RENJA TAHUN 2019 - madiunkab.go.id
Transcript of RENJA TAHUN 2019 - madiunkab.go.id
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia-Nya sehingga
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Dalam Negeri ( Perubahan Renja OPD BAKESBANG DAN POLDAGRI) Kabupaten
Madiun Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan pada waktunya Perubahan Rencana
kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik
(good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai
acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019. Disadari sepenuhnya pula
bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan
kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang
diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlu kan
demi penyempurnaan. Akhir kata semoga Renja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.
ii
DAFTAR ISI
Kata PengantarDaftar IsiBAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 20182.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Madiun
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Perubahan Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
BAB IV PENUTUP
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPerencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian
visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju
pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan
perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan
Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama Sisa periode 1 (satu)
tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja OPD mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Selanjutnya Renja BAKESBANG DAN POLDAGRI Kabupaten Madiun
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
BAKESBANG DAN POLDAGRI Kabupaten Madiun Tahun 2019 sebagai tahapan
penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun 2019.
1
1.2. Landasan HukumLandasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
8) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2011 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
10) Peraturan Bupati Madiun No. 57 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kesbang dan Politik Dalam Negeri.
1.3. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan renja SKPD adalah:
a. Maksud
Penyusunan Renja-SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun Tahun 2019 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan
semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk
menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta
sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi lembaga Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun selama tahun 2019.
b. Tujuan
Penyusunan Renja Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019
bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan
kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah
dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan
disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja
Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019 dapat dicapai secara
optimal.
2
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUANBab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,
Hubungan Renja Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DUA TAHUN LALUBab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD DuaTahun Lalu, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATANBab ini memuat : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran
Renja SKPD, Program dan Kegiatan Tahun 2019.
BAB IV PENUTUPBab ini memuat: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak
lanjut.
3
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BakesbangTahun 2018Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan 2018
Pada Tahun 2018 total anggaran Bakesbang Kabupaten sebesar Rp. 5.959.010.051,- . Dengan rincian, sebagai berikut :
Belanja Langsung sebesar : Rp. 3.319.486.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 2.639.524.051,-Dialokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 35 kegiatan yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.
2.927.708.226,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88 %. Perhatikan tabel
berikut :
4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten MadiunBakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun sebagai lembaga teknis perencana,
dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang
profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan
yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta
fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan
kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (welfare state).
Untuk mencapai visi dan misi Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun
melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan
yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa
program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bakesbang Kabupaten Madiun
adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan
program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan
visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bakesbang
Dan Poldagri dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak.
BAKESBANG Dan POLDAGRI sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang
merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan wajib yang
wajib dilaksanakan, yaitu urusan Pemerintahan Umum.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perbup Nomor 57 Tahun
2011, Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun didukung ketersediaan dan
kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program
dan kegiatan, Pemerintahan Umum dalam Bidang Keamanan Dan ketertiban serta
Wawasan Kebangsaan .
Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan Umum di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dalam
menciptakan rasa aman . Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut meliputi :
1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen masyarakat
Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan belum secara signifikan
diikuti oleh peningkatan kualitas. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan
permasalahan pokok antara lain:
1. ASN Dan SDM yang ada masih belum memenuhi kebutuhan secara ideal Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja masih perlu penambahan cukup
sefitikan ;
3. Kurang Optimal koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait yaitu TNI / POLRI ,
Organisasi Masyarakat, LSM dan Elemen Masyarakat lainnya;
5
4. Belum Terbentuknya Forum di Tingkat Desa / Kelurahan (Kades/Kakel,
Babinkantibmas, Babinsa ) 3 Pilar yang terdiri dari Pemerintah , Polri dan TNI ;
5. Belum Terbentuknya Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kabupaten/Kecamatan Dan Desa Se Kabupaten Madiun
6. Kurangan maxsimal dalam mendeteksi dini terhadap permasalahan permasalahan
yang timbul tentang Ipoleksosbud Hankam karena kurangnya koordinasi 3 Pilar
yang ada di wilayah Kabupaten Madiun di tingkat Kecamatan dan Desa /
Kelurahan;
Dalam perkembangan kedepan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam
Negeri Kabupaten Madiun, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan
trobosan kebijakan yang dimiliki, Bakesbang Dan Poldagri diharapkan responsif,
kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan
untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan
perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan
teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,
memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan
komunikasi antar pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam
Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja Utama :
6
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
NO IndikatorSPM /
Standar Nasional
IKK
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2019
Tahun 2020
Cata
tan
Ana
lisis
1 Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang teratasi
67% 71% 77% 83% 67% 71% 67% 71%
2 Prosentase Elemen Masyarakat Yang Mendapat Pendidikan Politik
84% 88% 91% 95% 84% 88% 84% 88%
3 Prosentase Elemen masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
7
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BakesbangUntuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa
cara Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun memandang bahwa cara
pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.
Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan
melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang
berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut
menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem
operasional Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun.
Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah
dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Madiun.
Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bakesbang Dan Poldagri
Kabupaten Madiun dirumuskan melalui Renstra Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten
Madiun yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten Madiun. Adapun strategi
Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun untuk dapat mencapai tujuan dan
sasaran adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik.
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat.
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen
masyarakat.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPDKabupaten Madiun menetapkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Keamanan
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Kesehatan
4. Ketenagakerjaan
5. Kepariwisataan
6. Lingkungan Hidup
7. Keagamaan
8
Selain prioritas pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun juga
menekankan pada prioritas penanganan program (penekanan kebijakan) antara lain :
1. Perekonomian (agrobisnis, pariwisata, revitalisasi pasar, agroforestry, UMKM,
dan koperasi);
2. Kemiskinan (RTLH, Bantuan Siswa Miskin, Jaminan Kesehatan);
3. Infrastruktur (Jalan dan Jembatan, Pusat Pemerintahan, Waduk, Jalan Tol);
4. Peningkatan PAD (Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan);
5. Sistem Perencanaan dan Kebijakan Anggaran (Komposisi Anggaran,
Penyerapan Anggaran, Hibah Bansos);
6. Reformasi Birokrasi (8 area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan
Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan
Publik, Mind Set dan Cultural Set Aparatur); (ASN, Orientasi CPNS, Sekdes,
SO/Restrukturisasi Organisasi, Diklat Fungsional dan Struktural, Kaderisasi,
Reward and Punishment, Penguatan Disiplin Aparatur);
7. Pemerintahan Desa (kesiapan desa menyongsong berlakunya UU Desa);
8. Pendekatan pembangunan berdasarkan pemerataan / SSWP.
Masing-masing prioritas program pembangunan daerah mendukung capaian
target dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun. Capaian kinerja yang ingin
diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2019 untuk
Bakesbang Dan Poldagri adalah sebagai berikut :TARGET KINERJANo. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020
1. Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menciptakan Rasa Aman
Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi
67% 71%
Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
84% 88%
Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat
20% 20%
9
Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten
Madiun.
Tabel 2.4Keterkaitan Kegiatan Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019 dengan
Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2019.
NO. KEGIATAN BAKESBANG DAN POLDAGRI PRIORITAS RKPD
1. a. Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dan Sosial
b. Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) Kabupaten Madiun
c. Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019d. Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerahe. Rekonsiliasi Penaganan Konflik Sosialf. Fasilitasi Kewaspadaan Daerahg. Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Peningkatan Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik.
2. a. Pembinaan Partai Politikb. Pembinaan Ormas Dan LSMc. Desk Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presidend. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Pembinaan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)
Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. a. Aktualisasi Nilai Pancasilab. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)c. Sosilaisasi Integrasi Bangsa
Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat.
10
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,
maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, setiap kabupaten / kota harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada SKPD, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting
untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari
proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk
dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar
dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang
diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
11
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Madiun yang bertugas membantu Kepala
Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional
dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
Berdasarkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dari penjabaran misi, adalah sebagai berikut:
MISI 1: Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah Kabupaten MadiunTujuan :
Meningkatkan Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil
Negara ( ASN)
Sasaran :
Menciptakan Rasa Aman
MISI 2: Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan PublikTujuan :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government)
Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Sasaran :
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
MISI 3: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri Dan Pariwisata Yang BerkelanjutanTujuan
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Sasaran :
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
MISI 4: Meningkatkan Kesejahteraan Yang BerkeadilanTujuan :
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat
Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
12
MISI 5: Mewujudkan Masyarakat berakhlak Mulia Dengan Meningkatkan Kehidupan beragama, Menguatkan Budaya Dan Mengedepankan Karifan LokalTujuan :
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang berakhlak Mulia Dan Berbudaya
Sasaran :
Meningkatkan Nilai – Nilai Keagamaan Dalam Masyarakat
Meningkatkan Pelestarian Budaya
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun dalam
melaksanakan urusan dan wewenang serta tugas dan fungsinya mendukung Misi I :
Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemer intah Kabupaten Madiun
Tujuan : Meningkatkan Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara ( ASN) Sasaran : Menciptakan Rasa Aman
Implementasi RENSTRA Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023 terhadap
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Negeri Kabupaten Madiun dengan
menetapakan tujuan , sasaran indikator yaitu :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGETMenciptakan Rasa Aman
Peningkatan Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Panca Konflik
Prosentase Potensi Gangguan/ Konflik Yang Teratasi
67 %
Meningkatnya Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
84 %
Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat
Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat
20 %
13
3.3. Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Madiun Tahun 2019
Pada Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN a. Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan
Sosial.
b. Sarasehan Dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh
Indonesia) Kab Madiun
c. Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
d. Pemantapan Stabilitas Pemerintah daerah
e. Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial
f. Fasilitasi Kewaspadaan Daerah
g. Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
2. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT a. Pembinaan Partai Politik
b. Pembinaan Ormas Dan LSM
3. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMAa. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
b. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
c. Aktualisasi Nilai Pancasila
d. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)
e. DESK Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden
f. Sosialisasi Integrasi Bangsa
Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2019, namun tidak
masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANa. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
f. Penyediaan Makanan dan Minuman
g. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
h. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
i. Penyediaan Jasa Publikasi
j. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja (SKPD)
14
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURa. Pengadaan Peralatan Kantor
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor Pendukung ( Komputer/ Printer / AC
dan Mesin Tik )
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun
Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Dalam Negeri berdasarkan RPJMD Kabupaten Madiun, sehingga tahun ini merupakan
waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi.
Target kinerja perencanaan Pemerintahan Umum yaitu Menciptakan Rasa Aman yg
dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja Perencanaan Daerah dan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kabupaten Madiun
yaitu :
Tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yang
telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun yaitu Menciptakan Rasa Aman dan
untuk mencapai target tujuhan menentukan sasaran – sasaran yaitu :
1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat.
Sasaran juga diukur untuk mencapai tujuhan yang ditargetkan RPJMD dengan
Indikator Kinerja yaitu :
1. Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi
2. Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat .
Tujuan, Sasaran dan Indikator yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat
ditandai dengan adanya forum konsultasi / Koordinasi dengan elemen – elemen masyarakat
umum / publik juga Aparat Kemanan baik TNI POLRI dalam mewujudkan Visi Kabupaten
Madiun Yaitu Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak sehingga Visi Kabupaten Madiun
dalam pelaksanaan konsultasi dan koodinasi yang diwujudkan dengan :
1. Kondusipnya wilayah sehingga dapat Meciptanya Rasa Aman di Wilayah Kabupaten
Madiun , walaupun ada kejadian kejadian tapi masih dalam keadaan aman dan kendali
dengan sering koordinasinya dengan Aparat Keamanan TNI / POLRI serta Elemen
Masyarakat baik LSM , Ormas , Partai Politik serta Tokoh Agama / Masyarakat / Pemuda
di Wilayah Kabupaten Madiun.
2. Seringnya diadakan sosialisasi / pembinaan kepada Masyarakat yang didalamnya
sangat penting yaitu Unsur Pemuda yang merupakan sasaran di era globalisasi untuk
mewujudkan Wilayah Kabupaten Madiun yang kondusif
16
3. Diadakan pertemuan – pertemuan dengan perguruan Pencak silat / Bela Diri yang ada
diwilayah Kabupaten Madiun ( 14 Perguruan Pencak Silat ) untuk menjaga keamanan
dan ketertiban karena merupakan salah satu yang menopang terwujudnya salah satu
program prioritas RPJMD Kabupaten Madiun dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Dalam Negeri yaitu Urusan Keamanan Dan Ketertiban Umum dengan
tujuan Menciptakan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah kabupaten Madiun.
4. Dibentuknya Organisasi / Satgas / Kelompok Masyarakat yang mendukung target - target
Indikator yaitu FKDM , FKUB, FPK Dan PAKEM baik di Tingkat Kabupaten sampai
Kecamatan dan akan dibentuk lagi Tingkat Desa / Kelurahan Se Kabupaten Madiun.
Demikian penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Badan kesatuan Bangsa Dan Politik
Dalam Negeri Kabupaten Madiun semoga menjadi bahan informasi, acauhan serta
bermanfaat.
17
Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAKESBANG DAN POLDAGRI
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAKESBANG DAN POLDAGRI s/d TAHUN 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d
Tahun 2019
Target Renja
Tahun 2018
Realisasi Renja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program/ Kegiatan s/d
Tahun 2019
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01 PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM
1.19.1.19.1.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.1.19 .01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Tagihan Telepon dan Listrik
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Alat Kebutuhan Kantor
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Penyediaan Alat Tulis Kantor
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.11 Penyediaan barang cetaan dan penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan Kantor
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya Bacaan dan Perundang undangan di Kantor
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Penyediaan Makanan dan Minuman
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya Komunikasi ke Provinsi dan Pusat
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya Koordinasi di Daerah
Paket (12
Bulan)
Paket
100% Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.25 Penydiaan jasa Publikasi Terpenuhinya Informasi penyelenggaraan Pemerintahan
Paket (12
Bulan)
Paket
(12 Bulan)
100% Penydiaan jasa Publikasi
Paket
100%
(12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.26 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD Pengawai Honoarium Bekerja dengan Baik
Paket (12
Bulan)
Paket
(12 Bulan)
100% Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD Paket (12 Bulan) 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.19.1.19.1.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
1.19.1.19.1.02.11 Pengadaan Peralatan kantor Lancarnya kinerja kantor
Paket (12
Bulan)
Paket
(12 Bulan)
100% Pengadaan Peralatan kantor 1 Paket 1 Paket
1.19.1.19.1.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung
1 Gedung Kantor
yang terpelihara
100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Gedung Kantor yang
terpelihara
100%
1.19.1.19.1.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional Suku cadang, BBM, Pelumas, pajak kendaraan, dan servise tersedia
paket12 bulan Suku
cadang , BBM ,
Pelumas , pajak
kendaraan , dan
servise tersedia
100%
12 bulan Suku cadang ,
BBM , Pelumas , pajak
kendaraan , dan servise
tersedia
100%
( 12 bulan)
1.19.1.19.1.02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Jumlah mebulair yang dipelihara 70 unit
51 unit mebulair
yang dipelihara
100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
75 unit mebulair yang
dipelihara
100%
1.19.1.19.1.02.30
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer / Printer / AC dan Mesin
Tik)
Jumlah Komputer, Printer, AC, Mesin Ketik, Dispenser yang
dipelihara
15 unit
15 unit Komputer,
Printer, AC, Mesin
Ketik , Dispenser
yang terpelihara
100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor pendukung (Komputer,printer Ac dan Mesin
Ketik )
17 unit Komputer, Printer,
AC, Mesin Ketik , Dispenser
yang terpelihara
100%
1.19.1.19.1.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.19.1.19.1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4 laporan 4 laporan 100% Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Laporan 100%
1.19.1.19.1.15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.1.19.1.15.07 Pemantapan stabilitas bidang politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM dan sosial Meningkatnya Kinerja Pegawai 30 Orang
30 Orang
100% Pemantapan stabilitas bidang politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM dan sosial
30 Orang
100%
Pemantauan
Wilayah di 15 Kec
Pemantauan Wilayah di 15
Kec
1.19.1.19.1.15.08 PAM Terpadu Kondusifnya wilayah 15 Kecamatan
Pengamanan
Wilayah di 15 Kec.
1.19.1.19.1.15.09 Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Terciptanya wilayah yang kondusif 24 Orang
Pemantauan
Wialayan di
Kecamatan
100% - -
1.19.1.19.1.15.10
Sarasehan dan pembinaan Anggota IPSI (Ikatan pencak silat seluruh indonesia) Kab
Madiun
Kondusifnya keamanan di Kabupaten Madiun 1 Kegiatan
1 Kegiatan
200%
Sarasehan dan pembinaan Anggota IPSI (Ikatan pencak silat seluruh indonesia) Kab
Madiun
1 Kegiatan
100%Koordinasi Antar
Anggota IPSI di
Wilayah Kab.
Madiun
200 Orang Anggota 14
Perguruan Pencak Silat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.19.1.19.1.15.12 Sinergitas Forum Koordinasi Muspika Kondusifnya Wilayah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 56 Desa 56 Desa
Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah 5 Rumusan 1
Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosiali 2 Konflik 1
Fasilitasi Kewaspadaan Daerah 50 Konflik 100%
Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Daerah
I Kegiatan
100%
(150 Orang)
Mengikuti Sosialisasi
1.19.1.19.1.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
1.19.1.19.1.16.06 Pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat Tindakan untuk pencegahan 1 Kegiatan
2 Keg
200%Terlaksanannya
kegiatan Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
1.19.1.19.1.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN
BERAGAMA
1.19.1.19.1.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa Terpeliharanya nilai - nilai luhur bangsa 1 Kegiatan
1 Keg
100%Terlaksanya
Sosialisasi Nilai-Nilai
Luhur Bangsa
1.19.1.19.1.17.04 Pemantapan katahanan bangsa Terpeliharanya ketahanan bangsa 1 Kegiatan
1 Keg
100%Terlaksanya
Sosialisasi
Pemantapan
Ketahanan bangsaHari Lahirnya Pancasila Meningkatnya Pemahaman Pancasila 1 Kegiatan
1 Keg
100%Terlaksanya
Sosialisasi Lahirnya
Pancasila
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.19.1.19.18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
1.19.1.19.1.27.02 Pembinaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Terciptanya kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Madiun 2 Kegiatan
3 Keg
150% Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1 Keg
100%
Terlaksananya
Pembinaan FKUB
(250 Orang)
Anggota FKUB Yang
mengikuti Pembinaan
1.19.1.19.1.27.01 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terciptanya situasi wilayah kondusip 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
1 Keg (150 Orang)
100%
Anggota FPK Yang
mengikuti Pembinaan
1.19.1.19.1.27.04 Aktualisasi Nilai Pancasila
1 Kegiatan
100%
( 150 Orang)
Mengikuti Sosialisasi
1.19.1.19.1.27.05 Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)
1 Keg
100%(150 Orang)
Anggota PAKEM Yang
mengikuti Pembinaan
1.19.1.19.1.27.06 Desk Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden
1 Kegiatan
100%(500 Orang)
Yang Mengikuti Sosialisasi
1.19.1.19.1.27.07 Sosialisasi Integrasi Bangsa
1 Kegiatan
100%( 500 Orang)
Yang mengikuti Sosialisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.19.1.19.1.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
1.19.1.19.1.21.11 Lokakarya ormas dan LSM Meningkatnya peran ormas dan LSM 1 Kegiatan
1 Keg
100%Terlaksananya
Lokakarya Ormas
dan LSM
1.19.1.19.1.21.12 Fasilitasi Administrasi bantuan Partai Politik Tersalurkannya bantuan politik 2 Kegiatan
3 Kegiatan
150%Tersalurnya Bantuan
Keuangan Partai
Politik
1.19.1.19.1.21.13 Pertemuan LSM, Parpol dan Ormas rutin tiap triwulan Terjalinnya komunikasi dan koordinasi 4 Kali
4 kali
100%Terlaksananya
Pertemuaan LSM,
Parpol Dan ormas
1.19.1.19.1.21.15 Revitalisasi Dan Aktuaalisasi Nilai Nilai Pancasila Pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan 1 Keg 1 Keg
1.19.1.19.1.21.18 Penguatan Satgas Kontra Radikal , Radikalisasi Dan Anti Premanisme Terciptanya situasi wilayah kondusip 11 Bulan
11 Bulan
100%
5 kali Sosislisasi
1.19.1.19.1.21.19 Bela Negara Penambahan Jumlah kader Bela Negara 1 Kegitan 1 Kegiatan 100%
1.19.1.19.1.27.06 DESK Pemilu Kepala Daerah
Peninkatan Peran Ormas. LSM Dan Parpol dalam pelaksanaan
Pemilu
11 Bulan 11 Bulan 100%
1.19.1.19.1.21.25 Pembinaan Partai Politik Peningkatan Peran Parpol Dalam Pelaksanaan Pemilu
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100% Pembinaan Partai Politik
1 Kegiatan
100%
9 Parpol 9 Parpol
9 Parpol Yang Mengikuti
Pembinaan
1.19.1.19.1.21.29 Pembinaan Ormas Dan LSM
1 Kegiatan
100%
(350 Orang)
Anggota Ormas Dan LSM
Yang Mengikuti Pembinaan
Nama Indikator Satuan LKPJ 2018 Target 2019 Nama Indikator Satuan LKPJ 2018 Target 20191 2 4 6 9 10 11 121. Menciptakan Rasa
Amana. Prosentase Peningkatan
Pencegahan , PenangananDan Pemulihan PascaKonflik
Kasus 100% 67%
a. Program PeningkatanKeamanan DanKenyamananLingkungan
Prosentase PotensinGangguan / Konflik YangTeratasi
Kasus 100% 67%Kewaspadaan
Daerah
b. Prosentase PemahamanPolitik Terhadap ElemenMasyarakat
Orang 81% 84%b Program Pendidikan
Politik MasyarakatProsentase ElemenMasyarakat Yangmendapatkan Pendidikan
Orang 81% 80Hubungan Antar
Lembaga
c. Prosentase PemahamanWawasan KebangsaanTerhadap ElemenMasyarakat
Lembaga 100% 20%
c Program PeningkatanWawasan Kebangsaan
Prosentase ElemenMasyarakat Yangmendapatkan PembinaanWawasan kebangsaan
Lembaga 100% 20%Wawasan
Kebangsaan
3 7 8
INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR PROGRAMSASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BIDANGPELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIRENCANA KINERJA TAHUN 2019
PROGRAMNO
OPD : BAKESBANG DAN POLDAGRI
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIFSUMBER
DANATARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhanadministrasi dan pendukungoperasi perkantoran
Bakesbangpoldagri
357,979,000 390,650,900
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberDaya Air dan Listrik
Biaya telepon, air, dan listrikyang terbayar
12 bln 55,000,000
DAU 12 bln 54,543,600
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor tersedia 12 bln 15,500,000 DAU 12 bln 5,417,500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang diadakan 12 bln 82,729,000 DAU 12 bln 63,734,350Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan
Jumlah barang cetak amplop,stop map dan foto copy yangdiadakan
12 bln 21,650,000
DAU 12 bln 19,903,550
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undanganyang diadakan
12 bln 5,000,000
DAU 12 bln 9,500,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack, makan, danminum rapat harian yangdiadakan
12 bln 7,500,000
DAU 12 bln 15,055,000
Rapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiKe Luar Daerah
Jumlah perjalanan luar daerah 12 bln 115,500,000
DAU 12 bln 145,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiKe Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dalam daerah 12 bln 23,000,000
DAU 12 bln 21,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja(SKPD )
Jumlah tenaga kerja non PNSyang diadakan
12 bln 12,000,000
DAU 2 org 45,000,000
Penyediaan Jasa Publikasi Jasa Publikasi yang tersedia 12 bln 20,100,000 DAU 12 bln 11,496,900
PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase sarana danprasarana kerja yang terpenuhi
137,000,000 153,861,200
Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan kantor baru yangtersedia
1 Paket 10,000,000
DAU 1 aket 53,412,750
Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Gedung Kantor yang dipelihara 12 bln 15,000,000
DAU 12 bln 16,070,950
Pemeliharaan Rutin / Berkalakendaraan Dinas / Operasional
Suku cadang, BBM, Pelumas,pajak kendaraan, dan servisetersedia
12 bln 97,000,000 DAU 12 bln 69,070,700
Pemeliharaan Rutin / BerkalaMebeleur
Jumlah mebulair yang dipelihara 12 bln 5,000,000 DAU 12 bln 1,650,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala AlatKantor Pendukung (Komputer / Printer/ AC dan Mesin Tik)
Jumlah Komputer, Printer, AC,Mesin Ketik, Dispenser yangdipelihara
12 bln 10,000,000 DAU 12 bln 13,656,800
1.01.1.01.01.01.08
1.01.1.01.01.01
1.01.1.01.01.01.02
1.01.1.01.01.01.101.01.1.01.01.01.11
1.01.1.01.01.01.15
1.01.1.01.01.01.17
1.01.1.01.01.01.18
1.01.1.01.01.01.19
1.01.1.01.01.01.22
1.25.1.19.18.02
1.01.1.01.01.02
1.01.1.01.01.02.09
1.01.1.01.01.02.22
1.01.1.01.01.02.24
1.01.1.01.01.02.29
1.01.1.01.01.02.30
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN MADIUN
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
44
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIFSUMBER
DANATARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
Persentase sasaran Kinerja SKPDyang tercapai (%)
4,375,000 44,994,000
Penyusunan Laporan capaian kinerjadan keuangan SKPD
Jumlah laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
4 laporan 4,375,000 DAU 4 laporan 44,994,000
PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN
Prosentase Potensi Gangguan /Konflik Yang Teratasi
769,825,000 2,023,999,350
Pemantapan Stabilitas Bidang Politik,Organisasi Kemasyarakatan dan LSMdan Sosial
Jumlah Informasi Potensi KonflikYang Diperoleh
12 bln 165,750,000 DAU 2 Konflik 129,000,000
PAM Terpadu Kondusifnya wilayah 12 bln 472,000,000
Komunitas intelijen daerah (kominda) Terciptanya wilayah yangkondusif
12 bln 57,025,000
Sarasehan dan Pembinaan AnggotaIPSI (Ikatan Pencak Silat SeluruhIndonesia) Kabupaten Madiun
Jumlah Anggota IPSI Yang Dibina 1 Keg 50,050,000 DAU 200 Orang 210,954,700
Penanganan Gangguan KeamananDaerah sesuai Inpres No 2 Tahun 2013
Kondusifnya wilayah 1 Keg 25,000,000
Pengamanan Pemilihan Kepala DesaSerentak Tahun 2019
Jumlah Lembaga Yang bekerjaSama DID 3 Lembaga 950,000,000
Pemantapan Stabilitas PemerintahDaerah
Jumlah Rumusan Kebijakan HasilPertemuan
DAU 5 Rumusan 473,366,350
Rekonsilasi Penanganan Konflik Sosial Jumlah Konflik YangDitindaklanjuti DAU 2 Konflik 50,022,200
Fasilitasi Kewaspadaan Daerah Jumlah Informasi Potensi KonflikYang Diperoleh DAU 50 Konflik 140,869,000
Pemantapan Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat
Jumlah Yang MengikutiSosialisasi DAU 250 Orang 69,787,100
PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Jumlah Pelaksanaan SosislisasiPemantapan ForumKewaspadaaan Dini Masyarakatdan Forkominda
65,000,000 -
Pemantapan Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat
Tindakan untuk pencegahan1 Keg
65,000,000
PROGRAM PENGEMBAGANWAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase penyelesaian konflikdi Daerah
147,000,000 -
Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Terpeliharanya nilai - nilai luhurbangsa 1 Keg
50,000,000
1.01.1.01.01.06
1.01.1.01.01.06.01
1.19.1.19.1.15
1.19.1.19.1.16
1.19.1.19.1.16.06
1.19.1.19.1.15,07
1.19.1.19.1.15.10
1.19.1.19.1.15.12
1.19.1.19.1.15.17
1.19.1.19.1.15.18
1.19.1.19.1.15.19
1.19.1.19.1.15.20
1.19.1.19.1.17.03
1.19.1.19.1.17
44
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIFSUMBER
DANATARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
Pemantapan Ketahanan Bangsa danForum Pembauran Kebangsaan
Terpeliharanya ketahananbangsa 1 Keg
47,000,000
Hari Lahirnya Pancasila Meningkatnya PemahamanPancasila
1 Keg50,000,000
Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Meningkatnya Pemahaman HakAsasi Manusia ( HAM )
PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN DAN KEHIDUPANBERAGAMA
Prosentase Elemen MasyarakatYang Mendapatkan Pembinaanwawasan Kebangsaan
30,000,000 374,813,300
Pembinaan Forum PembauranKebangsaan (FPK)
Junmlah Anggota FPK YangMengikuti Pembinaan
1 Keg 30,000,000 DAU
150 Orang 37,791,300
Pembinaan Forum Kerukunan UmatBeragama (FKUB)
Jumlah Anggota FKUB Yangmengikuti Pembinaan
DAU250 Orang
38,265,250
Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Jumlah Yeng mengikutiSosialisasi
DAU200 Orang
43,001,800
Fasilitasi Penghayat AliranKepercayaan
Jumlah Anggota PAKEM YangMengikuti Pembinaan
DAU150 Orang
40,217,400
DESK Pemilu Legislatif, Presiden DanWakil Presiden
Jumlah Masyarakat YangMengikuti Sosialisasi
DAU500 Orang
89,636,100
Sosialisasi Integrasi Bangsa Jumlah Yeng mengikutiSosialisasi
DID500 Orang
125,901,450
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT
Prosentase Elemen MasyarakatYang mendapatakan PendidikanPolitik
1,149,846,000 113,731,950
Pembinaan Partai Politik Terjalinnya komunikasi dankoordinasi
DAU 9 Parpol 44,078,650
Pembinaan Ormas Dan LSM Meningkatnya peran ormas danLSM
DAU 350 Orang 69,653,300
Lokakarya Ormas dan LSM Meningkatnya peran ormas danLSM 1 Keg 25,750,000
Fasilitasi Administrasi Bantuan PartaiPolitik
Tersalurkannya bantuan politik 1 Keg 15,000,000
Pertemuan LSM, Parpol dan OrmasRutin Tiap Triwulan
Terjalinnya komunikasi dankoordinasi 1 Keg 60,675,000
Revitalisasi Dan Aktialisasi Nilai - NilaiPancasila
Pengetahuan tentang 4 pilarkebangsaan 1 Keg 40,000,000
Bela Negara Pengetahuan tentang 4 pilarkebangsaan 1 Keg 100,000,000
Satgas Anti Radikalisasi DanPenangaan Konflik Sosial
Terjalinnya komunikasi antarAnggota Satgas 1 Keg 50,000,000
DESK Pemilu Kepala Daerah Meningkatnya peran ormas,LSM, Parpol dan MasyarakatDalam Pemilu
12 bln 858,421,000
Jumlah 2,661,025,000 3,102,050,700
1.19.1.19.1.21
1.19.1.19.1.21.25
1.19.1.19.1.21.29
1.19.1.19.1.27.02
1.19.1.19.1.27.04
1.19.1.19.1.27.05
1.19.1.19.1.27.06
1.19.1.19.1.27.07
1.19.1.19.1.17.04
1.19.1.19.1.17.05
1.19.1.19.1.17.06
1.19.1.19.1.27
1.19.1.19.1.27.01
44
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A D I U NBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jl. Alun-alun Utara No.4 Madiun Telp./Fax (0351) 451295M A D I U N
KEPUTUSANKEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUNNOMOR : 188.4/122/402.301/2018
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019KEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun2011 tentang Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun;
MEMUTUSKAN
Menetapkan,KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsadan Politik
Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 merupakan landasan danpedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2019 dan merupakan komitmen bersamaseluruh pelaku kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sekaligus sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
KEDUA : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 secara rinci tertuang dalam lampiran keputusan ini,dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di MadiunPada tanggal 28 Desember 2018
Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Poklitik Dalam Negeri Kabupaten MadiunNomor : 188.4 / 122 /402.301/2018Tanggal : 28 Desember 2018
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD TAHUN 2019
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No. Program / Kegiatan Anggaran LOKASI Kewenangan Tusi Catatan
1 2 3 5 6 7
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
390,650,900
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54,543,600 BadanKesbang
DanPoldagri
Subbag Umum Dan Kepegawaian
Sekretariat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,417,500 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,734,350 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 19,903,550 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 9,500,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Penyediaan Makanan dan Minuman 15,055,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 145,000,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 21,000,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Publikasi 11,496,900 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Penyedia Jasa Penunjang Kinerja SKPD 45,000,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANAAPARATUR
153,861,200
Pengadaan peralatan kantor 53,412,750 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16,070,950 Subbag Umum Dan KepegawaianPemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional 69,070,700 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1,650,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer,Printer, AC dan Mesin Ketik) 13,656,800 Subbag Umum Dan Kepegawaian
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 44,994,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 44,994,000 Subbag Penyusunan Program Dan
Laporan Sekretariat
4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN
2,023,999,350
Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, OrganisasiKemasyarakatan dan LSM dan Sosial
129,000,000 Kasubid Pengkajian Masalah
Kabid Pendataan DanPengkajian Maslahan
Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak SilatSeluruh Indonesia) Kabupaten Madiun
210,954,700 Kasubid Pendataan Masalah
Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 950,000,000 Kasubid Pendataan Masalah
Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah 473,366,350 Kasubid Pendataan Masalah
Rekonsililasi Penanganan Konflik Sosial 50,022,200 Kasubid Pendataan Masalah
Fasilitasi Kewaspadaan Daerah 140,869,000 Kasubid Pengkajian Masalah
Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Daerah 69,787,100 Kasubid Pengkajian Masalah
5 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 113,731,950
Kabid Hubungan AntarLembagaPembinaan Partai Politik 44,078,650 Kasubid Hubungn Lembaga Ormas
Dan LSM
Pembinaan Ormas Dan LSM 69,653,300 Kasubid Hubungn Lembaga OrmasDan LSM
7 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN 374,813,300
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 37,791,300 Kasubid Integrasi Bangsa
Kabid Politik DanIntegrasi Bangsa
Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 38,265,250 Kasubid Integrasi Bangsa
Aktualisasi Nilai Pancasila 43,001,800 Kasubid Politik Dan HAM
Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM) 40,217,400 Kasubid Integrasi Bangsa
DESK Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden 89,636,100 Kasubid Hubungn Lembaga OrmasDan LSM
Kabid Hubungan AntarLembaga
Sosialisasi Integrasi Bangsa 125,901,450 Kasubid Integrasi Bangsa Kabid Politik DanIntegrasi Bangsa
3,102,050,700
No. Program / Kegiatan Anggaran LOKASI Kewenangan Tusi Catatan
1 2 3 5 6 7