RISALAHRAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI

DENGANMENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapat ke

Jenis Rapat

Sifat Rapat

HarilTanggal

Wa k t u

Tempat

Ketua Rapat

Sekertaris Rapat

A car a

Had i r

2008-2009

II

3

Rapat Kerja Pansus RUU tentang Kawasan EkonomiKhusus dengan Pimpinan DPD RI, MenteriPerdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian,Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (RAKERKe-1 )Terbuka

Rabu, 10 Desember 2008

Pukul 14.00 sid 17.50 WIB

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I.

H. Irmadi Lubis

Drs. Helmizar (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)

1. Pengantar Ketua Rapat;2. Pengesahan Jadual dan Mekanisme Kerja;3. Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);4. Pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU

tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)5. Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Kawasan

Ekonomi Khusus.

I. PEMERINTAH1. Pimpinan DPD RI;

2. Menteri Perdagangan R/;

3. Menteri Perindustrian;

4. Menteri Hukum dan HAM;

5. Menteri Keuangan.

II. ANGGOTA KOMISI VI DPR RI31 dari 51 orang Anggota

PIMPINAN PANSUS :1. IRMADI LUBIS / KETUA PANSUS / PDIP2. H. MARZUKI ACHMAD, SH / FPG3. HJ. SUNDARI FITRIYANA, S.AG / FPPP4. NASRIL BAHAR, SE / FPAN

1

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

I. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA1. RAMBE KAMARULZAMAN, MSC.2. DRS. DJOKO POERWONGEMBORO3. DRS. H. RISWAN TONY OK4. DR. IR. H. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE, PH.D5. DRS. ADE KOMARUDDIN6. H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA7. DRS. TAUFIQ HIDAYAT, MSI8. H. MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH, MH

II. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN1. RAMSON SlAG IAN2. IMAM SOEROSO3. TUKIDJO4. SOEWIGNYO, BA5. IDA BAGUS NUGROHO

III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN1. DR. H. ANWAR SANUSI, SH, SE, MM2. H. CHAIRUL ANWAR LUBIS

IV. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT1. DRS. SAlOl BUTAR BUTAR2. IR. H. AGUS HERMANTO, MM3. H. ACHMAD FAUZI, SH

V. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL1. DRS. ZULKIFLI HALlM, MSI2. DRS. NURUL FALAH EDDY PARIANG

VI. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA1. HJ. SAIDAH SAKWAN, MA2. ORA. HJ. ANISAH MAHFUDZ, MAP

VII. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA1. NURSANITA NASUTION, SE, ME2. TAMSIL L1NRUNG

VIII. FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRAT1. MUHAMMAD TONAS, SE2. DRS. H. HAMDAN AINE

IX. FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI

X.FRAKSIPARTAIDAMAISEJAHTERA- CAROL DANIEL KADANG, SE, MM.

ANGGOTA YANG IZIN :1. IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA,MM / FPD2. DRS. H. DARUL SISKA / FPG3. IR. H. SOEHARSOJO4. ADI PUTRA DARMAWAN TAHER / FP5. TJAHJO KUMOLO / FPDIP6. NUSYIRWAN SOEJONO / FPDIP7. IR. HASTO KRISTIYANTO, MM / FPDIP8. HERMAN HERY / FPDIP9. ANTON A. MANSHUR, SE /FPD

10. IR. H.A. RAHMAN SYAGAFF / FPPP11. DRS. H. ZAINUT TAUHID SAADI / FPPP12. DR. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MBA / FPAN13. ORA. MARDIANA INDRASWATI / FPAN14. H.A. SYAFRIN ROMAS, ARCH, MBA / FPKB15. DRS. MOHAMMAD ZUBAIR, MSI / FPKB16. DRS. H. ALI MASYKUR MUSA, Msi / FPKB17. H. ANDI SALAHUDDIN, SE / FPKS18. MUSTAFA KAMAL, SS / FPKS19. H. ZAINAL ABIDIN HUSSEIN, SE / FPBR

2

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT (IRMADI LUBIS I F-PDIP) :Menurut laporan dari Sekretariat Pansus pada Raker Pansus RUU

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini telah dihadiri oleh 26 orang dari 50 anggotapansus yang terdiri dari lebih dari separuh unsur fraksi, dengan demikian kuorumsebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 ayat (1) Tatib Dewan telah terpenuhi,maka dengan ucapan "Bismillahirrahmanirrahim" saya buka Raker Pansus inidan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Bapak/lbu Anggota Pansus, dan Saudara-saudara Menteri yang mewakilipemerintah beserta seluruh jajarannya serta hadirin yang kami hormati;Kami selaku pimpinan rapat dan sekaligus mewakili para anggota pansus

mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini diwakili olehSaudara Menteri Perdagangan, Saudara Menteri Perindustrian dan juga yangmewakili Menteri Keuangan serta yang mewakili Menteri Hukum dan HAMbeserta seluruh jajarannya yang telah hadir memenuhi undangan Rapat KerjaPansus dalam rangka pembahasan RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus(KEK).

Perlu kami informasikan bahwa Pansus RUl:J tentang KEK ini dibentukberdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 Oktober 2008dan pemilihan Pimpinan Pansus telah dilaksanakan pada tanggal 27 November2008. Dengan terpilihnya pimpinan pansus tersebut maka pembahasan terhadapRUU tersebut dapat segera kita laksanakan.

Selanjutnya marilah kita memasuki acara raker siang hari ini denganagenda sebagai berikut :

1. Pengantar Ketua rapat;2. Pengesahan jadual dan mekanisme kerja;3. Keterangan pemerintah tentang RUU KEK;4. Pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU KEK atas keterangan pemerintah;5. Pandangan DPD RI (tetapi tidak mengirimkan wakilnya).Jadi ada empat acara kita pada hari ini, apakah acara tersebut dapat kita

setujui?

(RAPAT : SETUJU)

Sesuai dengan agenda rapat yang telah kita sepakati bersama, maka sayakira kepada bapak-bapak terutama kepada pemerintah ini setelah kita berikanjadual acara rapat-rapat Masa Sidang II Tahun Sidang 2008-2009 dan kemudianrancangan mekanisme kerja.

Apakah jadual acara rapat-rapat dan rancangan mekanisme kerjapembahasan RUU ini dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)Terima kasih.Selanjutnya kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu keterangan

pemerintah terhadap RUU KEK. Kami persilakan kepada yang mewakilipemerintah.

MENTERI PERDAGANGAN (MARl ELKA PANGESTU) :Yang terhormat Ketua dan Anggota Pansus RUU tentang KEK;Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama izinkanlah kami mengajak pimpinan dan anggota PansusRUU KEK untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan

3

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Yang Maha Esa karena atas rakhmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapatmelaksanakan tugas-tugas kenegaraan dalam rangka pembahasan RUU tentangKEK. Penyampaian RUU tentang KEK oleh Bapak Presiden kepada OPR RIpada tanggal 29 Agustus 2008 yang lalu dimaksudkan untuk memenuhiketentuan Pasal 31 UU NO.25/2007 tentang Penanaman Modal yang padaintinya dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayahtertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.

Alasan mendasar bagi diperlukannya UU ini sebagaimana sudah seringdikemukakan oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan yaitu untukmewujudkan kawasan-kawasan unggulan guna menarik investor danmeningkatkan daya saing ditengah persaingan regional maupun global.

Posisi strategis Indonesia yang terletak dikawasan yang ekonominya sangatdinamik sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagaiakibatnya gelombang imigrasi industri besar-besaran dari negara maju ke Asiayang dimulai sekitar tahun 90-an masih belum banyak yang tertarik untukmenanamkan modalnya di Indonesia.

UU tentang KEK adalah bagian dari langkah-Iangkah pemerintah untukmenciptakan iklim usaha yang kondusif di wilayah tertentu yang pada akhirnyadapat menciptakan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di wilayahtersebut maupun secara lebih luas di Indonesia. Hal tersebut yaitu memperbaikiiklim usaha yang kondusif lebih mendesak lagi mengingat dampak krisis ekonomidunia terhadap Indonesia yang cepat atau lambat akan mempengaruhiperekonomian nasional.

Keberadaan KEK diharapkan tetap dapat menjaga momentumpertumbuhan ekonomi yang ditantang oleh investasi dan ekspor yang untuk2008 kondisinya masih cukup baik, namun yang tahun 2009 kedepan kita dapatperkirakan akan tambah berat.

Kinerja untuk investasi sejak tahun 2004 tercatat kenaikan investasilangsung dari dalam negeri sekitar 126% dari 34,8 triliyun pada tahun 2007 dandari luar negeri meningkat sebesar 129% menjadi sekitar 10,3 milyar pada tahun2007. Pada tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober tercatat realisasi investasiPMA sebesar 13,9 milyar atau meningkat 54% dibandingkan tahun 2007.Sedangkan PMOM tercatat sebesar 16 triliyun atau menurun sekitar 52%dibandingkan periode yang sama pada tahun 2007. Ekspor Indonesia padatahun 2007 meningkat sebesar 59% apabila dibandingkan tahun 2004.perkembangan ekspor pada tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober masihmencatat pertumbuhan 26,9% atau tercatat sebesar 118,4 milyar. Namundemikian perkembangan ekspor pada bulan Oktober 2008 mulai mengalamipenurunan sebesar 11,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Seperti tadi telah disampaikan yang perlu diantisipasi adalah dampak krisisekonomi dunia dan masalah krisis finansial global yang akan mempengaruhikinerja perekonomian Indonesia di 2009, sehingga sekali lagi pentingnya untukperangkat UU dan peraturan dapat dikeluarkan untuk menjaga iklim investasiyang kondusif di Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU KEK yang terhormat;Pengembangan kawasan ekonomi sebenarnya bukan hal yang baru bagi

Indonesia, sejak tahun 1970 telah diterbitkan UU No.3/1970 tentang Ketentuan­ketentuan Pokok Oaerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yangkemudian diperbarui melalui UU NO.36/2000. UU ini telah ditindaklanjuti denganUU No.37/2000 yang menetapkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan

4

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Bebas dan Pelabuhan Bebas serta UU No.44/2007 yang menetapkan Batam,Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas. Sementara itu ditingkat global ditenggarai pula terjadinya pergeseranterhadap faktor daya tarik suatu kawasan. Bila semula tenaga kerja keberadaansumber daya dan insentif fiskal menjadi faktor yang dominan sebagai daya tarikinvestasi maka pada dasawasa terakhir kini kondisinya telah berubah. Parainvestor dalam memilih lokasi investasi lebih menekankan pada faktor-faktor ...pekerja, prasarana yang memadai, kepastian hukum, kemudahan berusaha,transparansi serta kemudahan birokrasi.

Menyikapi hal tersebut RUU KEK disusun dengan tidak semata-matamengedepankan insentif fiskal sebagai daya tarik tetapi juga denganmemberikan berbagai insentif non fiskal seperti penyederhanaan birokrasi,pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian serta pelayananyang efisien dan ketertiban di dalam kawasan. Perubahan preprensi investortersebut memerlukan bentuk kawasan yang berbeda, bila pada kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas daya tarik dititik beratkan padainsentif fiskal dengan memberlakukannya sebagai kawasan yang terpisah daridaerah pabeanan maka untuk KEK hal tersebut tidak lagi dilakukan. Insentiffiskal yang diberikan tetap sama menariknya, namun diindegrasikan bersamaberbagai insentif non fiskal lainnya sebagaimana diuraikan di atas. Denganperkembangan tersebut kedepan pemerintah hanya akan mengembangkan KEKdan tidak lagi memakai konsupsi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhanbebas. Oleh karenanya dalam RUU KEK sekaligus dilakukan pencabutan UUyang mengatur mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU KEK yang terhormat;Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas pemerintah mengajukan RUU

KEK yang terdiri dari 7 Bab dan 46 pasal. Dalam mempersiapkan RUU KEK inipemerintah telah melakukan pembahasan antar departemen dan melakukandiskusi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga penelitian serta pakarhukum dan ekonomi. Selengkapnya RUU KEK tersebut dapat kami jelaskansebagai berikut:

BAB I memuat Ketentuan Umum yang berisi penjelasan tentang beberapapengertian sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembentukan KEK, yaitupengertian mengenai Zona, Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan BadanPengusahaan.

