RISALAH RAPAT -...

108

RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Tahun Sidang : 2006 - 2007

Masa Persidangan : IV

Jenis Rapat : RDP/RDPU PANJA RUU tentang BHP

Sifat : Terbuka

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juni 2007

Waktu : Pukul 14.00 Wib s/d Selesai

Dengan : Kadinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Prov. DKI Jakarta,

Ketua Majelis Pertimbangan Pendidikan Agama Departemen

Agama, Direktur Highscope, Direktur Gobel Matsushita, dan

Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia (APSI)

Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR-RI

Ketua Rapat : PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN/WK. KETUA

Sekretaris : H. Agus Salim, SH./ Kabag. Set Komisi X DPR-RI

Acara : Pembahasan mengenai RUU BHP

Anggota Hadir : … dari 23 Anggota Panja RUU BHP DPR-RI,

Izin … Anggota

PIMPINAN TIMUS RUU TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) :

1. DR. IRWAN PRAYITNO ( F-PKS/KETUA)

2. PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, S.IP, DIDS (F-PG/WK. KETUA)

3. HERI AKHMADI (F-PDIP/WK. KETUA)

4. DRS. ABDUL HAKAM NAJA (F-PAN/WK. KETUA)

5. DRA. HJ. ANISAH MAHFUDZ, M, AP (F-KB/WK. KETUA)

109

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA :

6. DRA.HJ. CHAIRUNNISA, MA

7. FIRDIANSYAH, SE, MM.

8. MUSFIHIN DAHLAN

9. DRG. H. TONNY APRILANI M.SC.

10. DRA. TRULYANTI HABIBIE SUTRASNO, M.PSI.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN :

11. DR. IR. WAYAN KOSTER , MM

12. SUDIGDO ADI

13. DRS. H SOERATAL, HW

14. CYPRIANUS AOER

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

15. H. DAROMI IRJADJAS, SH, M.SI

16. DRS. H.A. HAFIDZ MA‟SOME

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

17. PROF. MIRRIAN S. ARIEF, M.EC. PH.D.

18. ANGELINA SONDAKH, SE

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL :

19. H ADE FIRDAUS, SE.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA :

20. DRS. H. MUCHOTOB HAMZAH, MM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :

21. AAN ROHANAH, M.AG.

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI :

22. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, MA

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA :

23. RUTH NINA M. KEDANG, SE

110

PIMPINAN RAPAT (Prof.Dr.H. ANWAR ARIFIN):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya.

Yang terhormat saudara Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi… DKI Jakarta.

Yang terhormat Direktur Masusita Gobel.

Yang terhommat saudara Ketua Asosiasi Fsikolog Sekolah Indonesia (AFSI).

Yang terhormat saudara Direktur High Scope.

Bapak-bapak ibu-ibu anggota DPR yang hadir.

Alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesemptan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima

kasih atas kehadirannya memenuhi undangan pimpinan DPR. Kami ingin memperkenalkan dulu teman-

teman karena ini rasanya baru pertama kali ini kita bertemu di sini, yang ujung ini yang paling gagah ini

adalah Bapak Balkan Kaplale, ini ketua Panja RUU APP, jadi rambutnya selalu rapih pak itu beliau dari

Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Timur. Kemudian Pak Ade Firdaus beliau dari PAN daerah

pemilihan Jawa Barat, kemudian paling ujung Pak Daromi Irdjas PPP daerah pemilihan Jawa Tengah,

Pak KH. Hafidz Ma‟soem dari PPP Jawa Timus, kemudian yang di sampingnya yang paling cantik ini

Mba Nina Kedang yang termuda di sini dari PDS NTT, di sebelahnya juga ada dari NTT Pak Cyprianus

Aoer beliau dari PDI Perjuangan, di belakangnya Pak Razak Parosi dari PDI Perjuangan daerah

pemilihan Sulawesi Tenggara, kemudian Pak KH. Ahmad Darodji ini satu-satunya pakai kopiah dari

Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah, kemudian di samping kiri saya Pak Irwan Prayitno sekarang

Ketua Komisi X DPR-RI dari PKS daerah pemilihan Sumatera Barat. Saya Anwar Arifin Golkar daerah

pemilihan Sulawesi Selatan.

Bapak ibu sekalian.

Kami ingin menyampaikan hari ini sebenarnya adalah hari Pansus yang kita pinjam untuk

memanfaatkannya sehingga nanti sebentar teman-teman akan bergabung dan ini adalah rapat dengar

pendapat umum (RDPU) jadi tidak memerlukan kourum sebagaimana yang dituntut dari sebuah

persidangan rapat kerja. Baiklah dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim rapat dengar

pendapat umum dengan resmi kami buka.

(KETOK PALU 1 KALI)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.15 WIB)

Bapak-bapak dan ibu-ibu rapat ini terbuka untuk umum.

Bapak ibu dan hadirin yang kami muliakan, kami mengundang bapak ibu ini adalah sesi terakhir

dari rangkaian rapat dengar pendapat umum berkaitan dengan RUU tentang Badan Hukum Pendidikan,

yaitu amanah dari Pasal 53 tentang Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi RUU

Badan Hukum Pendidikan ini kami sudah mendengarkan dari berbagai stakeholder pendidikan, dan

terakhir kemarin dari teman-teman dari pemerintah yang non departemen Pendidikan Nasional yang

berkaitan dengan itu dari Departemen Hukum dan HAM, Departemen Agama dan sebagainya

sebelumnya juga sudah.

111

Kami ingin menyampaikan inti masalahnya, yang pertama dalam Pasal 53 itu Badan Hukum

Pendidikan itu ditulis dengan huruf kecil, jadi namanya nama jenis bukan nama diri, jadi pikiran awalnya

itu ya itu memetakan badan-badan hukum untuk pendidikan, antara lain dalam penjelasannya itu Badan

Hukum Milik Negara.

Yang kedua adalah adanya komplikasi antara Undang-Undang Yayasan dengan RUU Badan

Hukum Pendidikan, para penyelenggara perguruan tinggi swasta se-Indonesia menyatakan bahwa

Undang-Undang Yayasan itu bisa menaungi pendidikan, sedangkan Pasal 53 menyebutkan bahwa

satuan pendidikan formal harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan. kata pendidikan yang ada dalam

Undang-Undang Yayasan itu, itu bisa ditampung dalam pendidikan non formal, sedangkan AFTISI

menganggap sama dengan yang terakhir saya katakan bahwa Undang-Undang Yayasan tidak bisa

menampung pendidikan formal. Kemudian tuduhan atau kritik bahwa RUU yang dibuat oleh pemerintah

menjurus kepada liberalisasi pendidikan dan komersialisasi pendidikan, jadi artinya negara akan lepas

tangan ya. Kemudian wali amanah ada juga usul tentang wali amanah dan sebagainya, kali ini terakhir

kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk hadir di sini mewakili lembaga masing-masing, kami

ingin menerima masukan dan termasuk kami mengundang dari Asosiasi Fsikolog Sekolah Indonesia itu

untuk memberikan juga masukan bagaimana agar pengembangan bakat dan minat serta kemampuan

mahasiswa itu bisa ditampung di dalam RUU BHP. Karena dari 220 juta penduduk Indonesia

memperoleh pemain bola 17 orang saja ternyata susah, masa bisa kalah sama Irak yang berperang

terus, Singapura yang kecil, dan sebagainya tentunya. Nah inilah nanti kita harapkan masukan-

masukan dari itu, kami sudah mengirimkan bahannya.

Baiklah kami akan mempersilahkan dulu, siapa dulu yang mulai ya, bapak-bapak, Kepala Dinas

dulu ya karena beliau sudah duduk di tengah paling kanan dan biasanya itu kursinya Menteri

Pendidikan Nasional, jangan-jangan nanti dari Kepala Dinas langsung menjadi Menteri Pendidikan

Nasional amiin. Silahkan pak memperkenalkan diri dan teman-temannya kalau ada silahkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DKI (MARGANI M. MUSTAR):

Terima kasih bapak pimpinan.

Yang saya hormati pimpinan dan anggota dewan yang hadir pada hari ini.

Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia.

Saya Margani Muhamad Mustar Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta,

hari ini hadir bersama 3 rekan saya, Bapak K.H. Husein Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Ujang Arifin

Kepala Sub Dinas Standarisasi dan Pengembang Migran, dan Pak Dinas Kepala Seksi Pendataan.

Terus terang seperti yang bapak sampaikan tadi ini adalah pertama kali kami ada di sini

bertemu dengan bapak, pertama kali diundang dan terus terang saya merasa surprise sebagai suatu

dinas di tingkat provinsi bisa diundang di lembaga yang terhormat ini dan karena surprise itu juga rada

grogi jadinya dan mungkin dari itu masukan yang kami sampaikan kurang maksimal. Tapi kami berniat

112

untuk terus mengikuti proses ini dan InsyaAllah pada waktu yang akan datang apabila ada kesempatan

kami tetap akan memberikan masukan.

Ibu dan bapak yang saya hormati.

Saya mungkin akan mengawali masukan ini dengan melaporkan kepada ibu dan bapak secara

ringkas keadaan pendidikan menengah dan tinggi di DKI Jakarta yang mungkin salah satu tipelogi dari

satu daerah yang ada di Indonesia ibu kota. Di DKI Jakarta ada 1.100 SMA dan SMK, 116 SMA Negeri,

60 SMK Negeri dan sisanya adalah swasta. Jadi peran serta swasta untuk pendidikan menengah di DKI

Jakarta itu sekitar 60% melayani penduduk Jakarta.

Perguruan tinggi ada 538 termasuk pendidikan kedinasan, namun walaupun nama kami Dinas

Pendidikan Menengah dan Tinggi, tapi pada sektor-sektor tingginya kewenangan kami sangat terbatas,

karena kewenangan masih jauh dipegang oleh Dirjen DIKTI dan Kopertis. Jadi mungkin kami akan lebih

fokus pada pendidikan menengah.

Dapat kami laporkan bahwa kalau kita lihat dari karakter terutama kualitas penyelenggaraan

untuk 116 SMA Negeri dan 60 SMK Negeri, itu relatif kualitasnya homogen, karena semua berada di

bawah pembinaan langsung dari pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas…, namun untuk

sekolah-sekolah swasta yang berjumlah kurang lebih 500-an untuk SMK dan 490-an untuk SMA, ini

memang terjadi heterogenitas yang cukup tinggi dari segi kualitasnya. Ada sekolah-sekolah swasta

yang sangat baik dan bahkan beberapa lebih baik dari sekolah negeri yang terbaik, tetapi sangat

banyak juga yang kondisinya menengah ke bawah, dan perlu dibantuk karena memprihatinkan, karena

memang kapasitas pengelolaannya yang memang tidak terlalu optimal.

Jadi inilah gambaran ringkas dari pendidikan yang ada di DKI Jakarta, sudah barang tentu

kalau saya bicara tentang kualitas yang tadi ada yang homogen ada yang heterogen itu merupakan

resultante dari berbagai variabel, yaitu variabel tenaga kuantitas dan kualitas guru, variabel sarana dan

prasarana pendidikan, variabel manajemen, dan juga kurikulum serta mekanisme pengelolaannya.

Jadi ini bapak di dalam menyelenggarakan pembinaan pendidikan ada dua tantangan besar

yang kita hadapi, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan kesempatan yang sebesar-

besarnya untuk masyarakat mengikuti pendidikan yang setinggi-tingginya, nah ini biasanya kita

terjemahkan di dalam bahasa program adalah dalam bentuk memberikan jaminan terciptanya

pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Kemudian tantangan kedua yang besar buat kita adalah

bagaimana kita menjalankan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi, untuk DKI Jakarta

tantangannya mungkin tidak hanya kualitas berstandar lokal atau nasional tetapi juga beberapa diantara

sekolah sudah menjalankan pendidikan dengan kualitas standar internasional.

Jadi dua hal itu yang kita alami, untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat kami

laporkan bahwa penyediaan dari sisi pelayanan pendidikan secara kuantitas itu sudah mencukupi di

DKI Jakarta, kalau saya ambil rasio antara jumlah kursi yang ada di SMA dan SMK Negeri dan swasta

dijumlah dibandingkan dengan jumlah anak yang mengikuti ujian SMP dan Madrasah Tsanawiyah, itu

rasionya sudah 130%, artinya dari segi kuantitas ketersediaan pelayanan kita mencukupi. Sementara

113

dari segi kualitas seperti kami sampaikan tadi ada heterogenitas terutama di kalangan pendidikan yang

diolah dikelola oleh swasta.

Jadi ibu dan bapak, saya melihat kepentingan itulah yang utamanya harus bisa diakomodir oleh

Undang-Undang BHP ini, yaitu bagaimana undang-undang ini bisa menjamin ketersediaan atau

terciptanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan kebetulan DKI Jakarta sudah memadai dari

segi kuantitas dan diharapkan juga undang-undang itu bisa menjamin terjadinya atau terciptanya

layanan pendidikan yang berkualitas tinggi yang menurut amanat Undang-Undang Pendidikan bahkan

di setiap daerah diminta untuk ada yang berstandar internasional.

Kemudian hal lain yang diharapkan bisa terjamin dengan adanya undang-undang ini adalah

terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan kemudian terjadinya prinsip non komersial,

prinsip non komersial ini memang terlihat menjadi salah satu asas di dalam Undang-Undang

Pendidikan, tetapi di dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih katakanlah belum terlalu pasti untuk

menilai apakah suatu sekolah sudah tidak menjalankan komersialisasi, atau masih adakah

komersialisasi di satu sekolah, karena dari beberapa contoh yang kami miliki utamanya pada sekolah-

sekolah swasta, misalnya katakanlah pada SMA, ada SMA yang mengambil iuran dari muridnya

sebulan Rp.40.000 kurang lebih, tapi ada juga yang mengambil iuran muridnya sekitar Rp.2,5 juta

sampai Rp.3 juta. Nah saya belum bisa menilai apakah ini sudah bisa kita buktikan mana yang

komersial yang mana yang tidak, nanti akan ada variabel lain yang menyebabkannya terjadinya

pungutan itu.

Kemudian saya melihat juga undang-undang itu bisa mengakomodasi terciptanya peran serta

yang proporsional dan bertanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam pasal yang

terkandung di dalam undang-undang ini saya melihat ada dua ungkapan, yang pertama pemerintah

dapat memberikan dana untuk undang-undang, dan masyarakat juga dapat memberikan, jadi kata-

katanya dua-duanya dapat, tidak ada satu… yang mendapat beban untuk memperoleh kata wajib gitu,

jadi kalau kata-katanya dapat, kalau suatu saat… tidak dapat, mungkin tidak terjadi itu BHP. InsyaAllah

di Jakarta tidak terjadi tapi saya tidak tahu di daerah lain.

Kemudian kami juga berharap undang-undang ini bisa mengakomodasikan heterogenitas yang

ada, seperti yang saya katakan tadi sekolah swasta sangat heterogen. Sekolah swasta di DKI Jakarta

yang jumlahnya kurang lebih 500 untuk SMA, 490 untuk SMK, itu secara garis besar saya bisa

gambarkan misalnya pada saat ujian nasional kemarin, ada 6 sekolah swasta yang tingkat kelulusannya

0%, tapi ada juga banyak sekolah swasta yang tingkat kelulusannya 100%, yang 0% ini kebetulan

memang sekolah swasta yang sangat minim jumlah muridnya antara 7 sampai 15, jadi ini untuk

menggambarkan heterogenitas yang terjadi. Jadi kita berharap BHP ini bisa mengakomodasikan

heterogenitas yang ada.

