RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 …
Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 …
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2019-2024
KECAMATAN PAUH
PEMERINTAH KOTA PADANG
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I P E N D A H U L U A N ……………………………………….. I.1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………… I.1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………… I.3
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………… I.4
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………. I. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAUH ………... II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh …. II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Pauh …………………………….. II.11
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh ………………………... II.16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Pauh ...................................................................................... II.24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
PAUH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah …......…................................. III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih …………………………………….. III.2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota III.12
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………… III.14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN……………...…………………………. IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ………………… IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……………………….. V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAA VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ………. VII.1
BAB VIII PENUTUP ……………………………………………………….. VIII.1
LAMPIRAN
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD, maka sesuai dengan amanat pasal 70 Permendagri tersebut dalam waktu enam
bulan sesudah dilantik, Walikota bersama DPRD sudah menetapkan Perda RPJMD.
Walikota dan Wakil Walikota Padang dilantik pada tanggal 13 Mei 2019, dan
Pemerintah Kota Padang sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 pada tanggal 26 November 2019.
Sejalan dengan pembuatan Rancangan Awal RPJMD, Kecamatan Pauh sebagai
salah satu OPD di Pemerintah Kota Padang juga telah membuat rancangan Rencana
Strategi (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024 sebagai penjabaran dari RPJMD.
Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017, Kecamatan Pauh telah menyampaikan
Rancangan Akhir Renstra untuk ditetapkan paling lambat satu bulan setelah
Penetapan Perda RPJMD melalui Peraturan Walikota. Renstra Perangkat Daerah yang
telah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD untuk tahun 2019-2024.
Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan
merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung
berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Sebagaimana dituangkan pada
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Kecamatan
atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, Bupati/wali kota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat
Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat”. Oleh karena itu, Kinerja
positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi
Pemerintahan secara keseluruhan.
Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi
melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat
kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan
aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan
erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani,
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-2
maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan,
pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll). Sejalan dengan besarnya tuntutan
masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan
publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan
perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap
terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).
Kecamatan Pauh merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang berada di
wilayah Kota Padang. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pauh tetap
memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil
Rapat Koordinasi Pembangunan Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan serta melalui sumbangan pemikiran dari
beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan
monitoring secara berkala ke wilayah Kelurahan, dan mempedomani program prioritas
yang ada. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup
mewakili harapan masyarakat Kecamatan Pauh.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan
dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu
dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat
tercapai, seiring adanya perubahan nomenklaktur dalam pelaksanaan tugas setiap
Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi
Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun
2019-2024 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Padang Nomor
92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata
Kerja Kecamatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun
2019-2024 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Pauh pada setiap tahunnya.
Penyusunan Rencana Strategis juga didasarkan pada skala prioritas
dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-3
wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara
umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan
kegiatan.
Rencana Strategis Kecamatan Pauh tahun 2019-2024 merupakan bagian
integral dari RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan
dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Pauh setiap tahun mulai tahun 2019
sampai dengan tahun 2024.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 9Lembara Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-4
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 –
2025;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009 – 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP) Kota Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor
8 Tahun 2017);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2019).
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-
2024;
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pauh ini adalah sebagai
pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan, mengikuti
visi dan misi Walikota terpilih untuk periode 2019-2024 sesuai perundang-undangan
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-5
yang ada, sehingga kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan
Pauh dapat terwujud.
b. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pauh ini adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan
penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Pauh yang
mendukung pelaksanaan Visi Misi Kota untuk mewujudkan pembangunan
selama periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pauh
tahun berjalan.
3. Menjadi pedoman dan acuan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan
program dan kegiatan.
4. Sebagai input dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan tugas.
5. Sebagai pedoman untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan masing –
masing tupoksi sesuai program kegiatan yang ada.
6. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administrasi
Pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan
1.4 Sistematika Penulisan
Penyajian Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan
Pauh Tahun 2019 – 2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab, sebagai berikut :
BAB I P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkat pengertian Renstra Perangkat Daerah,
fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat
daerah.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-6
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
renstra perangkat daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra perangkat daerah
serta susunan garis besar isi dokumen
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAUH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat
Daerah ini.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian
tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat
Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan
untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya Kecamatan Pauh
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih
operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator
kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pauh
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan
Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra
Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan
terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
PAUH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat
daerah.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat
Daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-8
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani
melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Kecamatan Pauh. Setiap tujuan dan
sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Penyajian
strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan
konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan
dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-9
BAB VIII PENUTUP
Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting dalam
pelaksanaan Renstra Kecamatan Pauh.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAUH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh
a. Tupoksi
Kecamatan sebagai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, “Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan
pelaksanaannya kepada Camat”, dengan demikian merupakan perpanjangan tangan
Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan menerima sebagian
kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota. Untuk membantu pelaksanaan roda
Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh kelurahan, dimana Lurah adalah perangkat
kelurahan dan dalam hal ini Kecamatan Pauh terbagi atas 9 (sembilan) Kelurahan
dimana setiap Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, Sekretaris dan 3 orang Kasi
beserta Staf Kelurahan.
Mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Peraturan Walikota Padang Nomor 92
tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Kecamatan, serta Peraturan Walikota Padang Nomor 92 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan, dalam
menjalankan fungsinya tersebut Camat dan seluruh perangkat Kecamatan dan
Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi meliputi :
1. Camat
Mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang
meliputi:
a. Memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a),
Camat mempunyai fungsi :
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-2
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada
dikecamatan;
- Pengguna anggaran;
- Pengguna barang; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b),
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :
- Perizinan;
- Rekomendasi;
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Pengawasan;
- Fasilitasi;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan; dan
- Kewenangan lain yang dilimpahkan.
d. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf (c)
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana
dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan
efisiensi.
f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada huruf (c), (d), dan (e) diatur dengan Peraturan Walikota.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-3
2. Sekretariat Kecamatan
a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
b. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam
melaksanakan tugas penyusunan perencanaan, penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan
dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat aparatur
kecamatan.
c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (b),
Sekretariat mempunyai fungsi :
- Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan.
- Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan,
urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan
dokumentasi.
- Melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,
melakukan evaluasi, dan penyusunan laporan.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kecamatan.
- Melakukan peningkatan sumber daya aparatur.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum
a. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga,
peralatan, dan perlengkapan kantor.
c. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada huruf (b)
adalah :
- Mengelola surat masuk dan surat keluar.
- Mengelola kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi.
- Mengelola administrasi kepegawaian.
- Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-4
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
di bidang perangkat kelurahan.
- Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan
dengan perangkat kelurahan, serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.
- Melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan
pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor.
- Melaksanakan urusan pemeliharaan alat – alat kantor.
- Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha dan kearsipan kelurahan.
- Melakukan pembinaan terhadap aset – aset kelurahan baik yang bergerak
maupun tidak bergerak.
- Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan kepala
seksi, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan kelurahan.
- Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan, pengusulan,
pengangkatan, dan pemberhentian Lurah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang – undangan.
- Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan,
pengangkatan, dan pemberhentian aparatur kelurahan.
- Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan
kesejahteraan aparatur kelurahan.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Keuangan
a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
b. Sub Bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam
menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan pelayanan keuangan,
verifikasi, penerimaan, pengeluaran, serta membuat laporan keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
c. Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf
(b) adalah :
- Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-5
- Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan dan kelurahan.
- Menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan,
surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran
tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan
ASN serta penghasilan lainnya.
- Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban.
- Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan
keuangan.
- Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan.
- Menyiapkan bahan dan laporan pemantauan dan pengendalian program
kerja kecamatan.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kelurahan.
- Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang – undangan.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
c. Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada huruf (b) adalah :
- Membuat perencanaan dan program kerja seksi.
- Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial atau kemasyarakatan, rukun
tetangga, rukun warga, dan lembaga swadaya masyarakat.
- Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-6
- Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah
kerjanya.
- Memfasilitasi pengembangan perekonomian.
- Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan
perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan,
perekonomian, usaha kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah,
peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
- Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam
rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- Menyelenggarakan lomba kelurahan.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
a. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
b. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
c. Penjabaran tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada
huruf (b) adalah :
- Membuat perencanaan dan program kerja sosial
- Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman
kanak – kanak, dan pendidikan dasar.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan
generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan
wanita.
- Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan
masyarakat.
- Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat,
narkotika, zat adiktif, psikotropika, dan bahan berbahaya.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-7
- Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar.
- Mengkoordinir bantuan – bantuan sosial.
- Menyiapkan data – data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di
kecamatan.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
7. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana
a. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris
Kecamatan.
b. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana
mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman,
ketertiban umum, dan penanggulangan bencana.
c. Penjabaran tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan
Bencana dimaksud pada huruf (b) adalah :
- Membuat perencanaan dan program kerja seksi.
- Melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, serta kemasyarakatan.
- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya.
- Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,
Keputusan Walikota, serta peraturan perundang – undangan lain di
wilayah kerjanya.
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah –
langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan.
- Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin
dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan
keindahan di kecamatan.
- Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bangunan liar dan
bangunan lainnya di wilayah kecamatan.
- Mengkoordinir bantuan – bantuan penanggulangan bencana.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-8
- Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di kecamatan.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Tata Pemerintahan
a. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
b. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan urusan tata pemerintahan.
c. Penjabaran tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
huruf (b) adalah :
- Membuat perencanaan dan program kerja seksi.
- Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- Melakukan pengawasan atas tanah – tanah negara dan aset pemerintah
daerah di wilayah kerjanya.
- Memfasilitasi penataan kelurahan.
- Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan administrasi pembebasan
tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik
sebagai keterangan administrasi domisili warga dan berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundang – undangan.
- Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang
berkaitan dengan keadaan dan penggunaan tanah terlantar, tanah negara
bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.
- Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum.
- Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- Menyelenggarakan urusan pemilihan kepala daerah dan urusan pemilihan
umum.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-9
9. Seksi Perizinan dan Pendapatan
a. Seksi Perizinan dan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
b. Seksi Perizinan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.
c. Penjabaran tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud
pada huruf (b) adalah :
- Membuat perencanaan dan program kerja seksi.
- Memberikan rekomendasi dan perizinan di kecamatan.
- Menginventarisir dan mengelola potensi pendapatan di kecamatan.
- Monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan potensi
pendapatan lainnya di kecamatan.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
10. Lurah
a. Lurah mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kelurahan, meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Lurah
mempunyai fungsi :
- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-10
b. Struktur Organisasi Bagan 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan
CAMAT
Sekretariat
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Keuangan
SEKSI Pemberdayaan
Masyarakat
SEKSI Kesejahteraan
Sosial
SEKSI Trantibum dan
Penanggulangan Bencana
SEKSI Tata
Pemerintahan
SEKSI Perizinan
dan Pendapatan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-11
Bagan 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan
2.2 Sumber Daya Kecamatan Pauh
a. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pauh
Secara geografis Kecamatan Pauh merupakan Kecamatan yang terletak di
Pinggir Kota Padang dengan posisi 00 580 4” Lintang Selatan : 1000 21” 11’ Bujur
Timur dan berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Kecamatan Koto Tangah
Sebelah Selatan : Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk
Begalung
Sebelah Timur : Kabupaten Solok
Sebelah Barat : Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Padang Timur
Temperatur : 22,0 0 C sampai 31,7 0C
Curah hujan : 384,88 mm/ bulan
Luas daerah : 146,29 Km 2.
Tinggi daerah : 10 – 1.600 mdpl
LURAH
Sekretariat
SEKSI Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial
SEKSI Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Penanggulangan
Bencana.
SEKSI Tata
Pemerintahan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-12
Keadaan wilayah Kecamatan Pauh berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota
Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, Kecamatan Pauh terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan dengan data jumlah RW
dan RT sebagai berikut :
Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah RW dan RT
Di Kecamatan Pauh
No Kelurahan
Luas
Wilayah
Km2
Jumlah
RW
Jumlah
RT
1. Pisang 3.99 7 23
2. Binuang Kp.Dalam 2.97 5 18
3. Piai Tangah 4.97 4 12
4. Cupak Tangah 2.99 6 21
5. Kapalo Koto 35.83 4 15
6. Koto Luar 18.92 6 25
7. Lambung Bukit 38.80 4 23
8. Limau Manis Selatan 12.96 8 31
9. Limau Manis 24.86 8 18
Jumlah 146.29 52 176
Sumber : Kecamatan Pauh Dalam Angka 2019, BPS.
Dari data penduduk Kecamatan Pauh berdasarkan Kecamatan Pauh Dalam
Angka Tahun 2019 adalah 74.141 jiwa, terdiri dari 37.434 jiwa laki-laki dan 36.707
jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin 101,98.
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk menurut Kelurahan Tahun 2018
Di Kecamatan Pauh
No Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Pisang 4.905 4.883 9.788
2. Binuang Kp.Dalam 3.473 3.220 6.693
3. Piai Tangah 2.204 2.069 4.273
4. Cupak Tangah 5.115 5.557 10.672
5. Kapalo Koto 5.194 4.640 9.834
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-13
6. Koto Luar 4.343 4.485 8.828
7. Lambung Bukit 1.910 1.884 3.794
8. Limau Manis Selatan 6.004 5.659 11.663
9. Limau Manis 4.286 4.310 8.596
Jumlah 37.434 36.707 74.141
Sumber : Kecamatan Pauh Dalam Angka 2019, BPS.
Secara sosial-kultur, penduduk Kecamatan Pauh mayoritas adalah suku
minangkabau yang mayoritas beragama Islam. Kondisi ini dibuktikan dengan
banyaknya sejumlah sarana peribadatan 44 masjid dan 60 mushalla/surau. Di
beberapa bagian wilayah Kecamatan Pauh juga didiami oleh masyarakat pendatang.
Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, di
Kecamatan Pauh tersedia sarana/prasarana pendidikan yaitu 14 unit TK, 23 unit SD, 5
unit SLTP, dan 5 unit SLTA.
Walaupun cukup tersedia akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan,
masyarakat Kecamatan Pauh masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.
Berdasarkan data statistik tahun 2019, di Kecamatan Pauh masih terdapat 3.203
orang yang masuk dalam masyarakat prasejahtera yang terdaftar dalam Basis Data
Terpadu (BDT).
Pelayanan publik (masyarakat) di Kecamatan Pauh memakai standar
pelayanan satu pintu yang tergabung dalam PATEN. Dalam pelayanan ini perlunya
SDM Aparatur untuk ditingkatkan lagi sehingga permasalahan-permasalahan dibidang
pelayanan dapat diminimalisir.
b. Gambaran Umum Satuan Kerja
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/
organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai
visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus
oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan
institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta
kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.
Pegawai pada Kecamatan Pauh pada Bulan Oktober 2019 berjumlah sebanyak
67 orang personil PNS, dan 2 orang honor daerah, dengan perincian sebagai berikut
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-14
Tabel 2.3 Jumlah ASN Kantor Camat Pauh
Kriteria Jumlah (org)
Jenis Kelamin Laki-laki 38
Perempuan 29
Pendidikan Terakhir
Pasca Sarjana (S2) 8
Sarjana (S1) 36
Diploma 3 (D3) 1
SLTA 21
SLTP 1
Pangkat/Golongan
Golongan IV 7
Golongan III 48
Golongan II 12
Golongan I -
Non Golongan 2
Jabatan
Eselon III a 1
Eselon III b 1
Eselon IV a 14
Eselon IV b 36
Staf 15
Status Kepegawaian PNS 67
Pegawai Tidak tetap 2
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Pauh, 2019
Tabel 2.4
MATRIK EVALUASI ANJAB KECAMATAN PAUH
No Unit Kerja PNS yang ada
Kebutuhan
1 Kantor Camat Pauh 17 36
2 Kantor Lurah Cupak Tangah 6 15
3 Kantor Lurah Pisang 7 15
4 Kantor Lurah Limau Manis 5 15
5 Kantor Lurah Limau Manis Selatan 6 15
6 Kantor Kantor Lurah Koto Lua 6 15
7 Kantor Lurah Kapalo Koto 5 15
8 Kantor Lurah Piai Tangah 4 15
9 Kantor Lurah Lambung Bukit 6 15
10 Kantor Lurah Binuang Kp. Dalam 5 15
Jumlah 67 171
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Pauh, 2019
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-15
Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa pegawai di Kecamatan
Pauh masih kurang jumlahnya dibandingkan kebutuhan yang harusnya tersedia.
Berdasarkan penghitungan Evaluasi Analisa Jabatan, Kecamatan Pauh membutuhkan
171 orang ASN untuk mengisi seluruh posisi struktural dan fungsional. Sementara
kondisi saat ini hanya ada 67 orang ASN dibantu 2 orang Non PNS. Sehingga
kekurangan pegawai masih berjumlah 102 orang lagi.
Selain jumlah yang kurang, kompetensi pegawai juga belum semuanya
memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan sehingga untuk meningkatkan
kompetensi pegawai, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya.
b. Sarana dan Prasarana
Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang
cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja
kantor.
Sarana prasarana bagi Kecamatan Pauh dari segi bangunan kantor sudah
cukup memadai, sudah ditempati sejak tahun 1991 dan rutin dilakukan rehab sedang
dan kecil sesuai dengan kebutuhan. Untuk sarana dan prasarana kendaraan dan
meubiler dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5
Rekap Sarana dan Prasarana Kecamatan Pauh
(Kecamatan dan Kelurahan)
No Sarana dan Prasarana Jumlah Unit
1 Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit
2 Kendaraan Dinas Roda 2 25 unit
3 Betor 1 unit
4 Komputer 37 unit
5 Laptop 17 unit
6 AC 9 unit
7 Printer 27 unit
8 Scanner 1 unit
9 Meja 40 unit
10 Kursi 150 unit
11 Lemari 41 unit
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-16
12 Brankas 1 unit
13 Kulkas 2 unit
14 Kipas Angin 11 unit
15 Mesin absensi 10 unit
16 Televisi 7 unit
17 Mesin Kontrol Paten 1 unit
Sumber : Rekap Aset Kec. Pauh, 2019.
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh
Dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun terakhir, Kecamatan Pauh
telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang
melayani masyarakat sesuai kewenangannya di wilayah Kecamatan. Realisasi
kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD 2014-2019 dapat dilihat
pada tabel dibawah ini
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-17
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pauh
N
o
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Kecamatan
Target Realisasi Rasio Capaian Pada Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1.
Nilai SAKIP Perangkat
Daerah C C CC B BB C CC BB BB BB
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
Terhadap Kecamatan
75 76 77 78 79 76,4 90,78 77,85 99,2% 116,4% 98,5%
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-18
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian nilai SAKIP
Kecamatan Pauh sudah mengalami peningkatan dan dalam beberapa tahun bisa
melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada kondisi awal untuk Renstra
berikutnya, pada tahun 2018 dan 2019 Kecamatan Pauh mendapat nilai BB
dengan saran perbaikan agar memanfaatkan seluruh rencana kinerja dalam
evaluasi berkala kemudian menilai keberhasilan program dengan mengacu pada
capaian indikator sasaran, program dan kegiatan yang akhirnya akan
menghasilkan reward dan punishment bagi aparatur di Kecamatan Pauh.
Selain itu dari tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat di Kecamatan Pauh masih berfluktuasi. Untuk tahun 2017 nilai yang
diperoleh 76,4 kemudian naik 14,38 poin pada tahun 2018 menjadi 90,78 dan
turun sebanyak 12.93 poin pada tahun 2019 menjadi 77,85. Masih belum
stabilnya nilai IKM ini menandakan masih belum konsistennya pelayanan yang
diberikan oleh Kecamatan terhadap masyarakat, sehingga untuk waktu yang
akan dating perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Kecamatan Pauh
beserta seluruh kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas
dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Pauh sesuai Peraturan Walikota Padang
Nomor 22 tahun 2014 dan kemudian dirubah dengan Perwako 58 tahun 2015
melaksanakan pelayanan sebagai berikut :
1. Perizinan
a. Izin Penerbitan IMB (dengan luas s/d 100 m2)
b. Izin Gangguan
c. Izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Non Perizinan
a. Rekomendasi;
b. Koordinasi;
c. Pembinaan;
d. Pengawasan;
e. Fasilitasi;
f. Penetapan;
g. Penyelenggaraan.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-19
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pauh dapat dilihat dari beberapa indikator
kinerja :
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian
Secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Pauh sebagaimana
tersebut di bawah ini :
1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :
a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah kelurahan OPD yang ada di
Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas.
b. Memberikan kesempatan kepada aparat kelurahan untuk mengikuti diklat,
pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun
pihak lainnya;
c. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan.
d. Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte
Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).
