RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH …...I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sesuai dengan...

I - 0

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017-2022

SEKRETARIAT DPRD

KOTA YOGYAKARTA

2017

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus

memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra

Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah

memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5

(lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-

perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan

integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional

dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang disusun berfungsi

sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat

DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan

Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota

Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Tahap ini dilakukan dengan:

a) membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Tahun Anggaran 2017. SK Sekretaris DPRD Nomor

05/ SK/ SEKWAN

b) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi

dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat

DPRD,

I - 2

c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan

d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam

penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda,

analisis permasalahan, penelahaan dokumen Renstra Kemendagri,

analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan,

dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Rancangan Renstra DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal

Renstra DPRD yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota

Yogyakarta Nomor 050/2103 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyusunan

Renstra OPD Tahun 2017-2022.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Sekretariat DPRD membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan

indikator sasaran Sekretariat DPRD yang menyepakati Cascading

Renstra Sekretariat DPRD 2017-2022.

5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat

Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman

pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan akhir Renstra Setda disusun dengan sistematika:

I. Pendahuluan;

II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

IV. Tujuan dan sasaran;

V. Strategi dan arah kebijakan;

VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;

VIII. Penutup.

6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappeda untuk

diverifikasi. Rentra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan

kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

I - 3

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

I - 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022;

18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi,

Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017 -

2022 dimaksudkan :

a. Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk

lima tahun kedepan.

b. Sebagai dasar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi, tugas dan

wewenang DPRD Kota Yogyakarta.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun

2017 - 2022 adalah :

a. Memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan Sekretariat

DPRD Kota Yogyakarta. ebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD

Kota Yogyakarta.

b. Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam

fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta.

I - 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Telaahan renstra K/L dan renstra DIY

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

I - 6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi

DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD

dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.

c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta terdiri atas :

a. Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri

atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

3. Sub Bagian Humas dan Protokol

I - 7

b. Bagian Administrasi Keuangan, terdiri atas :

1. Sub Bagian Anggaran

2. Sub Bagian Pelaporan

3. Sub Bagian Verifikasi

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah

2. Sub Bagian Penyerapan Aspirasi

3. Sub Bagian Perundang-Undangan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dikoordinir oleh seorang pemangku jabatan fungsional

senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun Tugas Organisasi yang ada pada masing-masing bagian di

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat dipimpin

oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu

Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan tata

usaha, rumah tangga dan perlengkapan, serta hubungan

masyarakat dan protokol di Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian

Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi

penyusunan program kerja di Bagian Administrasi Umum dan

Hubungan Masyarakat;

2. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan

naskah dinas di Bagian Administrasi Umum dan Hubungan

Masyarakat;

3. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di

Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat;

4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di

Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

5. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja

di Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat.

I - 8

b. Bagian Administrasi Keuangan

Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi

dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan anggaran,

verifikasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian

Administrasi Keuangan mempunyai fungsi:


penyusunan program kerja di Bagian Administrasi Keuangan;


naskah dinas di Bagian Administrasi Keuangan;


Bagian Administrasi Keuangan;


Bagian Administrasi Keuangan; dan


di Bagian Administrasi Keuangan.

C Bagian Persidangan dan Perundang Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu

Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-

rapat dan risalah DPRD, penyerapan aspirasi DPRD, dan dukungan

perundang-undangan kepada DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian

Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:


penyusunan program kerja di Bagian Persidangan dan

Perundang-undangan;


naskah dinas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;


Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;


Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan


di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

I - 9

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Walikota Nomor

67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat digambarkan

pada bagan berikut ini.

I - 10

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016

tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu jabatan

struktural yang terdiri tiga Kepala Bagian dan sembilan Kepala Sub Bagian,

Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum (Staf). Disamping

itu untuk kelompok jabatan fungsional tertentu juga belum terisi.

Jumlah Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai

dengan Bulan Juni 2017 sebanyak 46 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pegawai Sekretariat DPRD sesuai Pendidikan

to Pangkat/Gol. Pendidikan

JUMLAH S 2 S 1 D 4 D 3 SLTA SLTP SD

1 Pembina Tk. I / IV c - - - - - - - -

2 Pembina / IV b 1 2 - - - - - 3

3 Pembina / IV a - - - - - - - -

4 Penata Tk. I / III d - 5 - - - - - 5

5 Penata / III c - 4 - - - - - 4

6 Penata Muda Tk. I / III b - 5 - - 11 - - 16

7 Penata Muda / III a 1 1 - - 1 - - 3

8 Pengatur Tk I / II d - - - 1 1 - - 2

9 Pengatur / II c - - - - 1 1 - 2

10 Pengatur Muda Tk. I / II b - - - - 2 1 - 3

11 Pengatur Muda / II a - - - - - - - -

12 Juru Tk I / I d - - - - - - - -

13 Juru / I c - - - - - - - -

14 Juru Muda Tk I / I b - - - - - - 2 2

15 Juru Muda / I a - - - - - - - -

16 PTT / Naban - - - 1 5 - - 6

JUMLAH 46

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai per Bagian

No Bagian JK GOL Jumlah

L P I II III IV Naban

1. Sekretaris - - - - - - - -

2. Bagian Administrasi Umum dan Humas

Ka. Bagian 1 - - - - 1 - 1

Ka.Sub.Bagian 2 1 - - 3 - - 3

Staf 8 6 2 6 6 - - 14

Naban 3 - - - - - 3 3

I - 11

3. Bagian Administrasi Keuangan


Ka. Bagian 1 - - - 1 - 1

Ka.Sub.Bagian 1 2 - - 3 - - 3

Staf 2 5 - 1 6 - 7

Naban - 1 - - - - 1 1

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


Ka. Bagian 1 - - - - 1 - 1

Ka.Sub.Bagian 2 1 - - 3 - - 3

Staf 5 2 - - 7 - 7

Naban 1 1 - - - - - 2

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu

didukung sarana dan prasarana yang memadai. Untuk saat ini Sarana

Prasarana pendukung yang tersedia berupa:

a. Bangunan Gedung

Mulai pertengahan tahun 2004 tepatnya pada tanggal 26 Juli 2004,

Sekretariat DPRD menempati bangunan baru yang lokasinya menyatu

dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut

Harsono Nomor 43 Yogyakarta. Bangunan baru ini sangat representatif

dalam memberikan pelayanan kegiatan DPRD Kota Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD

Adapun gedung Sekretariat DPRD berada di belakang gedung DPRD

Kota Yogyakarta, dengan luas bangunan ± 952 m2 yang terdiri dari dua

lantai. Adapun gedung Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari

beberapa ruang antara lain :

Ruang Kerja Sekretaris DPRD dilengkapi dengan AC, telepon dan

monitor CCTV

Ruang Kerja Kepala Bagian dilengkapi dengan AC dan Interphone

Ruang Kerja Kepala Sub Bagian dilengkapi interphone

Ruang Kerja Staf dilengkapi AC dan Interphone

Ruang Kerja Komputer dilengkapi AC

Ruang Rapat dilengkapi AC dan Interphone

Ruang Perpustakaan dilengkapi AC dan Interphone

Gudang

WC/Urinoir

Tempat Parkir kendaraan bermotor

Tempat Parkir Kendaraan tidak bermotor

I - 12

2. Gedung DPRD

Adapun gedung DRD dengan luas bangunan ±1170 m2, yang terdiri dari

tiga lantai. Adapun gedung DPRD Kota terdiri dari beberapa ruang antara

lain :

Lantai Dasar

Lantai Dasar terdiri dari beberapa ruangan antara lain :

- Ruang Lobby

- Ruang Pimpinan

- Ruang Komisi

- Ruang Informasi

- WC/Urinoir

Lantai I

- Ruang Lobby

- Ruang Pimpinan dilengkapi AC, telephone dan WC

- Ruang Fraksi dilengkapi AC, interphone

- Ruang Rapat dilengkapi AC dan interphone

- Ruang Pers

- Ruang Kesehatan

- WC/Urinoir

Lantai 2

- Ruang Rapat Paripurna

- WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

a. Kendaraan sekretariat

10 Kendaraan roda empat

4 Minibus

14 kendaraan roda dua

b. Kendaraan DPRD

Kendaraan Pimpinan : 4 unit kendaraan roda empat

2. Sarana Komunikasi

Lap Top : 30 unit

Komputer PC : 24 unit

Note Book : 71 unit

IPAD : 40 unit

Handy Talky : 10 unit

Telepon, interphone, Faximile dan internet

I - 13

3. Sarana Pendukung Lainnya

Generator/Genset : 1 unit

Kamera CCTV : 2 unit

Kamera Foto : 14 unit ( 3 rusak)

Televisi : 14 unit

Mesin Sheet : 1 unit

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan

tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra

Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi

pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada

Tabel 2.3 (terlampir) yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan

Tabel. 2.4 (terlampir) yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan SKPD.

Pada Program Peningkatan Layanan kepada DPRD Renstra lima

tahunan ditargetkan sampai 100% pada tahun kelima. Pada pencapaian

realisasi lima tahunan target tersebut belum dapat tercapai. Pada Tahun 2014

realisasi kinerja hanya mencapai 48,06% dikarenakan pada tahun tersebut

adalah tahun pergantian periode kenggotaan DPRD 2009-2014 sehingga

DPRD tidak dapat merealisasikan target pembahasan Raperda yang telah

ditetapkan. Dalam dua tahun terakhir periode Renstra 2012-2016 terdapat

peningkatan capaian kinerja yaitu 83,53% pada tahun 2015 menjadi 84,93%

pada tahun 2016, ada kenaikan sebesar 1,40%. Meskipun dari segi keuangan

capaian realisasi keuangannya tidak mencapai 100% namun dilihat dari

capaian kinerjanya sudah mendekati target.

Berikut gambaran umum hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2015

berikut permasalahannya :

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat target terealisasi 64,31%

dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak tercapai realisasinya seperti

penerimaan audiensi yang ditargetkan 38 kali hanya terealisasi 16 kali

kemudian adanya efisiensi pada sub kegiatan Advokasi anggota DPRD

meskipun realisasi kegiatannya tetap dapat tercapai 100% yaitu 12 kali

advokasi.

2. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

I - 14

Realisasi fisik kegiatan dapat terlaksana 3 kali sedangkan Realisasi

keuangan Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota DPRD dapat tercapai

79,64 %.

3. Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD

Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai perencanaan yaitu adanya output 1

Pokok Pikiran dan terlaksananya Konsultasi terkait pembahasan KUA

PPAS meskipun kegiatan dialog warga yang direncanakan 8 kali hanya

dapat terealisasi 4 kali. Realisasi Keuangan kegiatan ini sebesar

46,81%.

4. Evaluasi dan Pengawasan APBD

Kegiatan Pengawasan terealisasi 128 kali dari 132 kali pengawasan

yang ditargetkan. Realisasi keuangan 54,09%.

5. Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

Target Keuangan kegiatan terealisasi 78,85% . Secara umum output

kegiatan tercapai bahkan ada yang melebihi target seperti Ucapan

Selamat di media cetak tercapai 200% atau 10 kali dari target 5 kali yang

ditetapkan.

6. Pengadaan Pakaian Dinas

Terealisasi 89,18%. Dari segi pencapaian target kinerja terpenuhi 100%

dengan diselesaikannya pekerjaan 160 stel pakaian dinas.

7. Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD

Terealisasi 2 Draft Rencana Kerja DPRD seperti yang direncanakan.

Realisasi Keuangan tercapai 23,30 % dikarenakan Rapat pembahasan

Rencana Kerja DPRD dilaksanakan bersama-sama dengan pembahasan

di Alat Kelengkapan DPRD yang lain baik di Badan Musyawarah maupun

di Badan Anggaran.

8. Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

Terealisasi 95,14%. Dari segi pencapaian target kinerja dapat terlaksana

12 bulan.

9. Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

Terealisasi 77,87%. Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 1 draft

Raperda Prakarsa dan 1 kali dialog warga adapun sarasehan belum

terealisasi.

10. Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil

Alat Kelengkapan

Terealisasi 31,80%. Dari Segi pencapaian target kinerja teralisasi 50

buku risalah dan 142 catatan rapat alat kelengkapan DPRD.

11. Pelaksanaan Reses DPRD

Terealisasi 69,72%. Dari Segi pencapaian target kinerja dapat terlaksana

100%, 3 kali reses dan 3 dokumen bahan-bahan fasilitasi reses.

I - 15

12. Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Terealisasi 58,86%. Dari segi pencapaian target kinerja dapat tercapai

100% kecuali pada sub kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum

terlaksana 1 kali dari rencana 3 kali, sub kegiatan sarasehan tidak

terlaksana, sub kegiatan kunjungan alat kelengkapan ke Jawa Tengah

terlaksana 4 kali dari 5 kali yang direncanakan.

