RANCANGAN - industriallindah.files.wordpress.com · Web viewKepada Pekerja yang terkena Pemutusan...

LANDASAN HUKUM PKB

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 (Pasal 116 - Pasal 135)2. Permenakertrans No. PER-28/Men/2014 (Pasal 14 – Pasal 29)3. Pasal 1338 KUH PERDATA (BW)4. Pasal 1320 KUH PERDATA (BW), tentang syarat sahnya Perjanjian---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 (Pasal 116 – Pasal 135)Pasal 116; PKB dibuat oleh SP/beberapa SP yang telah tercatat; Penyusunan PKB secara musyawarah; PKB ditulis dengan huruf latin dan berbahasa Indonesia; Jika bhs asing, harus diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah Pasal 117; Jika musyawarah tidaka sepakat, penyelesaian melalui PPHIPasal 118; Satu perusahaan hanya 1 PKB dan berlaku bagi seluruh pekerjaPasal 119; Jika hanya 1 SP, anggotanya lebih dari 50%; Jika 1 SP dan anggotanya kurang 50%, hrs mendapat dukungan lebih 50% (pemungutan suara); Jika dukungan kurang 50%, dapat mengajukan kembali setelah 6 blnPasal 120; Jika lbh 1 SP, yg berhak mewakili yg anggotanya lbh 50%; Jika tdk ada yg lbh 50%, dapat melakukan koalisi; Jika ayat 1 & 2 tdk terpenuhi, maka tim perunding secara proporsional Pasal 121; Keanggotaan SP dibuktikan dengan KTA;Pasal 122; Pemungutan suara oleh wakil pekerja & pengurus SP, disaksikan oleh disnaker & pengusaha;Pasal 123; Masa berlaku PKB 2 tahun; Dapat piperpanjang paling lama 1 thn (kesepakatan tertulis) Perundingan PKB berikutnya 3 bln sebelum berakhir Jika perundingan belum sepakat, PKB tetap berlaku paling lama 1 thnPasal 124; PKB sekurangnya memuat :

Hak & kewajiban pengusaha Hak & kewajiban SP/pekerja Jangka waktu & tgl mulai berlaku Tanda tangan para pihak

Isi PKB tdk boleh bertentangan dg perundangan yg berlaku Jika bertentangan maka batal demi hukumPasal 125; Jika kedua pihak sepakat mengadakan perubahan isi PKB, maka menjadi bagian yg tdk

terpisahkan Pasal 126; Pengusaha, SP & pekerja wajib melaksanakan PKB; Pengusaha & SP wajib memberitahukan isi PKB kpd seluruh pekerja; Pengusaha hrs mencetak & membagikan buku PKB kpd seluruh pekerja atas biaya perusahaan Pasal 127; Perjanjian Kerja (PK) yg dibuat pengusaha tdk boleh bertentangan dg PKB Jika bertentangan maka yg berlaku adalah PKBPasal 128; Jika PK tdk mengatur seperti PKB maka yang berlaku PKB

Prosedur Proses Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 1

Pasal 129; Pengusaha dilarang menganti PKB dg PP selama masih ada SP; Jika tdk ada SP maka dpt diganti tapi isinya tdk boleh lebih rendah dari PKBPasal 130; Perpanjangan/pembaharuan PKB tdk mensyaratkan seperti pasal 119; Perpanjangan/pembaharuan jika lbh 1 SP tim perunding secara proporsional Pasal 131; Pembubaran SP/pengalihan pemilik, PKB tetap berlaku s/d akir masa berlaku; Merger masing2 ada PKB, yg berlaku yg menguntungkan pekerja; Merger PKB & PP, maka berlaku PKB s/d akir masa berlaku Pasal 132; PKB berlaku sejak di tanda tangani, kecuali diatur lain; PKB setelah ditanda tangani, didaftarkan oleh pengusaha ke disnakerPasal 133; Ketentuan persyaratan, tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan & pendaftaran diatur

dalam KepmenPasal 134; Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah

wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 135; Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan

industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah2. Permenakertrans No. PER-28/Men/2014 (Pasal 14 – Pasal 29)Pasal 14; PKB dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat

pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

Perundingan PKB harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak. Perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

secara musyawarah untuk mufakat. Lamanya perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.Pasal 15; Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh

pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT. Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan,

dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.

PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan dan PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.

(4) Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PKB turunan di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan, maka selama PKB turunan belum disepakati, tetap berlaku PKB induk.

Pasal 16; Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup dan masing-

masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan.

Dalam hal 1 (satu) perusahaan memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh tersebut.

Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh tersebut.


Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuatdan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan beberapa serikat pekerja/serikat buruh tersebut.

Pasal 17; Pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permintaan

secara tertulis untuk merundingkan PKB dengan ketentuan apabila:a. serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; danb. memenuhi persyaratan pembuatan PKB sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pasal 18; Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh,tetapi tidak memiliki

jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan wakil-wakil dari pekerja/buruh yang bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukannya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengumumkan hasil pemungutan suara.

Pemungutan suara dapat dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan pemungutan suara oleh panitia.

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan tanggal pelaksanaan pemungutan suara kepada pejabat dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha, untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.

Panitia harus memberi kesempatan kepada serikat pekerja/serikat buruh untuk menjelaskan program kerjanya kepada pekerja/buruh di perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam pembuatan PKB.

Penjelasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di luar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati oleh panitia pemungutan suara dan pengusaha.

Tempat dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia dengan mempertimbangkan jadwal kerja pekerja/buruh agar tidak mengganggu proses produksi.

Penghitungan suara disaksikan oleh perwakilan dari pengusaha.Pasal 19; Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh,

maka serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang masing-masing anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

Jumlah 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai peringkat berdasarkan jumlah anggota yang terbanyak.

Setelah ditetapkan 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ternyata masih terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya masing-masing minimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut dapat bergabung pada serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20; Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

mengajukan permintaan berunding dengan pengusaha, maka pengusaha dapat meminta verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal penentuan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, maka verifikasi dilakukan oleh panitia yang terdiri dari wakil pengurus serikat pekerja/serikat buruh


yang ada di perusahaan dengan disaksikan oleh wakil instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha.

Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda anggota sesuai Pasal 121 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan apabila terdapat kartu tanda anggota lebih dari 1 (satu), maka kartu tanda anggota yang sah adalah kartu tanda anggota yang terakhir.

Hasil pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang hasilnya mengikat bagi serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.

Pelaksanaan verifikasi dilakukan di tempat-tempat kerja yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam waktu 1 (satu) hari kerja yang disepakati serikat pekerja/serikat buruh.

Pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi.

Jangka waktu verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh paling lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan verifikasi dari pengusaha.

Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda anggota atau pernyataan secara tertulis dari pekerja/buruh di perusahaan yang tidak memiliki kartu tanda anggota, dan bukti sebagai karyawan di perusahaan tersebut.

Pasal 21; Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib

perundingan yang sekurang-kurangnya memuat:a. tujuan pembuatan tata tertib;b. susunan tim perunding;c. lamanya masa perundingan;d. materi perundingan;e. tempat perundingan;f. tata cara perundingan;g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;h. sahnya perundingan; dani. biaya perundingan.

Pasal 22; Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 huruf b pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/serikat buruh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh.

Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungan kerja di perusahaan tersebut.

Pasal 23; Tempat perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf e, dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan atau kantor serikat pekerja/serikat buruh atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Biaya perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak.

Pasal 24; PKB sekurang-kurangnya harus memuat:

a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;b. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada SKPDd. bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;e. hak dan kewajiban pengusaha;f. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;g. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; danh. tanda tangan para pihak pembuat PKB.


Pasal 25; Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata

tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka kedua belah pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal.

Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya, yang memuat:a. materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;b. pendirian para pihak;c. risalah perundingan; dand. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.

Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan penyelesaian.

Instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah:a. SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, apabila lingkupberlakunya PKB

hanya mencakup satu kabupaten/kota;b. SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, apabila lingkup berlakunya PKB lebih dari satu

kabupaten/kota di satu provinsi;c. Direktorat Jenderal, apabila lingkup berlakunya PKB meliputi lebih dari satu provinsi.

Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, menyelesaikan perselisihan PKB tersebut berdasarkan kesepakatan tertulis dari serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi perunding dengan pengusaha.

Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat syarat:a. pihak-pihak yang melakukan perundingan;b. wilayah kerja perusahaan; danc. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.

Pasal 26; Apabila penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)

dilakukan melalui mediasi dan para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja.

Dalam hal daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya mencakup domisili perusahaan.

Pasal 27; Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha akan melakukan perubahan PKB yang

sedang berlaku, maka perubahan tersebut harus berdasarkan kesepakatan. Perubahan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari PKB yang sedang berlaku.Pasal 28; PKB ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat

pekerja/serikat buruh di perusahaan. Dalam hal PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wakil direksi atau

wakil pimpinan perusahaan, harus melampirkan surat kuasa khusus.Pasal 29; Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani

atau diatur lain dalam PKB.


Dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari masa berlaku PKB berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak.

Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati.

3. Pasal 1338 KUH PERDATA (BW)Pasal 1338; Kesepaakatan-kesepakatan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya

4. Pasal 1320 KUH PERDATA (BW), tentang syarat sahnya PerjanjianPasal 1320; Syarat sahnya perjanjian, yaitu : a. Adanya kesepakatan (sepakat para pihak) b. Cakap dalam bertindak hukum (dewasa/cukup umum) c. Hal/obyek atau urusan tertentu d. Causa yang halal (sebab-sebab yang halal)

Ket. Syarat a dan b : syarat subjeksyarat c dan d : syarat objektif

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN PKB

1. Pentahapan Proses2. Tugas tim perumus3. Langkah yg harus dilakukan tim perumus4. Tim Perumus5. Tugas tim perunding6. Langkah yg harus dilakukan tim perunding7. Prinsip dlm Perundingan8. Tata cara Pembuatan9. Tahapan Pembuatan10. Pendaftaran PKB

1. Pentahapan Proses; Rapat koordinasi (PUK, anggota & perangkat) Membentuk Tim Perumus ( membuat konsep PKB & konsep tatib perundingan) Membentuk Tim Perunding (mensukseskan konsep yg dibuat tim perumus). Kewenangan Tim Perunding (merundingkan, memutuskan, pending & menandatangani materi

perundingan) Puk Membuat Surat Keputusan (sbg bukti kewenangan) Puk mengajukan surat permohonan perundingan disertai draft pkb Melakukan perundingan Menandatangani dan mendaftarkan PKB Memperbanyak (pengusaha) Mensosialisasikan PKB (pengusaha dan Puk) Mengawasi pelaksanaan PKB

2. Tim Perumus Berjumlah (sesuai kebutuhan) Unsur tim perumus adalah Pengurus PUK dan perwakilan anggota Mampu berkomunikasi dg baik (sesama tim & anggota) Memiliki wawasan (ketenagakerjaan)

3. Tugas tim perumus Membuat konsep PKB


Membuat konsep tata tertib perundingan Mengumpulkan masukan dari anggota, pengusaha (PP) atau perusahaan lain sejenis Membuat konsep PKB & konsep tata tertib perundingan Setelah konsep PKB & konsep tatib perundingan selesai, maka tugas tim perumus selesai

4. Langkah yg harus dilakukan tim perumus Mempelajari isi PP/PKB Menggali masukan dari anggota Mencari data kesejahteraan/PKB perusahaan sejenis dan sekitar Membaca situasi dan kondisi perusahaan Kebijakan pengusaha yg tidak tertuang dalam PP/PKB Menyiapkan dasar-dasar hukum terkait pasal per pasal PKB

5. Tim Perunding Tim perunding terdiri dari pengurus puk dan anggota Berjumlah maksimal 9 (sembilan) orang Pernah mengikuti pendidikan negosiasi Tim perunding dibentuk harus dari tim perumus dengan surat keputusan

6. Tugas Tim Perunding Membuat skala prioritas isi PKB Melaksanakan perundingan (mulai dari tata tertib s/d PKB) Menyepakati, menanda tangani & menyatakan pending dan atau dead lock

7. Langkah yg harus dilakukan tim perunding Mempelajari peraturan perundangan ketenagakerjaan Menjaga kekompakan tim Melakukan koordinasi dgn PUK & Perangkat (PC) Menyusun argumentasi Melakukan loby (jika perlu) Pembekalan Negosiasi

8. Prinsip dalam Perundingan Para pihak dijamin mengeluarkan pendapat secara bebas & bertanggung jawab Para pihak harus berusaha dengan ketulusan hati & semangat kemitraan dan itikad baik Kesepakatan atas dasar musyawarah mufakat Isi PKB tdk boleh lebih rendah dari peraturan perundangan yang berlaku PKB yg telah ditanda tangani mengikat bagi kedua belah pihak. Para pihak menjaga suasana kondusif

9. Tahapan Perundingan Puk mengajukan surat permohonan perundingan Serah terima konsep/draft PKB Serah terima konsep/draft tata tertib Bersikap tegas, luwes & senatiasa kompak dalam perundingan Jelaskan sisi positif usulan dari Puk bagi kepentingan Pengusaha Perundingan dilakukan dengan itikad baik. Periksa ulang hasil perundingan sebelum ditanda tangani.

10. Pendaftaran Perjanjian Kerja BersamaPermenakertrans No. PER-28/Men/2014 (Pasal 30 – Pasal 32)

Pasal 30; Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan:

a. sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan; dan


b. sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB. Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan naskah

PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh diatas meterai cukup.

Pasal 31; Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan

oleh:a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan

yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat

pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1

(satu) provinsi. Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dibuat dengan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus meneliti

kelengkapan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau materi naskah PKB.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat keputusan pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran.

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 32; Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib melaksanakan

ketentuan yang ada dalam PKB. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya

kepada seluruh pekerja/buruh.