Ibu dan bapak kami sudah melakukan mencoba melakukan bahasan terhadap rancangan

undang-undang ini dan memang forum yang kami miliki yang mungkin saya merasa kapasitasnya

masih terbatas, melihat bahwa secara umum atau secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang

114

BHP ini sudah mengakomodasikan berbagai kepentingan yang tadi saya sampaikan, walaupun untuk

pelaksanaannya saya melihat perlu adanya suatu kesiapan yang matang di masyarakat, jadi ada 3

tahapan yang mungkin bisa saya usulkan untuk bisa mengendors undang-undang ini nantinya yaitu

setelah Undang-Undang ini diterbitkan maka perlu diciptakan rekayasa-rekayasa bagaimana

mekanisme yang terbaik untuk pelaksanaan undang-undang ini, setelah itu dilakukan fase education

atau sosialisasi yang intent setelah itu baru dilakukan enforchment, jadi kami serius… dengan 3E yaitu

Enginering, Education, dan Enforchmen manakala ada sesuatu yang baru dimunculkan.

Jadi ini secara sekilas yang bisa saya sampaikan tanggapan terhadap rancangan undang-

undang ini, ada beberapa masukan yang bersifat redaksional tapi akan kami sampaikan secara tertulis.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi DKI Jakarta. Ini

memang sengaja kami mengundang untuk implementasinya nanti ini bagaimana pak, terutama di

tingkat sekolah menengah.

Sebelum kita lanjutkan, ini ada teman-teman yang sudah bergabung, saya perkenalan yang di

depan ini Ibu Trully dari Golkar daerah pemilihan Gorontalo, kemudian di belakang adalah Pak Boy dari

Partai Demokrat derah pemilihan Jawa Barat, kemudian Pak Ebby Jauhari dari Golkar daerah pemilihan

Banten, kemudian di belakang Pak Komar dari Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat, kemudian Pak

Dedy Sutomo PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah, kemudian Pak Gusti Syamsumin Golkar

daerah pemilihan Kalimantan Barat. Jadi ini mewakil rakyat, satu anggota ini rata-rata 300 ribu ini bapak

ibu. Kita berusaha untuk menyelesaikan pukul 16.00 WIB ya, bapak ibu jadi mudah-mudahan pukul

16.00 WIB bisa kita selesai. Kita berurut saja ya, berikutnya dari Asosiasi Fsikolog Sekolah Indonesia.

Ya silahkan bu.

ASOSIASI PSIKOLOGI SEKOLAH INDONESIA (RENI):

Ya terima kasih ya prof Anwar.

Pimpinan rapat dan anggota dewan yang saya hormati.

Sebelumnya kami memperkenalkan teman-teman yang ikut dalam rombongan ini, sebelah

ujung adalah Ella Sihab fsikolog pemilik Cikal, kemudian Irma fsikolog dari Bobo, kemudian Tia dari

Familyu Discovery, Fitria fsikolog dari High Scope, Fonny fsikolog dari Klinik Anakku, dan Rini Polwan

dari Bhayangkari Serang.

Baik ibu bapak sekalian.

Pertama-tama kami atas nama Asosiasi Fsikolog Sekolah Indonesia mengucapkan banyak

terima kasih atas kesempatan yang diberikan pimpinan Komisi X DPR-RI pada hari ini untuk disertakan

dalam RDPU tentang masukan untuk pembahasan RUU BHP. Namun beda dengan teman-teman yang

lain, kami ke sini dengan harapan yang sangat besar agar profesi kami fsikolog dapat diakui sebagai

profesi yang profesional di sekolah, dalam hal ini kami menginginkan agar dimasukkan dalam Bab VI

115

Ketenagaan Pasal 26 tentang Fsikolog Sekolah. Secara teknis tentunya kami serahkan sepenuhnya

kepada anggota dewan yang terhormat bagaimana bunyi nantinya, karena dalam ayat hanya tertulis

karyawan BHP terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga penunjang. Di dalam

penjelasan atas RUU tersebut, Pasal 26 ayat (1) yang ada hanya tentang tenaga penunjang.

Adapun landasan pemikiran kami mengusulkan fsikolog sekolah dimasukkan dalam karyawan

BHP adalah sebagai berikut: kita kenal untuk pertama kali profesi fsikolog ini adalah pada saat Prof.

Slamet Imam Santoso sebagai guru besar pada GS UI di ITB Februari 22 yang berjudul pemeriksaan

fsikologis sebagai dasar untuk sekolah, hal ini menarik karena beliau adalah fsikiater tetapi mengambil

topik tentang pemeriksaan fsikologis, ternyata dari hasil pemeriksaan sehari-hari sebagai fsikiater Pak

Slamet menemukan banyak karyawan maupun anak sekolah yang depresi yaitu tidak adanya

kesamaan penempatan di sekolah ya bakat dan minatnya. Nah pada kesempatan tersebut Pak Slamet

mengingatkan bahwa fungsi sekolah tidak hanya mendidik anak menjadi pintar tetapi juga fungsi

saringan. Nah fungsi saringan inilah yang selama ini sampai saat ini menjadi membuat ribut di sekolah

karena tidak adanya pemahaman dari masyarakat bahwa ada hukum dari yang disebut survive of the…,

sebenarnya tidak semua orang cocok untuk bersekolah tertentu di sekolah tertentu. Nah hal inilah

kemudian yang saya kira hanya profesi fsikolog yang bisa membantu mengarahkan bakat dan minat.

Tadi dikatakan oleh Prof Anwar bahwa memang tidak semata-mata kognitif tapi itu juga harus

memperhatikan faktor-faktor yang non intelektif.

Nah kenyataannya profesi kita fsikolog di sini hanya dalam konteks pemanfaatan di dalam

pendidikan, baru sebatas tukang tes, jadi kita di luar sekolah pak, jadi hanya memotret IQ siswa berapa,

apakah digunakan atau tidak oleh pihak sekolah itu masih tanda tanya besar. Nah di dalam sekolah

yang menjadi andalan dari pihak sekolah adalah guru BP, yaitu sarjana latar belakangnya BK, namun

juga akhir-akhir ini banyak teman-teman dari S1 fsikologi yang menjadi guru BP. Nah keberadaa

fsikolog sekolah kalau tidak dimanfaatkan adalah mubazir, padahal merekalah yang bisa untuk

memptret potret siswa yang mampu mendeteksi permasalahan, dia mendiagnosis melakukan

pemeriksaan, menganalisis… kelainan pada diri individu sampai dengan memberikan rujukan ke dokter

ahli gizi, terapi dan lain sebagainya.

Nah oleh karena itu kami menyadari bahwa pemahaman ini tentu perlunya fsikolog sekolah

bukan hal yang mudah, kami berharap besar dengan DPR mendukung gagasan bahwa di dalam sistem

NKRI perlu adanya scholl fsikologize. Usul konkrit kami dalam Pasal 26 ayat (1) agar ditambahkan kata

fsikolog atau jika fsikolog akan dijadikan bagian dari ketenaga pendidikan, maka perlu dalam penjelasan

disebutkan hal tersebut.

Untuk informasi bahwa tenaga fsikolog di kesehatan sudah diperjuangkan sudah berhasil dan

menjadi tenaga fungsional. Konsekuensi logis dari usulan ini maka sekolah perlu memiliki seorang

fsikolog atau sekurang-kurangnya bekerja sama dengan kantor konsultan fsikolog. Saya kira

demikianlah apa yang bisa kami masukkan kita berikan kepada anggota DPR, dan sebagai informasi

juga nanti sore kami akan bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional untuk bicara secara panjang

116

lebar mengenai bagaimana teknis dan kita minta bantuan pemerintah agar profesi kami diakui.

Sebelumnya kami juga telah ketemu dengan Menkokesra tentang masalah ini, dan kami berharap

dalam waktu dekat sosialisasi mengenai fsiko sekolah ini bisa dilaksanakan.

Terima kasih pak.

PIMPINAN RAPAT:

Ya, terima kasih Bu Rani.

Jadi salah satu fraksi ini memang sudah memasukkan dalam draftnya itu ada fsikolog sekolah

ya setiap sekolah Pak Margani seharusnya punya fsikolog, apakah nanti nah mudah-mudahan nanti

bisa diterima oleh pemerintah dan seluruh anggota DPR, kemudian kita teruskan Ibu Direktur Masusita

Gobel kami persilahkan.

DIREKTUR GOBEL MATSUSHITA (ALVIANA COKRO):


Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat pimpinan rapat dan bapak ibu sekalian.

Selamat sore.

Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri nama saya Alviana Cokro dari Masusita

Gobel Institut, salah satu unit yang ada di bawah yayasan Masusita Gobel. Menerima kami menerima

undangannya kemarin pak, cuma ini mungkin saya datang kemari bukan untuk memberi masukan detail

mengenai BHP-nya karena tempat kami belum mempunyai sekolah formal pak. Jadi ini juga saya ingin

mengoreksi suratnya karena di sini dikatakan kami sebagai penyelenggara pendidikan asing di

Indonesia. Penyelenggara dalam pemikiran kami adalah suatu badan asing, padahal bukan jadi sedikit

menginformasikan bahwa kami atau Masusita Gobel itu berdiri tahun 1979, untuk merealisasikan mimpi

almarhum dari Pak… Muhammad Gobel dan Ibu… Masusita. Mereka sebagai pribadi mendirikan

Yayasan Masusita Gobel, dan misinya adalah ikut terlibat dalam pengembangan intelektual dan

kesejahteraan dari bangsa Indonesia dan pendidikan di kami adalah pendidikan non formal. Jadi nanti

kalau memang ada waktu kalau memang diperlukan saya ada sedikit untuk mengenal ini siapa sih saya

terus terang kaget kenapa kami bisa dibilang sebagai penyelenggara pendidikan asing, gitu saja

informasinya. Jadi kalau memang diperlukan saya ada bisa tunjukan slide apa aktivitas kami, kalau

ditanya terus hubungannya dengan pendidikan apa, ya kami berhubungan dengan pendidikan tapi

pendidikan kami adalah non formal, jadi memang ada kami seperti kami terlibat dengan Diknas untuk…

kemudian kami ikut terlibat untuk penentuan syarat kompetensi untuk bidang elektronika iya, kemudian

kami juga melakukan pelatihan di bidang teknikal ya, tapi lebih kepada bukan formalnya pak, jadi

informal, aktivitas kami ya kami sudah kemana-mana juga tapi bukan formal.

PIMPINAN RAPAT:

Ada pendidikan asingnya gitu? yang non formal tapi asing?

117


Kami memakai standarnya standar dari luar atau standar Masusita kita pakai. Jadi ini dalam

rangka untuk penentuan standar kompetensi itu pak.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:

Ya terima kasih bu.

Jadi walaupun pendidikan non formal tapi sudah datang ke sini jadi tak kenal maka tak sayang

ini ya kan kita sudah tahu dan saya kira suatu saat mungkin bisa berkembang nanti menjadi pendidikan

formal begitu.

Baik kita teruskan Ibu Direktur High Scope silahkan.

DIREKTUR HIGHSCOPE (ANTARINA):


Selamat sore dan salam sejahtera.

Yang terhormat pimpinan rapat dan bapak ibu sekalian yang hadir di sini, nama saya Antarina

dari High Scope saya di sini ditemani oleh colega saya Bapak Farid Amir juga dari High Scope kami

berdua sebagai dewan direksi High Scope. Terima kasih atas undangannya untuk memberikan

pendapat mengenai RUU BHP ini.

Untuk lebih jelasnya sebenarnya pendidikan kami dimulai dari usia dini sampai SMA, tapi kami

hanya menggunakan lisensi atau metodeloginya saja dari luar dari asing, tapi sekolahnya sendiri

sebenarnya sekolah nasional untuk anak-anak Indonesia kebanyakan, memang ada sedikit mungkin

orang asingnya tapi lebih banyak orang Indonesianya. Kemudian dari segi pendanaan kami bukan

asing, kami nasional. Namun demikian sehubungan dengan RUU ini kami merasa kalau merujuk

kepada Pasal 2 dalam RUU ini, dimana dinyatakan bahwa penyelenggara persatuan pendidikan ini

dapat berupa BHP, jadi sebenarnya berupa dapat jadi berarti sebenarnya kami dari segi pendidikan

formal ini tidak harus BHP, kalau di perguruan tinggi mungkin harus BHP, tapi kami memberikan juga

pendapat mengenai itu, karena di bawah-bawahnya seolah-olah pendidikan ini harus BHP gitu, padahal

di Pasal 2 itu hanya dapat.

Tentang pendidikan dasar dan menengah, kami melihat lagi pada dasarnya undang-undang ini

dibuat karena kembali kepada subtansi, sebenarnya kan ada permasalahan di dalam pendidikan

nasional, dalam hal pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan nasional itu

tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian juga mungkin ada

tuntutan dari Education for All dan NDG bahwa pemerintah harus mencapai satu pendidikan berkualitas,

tapi permasalahannya pemerintah tidak mempunyai cukup dana dalam penyelenggaraannya. Kami

melihat di sini undang-undang ini kemudian dianggap sebagai satu solusi untuk masalah pendanaan

tapi bukan ke substansi pendidikannya itu sendiri, jadi ke masalah pendanaannya.

118

Nah kalau dari segi kami sebagai pihak swasta, kami merasa sekolah jadi tanggung jawab

pemerintah ini seolah-olah dilimpahkan kepada swasta artinya negeri dan swasta menjadi sama, nanti

tidak ada lagi sekolah negeri dan tidak ada lagi sekolah swasta karena semuanya sama dalam bentuk

BHP. Padahal peranan swasta di sini kan sebenarnya membantu pemerintah, mereka membantu

pemerintah dalam penyelenggaraannya, tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas swasta 60%, jadi

banyak sekali ininya, Cuma kelihatannya dengan adanya undang-undang ini seolah-olah sepertinya

event swastapun harus diseragamkan distandarisasi, sepertinya di Indonesia takut sekali dengan

adanya keanekaragaman, semua harus sama, semua harus berbentu seperti BHP, ini menurut saya

salah satu produk sekolah lama dimana factory style itu menghasilkan orang-orang semua harus

seragam harus sama, padahal kalau di negara maju, itu swasta itu tidak harus sama dengan

pemerintah, bahkan dia tidak harus ikut kurikulum pemerintah, tidak harus mengikuti semua aturan

pemerintah, hanya ada secara minimum yang mereka harus ikutkan, tapi kalau dengan adanya BHP ini

seolah-olah event swastapun harus mengikuti semua aturan pemerintah, rasanya ini justru nanti akan

mematikan pihak swasta untuk berkembang dan lebih berkreasi di dalam penyelenggaraan ini.

Sekarang swasta sudah cukup maju dan banyak membantu, tapi kalau terlalu banyak diatur, nanti

swastanya juga jadi mati malah jadi menimbulkan masalah baru bagi pendidikan nasional.