BAB II memuat tentang Bentuk dan Kriteria yang menjelaskan bahwa KEKdikembangkan melalui kawasan yang memiliki keunggulan jio ekonomi dan jiostrategi guna menampung kegiatan industri ekspor dan impor. Untukmemberikan iklim usaha yang lebih kondusif di dalam KEK dapat bentuk zonapengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona pengembangan teknologidan zona ekonomi lainnya. Pengelompokan berdasarkan jenis usaha ditujukanagar lebih tertib, lebih mudah pengawasannya, juga diharapkan dapatmemberikan kesempatan untuk saling bersinergi satu sama lain. Salah satuupaya meningkatkan ekonomi lokal adalah dengan menyediakan pula zonaUMKM di KEK, sehingga mereka dapat mengambil peran diberbagai prosesindustri. Lokasi yang diusulkan untuk KEK harus sesuai dengan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW), harus mendapatkan dukungan dari pemerintahprovinsi, kabupaten/kota, terletak pada jalur perdagangan atau pelayaraninternasional, dukungan infrastruktur yang memadai serta mempunyai batasyang jelas.

BAB III memuat tentang Proses Pembentukan KEK. Usulan KEK dapatdiajukan oleh badan usaha pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsikepada dewan nasional. Penetapan suatu wilayah menjadi KEK melalui

5

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

peraturan pemerintah. Setelah ditetapkan KEK harus siap beroperasi dalamkurun waktu 3 tahun.

BAB IV memuat tentang Kelembagaan yang terdiri dari dewan nasional,dewan kawasan dan badan pengusahaan. Dewan nasional selanjutnyaditetapkan melalui peraturan presiden. Dewan kawasan ditetapkan melaluikeputusan presiden, sementara badan pengusahaan ditetapkan melaluikeputusan dewan nasional.

BAB V memuat tentang Lalulintas Barang, Karantina dan Devisa yang padadasarnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI memuat tentang Fasilitas dan Kemudahan baik fiskal maupun nonfiskal.

BAB VII memuat tentang Ketentuan Penutup yang didalamnya mencakuppencabutan UU yang mengatur mengenai kawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas. Namun demikian bagi 4 wilayah yang telah ditetapkan sebagaikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yaitu Sabang, Batam, Bintandan Karimun akan tetap dipertahankan sampai dengan berakhir jangka waktuberlakunya.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU KEK yang terhormat;Demikianlah pokok-pokok penjelasan mengenai RUU tentang KEK yang

dapat disampaikan pemerintah kepada DPR RI sebagai bahan untukpembahasan dan pembicaraan yang lebih mendalam. Pemerintah sangatterbuka terhadap berbagai masukan, baik berupa saran dan usulan maupunpandangan atau pendapat dari pimpinan dan anggota Pansus RUU KEK dalamrangka penyempurnaannya. Kami berkeyakinan bahwa pimpinan dan anggotaPansus RUU KEK yang terhormat, juga memiliki pandangan yang sama dalammengantisipasi dampak krisis ekonomi global yang akan mempengaruhi negerikita. Oleh karena itu kita harus melakukan langkah-Iangkah konkret untukmendorong peningkatan investasi dan ekspor yang berkelanjutan antara lainmelalui pengesahan RUU KEK menjadi UU. Momentum investasi dan eksporperlu dijaga dan terus ditingkatkan, oleh karenanya diharapkan pembahasanRUU KEK dapat diselesaikan dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008­2009.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT :Terima kasih Saudara Menteri Perdagangan yang telah memberikan

keterangan atas nama pemerintah.

Sebelum fraksi-fraksi memberikan tanggapannya, karena keteranganpemerintah ini adalah salah satu dokumen dalam pembahasan UU ini, sayaminta kepada pemerintah untuk melakukan revisi di halaman 3. Di halaman 3 itudinyatakan bahwa serta UU No.44/2007 yang menetapkan Batam, Bintan danKarimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.Sedangkan UU No.44 telah mengamandemen UU No.36 yang semuladitetapkan dengan UU menjadi ditetapkan dengan peraturan pemerintah,sedangkan penetapannya adalah berdasarkan peraturan pemerintah No.46,No.47, No.48, jadi mohon dikoreksi bu.

Kemudian kita sampai kepada acara berikutnya yaitu pandangan fraksi­fraksi atas keterangan pemerintah, kami urut mulai dari Fraksi Golkar.

6

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

RAMBE KAMARUL ZAMAN, MSc (F-PG):Kita mengesahkan acara, pertama. Yang berikutnya adalah keterangan

pemerintah terhadap RUU ini, walaupun Saudara Ketua tadi sudah langsungmerespon begitu, yang seharusnya fraksi yang memberikan tanggapan tentangitu.

Di dalam jadual acara yang sudah kita tetapkan hari ini sudah kita lalui dua,sekarang masuk acara yang ketiga pandangan dari fraksi-fraksi dan jugadilanjutkan pandangan Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira karena ini acararesmi dan menjadi catatan juga resmi, kita seharusnya menawarkan. Dari DPDsudah ada belum?

KETUA RAPAT :Kita sudah sampaikan surat kesana tapi mereka sedang reses dan tidak

bisa mengirimkan wakilnya.

RAMBE KAMARUL ZAMAN, MSc (F-PG) :Oleh karena itu, ini menjadi soal. Agar jangan pembahasan ini menjadi

cacad hukum dan juga saya kira karena ini adalah UU yang penting. Sebab taditermasuk penjelasan pemerintah, lahirnya UU ini mencabut seluruh UU yangmengatur tentang kawasan perdagangan bebas dan seterusnya. Memang hirarkiperundang-undangan kita seperti itu, kalau itu nanti yang terjadi agar jangancacad hukum apalagi cacad sesuai dengan prosedur konstitusi sebaiknyalengkap dan pandangan fraksi disini tidak bisa dititip-titipkan begitu. Olehkarenanya kita tawarkan kepada fraksi yang hadir. DPD saya kira harus adajalan keluarnya, tidak bisa mereka reses dan mereka tidak hadir.

Oleh karena itu Saudara Ketua kalau tanggal 17 digabung dengan jawabanpemerintah, pandangan fraksi dulu, karena memang landasannya jugapandangan fraksi dari keterangan pemerintah dan dari UU yang diajukan.Langsung saya kira pemerintah bisa menjawab pada hari itu juga.

Saya kira demikian ketua, atas kesepakatan kita agar jangan cacad hukum,karena di UUD 1945 juga dinyatakan seperti itu, UU NO.10/2004 Tata CaraPembentukan Peraturan Perundang-undangan juga seperti itu dan juga di tatakerja kita ini juga dinyatakan seperti itu. Saya kira kita ikuti saja prosedur, tidakusah terlalu dipaksakan Saudara Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih Pak Rambe. Jadi sebetulnya kita menghormati pendapatnya

Pak Rambe selaku calon anggota DPD periode yang akan datang, jadi saya kiraterserah kepada kita semua.

Silakan dari F-PDIP.

SUWIGNYO, BA (F-PDIP) :Begini pak, karena pada hari ini adalah penyampaian tanggapan khususnya

kepada keterangan pemerintah yang semula kita sepakati adalah fraksi-fraksilegislatif, sedang legislatif adalah DPR. Untuk itu mestinya memang pendapatatau pandangan dari DPD di luar ini, setelah ini kita selesaikan baru masukandari DPD apa. Sebab kalau DPD bersama-sama fraksi DPR ini berarti dia sudahmempunyai hak untuk membuat UU yang akan bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu menurut saya Iepas dari ada tidaknya DPD pada saat inibisa diteruskan. Sedangkan DPD nanti kalau kita mau ada pertemuan­pertemuan apakah dari provinsi dia berasal dia bisa menyampaikan masukan.

Terima kasih.

7

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Terima kasih.Mungkin ada tanggapan dari F-PPP, silakan.

DR. H. ANWAR SANUSI, SH, S.Pel, MM (F-PPP) :Assa/amu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian.Bapak Pimpinan dan Bapak/lbu para Menteri beserta jajarannya yang kami

hormati;

Semangat fraksi kami sebetulnya "ikan sepat, ikan gabus - lebih cepat lebihbagus," itu semangatnya. Karena ini adalah amanat dari UU Penanaman Modal,tetapi bukan berarti melanggar tata tertib. Oleh sebab itu pimpinanlahseyogyanya yang lebih paham bagaimana forum ini, apakah memang tidakadanya DPD disini berdasarkan kuorum yang ada sudah memenuhi langsungjalan.

Tapi kalau hari ini kita hanya mendengarkan penjelasan pemerintah,kemudian kami juga akan memberikan tanggapan atas keterangan pemerintah,boleh, tidak ada masalah.

Itu saja singkat dari saya, terima kasih.Wassa/amu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Mungkin dari F-PD, silakan.

DRS. SAlOl BUTAR-BUTAR (F-PD) :Terima kasih pimpinan.Bagi kami (F-PD) mana yang terbaiklah. Kalau F-PD 'kan jelas bahwa kami

akan mendukung pemerintah dan ini untuk kepentingan rakyatlah. Jadi F-PDtergantung pimpinan, kalau bisa langsung saja kita teruskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Silakan F-KB.

Hj. SAIDAH SAKWAN, MA (F-KB) :Assa/amu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.Pimpinan dan Anggota yang saya hormati dan para Menteri yang saya

hormati;

F-KB sependapat dengan F-PG, mungkin lebih baik pandangan fraksi-fraksiini menunggu juga pandangan dari DPD. Karena apa? Karena ini terkait denganaksepibilitas dari UU ini yang terkait dengan daerah. Saya kira lebih layak kalaukita mendengarkan juga pandangan dari wakil-wakil daerah tersebut. Jadiinputnya seperti apa, pandangannya seperti apa, saya kira itu lebih bijakdaripada nanti UU ini kita kebut tetapi banyak daerah-daerah yang resisten. Itutidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari UU ini.

Jadi menurut F-KB mungkin pandangan fraksi-fraksi dan pandangan dariDPD saya kira bisa dijawab pada tanggal 17, pada raker selanjutnya, kemudiandilanjutkan dengan jawaban pemerintah.

Terima kasih.Wassa/amu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

8

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Terima kasih.Mungkin dari F-PKS, silakan.

TAMSIL L1NRUNG (F-PKS) :Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pimpinan, saya kira tadi pimpinan sudah menjelaskan bahwa mengenai

OPO yang sudah diundang untuk raker dalam kesempatan ini dan beliau telahmenyampaikan jawaban ketidaksediaannya untuk hadir karena sedang reses.Meskipun begitu saya kira kita sudah tahu bahwa tidak akan hadir dalampertemuan ini tetap kita langsungkan, jadi tentu saja sudah ada pertimbangandari para pimpinan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sesuai tatatertib. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya kalau memang tidak adapenyimpangan dari tata tertib, kita teruskan saja untuk mendengarkanpandangan-pandangan fraksi dan seperti awal tadi bahwa kita menyetujuitentang pengesahan jadual dan mekanisme kerja termasuk jadual hari ini.Karena itu saya kira untuk tidak menunda-nunda lagi saya kira ada baiknya kitamelanjutkan pembahasan kita ini, kemudian pada saatnya nanti tokh akan adapandangan dari OPO yang tetap akan mintakan, dan saya kira pada saatnyananti itu kita harus mendapat kejelasan yang tegas bahwa memang OPO akanhadir dalam acara tersebut.

Saya kira itu pimpinan, terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :Terima kasih Pak Tamsi!.Lanjut dari F-PAN, silakan.

DRS. ZULKIFLI HALlM, Msi (F-PAN) :Terima kasih Pak Ketua.Saya kira kita memang tidak perlu disandera oleh OPO sehingga acara kita

harus berjalan saja, tapi juga fatsun politik mengajarkan kita untuk tidakmeninggalkan OPO. Jadi walaupun minggu depan OPO masih reses saya kiratetap kita jadualkan sajalah untuk satu sesi mendengarkan pandangan OPO,karena ini memang juga penting. Tapi saya kira apa yang sudah dijadualkandisini kita teruskan saja saya kira Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Oari F-BPO silakan.

MUHAMAD TONAS, SE (F-BPD) :Terima kasih Pak Ketua.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Ketua dan Anggota Pansus yang saya hormati;Bapak/lbu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati;Pertama itu dengan tidak mengurangi hasil keputusan yang kita telah

tetapkan karena berkembang di dalam forum ini bahwasanya ada satu daribagian kita yang tidak hadir karena alasan reses, saya pikir untuk menghormatirekan kita dari OPO usulan dari F-PG kita apresiasi dan dari F-KB juga kitaapresiasi tokh kita hanya bisa tentang hari, bukan menunda dalam pengertianbahwasanya RUU ini kita tunda dengan pembahasan tetapi hitungan hari kitahormatilah kehadiran anggota OPO di dalam forum ini.

Jadi saya pikir kalau untuk beberapa hari masih bisa ditoleransi, jadi tidakada masalah kalau kita jadualkan kembali, tokh semangat kita tetap sama. OariF-PPP tadi mengatakan "ikan gabus, ikan sepat" ditambah lag; "ikan lele, biar

9

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

ngak bertele-tele," jadi saya pikir kita tunda saja mungkin untuk hari Senin atauhari Selasa, prinsipnya DPD siap untuk membahas ini.

