RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · UU No.7...
30
1 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · UU No.7...
1
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017
2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR………………………………………………………………
DAFTAR ISI………………………………………………………………………...
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………...
PENDAHULUAN…………………………………………………………………...
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………..
1.2 Landasan Hukum.............................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan.........................................................................
1.4 Sistematika Penulisan.....................................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR TAHUN LALU..................
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas………………..……………..
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas...........
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………..
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.......................
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional ............................................
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .............................................................
3.3. Program Dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..
4.1 . Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah........................
BAB IV. PENUTUP
i
ii
iii
1
1
2
3
3
4
4
6
8
9
15
18
20
20
20
22
22
22
3
DAFTAR TABEL
Tabel T-C.30 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel T-C. 31 Pencapaian Kinerja Makro SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah
Bumbu
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Tabel T-C.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan
maju Tahun 2020
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara umum Renja merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban
Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Tanah Bumbu atas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sektor Ketahanan
Pangan serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan,
karena di dalam format system manajemen akuntabilitas pemerintah, Renja
menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja pemerintah.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017,
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan visi
Dinaas Ketahanan Pangan “
Terwuju Ketahanan Pangan yang berwawasan agrobisnis, kelestarian
lingkungan dan berbasis sumber daya lokal menuju masyarakat sejahtera” dan
Misi yakni :
1. Mengembangkan kelembagaan, partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam upaya dalam mendukung ketahanan pangan yang
berbasis pangan local untuk meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan pasilitas , koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan
keamanan analisis (ketersediaan ,kerawanan , distribusi, konsumsi,
dan keamanan pangan) untuk pengembangan dan perumusan
kebijakan pangan daerah.
3. Meningklatkan peran pemerintah dalam pengolahan cadangan pangan
daerah dan meningkatkan partisifasi masyarakat dalam
pengembangan lumbung pangan
4. Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi antara lembaga /instansi
terkait dalam pemanfaatan ketahanan pangan daerah.
5. Terpenuhinya pangan yang cukup , baik kualitas, kuantitas dan
kontunuitas aman merata dan terjangkau.
Renja SKPD dirumuskan setiap satu tahun yang menggambarkan Visi, Misi,
Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD. Renja secara sistematis
mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan
dan rencana pembangunan Ketahanan Pangan yang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan
skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
5
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor:25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
4. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. UU No.7 Tahun 1997 tentang pangan ( Pasal 47 Ayat 1 ) yang menjelaskan bahwa Cadangan
Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan
Masyarakat
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan untuk memenuhi
pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Perpres No.22 Tahun 2009 dan Permentan No.43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal
13.Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri
dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam
negeri No. no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
6
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.12 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanah
Bumbu.
19. Perbupati No : 12 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
20. SK Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/323/DKP/2014 Tentang Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanah Bumbu
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud Penyusunan Renja
Penyusunan Renja dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan satu
tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi, sebagai tolak ukur pertanggung
jawaban.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi
dan tujuan pembangunan serta untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan
yang strategis selama satu tahun melalui sumber pembiayaan APBD.
2 Tujuan Penyusunan Renja
Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini adalah perangkat untuk mencapai
harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh, terintegrasi,
efisien dan sinergi antar bidang pada Kantor Ketahanan Pangan daerah
Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi
perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2017
1.4. Sistematika Penulisan
Renja SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN ( memuat tentang)
Pada bab ini memuat uraian latar belakang disusunya Rencana Kerja ,landasan
hukum penyusunan, maksud dan tujuan pembuatan rencana Kerja dan
sistematika Penilasan Rencana Keraja
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR TAHUN LALU
7
Pada bab ini akan menjelaskan tetang evaluasi pelaksanaan Rencana kerja
pada Dinas Ketahanan Pangan tahhun lalu dan pencapaian, memganaliuss
kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Panagn, Membahas isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi,mereviw terhadap rancangan awal RKPD dan
penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM Dan KEGIATAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasioal
terhadap Rencana Kerja pada dinas Ketahanan dan penjelasan tentang tujuan ,
sasaran rencana kerja pada Dinas Ketahanan Pangan
BAB IV P E N U T U P.