FORMAT PENGAJUAN PENDAFTARANPERJANJIAN KERJA BERSAMA

KOP PERUSAHAAN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................., ........ (kota dan tanggal)

No : Hal : Pendaftaran PKB Kepada Yth,............................................di ........................................

Bersama ini kami ajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana yang diatur dalam pelaksanaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan beberapa keterangan perusahaan sebagai berikut: 1. Nama Perusahaan :2. Alamat Perusahaan/Telepon :3. Tahun Pendirian Perusahaan :4. Jenis/Bidang Usaha : (diisi sesuai KLUI)5. Status Perusahaan :

PT/CV/Firma/Perusahaan Perseorangan/BadanUsaha Negara/Persero/PMA/PMDN/Joint Venture (coret yang tidak perlu)

6. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan :7. Jumlah Pekerja :

- Laki-laki : - Perempuan :

8. Daerah Operasi/provinsi :9. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :10. No. Pendaftaran SP/SB :11. Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh :12. umlah Anggota :13. Upah :

- Tertinggi : - Terendah :

14. Waktu Berlaku PKB : Tanggal ............... s/d ............... 15. PKB yang didaftar yang ke : (1,2,3....dst) 16. No. Anggota APINDO :17. No. Anggota BPJS :18. Koperasi Pekerja :19. Jumlah Pekerja :

- PKWT :- PKWTT :

Pimpinan Perusahaan,

Tanda tangan & Stempel

...............................


RANCANGANTATA TERTIB

PERUNDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

PIHAK PENGUSAHA DENGAN PIHAK SERIKAT PEKERJA

PT. …………………………………….

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, ……… tanggal, ……..bulan,……. tahun, …… bertempat di PT. ……..telah diadakan perundingan antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja Automotiv, Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. …......…. , membahas tata tertib perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama periode …...s/d …….Setelah diadakan perundingan secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, dan demi kelancaran proses perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama tersebut, maka telah disepakati bersama tata tertib perundingan yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1Tim Perunding

(1) Tim perunding dari pihak pengusaha sebanyak ….. orang, yang terdiri dari :

No N a m a Jabatan dalam Perundingan

(2) Tim perunding dari pihak serikat pekerja sebanyak …… orang, yang terdiri :

No N a m a Jabatan dalam Perundingan

Pasal 2Surat Kuasa

Bahwa masing-masing pihak harus disertai dengan mandat penuh berupa Surat Kuasa untuk melaksanakan tugas- tugas perundingan dari awal hingga selesai perundingan.

Pasal 3Tempat Perundingan

Tempat perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama diadakan diruang meeting perusahaan, dan apabila diperlukan perundingan dapat dilakukan diluar lingkungan perusahaan, atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.


Pasal 4Waktu Perundingan

(1) Waktu perundingan pembuatan Perjajian Kerja Bersama dilakukan untuk paling lama selama 3 (tiga) bulan sejak disepakati Tata Tertib Perundingan.

(2) Target waktu perundingan PKB dimulai dari tanggal, ….. tahun, …… dan harus diselesaikan pada tanggal ………...

(3) Pelaksanaan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama diatur sebagai berikut :

No Hari/Tanggal Waktu Tempat

(4) Apabila waktu perundingan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perundingan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5Sistim Perundingan

(1) Bahwa sistem perundingan dimulai dari Mukadimah dan dilanjutkan pasal demi pasal secara berurutan sesuai konsep PKB dari kedua belah pihak, dan apabila dipandang perlu dapat disepakati oleh kedua belah pihak pasal tersebut untuk ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.

(2) Masing-masing tim menunjuk soearang anggota sebagai pencatat/notulen untuk membuat catatan-catatan sidang. Hasil catatan notulen setiap selesai kemudian ditanda tangani oleh masing-masing ketua/juru bicara tim.

Pasal 6Kesepakatan Masing-Masing Pasal

Bahwa apabila pasal yang telah disepakati kedua belah pihak, maka masing-masing ketua tim perunding menanda tangani pasal yang telah disepakati tersebut dan dinyatakan sah.

Pasal 7Pending

Untuk memperlancar jalannya perundingan, apabila ada pasal-pasal yang belum dapat disepakati oleh kedua belah pihak maka pasal tersebut dipending, dan perundingan dilanjutkan pada pasal berikutnya.

Pasal 8Perselisihan

Apabila kedua belah pihak telah merundingkan kembali pasal-pasal yang terpending sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sebanyak 3 kali perundingan maka kedua belah pihak sepakat bahwa perundingan dinyatakan menemui jalan buntu (dead lock) dan proses penyelesaiannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9Tindakan Sepihak

Dalam rangka menjamin kelancaran perundingan perjanjian kerja bersama, maka masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan sepihak yang merugikan pihak lain.

Pasal 10Tata Cara Musyawarah

(1) Masing-masing tim menunjuk seorang ketua/juru bicara tim, dan anggota tim dapat berbicara setelah mendapat ijin dari ketua/juru bicara masing-masing tim.


(2) Masing-masing ketua/juru bicara tim membuka dan menutup sidang dengan jadwal yang disepakati kedua belah pihak.

(3) Kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan cara-cara musyawarah untuk mufakat sesuai semangat hubungan industrial yang harmonis.

Pasal 11Biaya Perundingan

Biaya selama proses perundingan PKB ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengusaha, dan termasuk biaya penggandaan buku PKB.

Pasal 12Lain-lain

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat kedua belah pihak.

(2) Apabila didalam tata tertib perundingan ini terdapat kekeliruan/kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian tata tertib ini dibuat atas kesepakatan bersama pihak pengusaha dengan pihak serikat pekerja yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait.

Disepakati di : ……..Pada Tanggal : ………

Ditandatangani Oleh Para Pihak :

Pihak Pengusaha, Pihak Serikat Pekerja,


DRAFTPERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

PENGUSAHA PT. ………………………………

DENGAN

SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONENFEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

PT. ………………………………

MUKADIMAH

Bahwa sesunguhnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah tujuan dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia adil makmur berdasarkan pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

Bahwa pembangunan nasional menuntut partisipasi dan peran aktif Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja selaku subyek dan objek dari pembangunan itu sendiri dan dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan tarap hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas.

Bahwa peningkatan produksi dan produktivitas hanya dimungkinkan oleh adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan, Serikat Pekerja dan Para Pekerja Sekaligus merupakan wahana pencipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai dengan azas Hubungan Industrial (HI).

Bahwa ketenangan usaha dan ketenangan kerja hanya dapat dicapai bila masing-masing pihak memahami serta menghayati hak-hak dan kewajibannya, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa saling mengerti, menghargai, menghormati dan mempercayai dalam iklim kerjasama yang baik dan hubungan kerja yang harmonis.

Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini adalah : 1. Untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja2. Menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi bagi Pekerja3. Meningkatkan dan memperteguh hubungan kerja dalam perusahaan4. Mengatur penyelesaian perbedaan-perbedaan pendapat dan perselisihan5. Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin serta hubungan industrial antara

perusahaan, Serikat Pekerja dan Para Pekerja

Untuk mencapai tujuan tersebut maka disadari, diyakini serta diakui :1. Bahwa pengelolaan jalannya perusahaan adalah hak dan tanggung jawab perusahaan, dimana

perusahaan berhak untuk mengharapkan dari pekerja peningkatan kemampuan kerja yang sebaik-baiknya.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab serikat pekerja adalah mewakili anggota-anggotanya baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam bidang ketenagakerjaan, setiap keluhan dari anggotanya yang disalurkan melalui Serikat Pekerja akan ditanggapi sebaik-baiknya oleh perusahaan.

3. Bahwa kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja adalah hak setiap Pekerja, dengan demikian kemampuan dan daya kreasinya senantiasa dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta penghasilan untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya.


4. Bahwa imbalan dan jaminan sosial serta jaminan kesehatan yang baik akan mendorong / meningkatkan gairah kerja para pekerja guna mencapai suatu yang lebih baik dalam pekerjaannya.

Maka dengan berlandaskan pokok-pokok pikiran seperti tersebut diatas, untuk memahami serta menghayati tugas serta hak dan kewajiban masing-masing, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kedua belah pihak telah bersepakat untuk merumuskan Perjanjian Kerja Bersama seperti tersebut dalam bab-bab dan pasal pasal sebagai berikut :

BAB IU M U MPasal 1

Pihak-Pihak Yang Mengadakan PerjanjianPihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama ini ialah :

(1) PT. ……………… yang berkedudukan di jalan ……………. . Bergerak dalam bidang ……………………. dengan Akte Notaris No. …………………………………selanjutnya disebut sebagai Pengusaha

(2) Serikat Pekerja SPAMK FSPMI PUK PT………………… kedudukan dijalan…………… dengan SK Pencatatan Disnaker Nomor : ....................selanjutnya disebut sebagai serikat pekerja

Pasal 2Istilah dan Pengertian

Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan :

(1) Perusahaan Adalah PT…………… yang berkedudukan di jalan ............................... . Bergerak dalam bidang …………… berbadan hukum dengan Akte Notaris No. ...................

(2) Pengusaha Adalah pemilik Perusahaan atau orang yang diberi kuasa untuk mengelola jalannya Perusahaan dan melakukan tindakan atas nama pemilik Perusahaan.

(3) Serikat Pekerja Adalah Serikat Pekerja SPAMK FSPMI PT……………yang berkedudukan di jalan …………………dengan No Pencatatan.......Disnaker...............

(4) Pengurus Serikat Pekerja Adalah Pekerja yang menduduki jabatan dalam organisasi Serikat Pekerja.

(5) Pekerja Adalah orang yang bekerja di Perusahaan dan menerima upah berdasarkan hubungan kerja.

(6) Keluarga Pekerja Adalah seorang istri atau suami dan anak-anaknya yang sah dengan batas usia maksimum 22 tahun. Belum menikah dan belum bekerja., sebagaimana yang terdaftar di Personalia Perusahaan, yang menjadi tanggungan Pekerja.

(7) Ahli Waris Adalah keluarga atau orang yang ditunjuk sebagai kuasa Pekerja untuk menerima setiap pembayaran bila Pekerja meninggal dunia. Dalam hal tidak ada penunjukan Penerima warisnya, maka pelaksanaannya diatur menurut hukum yang berlaku.

(8) Orang Tua Pekerja Adalah ayah dan ibu Pekerja sebagaimana yang terdaftar di Perusahaan.

(9) Mertua Pekerja Adalah ayah dan ibu dari suami atau istri Pekerja sebagaimana yang terdaftar di Perusahaan

(10) Atasan Langsung Adalah Pekerja karena jabatannya mempunyai tanggung jawab penugasan. Pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap Pekerja di bagiannya.

(11) Atasan Adalah Pekerja yang jabatan dan atau pangkatnya lebih tinggi.Upah Adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha


atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan dari Pengusaha atau pemberi kerja pada Pekerja ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. perjanjian, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13 th. 2003 pasal 1 ayat 30)

(12) Upah Pokok Adalah balas jasa berupa uang yang diterima oleh Pekerja secara tetap setiap bulan, berdasarkan nilai atau harga jabatan dan prestasi kerja.

(13) Tunjangan Tetap Adalah pembayaran pada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (PER-03/MEN/1997)

(14) Tunjangan Tidak Tetap Adalah pembayaran kepada pekerja yang diberikan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap kepada pekerja yang didasarkan kepada kehadiran.

(15) Kecelakaan kerja Adalah kecelakaan yang terjadi/ timbul dalam dan karena hubungan kerja, berangkat kerja dan pulang kerja

(16) Penghasilan Bruto Adalah penghasilan kotor Pekerja yang masih harus diperhitungkan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan potong-potongan wajib lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(17) Penghasilan Netto Adalah penghasilan bersih Pekerja yang sudah diperhitungkan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan potong-potongan wajib lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(18) Masa Kerja Adalah jangka waktu seseorang bekerja sejak bekerja di Perusahan tersebutsecara tidak terputus dan atau dihitung sejak tanggal diterima sebagai Pekerja

(19) Pekerjaan Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja untuk Pengusaha dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.

(20) Kerja Lembur Adalah kerja yang dilakukan oleh Pekerja diluar jam/hari kerja yang telah ditetapkan, atas dasar kesepakatan dengan atasan langsung bersifat tidak mengikat.

(21) Lingkungan Perusahaan Adalah seluruh wilayah area Perusahaan PT………………………..

(22) Hari Kerja Adalah jangka waktu yang berjalan tidak termasuk istirahatmingguan dan hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

(23) Jam Kerja Adalah satuan waktu yang ditetapkan sebagai kewajiban pekerja dalam menjalankan tugasnya.

(24) Hari Libur Adalah hari sabtu dan minggu serta hari-hari lain yang ditetapkan Pemerintah.

(25) Perjanjian Kerja Bersama Adalah suatu bentuk kesepakatan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja untuk seluruh Pekerja.

(26) Anggota Serikat Pekerja Adalah pekerja yang bekerja di perusahaan pada semua golongan dan jabatan yg terdaftar di serikat pekerja.

(27) Mutasi Adalah pemindahan pekerja dari satu departement ke departement lainnya dan atau pemindahan pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dalam satu group dengan disertai surat pemberitahuan dan ditandatangani.


(28) Rotasi Adalah pemindahan pekerja dari seksi satu ke seksi lainnya dalam satu departement.

Pasal 3Luasnya Perjanjian

(1) Telah sama-sama dimengerti dan disepakati oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum,seperti tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan berlaku untuk semua pekerja.