Demikian, terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan.Sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada DPD itu kalau menurut

saya hanya rasa toleransi kita saja, bukan berdasarkan peraturan tata tertib.Dalam Tata Tertib Pasal 137 dinyatakan bahwa pembicaraan tingkat I (ituawalnya) pandangan atau pendapat fraksi-fraksi dan DPD apabila RUU yangberkaitan dengan hal-hal yang diatur pada Pasal 121 ayat (4) yaitu yang diaturdalam konstitusi itu. Pasal 121 itu mengatakan bahwa kalau RUU itu berkaitandengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan danpemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangankeuangan pusat dan daerah. Saya kira KEK ini tidak ada termasuk di dalam itu.Tapi setelah kita beri toleransi kita tidak mau tersandera oleh DPD, saya kira itu.Kita tidak boleh tersandera oleh DPD. Jadi kalau pun penundaan pada hari inibukan karena DPD, tapi kalau fraksi-fraksi sudah siap tidak bisa kita laksanakan,tetapi kalau memang tidak kita beri kesempatan satu kali lagi kepada DPDtanggal 17 nanti kita langsung tanggapan fraksi-fraksi terhadap keteranganpemerintah dan langsung jawaban pemerintah, sehingga kita harapkantanggapan ini bisa kita kirimkan ke pemerintah.

SUWIGNYO, SA (F-PDIP) :Pimpinan, saya pikir karena memang ini acaranya DPR maka menurut saya

ini bisa diteruskan. Sedangkan untuk tanggal 17 itu bisa diundang DPD, soalnyamasukan dari DPD atau masukan dari yang lainnya itu 'kan sama, posisinyatidak menentukan acara untuk batal dan tidaknya yang sudah direncanakan olehdewan sendiri. DPR RI berhadapan dengan eksekutif dalam hal memberikantanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh eksekutif tentang RUU ini.Ini sudah tepat, bukan acaranya DPD tapi DPD berhak memberikan masukantapi tidak mesti hari ini. Jadi saya rasa bisa diteruskan karena kami sudah siapuntuk melaksanakan.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Saya kira kita putar saja, bagaimana dari F-PG apakah dapat kita

diteruskan?

DR. H. LIL1 ASDJUDlREDJA, SE, PhD (F-PG) :Terima kasih Pimpinan.Saya kira kita memang memerlukan suatu tanggapan dari DPD,

bagaimanapun tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua ada beberapa UUyang dicabut, artinya tingkatannya akan lebih tinggi daripada UU ini. Oleh karenaitu saya kira bukan berarti bahwa hari ini tidak jalan, kita jalan terus tetapi kitajuga harus memikirkan usulan atau pendapat dari DPD karena menyangkutdaerah. Jadi saya kira kita bisa saja terus tetapi dengan catatan tanggal 17 disinisesuai dengan jadual yang sudah diputuskan oleh pimpinan, yaitu jawabanpemerintah atas pandangan fraksi-fraksi dan DPD tentu juga disini disampaikan.Saya kira barangkali kita terus, kemudian didahului dengan DPD terhadap UUini.

KETUA RAPAT :Kalau saya usul, menambahi Pak Lili, keterangan pemerintah kita kirimkan

ke DPD dan dia harus membuat balasan sehingga pemerintah bisa sekaligusmenjawab DPD. Apakah ini bisa kita setujui kita teruskan acara ini dengan tetap

10

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

nanti kita memberikan kesempatan kepada DPD karena menyangkut daerah,apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Saya kira giliran pertama dari F-PG, kami persilakan.

DR. H. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE, PhD (F-PG) :Tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya OPR RI

Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi KhususOisampaikan oleh Lili Asdjudiredja, No.A-454.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Salam sejahtera untuk kita semua.Yang terhormat Pimpinan Pansus;Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah;Saudara Menteri Perdagangan, Menteri Perindudtrian, Menteri Keuangandan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;Pada Anggota OPR dan hadirin yang saya muliakan;Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa yang telah memberikan Iimpahan rakhmat, ridho dan hidayah-Nya kepadakita semua sehingga kita berkumpulan dalam kesempatan yang berbahagia inidalam rapat kerja pada hari ini untuk mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi OPRRI terhadap keterangan pemerintah tentang RUU KEK.

Hadirin yang berbahagia dan sidang yang terhormat;Mengawali tanggapan Fraksi Partai Golkar izinkanlah kami menyampaikan

beberapa permasalahan penting berkaitan dengan pembahasan RUU KEK.Selama ini ekspor non migas kita sudah kembali bergairah, fakta yang jelasadalah sejak 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan ekspor yang sangat tinggiuntuk sektor pertambangan dan perkebunan. Pada satu sisi kenaikan patutdisyukuri, namun disisi lain mengandalkan ekspor pada hasil perkebunan danpertambangan dalam jangka panjang tidaklah arif dan bijaksana. Hal ini karenakeunggulan hasil pertambangan dan perkebunan hanya terletak padakeunggulan komperatif. Nilai tambah kedua sektor tersebut relatif rendah sertasangat rawan terhadap gejolak harga dunia seperti yang sekarang terjadi,dimana harga dunia dapat turun dengan drastis terpangkas hingga 50%. Kondisiini jelas menguntungkan bagi rakyat padahal apabila bahan-bahan tersebutmampu kita olah di dalam negeri maka nilai tambahnya pasti lebih meningkatdan multiplier effect nya yang diciptakan jauh lebih luas di dalam perekonomiannasional.

Sayangnya pada aspek industri pengolahan inilah trend pertumbuhannyajustru sangat rendah, kalah jauh dibandingkan dengan pertambangan danperkebunan. Ini sungguh ironis dibandingkan dengan masa sebelum krisisdimana beberapa sektor manufaktur mampu menjadi andalan seperti tekstil,pakaian jadi, sepatu, produk kertas, beberapa peralatan mesin dan sebagainya.Kenyataan ini semestinya menyadarkan kita bahwa ekspor non migassemestinya harus didorong lebih meningkat, industri pengolahan bagaimanapunharus dijadikan lokomotif pertumbuhan. Sebab sektor inilah yang mempunyainilai tambah yang jauh lebih tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, untukitu beberapa langkah penting harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Secara umum kebangkitan kembali sektor industri adalah jawabanutamanya, pemerintah harus didorong untuk terus merevitalisasi danmeningkatkan industrialisasi dengan menciptakan sejumlah kelembagaan yangmendukung usaha tersebut.

11

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Keadilan KEK adalah jawaban yang strategtis. Pengalaman negara-negaralain membuktikan bahwa pembukaan KEK dapat menjadi daya tarik utama bagikehadiran investasi asing secara /angsung dari berbagai negara. Sepintaspembukaan KEK kurang menguntungkan karena disana pajak-pajak diturunkandan bahkan sebagian pajak dibebaskan, namun harus diingat pembukaan KEKapabila dikelola dengan baik akan melahirkan efek ganda atau multipayer efekberantai berupa merebaknya kegiatan usaha yang lebih luas mendalam.Pendeknya KEK dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di luarkawasan dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi secara nasional.Manfaat yang jauh lebih besar inilah menjadi alasan utama mengapa banyaknegara mengembangkan KEK.

Hadirin yang berbahagia dan sidang yang terhormat;Ada beberapa hal penting yang patut diapresiasikan dari RUU KEK :Pertama, RUU KEK dimaksudkan sebagai design dasar bagi seluruh

kebijakan mengenai KEK. Ini adalah suatu kemajuan mengingat sebelumnyaKEK lebih banyak dipahami sebagai kawasan pengembangan produk ekspor.Padahal KEK dapat berupaya berupa kawasan pengembangan logistik,pengembangan teknoloqi tertentu dan lainnya. RUU ini apabila kita hendakmengembangkan kawasan ekonomi yang lebih spesifik katakanlah kawasanekonomi di bidang pengembangan industri parawisata atau teknologi informasiseperti disini 'kan valley di Amerika, hal ini sudah dapat diwadahi di dalam RUUini.

Problem lain selama ini kebijakan pengembangan KEK berlangsung secaravarsial setiap kawasan yang hendak dikembangkan menjadi KEK selalumembutuhkan RUU tersendiri. Kita tahu proses pengajuan RUU membutuhkanwaktu yang relatif lama dan tentunya akan menjadi kendala tersendiri bagipenetapan suatu KEK. Dengan adanya RUU ini maka proses dipangkas dandisederhanakan, penetapan KEK cukup dilakukan oleh Dewan Nasional.Sedangkan kebijakan penge/o/aan dilakukan oleh Dewan Kawasan danoperasionalnya oleh Badan Pengusahaan.

Kedua, RUU ini memberikan kejelasan fasilitas dan kemudahan mendasarapakah yang berhak menikmati investor ketika menanam modalnya di dalamsuatu KEK. Misalnya RUU ini dengan tegas menyebutkan investor akanmendapatkan fasilitas fiskal seperti penangguhan bea masuk, pembebasancukai, tidak dipungut PPn pajak penjualan barang mewah dan tidak dikenakanbeban impor serta pembebasan dan keringan pajak daerah. Kemudahan­kemudahan ini apabila dapat dike/ola dengan baik, jelas dapat menjadi dayapikat tersendiri bagi investor dan menjadi salah satu faktor kompetitifdibandingkan KEK di negara-negara lain.

Ketiga, adanya pelayanan terpadu satu pintu menanggung sega/a macamperizinan yang diperlukan oleh investor untuk mengembangkan usaha di KEK.Kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan ini merupakanprasyarat penting bagi pengembangan KEK. Kita ketahui salah satu kendalainvestasi di negara kita umumnya adalah menyangkut perizinan yang berbelit­be/it dan tidak transparan. Dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadaBadan Pengusahaan ini kita berharap pelayanan satu pintu di dalam KEK dapatdilaksanakan secara optimal, efisien, profesional sesuai dengan yangdiharapkan. Bila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka pelayananperizinan yang dilakukan Badan Pengusahaan dapat menjadi contoh bagigerakan menunjukan birokrasi yang profesional, efisien dan transparan secaranasional. Sesuatu yang diyakini menjadi agenda kita.

Keempat, adanya lokasi khusus untuk UMKM di dalam KEK danpenunjukannya lembaga kerjasama Tripartit khusus serta dewan pengupahan.Alokasi khusus dibuat UMKM tentunya akan mempercepat proses forward bagi

12

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pengembangan industri nasional. Disinilah denyut jantung KEK dapatdikeluarkan kepada dunia usaha skala ekonomi menjadi tulang punggungsebagian besar rakyat Indonesia. Sedangkan lembaga kerjasama Tripartit dandewan pengupahan akan berperan penting dan mengantisipasi soal-soalketenagakerjaan yang akan muncul di dalam KEK. Dua instrumen ini sangattrategis bagi ikhtiar kita meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimanaamanah konstitusi. Kelebihan-kelebihan tersebut tentunya hanyalah sebagiandari beberapa hal yang sangat positif yang terkandung di dalam RUU KEK yangtidak mungkin kami uraikan satu persatu dalam forum ini.

Hadirin yang berbahagia dan sidang yang kami hormati;Meski terdapat beberapa kelebihan dalam RUU ini namun ada beberapa hal

yang mendapat perhatian serius dalam pembahasan nanti.

Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh dewan kawasan dan badanpengusahaan perlu diluruskan secara lebih tajam dan spesifik. Ketentuan didalam Pasal 22 RUU KEK umpamanya hanya menyebutkan badanpengusahaan memperoleh pelimpahan wewenang mengeluarkan izin usaha danizin lainnya. Ketentuan ini perlu diperjelas pelimpahan kewenangan apa yangdimiliki oleh badan pengusahaan, masalah ini perlu diperjelas di dalam RUU danbukan di dalam peraturan pemerintah dan peraturan dibawahnya mengingatbesarnya potensi benturan dengan peraturan perundangan yang lainnya.

Kedua, perlu diperjelas hubungan antara badan pengusahaan denganpemerintah daerah. RUU sama sekali tidak menyebutkan bagaimanakahhubungan badan pengusahaan dengan pemerintah daerah. Masalah ini perludiklarifikasi karena sebagian kewenangan pemerintah daerah akan dijalankanoleh badan pengusahaan.

Ketiga, hubungan yang lebih baik dengan pihak swasta. RUU inimenyebutkan bahwa badan usaha boleh mengusulkan pembentukan KEK,namun tidak diperinci bagaimana pengelolaah aset-aset yang dibangun olehbadan usaha tersebut, sejauhmana kewenangan dewan kawasan atau badanpengusahaan yang menyangkut aset-aset yang dibangun badan usaha. Masalahini perlu diperjelas di dalam RUU ini agar disatu sisi dunia usaha semakin tertarikuntuk mengembangkan KEK dan disisi lain ada transparansi hak dan kewajibanmasing-masing pihak, dan yang terpenting juga menjadi celah bagi moralhazard. Kami berharap agar masalah-masalah ini yang dapat mungkin timbulperlu dituntaskan dalam pembahasan RUU KEK ini. Dengan mendalami secaraintensif maka pasti sangat berfaedah dalam rangka penajaman, pengayaan danpenyempurnaan RUU KEK.