2. Kinerja Pelayanan di Bidang Perizinan dan Pengawasan :
a. Melakukan Pengawasan ke setiap kelurahan, memonitor bangunan yang
tumbuh didirikan masyarakat.
b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk
segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.
c. Memberikan pengertian kepada masyarakat, bila bangunannya diatas 100
meter izinnya diserahkan ke pada Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan/perumahan.
d. Pengurusan Izin dibawah 100 meter dilakukan di kecamatan
pengurusannya, sedangkan 50 meter kebawah di kelurahan.
e. Instensifkan Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
f. Mensosialisasikan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan yang
menjadi pelimpahan kewenangan di Kecamatan Pauh.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-20
g. Melakukan koordinasi dengan Bapenda dalam monitoring pencapaian
pendapatan daerah melalui PBB
3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan
Penanggulangan Bencana
a. Melakukan penataan dan penertiban Bangunan Liar di wilayah Kecamatan;
b. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.
c. Pembinaan pengelolaan persampahan di kelurahan.
d. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk kelurahan.
e. Melakukan pembinaan pada Kelompok Siaga Bencana yang ada di
Kelurahan
f. Melakukan monitoring jika terjadi bencana di wilayah Kecamatan
4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial
a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda.
c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada
warga;
d. Fasilitasi kegiatan adat, sosial budaya dan kepemudaan
e. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan
Sekolah Sehat.
5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Monitoring pelaksanaan rakorbang kelurahan dan melaksanakan
musrenbang kecamatan;
b. Monitoring pelaksanaan manunggal (BBGRM)
c. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan.
d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa hasil kinerja yang
dihasilkan dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Pauh dapat dilihat pada
tabel berikut:
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-21
Tabel 2.7 Data Perkembangan Kinerja Kecamatan Pauh
No Jenis Kegiatan Perkembangan Dalam Jumlah
2014 2015 2016 2017 2018
1 Perkembangan jumlah target dan realisasi PBB
Rp. 575.178.000
(Target) Rp.
584.086.026 (Realisasi)
Rp. 1.119.623.392
(Target) Rp.
670.063.618 (Realisasi)
Rp. 2.380.929.536
(target) Rp.
1.478.896.752 (Realisasi)
- -
2 Perkembangan jumlah penertiban IMB - Surat
Peringatan - Surat
Peringatan Segel
- Disegel - Pembongkaran
25 bh 22 bh 22 bh
80 bh
9 bh
4 bh 3 bh
117 bh
4 bh
1 bh -
3 Perkembangan penerimaan retribusi IMB
Rp. 23.086.000,-
(21 unit)
Rp. 23.533.000,-
(22 unit)
Rp. 23.533.000,-(
22 unit)
Rp. 22.436.500,-( 23 unit)
Rp. 11.804.000,- ( 12 Unit )
4 Perkembangan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP
1.334 Wajib KTP
1.112 wajib KTP
2148 wajib KTP
1564 wajib KTP
829 wajib KTP
5 KTP elektronik yang diterbitkan
634 2329 2566 2833 1817
6 Kartu Kelurga yang Diterbitkan
1781 2336 1444 1259 969
Sumber : LKPJ Kecamatan Pauh , Januari 2019
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Kecamatan beberapa pelayanan
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh diantaranya:
a. Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan setiap tahunnya
dengan dukungan Kecamatan dan kelurahan, tapi kemudian terjadi
perubahan kebijakan di tingkat daerah sehingga pada tahun 2017 dan
2018 pemungutan PBB tidak diserahkan sepenuhnya lagi di Kecamatan
tapi Badan Pendapatan Daerah memiliki UPT sendiri yang mengelola
pemungutan PBB tersebut.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-22
b. Untuk penertiban IMB pihak Kecamatan bekerjasama dengan satpol PP
yang berada di Kecamatan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.
c. Pelayanan perekaman eKTP bisa dilaksanakan di Kantor Camat Pauh tapi
terkendala dengan seringnya alat yang dipakai mengalami kerusakan
sehingga jumlah wajib KTP yang melakukan perubahan berfluktuasi setiap
tahunnya tergantung dengan kondisi alat.
d. Kebijakan penerbitan eKTP dan Kartu Keluarga berbeda setiap tahunnya.
Pada awal tahun, penerbitan dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan pada
akhir tahun 2018 baru kemudian kewenangan penerbitan ini dilimpahkan
ke Kecamatan. Saat penerbitan seringkali kendala yang ditemui yaitu
blangko KTP yang habis sampai berbulan-bulan dan ketersediaan blangko
yang ada juga tidak sebanyak kebutuhan masyarakat yang mengurus KTP,
sehingga warga harus mengurus Suket ke kantor Catatan Sipil dan harus
diperbaharui setiap 6 bulan.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-23
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pauh
Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Pauh Tahun 2015-2019
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Belanja Tidak
Langsung
6.322.463.996,60
6.861.151.556,52
7.239.347.022,15
7.133.037.592,35
7.505.958.746,35
6.027.956.915,00
6.772.496.277,00
6.833.147.315,00
6.395.654.199,00
Belanja Langsung
3.132.127.725,00
3.212.105.675,00
2.957.092.175,00
3.440.937.705,00
7.098.979.875,00
2.926.600.360,00
3.126.462.289,00
2.862.905.797,00
3.317.473.800,00
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Rata-rata pertumbuhan
2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi
Belanja Tidak Langsung 95,34 98,71 94,39 89,66 4,45 0,32
Belanja Langsung 93,44 97,33 96,81 96,41 29,32 14,28
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-24
Pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa penganggaran untuk
pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pauh mengalami kenaikan
anggaran pertahunnya, rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Tidak
Langsung adalah 4,45% dan Belanja Langsung 29,32%. Kenaikan anggaran
terbesar terjadi pada tahun 2019 karena adanya dana alokasi umum (DAU)
tambahan untuk Kelurahan. Rasio realisasi keuangan unntuk belanja langsung
dari tahun 2015 s/d 2018 diatas 90%, dan untuk belanja tidak langsung terjadi
fluktuasinaik dan turun sesuai dengan jumlah dan komposisi pegawai yang ada
di Kecamatan dan Kelurahan.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pauh
Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan
tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :
1. Mobilisasi penduduk datang yang cukup banyak, sehingga tingkat
heterogenitas penduduk meningkat yang menyebabkan rentannya muncul
konflik sosial antara penduduk pendatang dan penduduk asli.
2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan belum memadai
dikarenakan mobilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu pendekatan lebih
untuk mengayomi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
3. Tingginya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan
akuntabilitas pemerintahan, sehingga perlunya pengembangan sistem PATEN
yang berbasis IT.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar PD teknis terkait dalam
mendukung pelaksanaan pemerintahan di kecamatan.
5. Kemampuan SDM Kecamatan dan kelurahan yang belum optimal dalam
mengelola dana kelurahan.
Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:
1. Adanya kebijakan otonomi daerah, untuk melimpahkan sebagian kewenangan
urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat, yang
memungkinkan Camat untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan,
pengawasan, dll dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan dukungan anggaran Kecamatan Pauh dalam penyelenggaraan
pembangunan.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-25
3. Adanya Dukungan Komitmen Walikota dalam pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik yang tertuang
dalam Program Unggulan Walikota Periode 2019-2024.
4. Adanya Peraturan walikota yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan
dan Kelurahan.
5. Adanya alokasi anggaran yang besar untuk Kelurahan sesuai PP Nomor 17
Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa Kota
mengalokasikan anggaran sebesar 5% dari APBD untuk pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ditambah dukungan dana dari APBN dalam DAU Tambahan untuk Kelurahan.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-1
B A B III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
KECAMATAN PAUH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Bertitik tolak dari kondisi pelayanan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Pauh, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang
berkembang terhadap Kecamatan Pauh yang berhasil diobservasi dan dihimpun
fenomenanya sebagai berikut:
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data
Pendukung
1 Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kecamatan dan kelurahan
Jumlah ASN dan pembinaan ASN yang belum mencukupi sesuai kebutuhan
− Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
− Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini;
Jumlah ASN dan honor daerah yang tersedia : 69 orang, yang dibutuhkan 171 orang
2 Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
Masih belum stabilnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan
− Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan
− Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat
− Masih banyaknya pengaduan masyarakat yang diajukan terkait masalah bangunan liar.
− Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana.
− Belum optimalnya koordinasi kegiatan pengentasan kemisikinan
− Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;
− Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Kelurahan.
Nilai IKM Kecamatan Pauh
2017: 76,4
2018 : 90,78
2019 : 77,85
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-2
Permasalahan diklasifikasikan perbidang:
1. Permasalahan di Bidang Pemerintahan
a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dan
Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan
kegiatan;
b. Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu
disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini;
c. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan
untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang
sudah dilimpahkan.
d. Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan
dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat
2. Bidang Perizinan dan Pengawasan
a. Masih banyaknya pengaduan masyarakat yang diajukan terkait masalah
bangunan liar.
3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana
a. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan
ketertiban serta ppenanggulangan bencana
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
a. Belum optimalnya koordinasi kegiatan pengentasan kemisikinan
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;
b. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Kelurahan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pauh sangat dipengaruhi dan
merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota Padang.
Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2019
– 2024, dimana dijabarkan bahwa :
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-3
a. Visi Walikota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Terpilih 2019 – 2024
”Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis
Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing ”
Visi RPJMD Kota Padang memperlihatkan konsistensi keinginan untuk
mewujudkan Visi RPJPD Kota Padang yakni masyarakat madani melalui pembangunan
sektor perdagangan, pendidikan dan pariwisata yang unggul. Visi yang sarat makna ini
memerlukan penjelasan agar setiap stakeholders memiliki satu pemahaman dan satu
interpretasi terhadap visi pembangunan Kota Padang sehingga Visi menjadi lebih
komunikatif untuk diwujudkan bersama. Penjelasan visi RPJMD Kota Padang periode
2020-2025 adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat Madani
Madani dalam visi ini diartikan sebagai masyarakat perkotaan yang beradab yang
memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang
teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan
menghormati nilai keadilan dan peradaban. Masyarakat madani disebut juga civil
society karena tatakrama kehidupan diatur oleh hukum dan undang-undang
berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang membentuk
budaya perkotaan (urban culture). Masyarakat madani memiliki kebebasan untuk
membincangkan kepentingan bersama dan menyalurkannya ke berbagai lembaga
yang relevan. Komunitas Madani juga berhak menolak kekuatan yang berlebihan
pada satu pihak atau kelompok dan mendominasi pemilikan kekayaan. Negara
menjamin tersedianya ruang, barang dan layanan publik serta investasi
pemerintah dengan kesepakatan yang menjamin kepentingan bersama
belandaskan azas kebebasan, keadilan dan kemakmuran. Misi untuk mewujudkan
masyarakat Kota Padang yang madani sudah selaras dengan adat dan budaya
Minangkabau yang egaliter yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman
tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.
2. Pendidikan sebagai basis masyarakat madani
Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang
luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani
lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga
menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.
Masyarakat Kota Padang yang madani akan dapat diwujudkan melalui pendidikan
karakter yang demikian.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-4
3. Perdagangan sebagai basis masyarakat madani
Perdagangan akan menjadi basis masyarakat madani karena akan menumbuhkan
pembangunan inklusif melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) di lingkungan Provinsi Sumatera Barat maupun daerah tetangga yang
berdekatan, dan akan menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan. Posisi
Kota Padang sebagai pusat perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan warga kota. Jiwa kewirausahaan masyarakat kota Padang yang
tergolong tinggi menjadi keuntungan kompetitif bagi masyarakat madani untuk
menjadi unggul dan berdaya saing.
4. Pariwisata sebagai basis masyarakat madani
Pariwisata di Kota Padang sebagai basis untuk mewujudkan masyarakat madani
adalah pariwisata yang berorientasi wisata halal (halal tourism), karena
masyarakat madani berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi, menghargai hak
asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Wisata
halal yang dimaksud berpedoman kepada sebelas standar pariwisata halal yang
ditetapkan Global Muslim Travel Indekx (GMTI). Pariwisata akan menarik sektor
atau memiliki hubungan ke belakang (backward lingkage) yakni sektor primer
pertanian (tanaman dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan
kehutanan), dan akan mendorong sektor lain atau memiliki hubungan kedepan
(forward lingkage) untuk tumbuhnya industri, perdagangan dan jasa melalui
hubungan pemasaran yang luas. Pariwisata akan mempercepat integrasi
pembangunan lintas sektor sehingga pertumbuhan ekonomi kota Padang dapat
dipercepat.
5. Unggul dan Berdaya Saing
Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani kota
Padang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola
sumber daya pembangunan kota, dan secara kompetitif menunjukkan
kemampuan bersaing, baik ditingkat regional, nasional bahkan internasional.
Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktifitas dan daya saing
manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan
berkembangnya pariwisata dan perdagangan di Kota Padang.
b. Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Tahun 2019 – 2024
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-5
Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang periode
2019-2024 seperti yang dijelaskan di atas, telah disusun 7 Misi Pembangunan Kota
Padang sebagai berikut:
1. Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber
Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.
Makna dari meningkatnya kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya
manusia yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing sebagai misi pertama
adalah bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk sumberdaya
manusia. Masyarakat Kota Padang harus memperoleh pendidikan yang bermutu,
yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap
beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing
ditingkat nasional dan internasional.
Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat
keimanan, serta kemampuan berkreatifitas, berinovasi dan berdayasaing. Era
globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
melalui kompetensi dan kualifikasinya. Bonus demografi yang dialami Kota Padang
diharapkan menjadi peluang walaupun sekaligus juga tantangan sumber daya
manusia kedepan sebagai modal pembangunan yang berdaya saing, sehingga
memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, merata dan
sejahtera.
Pendidikan berkualitas yang diharapkan bukan hanya meningkatnya jenjang
pendidikan saja, tetapi juga pendidikan yang membentuk karakter masyarakat
Kota Padang untuk mewujudkan manusia yang beriman. Dengan keimanan yang
semakin tinggi diharapkan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat di Kota
Padang akan menurun. Sumber daya manusia berkualitas juga akan menghasilkan
produktifitas yang semakin baik melalui daya kreatifitas yang inovatif dan berdaya
saing tinggi. Memperluas akses pendidikan formal dan informal, membangun
pusat kegiatan belajar bagi masyarakat Kota Padang juga merupakan upaya untuk
mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan
sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing juga membutuhkan
kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka
harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan
hidup masyakarat Kota Padang diyakini akan meningkat dengan meningkatnya
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-6
kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Misi II : Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib,
Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang yang layak huni dan
bersabahat dengan dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Kota yang layak
huni (livable city) merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota
yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang
dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana dan tata
ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).
Untuk mewujudkan Kota Padang yang aman, pemerintah perlu mencukupkan
kebutuhan dasar kehidupan manusia (basic needs) yaitu sandang, pangan, dan
papan. Namun dengan kemajuan teknologi dan perkembangan kebutuhan hidup
masyarakat saat ini, kebutuhan dasar masyarakat sudah meluas sehingga juga
meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, bahkan ketertiban dan keamanan
juga sudah termasuk dalam kategori kebutuhan dasar dalam kehidupan
masyarakat. Kota Padang yang unggul pada misi ini akan ditentukan oleh
kemampuan Kota untuk memenuhi syarat atau kriteria sebagai kota layak huni
lebih cepat dari kebijakan dan strategi kota nasional 2015-2045.
Keamanan yang dimaksud dalam misi ini adalah situasi dan kondisi sosial,
ekonomi dan lingkungan fisik yang teratur, tertib sesuai norma kearifan lokal yang
dipercaya dan berlaku sehingga menimbulkan rasa aman bagi penghuni Kota
Padang. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma serta
kesepakatan bersama, dan relevan dengan upaya penegakan hukum dan sanksi
sosial pemenuhan norma dalam kehidupan masyarakat.
Ketentraman didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau
masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma yang
berlaku. Ajaran agama yang belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan
dapat menyebabkan perilaku masyarakat menjadi tidak sesuai dengan norma
sosial, seperti terjadi tindak kekerasan, lunturnya perilaku sopan santun,
kurangnya rasa kasih dan sayang kepada sesama, berkurangnya toleransi dan
saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.
Untuk dapat memenuhi misi mewujudkan Kota Padang yang aman, bersih dan
tertib selain didukung dengan keamanan dan ketertiban juga perlu didukung
dengan penyediaan infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Penyediaan
infrastruktur tersebut seperti perumahan, pemukiman, kelistrikan, pelayanan air
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-7
bersih, sanitasi, tranportasi dan persampahan merupakan infrastruktur yang wajib
disediakan pemerintah Kota Padang. Pembangunan infrastruktur juga wajib
memperhatikan penataan ruang dan lingkungan, agar tercipta Kota Padang yang
bersih, tertib dan teratur. Isu lingkungan, seperti banjir dan genangan yang selalu
menimpa kota Padang bila curah hujan tinggi, merupakan permasalahan yang
memerlukan perhatian khusus selama ini di Kota Padang.
3. Misi III : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang
Inklusif
Misi ini dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang
berkualitas dengan berlandaskan kepada azas pembangunan ekonomi inklusif.
Pembangunan ekonomi inklusif akan mendorong usaha ekonomi berskala besar
untuk terus berkembang, sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil dan
menengah untuk tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif
dengan demikian akan membangun perekonomian yang berkesinambungan
menuju kondisi yang semakin baik, melalui peningkatan kapasitas produksi dan
produktivitas masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif juga akan menciptakan
berbagai peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,
inhern, berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap masyarakat
diharapkan dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi
tersebut.
4. Misi IV : Mewujudkan kota Padang sebagai pusat perdagangan dan
ekonomi kreatif
Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Kota Padang sebagai pusat
perdagangan dan pusat ekonomi kreatif di Propinsi Sumatera Barat. Sebagai
ibukota Propinsi, Kota Padang memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di
sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan
perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk
memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor,
terutama ke negara-negara kerjasama, terutama negara tujuan yang tergabung
dalam IORA.
Ekonomi kreatif akan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi
informasi dan kreativitas karena akan sangat terkait dengan pemikiran baru,
inovasi, ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi
utama. Untuk itu ekonomi kreatif ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-8
kerja, meningkatnya volume dan transaksi ekonomi. Beberapa sub sektor ekonomi
kreatif yang potensial berbasis lokal di Kota Padang antara lain, seperti kuliner,
kerajinan, fashion, film animasi dan video. Misi ini diharapkan mampu
meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB
Kota Padang.
5. Misi V : Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan
berkesan
Sejak periode lima tahun terakhir, pembangunan sektor pariwisata di Kota
Padang terlihat peningkatannya, khususnya wisata alam pantai dan wisata kuliner.
Pariwisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan untuk rekreasi atau
liburan, termasuk persiapan untuk melakukan aktivitas wisata. Orang yang
melakukan perjalanan untuk kegiatan pariwisata disebut wisatawan. Pariwisata
termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi kota Padang yang
diharapkan menjadi industri dan basis pembangunan Kota Padang untuk lima
tahun mendatang. Dalam konteks inilah Kota Padang ingin mewujudkan visi
pembangunannya melalui misi kelima yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan
pariwisata yang nyaman dan berkesan.
Pengelolaan pariwisata yang dimaksud sebagai basis membangunan masyarakat
di Kota Padang adalah memberi hak pada setiap orang atau masyarakat untuk
mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha
pariwisata, termasuk penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang
pergerakan wisatawan. Dengan demikian yang dimaksud dengan meningkatkan
kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola
sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan
pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan
ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan,
baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Diharapkan dengan rasa nyaman
dan berkesan tersebut, wisatawan akan melakukan kembali perjalanan wisata dan
ikut serta mempromosikan kepada calon wisatawan lain untuk berwisata ke Kota
Padang.