13. Penyusunan Produk Hukum

Terealisasi 60,93%. Dari segi pencapaian target kinerja belum bisa

terealisasi 100% dengan rincian sub kegiatan Penyiapan Draft Keputusan

DPRD terealisasi 20 draft dari 25 yang direncanakan, sub kegiatan

Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD terealisasi 9 draft dari 15

draft yang direncanakan, dan Sub kegiatan Penyiapan draft persetujuan

bersama terealisasi 13 draft dari 15 yang direncanakan.

14. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Keputusan DPRD/

Peraturan DPRD

Terealisasi 62,38 %. Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 100%

kecuali Dialog Warga yang direncanakan 20 kali, teralisasi 13 kali dialog

warga.

Berikut gambaran umum hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2016

berikut permasalahannya :

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat target terealisasi 80,14%

dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak tercapai realisasinya seperti

sarasehan dari rencana 24 kali hanya terealisasi 3 kali. Sub kegiatan

yang lain yang tidak teralisasi 100% adalah penerimaaan audiensi dari 44

kali audiensi, terealisasi 23 kali audiensi.

2. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Realisasi fisik kegiatan dapat terlaksana 100% kecuali sub kegiatan

Bintek Adeksi yang terealisasi 37 orang dari target 40 orang dikarenakan

3 orang tidak mengambil kesempatan mengikuti Bintek dan Undangan

Luar Daerah yang direncanakan 5 kali hanya terlaksana 2 kali

menyesuaikan dengan kebutuhan. Adapun Realisasi keuangan Kegiatan

Peningkatan kapasitas anggota DPRD dapat tercapai 72,06 %.

3. Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD

Kegiatan ini belum dapat terlaksana sesuai perencanaan yaitu adanya

output 4 kali Dialog Warga dari 8 Dialog Warga yang direncanakan.

Sedangkan sub pada kegiatan yang lain dapat tercapai sesuai

perencanaan yaitu 4 dokumen kebijakan anggaran dan 1 laporan

Konsultasi. Realisasi Keuangan kegiatan ini sebesar 49,28%.

I - 16

4. Evaluasi dan Pengawasan APBD

Kegiatan Pengawasan terealisasi 129 kali dari 128 kali pengawasan

yang ditargetkan. Realisasi keuangan 74,35%.

5. Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

Target Keuangan kegiatan terealisasi 63,15% . Secara umum output

dapat dicapai sesuai target. Beberapa kegiatan yang tidak dapat sesuai

target dikarenakan sering agenda kegiatan yang direncanakan

bersamaan dengan kegiatan anggota DPRD yang lain sehingga

penjadwalan ulang kegiatan sering tidak dapat sinkron dengan dinamika

anggota DPRD.

6. Pengadaan Pakaian Dinas

Terealisasi 83,19%. Dari segi pencapaian target kinerja terpenuhi 100%

dengan diselesaikannya pekerjaan 160 stel pakaian dinas.

7. Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD

Terealisasi 2 Draft Rencana Kerja DPRD seperti yang direncanakan.

Realisasi Keuangan tercapai 16,90 % dikarenakan Rapat pembahasan

Rencana Kerja DPRD dilaksanakan bersama-sama dengan pembahasan

di Alat Kelengkapan DPRD yang lain baik di Badan Musyawarah maupun

di Badan Anggaran.

8. Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

Terealisasi 77,81%. Dari segi pencapaian target kinerja dapat terlaksana

12 bulan.

9. Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

Terealisasi 24,18%. Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 4 draft

Raperda Prakarsa dari 8 draft yang direncanakan, 4 kali dialog warga dari

8 dialog yang direncanakan adapun sarasehan terealisasi 2 kali dari 8

kalai yang direncanakan.

10. Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil

Alat Kelengkapan

Terealisasi 17,57%. Dari Segi pencapaian target kinerja teralisasi 52

buku risalah dan 1132 catatan rapat alat kelengkapan DPRD.

11. Pelaksanaan Reses DPRD

Terealisasi 88,80%. Dari Segi pencapaian target kinerja dapat terlaksana

100%, 3 kali reses dan 3 dokumen bahan-bahan fasilitasi reses.

12. Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Terealisasi 72,44%. Dari segi pencapaian target kinerja belum dapat

tercapai 100%. Pada sub kegiatan Koordinasi Kajian Antar Daerah

terlaksana 43 kali dari rencana 53 kali, sub kegiatan sarasehan, RDPU

dan Uji Publik tidak terlaksana.

I - 17

13. Penyusunan Produk Hukum

Terealisasi 59,77%. Dari segi pencapaian target kinerja, pada sub

kegiatan Penyiapan Draft Peraturan DPRD dapat terealisasi 200% yaitu 2

draft dari 1 draft yang direncanakan. Sub Kegiatan Penyiapan Draft

Keputusan DPRD terealisasi 34 draft dari 35 yang direncanakan, sub

kegiatan Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD terealisasi 13 Draft

dari 20 yang direncanakan, dan Sub kegiatan Penyiapan Draft

Persetujuan Bersama terealisasi 15 draft dari 15 yang direncanakan.

14. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Keputusan DPRD/

Peraturan DPRD

Terealisasi 63,94 %. Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 100%

kecuali Dialog Warga yang direncanakan 50 kali, teralisasi 27 kali dialog

warga.

2.4. TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam

mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang pada kenyataannya belum

terakomodir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun

2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD.

2. Adanya regulasi terkait kedudukan Sekretariat DPRD yang secara

administrasi bertangungjawab kepada Walikota Yogyakarta melalui

Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggungjawab kepada

Pimpinan Dewan.

3. Dinamika kegiatan Dewan.

4. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam

mencapai sasaran yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peluang pembahasan perubahan Aturan yang mengatur tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

2. Adanya SDM yang mampu menjembatani fungsi dan Tugas Eksekutif dan

Legislatif.

3. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

penjadwalan yang telah ditetapkan.

I - 18

4. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM.

Penyusunan Rencana Stratejik Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dilakukan

dengan memperhatikan analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan

faktor-faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Penghambat

Faktor Internal :

Merupakan ketidakmampuan dari internal organisasi sehingga belum

berhasil mencapai tujuan. Faktor Internal yang ditemui antara lain :

- Masih ada pegawai yang belum memahami tupoksi dengan baik

- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan

- Tingkat kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan

Faktor Eksternal

Merupakan faktor eksternal yangbbersifat negatif dan menyebabkan

organisasi belum berhasil mencapai tujuan. Faktor eksternal yang ditemui

antara lain :

- Adanya volume kegiatan rapat-rapat DPRD yang tinggi dan padat

- Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan di luar jam kerja

- Adanya tuntutan akan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang

tepat dan cepat.