Nah kalau seharusnya pemerintah tetap menganggap bahwa peranan dari penyelenggaraan

pendidikan itu tetap di tangan pemerintah, bahwa pemerintah sekarang belum mampu tidak apa-apa

tapi itu kan merupakan target di suatu saat untuk bisa dicapai, kalau ini sudah di undang-undang kan

berarti pemerintah tidak harus memiliki target dan dengan pasal-pasal di dalamnya menyebutkan siapa-

siapa saja yang menjadi anggota BHP atau menjadi unsur di dalam BHP itu bisa saja dimanfaatkan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga justru tujuan pendidikan nasional untuk akses

itu tidak tercapai karena pemerintah di situ sudah tidak ada campur tangannya lagi, mungkin hanya

wakil saja MWA hanya wakil di situ, yang lainnya adalah unsur-unsur swasta bisa masuk di situ. Yang

berakibat nanti mungkin malah pendidikan menjadi mahal, sementara tujuan pemerintah pendidikan

akan gratis kapan tercapainya karena tidak ada tanggung jawab pemerintah lagi di situ, dan kalau di

Sisdiknas ada 20% APBN di sini letaknya dimana gitu, jadi agak ada perbedaan gitu diantara Undang-

Undang Sisdiknas dengan Undang-Undang BHP ini gitu.

Kalau dari point yang ada di dalam sini disebutkan bahwa akan terjadi komersialisasi ini ada di

point 4 permasalahan BHP terjadi swastanisasi, liberalisasi, kemungkinan bisa saja terjadi di sana.

Sebenarnya kan yang harus dibenahi adalah komersialisasi itu kan hubungannya dengan kualitas, jadi

kalau pendidikan itu mahal kualitasnya tidak baik itu komersial, tapi kalau bilang pendidikan biayanya

murah itu tidak benar, pendidikan itu biayanya mahal sekali. Sekarang bagaimana biaya pendidikan

mahal kualitas tinggi itu bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, nah itu kan kalau di negara maju

itu kan tugas pemerintah, undang-undang ini seolah-olah melarikan itu semua menjadi tugasnya

masyarakat, karena di sini masyarakat terus yang diinikan. Bagaimana sebaiknya pemerintah itu

mentargetkan suatu saat dia bisa membiayai pendidikan, bahwa sekarang dalam masa transisi belum

119

bisa, mungkin kita mencari jalan keluarnya yang lain, tapi jangan dihilangkan seolah-olah sudah bukan

tanggung jawab lagi pemerintah. Kalau dari kita sendiri swasta, mohon swasta jangan terlalu banyak

harus ini harus itu, nanti kreativitas swasta menjadi tidak berkembang malah mati malah menimbulkan

masalah.

Jadi intinya kalau dilihat dari undang-undang ini lebih banyak mudaratnya daripada

manfaatnya, kalau kami melihatnya seperti itu, belum tentu masalah dengan undang-undang ini

masalah pendidikan akan selesai, karena banyak sekali, walaupun pemerintah punya 20% saja dana,

masalah pendidikan itu masalah kualitas itu sangat sulit menyelesaikannya, jadi ini belum tentu

menyelesaikan masalah pendidikan nasional, mungkin itu dari kami.

PIMPINAN RAPAT:

Ya, terima kasih bu.

Yang sudah menyampaikan beberapa masukan yang memang dana kemajemukan itu juga

muncul beberapa hari yang lalu begitu, cuma saya ingin menyampaikan kepada kita mengingatkan saja

bahwa Pasal 53 itu sesungguhnya dari Undang-Undang Pendidikan Nasional itu adalah penyelenggara

dan atau satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat itu

berbentuk badan hukum. Ya terus terang saja saya waktu itu ketua panitia lupa memasukkan

pemerintah daerah di situ. Jadi sebenarnya ide dasarnya memang dari SD sampai perguruan tinggi ya

biar berbentuk badan hukum pendidikan, karena waktu itu Undang-Undang Yayasan itu menurut versi

pemerintah ya saya baru tanya tadi Direktur Perundang-undangan dari Departemen Hukum dan HAM di

Pansus Haji, menganggap bahwa Undang-Undang Yayasan itu tidak bisa menaungi pendidikan formal

ya begitu sebenarnya, karena di situ badan usaha jadi yayasan itu membentuk badan usaha, bahkan

tadi disampaikan itulah sebabnya RUU yang dibuat oleh pemerintah itu huruf besar, nah baru juga saya

paham, mungkin yang kemarin ikut itu memahami, itulah sebabnya maka SMA dan apapun juga ikut

dalam undang-undang itu.

Jadi RUU BHP ini saya lupa sampaikan kepada bapak dan ibu adalah akibat dari keluarnya

Undang-Undang Yayasan itu, ya itulah sebenarnya salah satu yang mendorong RUU BHP itu lahir

karena pemahaman waktu itu bahwa Undang-Undang Yayasan itu tidak bisa menaungi pendidikan

yang nirlaba tentunya kecuali pendidikan yang mau komersial, artinya pendidikan itu mencari

keuntungan, mungkin kursus-kursus mungkin bisa ternaungi.

Yang kedua bu, kita dalam Undang-Undang Dasar itu pendidikan dasar itu wajib dan

pemerintah menyediakan anggarannya, jadi apakah anak itu sekolah di negeri atau swasta seharusnya

harus gratis, saya diprotes oleh Walikota Makasar kenapa anak walikota juga harus gratis gitu, ya

memang maksudnya filosofinya waktu itu supaya anak itu tahu bahwa dia berhutang kepada negara,

karena kalau dari TK sampai perguruan tinggi membayar, anak itu tidak merasa berhutang kepada

negara begitu. Jadi SD, SMP itu 9 tahun harus tidak dipungut biaya, itu negara harus tanggung jawab,

karena orang tuanya sudah membayar pajak, masa anaknya lagi dipajak, itu kira-kira filosofinya bu.

Jadi nanti bagaimana mengaturnya ya tentulah kita minta supaya undang-undang ini bisa kita buat.

120

Mohon maaf Bapak H. Jamaluddin Hakam ini maaf tadi karena memilih tempat duduk di

belakang, ini dari Majelis Pertimbangan Pendidikan Agama Departemen Agama Republik Indonesia,

sekarang kami persilahkan pak untuk menyampaikan masukan.

KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DEPAG (DJAMALUDIN):


Alhamdulillahirobbil‟alamin, Washolatu Wassalamu „Ala Asrofil Mursalin, Sayyidina Muhammadin Wa‟ala

Alihi Wasohbihi Ajmain.

Yang saya hormati bapak pimpinan rapat beserta anggota dewan yang terhormat.

Bapak-bapak dan ibu undangan yang saya hormati.

Alhamdulillah, kami memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, bahwa MP3A yaitu Majelis

Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama yang dibentuk oleh Menteri Agama untuk

memberdayakan dan memajukan pendidikan agama yang diambil dari unsur organisasi masyarakat

keagamaan. Jadi ada perwakilan dari NU, dari Muhammadiyah, dari Matlaul Anwar Al Irsyad dan lain-

lainnya.

Kami dari MP3A menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena

kami mendapat kehormatan diundang untuk hadir dalam rapat ini, dan kami menyampaikan terutama

dari organisasi kemasyarakatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

karena dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini telah memberikan prospek

yang sangat indah bagi pendidikan agama, karena baru kali ini pendidikan agama itu masuk dalam

sistem pendidikan nasional, jadi mudah-mudahan pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah

diniyah, yang tadinya diabaikan ini semakin mendapat perhatian dari pemerintah, dengan adanya

undang-undang ini.

Oleh karena itu setelah Undang-Undang Sisdiknas ini kemudian mengamanahkan untuk

adanya Undang-Undang BHP, ini kami sebenarnya sangat antusias dan memberikan apresiasi yang

tinggi kepada dewan yang telah demikian sungguh-sungguh membahas rancangan undang-undang ini.

Hanya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang pertama bahwa lembaga-lembaga atau

organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nu yang telah menangani pendidikan-pendidikan

swasta, dimana perlu kami sampaikan bahwa lebih daripada 80% yang ditangani oleh Departemen

Agama itu adalah pendidikan swasta. Jadi di bawah 20% itu adalah pendidikan negeri. Jadi lebih

banyak pendidikan swastanya daripada negerinya. Nah dengan masuknya ke Sisdiknas ini tentu

memberikan harapan baru kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk lebih maju lagi.

Yang berkenaan dengan BHP ini yang ingin kami masukkan atau kami mengharapkan untuk

mendapatkan perhatian karena Ormas-Ormas ini telah membina organisasi ini puluhan tahun, bahkan

ada yang sudah ratusan tahun, secara nasional, nah kalau diharuskan setiap lembaga pendidikan atau

satuan pendidikan itu mempunyai BHP ini mungkin akan memutus rantai daripada pembinaan itu. Jadi

kami mengharapkan agar supaya kalau bisa di dalam undang-undang ini bisa merangkum apa yang

sudah terjalin selama ini dengan baik, pembinaan yang secara sentralistik, artinya hanya satu badan

121

hukum misalnya dari Muhammadiyah itu sudah bisa sampai ke daerah, tidak per satuan pendidikan, itu

harapan kami, tetapi kalau memang ada pendapat yang lebih baik kami sesungguhnya itupun dapat

menerima.

Kemudian yang kedua di dalam Bab IX tentang Peralihan, ini kiranya dapat dicantumkan

dengan tegas tentang yayasan pendidikan yang selama ini sudah ada, di sini tidak kami lihat tidak ada

ketegasan apakah yayasan itu dibiarkan dulu kemudian membentuk BHP, ataukan yayasan itu

langsung menjadi BHP-nya, nah ini yang perlu kami mendapatkan gambaran yang jelas. Saya kira

demikian.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:

Baik, terima kasih ini semuanya sudah dan ini pukul 15.05 WIB.

Pertanyaan yang terakhir itu pak ada di Pasal Peralihan, ada 3 opsi yang ditawarkan oleh

pemerintah di Pasl Peralihan itu, yayasan bisa berubah menjadi BHP, atau yayasan dan satuan

penyelenggaran dan satuan pendidikan bersama-sama membikin BHP, itu ada di aturan peralihan. Tapi

ini memang masih pro kontra pak ya pemahaman apakah yayasan itu bisa menaungi pendidikan atau

tidak, ya ada dua pendapat, ada yang mengatakan bisa ada yang mengatakan tidak bisa. Kalau

pandangan DPR dulu Komisi VI dengan pemerintah itu yayasan sudah tidak sesuai lagi untuk menaungi

pendidikan, karena yayasan itu dulu dibentuk betul-betul ingin menjadi semacam fondation itu pak,

rumah bagi orang-orang kaya yang mau masuk sorga, ya itu kira-kira itu jiwanya semangatnya, jadi

orang kaya yang punya kelebihan uang itu membikin yayasan, dan membagi-bagi uangnya kepada

anak-anak yang memerlukan untuk beasiswa, untuk dibantu yang sakit, untuk kalau ada tsunami itu

yayasan bergerak di situ sebenarnya, itu semangat waktu itu Undang-Undang Yayasan itu dibuat. Oleh

karena itu supaya pendidikan ini bisa lebih maju maka perlu badan hukum sendiri yang tidak dicampur-

campur pak, kan yayasan itu menaungi mesjid, menaungi rumah sakit, ya sama dengan yayasan saya

di makasar itu ada mesjid,ada BMP, ada koperasi, ada macam-macamlah, satu yayasan itu ada

pendidikan, nah itu kira-kira semangatnya dulu pak.

Baik kami persilahkan ini teman-teman dari DPR jika ingin mendalami, kita sepakat

menyelesaikan ini pada pukul 14.00 WIB ya karena kita punya agenda-agenda lagi. Yang mendaftar

pertama ini Ibu Tuly, ya sesuai dengan kehadiaran ini saya baca dulu Pak Ahmad Darodji, Ibu Ruth

Nina, Bu Trully Nomor 3, Nomor 4 Pak Hafidz, Nomor 5 Pak Cypri, Nomor 6 Pak Balkan. Ibu Truly minta

yang pertama, silahkan tukaran dengan Pak Darodji silahkan.

ANGGOTA F-PG (Dra. TRULYANTI HABIBIE SUTRASNO, M.Psi):

Terima kasih.

Yang terhormat pimpinan Komisi X DPR-RI dan seluruh anggota Komisi X DPR-RI.

Yang terhormat bapak ibu sekalian yang hadir pada hari ini di Komisi X DPR-RI.

122

Saya sangat berterima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian dalam memberikan masukan

pada kami semua dalam menyusun Undang-Undang BHP ini. Bnyak masukan-masukan yang telah

diterima tentunya sangat berbeda-beda sangat beragam, namun pada hari ini juga kita lihat ada juga

yang perbedaan antara lain juga dari teman saya khususnya dari fsikologi ya, kita adalah satu profesi

dimana di sini adalah fsikolog. Memang kita ingin di sekolah itu betul-betul bagaimana membimbing

anak-anak mengoptimalkan potensi yang ada di dalam setiap anak, tentunya ini butuh bantuan-

bantuan, dan memang kami telah diskusikan khususnya yang saya tahu di Poksi kelompok kerja di

Fraksi Golkar memang di dalam DIM kita sudah kita evaluasi memasukkan sandingannya dengan

memasukkan hal ini. Tntunya saya yakin dan seyakin-yakinnya teman-teman dari fraksi lain juga akan

mendukung terutama fraksi teman saya yang sama-sama fsikolog.

Saya mohon kiranya ada masukan-masukan lagi yang bisa membantu kami di dalam

penyusunan RUU itu sendiri mungkin dalam kata per kata ataupun kalimat yang menyangkut

pembimbingan tadi pembimbingan dari fsikolog tadi, jadi walaupun tadi dikatakan hanya di Pasal 26 tapi

mungkin ada yang lain.

Khususnya yang lain lagi kepada ibu dari High Scope, memang ibu kan dari swasta di sini ya,

kami memang sangat senang gembira karena swasta membantu dalam mencerdaskan anak bangsa

kita di sini sangat berperan di Indonesia ini, kami ingin untuk menyempurnakan RUU ini masukan dari

ibu juga, di sini High Scope ini tentunya milik swasta, dimana swasta ini juga mempunyai suatu badan

hukumlah di dalam menjalankan sekolah ini tentunya bentuknya apa di situ? Saya tidak tahu yayasan

kah atau PT-kan atau apa saya tidak tahu ya, tetapi ada badan hukum yang menaungi ada tidak?