Hadirin yang berbahagia dan sidang yang terhormat;Menyadari betapa pentingnya kehadiran RUU yang mengatur tentang KEK

maka Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim"menyatakan setuju RUU KEK dibahas di dalam tingkat pansus. Semoga TuhanYang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kitasekalian sehingga kita semua dapat menjalankan tugas konstitusional dengansebaik-baiknya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepadafraksi-fraksi (F-PDIP, F-PPP, F-KB, F-PAN, F-PKS, F-BPD, F-PBR, F-PD dan F­PDS) atas perhatiannya yang serius di dalam pembahasan dalammenyelesaikan masalah-masalah yang berbeda dengan kita.

Demikianlah tanggapan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikankekuatan iman kepada kita semua dan mencurahkan rakhmat dan hidayah-Nyadalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Terima kasih.Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

13

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Ketua,Drs. Priyo Budi Santoso

Fraski Partai Golkar DPRSekretaris,

H. Syamsul Bachri, MSc.

KETUA RAPAT :Terima kasih kepada juru bicara F-PG.Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari F-PDIP

SUWIGNYO, SA (F-PDlP) :Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI TerhadapKeterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Kawasan EkonomiKhusus

Disampaikan oleh H. Suwignyo, NO.A-376.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Salam sejahtera bagi kita semua.Om Swa Styastu.Merdeka !!!Yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua;Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan, Menteri Perindudtrian, danMenteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah;Hadirin dan para Anggota DPR Pansus RUU KEK yang berbahagia;Terlebih dahulu perkenankanlah saya mengajak para hadirin yang

terhormat untuk memanjatkan puja dan puji syukur ditujukan kepada TuhanYang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmat, rakhmatdan hidayah-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga padahari ini kita dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menghadiri sidang pansusini.

Pansus yang berbedaan dipundaknya untuk melaksanakan pembahasansecara intens dan fokus terhadap RUU KEK di Indonesia ini sebagaimanadiberikan keterangan oleh pemerintah..... pintu dengan harapan RUU yangakhirnya menjadi UU ini dapat menjadi landasan yang kuat dan dapat menjadipayung untuk diadakan KEK yang mampu mengembangkan perekonomiansesuatu kawasan yang dapat menjadi pedoman, menjadi panutan terhadapkawasan lain di negara ini yang akhirnya menimbulkan negara yangperekonomiannya menjadi sehat.

Dengan demikian kita mampu mengemban amanat rakyat untukmengentaskan dari segala penderitaan, dengan demikian pula kita patut sebagaiwakil rakyat yang konsisten megang komitmen konstitusi mengoptimalkan danmengedepankan wajah demokrasi guna mendorong segera terciptanyamasyarakat yang sejahtera, adil, makmur berdasarkan Pancasila.

Sidang yang terhormat;Sudah cukup lama nian kemerdekaan kita yang diproklamasikan namun

kondisi bangsa kita masih dalam suasana prihatin dan suasana menghadapiujian dan tantangan yakni bagaimana melepaskan diri dari penderitaan dankemiskinan. Perekonomian bangsa masih sungguh jauh dari harapan, kehidupanbangsa masih dicengkram oleh kemunduran ekonomi, mayoritas rakyat dalamkondisi tergencet daya belinya yang anjlok yang sudah barang tentu marahnyadan merosotnya kualitas kesejahteraan rakyat pada umumnya. Dalam KabinetIndonesia Bersatu ini terus ditantang dengan melambungnya harga kebutuhanpokok sementara subsidi bagi segala aspek kehidupan cukup membuatkanAPBN kita menjadi kurang berarti dan nyaris terpangkas habis. Orang miskin danpengangguran justru semakin bertambah. Teriakan terhadap patutnya dicapaiincome perkapita dari bangsa Indonesia bagaikan menyebol angka se Indonesia.Oleh karena itu sungguh didesak segera timbul gratifitas adanya tindakan yang

14

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

berarti dan berani dan membuat suatu /angkah yang tepat guna menanggulangikesulitan tersebut, khususnya kemiskinan dan pengangguran.

RUU KEK yang dirancang oleh pihak pemerintah ini adalah salah satuupaya menuju penanggulangan tersebut, kiranya untuk itu secara jujur patutmendapatkan apresiasi.

Sidang yang terhormat;RUU KEK ini nantinya sebagai salah satu kekuatan dan landasan hukum

yang diperuntukan untuk memacu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,maka RUU ini tidak bisa tidak kita harus bersandar pada Pasal 33 UUO 1945terutama ayat (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadi/an,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjagakeseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 27 ayat (2) UUO 1945 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaandan penghidupan serta TAP MPR NoXVI Tahun 1998 tentang Politik EkonomiOalam Rangka Oemokrasi Indonesia.

Oalam Pasa/ 33 ayat (4) UUO 1945 yang menyebutkan dengan menjagakeseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bahwa ini akanmenjadi rambu-rambu dan landasan hukum untuk menjalankan kelembagaanKEK untuk menentukan kawasan mana yang akan mendapat kesempatanperlakuan khusus.

Oisadari wilayah bangsa Indonesia yang begitu luas dan begitu banyakpotensi yang bisa dikembangkan melalui kawasan perdagangan danperindustrian, namun saat ini kenyataannya penyebaran yang dirasa tidakmerata telah menjadikan daerah lain dengan potensi melimpah namun belumdapat dioptimalkan dengan maksimal.

Pengusulan KEK ini harus menjadi penyanggah keseimbangan, kemajuandan kesatuan ekonomi nasional dengan memberikan suatu kesempatanmembentuk wi/ayah atau daerah yang mendapatkan KEK diseluruh potensidaerah yang bisa dikembangkan untuk ekspor, terutama di daerah-daerahtertinggal dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan. Perlakuanwi/ayah dengan memiliki infrastruktur dan sarana/prasarana yang telah majutentu akan berbeda dengan wilayah tertinggal baik infrastruktur maupun saranalain yang memiliki keunggulan potensi sumber daya alam maupun geografisuntuk dikembangkan.

Pemberian perlakuan yang berbeda ini sejalan dengan semangat Undang­Undang Oasar untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional kita,dengan perlakuan yang berbeda daerah tertinggal dengan potensi yang besar,diharapkan memacu pembanunan daerah tertinggal sekaligus menciptakankawasan-kawasan industri di beberapa wi/ayah.

Sidang yang kami hormati, selanjutnya dari keterangan Pemerintahsekaligus naskah akademis yang telah disampaikan kepada OPR RI tentangRancangan Kawasan Ekonomi Khusus, permasalahan mendasar melemahnyainvestasi Indonesia dibanding regional ASEAN antara lain disebabkan tidakkompetitifnya kita terhadap fasilitas dan insentif terutama pada perpajakandibanding negara lain yang berujung pada minimnya atau kurang kompetitifnyaIndonesia di mata investor, sehingga dirasakan realitas apabi/a kembangkandalam wilayah tertentu dengan gagasan kawasan pengembangan ekonomikhusus yang bisa memberikan berbagai kemudahan serta pe/ayanan yang primabagi investor.

15

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Adanya pengembangan ekonomi ini dengan adanya payung hukum berupaundang-undang sudah barang tentu akan memberikan kenyamanan dankepastian hukum bagi investor yang muaranya diharapkan akan menggerakkanekonomi setempat dan secara luas berdampak pada perekonomiam nasional.

Sidang yang kami muliakan.Setelah mempelajari Draft Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi

Khusus, menurut Fraksi POI Perjuangan OPR RI ada beberapa persoalanmendasar sekiranya yang belum diatur didalam Draft RUU yang telah Fraksi POIPerjuangan OPR RI terima yaitu persoalan azas dan tujuan dari Undang-Undangini. Menurut Fraksi POI Perjuangan OPR RI, azas dan tujuan adalah suatu halyang mendasar sebagai dasar filosofis diperlukannya undang-undang ininantinya. Azas bagi Fraksi POI Perjuangan OPR RI adalah persoalanfundamental harus diberikan di dalam undang-undang ini ke depan. Oenganpemberian azas yang tepat sesuai dengan landasan dan mengacu padalandasan filosofi, maka pembangunan ekonomi melalui kawasan khusus ini akanmengacu pada nilai-nilai yang dengan mudah diturunkan didalam operasionaldan pelaksanaan undang-undang nantinya. Oemikian juga dengan tujuan yangdicantumkan dalam undang-undang akan menambah rambu-rambu undang­undang sebagai pegangan dan koridor untuk berlakunya sekaligus pelaksanaanoperasional di lapangan ke depan.

Atas dasar keinginan Fraksi POI Perjuangan di atas terhadap azas dantujuan, maka kiranya bisa dijadikan salah satu bahan diskusi dalam penyusunanRancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Yang terhormat Pimpinan, Para Anggota Oewan dan Wakil Pemerintah,Setelah mencermati keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang­

Undang Kawasan Ekonomi Khusus dan beberapa pertimbangan fraksi POIPerjuangan OPR RI kemukakan di atas, maka Fraksi POI Perjuangan OPR RImenyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang ini dilanjutkan pembahasanbersama Pansus OPR RI yang telah dibentuk. Akhirnya, mengingat pentingnyakebutuhan akan Rancangan Undang-Udang ini ke depan, Fraksi POI PerjuanganOPR RI mengajak kepada Pemerintah dan segenap Anggota Pansus untukmencurahkan segala pemikiran yang kita miliki untuk menyusun dan sekaligusmenyempurnakan Oraft yang sudah ada sebagai undang-undang. Mengingatdiluar gedung ini banyak rakyat yang banyak kehilangan pekerjaan akibatpemutusan kerja, pengangguran terus bertambah dan sudah barang tentukemiskinan ada di setiap wilayah kita, dengan segera selesainya pembahasanRancangan Undang-Undang ini, maka paling tidak mengurangi sedikit bebanrakyat dan merupakan salah satu solusi mengatasi kemiskinan negara kita.

Oemikian Pandangan Fraksi POI Perjuangan OPR RI terhadap keteranganPemerintah atas Rancangan Undang-Undang Kwasan Ekonomi Khusus. FraksiPOI Perjuangan OPR RI sampaikan semoga kerja keras Pansus ini dicatatsebagai bagian tugas dan tanggungjawab Anggota Oewan Perwakilan Rakyatyang menjadi salah satu elemen bangsa untuk mewujudkan cita-cita NegaraKesatuan Republik Indonesia seperti yang termuat di dalam pembukaanUndang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.Merdeka!

Jakarta, ...... 2008Pimpinan Fraksi POI Perjuangan OPR RI, tertanda Ketua, Cahjo Kumolo.

Sekretaris Bambang Mulyanto. distempel.

16

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Terima kasih Juru Bicara Fraksi POI Perjuangan. Kemudian selanjutnya

kami persilah Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat.

DRS. SAlOl BUTARBUTAR (F-PD)Terima kasih Pimpinan. Padangan Fraksi Partai Demokrat terhadap DIM

Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus disampaikanoleh Said; Butar Butar Nomor Anggota A-78.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Salam Sejahtera bagi kita semua.Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Pansus,Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri

Perdagangan, Saudara Menter; Perindustrian dan Saudara Menteri Hukum danHAM beserta jajarannya.

Para Anggota Panitia Khusus dan hadirin yang kami hormati.Puji syuklur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya

sehingga kita mengemban amanat rakyat dalam melaksanakan tugaskonstitusional yang diamanatkan kepada kita sebagai Anggota Dewan untukmenyampaikan pandangan fraksi terhadap DIM Rancangan Undang-Undangtentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam Rapat Kerja Panitia Khusus pada hariIn I.