(2) Hal-hal baru yang berkaitan dengan Hubungan Industrial dan atau yang belum diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerja Bersama, penjabarannya disusun lebih lanjut melalui Perjanjian Tambahan atas dasar kesepakatan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dengan tidak meniadakan, mengganti, mengurangi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak

Yang Mengadakan Perjanjian(1) Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban/bertanggung jawab untuk mematuhi dan

melaksanakan sepenuhnya semua kewajiban yang telah disetujui bersama yang mengikat Pengusaha dan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

(2) Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban dan bertanggung jawab menyebarluaskan serta memberikan penjelasan kepada Pekerja baik isi, makna, penafsiran maupun pengertian dari ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama ini agar dimengerti dan dipatuhi, disamping memberikan penjelasan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.

BAB IIPENGAKUAN, JAMINAN, FASILITAS,BANTUAN DAN DISPENSASI BAGI

SERIKAT PEKERJAPasal 6

Pengakuan Perusahaan dan Serikat Pekerja(1) Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja sebagai organisasi yang sah mewakili dan

bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.

(2) Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan pemempunyai hak untuk memimpin dan menjalankan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian kerja bersama ini dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7Jaminan Bagi Serikat Pekerja

(1) Pekerja yang dipilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja atau yang ditunjuk oleh Pengurus untuk menjadi wakil Serikat Pekerja tidak akan mendapat tindakan diskriminatif dan atau tekanan langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan atau Atasannya karena menjalankan fungsi dan tugasnya.

(2) Perusahaan akan menyelesaikan dengan Serikat Pekerja setiap ada keluhan Pekerja baik yang diajukan kepada Perusahaan maupun melalui Serikat Pekerja.

(3) Pengurus Serikat Pekerja dapat memanggil anggotanya untuk suatu keperluan Pembinaan didalam jam kerja dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Atasan langsung

(4) Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan memberikan keterangan yang diperlukan tentang hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan di Perusahaan

(5) Perusahaan menyadari bahwa tindakan penutupan Perusahaan (Lock Out) adalah tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial maupun kebijaksanaan Pemerintah, maka oleh karena itu akan dihindarkan.

(6) Perusahan tidak akan merintangi dan atau menghalangi perkembangan serta kegiatan Serikat Pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung.


Pasal 8Jaminan Bagi Perusahaan

(1) Serikat Pekerja tidak menghalangi pengusaha dalam menegakan tata tertib sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersamadan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Serikat Pekerja tidak akan mencampuri urusan Perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan Hubungan Industrial dan atau ketenagakerjaan

(3) Serikat Pekerja menyadari bahwa tindakan pemogokan dan memperlambat kerja adalah tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial, oleh karena itu sedapat mungkin dihindarkan, dan diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan.

Pasal 9Fasilitas dan Bantuan Bagi Serikat Pekerja

(1) Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kep/ Men 187/2004 Perusahaan membantu melaksanakan pemotongan Iuran Anggota Serikat Pekerja, dengan berpedoman pada Surat kuasa pekerja dan permohonan dari PUK SPAMK FSPMI PT......

(2) Untuk menunjang kegiatan Serikat Pekerja seperti menghadiri rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, pelatihan serta aktifitas sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan Serikat Pekerja baik di dalam maupun di luar lingkungan,maka atas dasar pengajuan serikat pekerja perusahaan memberikan bantuan kepada serikat pekerja.

(3) Perusahaan akan membantu pengadaan sekertariat dan sarana lainnya untuk serikat pekerja.(4) Perusahaan menyediakan papan pengumuman bersama bagi Serikat Pekerja dan Perusahaan,

di tempat yang mudah dilihat dan menjadi perhatian Pekerja di dalam lingkungan Perusahaan.

Pasal 10Dispensasi Bagi Keperluan Serikat Pekerja

(1) Atas permintaan Serikat Pekerja, Perusahaan memberikan dispensasi kepada pengurus atau anggota yang diberikan tugas organisasi tanpa mengurangi hak nya sebagai Pekerja.

(2) Bila seorang pengurus atau anggota Serikat Pekerja dipilih menjadi pengurus pada perangkat organisasi Serikat Pekerja yang lebih tinggi, Perusahaan memberikan dispensasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya tersebut, dengan tidak mengurangi hak nya.

Pasal 11Lembaga Kerja Sama Bipartit

Perusahaan dan Serikat Pekerja bertekad untuk bekerja sama dalam mewujudkan hubungan indstrial, melalui :

1. Lembaga Kerjasama Bipartit terdiri dari Pengusaha dan Pengurus Serikat Pekerja.2. Pertemuan rutin, dilakukann minimal 1 (satu) bulan sekali pada waktu yang telah disepakati

bersama, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Perusahaan.3. Pertemuan insidentil, dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalah-masalah yang

berkaitan dengan ketenagakerjaan.

BAB IIIHUBUNGAN KERJA

Pasal 12Status Pekerja

Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 berdasarkan sifat dan jangka waktu ikatan kerja yang ada, pekerja dibedakan atas :

a. Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)b. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

Pasal 13Penerimaan Pekerja

(1) Perusahaan akan melaksanakan penerimaan pekerja baru untuk memenuhi tenaga kerja guna mengisi lowongan pekerjaan.

(2) Persyaratan umum yang diperlukan dalam penerimaan pekerja akan diatur sebagai berikut :a. Warga negara indonesia dan Warga negara asingb. Berusia minimal 18 tahun


c. Lulus proses seleksi yang diadakan perusahaan.d. Berbadan sehat dengan melalui uji kesehatan oleh dokter yg ditunjuk perusahaane. Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari kepolisianf. Bersedia menjalani masa percobaan dan masa trainingg. Bersedia mematuhi Peraturan-peraturan yang tertuang dalam PKBh. Tidak terkait hubungan kerja dengan pihak lain.

Pasal 14Masa Percobaan

(1) Penerimaan pekerja dengan melalui masa percobaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan dapat upah penuh dan hak-hak yang lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

(2) Masa percobaan dihitung sejak dari pertama terikat hubungan kerja.(3) Masa percobaan tidak berlaku untuk pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).(4) Penilaian selama masa percobaan dilakukan oleh atasan langsung dimana pekerja

ditempatkan.(5) Dalam masa percobaan tersebut Pengusaha maupuan Pekerja berhak melakukan Pemutusan

Hubungan Kerja dengan mengadakan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.(6) Pekerja yang tidak melewati masa percobaan 3 (tiga) bulan maka secara otomatis perjanjian

kerja berakhir tanpa mendapat uang pesangon atau uang jasa maupun uang pengganti hak.(7) Apabila setelah melewati masa percobaan 3 (tiga) bulan ada keputusan diangkat atau tidak,

maka demi hukum pekerja tersebut akan menjadi pekerja tetap.

Pasal 15Pekerja Untuk Waktu Tertentu

(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang karena waktu dan sifat pekerjaannya, perusahaan dapat menerima pekerja untuk waktu tertentu.

(2) Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 59, pekerja untuk waktu tertentu adalah sebagai berikut :a. Pekerjaan yang hanya sekali atau sementara sifatnyab. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan

paling lama 3 (tiga) tahunc. Pekerjaan yang sifatnya musimand. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan

yang masih dalam percobaan atau penjajakan.(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.(4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dilaksanakan oleh pengusaha dengan pekerja sesuai

dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 59.

Pasal 16Tenaga Kerja Asing

(1) Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing perusahaan harus mematuhi ketentuan mengenai penempatan TKA sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan diperusahaan harus memahami dan menghormati adat istiadat bangsa Indonesia dan bersikap sopan terhadap pekerja lain serta melaksanakan hubungan industrial.

(3) Pekerja asing tidak boleh menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan-jabatan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 46.

(4) Perusahaan akan memberi informasi kepada serikat pekerja tentang tenaga kerja asing yang ada diperusahaan.

(5) Sesuai dengan Program Alih Teknologi maka tenaga kerja asing yang ditempatkan diperusahaan wajib berupaya mengalihkan keahlian dan pengetahuannya kepada pekerja Indonesia.


Pasal 17Pengangkatan Pekerja

Perusahan memberikan kesempatan bagi pekerja waktu tertentu ( PKWT ) untuk menjadi pekerja tetap (PKWTT ), sesuai perundang-undangan yang berlaku dan ketentua lain yang ditetapkan perusahaan.

Pasal 18Mutasi dan Prosedurnya

(1) Demi lancarnya kegiatan Perusahaan serta pendayagunaan tenaga kerja, Perusahaan dapat menempatkan, memutuskan atau memindahkan Pekerja dari suatu jabatan/pekerjaan ke jabatan atau pekerjaan lain dalam unit kerja Perusahaan, cabang atau antar Perusahaan dalam suatu group.Mutasi dapat dilakukan dengan alasan-alasan : a. Bertambahnya pekerjaan di suatau tempat dengan memeperhatikan kecakapan dan

kemampuan Pekerja serta dengan mempertimbangkan karirnya di dalam Perusahaan. b. Memberikan kesempatan kepada Pekerja yang mempunyai potensi untuk maju, agar dapat

mengembangkan karirnya pada jabatan yang baru.c. Pekerja yang karena kesehatannya menurut nasehat dokter tidak memungkinkan ia bekerja

dalam jabatan/pekerjaan yang didudukinya.

(2) Mutasi bukanlah tindakan hukuman dan pelaksananya tidak akan mengurangi hak-hak pekerja termasuk hak untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

(3) Pelaksanaan mutasi terlebih dahulu wajib dibicarakan dengan pekerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) minggu sebelum tanggal pelaksanaan untuk mutasi dalam Perusahaan, dan 1 ( satu ) bulan sebelum tanggal pelaksanaan untuk mutasi antar cabang atau grup Perusahaan.

(4) Sebelum tanggal pelaksanaan, pekerja wajib menandatangani lembar verifikasi sebagai tanda persetujuan.

(5) Dalam hal pelaksanaan mutasi tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal ini, maka Pekerja dapat mengajukan surat keberatan dengan menyampaikan alasan-alasanya kepada atasannya dengan tembusan kepada Serikat Pekerja untuk diusahakan penyelesaiannya. Selama masa penyelesaian, Pekerja masih melaksanakan kewajibannya di tempat kerja dan atau jabatan yang lama.

(6) Dalam hal keberatan sebagaimana diatas, harus diajukan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejakpemberian mutasi.

(7) Setiap mutasi / pemindahan ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Division Manager, diberikan kepada Pekerja dan atasan baru setingkat Division Manager, serta ditembuskan kepada HRD dan Serikat Pekerja.

(8) Semua biaya mutasi akan ditanggung oleh perusahaan, setelah adanya kesepakatan dengan Serikat Pekerja.

Pasal 19Penilaian Prestasi Kerja

(1) Penilaian Prestasi Kerja setiap Pekerja dilakukan oleh Atasannya masing-masing minimal setahun satu kali.

(2) Hal-hal yang dinilai dalam penilaian Prestasi Pekerja menyangkut antara lain: Absensi, penguasan kerja, sikap kerja, kerjasama, kualitas kerja, kuantitas kerja, kreativitas kerja.

(3) Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja dilakukan oleh Atasan Langsung (minimum Kepala Regu), dengan menggunakan lembaran penilaian Prestasi Kerja dan hasil penilaian bersifat final wajib disampaikan kepada Pekerja.

(4) Hasil penilaian Prestasi Kerja digunakan untuk pembinaan dan pengembangan Pekerja yang bersangkutan, yang meliputi antara lain : kenaikan upah pokok, kenaikan golongan, jabatan besarnya bonus, pendidikan dan latihan.

(5) Kenaikan golongan pekerja diatur oleh Perusahaan dengan memepertimbangkan nilai prestasi dan keahlian, dimana jangka waktu kenaikan sub golongan atau golongan berkisar 1 ( satu )


sampai dengan 3 ( tiga ) tahun, dan untuk golongan dan jabatan tertentu harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 20Promosi Pekerja

(1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi guna mengisi lowongan jabatan yang ada, dengan mempertimbangkan : a. Kemampuan, pendidikan/pelatihan dan prestasi kerja termasuk catatan prestasi kerja

ditahun sebelumnya.b. Masa kerja dan masa menjabat pada jabatan sekarang.c. Pengalaman kerja

(2) Untuk menunjang ayat 1 diatas, Perusahaan harus mempunyai standarisasi golongan untuk semua tingkatan jabatan.

(3) Pekerja yang dipromosikan terlebih dahulu diangkat sebagai Pejabat Sementara ( acting ) untuk penilaian atas kemampuannya pada jabatan itu maksimal 6 ( enam ) bulan, terhitung sejak saat Pekerja tersebut menjabat sebagai Pejabat Sementara ( acting ) dan apabila memenuhi syarat, akan dilakukan penyesuaian golongan terhadap bobot pekerjaan yang baru.

(4) Golongan dan upah pokok Pekerja akan ditinjau dan disesuaikan dengan promosi jabatan. (5) Setelah melalui pengangkatan sementara tersebut di atas dengan penilaian yang baik,

Perusahaan memberikan Surat Pengangkatan Tetap, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta ditembuskan ke Serikat Pekerja.

Pasal 21Perjalanan Dinas

(1) Perusahaan dapat menugaskan Pekerja untuk melakukan perjalanan dinas.(2) Dalam hal karena sesuatu alasan Pekerja terpaksa tidak dapat menjalankannya, maka

diharuskan mengajukan keberatannya kepada atasan yang menugaskan dengan alasan yang dapat diterima.

(3) Pekerja yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas kepadanya akan diberikan Surat Tugas yang ditandatangani oleh atasan yang berwenang minimal setingkat Manager.

(4) Pekerja yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas. Tata cara dan besarnya biaya perjalanan dinas diatur terpisah setelah dirundingkan antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha.