Karena pastinya kan ada ya untuk membentuk suatu sekolah itu sehingga segala sesuatunya dapat

dijalankan dengan baik. Memang di dalam Undang-Undang Sisdiknas Badan Hukum Pendidikan itu

dalam huruf kecil semua, kami di DPR memang sudah mengevaluasi itu semua, dan untuk pihak

swasta ini tadi kan dikatakan memang pihak swasta memberikan suatu bagian yang besar di dalam

pendidikan ini terutama pendanaan tentunya dalam membuat suatu untuk keberlanjutan pendidikan,

kalau dikatakan tadi bahwa pemerintah memang kewajibannya terutama di tingkat sekolah dasar ya,

harusnya memberikan pendidikan secara gratis, tapi tentunya kalau pihak swasta mengkelola ini kan

tidak mungkin dalam gratis kan kalau pihak swasta yang mengelolanya, dan pemerintah membantunya

di dalam pelaksanaannya tentunya membantu juga anak bangsa yang mengikuti pendidikan di sekolah

swasta menurut bapak ibu apa? karena tentunya seperti sekarang kan telah dikeluarkan apa yang kita

katakan BOS dan BOS buku dan lain-lain, itu tentunya tidak setinggi apa yang dicanangkan atau

ditargetkan atau di apa ya yang ada di pihak swasta, mungkin misalkan gini BOS itu tidak mungkinlah

cukup untuk memberikan operasional di sekolah swasta gitu kan ya, jadi menurut bapak ibu sekalian

dari sekolah swasta bagaimana mengenai hal ini? karena inipun diberikan oleh pemerintah gitu ya? Hal-

hal ini merupakan bagian yang mampun pemerintah berikan di dalam nantinya yang 20% itu adalah hal-

hal seperti ini?

123

Setelah bapak ibu baca tentang RUU BHP ini, kira-kira di dalam klausul-klausul mana yang

perlu disempurnakan, memang tadi dikatakan bahwa jangan sampai pemerintah ya buat apa campur

tangan untuk di dalam sekolah di swasta ini. Jadi mungkin ibu bisa memberikan masukan kepada kami

untuk kami sandingkan dengan semua masukan-masukan yang sangat banyak ini, saya kira itu saja.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih.

Ibu Ruth Nina dulu, baru Pak Darodji.

Tapi sebelum Ibu Nina kami ingin menyampaikan sesuai dengan kesepakatan kami dengan

teman-teman terdahulu, yang pertama itu akan diadakan lokakarya mengenai RUU BHP ini, kami sudah

menset waktunya untuk kita semuanya bapak hari Jum‟at sesudah jam 14.00 WIB ya, jam 14.00 WIB

hari Jum‟at itu untuk kita selenggarakan lokakarya sekalian kita undang pihak pemerintah dan juga

semua pihak yang berkepentingan terhadap undang-undang ini kita undang untuk hadir pada hari

Jum‟at di sini sampai malam, ya nanti undangannya akan disampaikan kepada kita semuanya. Sebelum

saya lupa, jadi supaya nanti punya wawasan dari berbagai versi pak ya, mendengar itu juga saya kira

banyak manfaatnya untuk nanti kita dari versi mengapa RUU yang dilahirkan oleh pemerintah itu

bunyinya seperti itu ya sekalian saja lokakarya kan kita bisa langsung debat pemerintah untuk itu.

Mohon bapak ibu menyediakan waktunya ya mungkin satu instansi ya sampai 3 orang itu bisa ya

tempatnya di sini ya.

Baik saya persilahkan Ibu Ruth Nina.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.):

Terima kasih atas kedatangan bapak ibu, ini adalah hearing kita yang ke-7 kalau tidak salah

dengan stakeholder pendidikan mengenai draft Undang-Undang BHP.

Yang ingin saya tanyakan mungkin sebagai penutup karena ini adalah hearing terakhir saya

ingin menanyakan ke Kepala Dinas dan juga ibu perwakilan dari yayasan. Menurut hemat bapak,

menurut pengamatan, analisa dan segala macam pertimbangan gitu, mana yang lebih tepat aplikasi

BHP apakah ke jenjang perguruan tinggi saja ataukah ikut juga ke jenjang pendidikan dasar

menengah? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, aplikasi kedua mana pak yang lebih tepat apakah BHP itu diterapkan

wajib gitu ya mengikuti jenjang-jenjang pembentukan BHP dan selanjutnya, wajib diterapkan ke seluruh

pengelola pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah hingga pendidikan yang dimiliki oleh swasta?

Kemudian ya saya pikir itu pertanyaan prinsip ya, itu saya ingin menanyakan dua pertanyaan itu saja.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Ya, baik terima kasih.

Berikut Pak Darodji yang terhormat.

124

ANGGOTA F-PG (Drs.KH. AHMAD DARODJI):

Terima kasih.


Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pimpinan dan rekan-rekan anggota.

Ibu-ibu dan bapak-bapak tamu yang saya hormati.

Ini yang fsikolog atau yang fsikolog ahli fsikologi puteri semua ini, termasuk dari Komisi X DPR-

RI dan Ketua beliaulah satu-satunya yang laki-laki.

Pertama beruntung kami mempunyai fsikolog tadi sehingga sandingan yang kami siapkan itu

sudah memasukkan InsyaAllah,… sudah kita masukkan di dalam ketegakerjaan di dalam BHP itu

diantaranya adalah fsikolog di sekolah.

Kemudian yang kedua, MP3A…, betul bapak jadi sejak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

Sisdiknas ini memang juga menghapuskan diskriminasi, jadi tidak ada perbedaan hak, tidak ada

perbedaan antara yang negeri dengan swasta haknya, dan yang di luar Departemen Agama maupun

Diknas tidak ada bedaan. Saya kira Jakarta sudah, di berbagai provinsi dan kabupaten mereka sudah…

sehingga kesejahteraannya saja mereka guru Diknas juga diberikan pada guru Departemen Agama,

Jakarta saya kira sudah mendahului…1 juta dan 2 juta, mudah-mudahan sudah diberikan, InsyaAllah

sudah karena tidak ada perbedaan pak dan orang-orang yang menyekolahkan anaknya di Departemen

Agama juga pungutan… sama, sehingga mereka hanya sama, gurunya juga sama, sehingga tidak

ada… dan ini kalau ada yang mensomasi juga bisa disomasi… guru yang tidak… somasi, mudah-

mudahan tidak terjadilah perbedaan itu karena tidak ada perbedaan dan sudah ada surat dari Mendagri

tertanggal 22 Februari 2006 ya, yaitu memerintahkan para bupati dan walikota kabupaten untuk

memberikan hak yang sama dari APBD-nya. Kemudian kalau ada guru yang di… saya kira perlu

mensomasilah InsyaAllah tidak terjadi.

Tentang BHP ini kalau Mba Nina tadi mengatakan masukan yang ke-7, itu adalah…draft yang

ke sekian kali, sepertinya kita sudah berpuluh kali dapat masukan dan tadi disampaikan oleh pimpinan

mereka menolak komersialisasi, imperealisme pendidikan, macam-macam, seperti itu mereka tolak,

seperti saran ibu dan bapak sekalian InsyaAllah segera menjadi catatan kami dan belakangan ini

semua yang datang kemari kecuali satu dua, itu mengingatkan kami bahwa BHP di undang-undang itu

ditulis huruf kecil, nah jadi bhp huruf kecil dan dengan itu artinya maka BHP itu bukan nama diri tetapi

nama jenis, tadi saran ibu tadi tidak diseragamkan itu mungkin juga salah satu alternatif, ya jadi karena

itu bhp huruf kecil, jadi hanya saja memang Undang-Undang Yayasan yang sekarang ini seperti itu,

mungkin undang-undang ini tidak dibantu oleh komisi kita jadi…pendidikan yang dikelola oleh yayasan.

Oleh karena itu barangkali kalau ibu dan bapak hadir lagi hari Jum‟at di dalam lokakarya kita silahkan

kalau itu mau diajukan kembali mengenai tidak perlu seragam tetapi kanekaragaman ini, nah ini

125

barangkali nanti ada jalan keluar… memecahkan hal ini, dan karena BHP itu ditulis dengan huruf kecil

tapi konsep kita ditulis huruf besar. Kemarin sore Dirjen Perundang-undangan datang kemari, saya

tanyakan tapi belum dijawab mungkin tertulis karena memang diminta oleh ketua komisi diminta tertulis

syukur hari ini bisa masuk atau besok mungkin, bagaimana kalau ada leg spesialis terhadap Undang-

Undang Yayasan, yayasan pendidikan itu kemarin sudah saya tanyakan tapi karena waktu tidak cukup

menggunakan jam sekolah tertulis tadi memang Undang-Undang Yayasan kita yang kemarin itu yang

membuat barangkali tidak ada gurunya atau tidak ada pemilik sekolah mungkin, sehingga tidak

masukkan seperti itu, tapi mudah-mudahan ke depan nanti kita menjadi lebih baik. Jadi keseragaman

itu umumnya mereka tidak sependapat tadi, kemudian juga bahwa BHP itu di dalam Undang-Undang

Sisdiknas ditulis huruf kecil, artinya itu nama jenis, nah contoh-contoh seperti ini yang bisa saya

sampaikan ini, barangkali nanti itu sudah menemukan lagi ibu dan bapak di RUU kita, sehingga itu

bapak ibu datang kesini sudah membawa lagi kontribusi-kontribusi pemikiran ke arah itu, termasuk di

mana RUU kita itu merupakan faktor kesejarahan, fakto pemilik itu mereka lupakan sehingga pemilik

sekolah-sekolah yang sudah ada sebelum merdeka ini merasa habis manis sepah dibuang gitu, tapi ini

silahkan nanti apakah ini berkembang atau tidak di dalam lokakarya, itu akan kita dengar pada hari

Jum‟at yang akan datang. Sekali lagi saya ingatkan contoh-contoh dalam lembaran-lembaran yang

mungkin nanti pada saat datang ke lokakarya nanti itu sudah bisa membawa masukan, dan tentu saja

saya yakin setelah ini nanti bapak akan serius baca undang-undang itu,… masih banyak masukan yang

masih kita perlukan ke depan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Darodji.

Ya memang beliau mengatakan waktu ketemu akan mengirim yang tertulis itu tadi yang

disampaikan.

Sekarang saya persilahkan Bapak Hafidz Ma‟soem.

ANGGOTA F-PPP (Drs.HA. HAFIDZ MA‟SOEM):

Terima kasih.


Bapak pimpinan, bapak ibu para tamu yang saya hormati.

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah memberikan satu bahan bagi

komisi ini yang nantinya akan dibahas dalam Panja. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat berharga

bagi kami anggota DPR sebab saat-saat inilah kami harus menerima masukan-masukan tentang

perubahan konsep RUU tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu saya ingin menerima penjelasan, yang pertama dari Bapak

Kepala Dinas Pendidikan DKI pak ya, bapak menyampaikan beberapa hal tentang perubahan, saya

pikir bagus sekali, yang saya ingin tanyakan begini pak, tentu bapak tahu bahwa peta lembaga

126

pendidikan di DKI dimana dengan adanya BHP ini banyak reaksi-reaksi dari yayasan dan sebagainya,

nah menurut bapak apa tidak ada keberatan tentang adanya BHP ini, sebab beberapa hari yang lewat

banyak ada yang protes, ada yang harus diubah, ditangguhkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu

saya ingin menerima suatu gambaran tentu ini adalah dari pihak yayasan, tentu dari lembaga swasta,

karena itu saya mohon ada penjelasan dari bapak.

Yang kedua, dari AFSI ya, terima kasih juga ini atas masukan pada Pasal 26 tentang

Ketenagaan, saya masih mau taat ini, sebenarnya bagus apa yang ibu sampaikan dalam satu sekolah

itu harus ada lembaga fsikologi atau tenaga fsikologi, tetapi kalau dinaungi di dalam undang-undang

yang saya ingin tanyakan tadi sih ibu sudah menjelaskan bahwa dimasukkan di dalam masalah tenaga

kependidikan, nah ini apakah tidak rancu atau mungkin nanti ada tenaga penunjang yang itu adalah

diberi penjelasan di dalam undang-undang ini, atau mungkin berdiri sendiri, nah ini saya ingin satu

alasan kata fsikolog berdiri sendiri dalam undang-undang ini, ini kira-kira bagaimana ini?

Yang ketiga, untuk bapak dari MP3A pak ya, 80% sekolah ini yang bapak naungi itu adalah

swasta, tapi bapak tadi menyatakan overset dengan BHP in I, yang kita dengar apakah di sekolah-

sekolah agama pak? di pesantern-pesantren, di lembaga NU dan Muhammadiyah yang kecil itu banyak

hal-hal yang ketakutan dengan adanya BHP ini? nah kira-kira menurut bapak bagaimana ini? kita bicara

secara transparan saja, kami nanti akan memproses RUU ini tentu dengan hati-hati. Tadi Pak Anwar

sudah menyampaikan besok lusa kita akan mulai lokakarya kemudian Panja akan kerja, dan kemudian

masih akan banyak perdebatan-perdebatan dari masyarakat tentang ini tentu kita tidak gegabah akan

secepatnya kita sahkan, tetapi kita akan melihat kondisi masyarakat yang ada bagaimana pun DPR ini

adalah wakil rakyat. Saya kira begitu pimpinan.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Hafidz.

Berikut Pak Cyprianus silahkan pak.

ANGGOTA F-PDIP (CYPRIANUS AOER):

Terima kasih pimpinan.

Setelah mendengar hampir dua minggu aspirasi dari masyarakat, maka banyak yang

mengusulkan untuk mengubah RUU ini dari segi konsep substansinya, kan tadi sudah disebutkan

berapa soal, kalau dilihat memang secara sepintas sebetulnya ada beberapa aspek yang diungkapkan

dalam RUU ini, yang pertama aspek yuridis, semua penyelenggara pendidikan harus berdasarkan

badan hukum pendidikan. Lalu kedua aspek pengaturan, tadi ibu sudah mengarah kepada tapi

pengaturan yang dimaksud dalam pemikiran kita adalah pengaturan peran negara terhadap pendidikan

dan peran masyarakat terhadap… hak dan kewajibannya, jadi bukan haya negara berperan terhadap

pendidikan tapi masyarakat juga berperan, tapi seperti tadi ada indikasi dan hampir semua yayasan

mengindikasikan bahwa pengaturan ini lebih kepada keseragaman yang tadi ibu jelaskan. Saya baru

127

dari NTT juga menggelisahkan dan sangat khawatir dengan penyeragaman ini, dengan memutus

jaringan swasta dari masa lalu yang sudah berjasa dan seolah-olah itu dibubarkan dihilangkan lalu

diganti dengan BHP. Jadi memang sosialisasi ke daerah masih sangat minim soal RUU ini dan tentu

saja pak ketua mungkin sosialisasi ini harus menyeluruh secara nasional, sehingga nanti begitu

disahkan masyarakat tahu memberikan masukan.

Lalu yang ketiga tentu saja aspek akuntabilitas dikaitkan dengan transparansi, bagaimana

masyarakat pengelola pendidikan bertanggung jawab terhadap dana publik dalam masyarakat secara

transparan kepada masyarakat. Tadi Kepala Dinas DKI sangat memberi gambaran yang jelas, ada

perbedaan mencolok antara uang dari masyarakat antara Rp.40 ribu sampai Rp.3-4 juta, dan ini juga

menimbulkan suatu suasana ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, lalu tentu saja

pertanyaan ditujukan kepada kepala dinas, kira-kira pemikiran Pak Kadis untuk menjembatani adanya

ketidakadilan ada yang Rp.3 juta ada yang Rp.40 ribu tentu saja peran negara harus besar di sini lewat

subsidi atau lewat beasiswa, tapi sejauhmana itu terakomodir dalam RUU ini? sehingga ini bisa terwakili

orang-orang yang tidak mampu secara ekonomis tapi mampu secara intelektual atau sebaliknya,

karena negara wajib memberikan pendidikan baik orang kaya maupun orang miskin, di situlah

dualismenya pendidikan kita di Indonesia ini. Sebagian besar masyarakat miskin dan sebagian kecil

kaya, dan yang miskin itu justru menjadi korban dari ketidakmampuan mereka, dan ini mau diakomodir

dalam pengaturan di undang-undang ini.