2. Faktor Pendorong

Faktor Internal

Merupakan situasi dan keampuan internal yang bersifat positif, yang

memungkinkan organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan.

Adapun yang menjadi faktor pendorong antara lain :

- Tersedianya sarana kerja

- Tersedianya anggaran/ dana

- Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan

atau bimbingan teknis

- Adanya struktur kelembagaan yang jelas

Faktor Eksternal

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu

organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun faktor yang mendorong Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam

mencapai sasaran antara lain :

- Adanya komitmen dan upaya pembinaan pegawai untuk meningkatkan

disiplin

I - 19

- Adanya hubungan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Darerah

terkait

- Adanya hubungan kerja yang baik antara sekretariat DPRD dengan

anggota DPRD

I - 20

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/ Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kota

Yogyakarta, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun

2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta.

Dalam perkembangannya diketahui bahwa Peraturan Walikota Nomor 67

Tahun 2016 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016. Hal ini

menjadikan permasalahan yang memberi dampak kepada pelaksanaan tugas di

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang teridentifikasi

antara lain :

1. Terdapat perbedaan antara Peraturan Walikota yang mengatur Fungsi,

Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dengan

Peraturan yang lebih tinggi.

2. Belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan

fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022, visi Walikota Yogyakarta adalah:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat

Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat

Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi

pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

I - 21

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

adalah misi ketujuh, yaitu meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan

bersih. Oleh karena itu Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang

disiapkan diupayakan merujuk pada misi yang telah ditetapkan tersebut diatas.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DIY

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat

Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang

berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daeran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420

ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk

sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan

DPR RI maupun DPRD DIY, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari

Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap

agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat

DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas,

produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

15. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan

16. Menyiapakan administrasi keuangan

17. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

18. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang

diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

I - 22

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota

Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara

fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat

pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota

Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan

budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar

tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang

pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam

koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik

Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan;

b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan

Daerah

c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka

memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif

terhadap lingkungan;

d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung

dan kawasan budidaya;

e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah,

budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;

f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi

lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan

kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk

perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota

Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,

Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan

Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang

tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan

I - 23

meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk

pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk

mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,


Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan

penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk

mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,


Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, rencana

penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang

terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan

budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar

lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana

pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria

lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan

kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan

menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran

lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan

mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama

pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton,

mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari,

Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan

permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus

melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan

vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya,

pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir

jalan utama serta pengelolaar parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan

fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal

sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperharhatikan kawasan

yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya

adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai

pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah

ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton,

Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha

I - 24

pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata

bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan

potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik

mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada.

Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan

tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan

seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian

lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan

lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar

budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan

kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung

Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga

dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan

ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut

tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang

merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai

tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan

secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

(KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk

melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah

daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui

KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan

hidup dan pembangunan berkelanjutan.

I - 25

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta

menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga

penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam

penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin

sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota

Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan

menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan

dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi

Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK))

dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan

bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh

diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan

Takan empunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program

lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri

Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program

Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur

agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak

dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi

pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman

hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup

untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan

daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas

lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan

manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya

dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan

pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi

masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di

Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran,

munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh

terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah.

I - 26

Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan.

Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi

udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup

merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.

Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya:

pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan

yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya

kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi

lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem

merukapan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan.

Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan

udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan

persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga

nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi

lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya

berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA)

yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya

kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA),

khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang

lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini,

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar

dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota

Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap

perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia

terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP

dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap

perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati

merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman

hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya:

terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota

Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman

hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

I - 27

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5

isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun

KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang

yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan

ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang

selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang

publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik

pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau

sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan

menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan

ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi

menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat

dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan

perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang

Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan

upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya

instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri,

diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang

optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang

berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah

yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai

dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana

perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta

standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang.

Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani

masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka

hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak

akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak

hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja

tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya.

Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta

muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang

lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam

merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta,

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan

I - 28

kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air

limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan

distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan

pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak

yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menujukkan angka yang relatif

lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu

2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta

naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 –

2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila

dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat

dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu,

anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat,

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan

sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta

kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian

Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun

persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Di lingkungan Sekretariat DPRD isu strategis yang ada di masing-masing

bagian dapat dimunculkan sebagai berikut. Isu pada Bagian Umum,Humas dan

Keprotokoleran adalah bagaimana memberikan daya dukung internal yang

cukup untuk menyiapkan fasilitasi terhadap agenda DPRD termasuk di

dalamnya fungsi humas dan keprotokoleran. Bagian Administrasi Keuangan

memiliki isu strategis yaitu memberikan fasilitasi yang benar dan cepat

berkaitan dengan daya dukung pendanaan terhadap agenda kegiatan DPRD

dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Bagian Persidangan

dan Perundang-Undangan memiliki isu strategis begaimana memberikan

penyiapan fasilitasi yang cepat dan cermat terhadap kegiatan sidang DPRD dari

sisi bahan, notulensi dan pendokumentasian risalah, kemudian menyiapkan

bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan produk hukum.

I - 29

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat

diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas

dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan

isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam

sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan

kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously

improve (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan

tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Tujuan dan

sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat

secara rinci pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Meningkatkan kualitas layanan

terhadap agenda DPRD

Kepuasan Layanan Fasilitasi

terhadap agenda DPRD

Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD

70 71 72 73 74 75

I - 30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi

merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand

design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik

harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai

kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja

pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan

dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang

secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam

hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat

dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu

perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada

tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan

daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran

pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan

dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam

mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha

pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan

panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan

mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih

dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman

yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang

telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat

secara rinci pada table. 5.1.

I - 31

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab

sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan.

Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD ini dapat

dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan

dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan

dan sasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran

adalah sebagai berikut :

1. Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan.

2. Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

3. Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD.

4. Program Penguatan Kapasitas DPRD

Adapun Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan

sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua

Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan

kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap

program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan

keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 3%

dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara

rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1. (terlampir)

I - 32

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 (terlampir).

