BPPSPAM Terbuka Untuk Renegosiasi Kontrak Kerjasama Pemerintah Swasta

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terbuka untuk dilakukannya renegosiasi atau evaluasi kontrak Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), setelah dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Manusia (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disampaikan Kepala Bidang Analisis Keuangan, Investasi dan Promosi BPPSPAM Adi Susetyo, Selasa (24/3/2015).

Renegosiasi terhadap kontrak kerjasama dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam kontrak. Langkah ini dilakukan menurutnya sebagai perbaikan agar kontrak yang sudah berjalan dapat sesuai dengan 6 prinsip dasar pengelolaan SDA yang ditetapkan MK.

Keenam poin batasan putusan MK itu adalah pertama, setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air, Ketiga, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup. Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Keenam, apabila semua pembatasan diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Sampai saat ini belum ada yang meminta ke kita untuk dilakukannya renegosiasi dan kita juga tidak memaksakan untuk dilakukan renegosiasi. Dan kontrak yang sudah ditandatangani sebelum keputusan MK itu tetap berjalan, sebagaimana pendapat hukum yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM, ujar Adi. Beberapa proyek KPS yang sudah berjalan dan sudah difasilitasi BPPSPAM, diantaranya KPS antara Kabupaten Serang dengan PT. SCTK dan Kota Makassar dengan PT. Moya Makassar.

Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat hukum yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai tindak lanjut putusan MK. Disebutkan bahwa peristiwa hukum seperti perjanjian kerja/kontrak ataupun izin yang diterbitkan sebelum putusan MK harus dilakukan renegosiasi kontrak atau evaluasi terhadap izin dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan 6 prinsip dalam putusan MK. Hen