Lalu tentu saja saya bertanya kepada Departemen Agama ini soal peran yayasan, kalau kita

melihat persoalan pendirian pendidikan sebetulnya hak masyarakat, tapi hak masyarakat ini dikaitkan

dengan kemampuan, dikaitkan dengan keuangan yayasan itu sendiri, kalau memang ada yayasan tidak

mampu secara financal, tidak boleh dia bermain judi di bidang pendidikan, karena mengelola

pendidikan dengan bermain-main, yang berkorban kan masyarakat itu sendiri, karena itu ijin pendirian

itu yang harus diberi rambu-rambu yang tepat, jelas dan visi dan misinya harus sungguh-sungguh bisa

dipahami secara serius, karena itu bagaimana Pak Dirjen dan bapak dari Departemen Agama,

bagaimana prinsip-prinsip harus diterapkan supaya tidak menjadi beban untuk masyarakat dan untuk

negara, tapi kan kelihatannya undang-undang ini peran negara akan membantu, Undang-Undang Guru

dan Dosen juga kan sudah membantu dukungan-dukungan terhadap sekolah-sekolah swasta.

Lalu kepada Asosiasi Fsikologi, ini kan persoalan bangsa ini kan semakin ruwet dan semakin

susah ya, banyak anak-anak sekolah sudah bunuh diri hanya karena tidak bisa mengatasi kesulitan

hidupnya, lalu kira-kira masuknya saya setuju dari segi pendekatan fsikologi harus masuk dalam ruang

lingkup pendidikan dikaitkan dengan tantangan masyarakat kita ini. Kira-kira peran fsikologi di bidang

pendidikan apakah didaktisnya atau dikonselingnya? Mungkin itu yang lebih di pengajarannya yang itu

tapi juga dikonselingnya, begitu ada masalah baru diambil sikap dan tindakan, karena ini sangat

membantu dari pendekatan komprehensif terhadap masalah pendidikan bukan fsikologis, fsikis

pendidikan tapi juga intelektualitas.

128

Yang dari Ibu tadi keluhan-keluhan kegelisahan penyeragaman itu sama kita berpikir demikian,

memang ada jalan keluar yang ditawarkan oleh banyak pihak, BHP ini dengan nama jenis huruf kecil,

kalau kita mengambil ini sebagai sebuah paradigma berpikir, maka huruf kecil itu menjamin terjadinya

keanekaragaman, yayasan dibiarkan hak hidup, pada wakaf dibiarkan hak hidup, tapi harus mempunyai

dasar hukumnya, tadi pak ketua sudah katakan bahwa yayasan itu belum sepebuhnya mempunyai

daya hukum untuk penyelenggaraan pendidikan. Mungkin ini yang kira-kira menurut ibu kegelisahan itu

tawarannya apa dalam bentuk RUU ini supaya kegelisahan-kegelisahan itu tidak begitu disahkan kita

senang semuanya, karena ini RUU ini RUU untuk seluruh bangsa Indonesia bukan satu, dua kelompok

saja sehingga maknanya dan relevansinya harus menyangkut keseluruhan bangsa ini. Nah begitu saja

ketua.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Cypri.

Yang terakhir yang terdaftar di sini Pak Balkan Kaplale kami persilahkan dari Partai Demokrat.

ANGGOTA F-PD (Drs.H. BALKAN KAPLALE):


Prof dan pimpinan yang kami hormati.

Para undangan yang kami banggakan.

Pertama kami ingin menyampaikan bahwa kelima lembaga ini dalam catatan kami baru Kepala

Dinas Dikmenti dan AFSI yang sudah punya makalah yang nanti akan kita masukkan dalam masukan

kita baik dalam fraksi maupun komisi nanti. Jadi mohon kepada MP3, Gobel dan High Scope masih

ada waktu sampai tanggal berapa itu prof?

PIMPINAN RAPAT:

Ya, Jum‟at sebenarnya.

Ya hari Senin masih bisa, karena teman-teman mulai hari Senin itu setiap fraksi itu akan

mengisi DIM-nya, ya nanti tanggal 18 itu dimasukkan ke sekretariat untuk disinkronisasikan.


Seijin pimpinan kami lanjutkan.

Maksud kami tolong diikuti seperti Kepala Dinas Dikmenti dan AFSI ini bagus sekali, membuat

inventarisasi masalah, nanti akan kita masukkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) fraksi, atau

dimasukkan di dalam pemandangan umum pada waktu pleno komisi, ini bagus sekali karena ini Badan

Hukum Pendidikan Nasional ini cukup hebat, cukup bagus.

Perlu kami jelaskan kelima lembaga yang bapak ibu kami hormati, kenapa muncul BHP ini,

saya kebetulan sebagai orang Badan Legislasi tahu persis kejadian 2,5 tahun yang lalu tatkala

Universitas Trisakti dan Universitas Republika itu berantem soal bagi-bagi saham. Lalu surat kepada

pimpinan DPR, lalu pimpinan DPR mendelegasikan Baleg untuk menerima mereka. Kami menerima

mereka dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Trisakti, ternyata masalah

129

BHP itu dipersoalkan di dalam Badan Legislasi, kok tahu-tahunya sekarang ini menjadi inisiatif

pemerintah hebat sekali Trisakti, jadi itulah saya bongkar kepada bapak dan ibu membikin kaget,

walaupun itu adalah merupakan amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 53

mengenai BHP itu amanat memang, tapi tidak semeruncing begini, tahu-tahunya menjadi inisiatif

pemerintah ini saya salut juga kepada teman-teman Rektor Universitas Trisakti waktu itu dipimpin oleh

Prof. Togi.

Oleh karena itu kami karena sudah akan menjadi pembahasan dan sudah ada Supresnya surat

presiden sudah turun, yang menugaskan dua orang menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri

Pendidikan Nasional Pak Bambang Sudibyo, untuk sama-sama DPR menyelesaikan undang-undang

ini, inilah karena ini Surpres, dan ini merupakan inisiatif pemerintah, kami hanya menyusun DIM (Daftar

Inventarisasi Masalah), inisiatif pemerintah, DIM dari kita, jadi tolonglah bapak-bapak bantu kami

supaya pertanyaan bapak-bapak dan ibu dari anggota DPR tadi nanti dalam perjalanan kita sendiri

berantem soal ini kan kami tidak mau terjadi terus-terus Pak Taher ya, PGRI maupun kita-kita tidak mau

lagi deh. Jadi oleh karena itu kejadian masa lalu ini mari kita rapihkan jangan terulang kejadian yang

berkali-kali.

Kemudian saya tertarik kepada dari Pak Margani, hasil tela‟ahan terhadap RUU Badan Hukum

Pendidikan yang ada beberapa point yang bapak masukan ini cukup bagus, kemudian bahan masukan

terhadap RUU tentang badan hukum ini saya catat ada 9 point, ini dengan underline daripada beberapa

hal yang akan dikoreksi bagus dan di samping itu ada saran dan usul 9 point yang bapak sarankan

dalam bhp kami masukkannya yang begini bu biar enak begitu agak sistematik, bukan mentang-

mentang kepala dinas pendidikan tapi kalau tidak kita tiru yang baguslah yang dalam penyempurnaan

negara kita yang tercinta ini.

Kemudian usul mengenai ikatan fsikolog, Fraksi Demokrat InsaAllah akan mendukung

sepenuhnya supaya fsikologi-fsikologi ini saya bisik-bisik dengan Pak Kyai dari Golkar, nampaknya kita

sependapat juga nanti pada saatnya juga akan kami bahas bersama-sama, sehingga fsikolog-fsikolog

ini pendidikan fsikolog yang sangat penting ini jangan pada waktu mau masuk murid baru kita tes

fsikologi, ini juga kebiasaan begini sudah tidak baik ini, kita harus masukkan juga dalam badan hukum

pendidikan dimana peran fsikologi sangat menentukan dalam masalah ini.

Kemudian Ibu dari High Scope dan Ibu dari Gobel, kami minta sarannya dari MP3 tertulis pak

ya, mudah-mudahan sebelum hari Jum‟at sudah masuk ke sini supaya kita sama-sama ikut membahas

masalah ini.

Terima kasih pimpinan.


PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Balkan saya kira cukup ya.

Ya, sebelum dijawab ya mungkin kita berikan dulu nanti kepada AFSI karena teman-teman ini

nanti akan bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional mungkin hajat yang sama, tpai sebelumnya

130

saya ingin menjelaskan begini bahwa ada satu kata kunci dalam RUU BHP itu yang memang membuat

RUU ini menjadi sulit untuk badan hukum yang lain, seperti PT atau koperasi yaitu kata nirlaba, kata

nirlaba itu latar belakangnya masuk, karena ketika undang-undang ini dibuat, datang BEM di tempat ini

dan demo dimana-mana waktu itu, BEM UGM, BEM UI, ITB, IPB itu datang ke sini dan demo di

kampusnya, nah waktu itu kan ada yang namanya jalur khusus itu pak, ya jadi BHMN itu identik dengan

kenaikan uang kuliah. Itulah latar belakang maksudnya kata nirlaba itu. Nah jadi nirlaba itu lah yang

membuat RUU yang seperti ini bagaimana mendesain adanya nirlaba. Ini pemerintah itu membikin 3

versi nirlaba, ada yang tidak boleh sama sekali mengejar keuntungan yang diselenggarakan negara,

yang diselenggarakan swasta itu ada sekian persen itu ada, dan yang diselenggarakan oleh ini ada

sekian persen. Nah ini juga memang kita ingin meminta masukan mengenai katagori mengenai nirlaba

itu, ada 3 itu, itu juga dikritik oleh teman-teman yang ada dari terutama Asosiasi perguruan tinggi

swasta mengkrit ada 3 definisi nirlaba, ada 3 batasan begitu ya.

Baik kami persilahkan dulu dari AFSI, nanti ya beliau-beliau ini nanti akan bertemu dengan pak

menteri nanti pada saatnya kita ijinkan ya untuk beliau meninggalkan ruangan ini setelah merespon

pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang prinsipnya tidak terlalu keberatanlah

begitu ini masuk, cuma modelnya bagaimana ini, ya silahkan Ibu Reni.


Terima kasih prof.

Alhamdulillaah, wasyukurilillah, bahwa 3 fraksi telah mendukung masuknya fsikolog ke sekolah

itu, Fraksi Golkar, PKS dan Demokrat yang telah langsung mengatakan demikian, PDIP Alhamdulillah,

dan PPP juga.

Para anggota dewan yang saya hormati.

Jadi saya mengucapkan terima kasih pertama pada Ibu Trully dan Pak Irwan teman sejawat

anggota dewan yang rupanya lebih, sebenarnya kita tidak ada kontak sebelumnya ya, tapi sama-sama

memikirkan bahwa ini profesi sudah lama sekali hampir 55 tahun tetapi kok kayanya tidak gimana-

mana gitu ya.

Terus kemudian mengenai pertanyaan Pak Hafidz tentunya kami lebih senang kalau kata

fsikolog itu berdiri sendiri dalam ketenagaan secara ditulis benar-benar bukan tenaga pendidikan.


Interupsi sebentar pak ketua.

Fsikolog berdiri sendiri huruf besar ya, maksudnya begini kalau itu berdiri sendiri, berarti nanti

pada saatnya andaikata sudah jadi undang-undang tentunya kita titipkan pada kurikulum,

pertanyaannya adalah kalau itu berdiri sendiri ibu siap tidak membuat materi-materi pembahasa

selanjutnya dalam masalah kurikulum?


Pak ketua, saya kira kita tidak memperpanjang ini, bahan-bahan itu agar itu dimasukkan tentu

kita… bahasan, khawatir saya kalau itu janji kita, tapi janji kita masuk iya, cma kaya apa nanti bisa

131

menyiapkan seperti… Pak Balkan tahu-tahu bukan begitu kan itu kita jadi kerepotan. Jadi saya kira

sudah masuk, kita sudah sepakat, nanti dimana masuknya dan bagaimana masuknya InsyaAllah dalam

pembahasan karena kita akan pembahasannya masih cukup panjang.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Ya bagaimana usul ibu?


Saya tambahkan sedikit saja.

Jadi mohon pengertian fsikologi berdiri sendiri tadi coba tolong diulangi lagi.

PIMPINAN RAPAT:

Silahkan AFSI.

ASOSIASI PSIKOLOGI SEKOLAH INDONESIA/APSI (RENI):

Saya belum selesai, memang kami mengusulkan tadi masuk dalam ketenagaan, di situ kan

hanya ada opsi tenaga kependidikan dan penunjang, dalam penjelasan tenaga penunjang dikaitkan

hanya unit usaha saja, jadi kami pikir kalau tenaga kependidikan, berarti kami ini sama dengan guru,

nah ini kita masih tanda tanya besar, melihat AFSI ini adalah salah satu asosiasi pembinaan fsikolog di

bawah Himpunan Fsikolog Indonesia dan tentunya dalam hal ini saya harus berhubungan

berkomunikasi dengan Himpunan Fsikolog Indonesia kalau ini Bu Hafiz sebagai ketua umumnya, tapi

menurut kami, kami lebih senang kalau misalnya ada tenaga pendidikan, penunjang dan fsikolog gitu

disebutkan fsikolognya gitu, karena kalau misalnya tenada kependidikan kita masih tanda tanya besar

apakah teman-teman fsikolog ini mau tidak atau rela tidak mohon maaf disamakan dengan guru, tetapi

kalau memang kalau misalnya dengan guru identik dengan guru BK padahal kita tahu guru BK itu yang

notabene adalah Sarjana Bimbingan Konseling atau Sarjana Fsikologi bukan fsikolog di situ adalah S2

profesi itu berbeda. Jadi kami bukan semata-mata konseler tapi kami juga lebih jauh daripada itu.

Nah mengenai perannya Pak Hafidz, kami bukan hanya masalah dedatif saja tetapi juga di

masalah terutama masalah keindividunya ke siswanya, perlu kami sampaikan di sini di sekolah itu

sebenarnya kalau di luar negeri itu ada namanya Efsy Fsikolog Pendidikan dan Fsikolog Sekolah, tapi

kalau misalnya kita cantumkan jenisnya akan ribet, sehingga mungkin ini dalam internal kami sendiri

segi fsikolog, bahwa seorang fsikolog harus menguasai fsikolog pendidikan dan fsikolog sekolah.

Sebagai informasi di Fakultas Fsikologi yang dikenal adalah bagian fsikolog pendidikan tidak ada

bagian fsikolog sekolah. Jadi fsikolog sekolah adalah klinikal fsikologi, nah oleh karena itu ini adalah

nanti juga akan merembet dengan masukanya fsikolog sekolah di dalam BHP nanti InsyaAllah, maka

akan juga mengubah nama program studi menjadi bagian fsikologi pendidikan dan sekolah, ini berarti

implikasinya fsikolog jangan hanya memikirkan mikro saja anak didik saja tetapi juga memikirkan secara

makro yaitu masalah kependidikan yaitu masalah instrumen… design kurikulum, masalah instrumentasi

dan sebagainya, di samping tentunya masalah-masalah yang berkenaan dengan anak didiknya yaitu

masalah problem-problem apakah dia anak autis, hyper aktif, keberbakatan dan sebagainya.

