RI - .Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ... G. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. ......

download RI - .Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ... G. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. ... 25/Permen-KP/2015

of 169

  • date post

    07-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    214
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of RI - .Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ... G. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. ......

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN

2017

PUSA

T PUU

BK

DPR

RI

i

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERIKANAN

Pengarah : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Ketua : Laksmi Harundani S.H., M.Kn.

Wakil Ketua : Zaqiu Rahman, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Nurfaik, S.H.I.

Anggota 1. Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

2. Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

3. Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

4. Febri Liany, S.H., M.H.

5. Muhammad Yusuf, S.H.M.H.

6. Meirina Fajarwati, S.H.

7. Dwi Muhammad Dewadji, SSt.Pi., M.Si.

8. Andi Rahman, S.Kel, M.Si

PUSA

T PUU

BK

DPR

RI

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat

karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan.

Badan Keahlian DPR RI sebagai badan baru yang mempunyai

tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,

DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42

Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Peraturan DPR RI Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Pimpinan DPR RI

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian

Badan Keahlian DPR.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan

dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di

antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional

Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan

Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang- undangan serta dukungan keahlian dalam proses

pembahasan RUU.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini

merupakan usul inisiatif Komisi IV DPR RI dalam daftar Program

Legislasi Nasional 2014-2019, yang selanjutnya diamanatkan kepada

Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU-

nya. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka untuk

memberikan penyesuaian dan penyempurnaan atas dinamika

penyelenggaraan perikanan serta kebutuhan hukum yang berkembang

di masyarakat. Selain dari permasalahan tersebut terdapat juga

disharmonisasi antara UU tentang Perikanan dengan undang-undang

sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun

telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku

PUSA

T PUU

BK

DPR

RI

iii

kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perikanan, di

antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman, Pengadilan Perikanan, akademisi, dan

organisasi kemasyarakatan pemerhati perikanan. Selain itu, Tim

Penyusun juga melakukan

pengumpulan data dan uji konsep ke beberapa provinsi untuk

mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta

masyarakat, yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Jawa Timur (Banyuwangi), dan Provinsi Bangka

Belitung.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan

Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada

penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata,

kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang

Perikanan dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaran perikanan di

Indonesia.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,

TTD.

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.HUM.

NIP: 195811081983031006

PUSA

T PUU

BK

DPR

RI

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat

karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik

dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan.

Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini

disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh

Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari

Perancang Undang-Undang, Peneliti, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat

Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab. Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul

inisiatif Komisi IV DPR RI dalam daftar Program Legislasi Nasional

2014-2019, yang selanjutnya diamanatkan kepada Badan Keahlian DPR

RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUUnya.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU ini dilakukan

dalam rangka untuk memberikan penyesuaian dan penyempurnaan atas

dinamika penyelenggaraan perikanan serta kebutuhan hukum yang

berkembang di masyarakat. Selain dari permasalahan tersebut

terdapat juga disharmonisasi antara UU tentang Perikanan dengan

undang-undang lainnya sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun

telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku

kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perikanan, di

antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman, Pengadilan Perikanan, akademisi, dan

organisasi kemasyarakatan pemerhati perikanan. Selain itu, Tim

Penyusun juga melakukan pengumpulan data dan uji konsep ke

beberapa provinsi untuk mendapatkan masukan langsung dari

pemangku kepentingan serta masyarakat, yaitu di Provinsi Sulawesi

Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur

(Banyuwangi), dan Provinsi Bangka Belitung.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan

Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang ini. Oleh

karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah

Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi

PUSA

T PUU

BK

DPR

RI

v

dari Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang

Perikanan dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaran perikanan

di Indonesia.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM. NIP 196507101990031007

PUSA

T PUU

BK

DPR

RI

iii

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM .................................................................................... i

KATA PENGANTAR .......... ii

DAFTAR ISI ........ iii

BAB I PENDAHULUAN ....... 1

A. Latar Belakang .......... 1

B. Identifikasi Masalah .. 7

C. Tujuan dan Kegunaan ... 8

D. Metode Penyusunan ..................................... 8

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .. 10

A. Kajian Teoretis ...... 10

1. Ruang Lingkup Perikanan ... 10

2. Wilayah Pengelolaan Perikanan .... 15

3. Pengakuan Pengelolaan Perikanan Masyarakat Hukum Adat dan

Nelayan Kecil Berbasis Masyarakat ............................................ 19

4. Usaha Perikanan ....... 24

5. Peran Serta Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat/

Tradisional/Kearifan Lokal ........ 28

6. Penegakan Hukum ..... 36

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam RUU Perikanan 38

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta

Permasalahan yang dihadapi Masyarakat ... 40

1. Ruang Lingkup ........................ 40

2. Wilayah Pengelolaan Perikanan ..... 41

3. Usaha Perikanan ......... 42

a. Akses Kapal Asing ........ 42

b. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan ..... 43

4. Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan ........................ 44

5. Pungutan Perikanan ....... 46

6. Penelitian dan Pengembangan Perikanan serta Pendidikan, ....

Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan ..... 50

7. Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan ........................ 51

8. Pengawasan Perikanan ....... 54

9. Peran Serta Masyarakat ........................................................ 58

10. Pengadilan Perikanan, Penegakan Hukum, dan Sanksi ..... 61

a. Pengadilan Perikanan ......................................................... 61

PUSA

T PUU

BK

DPR

RI

iv

b. Penegakan Hukum .............................................................. 65

c. Sanksi .................................................................................. 67

D. Kajian terhadap Impilkasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur

Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan

Dampaknya terhadap Aspek Beban K