Sebelum kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat ini yangberkaitan dengan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan EkonomiKhusus, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinandan Anggota Pansus serta pihak Pemerintah atas keinginan untuk membahasRUU ini yang merupakan upaya kita untuk mendukung pelaksanaan Undang­Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Fraksi PartaiDemokrat senantiasa mendukung segala upaya untuk membuat peraturanperundang-indangan yang berkualitas yang berorientasi kepada kepentinganbangsa dan negara Indonesia khususnya melalui peningkatan pertumbuhanekonomi nasional yang merupakan amanah dari Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan termasuk memberi rasa keadilan ekonomi dan sosial dalam rangkauntuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus, Saudara Menteri yang kamihormati,

Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatadalah melakukan pengembangan ekonomi pada wilayah tertentu di negaraIndonesia yang bersifat strategis bagi perkembangan ekonomi nasional dalamrangka untuk menjaga keseimbangan dari kemajuan suatu daerah. Dalamrangka untuk menentukan ketentuan ini menjabarkan pelaksanaan pasal 31 ayat3 pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007tentang penanaman modal, maka dibutuhkan perundang-undangan untukmemperkuat undang-undang tersebut dalam rangka untuk meningkatkaninvestasi dan perdagangan di Indonesia dalam rangka meningkatkanpertumbuhan perekonomian nasional dengan memberikan berbagai kemudahan­kemudahan dan pemberian fasilitas investasi di Indonesia. Kemudahanpembayaran maupun jumlah pajak yang harus dibayarkan baik itu pajak ataspenjualan barang mewah untuk barang kena pajak PPh import maupun pajakpertambahan nilai serta Pajak atas Bumi dan Bangunan, penangguhankepabeanan unruk bahan baku produksi yang diberikan kepada kepada otoritaskawasan akan diberikan kewenangan-kewenangan dalam pengusulan tarif cukaiatas barang-barang import seperti dalam industri manufaktur, usaha pariwisata,pergudangan dan perdagangan, kemudahan pembayaran retribusi daerah,

17

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pemberian fasilitas, bebas visa kunjungan singkat dalam bentuk atau pemberianijin kunjungan bagi keutuhan investasi atau ijin tinggal terbatas denganmemperpanjang waktu berlakunya atau bahkan memberikan kemudahanpemberian ijin masuk kembali beberapa kali yang disesuaikan dengan masaberlakunya bagi penguasa asing yang akan berkunjung ke kawasan ekonomikhusus serta berbagai kemudahan peraturan ketenagakerjaan yang memadai.

Fraksi Partai Demokrat menyambut dengan baik RUU ini yang telahdinantikan kalangan pengusahawan dan pengusaha lokal maupun internasionaladalah dengan adanya usulan dalam RUU ini yang menginginkan adanyapembagian zona ekonomi seperti zona pengolahan ekspor, zona logistik, zonaindustri, zona pengolahan industri, zona pengembangan energi, zona pariwisatadan zona jasa leuangan yang akan mempermudah investor untuk memilihinvestasi yang tepat, mempermudah daerah untuk menentukan investasi yangdengan sesuai kemampuan kekayaan alam dari masing-masing daerah.

RUU ini juga merupakan implementasi dari RUU tentang penetapan Perpunomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun2000 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2000 tentang KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Panitia Khusus, Saudara Menteriyang kami hormati.

Seperti diketahui baru saja RUU ini bisa dibahas seeara jauh, sudah banyakdaerah di Indonesia mengajukan usulan untuk menjadi daerah atau wilayah dariekonomi khusus. Ini juga dapat membuktikan bahwa gairah semangat untukmembangun di daerah-daerah di Indonesia masih ada meskipun negara kitamasih terimbas dari sisi ekonomi tahun 1998. Hanya sa]a kami berharapsemangat yang dibangun ini tidak untuk meneiptakan raja-raja keeil di daerahatau bahkan hanya untuk mementingkan atau untuk memperkaya diri sendiri.Oleh karena itu daerah-daerah di apresiasi. Namun perlu kehati-hatian dalammenentukan kawasan ekonomi khusus ini.

Akhirnya dengan mengueapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan untuk menerima DIMRaneangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan keteranganPemerintah terhadap RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus ini lita teruskanpembahasannya sesuai dengan mekanisme persidangan DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi Demokrat DPR RI terhadap RaneanganUndang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam Rapat Kerja PansusRUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada hari ini. Kiranya Tuhan YangMaha Esa meridhoi kita untuk segera dapat menyelesaikan RUU inidengan baikdan benar. Terima kasih ata perhatian Pimpinan, Anggota Pansus dan SaudaraMenteri dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.Salam sejahtera bagi kita semua.Jakarta, 10 Desember 2008.

Pimpinan Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Ketua Dr. Syarif Hasan, SE, MM, MBA ditandatangani, Sekretaris Drs.

Wayan Sugiana, MM ditandatangani.Terima kasih.

18

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Selanjutnya ke

Fraksi PPP.

Dr. H. ANWAR SANUSI, SH, S.Pel, MM (F-PPP) :Bismillahnirahmannirahim.Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.Selamat pagi dan Salam Sejahtera bag; kita sekalian.Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati, Ibu Menter;

Perdagangan serta seluruh jajarannya yang kami hormati,Bapak Menteri Perindustrian serta seluruh jajaran yang kami hormati,

Bapak-Bapak yang mewakili Ibu Menteri Keuangan dan juga Bapak MenteriHukum dan HAM yang kami hormati dan hadiri sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kepada kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa bahwapada hari ini kita dapat sama-samadapat melaksanakan Rapat Kerja PansusDPR RI yaitu untuk membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentangKawasan Ekonomi Khusus dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelumnya kami mohon maaf kami tidak akan membaca seluruhpemandangan ini karena sudah mewakili oleh tiga fraksi yang terdahulu. Hampirsama. Yang kedua mohon maaf juga ini sedang ditandatangani oleh Ketua danSekretaris Fraksi karena memang sibuk dengan tugas masing-masing. Olehkarena ini saua hanya membacakan garis berasnya saja. Bahwa pembentukanundang-undang atau Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan EkonomiKhusus merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentangPenanaman Modal yang tertuang pada Pasal 31 ayat 3. Ketentuan EkonomiKhusus diatur oleh Undang-Undang. Artinya memang sudah diamanatkan didamUndang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yang sudah selesai kalau tidak bulanMaret tahun 2007 atau kira-kira sudah satu tahun lebih. Jadi memang ini selainamanat Undang-Undang memang beberapa daerah sangat mengharapkan.Tentunya rekan-rekan dari Komisi VI juga sangat mengharapkan sebetulnya in;biar cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak Menteri yang kamihormati beserta hadirin, bahwa salah satu keberhailan penerapan KEK adalahdengan adanya dari Pemerintah Daerah. Kalau dalam bahasa saya mungkindipangkas atau dikurangilah kewenangannya di dalam wilayahnya yang dijadikansebagai kawasan ekonomi khusus. Dalam rancangan undang-undang inimemang dikemukakan sebagian kewenangan antara Dewan Nasional danBadan Pengusahaan. Fraksi kami belm melihat posisi dan Pemerintah Daerahserta wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam suatu wilayah KEK didaerahnya. Apakah tidak sebaiknya hal ini diatur di dalam pembahasanRancangan Undang-Undang nanti sehingga Pemerintah Daerah dapatmempunyai pedoman yang jelas sampai dimana kewenangannya di dalamekonomi khusus tadi. Pasal 34 ayat 1 Rancangan Undang-Undang menyiratkanbahwa setiap wajib pajak yang melakukan usaha di kawasan ekonomi khususdiberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah danretribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementarapada ayat 2 nya dinyatakan selain insentif pajak daerah dan retribusi daerahsebagaimana dimaksud ayat 1 Pemerintah Daerah dapat memberikankemudahan lainnya. Pasal ini tentunya menyebabkan terjadinya potensial lostdari PAD Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu fraksi kamitidak melhat adanya substitusi pendapatan akibat penerapan pasal tersebut. Halini tentunya dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antar penduduk antarPemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.Untuk menanggulangi hal ini Pemerintah Daerah perlu diberikan penggantipemasukan. Fraksi kami berpendapat bahwa di daerah-daerah yang nantinyaditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Jadi ini sebagai ilustrai saja,Komisi VI juga beberapa hari lalu menerima audiensi dari Dumai kemudian dari

19

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

beberapa daerah juga yang menginginkan kawasan ekonomi khusus ini, makapemerintah daerahnya diberikan kewenangan. Nah ini fraksi kami di daerahdaerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tadi, makapemerintah daerahnya diberi kewenangan untuk menarik zakat dan infak sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga dengan demikiankomposisi PAD dari daerah yang bersangkutan pada sisi pendapatannyaterdapat pos zakat dan infak. oengan ini diharapkan kesenjangan dapatdikurangi atau fungsi alokasi dan distribusi dari anggaran dan pajak dapatdigantikan oleh zakat dan infak tersebut. Untuk itu di dalam RUU ini perludibuatkan ketentuan khusus mengenai hal tersebut. Dalarn hal ini fraksi kamiminta tanggapan dari Pemerintah.

Saudara Pimpinan, Anggota, Ibu Menteri, Bapak Menteri dan seluruhjajarannya yang kami hormati. Beberapa pokok pikiran dan pendapat yang kamisampaikan diatas merupakan sebagian bahan pertimbangan kami dalammembahas RUU ini, dan tadi telah kami sampaikan bahwa kami tidak membacakeseluruhannya ada di dalam naskah ini. Yang pada dasarnya bahwakedaulatan Wilayah Negara RI, apalagi concern kami tentu dari sektor riil,perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah, perlindungan terhadapkelestarian sumber daya alam Indonesia, tentunya diharapkan dari KawasanEkonomi Khusus ini kalau sudah terbentuk. Investor baik luar negeri maupundalam negeri juga akan berlomba lomba di kawasan yang cukup menarik ini.Kemudian juga akan bisa secara nasional tentu akan meningkatkanpertumbuhan ekonomi nasional damn juga pemberdayaan ekonomi daerah. Danyang sangat penting adalah pemerataan pembangunan akan menjadipertimbangan yang sangat penting dan strategis di dalam UU ini nantinya.

oemikianlah pandangan dari Fraksi PPP yang pada prinsipnya bahwa fraksikami siap membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan EkonomiKhusus ini dengan fraksi-fraksi yang lain. Dan juga dengan OPO kalau memangsesuai dengan tata tertib yang diatur. Oemikianlah Pemandangan Umum FraksiPPP terhadap RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Kepada saudarapimpinan Pansus dengan seluruh anggota Pansus, Saudara Ibu MenteriPerdagangan, kemudian Bapak Menteri Perindustrian Bapak Fahmi, kemudianSaudara Menteri Keuangan yang mewakilinya, Saudara Menteri Hukum danHAM yang mewakilinya, seluruh fraksi yang hadir pada kesempatan ini danhadirin saya lihat di belakang banyak juga media cetak maupun elektronik yanghadir dan sangat antusias untuk mengikuti pembahasan RUU ini, tentu dari fraksikami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dankesabarannya mendengarkan pemandangan umum kami. oemikian pimpinankami sampaikan dan akhirnya kami ucapkan Wabillahittaufiq Wal Hidayah.Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 10 Oesember 2008,Pimpinan fraksi PPP oPR RI, Ketua, masih belum ditandatangani, Sekretarismasih belum ditandatangani, tetapi akan menyusul. Saya sudah bacakan. Ketuafraksinya Lukman Hakim Syaifudin dan sekretarisnya Suharso Monoarfa.

Terima kasih.

Ketua Rapat :Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PPP. Selanjutnya kami persilahkan

dengan hormat Juru Bicara Fraksi PAN.

Drs. ZULKIFLI HALlM, M.Si (F-PAN) :Tanggapan Fraksi PAN oPR RI terhadap RUU tentang Kawasan Ekonomi

Khusus.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Salam sejahtera untuk kita semua.Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Kawasan

Ekonomi Khusus.

20

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Yang kami hormati saudari Menteri Perdagangan RI,Tang kami hormati saudara Menteri Perindustrian RI,Yang kami hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili dan saudara

Menteri Hukum dan HAM.

Syukur alhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan RUU KawasanEkonomi Khusus.

Sidang dewan yang kami hormatiDalam rangka menyehatkan perekonomian nasional kita, maka kita perlu

menetapkan sejumlah kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dangeo-strategis.

Kawasan tersebut perlu dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatanindustri ekspor dan impor serta kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilaiekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapatmempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosanpengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, industri, pariwisata,perdagangan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas danmenumbuhkan keseimbangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Untukitu Fraksi PAN menyambut baik diajukannya RUU tentang Kawasan EkonomiKhusus ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia in; perkenankanlah kami dar;Fraksi PAN untuk menyampaikan beberapa pokok pokok pikiran kami.

Saudara Ketua dan hadirin yang berbahagia, kami hanya inginmembacakan beberapa poin dari pokok-pokok pandangan kami.

Pertama, RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus ini berkaitan denganperaturan perundang-undangan lainnya. Sehingga agar tidak menimbulkantumpang tindih dalam pengaturan, maka harus dilakukan harmonisasi dansinkronisasi dengan berbagai UU yang terkait seperti penanaman modal danseterusnya.

Yang kedua, RUU Kawasan Ekonomi Khusus ini akan membahas tentangpembentukan kawasan tersebut baik melalui Badan Usaha PemerintahKabupaten Kota ataupun Provinsi, kepada Dewan Nasional ataupun melaluiproses pengusulan. Untuk ini fraksi kami memandang bahwa masalah prosespembentukan ini harus kita bahas secara lebih komprehensif.