BAB IVWAKTU KERJA

Pasal 22Waktu Kerja

(1) Jam kerja dalam perusahaan adalah 8 jam sehari, dan 40 jam seminggu mengingat sifat pekerjaan di perusahaan, jam kerja dikerjakan diatur sebagai berikut :

i. Office dan Non SihftJam kerja Jam istirahat

Senin s/d Kamis : 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00Jum’at : 08.00 – 17.00 11.45 – 13.00

Sabtu dan Minggu adalah hari libur

ii. Factory Jam Kerja Istirahat

Shift ISenin s/d KamisJum’at

Shift IISenin s/d Jum’at

Shift III

08.00 – 17.0008.00 – 17.00

17.00 – 24.00

12.00 – 13.0011.45 – 13.00

19.00 – 20.00


Senin s/d Jum’at24.00 – 08.00 04.00 – 05.00

Sabtu dan Minggu adalah hari libur

(2) Untuk jenis pekerjaan tertentu ditetapkan waktu kerja cara tersendiri dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Jika seorang pekerja bekerja secara efektif dibawah 2 ( dua ) jam dari kewajibannya selama 8 (delapan) jam, maka pekerja tersebut dianggap hadir bekerja dengan satus hari kerja biasa. Pengecualian adalah kejadian yang disebabkan kecelakaan, kelahiran atau meninggal dunia angota keluarga pekerja.

(4) Hari kerja yang jatuh pada hari libur resmi atau hari libur mingguan dihitung sebagai kerja lembur.

Pasal 23Disiplin Waktu Kerja

(1) Setiap pekerja diwajibkan mencatatkan waktu kehadirannya pada alat atau kartu pencatat waktu untuk setiap kali hadir masuk kerja dan pulang kerja.

(2) Pekerja yang terlambat datang untuk masuk bekerja karena alasan apapun diharuskan mencatat waktu kedatangannya pada alat pencatat waktu atau kartu pencatat waktu serta diwajibkan melapor ke atasan langsung dengan menjelaskan sebab keterlambatannya.

(3) Bila seorang Pekerja yang karena keperluannya dinas maupun pribadi di luar lingkungan Perusahaan harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, sebelum pergi harus meminta ijin kepada Atasan Langsungnya. Setelah kembali, Pekerja tersebut duharuskan melapor kepada atasan langsung.

(4) Bila seorang Pekerja yang karena keperluan dinas maupun pribadi di luar lingkungan Perusahaan terpaksa meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dan tidak akan kembali lagi, diwajibkan mencatatkan waktu kepergiannya pada alat pencatat waktu atau kartu pencatat waktu dan sebelumnya minta ijin kepada atasan langsung.

(5) Bila seorang Pekerja yang karena keperluan dinas maupun pribadi di dalam lingkungan Perusahaan terpaksa meninggalkan pekerjaan, sebelum pergi harus mendapatkan ijin dari atasan langsung.

(6) Bila seorang Pekerja yang karena keperluan dinas luar, ke custumer, cabang, atau mengikuti seminar, diperbolehkan untuk tidak mencatat kartu pencatat waktu, tetapi wajib melaporkan dan mendapat ijin dari atasan langsung.

(7) Pekerja dilarang :a. Mencatatkan alat pencatat waktu atau kartu pencatat waktu Pekerja yang lain.b. Mengubah waktu pada alat pencatat waktu atau kartu pencatat waktu.c. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada alat pencatat waktu.

(8) Pekerja Wajib :a. Pekerja yang tidakmasuk kerja karena alasan sakit wajib memberitahukan kepada atasan

langsung dan apabila sakit selama 2 ( dua ) hari kerja atau lebih wajib menyerahkan surat keterangan sakit yang sah dari dokter setelah ia masuk kerja kembali.

b. Pekerja wajib meminta ijin sebelumnya dalam hal tidak masuk karena suatu urusan, kecuali dalam hal yang sifatnya mendesak atau mendadak, dan untuk itu wajib menunjukan bukti-bukti yang sah dan kuat.

c. Pekerja yang tidak dapat menunjukan bukti-bukti ini digolongkan sebagai mangkir. (9) Pekerja harus sudah berada di tempat kerja untuk melaksanakan pekerjaannya pada waktu

jamkerja dimulai.(10) Dalam hal istirahat makan, maka pekerjaan tidak dibenarkan berada diruang makan

sebelumwaktunya dan pada waktu istirahat makan selesai sudah harus kembali ke tempat kerjanyamasing-masing.

(11) Setiap bulan HRD wajib mengeluarkan laporan absensi selama1 (satu) bulan sebelumnya yangdi berikan kepada masing–masing pekerja untuk di koreksi.


BAB VPENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA

Pasal 24Pendidikan dan Latihan Kerja

(1) Menyadari perlunya peningkatan kemampuan kerja sebagai persyaratan dalam peningkatan produktivitas, maka Perusahaan akan terus melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Pekerja melalui pendidikan dan latihan kerja.

(2) Pekerja yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan latihan wajib mengikutinya dengan sungguh-sungguh.

(3) Pendidikan dan pelatihan wajib diberikan kepada Pekerja yang akan menempati posisi baru.(4) Pendidikan dan pelatihan yang direkomondasikan dari hasil Penilaian Karya akan

dipertimbangkan pelaksanaannya sesuai kemampuan Perusahaan dan pengembangan diri dari Pekerja yang bersangkutan.

(5) Perusahaan memfasilitasi dan membiayai pekerja untuk mendapatkan sertifikasi keahlian dan institusi yang berwenang sesuai kebutuihan Perusahaan.

Pasal 25Pendidikan Pra Kerja

Perusahaan menyelenggarakan pendidikan pra-kerja bagi pekerja baru guna membekali mereka dengan pengetahuan umum mengenai Perusahaan,cara kerja, perangkat organisasi, nilai – nilai dan norma-norma kerja yang berlaku serta isi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum Pekerja ditempatkan pada pekerjaannya.

BAB VIPENGUPAHAN DAN TUNJANGAN

Pasal 26Definisi Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan / dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perhitungan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Pasal 27Komponen Upah

Komponen Upah terdiri dari :a. Gaji Pokokb. Tunjangan Tetapc. Tunjangan Tidak Tetap

Pasal 28Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan untuk pekerja diatur menurut kelompok dan status pekerja yang bersangkutan berdasarkan system upah tersebut dibawah ini.

1. Upah untuk pekerja kontrak diatur atas dasar pembayaran upah bulanan2. Upah untuk pekerja tetap diatur atas dasar upah bulanan yang disesuaikan dengan golongan

dan klasifikasi dan kualifikasi jabatan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah kehadiran perbulan.

Pasal 29Pajak Penghasilan

Perusahaan melaksanakan perhitungan penyetoran dan melaporkan pajak penghasilan pekerja sesuai dengan Undang Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 17.

Pasal 30Pembayaran Upah

(1) Upah dibayarkan setiap tanggal …. untuk periode upah 1 ( satu ) bulan(2) Apabilahari yang dimaksud jatuh pada hari sabtu / minggu / libur maka pembayaran upah akan

dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.


(3) Apabila pembayaran upah tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya maka perusahaan akan mengumumkan dan memberitahukan kepada Serikat Pekerja.

Pasal 31Kenaikan Upah Berkala

(1) Kenaikan upah Pokok pekerja dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan Januari.(2) Kenaikan upah pokok didasarkan atas komponen-komponen sbb:

a. Indeks Harga Konsumen atau Selisih UMSK ( nominal )b. Prestasi Kerja ( PK )c. Masa Kerjad. Alpha atau kondisi Perusahaan

(3) Apabila terjadi perubahan keadaan yang besar ( Gejolak Inflasi ), maka perusahaan harus dan akan menaikkan gaji pokok menurut keperluan dengan dasar pertimbangan kemampuan perusahaan.

(4) Kenaikan gaji sub golongan (kenaikan reguler dilakukan maksimal setiap 6 semester / 3 tahun atau pada semester tertentu bagi yang mendapatkan promosi yang besarnya diatur dalam lampiran.

(5) Besaran kenaikan upah pokok dirundingkan dan disepakati antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja

Pasal 32Upah Pekerja dalam Menjalankan Kewajiban Negara

Kepada pekerja yang menjalankan kewajiban Negara sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka ketentuan upahnya diatur sebagai berikut :(1) Perusahaan wajib membayar upah pekerja bilamana dalam menjalankan kewajiban Negara,

pekerja dimaksud tidak mendapat upah, tapi tidak melebihi 1 ( satu ) tahun.(2) Perusahaan wajib membayar selisih upah pekerja bilamana jumlah upah yang diperolehnya

kurang dari yang biasanya diterima dari perusahaan, tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun.

Pasal 33Upah Pekerja Selama Sakit

Dalam hal pekerja menderita sakit dan dirawat dirumah sakit atau dirumah dibawah pengawasan dokter, sehingga karena sakitnya ia tidak dapat melakukan pekerjaannya, perusahaan akan membayar upah pekerja dengan ketentuan sebagai berikut :

NO MASA SAKIT TERUS MENERUS GAJI SELAMA SAKIT / BULAN1 4 Bulan pertama 100 % x Upah2 Lebih 4 bulan s/d 8 bulan 75 % x Upah3 Lebih dari 8 bulan s/d 12 bulan 50 % x Upah4 Lebih 12 bulan s/d proses Pemutusan

Hubungan Kerja25 % x Upah

Pasal 34Upah Pekerja Selama Ditahan Yang Berwajib

(1) Dalam hal pekerja / buruh ditahan pihak yang berwajib karena dengan melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja / buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :a. Untuk isteri : 40 % x Upahb. Untuk isteri + anak : 50 % x Upahc. Untuk isteri + 2 anak : 65 % x Upahd. Untuk isteri + 3 anak : 75 % x UpaH

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) diberikan untuk paling lama enam bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja / buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.


(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja / buruh yang selama 6 ( enam ) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 ( enam ) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ( tiga ) terakhir dan pekerja / buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja / buruh kembali.

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 ( enam ) bulan terakhir dan pekerja / buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) kepada pekerja / buruh.

Pasal 35Tunjangan Jabatan

(1) Tunjangan jabatan diberikan karena tugas / jabatan pekerja yang diberikan tunjangan jabatan ditentukan menurut pertimbangan perusahaan. Apabila pekerja tidak lagi memangku jabatan tersebut, maka tunjangan jabatan akan dicabut.

(2) Kepada pekerja yang memegang jabatan tertentu diperusahaan, diberikan tunjangan jabatan setiap bulannya.Besarnya tunjangan jabatan sebagai berikut :a. Wakil Kepala Regu : Rp. .............,-b. Leader / Kepala Regu : Rp. ……….,-c. Supervisor / Kepala Bagian : Rp. ……….,-

Pasal 36Tunjangan Transport

(1) Pada dasarnya pengusaha memberikan tunjangan transport kepada pekerja sesuai dengan golongannya Pengusaha dan serikat pekerja bersama-sama akan meninjau kembali besarnya tunjangan transport sesuai dengan perkembangan ongkos transportasi umum.

(2) Bagi pekerja yang berhak lembur dan melakukan kerja lembur pada hari libur, berhak atas tunjangan transport

(3) Pengusaha memberikan tunjangan transport kepada pekerja sebesar Rp...........(4) Disediakan transportasi sampai rute terdekat domisili pekerja perempuan saat pulang malam.(5) Peninjauan Tunjangan Transprot didasarkan atas :

a. Kenaikan Tarif Organda;b. Kenaikan BBM.

(6) Peninjauan tunjangan transport di sepakati antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja

Pasal 37Tunjangan Shift

(1) Untuk pekerja yang melaksanakan tugas shift diberikan tunjangan shift sebesar :a. Shift II sebesar Rp. ……. / harib. Shift III sebesar Rp. …….. / hari

Pasal 38Tunjangan dan Fasilitas Makan

(1) Perusahaan menyediakan Fasilitas makan dan / memberikan tunjangan uang makan kepada pekerja setiap hari masuk kerja.

(2) Besarnya tunjangan / kenaikan uang makan disesuaikan dengan harga standar kebutuhan kalori pekerja setelah disepakati Serikat Pekerja.

(3) Perusahaan menyediakan Fasilitas makan / memberikan tunjangan uang makan kepada pekerja yang bekerja lembur dengan ketentuan sebagai berikut :a. Pada hari kerja biasa, bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) jam lamanya.b. Pada hari libur sekurang-kurangnya bekerja 4 ( empat ) jam.

(4) Untuk menjaga kondisi kesehatan pekerja, perusahaan memberikan susu / uang susu kepada pekerja.

(5) Pengaturan tunjangan makan dan uang susu diperinci sebagai berikut :


a. Oleh karena tugasnya bekerja tidak mendapatkan makanan yang disediakan diperusahaan, maka diberikan penggantian uang makan yang ditetapkan ……..,- dan penggantian susu Rp. ………

b. Untuk perhitungan lembur ( TUL ) tunjangan makan sebesar Rp. …….,-/ haric. Uang makan perjalanan dinas dalam kota :

(6) Peninjauan Tunjangan makan berdasarkan atas fluktuasi harga pasar sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kalori Pekerja

Pasal 39Tunjangan Resiko Kerja

(1) Untuk pekerja yang karena sifat dan pekerjaan yang sifat dan jenisnya berresiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatannya maka perusahaan memberikan tunjangan resiko kerja.

(2) Besarnya tunjangan resiko kerja tersebut diatas sebagai berikut : Casting Rp. ……. / hari net Bufing A + B Rp. ……. / hari net Panting Rp. ……. / hari net Machining / assy / deburi/ Qc Rp. ……. / hari net

Pasal 40Tunjangan Masa kerja

(1) Perusahaan memberikan tunjangan masa kerja kepada setiap pekerja, adapun besarnya tunjangan masa kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja.

(2) Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja yang telah menjadi pekerja tetap.(3) Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja menurut klasifikasi masa kerja sebagai berikut

a. 1 tahun dan kurang dari 5 tahun sebesar Rp ...........,-b. 5 tahun dan kurang dari 10 tahun Sebesar Rp ...........,-c. 10 tahun dan kurang dari 15 tahun Sebesar Rp ...........,-d. 15 tahun keatas Sebesar Rp ...........,-

(4) Tunjangan masa kerja dihitung selanjutnya pada bulan Januari.