132

Kemudian saya juga tidak tahu tadi.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.):

Sebentar pimpinan.

Saya pikir ini substansi juga ya, saya mau menanyakan ke ibu, kalau misalnya fsikolog

pendidikan itu beririsan atau mempunyai tugas berkenaan dengan atau interaksi dengan anak-anak,

tapi sementara itu di luar pihak ibu tidak mau disamakan dengan tenaga pendidik, jadi ibu maunya

fsikolog di sekolah itu berbeda dengan guru, guru BP itu kan?


Tidak, tadi hanya menyambut pertanyaan menjawab Pak Hafidz apakah karena kami sendiri

juga senang sekali kalau misalnya kami masuk dalam BHP, berarti ada pengakuan kami sebagai

profesional nantinya di sekolah, nah ini hanya mengingatkan bahwa di kesehatan kami sudah diakui

baru-baru saja oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya tapi tadi ada pertanyaan Pak Hafidz

apakah kemungkinan masuk kepada tenaga kependidikan apakah berdiri sendiri atau sebagai tenaga

penunjang, kami serahkan saja sepenuhnya kepada pimpinan, namun kalau misalnya tenaga

kependidikan kami khawatir nantinya sama dengan guru BK, ini menjadi satu tumbukan karena di sini

sedang rame di BNSP antara fsikolog dengan teman-teman ABKIN, ada Asosiasi Bimbingan Konseling

Indonesia, nah ABKIN ini dia merasa fsikolog padahal bukan fsikolog gitu. Nah fsikolog juga tidak sama

dengan guru BK, jadi mungkin lebih baik kalau saya tadi menjawab pertanyaan Pak Hafidz kami lebih

senang kalau misalnya ada fsikolog gitu pak.

Nah memang menarik juga pertanyaannya apakah kami siap tidak, memang fsikolog ini profesi

yang memang sudah boleh banyak, tetapi untuk menjadi fsyko sekolah merupakan satu hal yang

menjadi pemikiran lagi lebih jauh karena harus bersertifikasi dan itu belum ada, dan ini merupakan

tantangan ke depan yang oleh karena itu pada sore hari ini saya akan membicarakan kepada Menteri

Pendidikan Nasional bagaimana supaya membantu kita mewujudkan sertifikasi fsikolog, jadi teman-

teman yang sudah ada mendapatkan fsikolog pendidikan ditingkatkan menjadi fsikolog sekolah dengan

1200 jam dia harus magang di sekolah. Nah untuk itu mungkin nanti harus ada… project dimana di

beberapa sekolah terutama akselerasi fsikolog ada di dalamnya. Jadi mendampingi guru BK. Nah jadi

yang hanya bisa mendiagnosi, menganalisa, mengevaluasi, merujuk itu hanya fsikolog bukan konseler

sekolah. Jadi saya kira itu, mungkin ada teman-teman saya yang bisa membantu tambahan ini semua

fsikolog yang bersekolah.


Pak ketua.

Pendalamannya nanti ketika kita nanti masukan itu di dalam pembahasan undang-undang,

saya kira hari ini kita belum saatnya melakukan pendalaman hal itu.

Terima kasih.

133

PIMPINAN RAPAT:

Ya, begitu ya.

Jadi cukup barangkali bu, ya sedikit silahkan.

ASOSIASI PSIKOLOG SEKOLAH INDONESIA :


Mungkin sedikit tambahan pada bapak-bapak anggota komisi tentang tadi yang dikatakan oleh

Ibu Reni perbedaan antara fsikolog dengan guru BK, mungkin perbedaan utama kenapa kami ingin

dituliskan sebagai profesi sendiri adalah karena memang sebenarnya fsikolog di dalam sekolah

melayani semua unit yang ada dalam satuan pendidikan itu pak, jadi baik tenaga kependidikan, peserta

didik, itu semuanya adalah klien-klien dari fsikolog sekolah, karena tiu menjadi penting untuk dia

menjadi bagian yang tersendiri ya dibedakan dengan tenaga yang lain gitu, jadi peran fsikolog memang

tidak hanya untuk peserta didiknya, tapi sebenarnya juga membantu guru dan membantu pimpinan

tenaga kependidikan untuk memastikan sekolah itu berjalan sesuai dengan prinsip-psinsip fsikologi

pendidikan dan fsikologi sekolah, itu saja mungkin.

Terima kasih.

ASOSIASI PSIKOLOG SEKOLAH INDONESIA (RENI):

Terima kasih Pak Anwar.

Kami mohon ijin untuk mendahului.

PIMPINAN RAPAT:

Ya sudah selesai bu, terima kasih Ibu Reni dan teman-teman.

Jadi nanti kalau saya berbisik-bisik Pak Irwan ini, kalau ini tidak masuk Pak Irwan bisa

digebukin oleh ibu-ibu di sana. Ya jadi sebagai ketua Komisi X DPR-RI ya tentu kita ini harus masuk ini

barang ini ya kan. Tapi walaupun demikian kami memang itu bercanda tadi, kami menganggap penting

itu terutama karena dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, itu definisi pendidikan itu memang

menempatkan peserta didik itu sebagai subjek, yaitu secara aktif mengembangkan potensi dirinya, jadi

yang disebut pendidikan bermutu adalah filosofi Undang-Undang Pendidikan itu ketika peserta didik itu

secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masa dari 200 juta penduduk mencari pemain sepak bola

17 orang susah, artinya banyak potensi yang tidak berkembang.

Yang kedua ada hak peserta didik itu yang harus dipenuhi bu, yaitu peserta didik berhak

memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, ini harus dipantau dan tentu

ibu-ibulah yang ahli dalam memantau bakat itu, kita menerima staf ahli kemarin ini sekolah juga kita

ajak untuk siapa yang cocok untuk staf ahli di sini, akhirnya kita terima 2 orang. Nah ini yang memang

saya kira itu penting. Karena ibu ini sudah mau minta ijin, kita ijinkan ya bapak ibu ya, karena sudah, ya

sisa Pak Irwan saja yang dianu bu dipegang saja itu satu orang dengan Ibu Trully, ya silahkan bu kami

persilahkan.

ASOSIASI PSIKOLOG SEKOLAH INDONESIA (RENI):

Terima kasih.

134

Wabillaahitaufik Walhidayah.


PIMPINAN PANJA:

Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan masukannya.

Selamat jalan dan tolong disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional teman-teman di

DPR pada prinsipnya tidak menolak ya, termasuk Pak Margani juga tidak menolak.

Baik kita sambil itu kita teruskan saja ini pukul 16.00 WIB kurang 7 menit, lewat-lewat sedikit

saya kira tidak apa-apa, silahkan pak.


Terima kasih bapak pimpinan.

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati.

Ada paling tidak 3 anggota dewan yang terhormat yang lebih menyinggung pertanyaannya ke

saya, tapi mungkin saya akan menjawab secara umum pak, yang pertama yang berkaitan dengan

keberadaan BHP, salah satu pengalaman yang secara sporadis kami jumpai memimpin Dinas Dikmenti

ini adalah terjadinya friksi atau konflik antara yayasan dengan eksekutif di satu sekolah, nah friksi ini

antara lain atau yang paling sering terjadi karena berkaitan dengan rejeki biasanya, pada saat terima

blockgrand yayasan berpersepsi lain, pengelola sekolah berpersepsi lain. Saya sendiri melihat konflik

itu terjadi antara lain karena tidak adanya suatu aturan main yang jelas, karena aturan main yayasan

adalah aturan main yang bersifat umum, yang bisa berlaku tidak hanya untuk pendidikan tetapi juga

untuk kegiatan-kegiatan lain.

Jadi saya melihat BHP ini mungkin salah satu jawabannya dan memang kata kunci yang paling

utama adalah memprofit sampai berapa jauh terjemahan dari memprofit itu bisa kita jabarkan. Dalam

pengalaman saya, paling tidak ada 4 misi dari yayasan itu dalam menyelenggarakan sekolah, misi yang

pertama bersifat individu, biasanya seseorang mewakafkan hartanya untuk pendidikan karena yang

bersangkutan yakin kalau dia meninggal ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu yang mengalir

terus. Jadi itu sifat individu. Yang kedua adalah bersifat kelompok, entah itu agama atau misi tertentu,

siar, dan ketiga bersifat profesional artinya memang dia ingin membaktikan dirinya di dalam pendidikan

karena profesinya, dan ke empat masih tanda kutip penghasilan, mendirikan sebagai lahan untuk

memperoleh penghasilan terhadap yayasan itu.

Nah kalau non profit bisa kita terjemahkan dengan baik, maka kita akan bisa memberikan

arahan yang jelas terhadap BHP ini, jadi artinya menjembatani ketidakadilan yang tadi ditanyakan oleh

Bapak Cyprianus, itu akan kita bisa jawab apakah non profit itu sampai dimana itu? dia boleh mahal

asal dia transparan bisa menjelaskan secara terbuka bahwa mahalnya itu karena sebab-sebab ini, dan

tidak ada unsur profit di situ. Sebaliknya yang murah karena memang memberikan pelayanan sejenis

ini. Jadi artinya jembatan untuk perbedaan tarif itu adalah pada terjemahan kita tentang non profit. Jadi

saya sendiri berada dalam kubu yang menyatakan BHP ini penting, karena saya melihat justru BHP ini

memberikan kemandirian, kemudian menjamin kreativitas, dan itu asas awalnya adalah manajemen

135

berbasis sekolah artinya sekolah itu memang punya kewenangan, punya suatu kesempatan yang besar

untuk menentukan dirinya sendiri gitu, dan dengan BHP dengan Majelis Wali Amanah dan hubungan

dengan eksekutif yang demikian diatur di sini saya melihat justru kreativitas itu akan terbuka, jadi tidak

akan ada keseragaman, jurstu variabilitas akan tercipta karena Majelis Wali Amanah itu merupakan

salah satu representasi dari komisi di luar yang bisa memberikan warna kepada sekolah sesuai dengan

kondisi yang diinginkan. Jadi saya sendiri tidak merasa khawatir walaupun kalau ditanya oleh ibu nanti

apakah perguruan tinggi wajib atau sekolah menengah itu sunnah itu, ya saya merasa tidak apa-apa

kalau semuanya di-BHP-kan menurut saya gitu, jadi ini pendapat saja karena sifat-sifat BHP saya lihat

justru bukan merupakan penyeragaman tetapi suatu pedoman bagaimana hubungan antara legislatif

dengan eksekutifnya, pedoman bagaimana hubungan kerjanya, kemudian tuntunan supaya mereka

bisa kreativitas, mandiri dan dinamis gitu. Jadi ini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi.

Dan yang kedua kalau boleh saya memberikan pandangan tentang fsikologi, saya merupakan

orang yang setuju kalau fsikologi ada di dalam sekolah bahkan menjadi rohnya pendidikan itu sendiri.

Walaupun nanti wujud dari implementasinya mungkin bisa kita bahas lebih lanjut secara teknis, tapi

saya ingin memberikan gambaran bahwa di dalam sekolah itu terdapat paling tidak 3 sifat pekerjaan,

pertama mendidik belajar mengajar dilakukan oleh guru, kedua manajerial apakah pengelolaan fisik

sekolah itu baik uang, manusia dan lainnya maupun pengelolaan fsikis enforemen kondisi yang ada di

sekolah itu dan ketiga sifat bimbingan dan konseling, ada memang bimbingan dan konseling di sekolah

itu.

Untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru, guru ini profesional dan saat ini di SMA

ada 16 subjek pelajaran, artinya 16 profesi, matematika profesional matematika, fisika profesional fisika,

semua profesional plus kemampuan dia memiliki metode belajar mengajar yang di dalamnya juga ada

fsikologi belajar karena pada saat mereka belajar untuk menjadi guru mereka juga diajarkan fsikologi

belajar.

Untuk manajerial, mereka dia butuh kemampuan fsikologis, memimpin orang, kemudian

membuat suasana menjadi nyaman, kondusif dan sebagainya.

Bimbingan dan konseling jelas, walaupun sekarang pelaksanaannya adalah guru yang dididik

khusus untuk BK. Jadi semuanya esensinya bersifat fsikologis yang memang menjadi rohnya

pendidikan itu, artinya kalau fsikologi merupakan suatu kebutuhan, jelas, bahkan itulah rohnya

pendidikan, hanya bentuk lain yang dimunculkan perlu kita simulasi secara publik, apakah ada bentuk-

bentuk lain yang perlu kita munculkan secara khusus. Di dalam pengalaman saya memimpin Dikmenti

sekali lagi saya paling sering menerima pesanan, jadi kesehatan pesan supaya masuk kurikulum,

narkoba pesan supaya masuk kurikulum, polisi lalu lintas pesan, banyak sekali, sekolah itu dijadikan

suatu tempat yang sarat banyak… di situ dianggap sebagai sumber peradaban, sumber membentuk

orang dan sebagainya dan kita biasanya melihat apakah yang dipesan itu bisa kita terima lalu kita

masukkan sebagai bagian intergral dari salah satu subjek misalnya katakanlah pernah geografi kita

masukkan ke dalam suatu subjek tertentu tidak menjadi berdiri sendiri ataukah dia berdiri sendiri

136

sebagai suatu subjek intra kurikulum atau berdiri sendiri sebagai suatu subjek ekstra kurikuler, nah

dengan pendekatan ini saat ini kita memiliki 16 subjek pelajaran, dan sekian banyak ekstra kurikuler,

yang oleh sementara orang kita sering dikatakan pendidikan kita keberatan beban, karena kebanyakan

beban.

Jadi artinya kembali kepada usul tadi, saya mohon maaf bukan karena tidak ada ibu, saya

setuju dengan esensi fsikologi masuk pendidikan tetapi mari kita simulasi secara publik, apakah dia

akan menjadi bagian integral atau satu subjek yang berdiri sendiri, atau sebagai ekstra kurikuler.

Terima kasih pak.


PIMPINAN RAPAT:

Ya, pak saya kira yang tadi diminta itu bukan mata pelajaran pak, bukan subjek tetapi ada

fsikolog di dalamnya itu yang terutama kalau saya menuntut itu pengembangan bakat minat dan

kemampuan peserta didik. Ya jadi pasa fsikolog ini jadi sebenarnya itu kalau anak-anak itu ya kalau di

mungkin bisa dicoba di DKI pak, di beberapa sekolah di luar negeri itu keluar rekomendasi dari sekolah

anak ini berbakat jadi penulis, anak ini berbakat jadi wartawan, anak ini berbakat jadi politisi misalnya,

itu keluar rekomendasi seperti itu, bukan hanya lulus saja tapi tidak tahu apa bakatnya, nanti kalau mau

bekerja “dimana anda kemenakan tolong carikan pekerjaan”, “apa kemampuannya” sembarang saja

kan tidak boleh pak. Jadi dari awal anak-anak ini ditelusuri bakatnya, mulai dari SD gitu pak ya apa

bakatnya itu, masa dari 200 juta penduduk seorang pelukis misalnya kita tidak punya misalnya ya. Nah

itu yang seperti itu.