Yang ketiga, RUU Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bagian dari upayamenciptakan iklim investasi yang kondusif, harus memberi kejelasan perananbagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam bingkaiotonomi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengandemikian harus diberi peranan dan wewenang yang signifikan dalam melakukanproses penanaman modal untuk memajukan daerah masing masing. Oleh sebabitu kami berpendapat bahwa RUU ini harus bersifat aspiratif dan menstimulasiperanan daerah agar dapat bersaing secara sehat untuk merebut investasidomestik maupun asing. Daerah-daerah yang ditentukan berdasarkanpertimbangan substantif, politik dan rasional dapat diberi insentif yang lebihmemadai.

Yang keempat, RUU KEK ini akan membahas tentang fasilitas yangdiharapkan dapat menjadi nilai tambah dibandingkan kawasan lain yang tidakberada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga lebih diminati olehpenanaman modal. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas fiskal berupaperpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan distribusi daerah serta fasilitasfiskal berupa pertanahan, perijinan, keimigrasian, investasi dan tenaga kerjaserta fasilitas lainnya perlu diatur lebih lanjut secara lebih teliti dan jelas.

21

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Fraksi PAN menegaskan bahwa fasilitas tersebut harus disetarakan secaracomfortable dengan negara negara lain di sekeliling Indonesia dan selarasdengan Undang-Undang Penanaman Modal. Fraksi PAN juga mengusulkan agarpemberian insentif memperhatikan pemerataan wilayah. Karena sektor-sektorusaha yang padat karya dengan sektor sektor usaha yang berorientasi ekspordan sektor-sektor usaha yang tidak terlalu diminati para pemodal, sehingga akanmengurangi kesenjangan pembangunan baik secara vertikal maupun secarahorisontal.

Kelima, Fraksi PAN menegaskan bahwa kriteria lokasi yang dapat diusulkanuntuk menjadi kawasan ekonomi khusus harus dirumuskan secara cermat dansecara terukur.

Dan yang terakhir, keenam, untuk membina pengembangan KawasanEkonomi Khusus dalam undang-undang ini ditetapkan struktur kelembagaannya,pembinaannya dalam bentuk Dewan Nasional di tingkat pusat dan kawasan danbadan pengusahaan pada tingkat daerah perlu dibahas secara lebih mendalam.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus, Bapak Menteridan hadirin yang berbahagia, dengan demikian, demikianlah pendapat dantanggapan Fraksi PAN terhadap RUU Kawasan Ekonomi Khusus, dan denganmengucap Bismilahirrahmanirrahim kami menyetujui untuk rancangan RUU inidibahas pada tahap selanjutnya.

Wabillahittaufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.Jakarta 10 Desember 2008, Fraksi PAN DPR RI, Sekretaris Fraksi Zulkifli

Halim merangkap Juru Bicara. Karena Ketua belum datang maka belumditandatangani oleh Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT :Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PAN. Selanjutnya kami persilahkan

Juru Bicara Fraksi PKB.

Hj. SAIDAH SAKWAN, MA (F-PKB) :Assalamu'alaikum Wr.Wb.Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.Sebelumnya Pimpinan dari Fraksi PKB mohon maaf karena ada

miskomunikasi yang tertulis belum sampai ke ruangan ini dan akan menyusul.Dan kami akan memberikan tanggapan secara lisan.

Tanggapan fraksi PKB atas keterangan pemerintah tentang RUU KawasanEkonomi Khusus disampaikan oleh Saidah Sakwan A-199.

Yang terhormat ibu Menteri Perdagangan,Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian, ibu Menteri Keuangan atau

yang mewakili, bapak Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa pada hari inikita telah bisa melaksanakan tugas legislasi kita yaitu Rapat Kerja untukmembahas RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Ada beberapa catatan dari Fraksi PKB melengkapi catatan dari fraksi-fraksiyang lain. Yang pertama adalah Fraksi PKB menyambut baik atas penqajuanRUU Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah. Hal ini dianggap strateqisdalam rangka menumbuh kembangkan pusat-pusat ekonomi lokal atau ekonomidaerah yang selama ini masih tertinggal.

22

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Yang kedua, orientasi pengambangan Kawasan Ekonomi Khusushendaknya diarahkan pada pengembangan dan pembangunan infrastrukturekonomi yang berbasis sumber daya alam maupun sumber daya manusia lokal.Untuk menarik investasi dan tentunya membuka lapangan kerja sebagai jawabanatas meningkatnya angka pengangguran akibat krisis global.

Yang ketiga, RUU KEK ini hendaknya dapat mengintegrasikan semuaregulasi yang terkait dengan pengaturan kawasan ekonomi dan kawasanperdagangan bebas yang selama ini bersifat parsial, agar terjadi standarisasisecara nasional dan adanya kepastian hukum. Dan secara teknis FKBmempunyai perhatian bahwa pendalaman atas substansi dan materi-materidalam RUU KEK ini menjadi sangat penting terutama pasal-pasal yangberimplikasi luas kepada masyarakat agar tidak terjadi resistensi. Dan uji publikyang lebih luas atas RUU KEK ini kepada semua stakeholder itu juga menjadisangat penting agar terjadi akseptabilitas yang masif bagi semua pemangkukepentingan secara nasional.

Dan yang terakhir target dari FKB adalah target pembahasan RUU inidiharapkan selesai sebelum masa periode DPR RI in; berakhir. Berarti palingtidak sebelum Oktober bisa diselesaikan.

Dengan berbagai pertimbangan di atas maka dengan mengucapBismilahirrahmanirrahim Fraksi Kebangkitan Bangsa dapat menyetujui RUUKawasan Ekonomi Khusus untuk selanjutnya dibahas dalam Pansus RUUKawasan Ekonomi Khusus selanjutnya.

Terima kasih, Wallahumuwafiq ilia aqwamithariq. Wassalamu'alaikumWarahmatullahi wabarakatuh.

Yang tertulis menyusul pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih kepada Juru Bicara PKB. Untuk selanjutnya kami persilahkan

dengan hormat Juru Bicara Fraksi PKS.

TAMSIL L1NRUNG (F-PKS) :Terima kasih pimpinan.Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap RUU tentang

Kawasan Ekonomi Khusus disampaikan Tamsil Linrung A-281.

BismillahirrahmanirrahimMenteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan atau yangmewakili, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili yang kami hormati;Pimpinan dan anggota Pansus RUU KEK;Para rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan

rakhmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kitamasih dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan selaku wakil rakyat.Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasullullah Muhammad saw,insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harusditegakan demi membangun masyararkat yang sejahtera.

Hadirin yang kami hormati;Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Kkhusus untuk kemudian

disebut RUU KEK in; diajukan oleh pemerintah dan disetujui dalam RapatParipurna DPR RI tanggal 21 Oktober 2008 untuk selanjutnya dibahas dalampembahasan-pembahasan lebih lanjut. RUU ini memiliki peranan sangat pentingditengah kondisi ekonomi Indonesia yang terkena dampak krisis finansial di

23

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Amerika Serikat. Globalisasi ekonomi yang juga berdampak global memangmembawa pengaruh negatif terhadap ekonomi Indonesia saat ini. Meskipunglobalisasi sesungguhnya juga membawa dampak positif dalam hal mendorongketerbukaan ekonomi, mendorong perubahan pola produksi dan distribusiprodusen dunia. Pusat-pusat produksi dibangun sedekat mungkin dengan lokasipasar sehingga mengubah pola logistik yang lebih mendekat kepada konsumen.

Secara umum karakteristik KEK dikelompokan dalam dua model yang telahditetapkan :

Pertama, KEK yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secarainternasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalamrangka memacu peningkatan ekspor nasional.

Kedua, KEK sebagai sebuah kawasan dengan kebijakan ekonomi terbukayang sering disebut dengan free trade zone (FTZ) atau export processing zone(EPZ) atau high industrial estate.

Dengan KEK fraksi kami berharap pertama, bisa terciptanya iklim usahayang kondusif, kemudian bisa menekan dampak krisis ekonomi dunia, dan jugabisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kita telah tetapkan.Kemudian tentunya KEK ini juga kita harapkan bisa menjadi kawasan yangberbeda dengan kawasan-kawasan lain yang sudah ada sebelumnya.

Penyelenggaraan KEK dapat dirangkum dengan berbagai jenis insentifyang diberikan, baik berupa insentif fiskal yakni pembebasan atau penguranganterhadap bea masuk impar, social services tax, penanaman modal secara bebasatau bekerjasama, bebas pengembalian laba bersih dan modal, dan insentif nonfiskal yakni pemda memberikan kewenangan terhadap otoritas kawasan,pemangkasan birokrasi atau penyederhanaan birokrasi, pembebasan visa,pengaturan tenaga kerja yang secara khusus dan lain-lain.

Hadirin yang kami harmati;Terkait dengan RPJM yang mengindikasikan besarnya investasi yang

diharapkan dapat dimobilisasi dari sektor swasta dan masyarakat. Denganharapan di tahun 2009 nanti pertumbuhan ekonomi akan mengurangipengangguran menjadi 5,7 juta dan penurunan kemiskinan menjadi 18,8 juta. Diakhir 2008 ini dampak krisis ekonomi global mulai terasa menerpa ekonomiIndonesia, anggaran menjadi terbatas maka kegiatan industri, ekspor-impordiharapkan dapat menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangipengangguran dan kemiskinan.

Beberapa pasal di dalam RUU ini perlu mendapat perhatian khusus agarUU ini nantinya dapat membantu Indonesia untuk keluar dari "Iorong gelapekonomi Indonesia" di tahun-tahun mendatang. Misalnya pembentukan KEKyang menyediakan lokasi untuk UMKM menjadi sangat penting untuk mendorongsektor riil. Pembentukan KEK diharapkan dapat mengimplementasikan hakotonomi yang diberikan pusat kepada daerah, khususnya di bidang ekonomisehingga dapat mengurangi kesenjangan yang selama ini selalu dikeluhkan olehdaerah. Namun mengingat banyaknya pembentukan badan yang diamanahkanoleh berbagai UU termasuk RUU KEK, seperti Dewan Nasional, DewanKawasan, F-PKS mempertanyakan apakah keberadaan badan-badan ini akanefektif dan tidak menjadi beban negara. Karenanya badan-badan ini menunjukantidak berfungsinya departemen dan struktur pemerintahan yang ada.

Meskipun demikian kami berkesimpulan bahwa RUU KEK ini menjadipenting untuk diselesaikan sebelum pertengahan tahun 2009, maka denganmengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

24

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

berpandangan dan berpendapat untuk "Menyetujui RUU tentang KEK dibahaspada tahap-tahap selanjutnya".

Demikian pandangan dan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atasketerangan pemerintah mengenai RUU tentang KEK.

Billahittaufiq Walhidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :Terima kasih kepada juru bicara F-PKS.Kemudian selanjutnya kami persilakan juru bicara dari F-BPD.

MUHAMMAD TONAS, Sf (F-BPD) :Ketua dan rekan-rekan anggota Pansus yang saya hormati;Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM

yang mewakili, Menteri Keuangan yang mewakili, serta hadirin yang sayahormati;

Pertama ini bukan bagian laporan dari pandangan Fraksi Bintang PeloporDemokrasi, cuma saya mohon pimpinan dan para menteri yang saya hormati, ini'kan RUU KEK. Bahasa KEK itu tidak ada di dalam UU. Karena saya khawatirmungkin terjemahan dari dialek daerah KEK itu menjadi perdebatan nantinya.Karena ini 'kan menyangkut di daerah-daerah tertentu, terutama di Riau. KEK itukalau bahasa sehari-hari Riau itu memang tidak enak. Ketika dulu menteri sebutKawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) menjadi persoalan debat di bahasamelayu, mungkin di daerah lain juga akan menjadi perdebatan. Mungkin bisadikoreksi nanti, terima kasih.

Pandangan Fraksi Bintang Pelopor DemokrasiAtas Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Disampaikan oleh Muhammad Tonas, NO.A-05.

Bismillahirrahmanirrahim.Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Anggota Pansus KEK;Yang terhormat Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RIbeserta staf;Yang terhormat Saudara Perdagangan RI beserta staf;Yang terhormat Saudara Perindustrian RI beserta staf;Yang terhormat Saudara Hukum dan HAM RI beserta staf;Hadirin yang kami hormati;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Perkenankan kami dalam Rapat Pansus KEK yang terhormat ini mengajak

para hadirin untuk menghaturkan syukur atas segala karunia Allah SWT, yangtelah diberikan kepada kita selama menjalani kehidupan di dunia ini.

Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjunganMuhammad saw, para sahabat dan umatnya yang mengikuti petunjuknya hinggaakhir zaman nanti.