Pasal 41Tunjangan Hari Raya

Setiap tahun perusahaan memberikan Tunjangan hari raya ( THR ) pada hari raya keagamaan kepada setiap pekerja dengan ketentuan sebagai berikut :(1) Satu bulan upah bagi pekerja yang telah mencapai masa kerja genap 1 (satu) tahun atau lebih.(2) Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan secara proposioanal

dengan masa kerja, dengan perhitungan sebagai berikut : Masa kerja/12 x 1 bulan upah.

Pasal 42Bonus Akhir tahun

(1) Pengusaha memberikan bonus setiap tahun kepada pekerja sebagai pembagian sebagian keuntungan perusahaan untuk tahun berjalan

(2) Besarnya bonus dirundingkan dan disepakati antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja pada bulan november dengan mempertimbangkan keadaan keuangan,laba atau keuntungan perusahaan

(3) Waktu pembayaran bonus dilaksanakan pada tanggal 20 desember apabila pd tanggal tersebut jatuh pd hari libur maka pembayarannya dilakukan pd hari kerja sebelumnya

Pasal 43Kerja Lembur

(1) Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan atau dijalankan selebihnya dari jam kerja dan hari kerja seperti tersebut dalam BAB IV pasal 22 perjanjian kerja bersama ini yang lamanya minimal 1 ( satu ) jam dan pelaksanaannya diatur dalam surat kesepakatan lembur ( SKL ) yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh atasan setingkat manager.

(2) Kerja lembur pada dasarnya dilakukan pekerja secara sukarela kecuali dalam hal :


a. Keadaan darurat atau bila ada pekerjaan-pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan akan membahayakan keselamatan orang.

b. Pekerja gilir terpaksa perlu terus bekerja karena penggantiannya belum / tidak hadir.c. Ada pekerjaan yang bertumpuk dan perlu diselesaikan dengan segera dan bila ditunda dapat

mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.(3) Dalam hal karena sesuatu, pekerja tidak dapat melakukan kerja lembur yang ditugaskan

baginya, maka pekerja yang bersangkutan wajib memberitahukan pada saat itu juga kepada atasan langsungnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima dan kepadanya dibebaskan dari tugas kerja lembur tersebut

(4) pekerja yang berhak kerja lembur dengan mendapatkan upah lembur adalah pekerja Operator sampai Foreman.

(5) Adapun cara penghitungan upah lembur adalah :

Hari Hari Kerja Biasa Hari LiburMinggu / Nasional Hari Raya Keagamaan

Jam Ke – 1 Ke – 2dan seterusnya

Ke – 1 s.d ke – 7

Ke – 8

Ke – 9 dan seterusnya

Ke – 1 s.d ke – 7

Ke – 8

Ke – 9 dan seterusnya

Upah lembur kerja jam

1,5 x TUL

2 x TUL 2 x TUL

3 x TUL

4 x TUL 3 x TUL 4 x TUL

5 x TUL

(6) Bagi yang bekerja lembur pada hari raya keagamaan ( Idul Fitri, Idul Adha, Natal Nyepi, Waisak, Imlek ), disamping mendapat upah lembur diatas, juga mendapatkan bingkisan hari raya yang nilainya akan disepakati antara pengusaha dengan serikat pekerja ( hanya bagi yang merayakannya ).

(7) Jika lembur dilakukan pada hari raya keagamaan yang bertepatan hari libur resmi, maka perhitungan upah lembur menggunakan upah lembur hari raya keagamaan.

(8) Jumlah jam kerja lembur yang diperbolehkan bagi seorang pekerja :a. Perharinya adalah maksimal 4 ( empat ) jam setelah jam kerja biasa.b. Jumlah jam kerja lembur yang diperbolehkan bagi seorang pekerja perharinya pada hari libur

resmi keagamaan maksimal 8 ( delapan ) jam.c. Jika dalam hal-hal tertentu yaitu bila perusahaan melemburkan pekerja melebihi jam yang

telah diatur pada ayat a dan b, maka perusahaan harus mendapatkan ijin tertulis dari Depnakertrans dan surat ijintersebut wajib ditembuskan kepada serikat pekerja.

(9) Pekerja yang tidak berhak atas upah kerja lembur, tetapi melakukan pekerjaan diluar jam kerja normal, akan diatur sebagai berikut :a. Lembur pada hari kerja biasa.

Bila lebih dari 4 jam dan kurang dari 7 jam maka akan mendapat konpensasi sebesar 2 x uang pengganti makan perjalanan dinas. Bila lebih dari 7 jam maka selain mendapat hak tersebut diatas juga mendapat hak cuti satu hari.

b. Lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional atau cuti masal Bila lebih dari 4 jam dan kurang dari 8 jam, maka akan mendapat konpensasi sebesar 2 x

uang pengganti makan perjalanan dinas ditambah uang transport. Bila lebih dari 8 jam, selain mendapat hak tersebut diatas juga mendapat hak cuti satu

hari.

Pasal 44Perhitungan Upah Lembur

Upah lembur diberikan apabila pekerja melakukan pekerjaan diluar jam kerja atau bekerja pada hari libur / nasional / hari raya keagamaan :(1) Besarnya upah lembur pekerja diatur menurut Kep.Men Tenaga Kerja No. 102 Kep / Men / VI /

2004tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.(2) Komponen upah lembur:

a. Upah pokok


b. Tunjangan tetapc. Tunjangan tidak tetap

(3) Tarif upah lembur perjam adalah :a. Pekerja bulanan = 1 / 173 x komponen upah lembur = TUL ( Tarif Upah Lembur ).

Pasal 45Tunjangan Premi Hadir

(1) Premi hadir diberikan kepada pekerja yang bekerja 1 ( satu ) bulan penuh(2) Premi hadir adalah sebesar Rp. ..........(3) Bagi pekerja yang terlambat hadir 15 menit atau lebih, maka premi hadirnya akan dipotong 25

% dari premi hadir 1 ( satu ) Bulan(4) Bagi pekerja yang tidak hadir 1 ( satu ) hari dalam sebulan, maka akan dipotong premi hadirnya

sebesar 50 % dari premi hadir sebulan(5) Bagi pekerja yang tidak hadir 2 ( dua ) hari dalam sebulan, maka akan dipotong permi hadirnya

sebesar 75 % dari premi hadir sebulan(6) Bagi pekerja yang tidak hadir 3 ( tiga ) hari dalam sebulan, maka akan dipotong permi hadirnya

sebesar 100 % dari premi hadir sebulan (7) Besarnya premi hadir akan ditinjau kembali setiap satu tahun sekali berdasarkan kesepakatan

antara pihak perusahaan dan Serikat Pekerja.

BAB VIIPEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN

Pasal 46Pembebasan dari kewajiban

Perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menggunakan hak cuti tidak masuk kerja dan hari - hari libur resmi dengan menerima upah ( upah pokok dengan segala tunjangan-tunjangannya) sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal pada bab ini.

Pasal 47Istirahat Mingguan

(1) Perusahaan telah menetapkan bahwa hari Sabtu dan Minggu merupakan hari istirahat mingguan.

(2) Dengan pertimbangan tertentu bisa dilakukan perubahan terhadap hari istirahat mingguan atas dasar kesepakatan dengan serikat pekerja.

Pasal 48Cuti Tahunan

(1) Sesuai dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 maka pekerja yang bekerja 12 ( dua belas ) bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan 12 ( dua belas ) hari kerja dan untuk menggunakannya pekerja diwajibkan mengajukan permohonan melalui atasan langsung sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) hari sebelum mulai cuti.

(2) Dengan tidak mengurangi hak cuti pekerja, maka penggunaan hak cuti dapat diatur sebagai berikut :a. Sebanyak-banyaknya 6 ( enam ) hari digunakan sebagai cuti bersama yang pelaksanaannya

ditetapkan bersama dengan serikat pekerja yang disepakati dalam kalender kerja.b. Sisanya digunakan oleh masing-masing pekerja menurut kepentingannya dengan

memperhatikan kelancaran pekerjaan.(3) Secara periodik HRD / personalia akan menginformasikan secara langsung dan tertulis kepada

pekerja yang akan hangus hak cutinya minimal 2 ( dua ) bulan sebelum hak cuti tersebut hangus.

(4) Jika hak cuti tahunan pekerja telah habis atau berhutang maka dapat diganti dengan hak cuti tahun berikutnya.

(5) Demi kelancaran pelaksanaan cuti tahunan, perusahaan mengeluarkan daftar sisa cuti tahunan dan memberitahukan kepada setiap pekerja. Data sisa cuti dicantumkan dalam slip penggajian masing-masing pekerja.


Pasal 49Cuti Besar

(1) Pekerja yang mempunyai masa kerja 6 tahun atau telah bekerja selama 6 tahun diberikan cuti besar dengan ketentuan sebagai berikut :a. Lamanya cuti besar selama 2 bulan kalender dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8

masing masing selama 1 bulan atau sebanding dengan 22 hari kerja.b. Kepada pekerja yang menjalani cuti besar, perusahaan memberikan tunjangan cuti besar

sebesar setengah bulan upah terakhir.c. Bila pekerja tidak menggunakan hak cuti besarnya, maka selain berhak atas tunjangan cuti

besar pekerja pada ayat 2 diatas, pekerja juga mendapat kompensasi 1( satu ) kali upah terakhir.

(2) Demi kelancaran penggunaan cuti besar, perusahaan memberitahukan kepada pekerja kapan timbulnya hak cuti besar tersebut.

(3) Pekerja yang bermaksud menggunakan hak cuti besarnya supaya mengajukan permohonan kepada personalia perusahaan melalui atasan langsungnya minimal leader.

(4) Apabila terjadi PHK terhadap pekerja yang mempunyai masa kerja minimal 3 ( tiga ) tahun tapi kurang dari 6 ( enam ) tahun, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan uang pengganti hak cuti besar secara proporsional

(5) Kelebihan 1 ( satu ) hari masa kerja, diperhitungkan sama dengan 1 ( satu ) bulan masa kerja.

Pasal 50Cuti Hamil

(1) Kepada pekerja yang hamil, perusahaan memberikan cuti selama 3 ( tiga ) bulan yaitu paling sedikit satu bulan sebelum dan paling banyak dua bulan sesudah melahirkan.a. Pengajuan cuti hamil diajukan dua bulan sebelum perkiraan tanggal melahirkan.b. Perkiraan tanggal melahirkan ditunjukkan dengan surat keterangan dokter / bidan yang

menyatakan perkiraan tanggal melahirkan.(2) Bagi pekerja yang mengalami keguguran / gugur kandungan diberikan waktu istirahat selama

1,5 ( satu setengah ) bulan sejak keguguran kandungannya dalam jangka waktu yang didasarkan atas surat keterangan dokter / bidan yang memeriksanya.

(3) Selama menjalani masa cuti / istirahat terasebut, pekerja tetap mendapatkan upah penuh.

Pasal 51Cuti Haid

(1) Sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 81, kepada pekerja tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid nya.

(2) Untuk menggunakan hak cuti ini, pekerja harus memberitahukan kepada personalia perusahaan melalui atasan langsung.

Pasal 52Ijin Tidak Masuk Kerja

(1) Pekerja menurut kebutuhannya dapat diberikan ijin tidak masuk kerja dengan mendapat upah(2) Lamanya ijin yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

a. Pernikahan pekerja sendiri diberikan ijin 3 ( tiga ) hari kerjab. Isteri melahirkan / keguguran diberikan ijin 3 ( tiga ) hari kerjac. Khitan / babtis diberikan ijin 2 ( dua ) hari kerjad. Pernikahan anak pekerja diberikan ijin 2 ( dua ) hari kerjae. Isteri / suami atau anak pekerja meninggal / mendapat kecelakaan berat atau sakit keras

diberikan ijin 3 ( tiga ) hari kerjaf. Orang tua / mertua pekerja meninggal / mendapat kecelakaan berat / sakit keras diberikan

ijin 3 ( tiga ) hari kerjag. Saudara sekandung pekerja meninggal dunia diberikan ijin 2 ( dua ) hari kerjah. Orang serumah pekerja pekerja meninggal / mendapat kecelakaan berat atau sakit keras

diberikan ijin 1 ( satu ) hari kerja(3) Bila peristiwa-peristiwa tersebut sesuai dengan pasal 2 terjadi dalam cuti masal / hari libur

maka hak cuti ini dengan sendirinya gugur, kecuali untuk cuti nikah pekerja.


(4) Bila peristiwa-peristiwa tersebut terjadi diluar Jabotabek, maka diberikan tambahan untuk melakukan perjalanan sampai ditempat tujuan maksimum 2 ( dua ) hari kerja pulang-pergi.

(5) Bila untuk keperluan diatas dibutuhkan waktu lebih dari yang ditetapkan, maka kelebihannya diperhitungkan pada hak cuti tahunan pekerja.

Pasal 53Ijin Khusus

(1) Khusus untuk kepentingan-kepentingan nasional dan regional dalam rangka menjalankan tugas Negara dibidang olah raga, kesenian, pemilu, pekerja dapat diberikan ijin khusus dengan catatan upah pekerja pada bulan dimana diijinkan akan diperhitungkan dengan honor / uang saku yang diberikan pemerintah.

(2) Pekerja yang telah menjadi pekerja tetap, diberikn ijin meninggalkan pekerjaan untuk melakukan kewajiban Ibadah Haji dalam musim Haji ( bukan Umroh ) dengan ketentuan sebagai berikut :a. Pemberian ijin hanya satu kali dan lamanya harus sesuai dengan jadwal perjalanan yang

ditentukan pemerintah / Departemen Agama.b. Selama meninggalkan pekerjaan, pekerja berhak menerima upah penuh sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 1981(3) Khusus bagi pekerja yang terkena musibah karena banjir dan kebakaran atau bencana alam

(force majour) diberikan ijin sesuai dengan kebutuhannya dengan tetap menerima upah penuh

BAB VIIIPENGOBATAN DAN PERAWATAN

Pasal 54Biaya Perawatan Rumah sakit

(1) Biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali yang berhubungan dengan kecantikan.

(2) Pekerja wanita yang suaminya tidak bekerja atau tidak mendapatkan tunjangan kesehatan di tempat kerjanya maka pengobatan suami dan anak pekerja perempuan ditanggung oleh Pengusaha.

Pasal 55Biaya Perawatan Bersalin

(1) Biaya persalinan diberikan oleh perusahaan dengan ketentuan mengikuti aturan yang ada dalam BPJS kesehatan.

(2) Dalam hal keguguran kandungan atau pengguguran kandungan diri pekerja atau isteri pekerja yang berdasarkan atas keterangan atau rekomendasi dokter maka biaya perawatan digolongkan pada perawatan rumah sakit.

Pasal 56Pemeriksaan Mata dan Pembelian kaca Mata

(1) Biaya kaca mata diberikan kepada pekerja setelah menjadi pekerja tetap dan kepada keluarganya setelah melewati masa kerja 1 ( satu ) tahun

(2) Biaya kaca mata meliputi penggantian lensa serta bingkai ( frame )(3) penggantian lensa dilakukan paling cepat 1 ( satu ) tahun sekali dan untuk penggantian bingkai

dilakukan paling cepat 2 ( dua ) tahun sekali.(4) Perlakuan atas pemakaian lensa kontak ( contact lens ) disamakan dengan pemakaian lensa

biasa.(5) Besarnya biaya kaca mata ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Lensa Bingkai Lengkap

Monofocus / c- Rp. 200.000 Rp. 300.000 Rp. 500.000Biofocus / 6 (+) Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000

(6) Besarnya biaya kaca mata tersebut akan ditinjau setiap tahunnya oleh perusahaan dan serikat pekerja dengan mempertimbangkan harga pasar.


(7) Kerusakan kaca mata akibat kecelakaan kerja, penggantian sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan setelah mendapat persetujuan dari atasan yang bersangkutan.

Pasal 57Keluarga Berencana

(1) Untuk menjunjung program nasional bidang Keluarga Berencana ( KB ) perusahaan menanggung semua biaya yang digunakan pekerja atau isteri / suami pekerja dalam mengikuti KB dengan seterilisasi ( Vasektomi dan Tubektomi ).

(2) Biaya yang berhubungan dengan hal tersebut digolongkan dalam biaya perawatan dan pengobatan dirumah sakit sesuai dengan pasal 57.

(3) Biaya yang digunakan pekerja atau isteri / suami pekerja yang sah dalam mengikuti KB diluar ayat 1 (satu) digolongkan biaya pengobatan berdasarkan resep dokter

Pasal 58Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

(1) Untuk mengetahui kondisi kesehatan pekerja, maka perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan, baik secara berkala maupun khusus yang biayanya di tanggung perusahaan. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalan ketentuan tersendiri demi tetap terpeliharanya kondisi kesehatannya pekerja harus bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan perusahaan.

(2) Pada waktu yang dianggap perlu, perusahaan akan mengadakan imunisasi terhadap seluruh pekerja untuk mencegah berjangkitnya wabah penyakit menular.

(3) Medical Check Up dilakukan 1 ( satu ) tahun sekali.(4) Dalam medical check up dilakukan pengecheckan pupsmir kepada pekerja perempuan yang

telah menikah.(5) Perusahaan menyediakan fasilitas pojok laktasi beserta kelengkapannya.

BAB IXKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 59Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(1) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pekerja perusahaan menyediakan alat-alat perlindungan proteksi serta menetapkan peraturan-peraturan keselamatan kerja sesuai dengan undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Setiap pekerja diwajibkan memakai alat-alat perlindungan kerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas masing-masing dan wajib mentaati peraturan serta program kesehatan dan kesehatan kerja yang didasarkan oleh undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Peraturan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bersama serikat pekerja, melaksanakan aturan dan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 60Perlengkapan Kerja

(1) Perlengkapan kerja yang diberikan kepada pekerja berupa :a. Pakaian kerja berupa seragam kerja ( baju dan celana ) untuk pekerja 2 ( dua ) pasang pada

awalnya dan 2 ( dua ) pasang pada tiap tahunnya.b. Helm atau topi diberikan kepada pekerja 1 ( satu ) buah pada awalnya.c. Sepatu safety 1 ( satu ) pasang tiap tahunnyad. ID Card / tanda pengenal pekerja, kartu pencatat waktu / time carde. Perlengkapan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan

pekerja akan diberikan sesuai dengan pekerjaan / jabatannya.(2) Setiap ada penggantian, yang lama atau yang rusak harus dikembalikan dan akan diganti yang

baru


BAB XJAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA

Pasal 61BPJS KETENAGAKERJAAN

(1) Perusahaan wajib mendaftarkan / memasukkan semua pekerja menjadi peserta BPJS.(2) BPJS ketenagakerjaan meliputi :

a. Jaminan kecelakaan kerja ( JKK ) termasuk penyakit akibat hubungan kerjab. Jaminan Kematian ( JK )c. Jaminan Hari Tua ( JHT )d. Jaminan Pensiun

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini diatur sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 sebagai berikut a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan iuran Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh

peusahaan.b. Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7 % upah

sebesar 3,7 % upah ditanggung oleh pengusaha Sebesar 2 % upah ditanggung oleh pekerja

(4) Pengusaha wajib mengurus hak pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai pekerja memperoleh haknya, sesuai Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.

BAB XIKESEJAHTERAAN

Pasal 62Sumbangan Pernikahan

Perusahaan memberikan sumbangan pernikahan kepada pekerja yang melangsungkan pernikahan secara sah, dengan ketentuan sebagai berikut :(1) Besarnya sumbangan pernikahan yang diberikan kepada pekerja sebesar Rp. 600.000,-(2) Sumbangan pernikahan hanya sekali berlaku bagi pernikahan yang pertama kecuali jika suami /

isteri meninggal dunia.(3) Sumbangan hanya diberikan hanya kepada salah satu pihak jika pernikahan terjadi antara

pekerja.(4) Sumbangan pernikahan hanya diberikan kepada pekerja tetap.(5) Untuk mendapatkan sumbangan pernikahan, pekerja harus menyampaikan bukti-bukti yang

sah kepada personalia perusahaan.

Pasal 63Sumbangan Khitanan

Perusahaan memberikan sumbangan khitanan kepada pekerja yang melangsungkan khitanan anak, dengan ketentuan sebagai berikut :(1) Besarnya sumbangan khitanan yang diberikan kepada pekerja sebesar Rp. 350.000,-(2) Untuk mendapatkan sumbangan khitanan, pekerja harus menyampaikan bukti-bukti yang sah

kepada personalia perusahaan.

Pasal 64Sumbangan Kedukaan

(1) Perusahan memberikan sumbangan kedukaan kepada pekerja atau ahli warisnya untuk membantu meringankan biaya administrasi pemakaman, dengan ketentuan sebagai berikut :a. Besarnya sumbangan kedukaan adalah minimum 1 ( bulan ) upah pokok pekerjab. Minimum untuk sumbangan kedukaan adalah Rp. 1.000.000,-c. Sumbangan kedukaan diberikan apabila :

Pekerja meninggal Isteri / suami sah meninggal Anak sah dari pekerja meninggal

(2) Bila lebih dari satu pekerja berhak atas sumbangan kedukaan yang sama maka sumbangan diberikan kepada salah satu pekerja.


Pasal 65Sumbangan Bencana Alam / Kebakaran

(1) Perusahaan memberikan bantuan kepada pekerja yang mengalami musibah dan atau bencana alam.

(2) Kriteria dan besarnya bantuan akan disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja untuk setiap peristiwa.

Pasal 66Bantuan Beasiswa Bagi Anak Pekerja

(1) Dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa, perusahaan memberikan bantuan beasiswa bagi anak pekerja yang menduduki rangking 1 s/d 3 dikelasnya.

(2) Kriteria dan teknis pemberian beasiswa, disepakati antara serikat pekerja dengan perusahaan.

Pasal 67Rekreasi

(1) Setiap tahun perusahaan akan menyelenggarakan rekreasi bagi pekerja dan keluarga pekerja.(2) Rekreasi dilaksanakan pada hari libur perusahaan yang disesuaikan dengan libur sekolah.(3) Besarnya biaya disepakati antara serikat pekerja dengan perusahaan.

Pasal 68Kerohanian

Untuk menunjang pembinaan rohani bagi pekerja, perusahaan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dilingkungan perusahaan sehingga memungkinkan pekerja menjalankan kewajiban menurut agam dan kepercayan masing-masing dengan baik dan tepat pada waktunya.

b. Memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh pekerja dilingkungan perusahaan.

Pasal 69Olah Raga

Untuk menunjang pengembangan kegiatan olah raga, perusahaan menyediakan fasilitas olah raga diperusahaan sesuai kemampuan perusahaan agar dapat dimanfaatkan oleh pekerja.

Pasal 70Penghargaan Masa Bakti

(1) Perusahaan memberikan penghargaan masa bakti kepada pekerja yang telah bekerja terus menerus diperusahaan dalam bentuk :a. Penghargaan bagi pekerja yang bermasa 5 ( lima ) tahunb. Penghargaan bagi pekerja yang bermasa 10 ( sepuluh ) tahunc. Penghargaan bagi pekerja yang bermasa 15 ( lima belas ) tahund. Penghargaan bagi pekerja yang bermasa 20 ( dua puluh ) tahun

(2) Bentuk dan pelaksanaan pemberian penghargaan ditetapkan sebagai berikut :

MASA BAKTI BENTUK PENGHARGAAN BERAT5 Tahun Perhiasan 5 gr10 Tahun Perhiasan 10 gr15 Tahun Perhiasan 15 gr20 Tahun Perhiasan 20 gr

(3) Bentuk dan jenis perhiasan akan disepakati antara serikat pekerja dengan perusahaan.

Pasal 71Koperasi

Guna menunjang usaha pekerja, untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui koperasi, maka perusahaan membantu koperasi pekerja Industri dalam bentuk :


a. Pemotongan dana / keuangan koperasi melalui personalia perusahaan yang selanjutnya disetorkan kerekening koperasi pekerja.

b. Pemberian bantuan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dan kemampuan perusahaan.

c. Kesempatan untuk turut mengambil bagian menjadi rekanan dalam kegiatan perusahaan serta dalam kepemilikan usaha

BAB XIIPERATURAN TATA TERTIB

Pasal 72Tata Tertib Registerasi

Setiap Pekerja wajib memberitahukan kepada Perusahaan melalui personalia Perusahaan bila ada perubahan data pribadi yang menyangkut :

a. Alamat tempat tinggal Pekerjaan dan keluarga terdekat.b. Keadaaan keluarga ( perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain ).c. Kartu tanda penduduk.

Pasal 73Tata tertib

(1) Setiap Pekerja wajib mentaati peraturan kerja didalam Perusahaan.(2) Setiap Pekerja diwajibkan memakai seragam kerja, sepatu dan ID cart setiap masuk area

perusahaan baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja(3) Setiap Pekerja wajib chek roll / absen sendiri dan dilarang diwakili oleh orang lain.(4) Semua Pekerja diwajibkan berada ditempat kerja dan siap memulai pekerjaan pada jam

kerja sesuai waktu yang telah ditentukan(5) Apabila seorang Pekerja terlambat masuk kerja maka Pekerja tersebut harus secepatnya

memberitahukan kepada bagiannya. Demikian pula apabila meninggalkan tugas sebelum waktunya, maka Pekerja tersebut harus meminta izin terlebih dahulu dari atasan langsungnya

(6) Apabila pekerja tidak dapat masuk kerja karena sakit atau karena hal lain, harus memberitahukan kepada atasan melalui telepon atau sarana lain. Bila pekerja tidak dapat hadir karena sakit lebih dari 2 ( dua ) hari, keterangan dokter harus diajukan untuk membuktikan kebenaran hal tersebut.

(7) Pekerja harus memakai pakaian kerja yang pantas dan rapi, sesuai bidang kerjanya .(8) Pekerja diwajibkan memelihara lingkungan kerja agar selalu bersih dan teratur sehingga

menujukan gambaran yang baik mengenai perusahaan, serta terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

(9) Khusus bagi pekerja muslim, perusahaan menyediakan ruangan untuk melakukan ibadah.(10) Setiap pekerja diwajibkan untuk memelihara dengan baik peralatan kerja yang disediakan

perusaahaan dan semua barang milik perusahaan.Setiap kehilangan atau kerusakan barang milik perusahaan harus segera dilaporkan oleh pekerja yang mengetahui tentang kehilangan atau kerusakan tersebut.

(11) Pekerja berkewajiban melakukan pekerjaanya dengan tertib dan mematuhi perintah yang layak dari atasannya di bidang pekerjaanya.

(12) Barang-barang milik perusahaan diperuntukkan semata-mata untuk menjalankan usaha resmi perusahaan. Para pekerja dilarang dengan keras untuk memindahkan barang-barang milik perusahaan dari gedung dan pekarangan perusahaan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan perusahaan atau petugas yang ditunjuk untuk keperluan tersebut.

(13) Pekerja diwajibkan memberitahukan kepada perusahaan tentang setiap perubahan mengenai hal ikhwal pribadi pekerja, seperti:alamat, perkawinan, kelahiran, kematian dalam keluarga, alamat yang harus dihubungi bila terjadi keadaan darurat dan keterangan lain berhubungan dengan pekerja.

(14) Pekerja harus membaca dan mematuhi pengumuman-pengumuman perusahaan yang tercantum pada papan pengumuman atau yang dikeluarkan secara khusus.


Pasal 74Tata Tertib Kesehatan Dan Kebersihan

(1) Setiap Pekerja wajib mentaati peraturan kesehatan dan kebersihan khususnya dalam 5K (kesehatan, kebersihan, kesegaran, kedisiplinan, ketelitian) di dalam Perusahaan.

(2) Pada saat mengunakan fasilitaas WC, kamar mandi ruang cuci tangan. Pekerja wajib menggunakan cara-cara yang semestinya dan dilarang mengotorinya dengan tulisan/coretan-coretan, benda apapun, atau merusak/ merubah/ mengambil perlengkapan maupun alat-alat yang ada dalam ruangan tersebut.

(3) Ketentuan tersebut pada ayat 2 di atas, juga berlaku bagi fasilitas lain seperti kamar ganti pakaian , masjid ruang makan dan sebagainya.

Pasal 75Tata Tertib Keamanan

(1) Setiap Pekerja harus mentaati peraturan keamanan dalam Perusahaan.(2) Setiap Pekerja yang mengetahui adanya keadaan/ kejadian atau benda yang dapat

menimbulkan bahaya kebakaran, pencurian, ganguan terhadap keselamatan dan ketentraman di lingkungan Perusahaan, harus segera memberitahukan satuan pengamanan atau atasan-langsungnya/pejabat Perusahaan atau siapa saja yang dapat dihubungi secara cepat.

(3) Setiap Pekerja harus mencegah hal-hal yang berhubungan dengan :a. Kebakaran atau ledakanb. Pencurian, kehilangan dan perusakan

(4) Setiap Pekerja yang mengetahui adanya kebakaran harus memadamkan api dengan cara apapun

(5) Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan maka Pekerja dilarang :a. Menyalalakan api atau merokok ditempat dimana terdapat bensin, solar, gas dan barang

yang mudah terbakar.b. Mendekatkan bensin, solar, gas dan barang lainnya yang mudah terbakar dimana terdapat

api.c. Merokok ditempat yang dilarang.d. Sebelum puntung rokok dibuang di tempat yang telah ditentukan , apinya harus terlebih

dahulu dimatikan.e. Merusak perubahan atau menghilangakan fungsi alat pengaman.f. Membawa masuk kedalam lingkungan Perusahaan, bahan bakar, bahan peledak, senjata

api yang tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Pekerja.g. Bermain-main dengan alat pemadam api, emmindahkan tempatnya atau memperlakukan

secara ceroboh sehingga menimbulkan kerusakan. (6) Untuk mencegah terjadinya pencurian dan perusakan maka Pekerja :

a. Harus memelihara barang yang dipertanggung jawabkan keapadanya.b. Pada waktu jam kerja dilarang memasuki/berada dalam ruangan ganti pakaian tanpa ijin.c. Dilarang memasuki tempat-tempat yang bukan untuknya tanpa ijin.d. Dilarang keluar masuk lingkungan Perusahaan selain melalui pintu yang telah disediakan

dan dengan cara yang telah ditentukan.e. Dianjurkan menaruh benda berharga ditempat yang terkunci atau tidak secara

sembarangan. (7) Untuk mencegah perkelahian atau hal lainnya, Pekerja dilarang :

a. Melakukan hasutan terhadap sesama Pekerja.b. Menyebarkan desas-desus atau kabar bohong dalam bentuk dan cara apapun yang

menggelisahkan sesama Pekerja.c. Mengancam Pekerjaan lain atau memaksanya untuk mengikuti sikap dan tindakannya.d. Membawa senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan kedalam

lingkungan Perusahaan.

Pasal 76Tata Tertib Sikap Atasan Terhadap Bawahan

Demi terciptanya disiplin dan keharmonisan kerja dalam Perusahaan, maka atasan wajib :(1) Memperlakukan bawahannya dengan sopan, jujur dan wajar.

Memberikan petunjuk kepada bawahannya mengenai Pekerjaan yang harus dilaksanakan.


Memberikan bimbingan dan dorongan kepada bawahannya untuk meningkatkan keterampilan kerja, pengetahuan dan disiplin.

(2) Menegur bawahannya yang melanggar peraturan yang telah ditentukan, jika teguran ditujukan kepada Pekerja yang bukan bawahannya, maka teguran harus disampaikan melalui atasannya.

(3) Melakukan penilaian terhadap bawahan secara jujur dan objektif.(4) Terbuka menanggapi setiap pertanyaan/umpan-balik bawahannya sesuai dengan batas

kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 77Tata Tertib Sikap Pekerja Terhadap Atasan

Demi terciptanya disiplin dan keharmonisan kerja dalam Perusahaan, maka Pekerja wajib: (1) Bersikap sopan, jujur dan wajar terhadap atasannya.(2) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dengan sebaik-baiknya.(3) Menanyakan kepada atasannya hal-hal yang belum atau kurang jelas baginya.

BAB XIIISANKSI PELANGGARAN

Pasal 78Kesalahan/Pelanggaran Dengan Sanski Pemutusan Hubungan Kerja

Kesalahan/pelanggaran dilakukan Pekerja yangd dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut :(1) Mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau 8 (delapan) hari kerja tidak berturut-turut

dalam 1 (satu) bulan.(2) Melakukan atau terlibat dalam pencurian, penggelapan dan pemanipulasian yang merugikan

Perusahaan.(3) Menganiaya Pengusaha dan keluarga, atasan dan keluarganya, teman sekerja dan

keluarganya.(4) Menggunakan nama dan atau fasilitas Perusahaan untuk melakukan kegiatan yang

bertentangan dengan undang-undang.(5) Mabuk karena meminum-minuman keras atau membawa/menggunakan obat bius atau narkotik

dilingkungan Perusahaan.(6) Membocorkan rahasia Perusahaan yang dipercayakan kepadanya atau yang diketahuinya

kepada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.(7) Menerima suap atau pemberian apapun dari siapa saja atau mencari keuntungan untuk diri

sendiri dengan menggunakan jabatan melakukan hal-hal yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

(8) Melakukan pungutan liar dilingkungan Perusahaan.(9) Dengan sengaja merusak barang milik Perusahaan yang mengakibatkan kerugian besar bagi

Perusahaan.(10) Melakukan perbuatan asusila didalam lingkungan Perusahaan.(11) Memberikan keterangan palsu sehingga merugikan Perusahaan.(12) Mengancam kepada Pengusaha, keluarga Pengusaha atau teman sekerja sehingga

mengakibatkan ketidak tenangan atau ketentraman jiwa.(13) Dengan sengaja memberikan orang lain terkena kecelakaan dari Pekerjaannya.(14) Bukan menjadi tugasnya/tanpa ijin atasan telah menjalankan forklift, truck, kendaraan atau alat

angkut lainnya dan mengakibatkan tabrakan sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Perusahaan.

(15) Berkelahi atau menganiaya secara fisik dengan sesama Pekerja dilingkungan Perusahaan.(16) Membawa senjata api atau senjata tajam dan bahan berbahaya lainnya kedalam lingkungan

Perusahaan tanpa ijin pejabat yang berwenang.(17) Pekerja yang bekerja pada Perusahaan lain atau mempunyai usaha lain yang dapat

menggangu pelaksanaan tugasnya atau menjadi eksekutif suatu organisasi lain tanpa izin Perusahaan.

(18) Pekerja yang menyalahkan kedudukannya didalam Perusahaan baik langsung maupun tidak, untuk memperoleh keuntungan pribadi.

(19) Menghasut pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja untuk berbuat hal yang bertentangan dengan hukum dan susila, baik secara langsung maupun tidak.


(20) Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapat surat peringatan tingkat III/terakhir dengan melakukan lagi kesalahan atau pelanggaran yang dapat diberikan sanksi peringatan tingkat-I, tingkat-II, dan tingkat-III terakhir.

(21) Dan hal-hal lain yang belum diatur Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 pasal 158

BAB XIVPEMUTUSAN/ BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Pasal 79Pemutusan Hubungan Kerja

(1) Pada dasarnya Pemutusan Hubungan Kerja tidak dikehendaki, namun disadari bahwa dalam hubungan kerja, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tidak terhindarkan.

(2) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi baik karena inisiatif Pekerja maupun inisiatif Perusahaan, untuk itu perlu diatur hak dan kewajiban Pekerja maupun Perusahaan, sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

(3) Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dengan Pengusaha.

(4) Berakhirnya hubungan kerja dapat terjadi karena :a. Dalam masa percobaanb. Atas kehendak Pekerja sendiric. Melakukan pelanggaran d. Melakukan kesalahan berate. Pekerja ditahan/ dinyatakan bersalah oleh pengadilan f. Kesepakatan g. Meninggal duniah. Sakit biasa yang berkepanjangan ( medical unfit )i. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.j. Pengalihan manajemen Perusahaank. Rasionalisasi/ efisiensil. Relokasi Perusahaanm. Usia lanjut (pensiun )n. Pensiun dipercepat

Pasal 80Kewajiban Atas Berakhirnya Hubungan Kerja.

Dalam hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, baik Pekerja maupun Perusahaan berkewajiban (1) Pekerja

a. Mengembalikan alat-alat kerja dan kartu pengenal.b. Melunasi sisa hutang Pekerja kepada Perusahaan.c. Melunasi sisa hutang Pekerja kepada Koperasi.d. Menyelesaikan deklarasi uang muka.

(2) Perusahaan a. Membantu administrasi untuk proses klaim atas iuran Dana Pensiun, Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Kecelakaan Diri bila Pekerja mempunyai hak atas klaim tersebut.

b. Membayar kepada Pekerja uang penggantian hak sesuai UU No 13 TH 2003.c. Memberikan surat keterangan pengalaman kerja.

Pasal 81Pesangon, Uang PMK, Uang Pisah dan Penggantian Hak

(1) Berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 2, besarnya pesangon sekurang-kurangnya :a. Masa kerja kurang dari 1 tahun ………………............................……………… 1 bulan upah.b. Masa Kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun ..…………………… 2 bulan upah.c. Masa Kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun ..…………………… 3 bulan upah.d. Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun ..…………………… 4 bulan upah.e. Masa Kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun ..…………………… 5 bulan upah.f. Masa Kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ..…………………… 6 bulan upah.


g. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun ..…………………… 7 bulan upah.h. Masa Kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun ..…………………… 8 bulan upah.i. Masa kerja 8 tahun atau lebih ...............................................……………………9 bulan upah.

(2) Berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 3 besarnya uang penghargaan masa kerja sekurang-kurangnya:a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ……….......………… 2 bulan upah.b. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun ..………………….… 3 bulan upah.c. Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun ..…...………….……4 bulan upah.d. Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ..…………..………5 bulan upah.e. Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ..……….………… 6 bulan upah.f. Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun ..……….………… 7 bulan upah.g. Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun ..………….……… 8 bulan upah.h. Masa Kerja 24 tahun atau lebih .........................................................………… 9 bulan upah.

(3) Besarnya uang pisah diatur sebagai berikut :a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ……….......………… 2 bulan upah.b. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun ..………………….… 3 bulan upah.c. Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun ..…...………….……4 bulan upah.d. Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ..…………..………5 bulan upah.e. Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ..……….………… 6 bulan upah.f. Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun ..……….………… 7 bulan upah.g. Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun ..………….……… 8 bulan upah.h. Masa Kerja 24 tahun atau lebih .........................................................………… 9 bulan upah.

(4) Selain memberikan hak Pekerja seperti ayat 1,2 dan 3 tsb diatas, Perusahaan juga wajib memberikan :a. Penggantian hak cuti tahunan yang belum gugur (lihat pasal cuti tahunan).b. Pengganti hak cuti besar proposional (lihat pasal cuti besar).c. Bonus (lihat pasal bonus).d. THR (lihat pasal THR).e. Ongkos pulang dimana Pekerja diterimaf. Penggantian hak perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas

perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

Pasal 82Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Percobaan.

(1) Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan dapat dilakukan setiap saat, baik atas permintaan Pekerja atau Perusahaan.

(2) Kepada Pekerja diberikan upah bulan berjalan, tetapi tidak akan diberikan uang pesangon, penghargaan, masa kerja maupun penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003.

Pasal 83Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kehendak Pekerja/Pengunduran Diri

(1) Jika Pekerja ingin behenti bekerja dari Perusahaan maka diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada atasan langsungnya dengan tembusan ke personalia Perusahaan.

(2) Kepada Pekerja yang mengundurkan diri akan diberikan uang pisah dan uang penggantian hak sesuai undang-undang RI No. 13 tahun 2003 pasal 162, surat keterangan, dan Perusahaan membantu admnistrasi untuk proses kalim iuran pensiun.

(3) Pekerja yang berhak mendapatkan uang pisah seperti pada ayat 3 diatas, harus memenuhi syarat sbb :a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.b. Tidak terikat pada ikatan dinas.c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai saat mulai tanggal pengunduran diri.d. Melakukan serah terima Pekerjaaan kepada calon pengganti atau kepada atasan dengan

baik.


(4) Pekerja juga berhak mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas dugaan pelanggaran pengusaha terhadap Pekerja. Adapun syarat, kriteria dan hak Pekerja diatur sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 169.

Pasal 84Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran

(1) Dalam hal Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama ini pasal 95 maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja tersebut dengan tetap mengindahkan UU No. 13 tahun 2003 pasal 161.

(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena pelanggaran, Perusahaan diwajibkan meminta ijin kepada lembaga yang mempunnyai kewenangan

(3) Selama ijin Pemutusan Hubungan Kerja belum diberikan oleh lembaga PPHI (P4D atau P4P), berdasarkan pertimbangan bersama (Perusahaan dan Serikat Pekerja), maka demi ketenangan dan kelancaran kerja dikenakan pemberhentian sementara (skorsing), sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 3.

(4) Kepada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran seperti disebutkan pada ayat (1) dan (2), akan diberikan 1 (satu) kali uang pesangon, 1 (satu) kaliuang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003, surat keterangan, serta Perusahaan membantu admnistrasi untuk proses klaim dari DPM dan jamsostek (lihat pasal tabel PHK)

Pasal 85Pemutuasn Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja dengan alasan Pekerja telah melakukan kesalahan berat sesuai PKB pasal 99 tentang pelanggaran dengan sanksi PHK.

(2) Kepada Pekerja akan diberikan : upah bulan berjalan 1 (satu) kali uang pisah sesuai pasal 102 ayat 3 dan penggantian hak sesuai pasal 102 ayat 4 PKB ini.

(3) Syarat dan kriteria dari kesalahan berat tersebur seperti pada ayat 1 (satu) harus didukung dengan bukti sebagaimana yang diatur dengan UU no, 13 tahun 2003 pasal 158 ayat 2 sbb :a. Pekerjaan tertangkap tanganb. Ada pengakuan dari Pekerja yang bersangkutan atauc. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di Perusahaan

yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 86Pemutusan Hubungan Kerja Karena Permohonan Pekerja Kepada Lembaga Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industri (PPHI)(1) Pekerja dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industri (PPHI) dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :a. Manganiaya menghina secara kasar atau mengacam Pekerjaan.b. Membujuk dan/atau menyuruh Pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut atau lebih.d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja.e. Memerintahkan Pekerja untuk melaksanakan Pekerjaan diluar yang dijanjikan f. Memberikan Pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan

Pekerja sedangkan Pekerja tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.(2) Pemutusan.hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaskud pada ayat 1 diatas kepada

Pekerja akan diberikan 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003, surat keterangan, serta Perusahaan membantu administrasi untuk proses klaim dari BPJS.

(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh lembaga penyelesaisan perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan


hubungan industrial dan Pekerja yang bersangkutan tidak berhak atasuang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 UU RI No. 13 tahun 2003 serta tidak berhak atas uang pisah . Pekerja yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan uang pergantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU RI no, 13 tahun 2003.

Pasal 87Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Ditahan

(1) Dalam hal Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetap I wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :a. Bantuan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan

takwin terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib b. Pengusaha dapat melakukan pemutausan hubungan kerja terhadap Pekerja yang selama 6

(enam) bulan tidak dapat melakukan Pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup b berakhir dan Pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib memperkerjakan Pekerja kembali.

(3) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja yang bersangkutan.

(4) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaskud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(5) Pengusaha wajib membayar kepada Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 UU No. 13 pasal 156.

Pasal 88Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Kesepakatan

(1) Dalam hal anatara Perusahaan dengan Pekerja telah menyampaikan PHK, maka tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2003. PHK dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari Pekerja kepada atasan langsungnya dengan tembusan kepada HRD dan Serikat Pekerja.

(2) Kepada Pekerja akan diberikan upah bulan berjalan 1 (satu) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003 pasal 156 serta surat keterangan, dan Perusahaan membantu administrasi untuk proses klaim ke BPJS.

Pasal 89Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Meningal Dunia

(1) Pekerja meningal dunia bukan karena kecelakaan kerja, kepada penerima waris pekerja diberikan sumbangan duka. Gaji bulan berjalan. 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003 pasal 166, serta Perusahaan membantu mengurus klaim pensiun dari BPJS ketenagakerjaan.

(2) Pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja, kepada penerima waris Pekerja diberikan sumbangan duka. Gaji bulan berjalan. 2 (sua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta Perusahaan membantu mengurus klaim pensiun dari BPJS ketenagakerjaan

Pasal 90Pemutusan Hubungan Kerja Karena Tidak Mampu Bekerja (Medical Unfit)

(1) Dalam hal seorang Pekerja tidak mampu bekerja karena sakit yang berkepanjangan atau cacat jasmani/rohani melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka :a. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja yang

bersangkutan dengan mendapatkan hak upah bulan berjalan 2 (dua) kali uang pesangon, 1


(satu) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 156 (lihat pasal tabel PHK).

b. Pekerja dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pengusaha dengan mendapatkan hak berupa : 2 (dua) kali uang pesangon, 2 (dua) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 156 (lihat pasal tabel PHK).

(2) Selain itu kepada Pekerja, Perusahaan memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan selama 1 (satu) tahun dan memberikan surat keterangan , serta membantu admnistrasi untuk proses klaim dari BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 91Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kecelakaan Kerja Atau Akibat Hubungan Kerja

(1) Dalam hal seorang Pekerja tidak mampu bekerja karena sakit yang berkepanjangan atau cacat jasmani/rohani melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengindahkan UU No. 13 tahun 2003 pasal 153 ayat 1.a.

(2) Kepada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja diberikan 2 (dua) kali uang pesangon, 2 (dua) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003. selain itu kepada Pekerja, Perusahaan memberikan pemeliharaan kesehatan selama 1 (satu) tahun (lihat pasal tabel PHK).

Pasal 92Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pengabungan, Pengalihan Manajemen Perusahaan

Serta Relokasi(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena perubahan status, Penggabungan,

Peleburan, atau Perubahan Kepemimpinan Perusahaan, maka :(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena hal tersebut diatas, Perusahaan

diwajibkan meminta ijin kepada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam Ketenagakerjaan

Pasal 93Pemutusan Hubungan Kerja Pailit, Rugi Atau Force Majeur

(1) Dalam hal terjadi penutupan Perusahaan (lock out) yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, keadaan memaksa (force majeur), atau Perusahaan dinyatakan pailit maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan dengan tetap mengindahkan UU No. 13 tahun 2003.

(2) Kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(3) Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena hal tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan meminta ijin kepada lembagayang mempunyai kewenangan dalam Ketenagakerjaan.

(4) Kepada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang disebutkan pada ayat (1) akan diberikan gaji bulan berjalan, 1 (satu) kali uang pesangon 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003. pasal 156, surat keterangan, serta Perusahaan membantu administrasi untuk proses klaim dan DPM dari jamsostek (lihat pasal tabel PHK)

Pasal 94Pemutusan Hubungan Kerja Karena Rasionalisasi Efesiensi

(1) Dalam hal terjadi rasionalisasi/efisiensi yang tidak disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan. Adapun kriteria dan besarnya hak yang akan diterima oleh Pekerja akan disepakati bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dengan minimal tetap mengindahkan UU No. 13 tahun 2003 (lihat pasal tabel PHK).

(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena hal tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan meminta ijin kepada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam Ketenagakerjaan


Pasal 95Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun Normal

(1) Dalam hal terjadi rasionalisasi/efisiensi yang tidak disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan. Adapun kriteria dan besarnya hak yang akan diterima oleh Pekerja akan disepakati bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dengan minimal tetap mengindahkan UU No. 13 tahun 2003 (lihat pasal tabel PHK).

(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena hal tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan meminta ijin kepada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam Ketenagakerjaan.

(3) Kepada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang disebutkan pada ayat (2) akan uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003, surat keterangan, serta Perusahaan membantu administrasi untuk proses klaim dan DPM dari jamsostek (lihat pasal tabel PHK).

(4) Perusahaan akan memberikan penghargaan atas pengabdian Pekerja yang bersangkutan.(5) Atas pertimbangan tertentu, Pekerja yang telah pensiun seperti yang dimaksud pada ayat (2)

diatas, dapat diPekerjakan kembali oleh Perusahaan dengan status Pekerja honorer.

Pasal 96Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun Dipercepat

(1) Bagi Pekerja yang telah berusia minimal 45 tahun, dapat dilakukan percepatan usia pensiun/pensiun dipercepat.

(2) Dalam hal Pekerja bermaksud melakukan percepatan usia pensiun/pensiun dipercepat, harus mengajukan permohonan pensiun secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelumnya kepada atasan langsung minimal setingkat manager dan ditembuskan ke HRD dan Serikat Pekerja.

(3) Mengingat kedudukan, kondisi serta prestasi Pekerja pengusaha berhak menolak usulan pensiun dipercepat tersebut, dan selanjutnya dibicarakan dengan Pekerja, atasan langsung Pekerja dan Serikat Pekerja. Dalam hal Pekerja memaksakan diri maka kepada yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

(4) Dalam hal pengusaha bermaksud melakukan percepatan usia pensiun seorang Pekerja, usulan pensiun dipercepat terlebih dahulu wajib dibicarakan dengan Pekerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.

(5) Dalam hal Pekerja tidak setuju, keberatan harus diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak usulan disampaikan, dan yang bersangkutan masih sebagai Pekerja.

(6) Apabila Pekerja dan pengusaha tidak keberatan atas usulan pensiun dipercepat tsb diatas, Pekerja dan pengusaha diwajibkan menandatangani lembar verifikasi sebagai tanda persetujuan.

(7) Setiap pensiun dipercepat ditetapkan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh pejabat HRD dan Pekerja serta ditembuskan kepada Serikat Pekerja.

(8) Kapada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang disebutkan pada ayat (2), akan diberikan upah bulan berjalan, 2 (dua) kali uang pesangon, 2 (dua) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003. surat keterangan , serta Perusahaan membantu admnistrasi untuk proses klaim dari DPM dan jamsostek. (lihat pasal tabel PHK).

Pasal 97Pemberhentian Sementara atau Skorsing

(1) Berdasarkan pertimbangan bersama Perusahaan dan Serikat Pekerja, maka demi ketenangan dan kelancaran kerja dalam Perusahaan, pemberhentian sementara (skorsing) dapat dikenakan tehadap seorang yang sedang dalam proses PHK.

(2) Perusahaan menetapkan waktu skorsing selama proses Skorsing kepada pekerja yang bersangkutan Perusahaan wajib membayar hak – haknya sebagai pekerja sampai dengan adanya putusan mengikat.


BAB XVPENYELESAIAN KELUH KESAH

Pasal 98Keluh Kesah

(1) Sudah menjadi tekad Perusahaan dan Serikat Pekerja bahwa setiap keluhan dan pengaduan seorang Pekerja atau lebih, akan diselesaikan secara adil dan secepat mungkin.

(2) Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul antara Pekerja dan Perusahaan, maka Serikat Pekerja akan mengadakan pertemuan dengan Wakil Perusahaan Secara Periodic dalam forum bipartite.

(3) Dalam hal seseorang atau beberapa Pekerja menganggap diperlakukan tidak adil atau tidak wajar oleh atasan atau pengusaha serta bertentangan dengan isi dan jiwa perjanjian kerja bersama ini, maka Pekerja dapat menyampaikan pengaduan atau keluhannya kepada atasan yang lebih tinggi, personalia Perusahaan atau Serikat Pekerja.

Pasal 99Cara Penyelesaian Keluhan Dan Pengaduan

(1) Setiap keluhan dan pengaduan Pekerja, pertama-tama diselesaikan dan dibicarakan dengan atasan langsungnya.

(2) Bila penyelesaian belum mencapai hasil yang memuaskan, maka dengan sepengetahuan atasan langsungnya, Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduan kepada atasannya yang lebih tinggi.

(3) Bila prosedur tersebut dijalankan tanpa memberikanhasil yang memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada Serikat Pekerja. Dalam tingkatan ini keluhan dan pengaduan Pekerja tersebut akan diselesaikan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja.

(4) Dalam hal tidak tercapai kata sepakat antara Perusahaan dan Serikat Pekerja, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

BAB XVIPERATURAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 100Peraturan Peralihan Dan Pelaksanaan

(1) Sebelum tercapainya perjanjian kerja bersama yang baru, setelah habis masa berlakunya perjanjian kerja bersama ini, maka dengan persetujuan Serikat Pekerja, perjanjian kerja bersama ini tetap berlaku sampai tercapainya perjanjian kerja bersama yang baru tersebut untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal karena beberapa ketentuan dalam perjanjian kerja bersama ini dinyatakan batal (tidak berlaku) oleh pengadilan atau lebih rendah dari undang-undang yang baru, dan bahwa perburuhan UU 13 Th. 2003

Pasal 101Penutup

(1) Perjanjian kerja bersama ini didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat akan dibukukan serta diperbanyak oleh Perusahaan untuk dibagikan kepada seluruh Pekerja.

(2) Hal-hal baru dan atau yang belum diatur secara rinci dalam perjanjian kerja bersama, penjabarannya disusun lebih lanjut melalui perjanjian tambahan atas dasar perjanjian bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dengan tidak meniadakan, mengganti, mengurangi dalam perjanjian kerja bersama.

(3) Perjanjian kerja bersama ini mulai berlaku sejak tanggal sampai dengan dan mengikat bagi kedua belah pihak.

(4) Dalam hal Perusahaan merubah namanya atau menggabungkan diri dengan Perusahaan lain, maka untuk sisa waktu berlakunya perjanjian kerja bersama ini tetap berlaku bagi Perusahaan dan Pekerja terhadap siapa saja waktu terjadi perubahan nama atau penggabungan diri berlaku perjanjian kerja bersama ini atau mengikuti ketentuan UU No. 13 tahun 2003 pasal 131.

(5) Perjanjian kerja bersama ini dibuat dan ditandatangani serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) yang sama bunyi dan ketentuan hukumnya.


(6) Apabila terjadi Interprestasi terhadap isi pasal PKB maka kedua belah pihak sepakat akan di selesaiakan berdasarkan azas Musyawarah.

(7) Apabila secara Musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum serta merujuk Pengadilan Negeri setempat.


RANCANGAN - industriallindah.files.wordpress.com · Web viewKepada Pekerja yang terkena Pemutusan...

Documents

Transcript of RANCANGAN - industriallindah.files.wordpress.com · Web viewKepada Pekerja yang terkena Pemutusan...