Pada bab ini menguraikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, akan dijadikan sebagai
pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan. Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 yang telah
ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan di daerah.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINAS Tahun Lalu dan Capaian pada
Renstra SKPD
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas
Ketahanan Pangantersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –
kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu ini menyajikan
dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil
apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2017.
8
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan
sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator
tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator
lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran
indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2017
Anggaran Tahun 2017 dimana status SOPD Dinas Ketahanan pangan
Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 1.129.794.000,00
,- (termasuk perubahan) dengan 2 program dan 21 kegiatan. Dari jumlah
dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.045.083.169,00
dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 92,50% dan capaian kinerja fisik
sebesar 95,11%.
Targert Program Tahun 2018
Adapun target Rencan Kerja Pada dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2018
ada tiga program dan dua puluh satu kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
3.562.368.314
9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu diatur
dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas pokok Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan.
Adapun analisis Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Panagn dapat dilihat pada
lampiran Tabel T-C.30.
10
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Tahun n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn + n) (Thn n-2) (Thn n-7) (Thn n) (Thn n+1)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Regulasi Ketahanan pangan Perbup Perbup Perbup Perbup Perbup Perbup Perbup Perbup Perbup
Ketersediaan Pangan utama
130 kg/k/th 135 kg/k/th 140 kg/k/th 145 kg/k/th 184,48kg/k/th 175,21kg/k/th 140
kg/k/th 145
kg/k/th
11
3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
khususnya Pegawai Negeri Sipil teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan
Pangan belum maksimal sesuai dengan program kerja yang telah
direncanakan.
2. Kantor Logistik tidak bisa menyesuaikan harga dengan pasokan umum, karena
berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Keppres No. 1 tahun 2010 harga gabah
dan beras telah melampaui batas lebih tinggi 10% dari harga dasar pemerintah.
3. Data produksi pangan masih merupakan data agregat kecamatan dan belum
rinci data desa sehingga kualitas dan validitas hasil analisis/pelaporan FSVA
dan SKPG belum sesuai dengan yang diharapkan.
4. Data ekspor dan impor pangan masih terbatas pada data pangan tertentu, dan
belum merupakan data pangan secara menyeluruh per kecamatan, sehingga
sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan
Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.
5. Data kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kerawanan
pangan.
6. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat
desa miskin belum maksimal.
7. Sarana dan Prasarana untuk keamanan pangan belum ada.
8. Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan karena
terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman.
Dari beberapa isu yang ada dan terkait dengan tugas fungsi Kantor Ketahanan
Pangan daerah yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana untuk
keamanan pangan, untuk itu perlu adanya analisis ketersediaan pangan
kabupaten yang ditinjau dari aspek kebutuhan untuk dikonsumsi . Peningkatan
sarana dan prasarana untuk menjaga ketersediaan pangan tidak dapat ditunda
tunda lagi karena melihat kebutuhan ditahun tahun yang akan dating jauh lebih
banyak dan vareatif. Disamping disebabkan oleh semakin bertambahnya
jumlah penduduk juga karena tingkat perubahan iklim yang tidak menentu yang
sangat berpengaruhterhadp produksi tanaman pangan .
Dengan semakin siapnya pasokan ketersediaan pangan daerah, sedikit
banyaknya dapat membantu kendala kerawanan pangan.
Peningkatan sarana dan prasarana untuk keamanan pangan ini juga sangat
berpengaruh terhadap pola piker masyarakatakan pentingnya ketersediaan
pangan yang merupakan subsistem dalam sistem ketahanan pangan.
12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (ada Tabel) program dan
kegiatan
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanah Bumbu sudah sesuai dengan program kegiatan Dinas yang
di tunjukan pada Renstra Dinas dan diharapkan tingkat pencapaian kinerja
sesuai yang di rencanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat
dilihat pada lampitan Tabel T-C. 31
13
Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaia
n
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia
n
Kebutuhan Dana (Rp.