Dikarenakan terjadi perubahan indikator sasaran Sekretariat DPRD dari

semula Prosentase Legislasi Daerah 100% pada Renstra periode 2012-2016

menjadi Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada Renstra periode

2017-2022 sehingga kondisi kinerja awal periode untuk indikator Indeks kepuasan

layanan terhadap agenda DPRD diisi dengan skor tahun awal pada periode

Renstra 2017-2022 .

Hal tersebut mempunyai implikasi terhadap target capaian tiap tahun yang

semula berupa prosentase legislasi yang diselesaikan menjadi hasil pengukuran

Indeks kepuasan layanan dengan perangkat survey kepuasan masyarakat

terhadap layanan fasilitasi agenda DPRD yang diberikan

I - 33

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022

adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah

yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci

dari RPJMD. Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi

seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus

mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tahun

2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-

perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya

dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi

dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai bentuk

pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta perlu dipahami

seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara

sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat

tercapai.

INDIKATOR TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKATSASARAN DAN

PROGRAM SKPDKINERJA KINERJA KINERJA

SASARAN 1 Terwujudnya pelaksanaan Fasilitas kegiatan 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100%

fasilitas kegiatan DPRD DPRDterhadap fungsi legislasi,anggaran, dan pengawasan

PROGRAM1 Program Peningkatan Pengelolaan 100% 100% 100.00% 100% 93% 93.00% 100% 48.06% 48.06% 100% 84% 83.53% 100% 85%

Layanan Pada DPRD pelayanankesekretariatanDPRD

Yogyakarta, 11 Desember 2017Plt. Sekretaris DPRD

Prima Hastawan, S.Sos., MM.NIP. 19710213 199703 1 005

Tabel 2.3EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA SKPD

RENSTRA SKPD SEKRETARIAT DPRDKOTA YOGYAKARTATAHUN 2012-2016

REALISA CAPAIAN TARGETKINERJA

REALISAKINERJA

REALISAKINERJA

CAPAIAN TARGETKINERJA

TAHUN 21013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016

TARGET REALISA CAPAIAN TARGETKINERJAKINERJA

REALISAKINERJA

CAPAIAN TARGETKINERJA

NO. SASARAN DAN PROGRAM SKPD

TAHUN 2012

KINERJA KINERJAKINERJA

II - 20

TINGKAT

KINERJA

100.00%

84.93%

TAHUN 2016

CAPAIAN

II - 20

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,724,876,488 3,373,895,019 2,737,294,025 2,399,046,341 2,250,335,511 1,162,480,467 1,520,337,446 1,453,850,103 1,579,655,303 1,713,436,044 67.39% 45.06% 53.11% 65.85% 76.14% 6.09% 9.48%

Penyediaan jasa surat menyurat 6,600,000 6,780,000 7,380,000 7,380,000 7,800,000 5,244,000 3,465,000 4,731,000 6,840,000 7,318,500 79.45% 51.11% 64.11% 92.68% 93.83% 3.64% 7.91%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

229,500,000 276,000,000 315,000,000 318,000,000 316,800,000 172,726,653 196,678,380 226,991,244 249,346,241 275,177,823 75.26% 71.26% 72.06% 78.41% 86.86% 7.61% 11.86%

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

224,555,928 198,306,740 88.31% 0.00% 0.00%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

56,472,408 41,883,000 25,417,000 28,317,000 27,175,000 20,492,000 15,882,300 15,944,000 17,205,900 20,038,000 36.29% 37.92% 62.73% 60.76% 73.74% -10.38% -0.44%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 112,827,480 43,200,000 45,120,000 51,300,000 51,300,000 111,777,480 41,100,000 45,120,000 51,300,000 50,975,000 99.07% 95.14% 100.00% 100.00% 99.37% -10.91% -10.88%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 101,730,000 210,900,000 229,030,000 229,030,000 414,453,600 100,207,440 210,450,000 225,082,500 227,995,000 346,680,997 98.50% 99.79% 98.28% 99.55% 83.65% 61.48% 49.19%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 187,658,000 181,042,500 253,799,000 286,842,000 184,148,000 89,687,000 35,481,000 65,409,325 120,684,900 107,838,320 47.79% 19.60% 25.77% 42.07% 58.56% -0.37% 4.05%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 96,660,650 180,098,375 92,569,375 88,896,875 115,365,750 80,739,850 84,876,250 76,775,500 46,882,250 81,145,475 83.53% 47.13% 82.94% 52.74% 70.34% 3.87% 0.10%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 79,992,500 116,202,500 123,422,500 94,050,000 75,550,000 33,295,374 37,598,240 34,564,725 55,978,445 58,438,185 41.62% 32.36% 28.01% 59.52% 77.35% -1.11% 15.10%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

53,710,000 71,275,000 71,275,000 59,200,000 39,563,000 19,780,000 19,674,500 37,771,250 27,666,750 35,017,750 36.83% 27.60% 52.99% 46.73% 88.51% -5.27% 15.41%

Penyediaan peralatan rumah tangga 155,394,950 403,893,450 444,562,750 227,213,250 386,970,125 82,939,300 220,771,500 220,219,900 71,464,482 254,932,150 53.37% 54.66% 49.54% 31.45% 65.88% 29.80% 41.47%

Penyediaan makanan dan minuman 79,190,500 107,085,000 128,226,000 201,020,804 171,606,559 26,911,150 42,657,900 69,700,000 111,759,470 93,293,831 33.98% 39.84% 54.36% 55.60% 54.36% 23.34% 49.33%

Penyediaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

565,140,000 1,427,890,000 710,500,000 506,220,000 333,900,000 418,680,220 330,306,370 140,606,519 290,993,073 257,137,968 74.08% 23.13% 19.79% 57.48% 77.01% -8.18% -7.72%

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 83,089,266 91,517,400 102,101,412 125,703,477 83,089,266 91,517,400 102,101,412 125,442,045 100.00% 100.00% 100.00% 99.79% 12.82% 12.74%

Penyediaan Tenaga Keamanan 199,475,000 199,475,000 199,416,740 199,437,380 99.97% 99.98% 0.00% 0.01%

670,503,200 1,029,039,000 860,082,000 1,262,508,747 691,433,505 468,904,635 681,591,850 509,518,894 733,614,194 386,627,551 69.93% 66.24% 59.24% 58.11% 55.92% 0.62% -3.51%

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 287,891,700 527,240,000 284,732,000 652,522,747 148,238,505 264,938,500 442,237,500 219,787,250 490,433,900 136,100,000 92.03% 83.88% 77.19% 75.16% 91.81% -9.70% -9.73%

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 156,196,500 163,506,500 191,120,000 240,580,000 233,094,000 82,621,400 86,807,100 97,256,914 98,171,214 79,187,621 52.90% 53.09% 50.89% 40.81% 33.97% 9.85% -0.83%

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

226,415,000 338,292,500 384,230,000 369,406,000 310,101,000 121,344,735 152,547,250 192,474,730 145,009,080 171,339,930 53.59% 45.09% 50.09% 39.25% 55.25% 7.39% 8.24%

270,640,000 357,740,000 136,500,000 136,500,000 97,500,000 206,532,940 134,867,025 72,994,870 67,794,500 65,758,000 76.31% 37.70% 53.48% 49.67% 67.44% -12.79% -13.63%

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 270,640,000 357,740,000 136,500,000 136,500,000 97,500,000 206,532,940 134,867,025 72,994,870 67,794,500 65,758,000 76.31% 37.70% 53.48% 49.67% 67.44% -12.79% -13.63%

6,030,000 12,420,000 61,680,000 57,440,000 32,735,000 4,925,000 6,068,000 29,156,500 26,377,500 19,776,390 81.67% 48.86% 47.27% 45.92% 60.41% 88.57% 60.31%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6,030,000 12,420,000 61,680,000 57,440,000 32,735,000 4,925,000 6,068,000 29,156,500 26,377,500 19,776,390 81.67% 48.86% 47.27% 45.92% 60.41% 88.57% 60.31%

15,540,320,000 13,964,769,320 15,443,556,856 15,411,213,818 25,694,148,616 10,938,129,799 5,617,945,783 5,087,308,602 9,735,858,050 16,883,993,371 70.39% 40.23% 32.94% 63.17% 65.71% 13.07% 10.87%

Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1,210,040,000 1,153,070,000 1,142,124,000 1,669,518,000 1,670,113,000 997,990,820 743,270,758 676,262,798 1,073,735,555 1,338,367,604 82.48% 64.46% 59.21% 64.31% 80.14% 7.60% 6.82%

Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga

794,970,000 923,870,000 1,079,105,000 681,586,500 727,249,860 336,664,200 85.74% 78.72% 31.20% -20.00% -20.00%

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 1,916,790,000 2,550,075,000 1,337,855,000 1,127,369,818 2,103,619,616 1,359,908,910 1,215,243,700 471,680,000 897,881,912 1,515,923,339 70.95% 47.66% 35.26% 79.64% 72.06% 1.95% 2.29%

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2,330,035,000 1,496,795,000 1,276,025,000 1,481,967,140 87,502,955 29,270,000 63.60% 5.85% 2.29% -20.00% -20.00%

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD)

775,550,000 1,146,670,000 820,125,000 639,550,000 645,050,000 574,645,500 422,939,050 243,390,150 299,389,750 317,884,650 74.10% 36.88% 29.68% 46.81% 49.28% -3.37% -8.94%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota YogyakartaTabel 2.4

2015 2016

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2016 2012 2013

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD

2014 2015 2016 2012Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Aggaran pada Tahun

2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

Rata-Rata Pertumbuhan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2013 2014

Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD 1,320,355,000 1,263,465,000 1,606,550,000 1,563,125,000 1,449,700,000 1,032,634,920 679,908,530 667,086,703 845,557,336 1,077,920,975 78.21% 53.81% 41.52% 54.09% 74.35% 1.96% 0.88%

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 773,585,000 1,116,734,892 867,619,656 827,415,000 1,263,823,000 522,550,975 654,782,502 338,335,537 652,398,984 798,063,750 67.55% 58.63% 39.00% 78.85% 63.15% 12.67% 10.54%

Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 105,920,000 103,770,000 219,062,500 161,300,000 182,025,000 98,548,000 95,240,000 198,042,500 143,850,000 151,435,000 93.04% 91.78% 90.40% 89.18% 83.19% 14.37% 10.73%

Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD 69,530,000 36,370,000 39,040,000 43,880,000 70,150,000 5,790,000 4,310,000 8,040,000 10,225,000 11,855,000 8.33% 11.85% 20.59% 23.30% 16.90% 0.18% 20.95%

Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 31,155,000 33,154,000 53,009,000 105,324,000 52,218,000 18,755,000 29,161,500 47,496,700 100,200,700 40,629,000 60.20% 87.96% 89.60% 95.14% 77.81% 13.52% 23.33%

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 1,232,715,000 686,375,000 533,955,000 84,495,000 2,374,380,000 849,844,300 175,385,500 0 65,793,300 574,204,631 68.94% 25.55% 0.00% 77.87% 24.18% 18.52% -6.49%

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

59,290,000 127,514,500 233,000,000 150,050,000 187,650,000 46,615,260 25,044,650 22,535,750 47,712,820 32,976,250 78.62% 19.64% 9.67% 31.80% 17.57% 43.30% -5.85%

Pelaksanaan Reses DPRD 910,840,000 1,819,830,000 1,952,670,000 1,930,695,000 2,051,745,000 372,813,300 2,425,000 849,000 1,346,137,843 1,821,899,000 40.93% 0.13% 0.04% 69.72% 88.80% 25.05% 77.74%

Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 3,156,885,000 1,028,080,928 3,609,124,200 5,095,567,000 5,668,110,000 2,338,447,314 511,024,578 1,695,744,976 2,999,371,550 4,106,156,901 74.07% 49.71% 46.98% 58.86% 72.44% 15.91% 15.12%

Penyusunan Produk Hukum DPRD 852,660,000 478,995,000 217,975,000 144,800,000 72,300,000 556,031,860 244,457,200 88,701,288 88,229,400 43,215,000 65.21% 51.04% 40.69% 60.93% 59.77% -18.30% -18.45%

Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD

456,317,500 263,209,000 57.68% 0.00% 0.00%

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

1,868,125,000 7,903,265,000 1,165,373,900 5,053,462,271 62.38% 63.94% 64.61% 66.73%

JUMLAH 18,212,369,688 18,737,863,339 19,239,112,881 19,266,708,906 28,766,152,632 12,780,972,841 7,960,810,104 7,152,828,969 12,143,299,547 19,069,591,356 70.18% 42.49% 37.18% 63.03% 66.29% 11.59% 9.84%

Yogyakarta, 11 Desember 2017Plt. Sekretaris DPRD

Prima Hastawan, S.Sos., MM.NIP. 19710213 199703 1 005

II - 22

2017 2018 2019 2020 2021 20221 Meningkatkan kualitas

layanan terhadap agenda DPRD

Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD

Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD

70 71 72 73 74 75

Target Kinerja Sasaran

Tabel 4.1

Indikator SasaranSasaranTujuanNo.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

74

Visi

Misi 7 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersihSasaran

1. Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan

2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

3. Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran

2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

3. Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Tabel 5.1

Tujuan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Strategi Arah Kebijakan

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan


Meningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD

Peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan

Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan

77

VisiMisi 7 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran 1.

2.

3.

1.

2.

3.

Peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat

Tujuan StrategiMeningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD


Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan

Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

V - 34

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan

Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

04 03 01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,808,192,421 10,025,700,938 10,326,471,966 10,636,266,125 10,955,354,109 11,284,014,732

018.Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Makan dan Minum yang tersedia untuk : 2,795,958,847 5,184,753,394 5,340,295,996 5,500,504,876 5,665,520,022 5,835,485,623

- Frekuensi Koordinasi 117 kali 375 kali 375 kali 375 kali 375 kali 375 kali 375 kali

- Pegawai 117 orang 47 orang 47 orang 47 orang 47 orang 47 orang 47 orang-Lap.hasil Koordinasi & konsultasi keluar daerah 51 laporan 47 orang 47 orang 47 orang 47 orang 47 orang 47 orang

- Frekuensi Bintek DPRD 3 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

- Frekuensi Adeksi DPRD 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

019.Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Meterai 6000 yang tersedia 720 buah 1,824,036,550 720 buah 4,693,022,626 720 buah 4,833,813,305 720 buah 4,978,827,704 720 buah 5,128,192,535 720 buah 5,282,038,311 720 buah

- Meterai 3000 yang tersedia 960 buah 1200 buah 1200 buah 1200 buah 1200 buah 1200 buah 1200 buah- Frekuensi Jasa Pengiriman / Paket 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali- Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

- STNK Roda 4 yang terbayar 19 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit

- STNK Roda 2 yang terbayar 13 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit- Bahan dan peralatan kebersihan yg tersedia 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis

- Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

- Alat Tulis Kantor yang tersedia 65 jenis 65 jenis 65 jenis 65 jenis 65 jenis 65 jenis 65 jenis

- Jasa Percetakan 11 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis

- Jasa Penggandaan 400000 lb 500000 lb 500000 lb 500000 lb 500000 lb 500000 lb 500000 lb- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia 28 jenis 34 jenis 34 jenis 34 jenis 34 jenis 34 jenis 34 jenis- Jasa pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

- Jasa perbaikan peralatan kerja 18 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis- Jasa pemeliharaan dan perengkapan kantor 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis

- Peralatan rumah tangga yang tersedia 44 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis

- Jasa pemeliharaan taman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

- Jasa Tenaga Keamanan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

020.Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : 188,197,024 147,924,918 152,362,666 156,933,546 161,641,552 166,490,798

- SPP,SPM, SPJ dan Laporan Akutansi yang tersusun 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis

- Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 46 ASN 47 ASN 47 ASN 47 ASN 47 ASN 47 ASN 47 ASN

- Jasa Pengelola Arsip 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

- Jasa Tenaga Bantuan 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang

002.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

681,854,200 891,427,660 918,170,490 945,715,604 974,087,073 1,003,309,685

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

3

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah2018 2019 2020 2021 2022

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017

Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja Program/KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

022.Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor

Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/ 12 bulan 161,116,200 12 bulan 99,250,000 12 bulan 102,227,500 12 bulan 105,294,325 12 bulan 108,453,155 12 bulan 111,706,749 12 bulan

Tempat

024.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 4 Unit 520,738,000 4 Unit 792,177,660 4 Unit 815,942,990 4 Unit 840,421,279 4 Unit 865,633,918 4 Unit 891,602,935 4 Unit

Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend Dinas/ 18 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit

1. Roda 4 ( Empat ) 14 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit

2. Roda 2 ( Dua )

005.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

233,200,000 333,000,000 342,990,000 353,279,700 363,878,091 374,794,434

006.Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

Frekuensi Diklat Formal dan Asdeksi yang diikuti 74 kali 233,200,000 74 kali 333,000,000 74 kali 342,990,000 74 kali 353,279,700 74 kali 363,878,091 74 kali 374,794,434 74 kali

006.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

44,910,000 16,280,000 16,768,400 17,271,452 17,789,596 18,323,283

005.

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

44,910,000 16,280,000 16,768,400 17,271,452 17,789,596 18,323,283

1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

Renstra, Renja, PK, RKA, DPA

2. Laporan Kinerja OPD : 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen ( LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil, LHKPN DPRD )

113.Program Fasilitasi Penyusunan Perundang Undangan

24,405,971,000 25,138,150,130 25,892,294,634 26,669,063,473 27,469,135,377

001. Penyusunan Kajian Perundang Undangan Draf Raperda Prakarsa DPRD 8 Dokumen 8 Dokumen 2,328,550,000 8 Dokumen 2,398,406,500 8 Dokumen 2,470,358,695 8 Dokumen 2,544,469,456 8 Dokumen 2,620,803,540 8 Dokumen

Draf Peraturan DPRD 1 Draf 1 Draf 1 Draf 1 Draf 1 Draf 1 Draf 1 Draf

Draf Keputusan DPRD 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf

Draf Keputusan Pimpinan DPRD 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf 25 Draf

Draf Persetujuan bersama 20 Draf 20 Draf 20 Draf 20 Draf 20 Draf 20 Draf 20 Draf

Pengkajian/telaah Hukum 15 Draf 15 Draf 15 Draf 15 Draf 15 Draf 15 Draf 15 DrafBuku Peraturan Perundang-undangan 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku

002.