Sehubungan penjelasan di atas, maka meningkatkan kualitas pengelolaan
pariwisata Kota Padang dimaknai dengan pariwisata yang mampu menggerakkan
ekonomi dan memberdayakan masyarakat, pariwisata yang bukan hanya
menangani objek wisata destinasi saja, tetapi juga peningkatan pengelolaan jasa
transportasi, keramahan, tempat tinggal, makanan dan minuman, serta jasa
penunjang seperti asuransi, keamanan, dan pembiayaan. Pemerintah Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-9
mengakui potensi kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, karena mampu
mengartikulasikan visi masa depan yang cerah melalui pembangunan destinasi
wisata kelas lokal, nasional dan internasional yang telah dibangun di Kota Padang.
Oleh karena itu tujuan misi 5 adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
terhadap perekonomian Kota Padang.
6. Misi VI : Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana
Pemerintah daerah Kota Padang sangat memahami kondisi geografisnya yang
berada di kawasan rawan bencana. Kota Padang yang terletak di bagian pantai
barat Pulau Sumatera berhubungan langsung dengan Samudera Hindia sehingga
memiliki ombak cukup besar yang berpotensi terjadinya gelombang ekstrim dan
abrasi. Wilayah Barat Indonesia, dimana Kota Padang terletak, secara tektonik
merupakan wilayah yang sangat dinamis, karena adanya proses subduksi/
interaksi dua lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan
adanya proses tersebut, daerah Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa
bumi.
Oleh karena itu, menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana
menjadi penting sebagi misi untuk menjamin terwujudnya Visi. Masyarakat sadar,
peduli dan tangguh bencana akan dapat tercipta apabila pemerintah Kota Padang
secara intens memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memiliki
pengetahuan dan menumbuhkan sikap peduli dan tangguh terhadap resiko
bencana. Cakupan peduli dan tangguh ini meliputi pencegahan (preventif),
pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan (preparednes), tanggap darurat
(response), pemulihan (recovery) dan rekonstruksi (development), membuat
regulasi dan panduan, memiliki rencana yang matang untuk keadaan darurat
bencana, memiliki sistem peringatan bencana dan memiliki kemampuan untuk
memobilisasi sumberdaya ketika terjadi bencana.
Masyarakat yang sadar bencana artinya memahami bahwa kota Padang, tempat
mereka berada, merupakan daerah dengan potensi bencana beragam, sehingga
masyarakat perlu berusaha untuk mengenal ciri dan kondisi alam di sekitarnya.
Masyarakat yang peduli bencana artinya adalah masyarakat memiliki kepekaan
sosial yang tinggi terhadap dampak bencana yang menimpa baik terhadap dirinya,
masyarakat dan lingkungannya. Masyakarakat yang tangguh bencana adalah
masyarakat yang tanggap dan terlatih menghadapi segala bentuk potensi bencana
serta tabah dan tahan dalam menghadapi bencana yang terjadi.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-10
7. Misi VII : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih
dan Pelayanan Publik yang Prima
Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan
publik yang prima adalah misi pemerintah kota Padang untuk mampu
menghadirkan pola kepemimpinan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan
bertanggungjawab. Masyarakat madani akan terwujud apabila Kota Padang
dipimpin oleh pemimpin yang bersih dan mampu melayani dengan prima.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi
aparat yang profesional, memiliki budaya melayani, dan sistem pelayanan modern
berbasis IPTEK, serta moral layanan yang baik, agar mampu memberikan
pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
Misi ketujuh ini bertujuan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
dan bersih dalam rangka peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang
bersih dan pelayanan publik yang prima. Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur
pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan
efisien yang berlandasan dalam prinsip good and clean government. Upaya
pencapaian misi ini dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai budaya kerja
dan integritas birokrasi, peningkatan kulitas pengawasan yang independen,
profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan
dan kinerja dan peningkatan kulitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme
aparatur. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima
akan diperoleh melalui reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan bisa
mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi
manajemen pemerintahan serta profesionalisme.
Efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses
perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel.
Kedepan pemerintahan Kota Padang sebagai pemerintahan yang bersih, harus
transparan dan didukung oleh inovasi dan teknologi informasi. Disamping itu,
kedepan kita tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil
atau outcome. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sejak dimulainya
proses perencanaan, pelaksanaan hingga hasil.
Untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dibutuhkan
organisasi yang tepat dan didukung oleh profesionalisme aparatur. Profesional
aparatur diperoleh dari integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan
etika integritas pribadi dan institusi. Tata kelola pemerintahan yang bersih bisa
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-11
diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang
reponsif.
Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan Nomor 81
Tahun 1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan
bentuk pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah suatu
sikap atau cara aparatur dalam melayani masyarakat secara memuaskan yang
memenuhi standar kualitas. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting
yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas. Pelayanan publik yang akan
dilakukan pemerintah Kota Padang adalah melayani dengan kemampuan yang
professional dan teguh dengan sikap yang iklas, tulus, senang membantu,
menyelesaikan kepentingan dan keluhan masyarakat, serta memuaskan
kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik.
c. Program Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih 2019 – 2024
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang dalam kurun waktu lima
tahun kedepan maka Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2019 – 2024 juga
diarahkan pada 11 Program Priroritas Pembangunan Kota Padang dalam RPJMD Kota
Paddang Tahun 2019 - 2024, yaitu :
1. Melanjutkan Betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan Pelebaran jalan serta
perbaikan Drainase dan pengendalian banjir terpadu.
2. Meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan
pelayanan publik
3. Melanjutkan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, pulau-
pulau kecil, wilayah timur kota Padang.
4. Melanjutkan penyelenggaraan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni
budaya dan olahraga yang lebih berkualitas
5. Melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan koridor baru trans
Padang serta melakukan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk
memperlancar pergerakan orang dan barang.
6. Membangun 500 ruang kelas baru untuk SD dan SMP
7. Merevitalisasi sarana prasarana olahraga tingkat RT/RW dan membuat taman
kota per kecamatan serta membangun pusat kreatifitas dan inovasi pemuda
(youth center)
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-12
8. Meningkatkan dana stimulan kecamatan minimal 1 Milyar, dan dana kelurahan
minimal 100.000.000 serta Meningkatkan dana operasional RT, RW, Guru
TPA/MDA, Imam masjid
9. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang
10. Mendorong penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat penghasilan rendah
11. Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat
berdasarkan Potensi wilayah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus
besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan
jasa ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi
dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya
kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan
politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas
layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan
modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam
yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas
antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah
tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.
Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus
dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan
kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi
tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal
untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya
dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam
Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan
egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional
sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.
Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
(tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Pembangunan di Sumatera Barat pada tahap
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-13
keempat RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih,
tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga
untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.
Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam
menyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi Kota Padang antara lain, kemiskinan, penataan ruang dan
lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya
kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam
mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung
oleh rakyat dan aspek politis.
Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan
yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima
tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu
strategis pembangunan daerah Kota Padang yaitu:
1. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang kreatif dan
inovatif
2. Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah dalam
rangka mewujudkan kota yang layak huni
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka
mewujudkan pembangunan inklusif
4. Belum optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
5. Peningkatan Daya Saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan
sumber daya daerah
6. Peningkatan perekonomian daerah berbasis pertumbuhan berkualitas dan
pembangunan ekonomi inklusif
7. Pelestarian lingkungan hidup, peduli bencana berbasis partisipasi masyakat
dan budaya daerah
8. Optimalisasi Pencapaian Indikator SDGs
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-14
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis
Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di
lingkungan Kecamatan Pauh, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :
1. Pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat yang diatur dalam Peraturan
Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 di bidang Pemerintahan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya
pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat
dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam
mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan
pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan
potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota
Padang. Namun hal ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum
ada batasan dan SOP yang jelas dari PD teknis terkait lainnya, sehingga tidak
bisa dieksekusi dilapangan sehingga membuat pelayanan PATEN kurang
maksimal.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan
peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–
sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ),
maka kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan DAU
Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan membutuhkan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaannya;
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kota Padang
yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-15
pemerintah mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
yang berbasis IT. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka
diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan
dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan
kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan
dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas
masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas dan Kualitas
Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam
jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha
dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan
jumlah aparatur;
5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam mendukung perencanaan pembangunan
berkualitas juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kecamatan Pauh sampai
saat ini masih mempertahankan beberapa nilai luhur yang baik yang tetap
dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah adat,
gotong royong bersama, dll. Selain itu, budaya adat yang masih kental juga
menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung dan menyaksikan
potensi langsung di kanagarian pauh IX ini seperti acara batagak gala, babako,
dll. Selain itu sesuai dengan program unggulan Walikota, adanya kegiatan
Kampung Tematik di Kecamatan Pauh hendaknya disesuaikan dengan kearifan
lokal yang dimiliki dengan memperhatikan potensi masing-masing kelurahan.
6. Kesiapsiagaan bencana menjadi isu yang cukup strategis dibicarakan, dimana
wilayah Pauh yang masih rawan akan potensi terjadi bencana longsor, banjir,
dll mengharuskan pemerintah untuk selalu siaga. Peningkatan operasional
dalam kesiapsiagaan bencana ataupun mobiler siaga bencana menjadi faktor
yang cukup diperhitungkan.
7. Adanya tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan Kelurahan sesuai PP
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa Kota
mengalokasikan anggaran sebesar 5% dari APBD untuk pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
kemudian ditambah dengan bantuan DAU Tambahan untuk masing-masing
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-16
kelurahan merupakan potensi pendanaan yang besar untuk pembangunan
sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang
hendaknya dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebaik mungkin sehingga
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 IV-1
B A B IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
a. Tujuan
Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun
mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah
terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan
diberikan oleh Kecamatan Pauh untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai tahun
2024.
Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan,
isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka
menengah Kecamatan Pauh Kota Padang dirumuskan sebagai berikut:
“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan”, dengan indikator tujuan adalah
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.
b. Sasaran
Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam
proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara
konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber
daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran dari Kecamatan Pauh adalah:
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
Indikator Sasaran :
a. Nilai SAKIP PD
b. IKM Kecamatan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kecamatan
a. Persentase Peningkatan Partisipasi Swadaya Masyarakat
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 IV-2
Keterkaitan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran akan
diperlihatkan pada tabel berikut ini:
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 IV-3
Tabel 4.1/ TC.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/
SASARAN
SATUAN
KONDISI AWAL TARGET KINERJA SASARAN KONDISI
AKHIR
RENSTRA Capaian Tahun 2018
Target Tahun 2019
2020 2021 2022 2023 2024
1
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka 90,78 77,85
80 82 84 86 88 88
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
1. Nilai SAKIP PD
Huruf BB BB BB BB A A A A
2. IKM Kecamatan
Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan
3. Persentase partisipasi swadaya masyarakat
% 73 75
76
77
78
79
80 80
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 V-1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi memiliki pengertian sebagai langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah
kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana
cara perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang menjadi
tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan
dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pauh yang telah ditetapkan pada
bab sebelumnya, maka dipilih strategi dan arah kebijakan. Hubungan antara tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebjakan Kecamatan Pauh disajikan pada Tabel 5.1.
Setiap arah kebijakan dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan. Hal ini
dimaksudkan agar terdapat prioritas sebagai titik berat dalam perencanaan setiap
tahun. Bila sebuah arah kebijakan diprioritaskan sampai tahun tertentu sebelum habis
periode Renstra Kecamatan Pauh yaitu Tahun 2024, bukan berarti program dan
kegiatan untuk mencapai arah kebijakan itu harus tidak dilaksanakan lagi. Program dan
kegiatan tersebut bisa saja tetap berlanjut pada tahun berikutnya, namun dengan
intensitas target dan pendanaan yang lebih proporsional.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 V-2
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi , Arah Kebijakan Kecamatan Pauh 2019-2024
Visi RPJMD Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata
Unggul Serta Berdaya Saing
Misi RPJMD
Misi II : Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan
Lokal
Misi VI : Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana
Misi VII : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap perkantoran, aparatur dan pengendalian internal pemerintah
1. Penyediaan kebutuhan perkantoran kecamatan dan kelurahan
2. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, capaian kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap terhadap masyarakat
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan perizinan melalui peningkatan IT, sarana dan prasarana serta pelayanan prima
5. Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan kelurahan dan Kecamatan
6. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta kesiapan dalam penanggulangan bencana
7. Peningkatan layanan sosial kepada masyarakat dengan sesuai dengan kewenangan Kecamatan
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 V-3
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan memperhatikan usulan dan aspirasi masyarakat
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VI-1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Peran strategis Kecamatan di Kota Padang menuntut adanya peningkatan
pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon
tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan
melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi
yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah
reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif
terhadap perubahan lingkungan strategis.
Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan
layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang
menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan
publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung
maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis
organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan
teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam
rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah
kebijakan Renstra Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024, maka langkah operasionalnya
harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan
fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kecamatan Pauh dilengkapi dengan indikator
kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5
(lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 serta kondisi di akhir perencanaan
dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan pagu
indikatif merupakan kebutuhan dana bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
Setiap tahun sampai dengan Tahun 2024.
Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam
RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Renstra
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VI-2
perangkat daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan
dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai
sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money
follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan
setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA
PPAS dan RAPBD.
Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan. Kegiatan
perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana
strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.
Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis
tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan
dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi
tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan
aktivitas organisasi.
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya,
maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja
tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana
capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan
program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan
gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program
pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan
untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Pauh pada periode
2019-2024
Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Pauh Tahun
2019-2024 adalah sbb :
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VI-3
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10 Penyediaan peralatan rumah tangga
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
12 Penyediaan makanan dan minuman
13 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14 Penyediaan alat kebersihan
15 Penyediaan jasa pelayanan publik
16 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
17 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18 Penataan Arsip
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
20 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
22 Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
23 Pengadaan peralatan gedung kantor
24 Pengadaan mebeleur
25 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
26 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
27 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
28 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas
29 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
30 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
31 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
32 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik , air, dan telepon
33 Pengadaan perlengkapan kendaraan dinas / operasional
34 Rehab sedang / berat rumah dinas
35 Pemasangan jaringan komunikasi / instalasi listrik / sumberdaya air
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
36 Pengadaan mesin kartu / absensi
37 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
38 Evaluasi penetapan kinerja ASN Kecamatan dan Kelurahan
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
39 Pengembangan SDM Aparatur
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran
40 Perencanaan dan Penganggaran SKPD
41 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VI-4
42 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
43 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
44 Sensus barang milik daerah
VIII Program Pengembangan Kecamatan
45 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
46 Pengembangan administrasi pemerintahan
47 Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan
48 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
49 Koordinasi lintas kelembagaan
50 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kecamatan
51 Monitoring dan Evaluasi Tramtibmas Kecamatan dan Kelurahan
52 Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kota Padang
53 Fasilitasi penanganan kebencanaan tingkat kelurahan
54 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
55 penerapan ABS-SBK
56 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
57 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
58 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)
59 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)
IX Program Pemberdayaan Masyarakat
60 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
61 Pengembangan administrasi pemerintahan
62 Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan
63 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
64 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang
65 Koordinasi lintas kelembagaan
66 Pengendalian , Pengawasan Bangunan dan Perizinan
67 Monitoring dan Evaluasi Tramtibmas dan Persampahan Kecamatan dan Kelurahan
68 Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kota Padang
69 Fasilitasi penanganan kebencanaan tingkat kelurahan
70 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan rakorbang kelurahan
71 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
72 Pembinaan kelembagaan dan administrasi Organisasi Masyarakat/Lembaga Keagamaan TPA/TQA, MDT, Imam Mesjid Mushalla
73 Pembinaan kelembagaan dan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW, PAUD, Posyandu, LPM dan PKK
74 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)
X Program pembangunan Sarana dan Prasarana
75 Stimulan Kelurahan
76 Kegiatan Pembangunan/ rehab infrastruktur kelurahan
77 Pembangunan kampung Tematik Kelurahan
78 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VI-5
Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan
dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dijelaskan diatas selama
periode 5 ( lima) tahun dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan, dan
Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pauh bisa dilihat pada tabel berikut:
2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nilai Indeks Kepuasan
MasyarakatAngka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 Kec. Pauh Kec. Pauh
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase / cakupan
pelayanan administrasi
perkantoranPersen 100 100 100 855.955.000 100 1.148.472.957 100 1.185.777.741 100 1.253.421.577 100 1.290.310.546 100 5.733.937.821 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah materai dan benda
pos lainnya(jumlah)
materai
3000,
materai
6000
400,
452
500,
458
500 ,
600 4.800.000 580, 670 5.490.000 600, 700 6.000.000 683, 800 6.480.000 730, 850 7.000.000 3093, 3620 Rp29.770.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan, jumlah bulan
dibayarkan
jumlah
rekening x
bulan
16 rek x
12 bulan
14 rek x
12 bln
23 rek x 12
bln96.600.000
23 rek x 12
bln100.000.000 23 rek x 12 bln 102.000.000
23 rek x 12
bln105.000.000 23 rek x 12 bln 108.000.000 23 rek x 60 bln 511.600.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan bermotor
yang dibayarkan pajaknya unit kend.
Roda 4, unit
kend. Roda
2
Roda 4 :
2unit
Roda 2 :
14 unit
Roda 4 :
2unit
Roda 2 :
14 unit
Roda 4 : 2
Roda 3 : 1
Roda 2 : 25
7.500.000
Roda 4 : 2unit
Roda 3 : 1unit
Roda 2 :
25unit
7.750.000 Roda 4 : 2
Roda 3 : 1
Roda 2 : 30
8.000.000
Roda 4 : 2
Roda 3 : 1
Roda 2 : 32
8.250.000Roda 4 : 2
Roda 3 : 1
Roda 2 : 32
8.500.000Roda 4 : 2
Roda 3 : 1
Roda 2 : 32
40.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah orang dan bulan
penyediaan jasa kebersihan
kantor
orang,
bulan
2 orang,
12 bulan
4 orang,
12 bulan
2 orang, 12
bulan40.900.000
2 orang, 12
bulan50.400.000
2 orang, 12
bulan 50.400.000
2 orang, 12
bulan52.800.000
2 orang, 12
bulan52.800.000
2 orang, 12
bulan 247.300.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
jumlah peralatan kerja yang
diperbaiki item 37 36 71 20.000.000 73 21.000.000 75 22.000.000 77 25.000.000 79 26.000.000 375 114.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
yang disediakan item 29 29 30 56.543.500 32 60.132.957 33 65.227.741 34 72.591.577 35 75.710.546 164 330.206.321 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah Formulir/dokumen
Yang Dicetak ; Jumlah
dokumen yang di fotocopy
jenis,
lembar
pengganda
an
6 jenis,
120.217
lbr
fotokopi
4 jenis,
103.463
lbr
fotokopi
11, 100.000 43.122.500 13, 120.000 44.200.000 13, 140.000 46.000.000 15, 160.000 50.000.000 15, 170.000 52.000.000 80, 690.000 235.322.500 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan
komponen instalasi
listrik /penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan banguna
kantor yang disediakan jenis 4 4 7 2.670.000 8 3.500.000 9 3.700.000 10 5.725.000 11 6.000.000 45 21.595.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Jumlah item jenis barang
peralatan perlengkapan
kantor yang disediakan item 3 2 11 190.000.000 15 300.000.000 15 300.000.000 17 300.000.000 15 300.000.000 73 1.390.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
jumlah peralatan rumah
tangga yang disediakan item 0 0 0 0 5 15.000.000 7 20.000.000 10 30.000.000 12 35.000.000 34 100.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang -
undangan
Jumlah bahan bacaan
berupa Koran, majalah dan
buku pengetahuan yang
disediakan
eksemplar x
bulan
203 eks x
12 bulan
322 eks x
12 bln
300 eks x 12
bulan18.100.000
300 eks x 12
bulan20.000.000
300 eks x 12
bulan 22.000.000
300 eks x 12
bulan23.000.000
300 eks x 12
bulan24.000.000
300 eks x 12
bulan 107.100.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah peserta rapat yang
disediakan Konsumsi dan
Jumlah Tamu yang
disediakan Konsumsi
kotak, tamu
336
kotak,
209 tamu
720
kotak,
172 tamu
400 kotak,
325 tamu36.260.000
400 kotak,
325 tamu40.250.000
425 kotak, 340
tamu 42.500.000
425 kotak,
350 tamu48.625.000
450 kotak, 375
tamu51.750.000
2100 kotak,
1715 tamu 219.385.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah pelaksanaan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerahkali 15 24 17 150.000.000 20 250.000.000 20 255.000.000 23 270.000.000 23 275.000.000 103 1.200.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pelayanan Publik
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SasaranTujuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pauh KOTA PADANG
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Page 1 of 7
2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SasaranTujuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Penyediaan alat
kebersihan
jumlah jenis alat kebersihan
yang disediakan jenis 32 32 31 17.944.000 32 19.200.000 32 20.000.000 34 22.000.000 36 23.200.000 165 102.344.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan jasa
pelayanan publik
jumlah pegawai honor
daerah yang disediakan
gajinya
orang,
bulan
2 orang,
12 bulan
2 orang,
12 bulan
2 orang, 12
bulan41.140.000
2 orang, 12
bulan46.700.000
2 orang, 12
bulan 49.400.000
2 orang, 12
bulan52.000.000
2 orang, 12
bulan54.700.000
2 orang, 60
bulan 243.940.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Jumlah pegawai kontrak
yang disediakan gajinya orang,
bulan0 0
5 org, 12
bulan96.675.000
5 org, 12
bulan108.650.000 5 org, 12 bulan 114.950.000
5 org, 12
bulan120.950.000 5 org, 12 bulan 127.250.000 5 org, 60 bulan 568.475.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
jumlah security yang
bekerja, jumlah gaji
pengamanan kantor yang
dibayarkan
orang,
bulan0 0
2 org, 12
bulan33.700.000
2 org, 12
bulan36.200.000 2 org, 12 bulan 38.600.000
2 org, 12
bulan41.000.000 2 org, 12 bulan 43.400.000 2 org, 60 bulan 192.900.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penataan Arsip Jumlah arsip yang tertata
dan ketersediaan perangkatberkas 0 0 0 0 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 20 80.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
prasarana aparatur dalam
kondisi baik Persen 100 100 100 280.626.850 100 744.838.830 100 627.422.324 100 658.741.872 100 672.461.006 100 2.984.090.882 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan
kendaraan dinas /
operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas/operasional yang
diadakanunit 0 0 0 0 7 140.000.000 2 42.000.000 0 0 2 40.000.000 11 222.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan
perlengkapan
rumah jabatan /
dinas
jumlah perlengkapan rumah
dinas yang diadakan unit 0 0 0 0 0 - 4 14.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 10 34.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakanunit 0 0 0 0 10 70.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 25 145.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan
peralatan rumah
jabatan / dinas
jumlah peralatan rumah
jabatan / dinas yang
diadakanunit 0 0 0 0 0 - 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 15 45.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
jumlah peralatan gedung
kantor yang diadakan unit 0 0 0 0 7 70.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 19 190.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan
mebeleur
jumlah mebeleur yang
diadakan unit 0 0 19 32.686.850 30 150.838.830 20 160.222.324 20 184.741.872 20 207.461.006 109 735.950.882 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemeliharaan rutin /
berkala rumah dinas
jumlah rumah dinas yang
dipelihara rutin / berkala unit 0 0 0 0 0 - 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemeliharaan rutin /
berkala gedung
kantor
jumlah gedung kantor yang
dipelihara rutin / berkala unit 0 1 10 113.000.000 4 120.000.000 4 125.000.000 4 130.000.000 4 135.000.000 10 623.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas / operasional
jumlah dan jenis kendaraan
dinas / operasional yang
dipelihara rutin / berkala unit 31 28 28 125.440.000 28 136.000.000 33 140.000.000 33 145.000.000 35 150.000.000 35 696.440.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemeliharaan rutin /
berkala
perlengkapan
rumah jabatan /
dinas
Jumlah Perlengkapan Pada
Rumah Dinas Yang dipelihara
unit 0 0 0 0 0 - 15 12.000.000 10 7.000.000 10 7.000.000 35 26.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemeliharaan rutin /
berkala
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Pada
gedung kantor Yang
dipelihara unit 0 0 0 0 15 7.750.000 15 8.000.000 0 0 0 0 30 15.750.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan Pada
gedung kantor Yang
dipeliharaunit 6 10 15 7.500.000 16 7.750.000 16 8.000.000 17 8.500.000 17 9.000.000 81 40.750.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Page 2 of 7
2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SasaranTujuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Pemeliharaan rutin /
berkala mebeleur
jumlah mebeleur yang
dipelihara rutin / berkala unit 8 10 10 2.000.000 12 2.500.000 15 3.000.000 17 3.500.000 19 4.000.000 73 15.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemeliharaan rutin /
berkala alat listrik ,
air, dan telepon
jumlah alat listrik, air, dan
telepon yang dipeliharaunit 0 0 0 0 10 5.000.000 10 5.200.000 0 0 0 0 20 10.200.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan
perlengkapan
kendaraan dinas /
operasional
jumlah perlengkapan
kendaraan dinas /
operasional yang diadakan unit 0 0 0 0 3 10.000.000 0 - 0 0 0 0 3 10.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Rehab sedang /
berat rumah dinas
jumlah rumah dinas yang
direhabilitasi sedang / berat unit 0 0 0 0 1 25.000.000 0 - 0 0 0 0 1 25.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemasangan
jaringan komunikasi
/ instalasi listrik /
sumberdaya air
jumlah kegiatan yang
dilaksanakankali 1 0 0 0 0 - 0 - 10 60.000.000 0 0 10 60.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Pemenuhan
prasarana kedisiplinan
pegawaiPersen 100 100 0 - 100 50.000.000 100 70.000.000 100 60.000.000 100 75.000.000 100 255.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan mesin
kartu / absensi
jumlah mesin kartu / absensi
yang diadakan unit 0 8 0 0 0 - 10 40.000.000 0 - 10 40.000.000 20 80.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
jumlah pakaian dinas yang
diadakan stel 0 0 0 0 75 25.000.000 0 - 75 25.000.000 0 0 150 50.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Evaluasi penetapan
kinerja ASN
Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah ASN yang dievaluasi
kinerjanyaorang 0 0 0 0 75 25.000.000 75 30.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000 300 125.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
yang meningkat
kapasitas/kemampuannya Persen 70 70 75 80.500.000 80 100.000.000 85 125.000.000 90 120.000.000 95 118.000.000 95 543.500.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengembangan SDM
Aparatur
Jumlah pegawai yang diberi
pelatihan/bintek orang 0 0 85 80.500.000 87 100.000.000 90 125.000.000 92 120.000.000 95 118.000.000 449 543.500.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
Nilai SAKIP PD Huruf BB BB BB BB A A A A Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Perencanaan
dan
Penganggaran
Persentase dokumen
perencanaan dan
penganggaran disusun tepat
waktuPersen 100 100 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 320.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran yang Disusundokumen 6 7 6 25.000.000 6 30.000.000 7 35.000.000 6 35.000.000 7 35.000.000 32 160.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan Reformasi
Birokrasi Laporan 6 6 6 25.000.000 6 30.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 30 160.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Page 3 of 7
2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SasaranTujuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
Nilai SAKIP PD Huruf BB BB BB BB A A A A Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase dokumen
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan disusun tepat
waktuPersen 100 100 100 30.000.000 100 72.000.000 100 77.000.000 100 80.000.000 100 82.000.000 100 341.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian dan
realisasi kinerja dibuat
dokumen 5 8 6 30.000.000 6 50.000.000 6 55.000.000 6 55.000.000 6 60.000.000 30 250.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengamanan dan
Monitoring Aset
Daerah
jumlah dokumen monitoring
aset yang dibuat dokumen 1 0 6 0 1 22.000.000 1 22.000.000 1 25.000.000 1 22.000.000 10 91.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
Nilai SAKIP PD Huruf BB BB BB BB A A A A Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase dokumen aset
disusun tepat waktu
Persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 25.000.000 0 0 100 25.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Sensus barang milik
daerah
jumlah dokumen sensus
barang yang dibuat dokumen 1 0 0 0 0 - 0 - 1 25.000.000 0 - 0 25.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
kecamatan
Persentase Peningkatan
Partisipasi Swadaya
MasyarakatPersen 73 75 76 77 78 79 80 80 Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Pengembangan
Kecamatan
Persentase Tingkat Capaian
Kinerja Sasaran Kecamatan Persen 100 100 100 12.314.576.400 0 0 0 0 100 12.314.576.400 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengembangan
Sosial
Kemasyarakatan
Jumlah kegiatan
pengembangan sosial
kemasyarakatan yang
dilakukan
kegiatan 5 13 6 245.963.400 0 0 0 0 0 0 0 0 6 245.963.400 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengembangan
administrasi
pemerintahan
Jumlah kegiatan
pelatihan/peningkatan
pengembangan administrasi
pemerintahan yang
dilaksanakan
kegiatan 2 2 2 91.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 91.500.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Monitoring dan
evaluasi dalam
rangka pembinaan
kelurahan
jumlah kelurahan yang