000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
1.Program pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber air dan listrik Kab. Tanbu Outcame :Tingkat
Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Terbayarnya Rekening Kantor
12 bln Rp 28.800.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik
Kab. Tanbu Outcame :Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terbayarnya Rekening Kantor
12 bln Rp 29.940.000,00
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
5 unit Rp 3.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
5 unit Rp 31.500.000,00
3 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat
Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Jumlah Tenaga PPK, Jumlah Tenagan Pengelola Keuanagna, Jumlah Tenaga Non PNS
15 org Rp 117.700.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Jumlah Tenaga PPK, Jumlah Tenagan Pengelola Keuanagna, Jumlah Tenaga Non PNS
15 org Rp 114.000.000,00
14
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor
12 bln Rp 1.630.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor
12 bln Rp 3.500.000,00
5 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Kab. Tanbu
Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Jumlah Peralatan Kantor yang baik
10 unit Rp 1.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Jumlah Peralatan Kantor yang baik
10 unit Rp 15.000.000,00
6 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat
Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya ATK
12 bln Rp 19.529.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Tersedianya ATK
12 bln Rp 25.000.000,00
7 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bln Rp 2.475.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bln Rp 5.100.000,00
8 Penyediaan Bahan bacaan
dan peraturan perundang undangan
Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Terbayarnya surat kabar
8 bh Rp 1.140.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
8 bh Rp 35.000.000,00
15
9 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
14 org Rp 132.700.000,00
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan administraSI Perkantoran Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
14 org Rp 200.000.000,00
10 Penyediaan jasa tenaga non
PNS
Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Jumlah Tenaga Non PNS
17 org Rp 313.300.000,00
Penyediaan jasa tenaga non PNS
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Jumlah Tenaga Non PNS
17 org Rp 313.300.000,00
11 Rapat-rapat koordinasi
dalam daerah
Kab. Tanbu Outcame : :Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Output : Rapat rapat koordinasi keluar Daerah
14 org Rp 30.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Kab. Tanbu Outcame : Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Rapat rapat koordinasi keluar Daerah
14 org Rp 80.000.000,00
D
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan
Kab. Tanbu
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan
Kab. Tanbu
14 Penanganan Daerah Rawan
Panaga
Kab. Tanbu outcame : Prosentase ketersediaan pangan (beras) perkapita / thn Output : Rapat Koordinasi SKPG dan Rakoor DKP
2 keg Rp
64.710.000
Penanganan Daerah Rawan Panaga
Kab. Tanbu outcame : Penguatan Cadangan Pangan Output : Rapat Koordinasi SKPG dan Rakoor DKP
2 keg Rp
10.000.000
15 Laporan berkala kondisi
ketahanan pangan daerah
Kab. Tanbu outcame : Prosentase Ketersediaan pangan(beras)perkapita/thn Output : Tersedianya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
1 laporan
1 kegiatan
Rp 3.250.000,00
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
Kab. Tanbu outcame : Prenguatan Cadangan Pangan Output : Tersedianya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
1 laporan
1 kegiatan
Rp 6.000.000,00
16
16 Pemanfaatan pekaranagan untuk pengembangan panagan
Kab. Tanbu outcame : Prosentase ketersediaan pangan (beras)perkapita pertahun Output : Jumlah Kepala keluarga yang menerima tanaman hortikultura
5 Desa Rp
38.830.000,00
Pemanfaatan pekaranagan untuk pengembangan panagan
Kab. Tanbu outcame : Penguatan Cadangan pangan Output : Jumlah Kepala keluarga yang menerima tanaman hortikultura
5 Desa Rp
50.000.000,00
21 Pemantauan dan analisis
harga pangan pokok
Kab. Tanbu outcame : Prosentase ketersediaan pangan(beras)perkapita/tahun Output : Tersedianya laporan harga pangan pokok
1 laporan
Rp 18.800.000,00
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
Kab. Tanbu outcame : Penguatan cadangan Pangan Output : Tersedianya laporan harga pangan pokok
1 laporan
Rp 25.000.000,0
0
23 Pengembangan Cadangan
Pangan Daerah Kab. Tanbu outcame : Penguatan
Cadangan Pangan Output : 1.Tersedianya beras/gabahh pengembangan cadangan masyarakat 2. Sosialisasi Cadangan Pangan pemerintah
20 ton Rp
214.750.000
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Kab. Tanbu outcame : Penguatan Cadangan Pangan Output : 1.Tersedianya beras/gabahh pengembangan cadangan masyarakat 2. Sosialisasi Cadangan Pangan pemerintah
20 ton Rp
225.000.000
17 Pengembanagan desa
mandiri pangan
Kab. Tanbu outcame : Prosentase ketersediaan pangan (beras)perkapita/tahun Output : Peningkatan ketrampilan anggota kelompok apinitas
5 Desa Rp
3.720.000
Pengembanagan desa mandiri pangan
Kab. Tanbu outcame : Penguatan Cadangan Pangan Output : Peningkatan ketrampilan anggota kelompok apinitas
5 Desa Rp
8.900.000
18 Peningkatan mutu dan
keamanan pangan
Kab. Tanbu outcame : Prosentase ketersedian pangan(beras)perkapita/tahun Output : 1. Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan. 2. Sosialisasi lomba cipta menu
1 kl 3 kl
Rp 224.590.000,00