Penyelenggaran Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD

- Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD

16 Raperda 19,216,150,000 20 Raperda 19,792,634,500 20 Raperda 20,386,413,535 20 Raperda 20,998,005,941 20 Raperda 21,627,946,119 20 Raperda

- Keputusan DPRD / Peraturan DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD

- Penyusunan Rencana Kerja DPRD 2 Renja DPRD 2 Renja DPRD 2 Renja DPRD 2 Renja DPRD 2 Renja DPRD 2 Renja DPRD

- Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

5 Kajian 5 Kajian 5 Kajian 5 Kajian 5 Kajian 5 Kajian

- Propemperda yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

- Buku Risalah Rapat Paripurna 60 Risalah 60 Risalah 60 Risalah 60 Risalah 60 Risalah 60 Risalah

- Data hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD 180 Dokumen 180 Dokumen 180 Dokumen 180 Dokumen 180 Dokumen 180 Dokumen

003.Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

- Frekuensi Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di Media Cetak

6 kali 2,861,271,000 6 kali 2,947,109,130 6 kali 3,035,522,404 6 kali 3,126,588,076 6 kali 3,220,385,718 6 kali

- Frekuensi Publikasi keg. Dewan di media cetak 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali - Frekuensi Talkshow DPRD di Radio 22 kali 22 kali 22 kali 22 kali 22 kali 22 kali - Frekuensi Talkshow DPRD di Televisi 21 kali 21 kali 21 kali 21 kali 21 kali 21 kali - Frekuensi Kolom Khusus DPRD di Media Cetak 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali

- Plaquet Cideramata 200 buah 200 buah 200 buah 200 buah 200 buah 200 buah - Frekuensi Ucapan Selamat di Media Cetak 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

- Frekuensi Greetings di TV 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali

- Pembuatan Kalender DPRD 4000 eks 4000 eks 4000 eks 4000 eks 4000 eks 4000 eks

- Majalah DPRD 4 edisi 4 edisi 4 edisi 4 edisi 4 edisi 4 edisi- Frekuensi Penerimaan tamu DPRD dan Set DPRD 143 kali 143 kali 143 kali 143 kali 143 kali 143 kali- Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya. 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

114.Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

19,323,970,000 19,903,689,100 20,500,799,773 21,115,823,766 21,749,298,479

001.Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Raperda 3,302,600,000 1 Raperda 3,401,678,000 1 Raperda 3,503,728,340 1 Raperda 3,608,840,190 1 Raperda 3,717,105,396 1 Raperda

Raperda APBD dan Perubahan APBD 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda

Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUAPPAS Perubahan

4 Nota Kesepakatan

4 Nota Kesepakatan

4 Nota Kesepakatan

4 Nota Kesepakatan

4 Nota Kesepakatan

4 Nota Kesepakatan

002. Penyelenggaraan Fungsi Frekuensi Pengawasan Mitra Kerja Komisi 163 kali 11,492,200,000 163 kali 11,836,966,000 163 kali 12,192,074,980 163 kali 12,557,837,229 163 kali 12,934,572,346 163 kali

Pengawasan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasiRekomendasi DPRD terhadap Penyelenggaraan 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD 4 Kep. DPRD

Pemerintahan

003.

Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi Masy dr Wilayah Kec. Se Kota Yk 12 dokumen 4,529,170,000 12 dokumen 4,665,045,100 12 dokumen 4,804,996,453 12 dokumen 4,949,146,347 12 dokumen 5,097,620,737 12 dokumen

Frekuensi Audiensi 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali

Frekuensi Kaukus Perempuan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Frekuensi Reses DPRD 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD 1 Pokir 1 Pokir 1 Pokir 1 Pokir 1 Pokir 1 Pokir

118Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD

1,589,107,000

001Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

- Frekuensi Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di Media Cetak

6 kali 1,589,107,000

- Frekuensi Publikasi keg. Dewan di media cetak 40 kali - Frekuensi Talkshow DPRD di Radio 18 kali - Frekuensi Talkshow DPRD di Televisi 18 kali - Frekuensi Kolom Khusus DPRD di Media Cetak 16 kali

- Plaquet Cideramata 150 buah

- Punlikasi Baliho 1 kali

- Frekuensi Ucapan Selamat di Media Cetak 10 kali

- Pembuatan Kalender DPRD 4000 eks

- Frekuensi Greetings di TV 6 kali

- Majalah DPRD 2 edisi- Frekuensi Penerimaan tamu DPRD dan Set DPRD 150 kali

- Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya. 12 bulan

119 Program Penguatan Kapasitas DPRD 33,958,247,500

001. Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risalah

Pembahasan Raperda/ Kpts DPRD/Peraturan DPRD

30 RPD/Keputusan

DPRD/ Peraturan DPRD

27,785,140,000

Pelaksanaan Rapat-Rapat DPRD 12 bulan

Pengawasan Mitra Kerja 126 kaliPenyusunan Rencana Kerja DPRD 2 renja

Nota Kesepakatan KUA PPAS dan KUA PPAS P

2 Nota Kesepakatan

Persetujuan Bersama RAPBD dan RAPBD P

2 Persetujuan Bersama

Persetujan Bersama Raperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD

1 Persetujuan Bersama

Kajian Ilmiah 2 kajianPenyusunan Prolegda/ Propemperda 1 dokumen

Pembuatan Buku Risalah Paripurna 60 Risalah

Penyusunan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan

108 Catatan Rapat Alat

Kelengkapan

002. Penjaringan Aspirasi Masyarakat Aspirasi Masy lewat Komisi 40 Aspirasi 4,391,605,000

Aspirasi Masy dr Wilayah Kec. Se Kota Yk 12 bulan

Audiensi 48 kali

Frekuensi Kaukus Perempuan 1 kali

Frekuensi Reses DPRD 3 kali

Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD 1 Pokir

003. Penyusunan Produk Hukum DPRD Draf Raperda Prakarsa DPRD 7 Dokumen 1,781,502,500

Draf Peraturan DPRD 1 Draft

Draf Keputusan DPRD 30 Draft

Draf Keputusan Pimpinan DPRD 25 Draft

Draf Persetujuan bersama 25 Draft

Pengkajian/telaah Hukum 15 telaahBuku Peraturan Perundang-undangan 25 buku

41,082,311,121 54,996,349,598 56,646,240,086 58,345,627,289 60,095,996,107 61,898,875,990

(Rp)19 20 21

11,284,014,732 Sekretariat DPRD

Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo

166,490,798 Sekretariat DPRD

Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah LOKASI

Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo


Kec. Umbulharjo

61,898,875,990

VI - 39

Kondisi Kinerja pada Awal Periode

RPJMD

2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indikator Sasaran :

1. Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD 70 70 71 72 73 74 75 75

Tabel 7.1Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

RPJMD

Indikator Target Capaian Setiap Tahun

124

Kondisi Kinerja pada Awal

Periode RPJMD

2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022Indikator Sasaran :

1. Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD

70 70 71 72 73 74 75 75

VII - 41

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode RPJMD

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH …...I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sesuai dengan...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH …...I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sesuai dengan...