Dalam kesempatan ini akmi juga menyampaikan Selamat "Idul Adha 1429H," semoga pengorbanan Nabi Ibrahim as dapat memberikan inspirasi bagi kitabersama perihal keikhlasan dalam berjuang dan juga kepedulian kita kepadasaudara kita yang miskin, baik secara struktural maupun karenaketidakmampuan mereka. Semangat ini kita harapkan dapat menjadikan kitasemakin peka terhadap penderitaan rakyat dan berbuat sekuat tenaga untukmenghilangkan penderitaan tersebut.

25

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

ketidakmampuan mereka. Semangat ini kita harapkan dapat menjadikan kitasemakin peka terhadap penderitaan rakyat dan berbuat sekuat tenaga untukmenghilangkan penderitaan tersebut.

Sidang Dewan yang kami hormati;Sebelum kami menyampaikan pandangan umum Fraksi Bintang Pelopor

Demokrasi terhadap RUU tentang KEK bersama ini kami mengemukakan hal-halsebagai berikut:

Upaya pemerintah selama 4 tahun terakhir nyaris telah gaga1 untukmensejahterakan rakyat Indonesia, tanpa memperhitungkan krisis finansial duniapun. Ini sesuai dengan penjelasan pemerintah sendiri di dalam penyampaiannaskah akademis. Pemerintah sebagaimana yang telah diakuinya sendiri tidakmampu membangun fondasi ekonomi Indonesia yang kuat, baik untukmenghadapi krisis ekonomi dunia maupun untuk membangun kesejahteraanrakyat yang lebih baik di masa mendatang.

Hal in; dapat terlihat dari pengangguran terbuka sebesar 9,9 juta orang ditahun 2005 melonjak menjadi 10,01 juta orang pada Agustus 2007. sementarajumlah penduduk miskin yang berjumlah 38,1 juta jiwa pada tahun 2004 jugame/onjak menjadi 37,17 juta jiwa pada Maret 2007. Tidak itu saja, pemerintahjuga telah nyaris gagal menarik foreign direct investment (FDI) dalam jumlahyang signifikan ke dalam negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terlebihlagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain sekawasan.

Hal in; terbukti dengan laporan yang diterbitkan World Bank mengenaiperingkat daya tarik investasi pada tahun 2007, dimana Indonesia menempatiperingkat ke 123 dari 178 negara. Sementara Singapura, Malaysia, Brunei danVietnam menempati peringkat 1, 24, 78 dan 91 dalam laporan tersebut. Angkarealisasi FDI bahkan turun dari 8,9 milyar US$ pada tahun 2005 menjadi 6,0milyar US$ pada tahun 2006. Sementara di tahun yang sama Thailand menerimaaliran FDI sebesar 10 milyar US$ dan Singapura memperoleh sebesar 24 milyarUS$.

Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada posisisangat strategis, baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun politik dalam tata wilayahglobal maupun pergaulan internasional, terlebih lagi memasuki era perdaganganbebas. Karena itu sebagai negara kepulauan dan memiliki posisi strategis kitatidak dapat menutup mata atas tuntutan dan harapan masyarakat agarpemberdayaan ekonomi nasional secara merata perlu segera diwujudkan. Salahsatu upaya mewujudkan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dapatdilakukan melalui peluang yang terbuka lebar dengan melakukanpengembangan kawasan.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat mempercepatpembangunan ekonomi di wilayah tertentu yang pad gilirannya selain menjadipenopang kekuatan ekonomi nasional juga untuk menjaga keseimbangankemajuan suatu daerah. Selanjutnya pengembangan kawasan diharapkan akanmendorong peningkatan daya saing nasional terhadap negara-negara lain,menarik penanaman modal asing, menciptakan lapangan kerja dan menjadistimulus bagi pengembangan perekonomian daerah.

Realita inilah yang mendorong lahirnya RUU tentang KEK. Berkenaandengan itu izinkanlah kami dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasimenyampaikan pandangan umum terhadap RUU KEK untuk menjadi perhatiankita semua, yaitu :

26

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

ekonomi nasional. Menurut fraksi kami untuk mewujudkan pemerataanpertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta terjadi keseimbanganpembangunan antara pulau jawa dan luar jawa, antara kota dan desa, antaradaerah maju dengan daerah tertinggal, maka negara berkewajiban melahirkansebuah program pengembangan wilayah yang diatur dengan UU. Dan secarasubstantif ketentuan yang diatur dalam RUU KEK ini bertujuan menjamin bahwadengan keberadaan KEK akan lebih cepat mendorong perkembangan danpertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, disamping itu diharapkanakan menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.

Kedua, RUU KEK ini telah memuat rumusan berbagai ketentuan mengenaipembentukan kelembagaan, lalulintas barang, karantina dan devisa, fasilitas dankemudahan serta ketentuan penutup. Namun demikian fraksi kami menilaibahwa dalam rangka pemberdayaan UMKM pada setiap pembentukan KEKbelum diatur secara jelas. Ketentuan mengenai UMKM hanya disebutkan padaPasal 37 yang mengindikasikan adanya lokasi khusus dalam KEK yangdisediakan bagi UMKM, serta Pasal 42 berkaitan dengan penetapan upahminimum sesuai kemampuan UMKM.

Berkenaan dengan pemberdayaan dan keikutsertaan UMKM dalam KEK,fraksi kami berpandangan perlu diatur dalam pasal tersendiri yang mengaturantara lain luas lokasi yang diperuntukan bagi UMKM; jenis UMKM yangdiperbolehkan ikut di dalam KEK; bentuk dan persyaratan kemitraan yang dapatdikembangkan antara pengusaha besar dan UMKM dalam KEK; dan syarat­syarat lain yang memudahkan UMKM untuk ikut serta dalam KEK.

Ketiga, dalam hal tugas dan wewenang Dewan Nasional, Dewan Kawasandan Badan Pengusahaan, fraksi kami berpandangan bahwa perlu lebihdiperjelas mengenai aspek pengawasan kepada ketiga institusi tersebut, baikmenyangkut administrasi maupun keuangan.

Keempat, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi juga menilai perlunyapengaturan mengenai dibangunnya KEK lebih dari satu buah di satu provinsi.Fraksi kami memandang perlunya aturan ini adalah untuk memberikankesempatan kepada pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mendirikan KEK,namun sebaliknya juga mengatur keberadaan kawasan-kawasan tersebut agartidak tumpang tindih dan justru memberikan efek negatif terhadap perekonomian.

Kelima, disamping itu Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi juga memandangperlunya pemerintah mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri didalam KEK. Industri yang terdapat di KEK perlu didorong untuk menggunakanbahan baku maupun mesin produksi buatan dalam negeri. Bilamana perludiberikan insentif dan disinsentif untuk hal ini.

Keenam, dalam kaitannya dengan ketentuan penutup (BAB VII) RUU KEK,fraksi kami mempertanyakan hal-hal sebagai berikut : (tapi ini sudah dijawaboleh Ibu Menteri tadi bahwasanya UU KEK juga mengeleminir UU sebelumnya)dalam angka 4 (empat) Pasal 45 RUU KEK dijelaskan bahwa dalam KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berlaku ketentuan-ketentuanKEK sebagaimana diatur dalam RUU KEK ini, terutama dalam hal pembentukanDewan Kawasan dan Badan Pengusahaan yang baru setelah berakhirnya masatugas mereka sekarang ini. Mengenai hal ini fraksi kami mempertanyakan, apaalasannya penyesuaian UU NO.37/2000 dengan RUU KEK ini? Karena hinggasekarang Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan bagi UUNO.37/2000 belum juga diterbitkan, padahal Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang langsung dibawah koordinasi Presiden RI. Pertanyaanselanjutnya, apakah dengan berubah status menjadi dibawah koordinasi DewanNasional, perkembangan dan pertumbuhan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang akan semakin cepat?

27

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Hadirin yang kami muliakan;Sebelum mengakhiri penyampaian pemandangan umum fraksi kami ini,

kami ingin menyampaukan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telahmengajukan RUU tentang KEK ini, kepada pimpinan sidang dan rekan-rekananggota Komisi VI DPR, insan pers yang saya hormati, dan akhirnya denganberserah diri kepada Allah SWT dan mengharap perlindungan-Nya maka FraksiBintang Pelopor Demokrasi dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim,"Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi setuju RUU tentang KEK untuk dibahas lebihlanjut.

Billahittaufiq Walhidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 10 Desember 2008.Pimpinan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi DPR RI

Sekretaris, Ketua,Rapiuddin Hamarung Jamaluddin Karim, SH.

KETUA RAPAT :Terima kasih kepada juru bicara F-BPD.Untuk selanjutnya kami persilakan juru bicara dari F-PDS.

CAROL DANIEL KADANG, SE, MM (F-PDS) :Pandangan Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI

Atas Keterangan Pemerintah TerhadapRancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Disampaikan oleh Carol Daniel Kadang, No.A-413.

Salam Damai Sejahtera bagi kita semua, syaloom!!!Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU KEK, Pimpinan DewanPerwakilan Daerah, Menteri Keuangan RI, Menteri Perdagangan, MenteriHukum dan HAM RI beserta jajarannya; danRekan-rekan wartawan yang kami cintai;Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita

bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaKuasa, atas kasih dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dalamkeadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti Rapat Kerja dalam rangka pembahasanRUU tentang KEK atas keterangan pemerintah.

Fraksi PDS telah melakukan pendalaman dan telaah terhadap substansipermasalahan dari materi RUU tentang KEK. Untuk itu dalam pandangan kami,memahami sepenuhnya dan memberikan apresiasi terhadap muatan materiRUU tersebut telah disinkronisasi terhadap landasan filosofis, sosiologis maupunlandasan yuridis disertai analisis peraturan perundang-undangan yang terkaitdengan pengaturan KEK dalam UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal.

Menyikapi penyampaian dan keterangan pemerintah terhadap RUU tentangKEK itu, maka Fraksi PDS DPR RI berpandangan sebagai berikut :

Pertama, KEK adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomikhusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara.Secara garis besar bahwa kebijakan ekonomi yang baik akan mampumeningkatkan daya saing perekonomian suatu kawasan, agar kebijakanekonomi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka salah satupersyaratan mendasar yang perlu dipenuhi yaitu ditegakannya perlindungan hakmilik (property rights), kepastian dan perlindungan hukum.

28

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Selanjutnya bagaimana UU yang kelak akan terbentuk ini tidak salingmenciptakan kerancuan ataupun saling tumpang tindih dengan landasan hukumlainnya, termasuk dalam hal ini adanya harmonisasi dengan peraturan-peraturanyang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dua contoh yang masih perlu untukdibenahi adalah pelayanan satu atap (one stop service) dan aturanketenagakerjaan yang hingga sekarang masih menjadi permasalahan.

Kedua, keputusan mengenai penetapan kawasan potensial tergantungkomitmen dari pemerintah pusat memberi insentif dengan melakukan pengkajianbagi daerah yang mengajukan permohonan menjadi kawasan ekonomi khususserta pemerintah harus bisa menciptakan sumber pertumbuhan baru yanglangsung berhadapan dengan pusat ekonomi dunia dan KEK harusdikembangkan dengan daya saing infrastruktur yang memadai. Kemampuanpemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunaninfrastruktur akan menjadi persoalan tersendiri dalam pengembangan KEK.Pendanaan melalui pinjaman luar negeri pada akhirnya akan menambah bebanutang pemerintah. Solusinya, pemerintah harus menitikberatkan dan harus lebihmelibatkan pengusaha nasional dan membangun kemitraan yang lebih eratdengan para pelaku usaha di kawasan KEK.

Ketiga, dalam tataran makro ekonomi untuk mewaspadai kegagalanpembentukan KEK dapat dilihat dari relatif kecilnya sumbangan devisa yangdiharapkan dari aliran kegiatan perdagangan luar negeri dan tidak mampu untukmeningkatkan nilai tambah industri dan membangun keterkaitan kedepan dankebelakang (backward and toward lingkages) dengan industri domestik danUMKM. Dalam konteks daerah kegagalan KEK akan berdampak pada terjadinyaketidakstabilan perekonomian, arus migrasi penduduk, semakin tingginyaketimpangan pendapatan yang akan memperbesar permasalahan sosial didaerah. KEK akan bekerja dengan baik, apabila ditopang dengan kestabilanekonomi makro, lokasi geografis yang strategis terutama terkait dengan pasarekspor, skema insentif yang kompetitif, manajemen kawasan yang efektif danefisien, jaringan infrastruktur yang berkualitas dan memadai, keterkaitan yangerat dengan perekonomian domestik dan peningkatan kemampuan teknologi.

Pimpian dan Anggota Pansus RUU KEK, Menteri beserta jajarannya yangkami hormati;

Berkaitan dengan pandangan dan tanggapan terhadap RUU tentang KEKatas keterangan pemerintah, maka Fraksi Partai Damai Sejahtera berpendapatdan memutuskan untuk mendukung sepenuhnya proses pembahasan RUUtersebut dilanjutkan dalam rapat-rapat Pansus dewan selanjutnya. Dengancatatan bahwa RUU tersebut harus dikaji secara mendalam dan komprehensifagar nantinya dapat disahkan menjadi UU, dan semoga bermanfaat sepenuhnyabagi stakeholder dan pengambil kebijakan serta masyarakat dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Demikian pandangan Fraksi Partai Damai Sejahtera ini kami sampaikan,semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua.

Damai negeriku, sejahtera bangsaku.

Jakarta, 10 Desember 2008.Pimpinan Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI

Sekretaris, Ketua,Walman Siahaan, SE,SH, MM, MBA. Carol Daniel Kadang, SE, MM.

29

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Terima kasih kepada juru bicara dari F-POS.Tinggal satu lagi dari F-PBR, karena Saudara Zainal Abidin Hussein

berhalangan maka dipesankan kepada sekretariat untuk menyampaikanpandangan F-PBR. Kepada sekretariat tadi dititipkan untuk disampaikan, tetapipada akhirnya ini atas dasar pertimbangan tersebut maka dengan mengucapkan"Bismillahirrahmanirrahim," Fraksi Partai Bintang Reformasi menyetujui RUUtentang KEK untuk dibahas lebih lanjut.

Oemikian pandangan Fraksi Partai Bintang Reformasi OPR RI, semogaAllah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rakhmat-Nyakepada hamba-Nya yang setiap saat bertaqwa kepada-Nya.

Jakarta, 10 Oesember 2008.Pimpinan Fraksi Partai Bintang Reformasi OPR RI

Sekretaris, Ketua,Ir. Bahran Andang, MSc. Bursah Zarnubi, SE.

Terima kasih kepada para juru bicara fraksi-fraksi yang telah memberikanpandangan terhadap RUU tentang KEK atas keterangan pemerintah.

INTERUPSI RAMBE KAMARUL ZAMAN, MSc (F-PG) :Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT :Silakan.

RAMBE KAMARUL ZAMAN, MSc (F-PG) :Terima kasih Saudara Ketua.Saudara Menteri Perdagangan, Saudara Menteri Perindustrian, yang

mewakili Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, setelah kitamendengar pandangan fraksi-fraksi, saya kira pandangan fraksi ini konstitusionalbahwa fraksi-fraksi menyatakan RUU KEK berkaitan dengan otonomi daerah,berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. F-POI tadi mengatakan berkaitandengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.Semua fraksi menyatakan itu, jadi sesuai dengan bunyi Pasal 22d Undang­Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DewanPerwakilan Oaerah ikut membahas RUU yang berkaitan dengan yang disebutkantadi. Pandangan fraksi ini dinyatakan tadi sesuai dengan UU No.1012004berkaitan dengan BAB VI Pembahasan dan Pengesahan RUU Pasal 32 ayat (2).

Oleh karena itu Saudara Ketua, karena bunyinya adalah ikut sertamembahas dan kita nyatakan dalam membahas ini kita awali dengan pandanganfraksi-fraksi dan OPO. Saya kira sudah selayaknya OPO secara resmi harusmenyampaikan pandangannya dalam forum yang sudah kita tentukan ini.

Saudara Ketua dan hadirin sekalian;

Pemerintah saya kira mengikuti prosedur bagaimana tata carapembentukan peraturan perundang-undangan. Surat Presiden telah disampaikanke OPR pada tanggal 29 Agustus 2008, jadi sudah beberapa bulan yang lalu,dan tembusannya disampaikan kepada OPO RI. Oleh karena itu Saudara Ketua,ini memang dalam pembahasan dan tanpa mengurangi bagaimana hubungankerja dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara OPRdan OPO, antara OPR dengan pemerintah dalam posisi yang sudah tepat. Tetapidengan OPO tampaknya memang kurang ada komunikasi khusus yangmenyangkut ini, kalau komunikasi surat menyurat sudah ada tetapi khusus yangmenyangkut UU ini, karena tadi di dalam UU ini juga dinyatakan oleh pemerintahdar; mulai BAB I, BAB II, BAB III dan seterusnya sangat berkaitan dengankondisi daerah.

30

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Oleh karena itu Saudara Ketua, surat OPR disampaikan kepada OPO danOPO memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan.Kalau saya baca disini, makanya kita meminta tadi data, kami beritahukan jugabahwa OPO RI saat ini telah memasuki masa kegiatan daerah berdasarkan hasilkeputusan Sidang Paripurna ke-7 OPO RI tanggal 4 Oesember 2008, untuk itukami mohon penyampaian pandangan dan pendapat OPO RI dimaksud dapatdisampaikan pada masa sidang berikutnya, ini resmi. Artinya Saudara Ketua,jangan prosesnya, saya setuju Saudara Ketua, jangan menyandera, jangan kitadisandera dalam proses pembahasan ini. Tapi jangan pula kita salah, ini nantidalam proses sudah salah, kita cape membahas, ini di yudisial riview kepadamahkamah konstitusi karena prosesnya juga sudah kita tidak lalui secara betul.

Oleh karena itu Saudara Ketua, masa sidang berikutnya itu mulai bulanJanuari 2009, kalau kita reses nanti tanggal 19 Oesember 2008, kalau dikatakanmasa sidang berikutnya ya.. bulan Januari yang akan datang OPO memberikanpandangan secara resmi, itu bisa dikatakan menyandera, seperti itu. Bagaimanacaranya kita lakukan ini jawaban pemerintah, sebab ini kita setuju sudah tatatertib jadual acara, jawaban pemerintah itu semua diselesaikan, tidak varsial,tidak ada khusus nanti jawaban pemerintah yang khusus membahas tentangOPO. Sebelum KEK ini juga, ini 'kan tempatnya saja sudah di daerah, denganmeminta ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Inisudah kita nyatakan disini. Memang sewajarnyalah OPO kita minta pendapatnyaterhadap UU ini, apalagi ini nanti akan mencabut UU yang sebelumnyadikeluarkan.

Oleh karena itu Saudara Ketua, saya kira kita mufakatkan sekarang, kalautadi tanggal 17 ini kita minta pandangan OPO terhadap RUU ini, kalau dia tidakmemberikan atau dia di daerah sekarang semua, ini bagaimana prosespembahasan selanjutnya atau kita sepakat dengan pemerintah. Memang yangakan membahas UU ini ya.. bersama pemerintah tetapi turut membahas yangkaitannya dengan otonomi daerah tentang sumber daya ekonomi dan sumberdaya ekonomi lainnya, juga yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, OPOharus ikut serta dari awal dalam pembahasan. Hanya OPO tidak memiliki kalaukita voting, dia tidak memiliki hak suara. Ini kita dudukan soalnya, jadi jangan kitaantar lembaga misalnya, antar lembaga hubungan kita antar lembaga, jikadengan pemerintah sudah cocok tapi dengan OPO masih belum menemukanwujud yang sebenarnya.

Oemikian Saudara Ketua, bukan karena persoalan saya menjadi calonanggota OPO, bukan. Karena saya terus terang bersama-sama dengan SaudaraMenteri Perindustrian pada waktu itu kita ikut mendudukan masalah ini secarabenar dalam posisi lahirnya OPO. Begitu Saudara Ketua, ya.. kita putuskansekarang, kapan OPO itu atau kita mau bikin surat keras tapi jawaban dari OPOini ya.. tampaknya OPO tidak menanggapi, padahal ini sudah dari tanggal 29Agustus 2008 diberikan kepada mereka, saya kira termasuk naskah akademisoleh pemerintah. Jadi ini sekaligus juga untuk mengklarifikasi kita kepadapemerintah bahwa bukan karena perkara OPO itu tidak punya kewenangan, tapikewenangan yang diberikan sesuai dengan konstitusi tidak digunakan secarabaik.

Itu saya kira Saudara Ketua, terima kasih atas perhatiannya.Wassa/amu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :Terima kasih Pak Rambe.Kita tidak usah debatkan soal perhubungan daerah atau tidak daerah, itu

bisa 3 hari 3 malam kita. Tetapi yang je/as dalam Tata Tertib bahwa OPO itudalam pembahasan Tingkat I hanya sampai kepada pandangan OPO pada acaraini, tapi untuk selanjutnya kita lihat nanti. Saya kira tidak ada keikutsertaan OPO

31

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

untuk tingkat pembahasan selanjutnya, hanya pada tingkat pandangan OPOterhadap RUU atau terhadap keterangan pemerintah. Jadi oleh karena itu, tadikita sudah putuskan kita akan menulis surat satu kali lagi, kita akan agendakantanggal 17 tetapi itu juga tidak menghilangkan hak mereka, kapan mereka maumasukan. Mungkin bisa kita agendakan khusus atau mereka agendakan khususnanti dengan pemerintah.

DRS. NURUL FALAH EDDY PARIANG (F-PAN) :Pak Ketua, saya ingin meluruskan lagi. Bahwa sesungguhnya mekanisme

pembahasan UU sesuai Tatib kita dan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kitasebetulnya keterlibatan OPO itu tetap ada, keterlibatan OPO itu memang tidakdari awal sampai akhir. Jadi terserah diwaktu mana, dijadual mana kita jadualkandia bisa memasukan konsepnya dan pandangan-pandangannya. Kalau tokh adaistilah akan tersandera saya pikir tidak, tidak akan tersandera. Memang agakberbeda institusi OPR dan OPO, kalau OPO mereka tidak punya fraksi, orang perorang, komando dia sendiri sehingga agak susah. Kalau dia lagi reses susahmau dikomando karena tidak ada fraksi. Kalau kita punya fraksi, mereka tidakpunya. Saya kira kita tinggal berikan waktu saja, kalau dia tanggal 17 tidak bisaada waktu yang lain, ini tidak tersandera UU ini.

Terima kasih.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F-PAN) :Pak Ketua, jadi minggu depan kita jalan saja dengan jadual kita, lalu kita

ingin melihat kehebatan Pimpinan Pansus ini. Kapan bisa menghadirkan bapak­bapak OPO. Yang jelas harus hadir dalam Pleno Pansus, kapan saja kita tunggu.

KETUA RAPAT :Bukan soal hebat tidak hebat pak, artinya begini, memberikan pandangan

terhadap UU itu adalah hak. Kalau mereka tidak mau mempergunakan haknyakita tidak mau tersandera oleh karena itu.

Oleh karena itu seperti jadual semula tanggal 17 tetap kita jadualkanpandangan OPO terhadap RUU KEK.

MUHAMMAD TONAS, SE (F-BPD) :Boleh usul ketua. OPO itu 'kan reses, karena dia tidak punya fraksi lebih

banyak 'kan otoritas pribadi mereka. Karena dia reses mungkin ada kesulitanuntuk bisa dari pimpinannya untuk menghubungi. Kalau bisa kita kasih waktuyang agak panjang, karena apa?

Karena ini menyangkut daerah-daerah tertentu, UU ini 'kan juga berapadaerah-daerah tertentu yang akan menjadi prioritas oleh kita. Jadi saya mintawaktu bukan hanya tanggal 17 tapi berikan prioritas yang agak longgarlah, ituterkait dengan pernyataan Pak Zulkifli Halim tadi bahwasanya kehebatan ketuamemang diuji disini.

KETUA RAPAT :Saya kira itu tadi kita sudah sepakati sama, tanggal 17 itu kita jadualkan

tetapi boleh mereka gunakan hak mereka ini, tetapi karena di dalam Tatib itupada waktu-waktu masih tahap pandangan fraksi dan OPO. Kalau masih tahapitu mereka gunakan haknya silakan, tetapi kalau sudah masuk kepada DIM-DIMsaya kira itu tidak ada lagi.

Saya kira semua sudah kita sepakati bahwa tanggal 17 ada dua acara tetapkita agendakan. Pertama, pandangan OPO terhadap RUU KEK dan keteranganpemerintah. Kedua, jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi danOPO (kalau ada pandangan OPO-nya).

32

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Oleh karena itu dengan selesainya semua pandangan fraksi-fraksi saya kirasudah selesailah acara kita pada hari ini, maka kami sebagai pimpinan atasnama anggata semuanya mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudaraAnggata Pansus, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, yang mewakiliMenteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM serta para undangan sekalian,kami juga mahan maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindak­tanduk yang kurang baik kami mahan dibukakan pintu maaf. Oleh karena itudengan mengucapkan "Hamdallah - Alhamdulillah hirrabbil'alamin," rapat inisaya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)

Jakarta, 10 Desember 2008.

SEKRETARIS RAPATPANSUS RUU TENTANG KEK,

DRS. HELMIZARNIP. 210001447

33

ARSIP D

AN DOKUMENTASI