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Kab. Tanbu outcame : Penguatan Cadangan Pangan Output : 1. Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan. 2. Sosialisasi lomba cipta menu
1 kl 3 kl
Rp 100.000.000,
00
17
19 Koordinasi kebijakan perberasan
Kab. Tanbu outcame : Prosentase ketersediaan pangan(beras)perkapita/tahun Output : Jumlah Desa yang menerima Bansos P-LDPM
1 kl Rp
15.800.000,00
Koordinasi kebijakan perberasan
Kab. Tanbu outcame : Penguatan Cadangan Pangan Output : Jumlah Desa yang menerima Bansos P-LDPM
1 kl Rp
25.000.000,00
20 Percepatan diversifikasi
pangan pokok
Kab. Tanbu outcame : Prosentase ketersediaan pangan (beras)perkapita/tahun Output : Sosialisasi pemberian Makanan Tambahan untuk anak SD/MI
5 kecamata
n
Rp 6.700.000,00
Percepatan diversifikasi pangan pokok
Kab. Tanbu outcame : Pengutan Cadangan Pangan Output : Sosialisasi pemberian Makanan Tambahan untuk anak SD/MI
5 kecamata
n
Rp 15.000.000,0
0
18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu akan menambah usulan
program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung
ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang
kecamatan. Lihat lampiran Tabel TC.32
19
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Tanah Bumbu
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catanan
1 2 3 4 5 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanana Administrasi Perkantoran 100%
1
Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya air dan listrik
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : terbayarkan rekening kantor 12 bln
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendfaraan dinas/operasional
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
9 unit
3
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bln
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Tersedianya alat dan bahan pembersihn kantor
12 bln
5
Pernyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Jumlah alat kebersihan Kantor
6unit
6
Penyediaan Alat tulis kantor
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
12 bln
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaani
12 bln
20
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Tersedianya peraltan dan perlengkapan kantor
5 unit
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Tersedianya surat kabar
12 bln
9
Penyediaan Bahan logistik
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Tersedianya bahan logistik
12 bln
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
50 ok
11
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Kab. Tanbu Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Tesedianya honor jasa tenaga Non PNS
221 ok
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Outcame :Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantpran Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah 450 ok
12 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kab. Tanbu Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor Outcame : Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Output : Jumlah pemeliharaan rutin gedung/kantor 1 Paket 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Tanbu
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100%
21
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Outcame : Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Output : Jumlah Pakaian Khas Daerah
27 Stel
Program peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan ) Ketersediaan Pangan Utama
14
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketersediaan pangan perkapita/ Thn Output : Jumlah Dokumen SKPG
24 Dokumen
15
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Kab. Tanbu Outcame : Persentase Keresediaan pangan perkapita /Thn
Output : Tersedianya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 10 Lap
16
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketersediaan pangan perkapita /Thn Output : Terselenggaranya P2WKSS,lomba Desa,lomba pekarangan, HATINYA PKK 5 Desa
Tahap Penumbuhan (Kec. Angsana:Wilayah Transmigrasi Nelayan)
5 KWT
Tahap Pengembangan P2KP ( Model KRPL)
5 KWT
Tahap Kemandirian P2KP (Model KRPL)
5 KWT 21
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan pokok
Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketersediaan pangan perkapita /Thn Output : Tersedianya laporan harga pangan pokok
1 lap
23
Pengembangan Cadangan pangan Daerah
Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketyersediaan pangan perkapita/Thn Output : 1. Tersedianya beras/gabah pengembangan cadangan masyarakat
25 ton
17
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketersediaan Pangan Perkapitan / Thn Output :
Peningkatan ketrampilan anggota kelompok apinitas 2 Desa
22
22 Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketersediaan Pangan perkapita /Thn Output : Lumbung Pangan Desa 2 lumbung
18
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketersediaan pangan perkapita /Thn Output : Pengawasan keamanan pangan
10 Kec
19
Koordinasi Kebijakan Perberasan Kab. Tanbu Ooutcame : Persentase ketersediaan pangan perkapita/ Thn
Output : Jumlah Desa yang menerima Bansos P-LDPM 2 Kelompok
20
Percepatan Diversifikasi Pangan Pokok
Kab. Tanbu Outcame : Persentase ketersedian pangan perkapita / Thn Output :1 Sosialisasi pemberian Makanan Tambahan untuk anak SD/MI 2. Lomba cipta menu B2SA 10 kec
Pengolahan pangan lokal 1 Kelompok
23
BAB III
TUJUAN, SASARAN
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telahan terhadap kebijakan Nasional yaitu pembangunan Ketahanan
Pangan menuju terwujudnya empat target utama yaitu:
1. Peningkatan Kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan
pembangunan Ketahanan Pangan
2. Pengembangan dan Pemanfaatan ketahanan pangan masyarakat,
daerah dan nasional
3. Pengembangan kemampuan
4. Peningkatnya kesejahteraan petani
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA
Berdasarkan visi dan misi di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu
menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan
dan sasaran strategis adalah :
3.2.1 Tujuan
1. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah
3.2.2.Sasaran
1. Terwujudnya Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi masyarakat
3.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
2.3.1. Tantangan
Tantangan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu
adalah :
1. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan wilayah yang terdiri dari 10 kecamatan, 145
desa dan 5 kelurahan diantaranya 15 desa persiapan yang merupakan hasil
pemekaran desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih
merupakan hutan yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 % dari keseluruhan wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu.
24
2. Kuranganya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap
program untuk pembinaan masyarakat.
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
4. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
5. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu diatas 30% yang harus mendapat
penanganan daerah rawan pangan.
6. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
khususnya PNS (jumlah PNS hanya 8 orang)
7. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
8. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan
alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak
kecil.
9. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah merekrut pegawai sesuai dengan
kebutuhan daerah.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat khusunya Kelompok Afinitas dalam
pengembalian dana Bansos guna meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan
Lembaga Keuangan Desa (LKD).
2.3.2. Peluang
Peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu
adalah :
1. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD II maupun APBN untuk
menunjang terselenggaranya kegiatan penyuluhan.
2. Adanya koordinasi dengan Badan POM, dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Ketahanan Pangan daerah dan MUI melakukan berbagai upaya agar
terdapat standar pangan yang sehat serta halal di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Pekarangan masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan
lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
4. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan
Kelompok Lumbung Masyarakat.
5. Terbentuknya Kelompok Afinitas pada daerah rawan pangan yang dapat
mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
6. Sebagai jalur arus lalu lintas antara propinsi dan kabupaten baik lintas darat, udara
maupun laut.
7. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu di bidang perekonomian
yaitu mewujudkan Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuahan, perdagangan dan
parawisata.
8. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya pengentasan
kemiskinan (penduduk miskin 3,56% pada tahun 2015)
9. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
(P2KP)
10. Tersedianya mobilitas (kendaraan dinas roda empat dan roda dua) dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.
11. Tersedianya teknologi budidaya informasi dan komunikasi.
25
12. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.
Adanya kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dalam hal penerapan
prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,
perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kabupaten
Tanah Bu
3.3 Program dan kegiatan
. Rencana Keraja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019, mengacu kepada
Rencana Setrategis ( Renstra) Tahun 2016-2021, untuk mencapai Visi Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu: "Terwujudnya
Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat
Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada
Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang
Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”. Sebagaimana rangkaian proses
penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 dalam rangka penyelarasan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan
Penyusunan program/kegiatan dalam Renja Tahun 2019, baik berupa pergeseran
pagu kegiatan , penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
. BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017 bisa
dilihat pada lampiran. ( Tabel T-C .33 )
26
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 1 01 Belanja Tidak Langsung *
1.189.239.292 Rp 1.189.239.292
1 21 1 21 02 01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran
651.274.000 651.274.000
1 21 1 21 02 01 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output : Terbayarnya Rekening Kantor
Kab. Tanbu
12 bln 28.800.000,00
APBD II 100%
12 bln 28.800.000,00
1 21 1 21 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Kab. Tanbu
5 unit 3.000.000,00
APBD II 100%
5 unit 3.000.000,00
1 21 1 21 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Jlh tenaga PPK, Jlh Tenaga Non PNS,Jlh Tenaga Pengelola Keuangan
Kab. Tanbu
15 org 117.700.000,00
APBD II 100%
15 org 117.700.000,00
1 21 1 21 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Tanbu
12 bln 1.630.000,00
APBD II 100%
12 bln 1.630.000,00
27
1 21 1 21 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output :Jumlah Peralatan Kantor yang baik
Kab. Tanbu
10 unit 1.000.000,00
100%
10 unit 1.000.000,00
1 21 1 21 02 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Output : Tersedanya Alat tulis Kantor Kab.
Tanbu
12 bln 19.529.000,00
APBD II 100%
12 bln 19.529.000,00
1 21 1 21 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tanbu
12 bln 2.475.000,00
APBD II 100%
12 bln 2.475.000,00
1 21 1 21 02 01 13
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Output : Tersbayarnya surat kabar Kab.
Tanbu
12 bh 1.140.000,00
APBD II 100%
12bh 1.140.000,00
1 21 1 21 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Tanbu
14 org 132.700.000,00
APBD II 100%
14 org 132.700.000,00
1 21 1 21 02 01 19 Penyediaan jasa non PNS Output : Jumlah tenaga Non PNS
Kab. Tanbu
17 org 313.300.000,00
APBD II 100%
17 org 313.300.000,00
1 21 1 21 02 01 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Output : Rapat-rapat koordinasi ke dalam Daerah
Kab. Tanbu
14 org 30.000.000,00
APBD II 100%
14 org 30.000.000,00
2 01 2 01 02 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Penguatan Cadangan Pangan
591.150.000 591.150.000
28
2 01 2 01 02 16 01 Penanganan daerah rawan pangan
Output : 1. Tersedianya data SKPG dan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)
Kab. Tanbu
2 keg
64.710.000 APBD II 100% 2 keg 64.710.000
2 01 2 01 02 16 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
Output : Tersedianya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
Kab. Tanbu
1 laporan 1 kegiatan
3.250.000,00
APBD II 100% 1 laporan 1 kegiatan
3.250.000,00
2 01 2 01 02 16 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Output : Jumlah Kepala Keluarga yang menerima Tanaman Hortikultura
Kab. Tanbu
5 Desa
38.830.000,00 APBD II 100% 5 Desa
38.830.000,00
2 01 2 01 02 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan pokok
Output : Tersedianya laporan harga pangan pokok
Kab. Tanbu
1 laporan
18.800.000,00 APBD II 100% 1 laporan
18.800.000,00
2 01 2 01 02 16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Output : 1. Tersedianya beras/ gabah pengembangan cadangan Masyarakat 2. Sosialisasi Cadangan Pangan pemerintah
Kab. Tanbu
20 ton
214.750.000 APBD II 100% 20 ton Rp 214.750.000
2 01 2 01 02 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan Output : Terbentuknya Desa Mandiri Pangan
Kab. Tanbu
5 Desa
3.720.000 APBD II 100% 5 Desa Rp 3.720.000
2 01 2 01 02 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Output : 1. Sosialisasi peningkatan mtu dan keamanan Pangan . 2. Sosialisasi lomba cipta menu
Kab. Tanbu
1 kl 3 kl
224.590.000,00 APBD II 100%
1 kl 3 kl
224.590.000,00
2 01 2 01 02 16 23 Koordinasi kebijakan perberasan Output : Jumlah Desa yang menerima P-LDPM
Kab. Tanbu
1 kl
15.800.000,00 APBD II 100% 1 kl
15.800.000,00
29
2 01 2 01 02 16 34 Percepatan diversifikasi pangan pokok
Output : Sosialisasi Pembelian makanan Tambahan untuk anak SD/MI Kab.
Tanbu 5
kecamatan
6.700.000,00 APBD II 100% 5 kecamatan
6.700.000,00
30
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam
menyusun program dan kegiatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah,
yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah
Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu selain
menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah
Bumbu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanah Bumbu. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke
arah yang lebih baik dimasa mendatang.
