KEGIATAN- KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT (PENYIDIKAN HINGGA

PENUNTASAN TERHADAP SUATU PERISTIWA TINDAK PIDANA).

PEMAHAMAN TERHADAP LANDASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DILAPANGAN MASING- MASING LEMBAGA

AKAN TERDAPAT TUMPANG TINDIH DALAM MELAKSANAKAN

KEWENANGAN, UNTUK ITU DIBUTUHKAN ADANYA PEMBANGUNAN

KOORDINASI ANTAR INSTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 277

AYAT 2 UU NO 17 TAHUN 2008 DAN DALAM MELAKSANAKAN KOORDINASI

MANDIRI SEBAGAIMANA YANG MENJADI KEWENANGAN PERATURAN DAN

PERUNDANGAN-UNDANG INSTANSI MASING- MASING MENGACU KEPADA

FUNGSI PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 69 UU NO 17

TAHUN 2008 DENGAN SISTEM KOORDINASI MENGACU PADA PASAL 279 UU

NO 17 TAHUN 2008

2. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMELIHARAAN KAPAL-KAPAL PATROLI

SECARA GEOGRAFIS SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN, NEGARA REPUBLIKINDONESIA TERLETAK DI SEKITAR KHATULISTIWA ANTARA 94°45' BT-141°01'BT DAN DARI 06° 08' LU-11°05' LS, SEDANGKAN SECARA SPASIAL, WILAYAHTERITORIAL INDONESIA MEMBENTANG DARI BARAT KE TIMUR SEPANJANG5.110 KM DAN DARI UTARA KE SELATAN 1.888 KM². 65% DARI SELURUHWILAYAH INDONESIA DITUTUPI OLEH LAUT DENGAN LUAS TOTALPERAIRAN LAUT INDONESIA MENCAPAI 5,8 JUTA KM2, TERDIRI DARI 3,1 JUTAKM² WILAYAH LAUT KEDAULATAN (0,3 JUTA KM2 PERAIRAN TERITORIAL,DAN 2,8 JUTA KM2 PERAIRAN NUSANTARA) DAN 2,7 KM² LAUT ZEEBERDASARKAN UNCLOS 1982. UNTUK ITU PELAKSANAAN FUNGSIKEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN SANGAT MUTLAKDITEGAKKAN MAKA DIPERLUKAN KAPAL-KAPAL PATROLI YANGTERPELIHARA DAN DIAWAKI SECARA CUKUP BAIK PERSONIL MAUPUNKOMPETENSINYA SERTA DITUNJANG DENGAN DANA YANG MEMADAIDALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS AGAR PERAIRAN KITA TERJAMINKEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN SERTA PENEGAKAN HUKUMDAN MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN BERUSAHA YANG BERMUARAKEPADA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DISELURUH WILAYAHNEGERI INI

3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. ANALISA KEBUTUHAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA MERUPAKAN BENTUK

ANTISIPASI KEBUTUHAN DIMASA YANG AKAN DATANG DALAM RANGKA OPTIMALISASI

TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN YANG DIEMBANNYA AGAR UPAYA DALAM

PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKKAN HUKUM, KESELEMATAN PELAYARAN MELALUI

PERSONIL YANG MEMANGKU JABATAN DIKAPAL-KAPAL PATROLI. DIMULAI DARI PENYIAPAN

SISTEM OPERASI, PERKIRAAN ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA PELAYARAN ATAU

TERJADINYA SUATU MUSIBAH PELAYARAN DAPAT TERDETEKSI SECARA DINI

b. DALAM PEMBENTUKAN JIWA KORPS DAN KEBANGGAAN KORPS MAKA DIBUTUHKAN SISTEM

PENDIDIKAN YG MENGARAH KEPADA KECINTAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG

DIEMBANNYA ADALAH SEBAGAI PERINTAH UNDANG-UNDANG YANG HARUS DILAKSANAKAN

c. DALAM RANGKA PEMBINAAN PERSONIL AGAR TIDAK TERJADINYA KEJENUHANYANG

BERMUARA KEPADA KELUMPUHAN SUATU ORGANISASI PERLU MEMPERHATIKAN SUATU

RENCANA DAN MENGIMPLEMENTASIKANNYA SISTEM PENDIDIKAN, LATIHAN, ROTASI DAN

POLA KARIR

d. AGAR PERSONIL DAPAT TERJAGA KEBUGARANNYA MAKA DIPERLUKAN PEMERIKSAAN

KESEHATAN SECARA TERJADWAL DAN TEATUR

4. PERENCANAAN PENUGASAN KAPAL2 PATROLIMENGINGAT DARI LUASNYA PERAIRAN INDONESIA YANG HARUS DIAWASIDAN BERAGAMNYA PERSITIWA TINDAK PIDANA YANG ADA DILAUT SERTABERAGAMNYA UNSUR INSTANSI YANG MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUMDILAUT. BERBAGAI JENIS TINGKAT KEJAHATAN DAN BERBAGAI JENIS TINGKATPELANGGARAN KEDAULATAN YANG BERSINGGUNGAN DIANTARA DUANEGARA UNTUK ITU DIPERLUKAN ;- KECERMATAN, KEAKURATAN DAN KETEPATAN SERTA KECEPATAN

INFORMASI YANG DIDAPAT- MENGANALISIS SEMUA INFORMASI ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA,

PELANGGARAN, KEJAHATAN- MEMBUAT PLANNING OPERASI DAN PENEMPATAN KAPAL SECARA SKALA

PRIORITAS- MELAKSANAKAN KOORDINASI EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP

UNSUR2 TERKAIT- MELAKSANAKAN PENYIAPAN KEBUTUHAN SECARA PRIORITAS DAN

PENEMPATAN KAPAL2 PATROLI YANG TEPAT UNTUK DIBERDAYAKAN- MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN- MENUNTASKAN PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA YANG TERJADI DILAUT

MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT

HALAMAN 97 S/D 104

MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGANTERKAIT DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT