REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM...

REFORMASI BIROKRASI

Buku Saku

Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM RI

HarmoniHarmoniHarmoniHarmoni DalamDalamDalamDalam GerakGerakGerakGerak Dan Dan Dan Dan LangkahLangkahLangkahLangkah

Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 1

REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

� DAFTAR ISI

� KATA PENGANTAR

� YEL-YEL REFORMASI BIROKRASI

� LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

� MOTTO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

� PROFIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

� TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

� SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM

� MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI

� GRAN DESIGN REFORMASI BIROKRASI

� ARAH REFORMASI BIROKRASI

� TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

� KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

DA

FTA

R I

SI

� KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

� ROAD MAP

� DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

� KETERKAITAN 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

� MANAJEMEN PERUBAHAN

� PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

� PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

� PENATAAN TATA LAKSANA

� PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

� PENGUATAN PENGAWASAN

� PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

� PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

� KATA-KATA BIJAK

� MARS KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

DA

FTA

R I

SI

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan

hidayah-Nya Buku Saku l Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dapat

diselesaikan. Buku saku l ini, berisi tentang beberapa hal yang berkenaan dengan penjelasan

reformasi birokrasi, dan akan diterbitkan buku saku ll dan seterusnya yang berisi penjelasan lebih

rinci terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Buku saku disusun sebagai sarana penyampaian informasi bagi para pegawai di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih memahami makna Reformasi Birokrasi,

sehingga akan ada satu pemahaman yang sama terhadap konsep Reformasi Birokrasi. Melalui

buku saku ini diharapkan akan terjadi perubahan dalam pola pikir dan pola tindak.

Pada akhirnya diharapkan tercipta budaya kerja yang berorientasi pada pengelolaan

pemerintahan yang baik (good governance), yang akan memadukan gerak dan langkah seluruh

pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang secara mandiri, berintegritas, dan

terkoordinasi mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi .

Demikian, semoga buku saku ini bermanfaat bagi kita semua, SALAM PEMBAHARUAN.

Jakarta, 26 September 2011

Sekretaris Jenderal

Dr. Bambang Rantam Sariwanto

NIP. 19601215 198802 1001

MAKNA LOGOKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

• 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara;

LOGOLOGOLOGOLOGO

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

yang merupakan falsafah negara;• 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Negara

Demokrasi, Negara Hukum, Negara Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan, Negara Berlandaskan Agama dan Moral;

• 2 (dua) garis siku kiri dan kanan mempunyai makna demokrasi dan hak asasi manusia;• 2 (dua) garis lurus sejajar mempunyai makna negara hukum, keadilan dan ketertiban;• Empat pilar yang menggambarkan pintu gerbang, bermakna sebagai penjaga pintu

gerbang negara dan sebagai gerbang pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia mandiri;

• warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi; dan

• warna emas bermakna keagungan, keluhuran dan kewibawaan.

• Harmoni merupakan sebuah pencapaian ideal

dalam sebuah tatanan masyarakat dimana setiap

individu dituntut untuk menjaga kerukunan

dengan sedapat mungkin menghindari adanya

konflik terbuka, menitikberatkan adanya

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

berpadu dalam semangat mewujudkan cita-cita.

• Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks

MOTTO

KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM

• Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks

berpikir maupun bertindak sehingga mengantarkan

kepada kedudukan dari titik keseimbangan awal

menuju kedudukan berikutnya.

• Langkah adalah pemilihan strategi yang tepat

dalam suatu pelaksanaan tindakan dengan maksud

dan tujuan yang terarah.

11 Unit Eselon I:

1. Sekretariat Jenderal

2. Inspektorat Jenderal

3. Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

4. Badan Penelitian dan Pengembangan

Hak Asasi Manusia

5. Badan Pembinaan Hukum Nasional

PROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

• Kantor Wilayah :

33 Propinsi

• Unit Pelaksanaan Teknis :

1. AKIP dan AIM : 2 Unit

2. Balai Harta Peninggalan : 5 Unit.

3. Kantor Imigrasi : 110 Unit

4. Rumah Detensi Imigrasi : 13 Unit.

5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :5. Badan Pembinaan Hukum Nasional

(BPHN)

6. Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-Undangan

7. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum

8. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual

9. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

10.Direktorat Jenderal Imigrasi

11.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

7

5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :

18 Unit.

6. Lembaga Pemasyarakatan : 232 Unit.

7. Rumah Tahanan Negara, Cabang

Rutan : 201 Unit.

8. Balai Pemasyarakatan : 70 Unit

9. Rumah penyimpanan Benda Sitaan

Negara : 61 Unit

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalampemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak• perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hakasasi manusia;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;

• pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan

• pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM 2010 – 2014

“T“TERWUJUDNYAERWUJUDNYA HHUKUMUKUM SEBAGAISEBAGAI PPANGLIMAANGLIMA YANGYANG MEMBERIKANMEMBERIKAN RASARASA AMANAMAN, , ADILADIL, , DANDAN

KEPASTIANKEPASTIAN BERUSAHABERUSAHA””

HUKUM SEBAGAI HUKUM SEBAGAI PANGLIMAPANGLIMA

Terwujudnya

penegakan hukum

secara konsisten, termasuk

pemberantasan korupsi, upaya perbaikan sistem

hukum , dan hukum

berfungsi sebagai

penuntun perilaku

berkehidupan Bangsa

Indonesia sehari-hari.

RASA AMAN

Terwujudnya hukum yang mampu

melindungi dan

mengayomi

masyarakat, mencegah tindak

kejahatan, dan menuntaskan

tindakan

kriminalitas.

ADIL

Terwujudnya penegakkan

hukum secara adil,

konsekuen, tidak

diskriminatif, dan memihak rakyat

kecil.

KEPASTIAN BERUSAHA KEPASTIAN BERUSAHA

Terwujudnya hukum yang

mampu meningkatkan

pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan

sosial secara menyeluruh;

menanggulangi

kemiskinan dan

pengangguran secara

drastis; serta menghilangkan

diskriminasi dalam

berbagai aspek termasuk

gender.

MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI ?

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK MASIH RENDAH;

DISIPLIN PEGAWAI RENDAH;

KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;

ADANYA DUGAAN KKN;

ORIENTASI PROGRAM & KEGIATAN TIDAK BERORIENTASI KEPADA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT;

DAN SETERUSNYA.

10

Telah terwujud tata pemerintahan yang baik

dengan birokrasi pemerintah yang profesional,

berintegritas tinggi, menjadi pelayan

masyarakat dan abdi negara

2025

GRAND DESIGNREFORMASI BIROKRASI

� Jumlah PNS yang proporsional� Pemerintah bersih dan bebas KKN� Peningkatan kualitas pelayanan publik� Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

kinerka birokrasi� Peningkatan profesionalisme SDM aparatur� Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah,

antar pusat, dan antar pusat dengan daerah.� Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan

Memberikan kontribusi nyata

daerah

Memberikan kontribusi nyata

pada capaian kinerja

pemerintahan dan

pembangunan nasional dan

daerah

2014

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR”

(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR”

(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)

ARAH KEBIJAKAN

“INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN”

(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)

ARAH KEBIJAKAN

“INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN”

(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)

ARAHREFORMASI BIROKRASI

(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)

VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI

• Visi

“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”

• Misi

• Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka

Reformasi Birokrasi

• Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture

set.

• Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif.

• Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI

• Visi

“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”

• Misi

• Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka

Reformasi Birokrasi

• Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture

set.

• Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif.

• Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS

REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI

ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS


“ Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan

perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick

wins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya ”

“ Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan

perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick

wins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya ”

• Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,

terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;

• Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain

(Quick Coordination)

• Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan

HAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.

• Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,

terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;

• Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain

(Quick Coordination)

• Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan

HAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.

TUJUANTUJUAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI

Pemerintahanyang bersihdan bebas

Peningkatankualitas

pelayanandan bebasKKN

pelayananpublik

Peningkatankualitas

pengambilankebijakan

Pemantauan terhadap kinerja

aparat dalam pelayanan

publik

14 10 1 1010

MendorongKomitmen

MenggerakkanPartisipasi

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI

MenyebarkanInformasi

MenanamkanPemahaman

Komitmen

TAHAPAN ROAD MAP 2010TAHAPAN ROAD MAP 2010--20142014

2010

• Meletakkan Landasan Dasar Kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Pembentukan SK Tim ReformasiBirokrasi dan Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.

2011

• Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick wins yang telah ditetapkan pada tahunsebelumnya.

• Melaksanakan program penataan dan penguatan organisasi serta penataan tatalaksana denganmelakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right

2012melakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right

function.

2013

• Melaksanakan penataan sumber daya manusia aparatur melalui sistem manajemen kepegawaian disertaidengan peningkatan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, efisien, jujur dan amanah dalam menjalankan pengabdian bagi negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat diwujudkan secara transparan dan akuntabel.

2014

• Jumlah PNS yang proporsional, Pemerintah bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayananpublik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah, dan peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.

AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Pola Pikir dan Budaya Kerja

(Manajemen Perubahan)

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan

kondusif

Penataan dan Penguatan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing)

Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

8 AREA PERUBAHAN

REFORMASI BIROKRASI

8 AREA PERUBAHAN

REFORMASI BIROKRASI

Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip

Good Governance

Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral , kompeten,

capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Penguatan Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat

5. Penataan

Aparatur

5. Penataan

sistem

manajemen SDM

Aparatur

6. Penguatan

pengawasan

KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8

AREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RB


2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. POLA PIKIR & BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)

8. Peningkatan

kualitas

pelayanan publik

pengawasan

7. Penguatan

akuntabilitas

kinerja4. Penataan

tata laksana

3. penataan

dan penguatan

organisai

• Manajemen Perubahan dirumuskan secara

• sistematis melalui sosialisasi yang

memadai, menanamkan pemahaman;

• mendorong komitmen;

• dilaksanakan mengakar secara partisipatif.

• Sasaran manajemen perubahan meningkatnya

komitmen pimpinan dan pegawai dalam Reformasi

Biokrasi sehingga terjadi perubahan pola pikir dan

budaya kerja yang pada akhirnya berdampak pada

menurunnya resiko kegagalan

“suatu upaya terencana

yang mencakup seluruh

organisasi yang dikelola

dari puncak, gunamenurunnya resiko kegagalan

• Kegiatan Manajemen Perubahan antara lain :

• Melaksanakan penegakan disiplin melalui hadir

tepat waktu;

• Melaksanakan apel pagi, pengarahan terkait

pelaksanaan pekerjaan;

• Pengisian penilaian SKP;

• Melakukan mindsetting oleh pimpinan kepada

bawahan selaku agen perubahan ;

• Menetapkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai

tugas fungsinya,

• Melakukan pembenahan dan penguatan SDM

agar ada persamaan pola pikir dan selanjutkan

terbentuk budaya kerja yang baik.

memperbesar efektivitas

dan kesehatan organisasi

melalui intervensi-

intervensi terencana pada

proses organisasi tersebut”

Melalui penataanperaturan perundang-undangan diharapkantumpang tindih dan

SasaranSasaran1. Adanya SOP tentang

penyusunanperaturan perundang-undangan yang mengakomodir azaspembentukan

Indikator

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


tumpang tindih dandisharmonisasiperaturan perundang-undangan dapatdiminimalisir bahkandihilangkan samasekali, sehinggaefektifitaspengelolaan peraturanperundang-undanganakan meningkat.

pembentukanperaturan perundang-undangan.

2. Adanya pemetaanatas peraturanperundang-undangan.

3. Arsip dan indeksperaturan bertambahtertib dan lengkapdan informatif dantelah disosialisasikankepada pegawai danstakeholders.

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi

SasaranSasaran 1. Stuktur organisasi dengan pembagian tugas yg jelas;

2. Organisasi dgn

IndikatorIndikator


fungsi

2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

2. Organisasi dgn ukuran yg tepat (right size)

3. Terbentuknya unit kerja yg menangani kepegawaian, humas, dan diklat;

4. Koordinasi antar unit.

PenyusunanSOP

Output : tersusunnya SOP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I, yang

Elektroni-sasidokumen-

Rencana TindakLanjut :

IdentifikasikebutuhanSOP;

PenyusunanSOP

Melaluipenataan tatalaksanasasaran yang diharapkanadalah

Meningkatnya efisiensidanefektivitas Meningkatnya

PENATAAN TATA LAKSANA

HAM R.I, yang menjadi pedoman baku dalam prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I

dokumen-tasi/kearsipan.

SOP KementerianHukum danHAM;

PenentuanFormat SOP;

PenyusunanSOP

adalahmeningkatnyapenggunaanTI dalamprosespenggunaanmanajemen

efektivitasprosesmanajemenpemerintahan.

Meningkatnyakinerja.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

SDM• Assessment

SDM• Sistem penilaian kinerja;

SDM• Pengembangan sistem pengadaan dan seleksi;

SDM

SDM

• Database Kepegawaian;

• Pola Pengembangan & Pelatihan;

SDM

• Penguatan Pola Rotasi, Mutasi, Promosi;

• Penguatan Pola Karir.

SDM• Pegawai yang Profesional, Jujur, Berintegritas, Berkomitmen

PENGUATAN PENGAWASAN

Menegakkan Disiplin Kerja;

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Menegakkan Kode Etik

1. Penyusunan Pedoman Kode Etik Pegawai ;

2. Penyusunan Laporan Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi penegakan

PP

EE

GGAA

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

2. Penyusunan mekanisme, saranadan prasarana laporan pelaksanaanhukuman disiplin;

3. Menyusun hasil penilaian kinerja;

4. Melaporkan hasil kerja Tim Penegakkan Disiplin Kerja kepadaMenteri Hukum dan HAM.

monitoring dan evaluasi penegakankode etik pegawai;

3. Penyampaian Laporan Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi penegakankode etik kepada Menteri Hukum danHAM;

4. Perumusan Pelaksanaan Kegiatansosialisasi Kode Etik Pegawai;

5. Implementasi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI..

24

AAWW

AA

II

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN INDIKATOR

1. Meningkatnya kinerja

instansi pemerintah

Indikator Utama yang terukur Berjalannya sistem akuntabilitas

kinerja organisasi yang efektif

2. Pengembangan sistem

manajemen kinerja

Terbangunnya sistem yang

mampu mendorong tercapainya


manajemen kinerja

organisasi

mampu mendorong tercapainya

kinerja organisasi yang terukur

3. Meningkatnya

akuntabilitas Kementerian

Hukum dan HAM

1. Adanya sistem yg

mendorong kinerja

organisasi

2. Peningkatan kualitas

laporan akuntabilitas

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikatorpelayanan yang diberikan lebih tepat, lebih cepat, lebihmurah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau denganparameter adanya standard pelayanan yang disosialisasikandan implementasikan. Adanya kerja sama/kolaborasidengan pihak lain dan adanya evaluasi kinerja pelayanan.

Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperolehstandarisasi pelayanan internasional dengan parameter program sertifikasi unit pelayanan berstandar internasionaldan diperolehnya sertifikasi berstandar internasional.

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan

indikator terimplementasinya metode survei kepuasan

pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan

keluhan, saran dan masukan serta adanya imej positif.

mulaimulaimulaimulai daridaridaridari diridiridiridiri sendirisendirisendirisendiri

mulaimulaimulaimulai daridaridaridari halhalhalhal yangyangyangyang terkecilterkecilterkecilterkecil

mulaimulaimulaimulai daridaridaridari sekarangsekarangsekarangsekarang

menujumenujumenujumenuju perubahanperubahanperubahanperubahan yangyangyangyang lebihlebihlebihlebih baikbaikbaikbaik…………

janganjanganjanganjangan pernahpernahpernahpernah takuttakuttakuttakut untukuntukuntukuntuk melakukanmelakukanmelakukanmelakukan perubahanperubahanperubahanperubahan

karenakarenakarenakarena kegagalankegagalankegagalankegagalan terbesarterbesarterbesarterbesar adalahadalahadalahadalah

apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya

KATAKATAKATAKATA----KATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAK

apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya

berpikirberpikirberpikirberpikir positifpositifpositifpositif dalamdalamdalamdalam segalasegalasegalasegala halhalhalhal

bekerjabekerjabekerjabekerja tekuntekuntekuntekun dandandandan ikhlasikhlasikhlasikhlas

berimanberimanberimanberiman dandandandan bertakwabertakwabertakwabertakwa

bersatubersatubersatubersatu kitakitakitakita wujudkanwujudkanwujudkanwujudkan pnspnspnspns kemenkumhamkemenkumhamkemenkumhamkemenkumham yangyangyangyang profesionalprofesionalprofesionalprofesional dandandandan mandirimandirimandirimandiri

changechangechangechange youryouryouryour mindmindmindmind

andandandand changechangechangechange youryouryouryour habbithabbithabbithabbit

Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang meringankan satu kesusahandiantara kesusahan seorang mukmin di dunia,Allah akan meringankan darinya satu kesusahandiantara kesusahan di hari kiamat. Barang siapamemberi kemudahan kepada orang yangmemberi kemudahan kepada orang yangkesulitan, Allah akan memberi kemudahanbaginya di dunia dan di akhirat. Barang siapamenutupi aib seorang muslim, Allah akanmenutupi aib nya di dunia dan di akhirat. Allahselalu menolong hambaNya, selama hambaNyamenolong saudaranya……….”

(HR. Muslim)


MARSMARSMARSMARS

KEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAM

DO = E

4/4

LYRIC : SRI PUGUH BUDI UTAMI

LAGU : SORTA D.TOBING

Terima Kasih

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM...

Documents

Transcript of REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM...