HAK TANGGUNGAN

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor lainnya.Dari rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa Hak-Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Beranjak dari definisi di atas, dapat ditarik unsur pokok dari hak tanggungan,sebagai berikut.

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah)

saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

4. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu.5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentuterhadap

kreditor-kreditor lain.

1. Sifat dan Ciri Hak TanggunganHak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan mampu

memberikan kepastian hukum bagi para pihak, mempunyai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (kreditor tertentu).

2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada.3. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat pihak

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. 4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Disamping memiliki empat ciri di atas Hak Tanggungan juga mempunyai beberapa sifat, seperti :

1. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi Maksud dari hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu hak tanggungan membebani secara utuh objeknya dan setiap bagian dari padanya. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak

1

atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

2. Hak tanggungan memiliki sifat accesoir.Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

2. Objek Hak TanggunganObjek Hak Tanggungan adalah:

1. Hak milik.2. Hak guna usaha.3. Hak guna bangunan.4. Hak pakai atas tanah negara.

3. Subjek Hak TanggunganSubjek Hak Tanggungan adalah:

1. Pemberi Hak TanggunganPemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.

2. Pemegang Hak TanggunganPemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Penerima hak tanggungan, yang sesudah pemasangan hak tanggungan akan menjadi pemegang hak tanggungan, yang adalah juga kreditor dalam perikatan pokok, juga bisa orang perseorangan maupun badan hukum. Di sini tidak ada kaitannya dengan syarat pemilikan tanah, karena pemegang hak tanggungan memegang jaminan pada asasnya tidak dengan maksud untuk nantinya, kalau debitor wanprestasi, memiliki persil jaminan.

4. Pembebanan Hak TanggunganPembebanan hak tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri atas dua tahap, yaitu diawali dengan tahap pemberian hak tanggungan dan akan diakhiri dengan tahap pendaftaran. Dimana tata cara pembebanan hak tanggungan ini wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Tahap pemberian hak tanggungan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, untuk memenuhi syarat spesialitas. Sedangkan tahap pendaftaran hak tanggungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat, dengan pembuatan buku tanah hak tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan, untuk memenuhi syarat publisitas.

1. Tahap pemberian Hak TanggunganPemberian hak tanggungan ini dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan yang bersifat autentik. Akta Pemberian Hak tanggungan ini dibuat oleh

2

dan/atau dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. Bentuk dan isi Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Formulir Akta Pemberian Hak Tanggungan berupa blanko yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasioanal. Akta Pemberian Hak Tanggungan ini dibuat dua rangkap asli atau in originali yang masing-masing ditandatangani oleh pemberi hak tanggungan atau debitor atau penjamin, pemegang Hak tanggungan atau kreditor, dua orang saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembar pertama disimpan di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lembar kedua diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan.

2. Tahap pendaftaran Hak TanggunganPendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kota/Kabupaten tempat objek hak tanggungan tesebut berada, dengan pembuatan buku tanah hak tanggungan atas dasar data yang terdapat pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dikirimkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan, setelah itu dicatat pada buku tanah dan disalin pada sertipikat objek hak tanggungan. Hak tanggungan dinyatakan lahir pada tanggal dibuatkan buku tanah.

5. Hapusnya Hak TanggunganDalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan sebab-sebab hapusnya hak tanggungan, sebagai berikut:

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan.2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua

Pengadilan Negeri.4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

GADAI

Hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terebih dahulu dari kreditur lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu mesti didahulukan.

1. Sifat-sifat gadai : Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Gadai bersifat accesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok untuk

menjaga jangan sampai debitor itu lalai membayar hutangnya kembali. Adanya sifat kebendaan. Syarat inbezieztelling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan memberi

gadai, atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

3

Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Hak preferensi sesuai dengan pasal 1130 dan pasal 1150 KUHP Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi

hapus dengan dibayarnya sebagian dengan hutang oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh benda itu.

2. Objek gadai : Semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa, atas tunjuk, dan atas koma.

3. Hak pemegang gadai : Berhak untuk menjual benda digadaikan atas kekuasaan sendiri Berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang berupa biaya yang telah dikeluarkan

untuk menyelamatkan benda gadai. Berhak menahan benda gadai sampai ada pelunasan hutangdari debitur. Berhak mempunyai referensi. Berhak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai.

4. Kewajiban pemegang gadai : Pasal 1157 ayat 1 KUHP perdata pemegang gadai bertanggung jawab atas

hilangnya harga barang yang digadaikan yang terjadi atas kelalaiannya. Pasal 1156 KUHP ayat 2 berkewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika

barang gadai dijual. Pasal 1159 KUHP ayat 1 beranggung jawab terhadap hasil penjualan barang

gadai. Kewaijban untuk mengembalikan benda gadai jika debitur melunasi hutangnya. Kewajiban untuk melelang benda gadai.

5. Hapusnya gadai. Gadai dapat hapus karena hal-hal berikut : Perjanjian pokok Musnahnya benda gadai Pelaksanaan eksekusi Pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela Pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai Penyalahgunaan benda gadai.

HIPOTIK Menurut Pasal 1162 KUHPerdata hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak. bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Vollmar mengartikan hipotek adalah

4

Sebuah hak kebendaan atas benda-benda bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebih dahulukan.

1. Sifat hipotik : Bersifat accesoir Bersifat zaaksgefolg Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain berdasarkan pasal 1133-

1134 KUHP ayat 2 Objeknya benda-benda tetap

2. Objek hipotik Berdasarkan pasal 509 KUHPerdata, pasal 314 KUHD ayat 4, dan UU no. 12

tahun 1992 tentang pelayaran. UU nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan.

Pengertian kapal terdapat dalam Pasal 49 UU No.21 tahun 1992 tentang pelayaran kapal. “kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga. mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan laut serta alat apung dan bangunan yang terapung yang tidak berpindah-pindah.” Inti definisi tersebut adalah bahwa kapal merupakan kendaraan air denngan bentuk dan jenis apapun..

Hipotek kapal laut adalah.“hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan( biasanya dengan. isi kotor di atas 20 m3)diberikan dengan akta autentik, guna menjamin tagihan hutang”

Unsur-unsur kapal laut 1. Adanya hak kebendaan.  2. Objeknya adlah kapal yang beratnya di atas 20 m3. 3. Kapal tersebut harus yang dibukukan. 4. Diberikan dengan akta autentik. 5. Menjamin tagihan hutang.

Dasar hukum hipotek kapal lautPasal 1162 s.d 1232 KUHPerdata. a. Ketentuan-keentuan umum (Pasal 1162 s.d 1178 KUHPerdata) b. Pendaftaran hipotek dan bentuk pendaftaran Pasal 1179 s.d Pasal 1194 KUHPerdata c. Pencoretan pendaftaran Pasal. 1195 s.d 1197 KUHPerdata.  d. Akibat hipotek terhadap pihak ke-3 yang mengusai barang yang dibebani Pasal 1198 s.d 1208 KUHPerdata.  e. Hapusnya hipotek Pasal. 1209 s.d 1220 KUHPerdata.  Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka dan. hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (Pasal. 1221 s.d Pasal. 1232 KUHPerdata

3. Subjek hipotik

5

Pemberi hipotek(hipotheekgever) Penerima hipotek ( hipotheekbank, hipotheehouder,atau hipotheeknemer) yaitu

orang yang meminjam uang.

Prosedur dan syarat-syarat pembebanan hipotek. 1. Kapal yang sudah didaftar dan. 2. Dilakukan dengan membuat akta hipotek di tempat dimana kapal semula didaftar. Hal-hal yang harus dipertimbankkan dalam pelaksanaan hipotek kapal laut. 1.kapal yang dibebani hipotek harus jelas terca ntum dalam akta hipotek. 2.perjanjian antara kreditur dengan debitur ditunjukkan dengan perjanjian kredit(yang merupakan syarat pembuatan akta hipotek). 3. Nilai kredit, yang merupakan nilai keseluruhan yang diterima berdasarkan barang yang dijaminkan(misal kapal). 4. Nilai hipotek dikhusukan pada nilai kapal (pada bank dilakukan oleh appresor). 5. Pemasangan hipotek seyogyanya sesuai dengan nilai kapal dan dapat. dilakukan dengan mata uang apa saja sesuai peraturan erundang0undangan yang berlaku.

Prosedur dan syarat-syarat dalam pembebanan hipotek. Pemohon adalah mengajukan permohonan kepada pejabatpendaftar dan. pejabat balik nama dengan mencantumkan nilai hipotek yang akan dipasang akta surat kuasa memasang hipotek. Surat kuasa yang dibuat di muka dan atau dihadapan notaris. Surat. kuasa ini dibuat antara pemilik kapal dengan orang yang ditunjuk untuk itu.

Isi surat kuasaPemilik kapal memberikan kuasa kepada or.ang yang ditunjuk untuk mengurus kepentingannya. Kepentingan pemilik kapal adalah dalam rangka pembebanan hipotek kapal laut.

Grose akta pendaftaran/balik nama.Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta pendaftaran dan pencatat balik nama yaitu syahbandar..

 Tujuan kapal didaftar adalah 1. Untuk memperoleh surat tanda kebangsaan kapal (stkk). Dengan adanya stkk. maka kapal dapat berlayar dengan mengibarkan bendera kebangsaanya,dengan demikian kedaulatan negara bendera berlaku secara penuh di atas kapal tersebut dan orang yang berada di atas kapal harus tunduk kepada peraturan-peraturan dari negara bendera  2. Status hukum pemilikan kapal menjadi jelas.  3. Dapat dipasang/dibebani hipotek.

Syarat kapal yang didaftar di indonesia1. Kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnyanya 20 m3 atau dinilai sama

dengan itu.2. Dimiliki oleh warga negara indonesia atau badan hk indonesia dan. berkedudukan di

indonesia (Pasal 46 ayat (2) UU No.21 tahun 1992 tentang pelayaran)

6

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk pendaftaran kapal laut1. Mengajukan surat permohonan kepada pejabaat pendaftar.2. Bukti kepemilikan kapal.3. Identitas pemilik.4. Surat ukur (sementara/tetap).5. Delection certificate khusus untuk kapal laut yang pernah didaftarkan di luar

negeri.

Perbedaan gadai dan hipotik : Gadai harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang digadaikan,

sedangkan hipotik tidak. 2 Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain,

sedangkan hipotik tidak, tetapi teap mengikuti bendanya walaupun bendanya dipindahtangankan ke orang lain.

Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan diatas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa.

Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok sedangkan adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.

FIDUSIASurat perjanjian accesor antar debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditor.

1. Jaminan Fidusia : Menurut UU No. 42 tahun 1999 pasal 1angka 1 :Pengalihan suatu atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya diahlikan dan penguasaan tetap ada pada pemilik benda. Pasal 1 angka 2 UUJF :Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan atas perlunasan uatang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.

2. Perbedaan Fidusia dengan Jaminan Fidusia :Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jamian fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

3. Objek Jaminan Fidusia :Benda segala sesuatu yang dapat memiliki dan dialihkan yang terdaftar maupun tidak

7

terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

4. Hapusnya jaminan Fidusia : hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitur musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia Konkorndansi :

a. Dasar yang efektif untuk mempelajari kata-katab. Buku petunjuk untuk menemulan ayat-ayat dalam kitab sucic. Index,daftar,alfabetis kata pokok dari sebuah buku atau karya seorang penulis

konteks terdekat.

RESI GUDANG/WAREHOUSE RECEIPT

Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyartan yang ditentukan UU no 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Resi Gudang yang diterbitkan sesuai Kitab UU Perdagangan bukan Resi Gudang dalam arti ini. Dalam UU Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, Resi Gudang dapat dipindahtangankan cukup dengan endorsement. Resi Gudang dengan itu menjadi "Negotiable"

Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka (futures contract).

Namun sayangnya penggunaan resi gudang ini masih sangat terbatas karena kebanyakan negara belum bersedia menerima konsep bukti kepemilikan atas barang gerak. Biasanya bukti kepemilikan hanya ada untuk barang tidak gerak. Penyimpangan yang sudah ada adalah Bill of Lading (Konosemen) yang juga merupakan Bukti Kepemilikan atas barang gerak dan juga dapat dipindahtangankan dengan endorsement.

• Kurangnya pengertian tentang beda antara Resi Gudang berdasar UU No 9 tahun 2006 dengan ceel verdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang

• Sistem perdagangan resi gudang ini belum terlalu dikenal oleh kalangan para pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang menggunakan resi gudang itu sendiri

Manfaat sistem resi gudang

Beberapa manfaat sistem resi gudang ex UU No 9 tahun 2006 ini antara lain :

8

1. Untuk Komoditi yang jarang terjadi backwardation, Sistem resi gudang ini dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis , dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi persyaratan. Dan apabila si petani ingin melanjutkan kegiatan bercocok tanamnya, maka kebutuhan modal petani bisa dicukupi dengan adanya mekanisme pembiayaan dari sistem resi gudang ini, sehingga saat harga komoditi di pasaran sudah mulai membaik, petani bisa menjual hasil panen itu, sambil melunasi kewajibannya kepada bank. Namun sayangnya, kebijakan penetapan harga dasar oleh pemerintah seringkali dibuat sedemikian rupa sehingga pengharapan ini tidak tercapai, dimana harga dasar ini seringkali dibuat sehingga harga antara panen dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam diseluruh wilayah negara. Selain daripada itu pula, suku bunga yang berlaku seringkali lebih tinggi pada negara-negara berkembang sehingga meminjam uang dengan jaminan stok gudang menjadi tidak layak karena beban pinjaman tersebut tidak dapat ditutupi dengan adanya kenaikan harga seperti yang diharapkan.

2. Tersedianya sistem resi gudang ini akan memungkinkan bagi pemilik resi gudang untuk meminjam di luar negeri dalam mata uang yang bunganya lebih rendah utamanya apabila pinjaman tersebut dibuat dengan jaminan resi gudang komoditas ekspor maka dengan cara demikian dapat dilakukan

lindung nilai terhadap nilai tukar valuta asing yang menjadi pinjaman.Praktek ini dilakukan di Kenya dan Uganda, dimana sediaan kopi seringkali diagunkan sebagai pinjaman dalam mata uang pound sterling.

1. Resi gudang ini dapat digunakan bagi petani dalam membiayai proses penananam lahan dan juga bagi pabrikan dapat digunakan untuk membiayai persediaan bahan baku. Apabila terjadi cedera janji atas suatu kewajiban yang dijamin dengan resi gudang tersebut, misalnya pinjaman bank maka si pemegang resi gudang memiliki hak utama atas komoditas acuan atau nilai yang setara dengannya.

2. Memobilisasi kredit ke sektor pertanian. Adanya kepastian jaminan dari pihak gudang tertentu yang telah disetujui oleh insitusi tertentu memberikan keyakinan bagi pihak bank untuk memberikan pinjaman atas jaminan resi gudang tersebut kepada para petani atau pedagang yang menyimpan barangnya di gudang tersebut.

3. Resi gudang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dengan repo dan sebagai aset acuan pada kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka yang ada sehingga meningkatkan nilai kompetisinya. Resi gudang ini dapat dijadikan komoditas perdagangan sepanjang tersedianya semua informasi penting yang dibutuhkan untuk terlaksananya transaksi antara penjual dan pembeli.

4. Dapat dijadikan instrumen kontrak serah, yaitu apabila pada suatu transaksi terjadi kesepakatan untuk melakukan penyerahan barang pada suatu masa mendatang yang ditentukan maka resi gudang ini dapat dijadikan suatu bentuk kontrak serah yang penyerahan barangnya dilakukan dengan sistem yang diatur dalam kontrak berjangka.

5. Memperkecil fluktuasi harga, dimana petani tidak perlu menjual barangnya segera setelah panen yang biasanya harganya sangat rendah (penjualan terpaksa).

9

Dengan menahan barangnya beberapa waktu diharapkan harga menjadi lebih baik.

6. Mengurangi risiko di pasar-pasar produk pertanian, memperbaiki sistem pengamanan pangan dan terbukanya akses kredit bagi pedesaaan.

7. Mendorong memperbaiki mutu dan transparansi bagi industri pergudangan karena harus mematuhi peraturan tertentu dan dilakukan pengawasan.

8. Membantu menciptakan pasar-pasar komoditas atas dasar persaingan, informasi pasar, dan perdagangan internasional.

9. Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan produk pertanian.

10. Memperkecil kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik.11. Biaya transaksi menjadi lebih murah karena jumlah dan mutu komoditas yang

ditransaksikan telah terjamin.12. meningkatkan kesadaran pentingnya mutu yang baik bagi para pihak yang terkait

dengan usaha komoditas pertanian.

Bentuk resi gudang

Resi gudang dikenal dalam 2 bentuk yaitu :

• Resi gudang yang dapat diperdagangkan ("negotiable warehouse receipt") yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang nama disebut di resi gudang itu atau penggantinya atas perintah pihak itu sebagaimana dinyatakannya dengan endorsement.

• Resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan ("non-negotiable warehouse receipt") yaitu resi gudang yang tidak tunduk pada UU Resi Gudang tahun 2006 itu.

SURAT SANGGUP/PROMISSORY NOTES

Surat sanggup bayar atau biasa juga disebut "surat promes" atau promes yang dalam bahasa Inggris disebut juga promissory note, dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah merupakan suatu kontrak yang berisikian janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Misalnya, dalam suatu transaksi penjualan barang dimana pembayarannya mungkin saja dilakukan sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu atau beberapa promes.

Dalam promes disebutkan jumlah pokok hutang serta bunga (apabila ada) dan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Kadangkala dicantumkan pula adanya suatu ketentuan yang mengatur apabila si pembayar mengalami gagal bayar.

Promes atas unjuk adalah suatu promes yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dimana pembayaran harus dilakukan setiap saat apabila diminta oleh pemberi pinjaman. Biasanya sipemberi pinjaman akan mengirimkan pemberitahuan dengan tenggang waktu beberapa hari sebelum tanggal pembayaran yang diinginkan.

10

Dalam hal pinjam meminjam uang antar perorangan, penanda tanganan promes ini adalah merupakan suatu cara terbaik guna kepentingan perpajakan dan pembuktian.

Promes adalah berbeda dari surat pengakuan hutang biasa dimana pada surat pengakuan hutang hanya merupakan bukti atas hutang seseorang, tetapi dalam promes tertera adanya suatu persetujuan untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang tercantum pada promes tersebut.

Kegunaan lain dari promes yaitu untuk pembiayaan atas kebutuhan dana suatu perusahaan yaitu melalui penerbitan atapun pengalihan surat berharga.

Amerika

Di Amerika, promes dapat diperdagangkan sepanjang memenuhi beberapa persyaratan berdasarkan aturan pada pasal 3 dari Hukum Dagang Amerika (Uniform Commercial Code). Promes yang dapat diperdagangkan tersebut digunakan secara luas dalam pembiayaan transaksi perumahan dimana promes tersebut digabungkan dengan pembebanan hak tanggungan.

Indonesia

Di Indonesia, ketentuan mengenai promes atau "surat sanggup bayar" ini diatur dalam pasal 174-177 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dimana menurut KUHD, promes adalah merupakan penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo dan pada tempat pembayaran yang ditentukan dengan mencantumkan nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran harus dilakukan dengan ditanda tangani oleh orang yang mengeluarkan promes.

Apabila pada promes atau surat sanggup tersebut tidak dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran maka dianggap harus dibayar atas-tunjuk.

JAMINAN PERORANGAN

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan3. terhadap harta kekayaan deitur umumnya.

11

Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah:“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut”

Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Jenis-jenis jaminan perorangan1. jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur 2. jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.3. Jaminan PerusahaanDari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank.

Penanggungan utang1. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang

Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah:

“Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” (Pasal 1820 KUH Perdata).

Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang seham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.

12

2. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Pedata).

Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika:a. Ia (penanggung utang) telah melepasakan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;b. Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;c. Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;d. Debitur dalam keadaan pailit; dane. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH Perdata).

3.Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para Penanggung

Hubungan hokum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggungan utang juga berhak untuk menuntut:

a.Pokok dan bunga;b.Pengantian biaya, kerugian, dan bunga.Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, bahkan sebelum ia membayar utangnya: Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar; Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu

waktu tertentu; Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah

ditetapkan untuk pembayarannya; Setelah lewat sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka

waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhir sebelum lewat waktu tertentu.

Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.

13

4. Hapusnya Penanggungan Utang

Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.

BANK GARANSIMenurut Bank Indonesia, Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang

diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

Biasayan transaksi atau proyek dalam nilai yang besar mempersyaratkan penyertaan Jaminan Bank (Bank Guarantee). Untuk memenuhi kebutuhan bisnis ini, pihak bank dapat mengeluarkan Bank Garansi/Standby LC. Perusahaan dapat memilih jenis Bank Garansi yang sesuai dengan kebutuhan usaha perusahaan.

Berikut ini ilustrasi cara kerja Bank Garansi:

Misalkan perusahaan merencanakan pembangunan hotel sehingga mengundang beberapa kontraktor atau supplier untuk ikut berpartisipasi. Untuk itu, Perusahaan memilih calon kontraktor atau suplier yang memenuhi syarat melalui sistem tender. Dalam proses tender, Perusahaan meminta kepada pesertauntuk menyerahkan Bid Bond supaya mereka tidak membatalkan diri secara tiba-tiba setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.

Umumnya sebagai pemilik proyek akan memberikan uang muka kepada pemenang tender untuk mulai melaksanakan proyek tersebut. Untukmencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji, Perusahaan membutuhkan Advance Payment Bond. Setelah itu, dibutuhkan Performance Bond supaya Perusahaan yakin kalau proyek telah dilaksanakan sesuai kesepakatan baik dalam hal kualitas, waktu dan spesifikasinya. Setelah proyek selesai dan sebelum serah terima dilakukan, dibutuhkan Retention/Maintenance Bond supaya Perusahaan yakin bahwa pelaksana proyek akan melakukan kewajiban layanan purna jual berupa perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu.

14

CESSIECessie adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (intangible goods) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama.

Syarat Cessie

Cessie dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.

Pengaturan mengenai cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Praktek pelaksanaan Cessie

Dalam praktik transaksi bisnis di Indonesia saat ini, akta cessie biasa dibuat dalam bentuk "Assignment Deed". Hal pokok yang diatur dalam Assignment Deed adalah sebagai berikut:

Para pihak, yaitu pihak yang memiliki piutang (Transferor) dan pihak yang akan menerima pengalihan piutang (transferee);

Pernyataan pengalihan piutang oleh Transferor kepada Transferee dan pernyataan penerimaan pengalihan piutang tersebut oleh Transferee dari Transferor;

Syarat adanya pemberitahuan dari Transferor kepada pihak yang berhutang dan penegasan si berhutang ini bahwa ia menerima pengalihan hutangnya (atau piutang si Transferor) kepada Transferee.

Akta cessie biasanya dibuat dalam hubungan dengan perjanjian hutang piutang biasa dalam konteks perdagangan (pembelian dan penjualan barang dagangan secara cicilan), perjanjian pinjaman (kredit), dan anjak piutang (factoring).

Cessie dalam konteks jaminan hutang

Dalam konteks perjanjian hutang piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan hutang. Dalam konteks ini, isi akta cessie yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akta cessie biasa. Akta cessie yang bersifat khusus ini dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akta cessie akan berakhir dengan lunasnya hutang/pinjaman si berhutang. Sementara akta cessie biasa dibuat untuk tujuan pengalihan secara jual putus (outright) tanpa adanya syarat batal.

Akta cessie yang bersifat khusus tersebut dilaksanakan dalam praktik sebagai respon dari tidak adanya bentuk hukum pemberian jaminan tertentu yang memungkinan si pemberi jaminan untuk tetap menggunakan barang jaminan yang diberikan sebagai jaminan. Sebagai contoh, apabila stok barang dagangan diberikan oleh si berhutang kepada krediturnya sebagai jaminan, maka tentu si berhutang tidak dapat menggunakan stok barang tersebut. Sementara stok barang tersebut sangat penting bagi si berhutang untuk kelangsungan usahanya, tanpanya tentu usahanya tidak dapat berjalan.

Untuk itu, diciptakanlah skema pengalihan hak si berhutang atas barang dagangan tersebut kepada kreditur. Sementara itu stok barang tersebut tetap berada pada si berhutang. Perlu dicatat bahwa yang dialihkan hanyalah "hak atas barang dagangan",

15

sementara penguasaan (hak untuk menggunakan stok barang tersebut) tetap ada pada si berhutang. Untuk menjamin bahwa nilai stok barang yang dijaminkan senantiasa dalam jumlah yang sama, dalam akta cessie disebutkan bahwa yang dijaminkan adalah hak atas stok barang yang "dari waktu ke waktu" merupakan milik si berhutang.

Untuk tujuan pengawasan oleh kreditur, si berhutang wajib senantiasa menunjukkan daftar stok barang miliknya agar kreditur dapat memastikan bahwa jumlah minimal yang dijaminkan selalu sama guna meng-cover jumlah 'hak atas stok barang' tersebut yang dijaminkan kepada kreditur.

Tidak ada hak keutamaan

Perlu diingat, akta cessie khusus ini bukanlah bentuk jaminan yang diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kreditur yang memegang jaminan yang diperoleh berdasarkan akta cessie khusus ini tidak memiliki hak untuk diutamakan (privilege) dari kreditur lain dalam hal si berhutang jatuh pailit. Dalam hal ini, haknya atas stok barang yang dicontohkan di atas akan terbagi bersama-sama kreditur lainnya dari si berhutang yang pailit tersebut. Dengan demikian, jaminan ini cukup beresiko tinggi dari sudut hukum.

Akta Cessie dan Akta Jaminan Fidusia

Sebagai catatan, akta cessie khusus untuk tujuan pemberian jaminan tersebut tidak lagi digunakan sejak diberlakukannya Undang-undang tentang jaminan fidusia. Dengan undang-undang ini, pemberian hak atas kebendaan (dalam hal ini benda bergerak, baik bertubuh maupun tak bertubuh) menjadi dimungkinkan. Dan resikonyapun lebih rendah dari sudut hukum karena kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak keutamaan (privilege) atas barang yang dijaminkan tersebut terhadap kreditur lainnya.

PROSEDUR JUAL BELI KAPAL

Pada umumnya pemilik kapal akan memberi informasi melalui Seller's broker kepada calon pembeli (Buyer) berupa :1. Ship Particular, spesifikasi dari kapal yang dijual yang berisi informasi tentang nama kapal, bendera/nationality kapal, port of registry, class,tahun pembuatan, ukuran kapal (DWT,GRT,LOA,B,Draft etc).2. Gambar rencana umum kapal/General Arrangement plan, Cargo Piping Diagram dll.3. Indikasi harga4. Waktu penyerahan kapal kepada pembeli (delivery time)5. Kondisi -kondisi yang diinginkan owner/pemilik kapal dalam jual beli ini seperti as is where is (artinya owner menjual kapal dengan kondisi kapal pada saat itu dan posisi kapal tersebut pada saat perjalanan/voyage terakhir)

Sedangkan Buyer memberikan informasi kepada Buyer's broker tentang Budget/anggaran dana yang dimiliki oleh Buyer (Buyer's price idea) dan kondisi-kondisi yang diinginkan oleh Buyer dalam Jual beli ini.

Setelah informasi tentang kapal, indikasi harga atau Firm Offer, delivery time dan

16

condition presentation sudah diterima, dipelajari oleh Buyer maka apabila Buyer merasa ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya maka Buyer melalui broker akan memberikan informasi kepada Seller bahwa Buyer ingin melakukan Inspeksi/Survey Kapal (Buyer confirm interest/intention to Seller and request for on board inspection).

Respon dari Seller Menanggapi Buyer confirm interest/intention di atas maka Seller memberikan ijin kepada Buyer untuk melakukan inspeksi dengan beberapa syarat antara lain :a. Buyer's firm offer with subject to inspectionb. Inviting Buyer's Outright Offer after inspection, Buyer akan memberikan penawaran resminya setelah selesai melakukan survey ke kapal.

Peranan dari broker sampai dengan tahap ini adalah mengkondisikan kepada Seller ataupun Buyer tentang kepentingan masing-masing pihak tentang kondisi-kondisi jual beli kapal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Buyer dan Seller bisa merupakan individu-individu yang berada di negara yang berbeda, bahasa yang berbeda serta memiliki kebiasaan -kebiasaan bisnis yang berbeda serta jam kerja yang berbeda misalnya Buyer di Indonesia sedangkan Seller di Eropa sehingga diperlukan peranan Broker di kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi dengan bahasa dan pemahaman yang sama sehingga proses SNP dapat berjalan lancar dan Deal Business dapat tercapai.

Selanjutnya pemilik kapal/Seller akan memberikan informasi kepada Buyer melalui broker tentang :1. Schedule kapal2. Memberikan saran tentang schedule inspeksi, tanggal dan pelabuhan.3. Daftar sertifikat serta masa berlakunya4. Menentukan tanggal kemungkinan jual beli kapal

Agar inspeksi bisa dilakukan sesuai dengan schedule maka broker akan memberikan informasi kepada Seller tentang diperlukan/tidak visa kepada inspektor yang melakukan survey untuk memasuki negara tempat pelabuhan tersebut berada.

Pre Purchase Condition Survey biasanya dilakukan oleh pihak independent surveyor yang bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidang ini. Di dalam proses ini akan dihasilkan laporan independent surveyor tentang kondisi-kondisi kapal yang akan dibeli baik kondisi phisik kapal, permesinan, kelengkapan dan masa berlaku dokumen Classification/dokumen tentang bendera kapal, perawatan/maintenance apa saja yang secara regular dilakukan oleh awak kapal, data Docking terakhir, ship safety condition, oil pollution prevention equipment apakah terawat dan berfungsi dengan baik atau tidak, spare parts dan inventory kapal, alat-alat navigasi/komunikasi radio apakah berfungsi dengan baik dan lain-lain.

Disamping dilakukan Pre Purchase Condition Survey pemilik kapal juga menunjuk Appraisal Surveyor kapal untuk memberikan informasi kepada Buyer tentang harga kapal tersebut disesuaikan dengan kondisi kapal serta harga pasar internasional pada saat itu untuk jenis kapal tersebut.

17

Biaya untuk melakukan inspeksi tersebut di atas adalah menjadi biaya Buyer dan inspector/surveyor tidak boleh mengganggu operasional kapal. Untuk itu perlu diberikan kepada owner/seller tentang apa saja yang akan di survey oleh inspektor serta ruang muat mana saja yang bisa dimasuki (biasanya kalau dilakukan sebelum muat di loading port setelah dilakukan Gas Free pada tangki muat yang akan di inspeksi).

Dalam 72 jam setelah Buyer selesai melakukan inspeksi maka Buyer akan mengeluarkan Buyer Outright Offer kepada Seller yang berisi tentang harga penawaran resmi kepada Seller.

Seller memberikan counter atas Buyer Outright Offer, biasanya kesempatan buyer memberikan outright offer adalah sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan Seller memberikan Final Counter.Apabila sudah tercapai kesepakatan harga sesuai dengan kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak maka tahap selanjutnya adalah membuat semua kesepakatan tertulis ke dalam bentuk Memorandum of Agreement (MOA). Maka dimulailah negosiasi proses untuk menentukan Main Terms apa saja yang dicantumkan kedalam MOA tersebut.

Proses pendaftaran

18

Pemilik kapal yang baru dibangun diluar negeri yang akan didaftarkan untuk dapat menggunakan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan:

kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi Notaris atau oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari negara tempat kapal dibangun; dan

gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan.

Khusus bagi kapal penangkap ikan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kegiatan penangkapan ikan. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan apabila kapal telah siap untuk diperiksa dalam rangka penerbitan surat dan sertifikat kapal.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal dibangun atau pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang diberi tugas melaksanakan penggunaan bendera melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang disyaratkan meliputi:

kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang dari negara tempat kapal dibangun;

19

berita acara serah terima kapal; surat keterangan pembangunan kapal; rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kegiatan

penangkapan ikan, khusus bagi kapal penangkap ikan; dan gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan.

Pengukuran dan pemeriksaan nautis, teknis dan radio serta pencegahan pencemaran dari kapal. Pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal dibangun.

Dalam hal di Kantor Perwakilan Republik Indonesia tidak terdapat pejabat pemeriksa keselamatan kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menugaskan pejabat pemeriksa keselamatan kapal dari kantor perwakilan Republik Indonesia terdekat atau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilaksanakan apabila hasil penelitian terhadap dokumen serta pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyerahkan surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Surat Ukur Sementara dengan masa berlaku 2 (dua) bulan;b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga)

bulan;c. Sertifikat SOLAS Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan;d. Sertifikat MARPOL Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan;e. Sertifikat Keselamatan Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penggunaan bendera yang ditandatangani oleh pemilik kapal atau nakhoda dan pejabat yang melaksanakan penggunaan bendera.

FASILITAS PERBANKAN DAN FASILITAS PEMBIAYAAN

BankMenurut G.M Verryn Stuart “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa giral.”

Menurut Ascary “Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.”

20

Menurut Kasmir bank memiliki fungsi pokok yaitu penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpun dana simpanan masyarakat, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, pemberian jasa-jasa lainnya. Persamaan antara kredit bank konvensional dengan al musyarakah pada bank syariah adalah sebahgaai berikut:

a. Sisi teknis penerimaan uangb. Persamaan dalam hal mekanisme transferc. Tekonologi computer yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum

untuk mendapatkan pembiayaanMenurut Syafi’i Antonio setidaknya terdapat lima perbedaan mendasar kredit pada bank konvensional dan musyarakah pada bank syariah, yaitu:

a. Al musyarakah pada bank syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan, sedangkan kredit pada bank konvensional memakai perangkat bunga,

b. Pada bank syariah hubungan bank syariah berbentuk kemitraan, sedangkan pada bank konvensional berbentuk debitur-kreditur,

c. Musyarakah bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan pada bank konvensional bisa halal, syubhat, dan haram,

d. Musyarakah berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi, yakni sebagai pengalaman syariah, sedangkan orientasi kredit pada bank konvensional semata-mata hanya duniawi,

e. Pada bank syariah menggunakan system bagi hasil sementara pada bank konvensional menggunakan system bunga.

SUMBER:

http://id.wikipedia.org/http://www.hukumonline.com/http://perusahaan.web.id/http://kuliahade.wordpress.com/http://bagoeskrisnamoerti.blogspot.com/2008/07/sale-and-purchase-snp-of-vessel.html

21