Terima kasih Pak Margani.


Saya laporkan bahwa ini memang merupakan salah satu isu yang besar pak buat kami pak,

bagaimana mendidik anak sesuai dengan minat dan bakatnya, kebetulan saya mengelola SMA

misalnya, saya menuntut SMP mestinya sudah bisa memberikan warna tetapi sampai sekarang

mekanisme dan sistemnya belum. Kemudian kita coba membentuk itu di SMA, kita iri sebenarnya

katakanlah dengan Singapura, Singapura sistem dan mekanismenya sudah sedemikian baik, sehingga

seorang anak tidak akan menolak pada saat dia diarahkan kepada universitas atau kepada college, dia

menjadi scientist atau dia menjadi seorang implementator. Di Indonesia di Jakarta khususnya guru

masih sering ditentang didatangi orang tua padahal hanya memberikan si anak IPS bukan IPA gitu asli

pak, padahal itu sudah berdasarkan kriteria yang ada.

Jadi sekali lagi memang saya setuju pak ini merupakan suatu isu besar di bidang pendidikan,

hanya jawabannya apakah cukup menempatkan satu orang atau yang penting mekanisme dan

sistemnya, lalu kita lihat orang yang kompetennya siapa gitu, artinya dengan melihat pengalaman-

pengalaman pada beban tadi pak, karena sesungguhnya kalau lihat dari esensinya semuanya sudah

mengarah ke situ, cuma belum berhasil kelihatannya pak, nah belum berhasilnya itu apakah nanti akan

dijawab dengan menempatkan satu orang tambahan atau kita cari sistem dan mekanismenya atau ada

137

kelompok AFSI ini yang memberikan satu sistem dan mekanisme yang diberikan kepada sekolah

dengan beberapa alternatif pelaksanaan implementasinya, misalnya alternatif pertama harus ada

seorang fsikolog untuk sekolah ini atau alternatif yang kedua outsourching atau alternatif yang ketiga

bagaimana gitu ada pengganti sehingga pada saat ini diterbitkan tidak akan ada kesenjangan.

Terima kasih pak.

PIMPINAN RAPAT:

Silahkan Pak Balkan.


Pimpinan maaf.

Saya terinspirasi ya dari pandangan bapak, saya terpikir kembali kepada sekolah, memang

tumpuan dari kurikulum itu menjadi beban sekolah memang betul yang beliau sampaikan tadi, kalau

begitu masukan dari Pak Kepala Dinas ini tadi pertanyaan kita kepada Ibu Reni juga belum terjawab,

jadi sambil jalan saja deh, saya kira sambil jalan nanti kita pikirkan yang terbaik disesuaikan dengan

lapangan, saya kira begitu pak.

Terima kasih pak.

PIMPINAN RAPAT:

Ya, baik terima kasih.

Memang sengaja beliau diundang ini untuk memberikan pengalaman empiris di lapangan,

kesulitan-kesulitannya bagaimana, cita-citanya bagaimana, ya memang kalau di Singapura saja itu ya

mulai dari SD anak-anak sudah terarah, anaknya tidak menolak orang tuanya tidak menolak begitu,

karena seolah-olah orang-orang ilmu sosial itu seolah-olah tidak bagus gitu kan pak ya, hanya

sosialisasi saja pak, saya kan juga dari eksakta pak pindah ke sosial, ternyata lebih berkembang

daripada eksakta. Jadi sosial itu kan mengurus negara pak mengurus masyarakat, ya itu yang sisa

anunya saja sosialisasinya saja begitu pak. Pak Balkan juga begitu sosial, jadi kalau orang mau masuk

ke DPR itu harus dibikin aturan pak hanya orang ilmu sosial saja supaya bergengsi itu ilmu sosial juga

kan, tapi memang ini perlu disosialisasi ini Pak Balkan ini, ya karena memang ada pandangan di

masyarakat itu kalau eksakta itu bagus, ya itu harus diperbaikilah.

Baik terima kasih ini pukul 16.05 WIB kita tambah sedikit ya bapak ibu sampai ya jangan

sampai lewat setengah limalah, ya pendek-pendek saja bu dari Gobel ada tadi pertanyaan bu? Tidak

ada. Ya kalau tidak ada silahkan bu dari High Scope.

DIREKTUR HIGHSCOPE (ANTARINA):

Terima kasih bapak anggota dewan.

Saya memberikan sedikit saja secara umum karena memang benar karena ini pengalaman

pertama kami akan mengusulkan secara tertulis, jadi detailnya pak ya, jadi sekarang hanya secara

umum saja mungkin nanti rekan saya juga akan menambahkan sedikit.

138

Saya hanya ingin mengingatkan satu hal saja, dari tadi pembicaraannya terkesan bahwa kalau

sekolah pemerintah itu murah dan tidak baik, kalau sekolah swasta itu mahal dan bagus, jadi harusnya

semua peserta didik itu harus memperoleh yang mahal dan bagus itu. Sebenarnya semua pendidikan

yang berkualitas itu mahal, tidak ada yang murah sebenarnya, tapi bagaimana membuat pendidikan

yang mahal dan bagus ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, kan intinya harusnya berpikir seperti

itu, itu pihak pemerintah. karena kalau seperti di Negara Amerika Serikat saja itu 85% anak itu sekolah

di sekolah negeri, 15%-nya itu adalah sekolah swasta, dan sekolah negerinya bagus-bagus, saya justru

jadi berpikir kepada orang swasta jadi bedanya apa dong ya kalau anak mau sekolah swasta sudah

mahal padahal kualitasnya belum tentu lebih baik, jawabannya hanya satu banyak orang-orang kaya

selebritis dan sebagainya tidak mau anaknya sekolah negeri nyampur dengan masyarakat. Jadi mereka

pergi ke sekolah-sekolah swasta tersebut tidak mungkin anaknya… masuk ke sana, dia masuk ke

sekolah swasta. Nah sekolah swasta ini kelebihannya hanya satu jumlah muridnya lebih sedikit,

fasilitasnya ya adalah sedikit-sedikit ada yang dengan berkuda, Cuma sedikitlah, tapi sekolah negeri di

sana itu ada yang punya broadcasting, production house sendiri dan sebagainya itu ada gitu. Jadi

mestinya kita mengarah kepada ke sana bahwa suatu saat pemerintah kita itu punya sekolah

pemerintah yang bagus dan kalau sekolah swasta itu hidupnya akan sangat tergantung kepada

masyarakat, kalau dia terlalu mahal dan tidak bagus, ditinggalkan juga, jadi hukum alam akan berjalan,

sekolah swasta yang mahal-mahal dan komersial tidak bagus tidak mengutamakan kualitas akan mati

sendiri, seperti yang terjadi di Negara Amerika Serikat. Nah sekarang hanya masa transisi ini dimana

swasta sekarang seolah-olah kelihatannya lebih bagus padahal kita berharap saya sebagai anggota

masyarakat bukan sebagai pengelola pendidikan saya berharap sekolah pemerintah itu nantinya semua

mencapai taraf internasional bagus-bagus, sekolah swasta itu akan berguguran dengan sendirinya,

tentu sebagai penyelenggara sekolah swasta saya nanti harus cari cara juga untuk tetap

mempertahankan eksistensi sekolah saya misalnya dengan kelebihan-kelebihan yang lain gitu, tapi

sekolah negeri itu tetapi nantinya harusnya jadi bagus, nah dalam transisi inilah peranan swasta cukup

besar sekarang gitu salah satunya membantu bagaimana pendidikan karena banyak sekolah swasta

sekarang bermunculan hanya sebenarnya banyak dari orang tua murid yang merasa konsen terhadap

kualitas pendidikan sekolah negeri terutama pendidikan dasar, itu masih belum memadai sesuai dengan

keinginan orang tua, sehingga kemudian orang tua itu membuat sekolah, itu sebenarnya asal mulanya

sekolah swasta itu seperti itu.

Nah jadi mungkin itu perlu dicatat bahwa bukan berarti seperti itu sehingga BHP itu menjadi

jalan keluar untuk seolah-olah tidak ada komersialisasi… sekolah-sekolah mahal-mahal dan sebagainya

gitu ya, sebenarnya ini hanya peranan… saja menuju kesana. Nah sekarang peranan lain yang swasta

yang sebenarnya tidak boleh ditutup mata ya, peranan swasta yang besar sekarang sekolah-sekolah

yang besar itu sekarang itu peranannya adalah merubah paradigma yang ada di masyarakat, itu jauh

lebih cepat sekarang gara-gara ada sekolah swasta yang besar-besar dan sekolah bertarap

internasional, mungkin jaman dulu ada sekolah yang sudah maju seperti sekolah Pak Roman Mangun,

139

mungkin itu bagus dari dulu sudah aktif learning tapi ada pengaruhnya tidak terhadap kemajuan

pendidikan? tidak ada, tapi dengan adanya sekolah swasta sekarang yang besar-besar, sekarang juga

pemerintah terpacu, semua terpacu kemudian menjadi melihat, datang, contoh sekolah-sekolah banyak

didatangi oleh sekolah-sekolah negeri atau apa guru-gurunya untuk belajar, jadi tidak harus pergi keluar

negeri lagi, sudah banyak sekolah-sekolah bertarap internasional ada di Indonesia, semua ini kan

mengacu perubahan main set dari guru-guru dan pendidik gitu, pada saat ini yang lambat laun saya

melihat mungkin seperti di negara maju ini akan mati sendiri kalau sekolah negerinya bagus dan gratis

ya memilih sekolah ke situ, seperti mohon maaf ada sekolah namanya AIBI di Indonesia sekarang

swasta banyak AIBI, di Amerika AIBI itu di sekolah negeri juga, jadi swasta bikin AIBI, negeri bikin AIBI,

ya masyarakat pilih AIBI yang negeri yang tidak bayar seperti itu gitu.

Jadi saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa mungkin kita harus menempatkan porsinya

lebih kepada kualitas gitu, bukan dari segi pendanaan, dan seolah-olah pembebanan keuangan ini

terhadap masyarakat menjadi besar seolah-seolah nanti masyarakat tidak bisa memperoleh pendidikan

yang baik, tidak seperti itu seharusnya, dari pemerintah nanti akan memiliki sekolah bertarap

internasional karena waktu itu kami juga sudah diundang oleh pemerintah untuk membantu pemerintah

membangun sekolah bertarap internasional di masing-masing provinsi 1 katanya, nah saya mendukung

program itu, jadi kalau ditanya bahwa kami adalah sekolah bertarap internasional, saya terus terang

menolak saya bilang bahwa sekolah negeri bertarap nasional, sekolah kita… saya bilang mestinya

pemerintah tidak boleh berpikiran seperti itu, pemikiran harus berpikiran bahwa sekolah negeri suatu

saat akan bertarap internasional semuanya, jadi kalau ada sekolah negeri sekarang membuka jalur

internasional saya bertanya apakah itu dengan terbuka kita mengatakan “Eh kita sekolah negeri tapi

kita punya jurusan internasional” berarti sekolah negeri kita tidak bertarap internasional, itu kan terang-

terangan mengatakan demikian kok ada dua jurusan di dalam satu sekolah padahal sekolah tersebut

sekolah negeri gitu.

Itu mungkin bisa menjadi satu pemikiran juga yang nanti saya akan bantu sedikit mengenai

pertanyaan-pertanyaan yang lain, satu saja saya mau menanggapi tadi masalah penjurusan karena di

sekolah kita akan ada jurusan bisnis dan informasi teknologi, jurusan teknical and… untuk SMA, dan

jurusan since…, waktu kami meminta ijin dua jurusan ini katanya dimasukkan ke dalam SMK, jadi saya

pikir masalah-masalah sosialisasi tadi itu seolah-olah since… itu adalah SMA IPA, padahal…

kan…bagus masa depannya. Dengan ada jurusan-jurusan dan kita ada pembakatan, ada fsikologi dan

ada tes bakat, ada kesempatan mereka magang itu sebetulnya membuka kesempatan kepada anak-

anak SMA kita benar-benar… mencari pilihan di universitas karena mereka sudah diberikan… di SMA,

kemudian nanti pekerjaannya bagaimana itu sudah kita buka dulu matanya, dan dengan diganti fsikolog

sehingga waktu mereka memilih universitas tidak salah jurusan sudah tahu karirnya mau kemana.

Mungkin saya mau presentasi ke bapak nanti.

Ditambah mungkin dengan ini.

140

PIMPINAN RAPAT:

Kalau bisa pendek-pendek saja ya.

Kami persilahkan pak.

DIREKTUR HIGHSCOPE:

Jawaban kami adalah tentang pertanyaan dari penanya pertama adalah tentang rancangan

yang ada dalam Undang-Undang BHP pak, memang agak panjang Cuma kami pendekan saja, pertama

adalah mengenai Pasal 5 ayat (4)-nya..


Mohon maaf apakah Jum‟at nanti tidak hadir?

Kalau bisa hadir mungkin bisa sampaikan itu pada hari Jum‟at saja, karena kita masih punya

tamu yang lain, kalau kaitannya dengan masalah yang di luar kontek yang tadi itu mungkin sekarang,

tapi kalau itu yang BHP saya rasa bisa jari Jum‟at.

DIREKTUR HIGHSCOPE:

Iya pak.

Oke kalau begitu penanya kedua mengenai BHP jenjang BHP-nya, apakah perlu swasta atau

pemerintah saja yang akan melaksanakan BHP pak, kalau boleh memilih memang hanya pemerintah

saja yang melaksanakan BHP, kalau boleh milih. Tapi kalau akhirnya juga tidak boleh memilih

bahwasanya BHP itu harus ada, maka BHP itu yang lebih penting adalah untuk jenjang pendidikan di

tingkat perguruan tinggi pak, bukan di tingkat pendidikan menengah, karena di tingkat pendidikan

menengah maka sebetulnya itu kan pendidikan menengah itu kan sifatnya public goods pak yang

memang untuk semuanya orang yang harus, seperti halnya wajib belajar yang diharuskan pemerintah,

yang kami khawatirkan nanti kalau nanti di-BHP-kan maka kata-kata wajib belajar itu lagi menjadi bias,

sehingga dijadikan tidak lagi menjadi tanggung jawab… pemerintah, itu sangat bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang lainnya pak.

Nah sedangkan kalau pendidikan tinggi, itu jelas ini adalah memang pendidikan yang serius

pak, sehingga oleh karena itu penggolongannya harus digolongkan sebagai UASI public goods pak,

bukan public goodsnya sendiri, sehingga oleh karena itu nantinya kalau akan di-BHP-kan ya tidak

masalah, maaf akan dimahalkan juga ya tidak masalah pak karena itu sudah merupakan pilihan pak,

seperti kita tahu bahwasanya wajib belajar di negara kita adalah sampai dengan umur 15 tahun, itu

yang harus diwajibkan harus belajar oleh pemerintah dan dibiaya oleh pemerintah. Di Amerika kalau

tidak salah sampai umur 16 dan dibeberapa negara bagian yang lain bisa sampai umur 18 tahun. Nah

oleh karena itu seterusnya memang oleh pemerintah tidak diwajibkan lagi meskipun di negara yang

besar, universitas-universitas seperti di Jerman itu semuanya digratiskan tapi kalau di Amerika tidak

pak, kalaupun toh ada juga universitas negeri yang gratis, tapi hampir seluruhnya harus membayar. Jadi

itu saja pak kalau memang tidak diperbolehkan.

141

PIMPINAN RAPAT:

Ya, baik nanti kalau mengenai pasal-pasal nanti bisa diusulkan secara tertulis supaya jangan

hilang gitu pak ya, artinya jangan hilang dari ingatan, ya kalau sudah tertulis. Saya kira terima kasih ya.

Jadi memang sebenarnya sekali lagi bahwa BHP itu tidak untuk mengkomersilkan pendidikan

tapi itu adalah bagaimana nirlaba itu ya bisa diterjemahkan masuk dalam sebuah undang-undang. Baik

ya nanti kami mengharapkan lokakarya kita ya kalau kami akan sampaikan undangan resminya tapi

kami sudah sampaikan hari Jum‟at jam 14.00 WIB itu kita sudah mulai supaya nanti kita bisa melihat

pertukaran pendapat, ya jadi perbedaan-perbedaan pendapat nanti bisa kita lihat ada argumentasi

karena pemerintah ini sudah membuat RUU ini selama 3 tahun, tentu saja ketika dia menempatkan tiap

kata itu ya tentu sudah melalui diskusi yang panjang itulah yang akan kita dengarkan supaya langsung

juga masyarakat bisa langsung mendebatnya, nah nanti pada gilirannya DPR akan memutuskan begitu

pak ya, ya saya kira begitu, silahkan dari Departemen Agama silahkan pak.

KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DEPAG (DJAMALUDIN):

Terima kasih pak atas tanggapan yang disampaikan.

Yang jelas kalau dipertanyakan bagaimana tanggapan Ormas terhadap BHP ini, pada awalnya

itu sebagian besar Ormas menolak adanya BHP sebenarnya, tetapi pada awal bulan kemarin telah

bertemu dengan Bapak Menteri Agama dan kemudian Menteri Agama memberikan penjelasan ini

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan nasional kita dan dalam rangka good governance ini

perlu ada transparansi dan sebagainya termasuk di dalam pendidikan akhirnya sebagian besar itu

sudah bisa memahami, nah oleh karena itu kami sampaikan di sini bahwa InsyaAllah melalui MP3A

Ormas-Ormas ini bisa menerima tentang BHP itu. Kemudian secara tertulis supoya lebih lengkap lagi

mudah-mudahan hari Jum‟at kami hadir.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:

Ya terima kasih banyak.

Jadi memang ini mungkin hanya karena sosialisasi pak ya, jadi secara itu kan Majelis

Pendidikan Muhammadiyah juga menolak gitu jadi saya bercanda ah kok bisa menolak sedangkan

menterinya itu dari Muhammadiyah bagaimana itu bisa begitu, coba diajak saja itu diskusi gitu, tapi

saya kira hanya karena soal masalah sosialisasi dan komunikasi yang intensive karena itu kami

memutuskan bersama-sama dengan teman-teman bahwa besok hari Jum‟at kita lokakarya supaya

stakeholder pendidikan bisa mengetahui dari konseptornya itu apa latar belakang menempatkan kata

dan sebagainya substansi itu.

Saya kira demikian sudah cukup dari teman-teman kita akan membuat sedikit catatan untuk

dipegang oleh DPR dalam membuat ini.

142

Yang pertama itu secara umum dapat memahami bahwa RUU BHP merupakan alternatif dalam

pengelolaan pendidikan. Karena begini Pasal 53 itu pak berada pada bab pengelolaan pendidikan, jadi

pengelolaannya sebenarnya yang ingin diperbaiki.

Yang kedua perlu leg spesialis terhadap Undang-Undang Yayasan agar pendidikan tetap

merupakan kegiatan nirlaba. Ya ini kalau bisa ini bagus juga ini tidak repot kita.

Yang ketiga secara rinci beberapa masukan terhadap penyempurnaan terhadap RUU BHP

sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta,

1. konsep nirlaba belum jelas, karena DKI tidak jelas apakah sekolah yang membayar tinggi atau

yang membayar rendah itu termasuk nirlaba.

2. BHP memberikan kemandirian profesionalitas dan kreativitas akan terbuka.

b. (AFSI) Asosiasi Fsikolog Sekolah Indonesia,

menginginkan profesi fsikolong dimasukkan pada RUU BHP yaitu pada Pasal 26 mengenai tenaga

kerja profesi, fsikolog, ketenaga kerjaan itu pak, profesi fsikolog masuk sebagai profesi tersendiri di

sekolah mendampingi guru BK, tidak cuma berperan pada saat tes. Nah memang ini perlu saya

jelaskan ini usulnya tapi ini para fsikolog ini tidak pada hadir, itu masalah anunya nanti pak masalah

gajinya, karena kalau guru itu sudah jelas ada undang-undangnya, nanti kalau fsikolog masuk di

sana itu pakai gaji apa itu? nah ini perlu kita bicarakan lagi nanti apakah gaji guru atau gaji fsikolog

standarnya belum.

c. Masusita Gobel,

Yayasan Masusita Gobel masih bergerak pada pendidikan non formal, namun mengharapkan tidak

adanya penyeragaman untuk sekolah swasta. Ya ini menarik ya untuk kita nanti bicarakan tersendiri

atau mengunjungi tersendiri bu punya tetap.


Kami juga terima kasih karena hadir mendapat informasi yang baik dan InsyaAllah kami juga

bawa ke pihak-pihak sekolah pak nanti.

PIMPINAN RAPAT:

Diusahakan hari Jum‟at bu bisa hadir ya, anggaplah ini undangan resmi kalau undangan

resminya tidak sampai.

d. High Scope.

1. High Scope, untuk pendidikan formal dasar dan menengah tidak harus BHP kacuali perguruan

tinggi bisa dalam bentuk BHP.

2. Badan Hukum Pendidikan tidak harus seragam, swasta sebaiknya tidak terlalu banyak diatur.

3. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, jika dalam masa transisi pemerintah belum

memenuhi secara optimal, tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pada swasta melalui RUU

BHP.

4. RUU BHP dinilai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

143

DIREKTUR HIGHSCOPE:

Bisa tambahkan di situ pak, sehingga perlu dikaji kembali mudaratnya dan disosialisasikan

manfaatnya.

PIMPINAN RAPAT:

5. jika boleh memilih BHP hanya pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah saja,

sementara BHP untuk perguruan tinggi memang sangat penting.

e. Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama.

1. Menyampaikan penghargaan terhadap prosi Diknas karena pendidikan agama diwajibkan masuk

dalam kurikulum.

2. Jika setiap satuan pendidikan menjadi BHP akan memutus rantai pembinaan dari organisasi

keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan.

Tapi sebenarnya bukan hanya BHP pak yang memutus, Undang-Undang Yayasan yang baru itu

yang memutuskan karena yang berkuasa adalah Undang-Undang Yayasan itu namanya Badan

Pembina, jadi pendirinya setelah mendirikan sudah selesai urusannya, badan pembinalah yang itu,

tapi ini kita catat.

3. Badan hukum hanya di pusat saja, tidak pada setiap satuan pendidikan.

Tapi kalau universitas islam pak bagaimana itu?

4. Tidak ada ketegasan antara yayasan dengan BHP, apakah yayasan boleh menjalankan kegiatan

atau tidak.

Ke empat, semua masukan tertulis dan transkrip dari RDPU ini merupakan masukan yang tidak

terpisahkan dari catatan RDPU, dan Komisi X DPR-RI membuka peluang partisipasi untuk

menyampaikan usulan dan rumusan perbaikan.

Kelima, Komisi X DPR-RI akan menjadikan masukan RDPU ini sebagai bahan dalam membuat

persandingan draft isian masalah fraksi-fraksi dan bahan dalam pembahasan Raker-Raker dan juga

menginformasikan bahan RDPU ini ke pemerintah sebagai pihak yang mengusulkan agar bisa

diantisipasi.

Ini dari Dinas Pendidikan Menengah ini pak apakah cukup dua? Atau ada tambahan silahkan

pak.


Ya pak, ini saya setuju tentang fsikologi tapi dalam esensinya wujudnya mohon untuk ada

simulasi publik.


Mohon maaf pak, ini karena pihak AFSI tidak ada, kita jangan mengambil sesuatu yang ini kan

sebenarnya…, jadi saya kira pendapat disampaikan tapi substansinya nanti AFSI.

144


Artinya jangan sampai langsung kesimpulannya harus ada tenaga fsikolog dalam setiap

sekolah, karena fsikolog ini ada esensinya tapi.

PIMPINAN RAPAT:

Ya, sebagai catatan ya.


Mungkin sistem dan mekanismenya.

Yang kedua, DKI sekarang sudah sampai tahap ngerem pembangunan sekolah baru, karena

tidak mau mematikan sekolah swasta, jadi kita ngerem sekolah baru karena kenyataan untuk tingkat

SMA dan SMK itu peminatnya 4 kali lipat dari kapasitas selama ini SMA dan SMK. Jadi penerimaan

siswa baru kita… dengan sistemnya begitu terbuka supay adil.


Ini bagus sekali, hanya kerja konteks dengan masalah kita yang…ini, jadi nanti tidak masuk ini,

kalau ini masuk justru mengurangi…nya, catatan bapak bagus sekali dan jadi bahan kita rapat dengan

Menteri Pendidikan Nasional tapi ini jangan masuk ini karena kita sedang bicara mengenai BHP.


Tadi dengan BHP, karena di High Scope tadi ada kesimpulan Nomor 3.

PIMPINAN RAPAT:

Itu hanya saran saja pak, hanya saran saja pak.

Jadi maksudnya Pak Darodji itu jangan menanggapi pandangan dari sesama stakeholder yang

hadir.


Agar image yang terbentuk tidak keliru, karena saya akan bisa menyampaikan dalam bentuk

data gitu. Datanya demikian.

PIMPINAN RAPAT:

Pak Margani tidak apa-apa pak, inikan masukan saja, ini kan akan digodok juga di sini.


Tapi yang fsikolog itu juga harus ada kesimpulan pak bahwa fsikolog itu wujudnya harus diteliti,

fsikologi pak bukan fsikolognya. Fsikologi menjadi diperlukan dalam pendidikan.

PIMPINAN RAPAT:

Ini kan tadi bukan kurikulum ini pak.


Bukan jadi bagaimana suasana sekolah menjadi kondusif, bagaimana seorang guru

mempunyai kemampuan komunikasi dalam mengajar, itu semua fsikologi, bagaimana memberikan

bimbingan dan konseling ya, bagaimana memberikan jurusan pada anak, melalui bimbingan konseling

juga bisa gitu.

145


Sekali lagi pak ketua, saya senang sekali, tapi lazim kita memasukkan data orang ke kita,

porsinya lain-lain, jadi karena AFSI tidak berada di sini mohon ini tidak masuk dalam kesimpulan. Jadi

pak kalau dinas menyampaikan pandangan… terhadap BHP bukan orang lain, ini sekali lagi ini benar

100%, cuma kalau… dinas itu tidak proporsional kaitannya ini gitu loh.


Mohon maaf pak, sebagai kepala dinas saya juga mempunyai kewenangan untuk melihat

mekanisme dan proses yang terjadi di dalam sekolah-sekolah.


Begini pak, seandainya tidak ada AFSI bapak tidak akan ngomong itu. Jadi seandainya tidak

bicara fsikologi, bapak tidak akan bicara itu. Saya yakin tidak, oleh karena itu ini merupakan tanggapan

atau tambahan dari AFSI itu yang sebenarnya tidak proporsional, tapi itu bisa kita catat pak bagus.

PIMPINAN PANJA:

Kalau begitu begini saja pak biasa kalau ada yang.


Tapi saya akan bicara itu di depan siapa pun.

PIMPINAN PANJA:

Iya pak, tapi mungkin keberatan dari Pak Darodji ini bahwa konteks kita adalah RUU BHP, ya

apa saran bapak, AFSI boleh menyampaikan saran, tapi toh nanti kita akan membuat keputusan di sini

setelah juga mendengarkan bapak-bapak, walaupun tidak dicatat di sini pak.


Atau begini pak ketua, jalan keluarnya kita hanya dalam bentuk rekaman saja tapi tidak tertulis

karena itu masukan sebagai underline catatan untuk komisi saja pak.

PIMPINAN RAPAT:

Di butir 4 itu pak, semua masukan tertulis dan transkrip, nah itu semua sudah ada.

Cukup ya?

Cukup dua point.

Silahkan dari Gobel.


Itu saya takut salah tangkap saja, karena kami tidak mungkin di situ dikatakan Masusita Gobel

mengharapkan tidak adanya penyeragaman untuk sekolah swasta, tadi mohon maaf saya tidak

menyampaikan seperti itu, gitu saja. Itu mungkin High Scope yang memasukkan itu pak, jadi kami

sampaikan kami belum bisa memberikan masukan untuk BHP nya malah, jadi mohon dikoreksi, terima

kasih.

146

PIMPINAN PANJA:

Ini sebenarnya jiwa Undang-Undang Yayasan seperti ini pak, Gobel orang kaya, Masusita

orang kaya, mau masuk surga dilimpahkan sebagian kekayaannya untuk mengembangkan pendidikan,

nah itu sebenarnya cita-cita luhur Undang-Undang Yayasan, jadi tidak lagi untuk mencari uang gitu.

Saya kira cukup ya bapak ibu kita sepakati bersama.

(KETOK PALU 1 KALI)

Baik bapak ibu, sebagaimana biasanya ada diantara undangan yang mewakili untuk

menyampaikan kata penutup, kami persilahkan siapa Pak Margani kepala dinas silahkan pak.



Bapak pimpinan dan anggota dewan, serta

Teman-teman sesama tamu.

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat Allah SWT, bahwa acara hari ini telah dapat selesai

dengan baik, walaupun pada awal saya mengatakan ini pertama kali kami diundang, tapi Alhamdulillah

berjalan lancar, dan InsyaAllah bahwa kami sudah mencoba memberikan aspirasi dan masukan

seoptimal dan mungkin semaksimal mungkin sesuai dengan pangalaman, kondisi dan kepentingan

masing-masing dan selanjutnya kami percayakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan

yang terhormat, InsyaAllah kami akan memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sekali lagi

terima kasih atas kesempatan yang diberikan, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada

kita semua.

Wabillaahitaufik Walhidayah,


PIMPINAN RAPAT:

Baik, terima kasih bapak ibu sekali lagi atas kehadirannya di tempat ini dan kami tentu tetap

mengharapkan bapak memberikan masukan kritik itu juga termasuk masukan ya, jadi bapak mengkritik

itu juga masukan, dan memang juga biasanya kritik itu membuat hidup ini menjadi dinamis ya silahkan

saja kritis, objektif dan proporsional begitulah kira-kira. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak

berkenan di hati, dan marilah kita menutup RDPU ini dengan membaca Alhamdulillah.


(KETOK PALU 3 KALI)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT

KABAGSET KOMISI X DPR-RI

Ttd.

AGUS SALIM

RISALAH RAPAT -...

Documents

Transcript of RISALAH RAPAT -...