dibina kali 0 0 9 123.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 123.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pelaksanaan MTQ
tingkat kecamatan
jumlah cabang lomba yang
diikuti cabang 9 0 9 227.391.500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 227.391.500 Kec. Pauh Kec. Pauh
Koordinasi lintas
kelembagaan
jumlah kegiatan rapat yang
dilakukan dalam rangka
koordinasi dengan lembaga
lintas sektoral
kali 24 24 24 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24 40.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Page 4 of 7
2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SasaranTujuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Bangunan Liar dan
Bangunan Lainnya di
Wilayah Kecamatan
jumlah monitoring
bangunan liar yang
dilakukan oleh ASN
kecamatan dan kelurahan kali 60 50 60 124.718.500 0 0 0 0 0 0 0 0 60 124.718.500 Kec. Pauh Kec. Pauh
Monitoring dan
Evaluasi Tramtibmas
Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah monitoring
trantibmas yang dilakukan
oleh ASN kecamatan dan
kelurahan kali 0 0 30 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penerapan
pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
di Kota Padang
Jumlah pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan (paten) yang
dilayanibuah 600 650 700 355.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 355.350.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Fasilitasi
penanganan
kebencanaan
tingkat kelurahan
Jumlah kegiatan fasilitasi
kebencanaan tingkat
Kelurahan yang dilakukan
(kali)
kali 0 0 2 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 75.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan
Jumlah masyarakat yang ikut
berpartisipasi dalam
pembangunan orang 150 150 150 52.468.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 52.468.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
penerapan ABS-SBK Jumlah Kelurahan yang
diterapkan ABS-SBK nya kelurahan 0 0 9 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
jumlah kegiatan yang
dilaksanakankegiatan 0 0 45 4.605.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4.605.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan
jumlah kegiatan yang
dilaksanakan kegiatan 0 0 45 2.920.185.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2.920.185.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
(DAU Tambahan)
jumlah kegiatan yang
dilaksanakan
kegiatan 0 44 27 2.700.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2.700.045.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan (DAU
Tambahan)
jumlah kegiatan yang
dilaksanakankegiatan 0 38 27 593.955.000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 593.955.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
kecamatan
Persentase Peningkatan
Partisipasi Swadaya
MasyarakatPersen 73 75 76 77 78 79 80 80 Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase Masyarakat yang
diberdayakanPersen 0 0 0 0 80 4.888.287.000 81 5.592.287.000 83 5.433.027.867 85 5.947.572.216 85 21.861.174.083 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengembangan
Sosial
Kemasyarakatan
Jumlah kegiatan
pengembangan sosial
kemasyarakatan yang
dilakukan
kegiatan 5 13 0 0 8 300.000.000 9 320.000.000 10 340.000.000 10 340.000.000 37 1.300.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengembangan
administrasi
pemerintahan
Jumlah kegiatan
pelatihan/peningkatan
pengembangan administrasi
pemerintahan yang
dilaksanakan
kegiatan 2 2 0 0 2 100.000.000 2 120.000.000 2 100.000.000 2 110.000.000 8 430.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Monitoring dan
evaluasi dalam
rangka pembinaan
kelurahan
jumlah kelurahan yang
dibina kali 0 0 0 0 9 100.000.000 9 100.000.000 9 100.000.000 9 100.000.000 9 400.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Page 5 of 7
2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SasaranTujuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Pelaksanaan MTQ
tingkat kecamatan
jumlah cabang lomba yang
diikuti cabang 9 0 0 0 0 - 9 300.000.000 0 0 9 300.000.000 9 600.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pelaksanaan MTQ
Tingkat Kota Padang
Jumlah Kecamatan yang
mengikuti lomba MTQ
tk.Kota Padang kecamatan 11 0 0 0 - 0 - 0 - Kec. Pauh Kec. Pauh
Koordinasi lintas
kelembagaan
jumlah kegiatan rapat yang
dilakukan dalam rangka
koordinasi dengan lembaga
lintas sektoral
kali 24 24 0 0 24 42.000.000 24 45.000.000 24 43.000.000 24 44.000.000 96 174.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengendalian ,
Pengawasan
Bangunan dan
Perizinan
jumlah monitoring
bangunan liar yang
dilakukan oleh ASN
kecamatan dan kelurahan
kali 60 50 0 0 50 120.000.000 50 120.000.000 50 121.000.000 50 125.000.000 200 486.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Monitoring dan
Evaluasi Tramtibmas
dan Persampahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah frekuensi monitoring
trantibmas yang dilakukan
oleh ASN kecamatan dan
kelurahan kali 17 17 0 0 25 50.000.000 31 55.000.000 32 60.000.000 33 60.000.000 121 225.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Penerapan
pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
di Kota Padang
Jumlah pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan (paten) yang
dilayani buah 600 650 0 0 725 300.000.000 750 300.000.000 775 300.000.000 800 300.000.000 3.050 1.200.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Fasilitasi
penanganan
kebencanaan
tingkat kelurahan
Jumlah kegiatan fasilitasi
kebencanaan tingkat
Kelurahan yang dilakukan
(kali)
kali 0 0 0 0 2 55.000.000 2 80.000.000 2 81.000.000 2 83.000.000 9 299.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan dan
rakorbang
kelurahan
Jumlah kegiatan rakorbang
kelurahan dan musrenbang
kecamatan yang
dilaksanakan tepat waktu
kegiatan 10 10 0 0 10 85.000.000 10 91.000.000 10 94.000.000 10 94.000.000 40 364.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pengembangan
Ekonomi
Kemasyarakatan
Jumlah kegiatan
pengembangan ekonomi
kemasyarakatan yang
dilakukan
kegiatan 2 2 0 0 5 105.000.000 6 130.000.000 7 155.000.000 8 160.000.000 26 550.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pembinaan
kelembagaan dan
administrasi
Organisasi
Masyarakat/Lembag
a Keagamaan
TPA/TQA, MDT,
Imam Mesjid
Mushalla
Jumlah organisasi
kemasyarakatan/ lembaga
keagamaan yang dibina
lembaga 0 0 0 0 3 1.500.000.000 3 1.650.000.000 3 1.707.740.867 3 1.800.000.000 12 6.657.740.867 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pembinaan
kelembagaan dan
administrasi
lembaga
kemasyarakatan
RT/RW, PAUD,
Posyandu, LPM dan
PKK
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang dibina
lembaga 5 5 0 0 5 1.500.000.000 5 1.650.000.000 5 1.700.000.000 5 1.800.285.216 5 6.650.285.216 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan (DAU
Tambahan)
jumlah kegiatan yang
dilaksanakankegiatan 0 38 0 0 27 631.287.000 27 631.287.000 27 631.287.000 27 631.287.000 108 2.525.148.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
kecamatan
Persentase Peningkatan
Partisipasi Swadaya
MasyarakatPersen 73 75 76 77 78 79 80 80 Kec. Pauh Kec. Pauh
Program
pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Persentase Tingkat
pemenuhan sarana dan
prasarana di wilayah
kecamatan
Persen 0 0 0 0 75 6.932.558.911 77 7.683.208.758 78 7.366.571.546 80 7.449.909.943 80 29.432.249.158 Kec. Pauh Kec. Pauh
Page 6 of 7
2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SasaranTujuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Stimulan Kelurahan jumlah lokasi
pengembangan
infrastrukturunit 27 27 0 0 27 1.105.000.000 27 1.195.000.000 27 1.240.000.000 27 1.285.000.000 108 4.825.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Kegiatan
Pembangunan/
rehab infrastruktur
kelurahan
jumlah lokasi pembangunan
/ rehab infrastruktur
kelurahanlokasi 9 9 0 0 18 1.807.513.911 18 2.268.163.758 18 2.226.526.546 18 2.464.864.943 72 8.767.069.158 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pembangunan
kampung Tematik
Kelurahan
Jumlah kampung tematik
yang dibangun lokasi 0 0 0 0 2 1.320.000.000 3 1.520.000.000 3 1.200.000.000 3 1.000.000.000 11 5.040.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
Pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
(DAU Tambahan)
jumlah lokasi pembangunan
sarana dan prasarana
kelurahan lokasi 0 44 0 0 27 2.700.045.000 27 2.700.045.000 27 2.700.045.000 27 2.700.045.000 108 10.800.180.000 Kec. Pauh Kec. Pauh
13.611.658.250 13.996.157.698 15.430.695.823 15.066.762.862 15.705.253.711 73.785.528.344 Kec. Pauh
Page 7 of 7
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VII-1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Kecamatan Pauh dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah mengacu kepada RPJMD Kota Padang, dalam mendukung misi Pemerintah
Kota. Pada RPJMD tahun 2019-2024 terdapat tiga misi yang terkait dengan Kecamatan
Pauh yaitu : misi yang kedua yakni Mewujudkan Kota Padang yang Unggul, Aman,
Bersih, Tertib, Bersahabat, dan Menghargai Kearifan Lokal. Misi keenam yakni
Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana dan Misi ketujuh yakni
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik
Yang Prima. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Program Kecamatan Pauh tahun 2019-
2024 dapat digambarkan dalam tabel 7.1, 7.2 dan 7.3
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VII-2
Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKU Kecamatan Pauh
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi awal Target Kondisi
Akhir Renstra 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Nilai SAKIP Huruf BB BB BB BB A A A A
2. IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pauh
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi awal target Kondisi Akhir
Renstra Capaian
2018
Target
2019 2020 2021 2022 2023 2024
3. Nilai SAKIP PD Huruf BB BB BB BB A A A A
4. IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88
5. Persentase partisipasi swadaya masyarakat
Persen 75 75 76 77 78 79 80 80
Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program Kecamatan Pauh
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VII-3
NO Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
TARGET KINERJA
Kondisi
Kinerja pada akhir
periode
Renstra 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pengembangan
Kecamatan
Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sasaran
Kecamatan
Persen 100 100 100 0 0 0 0 0
II Program Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase masyarakat yang diberdayakan Persen 0 0 0 80 81 83 85 85
III Program pembangunan
Sarana dan Prasarana
Persentase Tingkat pemenuhan sarana dan
prasarana di wilayah kecamatan
Persen 0 0 0 75 77 78 80 80
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VIII-1
BAB VIII
PENUTUP
Untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang ada dan berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Padang tentang RPJMD Kota Padang maka Kecamatan Pauh menyusun
Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan Perda tersebut yang berisi
tujuan dan sasaran organisasi. Penyusunan Renstra Kecamatan merupakan Renstra
untuk lima tahun kedepan baik yang sedang dan akan dilaksanakan yang mengacu pada
RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2019-2024 sangat ditentukan
oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta
komitmen bersama organisasi. Renstra kecamatan harus dijadikan acuan kerja bagi
semua elemen di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Diharapkan semua pihak dapat melaksanakannya dengan akuntabel
serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja
pegawai.
Renstra Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024 merupakan dasar untuk pelaksanaan
tugas pokok fungsi serta demi terwujudnya visi, misi Kepala Daerah yang tertuang pada
Perangkat Daerah. Dalam renstra ini mencakup perencanaan tujuan, sasaran, program,
kegiatan, dan indikator, target dan pendanaan kegiatan. Renstra Kecamatan Pauh
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.
Secara umum dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini adalah sebuah
garis kebijaksanaan dari Pemerintah Kota Padang yang disusun sebagai acuan dalam
membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan dengan
mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan daerah. Secara teknis Reenstra ini
dijabarkan oleh Kecamatan lebih lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang
selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur kecamatan agar tercipta sinergi dalam
pelaksanaannya.
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner