1

RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA KERJA DAN SYARATKERJA DAN SYARATKERJA DAN SYARATKERJA DAN SYARAT ( ( ( ( R. R. R. R. KKKK . . . . SSSS .... ))))

PROGRAM :PROGRAM :PROGRAM :PROGRAM :

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT REHABILITASIREHABILITASIREHABILITASIREHABILITASI SOSIAL KORBAN SOSIAL KORBAN SOSIAL KORBAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZAPENYALAHGUNAAN NAPZAPENYALAHGUNAAN NAPZAPENYALAHGUNAAN NAPZA

PEKERJAAN :PEKERJAAN :PEKERJAAN :PEKERJAAN :

Perencanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Perencanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Perencanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Perencanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Institusi Institusi Institusi Institusi Penerima Wajib Lapor ( Penerima Wajib Lapor ( Penerima Wajib Lapor ( Penerima Wajib Lapor ( IPWLIPWLIPWLIPWL )))) Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi

TAHUN 2015 :TAHUN 2015 :TAHUN 2015 :TAHUN 2015 :

LOKASI PEKERJAAN: LOKASI PEKERJAAN: LOKASI PEKERJAAN: LOKASI PEKERJAAN:

Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi JambiProvinsi JambiProvinsi JambiProvinsi Jambi

2

PASAL 1PASAL 1PASAL 1PASAL 1 SPESIFIKASI UMUMSPESIFIKASI UMUMSPESIFIKASI UMUMSPESIFIKASI UMUM

1. DISKRIPSI DAN LINGKUP PROYEK

1.1. Diskripsi

Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) Provinsi Jambi Direktorat RSKP NAPZA Tahun 2015 terletak Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Penyebaran penyalahgunaan NAPZA saat ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tetapi penanganannya masih terbatas di wilayah-wilayah tertentu saja. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalahguna NAPZA/ Pecandu tidak boleh dipenjara/ditahan tetapi harus direhabilitasi. Sebagai implementasi dari UU tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang dimaksudkan sebagai sarana bagi para pecandu untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Saat ini lembaga-lembaga IPWL jumlahnya masih sangat terbatas sehingga diperlukan pembangunan IPWL-IPWL baru di Provinsi yang belum memiliki lembaga IPWL. Salah satunya adalah pembangunan sarana IPWL di Propinsi Jambi. Lingkup pekerjaan pembangunan gedung rehabilitasi IPWL Provinsi Jambi adalah pembangunan gedung baru di lahan kosong yang layak untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahguna NAPZA di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Untuk menyusun rencana dan program pembangunan sarana IPWL di Propinsi Jambi dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan teknis operasional serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan pembangunan sarana IPWL di Propinsi Jambi Agar pelaksanaan menghasilkan suatu hasil yang sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi bangunan yang optimal, andal sebagai bangunan yang layak dari segi mutu, biaya serta kriteria administrasi bangunan negara diperlukan konsultan perencana

1.2. Lingkup Pekerjaan

a. Kecuali bilamana disebutkan lain, pekerjaan yang dimaksudkan dalam Dokumen Kontrak adalah meliputi pekerjaan penyediaan tenaga kerja, bahan/material, peralatan dan pelaksanaan pekerjaan hingga selesai dengan sempurna sesuai kontrak.

b. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) adalah semua bagian pekerjaan yang tercantum di dalam gambar dan spesifikasi serta tercatat dalam jadual pelaksanaan pekerjaan.

c. Tidak dijelaskan / disebutkan / diuraikannya suatu bagian pekerjaan yang langsung berhubungan dengan pekerjaan pokok dan terdapat

3

dalam batas-batas lahan sekalipun tidak berarti bahwa pekerjaan tersebut diluar lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Lingkup pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) Provinsi Jambi termasuk diantaranya beberapa hal sebagai berikut :

(1).(1).(1).(1). Pekerjaan Persiapan, yang terdiri dari :Pekerjaan Persiapan, yang terdiri dari :Pekerjaan Persiapan, yang terdiri dari :Pekerjaan Persiapan, yang terdiri dari :

a. Pembersihan dan perataan tanah lokasi proyek. b. Pekerjaan timbunan tanah c. Pengukuran dan pemasangan bouwplank d. Pengurusan Perijinan (IMB, dll)

(2).(2).(2).(2). Pekerjaan Struktur, yang terdiri dari :Pekerjaan Struktur, yang terdiri dari :Pekerjaan Struktur, yang terdiri dari :Pekerjaan Struktur, yang terdiri dari :

a. Pekerjaan tanah : galian tanah, urugan kembali, timbunan pasir, dll.

b. Pekerjaan pasangan : pasangan batu kali, dll. c. Pekerjaan Atap : rangka baja Ringan, dll d. Pekerjaan beton : plat, balok, kolom, pondasi, dll.

(3).(3).(3).(3). Pekerjaan Arsitektur, yang terdiri dari :Pekerjaan Arsitektur, yang terdiri dari :Pekerjaan Arsitektur, yang terdiri dari :Pekerjaan Arsitektur, yang terdiri dari : a. Pekerjaan dinding : pasangan batu bata, plesteran, penutup dinding keramik, dll.

b. Pekerjaan lantai : penutup lantai keramik, dll. c. Pekerjaan pintu dan jendela : pintu panil meranti, jendela aluminium, kaca, dll.

d. Pekerjaan langit-langit : plafon metalfuring gypsum e. Pekerjaan penutup atap : Seng Genteng Berpasir (sakura roof), dll.

f. Pekerjaan sanitasi : kloset, dll g. Pekerjaan logam non struktur : pagar besi hollow, dll. h. Pekerjaan finishing : pengecatan, dll.

(4).(4).(4).(4). Pekerjaan Elektrikal, yang terdiri dari :Pekerjaan Elektrikal, yang terdiri dari :Pekerjaan Elektrikal, yang terdiri dari :Pekerjaan Elektrikal, yang terdiri dari : a. Pekerjaan Listrik Arus Lemah b. Pekerjaan Instalasi Tata Udara

(5).(5).(5).(5). Pekerjaan Mekanikal, yang terdiri dari :Pekerjaan Mekanikal, yang terdiri dari :Pekerjaan Mekanikal, yang terdiri dari :Pekerjaan Mekanikal, yang terdiri dari : a. Pekerjaan instalasi plumbing b. Pekerjaan instalasi sanitasi

1.4. Material yang harus disiapkan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor)

a. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyiapkan bahan/material yang diperlukan untuk pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

b. Penyedia Jasa (Kontraktor) diharapkan menggunakan bahan / material lokal secara maksimal dalam pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

4

c. Sebelum pekerjaan ini dimulai Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Teknis daftar bahan-bahan yang akan dipakai rangkap 3 (tiga).

d. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan kepada Direksi Teknis contoh bahan yang akan digunakan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pekerjaan dimulai untuk memperoleh persetujuan. Semua biaya berkenaan dengan penyerahan dan pengembaliannya adalah tanggung jawab Penyedia Jasa (Kontraktor).

e. Bahan yang dapat berubah sifatnya pada waktu disimpan dan sudah tidak memenuhi syarat-syarat menurut Direksi Teknis, maka bahan tersebut harus diganti meskipun sudah lulus pemeriksaan pertama.

f. Bahan yang tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Direksi Teknis harus segera dipindahkan dari lokasi pekerjaan dan diganti dengan yang baru serta memenuhi syarat.

g. Kualitas bahan, pembuatan serta test yang diperlukan terhadap bahan / material tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan terhadap bahan / material tersebut.

1.5. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) lainnya atau

Sub Penyedia Jasa ( sub Kontraktor ) Penyedia Jasa ( Kontraktor ) diharuskan bekerjasama dan menggunakan area proyek (lapangan) bersama-sama dengan Penyedia Jasa (Kontraktor) lain atau sub Penyedia Jasa (sub Kontraktor).

2. GAMBAR DAN DOKUMEN

2.1. Gambar-gambar yang Disediakan oleh Direksi Pekerjaan (1). Gambar Kontrak Gambar-gambar dalam Dokumen Lelang dengan Judul

Pembangunan Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) Provinsi Jambi akan menjadi Gambar Kontrak untuk keperluan lelang saja.

Setelah Kontrak ditanda tangani Penyedia Jasa dapat memakai Gambar Kontrak sebagaimana didefinisikan di atas disertai spesifikasi teknik sebagai dasar pelaksanaan untuk Pembangunan Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) Provinsi Jambi.

Direksi Pekerjaan dari waktu ke waktu dapat menerbitkan tambahan gambar-gambar atau mengganti gambar-gambar lebih lanjut sebagaimana diperlukan untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan yang baik dan memadai.

2.2. Gambar-gambar yang harus disiapkan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) Semua macam gambar yang disiapkan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor)

harus dibuat dalam bentuk dan ukuran yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan disampaikan sebelumnya sehingga Direksi Pekerjaan dapat merubah dan/atau menyetujuinya tanpa adanya keterlambatan pekerjaan di lapangan. Macam gambar-gambar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar dibawah ini :

5

(1). Gambar Kerja (Shop Drawing) Setelah menerima Gambar Kontrak, Penyedia Jasa (Kontraktor)

harus mengeceknya dengan teliti dan memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis adanya perbedaan, kesalahan atau pengurangan sehingga instruksi selanjutnya dapat dilengkapi oleh Direksi Pekerjaan untuk penyiapan Gambar Kerja (Shop Drawing) oleh Penyedia Jasa (Kontraktor). Penyedia Jasa (Kontraktor) diharuskan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi Teknik.

Penyedia Jasa (Kontraktor) sebelum melakukan pekerjaan permanen dan pekerjaan sementara harus menyerahkan Gambar Kerja (Shop Drawing) ke Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian dipakai untuk menyusun metoda, urutan pelaksanaan dan pemesanan bahan / material.

(2). Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) Selama periode pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa (Kontraktor)

harus menyiapkan Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) untuk berbagai macam pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Gambar tersebut mencerminkan keadaan yang sudah dibangun sebenarnya pada tiap macam pekerjaan permanen.

Format Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) akan dicocokkan berdasarkan inspeksi di lapangan yang dilakukan oleh Direksi Teknis bersama dengan Konsultan Pengawas Konstruksi dan bila terdapat ketidakcocokan dan tidak diperbaharui maka harus dicek kembali dalam waktu 6 (enam) hari kemudian. Setelah tiap pekerjaan permanen yang digambarkan pada Gambar Kerja (Shop Drawing) selesai dilaksanakan dan Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) yang dibuat dan telah disetujui oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi akan ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa (Kontraktor). Dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melengkapi dan menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan 1 (satu) set semua Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) yang telah diperbaiki dan diperbaharui yang menunjukkan keadaan sebenarnya konstruksi permanen yang telah dilaksanakan. Gambar-gambar serta dokumen-dokumen yang diserahkan ke Direksi Pekerjaan harus berkualitas tinggi dan dapat direproduksi dengan hasil copy yang jelas. Disamping itu 1 (satu) set copy blue-print Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) yang telah disetujui harus diserahkan ke Direksi Pekerjaan.

2.3. Brosur, Bagan dan Data Sejenis Untuk Peralatan dan Material Penyedia

Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan ke Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan 2 (dua) set katalog, brosur spesifikasi dari pabrik, bagan, gambar-gambar dan diskripsi data yang lain untuk semua

6

material dan peralatan yang akan dipakai sesuai dengan kontrak dan yang akan diusulkan untuk dipakai oleh Penyedia Jasa (Kontraktor).

Persetujuan diskripsi data tersebut diatas oleh Direksi Pekerjaan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini.

3. PROGRAM PELAKSANAAN, JADUAL DAN PENGAWASAN PROGRES

3.1. Program Pelaksanaan

(l). Umum Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan program pelaksanaannya termasuk jaringan Metoda Lintasan Kritis dan jadual pelaksanaan grafik batang waktu. Estimasi Direksi Pekerjaan mengenai jadual waktu pelaksanaan seperti ditunjukkan pada gambar yang ada dalam Dokumen Lelang hanya digunakan untuk pertimbangan Penyedia Jasa dan tidak mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk menyiapkan dan menyerahkan jadual pelaksanaan yang berupa grafik batang waktunya sendiri. Program pelaksanaan termasuk jaringan Metoda Lintasan Kritis dan jadual pelaksanaan grafik batang waktu harus disiapkan berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut : a. Jadual pelaksanaan harus dengan jelas memperlihatkan tanggal penyelesaian yang diharuskan, dimana aktifitas pelaksanaan / pemasangan yang terkoordinasi akan bergantung padanya.

b. Semua pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 28 Syarat Khusus Kontrak, sampai tahap Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Pasal 48 Syarat Umum Kontrak.

(2). Jaringan Metoda Lintasan Kritis & Jadual Pelaksanaan Grafik

Batang Waktu Aktifitas seperti terlihat pada jaringan Metoda Lintasan Kritis dan

Jadual Pelaksanaan Grafik Batang Waktu harus terdiri tidak hanya operasi pelaksanaan yang dibutuhkan sebenarnya, akan tetapi juga termasuk kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan, persetujuan gambar dan contoh, pengadaan material dan peralatan, pemasangan hal-hal yang khusus dan kritis, kemungkinan terlambat karena banjir dan/atau cuaca jelek, libur keagamaan, dsb.

Lintasan kritis harus diberi tanda yang jelas dalam Jaringan Metoda Lintasan Kritis. Pemilihan aktifitas harus terlihat dalam jaringan Metoda Lintasan Kritis dan jadual pelaksanaan grafik batang waktu harus diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Penunjukkan.

(3). Pembaharuan Jadual Pelaksanaan dan Jaringan Metoda Lintasan

Kritis Jadual Pelaksanaan Grafik Batang Waktu dan Jaringan Metoda Lintasan Kritis keduanya harus sering dipantau dan dipelihara dalam keadaan yang terakhir. Selanjutnya, keduanya harus diperbaharui secara formal oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) setiap

7

1 (satu) bulan sekali, atau seperti diperintah Direksi Pekerjaan dan disampaikan ke Direksi Pekerjaan untuk direview dan dikomentari. Apabila pekerjaan Penyedia Jasa (Kontraktor) terlambat sampai tingkat lintasan kritis jatuh di belakang jadual, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan ke Direksi Pekerjaan secepat mungkin atau dalam 7 (tujuh) hari kalender dari permintaan tertulis Direksi Pekerjaan mengenai laporan detail yang berisi tindakan perbaikan yang akan diambil untuk mendapatkan lintasan kritis kembali ke jadual semula.

3.2. Laporan Hasil Pekerjaan

(1). Buku harian diisi oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dan diketahui oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktifitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.

(2). Laporan Harian dibuat oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), diperiksa oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Laporan Harian berisi : a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan. b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan. c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan. d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan. e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

f. Catatan lain yang dianggap perlu. (3). Laporan Mingguan dibuat oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), terdiri

dari rangkuman Laporan Harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.

(4). Laporan Bulanan dibuat oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), terdiri dari rangkuman Laporan Bulanan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.

3.3. Foto-foto Progres Pekerjaan Selama periode Kontrak, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melengkapi foto-foto berwarna kepada Direksi Pekerjaan yang dengan jelas menunjukkan progres yang sedang dibuat. Foto-foto tersebut harus diambil pada saat mulai, selama dan saat selesai tiap komponen pekerjaan yang utama dan pada waktu-waktu lain apabila diperintah Direksi Pekerjaan. Foto-foto untuk kelengkapan dokumen Direksi Pekerjaan tersebut harus dilampirkan pada laporan progres bulanan seperti dipersyaratkan pada Pasal U.3.2 tersebut di atas. Keterangan singkat mengenai subyek dan tanggal pengambilan agar dibuat daftar untuk tiap foto, sedangkan ukuran foto akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Apabila tambahan cetak foto diperlukan oleh Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melengkapinya.

8

Negatif foto harus menjadi milik Direksi Pekerjaan dan dari negatif foto tersebut tidak boleh dicetak untuk keperluan orang lain, selain mendapat ijin dari Direksi Pekerjaan. Pada saat selesai Proyek, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan semua negatif foto ke Direksi Pekerjaan dalam bentuk album yang disusun secara berurutan dan diberi catatan untuk identifikasi. Penyedia Jasa (Kontraktor) juga harus menyerahkan 2 (dua) set foto berwarna yang cukup dapat dibaca dalam bentuk album yang menunjukkan urutan seluruh pekerjaan dari awal sampai selesai.

3.4. Jadual Kerja Harian, Mingguan dan Bulanan

(l). Jadual Kerja Harian Setiap hari Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan 5 (lima) copy jadual kerja harian secara tertulis dalam bentuk yang disetujui Direksi Pekerjaan untuk item pekerjaan utama yang akan dilaksanakan sepanjang hari berikutnya. Jadual harian harus berisikan komentar yang layak sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan untuk setiap aktifitas utama.

(2). Jadual Kerja Mingguan Setiap akhir minggu, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan 5 (lima) copy jadual kerja mingguan secara tertulis berupa daftar item pekerjaan utama yang akan diselesaikan selama minggu berikutnya. Jadual mingguan harus dalam bentuk yang disetujui Direksi Pekerjaan dan berisikan komentar yang layak sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan pada item pekerjaan yang utama.

(3). Jadual Kerja Bulanan Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyiapkan jadual kerja bulanan

pada setiap akhir bulan yang menunjukkan pekerjaan yang diusulkan untuk diselesaikan selama bulan berikutnya. Jadual harus menunjukkan jumlah hari dalam sebulan dimana tiap aktifitas utama akan dikerjakan. Jadual ini harus diserahkan ke Direksi Pekerjaan sampai dengan tanggal pertama tiap bulan untuk direview dan diberi komentar.

3.5. Rapat Bersama Untuk Diskusi Progres Rapat yang teratur antara personil kunci Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa

(Kontraktor) dan Konsultan Pengawas Konstruksi akan diadakan sekali dalam seminggu pada waktu yang disetujui oleh semua pihak.

Tujuan rapat-rapat tersebut untuk membahas progres yang telah dibuat, pekerjaan yang diusulkan untuk minggu depan dan masalah-masalah yang timbul yang dapat segera berpengaruh langsung kepada aktifitas pekerjaan dalam jangka pendek.

3.6 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Sepanjang konsisten dengan kepentingan pekerjaan dan hasil yang harus

dicapai, maka urutan dan metoda pelaksanaan pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan

9

tanggung jawab urutan dan metoda tetap berada padanya dan Direksi Pekerjaan pada setiap saat berhak untuk menentukan dan mengontrol urutan dan metoda pekerjaan dengan alasan keselamatan, kecepatan dan keekonomisan pelaksanaan pekerjaan serta menjamin keharmonisan dan kerjasama dengan pihak lain.

Sebelum memulai pekerjaan atau bagian dari pekerjaan, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan informasi lengkap mengenai rencana dan metoda untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan.

4.4.4.4. PENGATURAN PEKERJAANPENGATURAN PEKERJAANPENGATURAN PEKERJAANPENGATURAN PEKERJAAN

4.1. Pengukuran Patok Dasar a. Letak patok dasar akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. b. Patok dasar dibuat dari beton bertulang berpenampang 20 x20 cm,

tertancap kuat ke dalam tanah sedalam 1 m dengan bagian yang muncul di atas permukaan tanah secukupnya untuk memudahkan pengukuran selanjutnya.

c. Patok dasar dibuat permanen, tidak bisa dirubah, diberi tanda yang jelas dan dijaga keutuhannya sampai ada instruksi dari Direksi Pekerjaan untuk membongkarnya.

d. Titik lain diukur dengan menggunakan alat-alat ukur optik yang sudah ditera kebenarannya dengan berpedoman kepada patok dasar.

4.2. Pengukuran Tapak Kembali a. Penyedia Jasa (Kontraktor) diwajibkan mengadakan pengukuran dan

penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya oleh Direksi Pekerjaan.

b. Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan keputusannya.

c. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpass/theodolite.

d. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyediakan alat ukur waterpass/theodolit serta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Direksi Pekerjaan.

e. Pengukuran sudut siku-siku dengan prisma atau benang secara azas segitiga phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

5. STANDAR, INSPEKSI DAN PENGEPAKAN

5.l. Standar dan Satuan Ukuran Semua material, peralatan, pengujian perlengkapan dan metoda yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) berdasarkan kontrak harus memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) atau standar ekivalen lain yang dikeluarkan secara nasional atau badan yang diakui secara luas dan disetujui Direksi Pekerjaan.

10

Detail selanjutnya tercantum dalam Spesifikasi Teknis mengenai standar yang harus dipenuhi. Penyedia Jasa (Kontraktor) dapat mengusulkan kepada Direksi Pekerjaan selama periode kontrak mengenai standar selain yang ditentukan dalam kontrak, asalkan Penyedia Jasa (Kontraktor) atas permintaan Direksi Pekerjaan dapat menyerahkan bukti tertulis bahwa standar yang diusulkan adalah ekivalen dengan standar yang ditentukan dalam kontrak.

Semua surat-menyurat, jadual teknis, spesifikasi dan gambar-gambar dalam kontrak harus memakai ukuran sistim metrik kecuali apabila ditentukan lain, maka ukuran metrik ekivalen harus dicantumkan disamping ukuran sistim lain tersebut dan diberi tanda dalam kurung.

5.2. Inspeksi Material dan Peralatan

Penyedia Jasa (Kontraktor) harus berusaha untuk mendapatkan material yang ditentukan, akan tetapi apabila material yang ditentukan tidak tersedia dengan alasan diluar kemampuan Penyedia Jasa (Kontraktor) maka penggantian yang tepat dapat dilakukan dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Direksi Pekerjaan. Semua material dan peralatan yang harus disediakan berdasarkan kontrak harus diinspeksi oleh Direksi pada setiap saat dan pada setiap bagian penyelesaian, baik di luar lokasi maupun di dalam lokasi proyek. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyediakan dengan cepat semua fasilitas, pekerja dan material yang layak diperlukan untuk melaksanakan semua inspeksi dan tes yang diperlukan oleh Direksi Pekerjaan tanpa tambahan biaya. Penerimaan material dan peralatan atau persetujuan hasil inspeksi tidak membebaskan tanggung jawab penyedia Jasa (Kontraktor) dalam hal pengadaan material dan peralatan yang sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

5.3. Pengepakan Material dan Peralatan

Semua material dan peralatan akan dipak untuk transportasi ke lapangan sehingga terlindungi dari kondisi iklim / cuaca baik pada saat transit maupun saat penyimpanan di lapangan. Semua paket pengiriman baik material maupun peralatan harus diberi tanda dan catatan mengenai isi yang ada didalamnya lengkap dengan spesifikasinya.

6. KONTROL KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN

6.1. Umum Semua kontrol keamanan, keselamatan dan kesehatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan akan dibangun dan dipelihara oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan biayanya sendiri. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus bertanggung jawab atas semua kontrol keamanan, keselamatan dan kesehatan dan harus menyediakan personil, peralatan dan program tertulis yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut.

6.2. Sistem Kontrol Keamanan Penyedia Jasa (Kontraktor) akan membangun system kontrol keamanan

dan organisasinya selama pelaksanaan pekerjaan.

11

Direksi Pekerjaan mempunyai hak untuk menginstruksikan Penyedia Jasa (Kontraktor) dalam operasi system kontrol keamanan yang disetujui dari waktu ke waktu jika dianggap perlu menurut Direksi Pekerjaan.

6.3. Tindakan Pencegahan untuk Keselamatan Penyedia Jasa (Kontraktor) akan melakukan semua tindakan pencegahan

untuk menghindari semua resiko hilangnya nyawa atau kecelakaan kerja orang yang dipekerjakan selama pelaksanaan pekerjaan atau pekerja dari Pengguna Jasa atau Direksi Pekerjaan atau orang yang mempunyai alasan atau kepentingan tertentu di lokasi pekerjaan.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Penyedia Jasa (Kontraktor) selama pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa (Kontraktor) akan mengambil semua tindakan / langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kerusakan milik Pengguna Jasa atau lainnya yang ada di lokasi atau disekitarnya di lapangan. Penyedia Jasa (Kontraktor) akan selalu mengikuti peraturan pencegahan kecelakaan dan peraturan keamanan dari pihak berwenang nasional atau daerah.

Penyedia Jasa (Kontraktor) akan melaporkan segera kepada Direksi Pekerjaan atas semua kecelakaan yang menyangkut kematian atau cedera serius yang menimpa orang / pekerja di lapangan yang diakibatkan dari operasional Penyedia Jasa (Kontraktor).

6.4. Penanggulangan Bahaya Kebakaran Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan biayanya sendiri akan menyediakan,

memelihara dan menjalankan pekerjaan melawan kebakaran dengan efisien untuk perlindungan pekerjaan, bangunan sementara dan semua fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan.

Penyedia Jasa (Kontraktor) bertanggung jawab terhadap pemasangan maupun pemeliharaan system alarm kebakaran guna penanggulangan serta pemadaman kebakaran selama pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia Jasa (Kontraktor) harus memadamkan kebakaran yang terjadi di lapangan dengan cermat dimanapun kebakaran berasal.

6.5. Penerangan Penyedia Jasa (Kontraktor) akan menyediakan penerangan yang cukup

untuk memastikan keamanan dan keselamatan kondisi kerja dapat dibangun, pekerjaan dapat dibangun dalam pemenuhan yang lengkap sesuai dengan kontrak dan pemeriksaan lengkap untuk semua kemajuan pekerjaan dapat dilakukan oleh Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan sistem penerangan di area proyek selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung hingga penyerahan pekerjaan tersebut, disamping itu Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan tambahan sistem penerangan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung malam hari untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Persetujuan untuk usulan sistem penerangan tersebut tidak akan membebaskan Penyedia Jasa (Kontraktor) dari tanggung jawab atau kewajibannya sesuai kontrak.

12

6.6. Tanda Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyediakan semua tanda yang

diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung hingga pekerjaan tersebut dapat diterima oleh Pengguna Jasa.

Hal ini meliputi tapi terbatas pada hal-hal berikut ini : (1). Standard tanda-tanda lalu lintas jalan (2). Tanda peringatan (3). Tanda bahaya (4). Tanda pengendalian (5). Tanda keamanan (6). Tanda arah/petunjuk (7). Papan Nama Proyek Kata-kata pada semua tanda harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ukuran, warna, huruf dan lokasi semua tanda akan mengacu pada persetujuan Direksi Pekerjaan. Jika Direksi Pekerjaan mempertimbangkan bahwa system penandaan yang disediakan oleh Penyedia Jasa tidak memadai untuk menjamin keamanan atau kurang memuaskan dalam banyak hal, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menambah atau merubah system yang telah dibuat. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus memberikan perhatian khusus untuk kontrol jalan umum yang mana peralatan atau kendaraan Penyedia Jasa (Kontraktor) sering melintas. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus memasang bendera / rambu-rambu di tempat-tempat penting di jalan tersebut sebagai tambahan tanda. Jalan yang ditutup untuk lalu lintas akan dihalangi dan dipasang dengan tanda-tanda peringatan yang memadai. Lampu merah yang sesuai akan dijaga dari pagi sampai sore.

6.7. Instruksi Keamanan Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan semua instruksi

keamanan yang berkaitan dengan langkah-langkah keamanan selama pelaksanaan proyek hingga diterimanya pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan.

Instruksi keamanan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini : (1). Pakaian, helm dan alas kaki pelindung (2). Penggunaan peralatan pengangkatan (3). Tindakan pencegahan melawan tegangan listrik (4). Pengelasan (5). Prosedur rutin untuk kecelakaan, kebakaran, dll (6). Penjaga, pengumuman peringatan dan pembatas / penghalang

7. PEKERJAAN SEMENTARA 7.1. Umum

Pekerjaan sementara disini termasuk tetapi tidak dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : (1). Pembuatan pagar sementara. (2). Pembuatan bangunan sementara (Kantor Direksi Pekerjaan, Kantor

Penyedia Jasa, Gudang, dll).

13

(3). Penyediaan fasilitas listrik, air, telekomunikasi, dll. (4). Penyediaan peralatan proyek. (5). Penyediaan fasilitas lainnya yang menunjang pelaksanaan

pekerjaan.

Pekerjaan sementara tersebut harus disediakan, dioperasikan, dipelihara dan selanjutnya akan dipindahkan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan persetujuan Direksi Pekerjaan bilamana sudah tidak diperlukan lagi atau selesai masa kontraknya. Persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak membebaskan Penyedia Jasa dari kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak.

7.2. Area / Lokasi Pekerjaan Area / lokasi pekerjaan yang ditunjukkan pada gambar kontrak merupakan tanah atau ruang yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dan akan diberikan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk digunakan tanpa dipungut biaya. Jika Penyedia Jasa (Kontraktor) bermaksud menempatkan beberapa pekerjaan sementara di luar area / lokasi pekerjaan seperti yang ditunjukkan pada gambar, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menanggung sendiri semua biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaannya.

7.3. Mobilisasi dan Demobilisasi

1) Transportasi Material dan Peralatan Kerja Penyedia Jasa (Kontraktor) akan menjamin transportasi semua hal diantaranya peralatan kerja, material dan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Tidak ada pembayaran terpisah yang akan diberikan untuk biaya transportasi. Semua biaya yang dikeluarkan akibat dari transportasi material dan peralatan kerja dianggap sudah termasuk dalam harga satuan atau harga lump sum untuk berbagai item pekerjaan yang ada dalam penawaran Penyedia Jasa (Kontraktor).

2) Pembuatan Pagar Sementara Penyedia Jasa (Kontraktor) harus membuat pagar keliling sementara yang menutup semua areal proyek yang terbuat dari seng gelombang setinggi 2 m untuk menjaga keamanan areal proyek. Rencana pembuatan pagar keliling sementara tersebut harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

3) Pembuatan Bangunan Sementara Penyedia Jasa harus menyiapkan beberapa bangunan sementara yang meliputi : a. Kantor Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas Konstruksi Untuk kantor Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas Konstruksi, Penyedia Jasa (Kontraktor) diharuskan membuat bangunan sementara yang terbuat dari konstruksi dan bahan sederhana seperti : - Tiang, rangka dan kuda-kuda dari kayu meranti - Atap dari asbes gelombang kecil

14

- Dinding dari tripleks - Plafond dari tripleks - Lantai dari rabat beton - Dilengkapi dengan jendela dan pintu.

Bangunan terdiri dari : - Ruang pengelola proyek - Ruang rapat - KM/WC

Disamping itu Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melengkapi kantor tersebut dengan perabot dan peralatan perlengkapan lainnya.

b. Kantor Penyedia Jasa (Kontraktor), Gudang dan Los Kerja Untuk keperluan kantor Penyedia Jasa (Kontraktor), Penyedia Jasa (Kontraktor) diharuskan membuat bangunan sementara yang terbuat dari konstruksi dan bahan sederhana seperti : - Tiang, rangka dan kuda-kuda dari kayu meranti - Atap dari asbes gelombang kecil - Dinding dari tripleks - Plafond dari tripleks - Dilengkapi dengan jendela dan pintu, selain itu dilengkapi juga dengan toilet sementara

Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melengkapi kantor tersebut dengan perabot dan kelengkapan lainnya.

Untuk keperluan penimbunan material (gudang) baik milik Penyedia Jasa (Kontraktor) maupun Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) yang memerlukan perlindungan terhadap cuaca dan pencurian, Penyedia Jasa (Kontraktor) diharuskan membuat gudang yang terbuat dari konstruksi : lantai kedap air, dinding kayu dan atap dari asbes gelombang.

Untuk keperluan mengerjakan bahan-bahan tertentu, dimana baik pekerjaan maupun bahan-bahan tersebut memerlukan perlindungan terhadap cuaca, Penyedia Jasa (Kontraktor) diwajibkan membuat los kerja. Konstruksi los kerja dibuat sama dengan konstruksi gudang, kecuali dapat tanpa dinding bagi tempat-tempat penimbunan pasir dan kerikil dibuat bak-bak yang terbuat dari papan kayu.

c. Pos Jaga Untuk keamanan di lokasi proyek, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus membuat pos jaga yang dapat digunakan sebagai pos penjagaan seluruh areal proyek.

4) Penyediaan Fasilitas Listrik a. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyediakan fasilitas listrik selama pelaksanaan proyek berlangsung baik untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan, penerangan, peralatan di kantor Direksi maupun kantor Penyedia Jasa (Kontraktor) dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang lancarnya pekerjaan, kerja malam dan lain-lain.

15

b. Penyediaan fasilitas listrik dapat diperoleh dari sambungan sementara PLN atau dengan genset dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa (Kontraktor).

5) Penyediaan Fasilitas Air a. Penyediaan fasilitas air yang dimaksudkan disini adalah pengadaan air bersih baik yang berasal dari PDAM atau sumur / pompa serta pengadaan dan pemasangan pipa-pipa distribusi untuk suplai air yang memenuhi syarat pelaksanaan pekerjaan, kantor Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas Konstruksi, kantor Penyedia Jasa (Kontraktor), dll.

b. Penyediaan fasilitas air ini menjadi tanggung jawab dari Penyedia Jasa selama pelaksanaan pekerjaan.

6) Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi

Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyediakan fasilitas telekomunikasi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

7) Penyediaan Pemadam Kebakaran

Selama pembangunan berlangsung Penyedia Jasa (Kontraktor) wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) Yamato lengkap dengan isinya dengan jumlah minimum 4 tabung, masing-masing berkapasitas 1,5 kg dan 2 kg. Apabila pelaksanaan pembangunan telah berakhir, maka alat pemadam kebakaran tersebut menjadi hak milik Pengguna Jasa.

8) Penyediaan Peralatan Proyek Penyedia Jasa (Kontraktor) harus mempersiapkan peralatan yang akan digunakan ditempat kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan memperhitungkan peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan / alat-alat berat atau besar yang menunjang pelaksanaan proyek, baik menyewa ataupun milik perusahaan.

9) Keamanan Proyek dan Tanda Pengenal Pekerja a. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menjamin keamanan proyek baik untuk barang-barang milik Penyedia Jasa (Kontraktor) maupun Direksi, menjaga keutuhan bangunan-bangunan yang ada dari gangguan pekerjaan Penyedia Jasa (Kontraktor) maupun kerusakan-kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan.

b. Penyedia Jasa (Kontraktor) menempatkan petugas-petugas keamanan 24 jam penuh setiap hari.

10) Penyediaan Jaring Pengaman

Bila pelaksanaan pembangunan sudah dimulai, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyiapkan jaring penyelamat. Jaring penyelamat harus dari bahan kuat dan ulet sehingga dapat menahan benda-benda apapun yang terjatuh, khususnya untuk melindungi benda yang terjatuh.

16

11) Drainase Sementara Kontraktor diwajibkan membuat saluran darurat selama pelaksanaan pekerjaan untuk mengalirkan air dari lokasi proyek dengan tidak mengganggu lingkungannya setempat, sesuai gambar rencana ataupun sebagaimana diinstruksikan oleh Engineer.

8. PERIJINAN

(1). Perijinan yang harus diurus oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) adalah IMB dan perijinan lain, sehubungan dengan proses pendirian bangunan dan perlengkapannya.

(2). Perijinan yang secara administratif diperlukan dalam pelaksanaan antara lain :

a. Ijin memulai pekerjaan dan pengukuran Dikirimkan kepada Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, dilampiri data diri dari Penanggung Jawab terhadap pekerjaan secara keseluruhan.

b. Ijin Pengecoran

- Dikirimkan kepada Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan pengecoran yang bersifat khusus, antara lain : pondasi, kolom, balok dan plat lantai.

- Permohonan ijin pekerjaan pengecoran wajib dilampiri dengan :

Rencana campuran dan slump beton Apabila akan dilakukan pengecoran bagian-bagian konstruksi yang menggunakan ready mix, maka dilampiri spesifikasi dari sub kontraktor penyedia beton.

Volume total pekerjaan yang akan dicor beton. Rencana pemutusan pengecoran, setiap hari kerja.

- Ijin pengecoran akan diberikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Kesiapan bahan-bahan pengecoran beton Kesiapan bekisting Pemasangan penulangan beton Siar rencana pemutusan pengecoran Perkiraan volume yang akan dicor dalam satu hari Saluran-saluran instalasi yang akan tertanam di dalam beton

Rencana waktu pengecoran

- Apabila atas pemeriksaan dari Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi, bahwa segala sesuatunya siap, maka Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan pelaksanaan pengecoran sesuai dengan rencana pelaksanaan.

- Direksi Pekerjaan dapat menolak untuk memberi ijin selama hasil pemeriksaan masih memerlukan perbaikan atau dinilai belum siap untuk melaksanakan pengecoran.

17

c. Ijin Pekerjaan lembur - Apabila Penyedia Jasa (Kontraktor) bekerja di luar jam kerja (lembur) diharuskan membuat Surat Pemberitahuan Kepada Direksi Pekerjaan, maksimum 1 hari sebelum pekerjaan lembur.

- Apabila tanpa pemberitahuan, Penyedia Jasa (Kontraktor) melakukan kerja lembur, maka Direksi Pekerjaan akan memberikan teguran secara tertulis dan melaksanakan pembongkaran pada pekerjaan yang dilaksanakan pada jam lembur termaksud.

(3). Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan ijin (IMB, dll)

sudah termasuk didalam biaya pekerjaan persiapan dan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa (Kontraktor).

18

PASAL 2PASAL 2PASAL 2PASAL 2 PEKERJAAN PERSIAPANPEKERJAAN PERSIAPANPEKERJAAN PERSIAPANPEKERJAAN PERSIAPAN

1. PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TANAH

a. Lapangan terlebih dahulu harus dibersihkan dari berbagai macam kotoran, rumput, semak dan akar-akar pohon.

b. Sebelum pekerjaan dimulai, tanah ditempat pembangunan harus diratakan sesuai dengan ketinggian tanah yang telah ditentukan dalam gambar.

c. Segala macam sampah, puing-puing dan kotoran-kotoran lainnya harus dikeluarkan dari proyek selambat-lambatnya sebelum penggalian lubang pondasi dikerjakan.

2. PENGUKURAN TAPAK KEMBALI

a. Penyedia Jasa (Kontraktor) diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya oleh Direksi Pekerjaan.

b. Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan keputusannya.

c. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpass / theodolite.

d. Penyedia Jasa harus menyediakan alat ukur waterpass / theodolite serta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Direksi Pekerjaan.

e. Pengukuran sudut siku-siku dengan prisma atau benang secara azas segitiga phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang telah disetujui oelh Direksi Pekerjaan.

3. PENGUKURAN PATOK DASAR

a. Letak patok dasar akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. b. Patok dasar dibuat dari beton bertulang berpenampang 20 x 20

cm, tertancap kuat ke dalam tanah sedalam 1 m dengan bagian yang muncul diatas permukaan tanah secukupnya untuk memudahkan pengukuran selanjutnya.

c. Patok dasar dibuat permanen, tidak bisa dirubah, diberi tanda yang jelas dan dijaga keutuhannya sampai ada instruksi dari Direksi Pekerjaan untuk membongkarnya.

d. Titik lain diukur dengan menggunakan alat-alat ukur optik yang sudah ditera kebenarannya dengan berpedoman kepada patok dasar.

e. Pengukuran sudut-sudut 90 derajat atau bukan, hanya dilakukan dengan alat ukur optik kecuali untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, dapat diukur dengan menggunakan benang secara azas phytagoras.

f. Gambar pengukuran tapak proyek harus mendapat persetujuan / pengelasan Direksi Pekerjaan yang meliputi antara lain : (1). Sistem koordinat, sesuai gambar.

19

(2). Rencana lokasi / letak kantor Direksi Pekerjaan, kantor Penyedia Jasa, gudang, sumber air dan reservoir.

4.4.4.4. PEKERJAAN TIMBUNAN TANAHPEKERJAAN TIMBUNAN TANAHPEKERJAAN TIMBUNAN TANAHPEKERJAAN TIMBUNAN TANAH

Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melaksanakan pekerjaan timbunan tanah pada lokasi dimana gedung akan dibangun sampai pada elevasi sesuai dengan elevasi yang tercantum di dalam gambar.

5.5.5.5. PEMASANGAN PAPAN PENGUKURAN (PAPAN BOUWPLANK)PEMASANGAN PAPAN PENGUKURAN (PAPAN BOUWPLANK)PEMASANGAN PAPAN PENGUKURAN (PAPAN BOUWPLANK)PEMASANGAN PAPAN PENGUKURAN (PAPAN BOUWPLANK)

1. Bahan yang dipakai untuk pekerjaan ini adalah : (1). Kayu meranti ukuran 5/7 dan 3/20 (2). Cat warna merah

2. Papan 3/20 diketam rata permukaan atasnya, dipasang setinggi duga lantai (0,00) berjarak 2 m ke arah luar as kolom atau dinding bangunan (jika dinding dan kolom existing terlalu jauh).

3. Tiang-tiang papan pengukuran 5/7 dipasang kokoh pada setiap jarak 2 m.

4. Semua titik as kolom atau dinding pada papan pengukuran harus

diberi tanda dengan cat dan paku. Setelah selesai pemasangan papan pengukuran, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melaporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya serta harus menjaga dan memelihara keutuhan serta ketetapan letak papan pengukuran sampai tidak diperlukan lagi dan dibongkar atas persetujuan Direksi Pekerjaan.

20

PASAL 3PASAL 3PASAL 3PASAL 3 PEKERJAAN GALIANPEKERJAAN GALIANPEKERJAAN GALIANPEKERJAAN GALIAN

1.1. UMUM Lingkup pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan galian adalah semua

pekerjaan sebagai berikut :

- Galian terbuka.

- Galian untuk pondasi sumuran.

- Pekerjaan galian lainnya yang diperintahkan oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi.

Rencana Penyedia Jasa (Kontraktor) yang menerangkan mengenai pelaksanaan pekerjaan galian untuk setiap macam kegiatan harus diserahkan kepada Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi sebelum kegiatan di atas dilaksanakan. Apabila menurut hasil investigasi geologi menunjukkan bahwa semua material yang digali tidak cocok untuk dimanfaatkan sebagai bahan timbunan maka material tersebut harus dibuang di tempat pembuangan (spoil bank). Apabila menurut pendapat Direksi Teknis, material galian itu memenuhi syarat, maka material tersebut harus ditumpuk pada daerah yang tepat untuk kemudian digunakan atau diangkut langsung ke tempat pelaksanaan pekerjaan timbunan / urugan kembali sesuai petunjuk Direksi Teknis.

1.2. GALIAN TERBUKA 1.2.1. Umum

Semua galian terbuka yang diperlukan untuk bangunan permanen harus dibuat pada batas, tingkatan dan ukuran yang ditunjukkan pada gambar atau sesuai petunjuk Direksi Teknis. Selama pekerjaan berlangsung, Direksi Teknis menganggap perlu untuk membuat kemiringan, tingkatan, ukuran galian yang sudah ditentukan. Galian terbuka lain yang dilaksanakan atas kehendak Penyedia Jasa (Kontraktor) sendiri, misalnya membuang materi galian atau untuk keperluan lain, harus sesuai petunjuk Direksi Teknis dan biayanya ditanggung oleh Penyedia Jasa (Kontraktor).

1.2.2. Pelaksanaan Galian

(1). Galian harus sesuai dengan ukuran dan elevasi yang diperuntukkan pada setiap area, bangunan dan jalan. Galian harus dikerjakan dengan ukuran minimum yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Untuk pekerjaan galian pada dinding dan pondasi, harus disediakan jarak yang cukup untuk pekerjaan pemasangan dan pembongkaran acuan, pemasangan utilitas dan untuk pemeriksaan. Bila Penyedia Jasa (Kontraktor) melaksanakan galian lebih untuk maksud dan alasan tertentu, misal untuk

21

menyingkirkan material tertentu yang akan mengganggu konstruksi, maka setelah material tersebut disingkirkan harus ditimbun kembali dengan beton atau material lain sesuai petunjuk Direksi Teknis sampai pada elevasi yang sesuai dengan gambar dan biayanya ditanggung oleh Penyedia Jasa. Demikian pula bila terjadi galian yang terlalu dalam karena kesalahan Penyedia Jasa (Kontraktor), maka Penyedia Jasa (Kontraktor) bertanggung jawab untuk mengembalikan elevasi galian hingga elevasi rencana dengan menggunakan material yang baik sesuai dengan instruksi Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi dan biayanya ditanggung oleh Penyedia Jasa (Kontraktor). Galian harus dilakukan dengan kemiringan yang maksimal yang masih memungkinkan dengan seijin Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Penyedia Jasa (Kontraktor) bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan pekerjanya jika terjadi kelongsoran dinding galian.

(2). Galian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga area galian dan area kerja tetap dalam kondisi yang relatif kering dan tidak mengganggu pekerjaan lainnya. Galian tidak boleh dibiarkan tergenang air. Setiap genangan yang timbul harus segera dikeringkan dengan pompa untuk menghindarkan kerusakan dasar galian yang mungkin akan mempengaruhi bangunan.

(3). Perkuatan lereng galian harus diberikan terhadap galian yang beresiko tinggi terhadap keruntuhan, misalnya lereng yang curam, galian yang dekat bangunan, saluran, jalan dan utilitas, dll.

(4). Dewatering harus dilakukan untuk mencegah agar air permukaan dan / atau air tanah tidak masuk ke dalam lubang galian yang akan melunakkan tanah asli sehingga mengganggu pondasi, menggenangi material timbunan atau menggenangi areal proyek.

(5). Material hasil galian yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai material timbunan dan pengisi. Sedangkan material hasil galian yang tidak memenuhi syarat harus segera dibuang keluar dari lokasi proyek. Penimbunan material hasil galian harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu drainase dan pekerjaan lainnya.

(6). Permukaan galian yang langsung berhubungan dengan beton harus dikerjakan dengan hati-hati dan kondisi akhir yang rata. Pekerjaan harus selesai sebelum pekerjaan beton dimulai dimana cukup waktu bagi Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi untuk memeriksa kondisi galian tersebut.

22

1.3. GALIAN UNTUK PONDASI

Pekerjaan galian untuk pondasi sumuran dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus untuk menggali atau menggunakan alat bantu lainnya yang disetujui oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Batas dan ukuran / dimensi galian harus sesuai dengan yang ditunjukkan pada gambar rencana dan sesuai dengan petunjuk Direksi Teknis. Galian yang berlebihan yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan maksud tertentu tanpa ada persetujuan tertulis dari Direksi Teknis, harus diisi kembali dengan beton dan biayanya ditanggung oleh Penyedia Jasa (Kontraktor).

1.4. PEMBUANGAN ATAU PEMAKAIAN MATERIAL GALIAN

Setelah dilaksanakan uji tanah, maka bila diperkirakan kualitas material galian adalah material yang tidak dapat dipakai maka harus segera diangkut ke lokasi pembuangan untuk dibuang. Tetapi bila Direksi Teknis menyarankan bahwa material galian dalam jumlah tertentu bisa dipakai untuk bahan timbunan, maka material yang sesuai sementara ditumpuk di tempat penimbunan, yang nantinya akan diangkut dan ditempatkan pada lokasi bangunan yang permanen sesuai petunjuk Direksi Teknis. Timbunan pembuangan harus diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu perjalanan ke lokasi bangunan. Bila diperlukan, sesuai saran dari Direksi Teknis timbunan pembuangan harus dibuat rata dan dibuatkan untuk drainase, perlindungan dari erosi dan tepinya diatur supaya bagus.

23

PASAL 4PASAL 4PASAL 4PASAL 4 PEKERJAAN PEKERJAAN PEKERJAAN PEKERJAAN URUGANURUGANURUGANURUGAN

1. UMUM Lingkup pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan urugan adalah semua

pekerjaan sebagai berikut :

- Urugan tanah

- Urugan kembali

- Urugan lainnya yang diperintahkan oleh Direksi Teknis

Material untuk urugan tanah terdiri dari tanah pilihan hasil dari pekerjaan galian atau diambil dari luar lokasi pekerjaan. Material yang digunakan pekerjaan ini disediakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan mendapatkan persetujuan Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Semak belukar, akar-akar dan ranting-ranting atau material-material lain hendaknya disingkirkan.

2. URUGAN TANAH a) Pelaksanaan Pekerjaan

(1). Tanah urugan atau tanah hasil galian pondasi atau galian yang lain yang dapat dipakai sebagai material urugan diangkut dan dikumpulkan ke tempat (areal) yang perlu ditimbun.

(2). Hamparkan tanah urugan menjadi rata (lapisan) dengan ketebalan 25 cm, di atas lapisan tanah yang telah dipadatkan lebih dahulu.

(3). Siram lapisan tanah dengan air secukupnya, sehingga keadaannya tidak terlalu kering, kemudian dilakukan pemadatan.

(4). Ulangi pekerjaan tersebut hingga urugan mencapai elevasi yang tertuang pada gambar.

b) Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk pemadatan harus disesuaikan dengan kondisi sekitar dan mendapatkan persetujuan Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Masing-masing lapisan harus dipadatkan dengan kepadatan minimal 95 % kepadatan laboratorium.

c) Kontrol Kelembaban Kadar kelembaban material urugan harus diperiksa saat pelaksanaan pemadatan. Kelembaban harus merata dan berkisar 80 % hingga 120 % dari kadar air optimum sesuai metode ASTM D 1557. Jika kadar kelembaban dibawah persyaratan, maka harus ditambahkan air dan dicampur dengan menggunakan metode yang disetujui. Jumlah air yang ditambahkan harus sesuai dengan pengujian

24

lapangan. Jika kadar air diatas persyaratan maka harus dikeringkan lebih dahulu hingga mencapai persyaratan kemudian baru boleh dipadatkan. Penambahan air harus sudah memperhitungkan kemungkinan penguapan, sehingga hasil akhir tetap memenuhi persyaratan.

d) Pengawasan Mutu Pengujian lapangan harus dilakukan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dan harus dilakukan laboratorium penguji yang sudah dikenal dan disetujui oleh Direktur Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Pengujian kepadatan lapangan harus ditetapkan sesuai dengan ASTM D 1556 dan pengujian pemadatan harus sesuai dengan ASTM D 1557. Analisa saringan harus sesuai dengan ASTM D 423 dan D 424. Lokasi pengambilan contoh material untuk pengujian harus dicatat. Jika dari hasil pengujian ternyata material urugan tidak sesuai dengan yang disyaratkan, material yang bersangkutan harus dibuang dan diganti dengan material yang baru yang memenuhi persyaratan kemudian dipadatkan ulang. Jika dari hasil pengujian ternyata kepadatan tidak sesuai dengan yang disyaratkan, maka ada 2 kemungkinan yaitu material tersebut diganti dengan yang baru kemudian dipadatkan ulang atau cukup dilakukan pemadatan ulang. Pengujian-pengujian harus dilakukan ulang atas biaya Penyedia Jasa (Kontraktor) jika material urugan diganti atau pemadatan harus diulang karena tidak memenuhi spesifikasi teknis.

3. URUGAN KEMBALI

Material untuk urugan kembali dipilih dari material hasil galian yang memenuhi syarat untuk material urugan kembali. Kualitas material tersebut harus mendapat persetujuan Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi dan harus bebas dari semua zat organik atau zat pengganggu yang lain seperti bongkahan batu yang besar, bata-batu besar dsb. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menempatkan material untuk urugan kembali pada batas-batas, garis dan dimensi seperti terlihat pada gambar atau sesuai petunjuk Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Kecuali ditentukan lain oleh Direksi Teknis, urugan kembali dari galian pondasi baru dapat dimulai paling cepat 48 jam setelah pembongkaran bekisting beton pondasi selesai dilakukan Material akan ditangani dan ditempatkan sedemikian rupa untuk mendapatkan pemadatan dan kepadatan yang di syaratkan. Metode penanganan, penempatan, kontrol kelembaban dan pemadatan urugan kembali harus sesuai dengan persetujuan Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi.

25

4. URUGAN PASIR Kualitas material pasir untuk pekerjaan urugan pasir yang dimaksudkan harus bersih, pasir asli dan bebas dari segala macam kotoran dan bahan-bahan kimia. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menempatkan material pasir pada batas garis dan dimensi seperti terlihat pada gambar atau sesuai petunjuk Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Material akan ditangani dan ditempatkan sedemikian rupa untuk mendapatkan pemadatan dan kepadatan yang di syaratkan. Metode penanganan, penempatan dan pemadatan urugan pasir harus sesuai dengan persetujuan Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi.

26

PASAL 5PASAL 5PASAL 5PASAL 5 PEKERJAAN PASANGAN BATU KALIPEKERJAAN PASANGAN BATU KALIPEKERJAAN PASANGAN BATU KALIPEKERJAAN PASANGAN BATU KALI

1. UMUM Lingkup pekerjaan dalam pekerjaan pasangan batu kali meliputi :

- Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan termasuk alat-alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu kali sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.

- Pekerjaan pasangan batu kali dikerjakan untuk pondasi, perkuatan tebing, dll seperti ditunjukkan dalam gambar.

- Penyiapan dan pemasangan batu kali seperti yang terlihat pada gambar dan spesifikasi atau seperti arahan dari Direksi Teknis.

2. BAHAN / MATERIAL

2.1. Batu Material batu yang digunakan untuk pasangan batu kali harus siku, material tersebut harus diambil dari sungai atau lokasi lain atau penyedia lainnya dengan syarat kualitas yang telah disetujui, bebas dari kotoran dan kerusakan lainnya. Batu mempunyai specific gravity lebih dari 2,5. Semua batu untuk pasangan batu kali ditimbun di lokasi sehingga dapat diambil bila sewaktu-waktu akan digunakan. Batu yang akan digunakan pada pekerjaan atau bagian pekerjaan harus dalam bentuk yang seragam untuk menghindari rongga yang besar diantara batuan tersebut. Ukuran dari batu maximum 30 cm dan minimum 15 cm.

2.2. Portland Cement / Semen (PC) Semen yang digunakan harus sama dengan semen (PC) yang digunakan untuk konstruksi beton. Semen yang datang di lokasi pekerjaan dan menunggu pemakaian, harus disimpan dalam gudang yang lantainya kering dan 30 cm lebih tinggi dari permukaan tanah / lantai sekitarnya. Bilamana setiap pembukaan kantong ternyata semennya sudah membatu maka semen tersebut harus disingkirkan dari lokasi proyek dan tidak boleh dipergunakan. Supplier yang mengirimkan ke lokasi proyek hendaknya dapat menunjukkan sertifikat dari pabriknya. Semen yang sudah lembab atau menunjukkan gejala membatu akan ditolak. Semua semen yang ditolak, selekasnya harus dikeluarkan dari lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2) Pasir

Kualitasnya harus sama dengan pasir yang digunakan untuk konstruksi beton. Pasir yang dimaksudkan harus bersih, pasir asli dan bebas dari segala macam kotoran dan bahan-bahan kimia, satu dan lain hal sesuai dengan SNI.

27

Bilamana pasir yang dipakai tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, Direksi Teknis dapat memerintahkan untuk mencuci pasirnya, melihat hasilnya sampai mendapat persetujuan.

2.4. Air Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam alkali dan bahan-bahan organik/bahan lain yang dapat merusak dan memenuhi SNI.

Apabila dipandang perlu Direksi Teknis dapat meminta Penyedia Jasa supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Penyedia Jasa.

3. PERSYARATAN Adukan untuk semua pasangan batu kali kecuali ada ketentuan lain dari

spesifikasi disini atau atas petunjuk Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi ditentukan sebagai berikut :

Adukan 1 PC : 5 Ps dan air secukupnya untuk membuat kekentalan yang cocok untuk penggunaan yang dimaksud. Persyaratan ini digunakan untuk pondasi batu kali.

Sedangkan persyaratan adukan untuk pekerjaan plesteran dan siaran ditentukan sebagai berikut :

1. Adukan 1 PC : 6 Ps dan air secukupnya untuk membuat kekentalan yang cocok untuk penggunaan yang dimaksud. Persyaratan ini digunakan untuk plesteran.

2. Adukan 1 PC : 3 Ps dan air secukupnya untuk membuat kekentalan yang cocok untuk penggunaan yang dimaksud. Persyaratan ini digunakan untuk plesteran trasram. Persyaratan ini digunakan untuk penyelesaian permukaan (siaran).

Meterial batu kali /belah yang digunakan haruslah batu kali yang tidak cacat dan tidak terdapat retakan.

4. PELAKSANAAN

a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kali, pekerjaan yang berada dibawahnya harus dikerjakan terlebih dahulu sebagaimana mestinya. Penyelesaian pekerjaan tersebut akan diatur sesuai dengan gambar, dikontrol dan disetujui oleh Direksi Teknis.

b. Alas dasar dari pondasi batu kali adalah pasir urug, yang ditrimbis dan disiram air hingga kepadatan maksimum dengan ketebalan 5 (lima) cm

c. Cara dan alat yang digunakan untuk mencampur adukan harus sedemikian agar mudah ditentukan dan diawasi seteliti mungkin mengenai jumlah bahan terpisah yang tercampur pada adukan dan harus menurut persetujuan Direksi Teknis.

28

Jika mesin pengaduk (mixer) dipergunakan, maka waktu mencampurnya sesudah semua bahan berada dalam alat penyampur, kecuali untuk airnya dalam jumlah penuh tidak boleh kurang dari 2 menit. Adukan harus dicampur hanya dalam jumlah yang sesuai untuk segera digunakan sampai 30 menit sesudah penambahan air. Penumbukan ulang atas adukan yang sudah mengeras tidak diijinkan. Palung dan ember-ember adukan harus dibersihkan dan dicuci pada akhir tiap hari kerja.

d. Semua batu yang digunakan dalam pasangan batu kali harus betul-betul bersih sebelum dipasang dan disetujui oleh Direksi Teknis. Semua batu yang akan digunakan harus dibasahi dengan air antara 3 sampai 4 jam sebelum dipergunakan dengan cara yang terjamin agar masing-masing batu dibasahi seluruhnya dan merata. Batu untuk pasangan batu kali dipasang dengan menggunakan tangan setelah dibubuhi mortar. Mortar digunakan untuk merekatkan antar batu-batu tersebut. Batu harus diisikan pada tempat sesuai cara mortar dibubuhkan disetiap sambungan / permukaan batu.

e. Batu harus dipukul-pukul dan dikonsolidasi dengan hammer besi dan apabila ada yang pecah harus dibuang, dibersihkan dan harus diganti dengan mortar yang baru. Sambungan dengan bebas ditentukan dengan mortar dan harus diperkuat dengan pukulan dan digores dengan pecahan batu.

f. Batu-batu tidak boleh dipasang selama hujan yang cukup lebat atau cukup lama karena dapat menghanyutkan adukan. Adukan yang sudah dihamparkan dan cair / meleleh karena air hujan harus dibuang dan diganti sebelum pekerjaan dilanjutkan. Pekerja-pekerja tidak diperkenankan berada di atas penembokan atau pasangan batu kali sebelum selesai dipasang dan betul-betul mengeras.

g. Sambungan pada semua permukaan pasangan batu kali harus terlihat rapi. Mortar pada sambungan pada pasangan batu kali harus pertama kali dihilangkan sampai kedalaman 2 cm. Sambungan harus dibersihkan dengan sikat kawat dari material lepas dan diisi dengan mortar dengan perbandingan 1 PC : 2 Ps. Permukaan batuan tersebut harus bersih dari mortar pada saat penyelesaian pekerjaan. Untuk pekerjaan pasangan batu kali yang mana harus dilakukan pekerjaan plesteran maka tebal plesteran rata-rata adalah 1 cm dari permukaan batu sedangkan untuk pekerjaan siaran, siaran harus diratakan dengan permukaan batu.

h. Semua pasangan batu kali harus dirawat dengan air atau cara-cara lain yang dapat diterima menurut persetujuan Direksi Teknis. Jika perawatan dilaksanakan dengan air, pasangan-pasangan batu harus dijaga agar tetap basah paling tidak 14 hari jika tidak ada ketentuan lain dengan menutupnya dengan bahan-bahan yang direndam air yang menyebabkan permukaan yang dirawat

29

selalu basah. Air yang dipakai untuk perawatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan spesifikasi-spesifikasi untuk air.

Jika sesudah penyelesaian semua pasangan batu kali, pasangan batu kali berada di luar garis ketentuan atau tidak datar, atau tidak sesuai dengan garis-garis dan tingkatan yang ditunjukkan pada gambar, harus dibuang dan diganti atas biaya Penyedia Jasa kecuali jika Direksi Teknis mengganti bagian yang rusak.

30

PASAL PASAL PASAL PASAL 6666 PEKERJAAN PEKERJAAN PEKERJAAN PEKERJAAN BETONBETONBETONBETON

1. UMUM

Semua pekerjaan beton harus dilaksanakan seperti yang tercantum pada spesifikasi dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sesuai dengan petunjuk Direksi Teknis. Semua pekerjaan beton dilaksanakan pada waktu ada Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi. Sebelum pemasangan instalasi atau alat apa saja yang dipakai untuk pemrosesan, pengerjaan, pengangkutan, penyimpanan dan penentuan proporsi material beton, pencampuran dan pengangkutan serta penempatan beton dan mortar, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyerahkan flow chart, gambar dan penjelasan tertulis agar ada perencanaan yang baik dalam memproduksi dan menempatkan beton dan mortar yang terkait dengan pekerjaan dalam spesifikasi ini. Bila dalam spesifikasi ini memerlukan tipe peralatan khusus yang harus dipakai atau prosedur tertentu yang harus diikuti, maka Penyedia Jasa (Kontraktor) dilarang menentukan kebutuhan peralatan tersebut, kecuali Penyedia Jasa (Kontraktor) bisa menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dengan pemakaian peralatan dengan alternatif tersebut sama sebagaimana disebutkan dalam spesifikasi. Beton harus diproduksi, diangkut, diletakkan, dikeringkan, diselesaikan dan diuji oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi atau sesuai dengan persetujuan dari Direksi Teknis. Beton adalah campuran antara semen, pasir (agregat halus), kerikil (agregat kasar) dan air secukupnya. Adapun perbandingan bahan campuran tersebut akan ditentukan sesuai dengan mutu beton yang akan dihasilkan. Campuran beton yang dihasilkan oleh perusahaan pencampur beton (ready mixed) yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan spesifikasi ini dapat pula diterima dengan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi.

A. BAHAN / MATERIAL 1. Umum

a. Semua bahan beton yang akan dipergunakan haruslah bahan-bahan yang memenuhi persyaratan SNI.

b. Sebelum mulai pekerjaan beton, terlebih dahulu Penyedia Jasa (Kontraktor) harus memberikan contoh dari bahan-bahan pekerjaan beton yang akan dipakai untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Teknis. Penyedia Jasa (Kontraktor) dilarang dan tidak diperbolehkan memesan bahan-bahan beton atau mendatangkan bahan-bahan beton di dalam jumlah besar sebelum Direksi Teknis memberikan persetujuan terlebih dahulu untuk setiap macam atau jenis bahan yang akan dipakai.

c. Direksi Teknis akan menyimpan contoh-contoh bahan beton yang telah disetujui sebagai standar (patokan),

31

dimana contoh tersebut akan digunakan sebagai bahan pemeriksa pada saat adanya penerimaan bahan-bahan beton. Penyedia Jasa (Kontraktor) dilarang untuk mengadakan penyimpangan dari pengiriman bahan yang tidak sesuai dengan contoh yang telah disetujui tersebut, kecuali telah ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak Direksi Teknis.

d. Setiap macam bahan beton yang tidak disetujui dan tidak diterima oleh Direksi Teknis, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus secepatnya mengeluarkan atau memindahkan bahan-bahan beton tersebut dari lokasi proyek atas beban atau biaya Penyedia Jasa (Kontraktor) sendiri.

2.2.2.2. SemenSemenSemenSemen

a. Semen yang dipakai pada pekerjaan ini berkualitas sama dengan portland cement seperti yang disebutkan pada PBI 1971 atau seperti standard JIS R 5210 atau yang disarankan ASTM C-150 dan atau yang disarankan oleh Direksi Teknis.

b. Sebelum pemesanan semen, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus memberitahukan kepada Direksi Teknis mengenai semen yang akan dibeli. Semen harus dikirimkan ke lokasi disertai dengan mutu pabrik dan sertifikat pengujiannya yang harus diserahkan kepada Direksi Teknis.

c. Semen yang akan dipergunakan harus diperoleh dari pabrik yang telah disetujui oleh Direksi Teknis, serta harus dikirimkan ke lokasi proyek dengan cara pembungkusan yang baik atau dalam kantong yang masih benar-benar tertutup rapat atau dapat pula dikirimkan dengan menggunakan container dari pabrik yang telah disetujui oleh Direksi Teknis.

d. Semen harus disimpan dalam gudang penyimpanan yang benar-benar tahan cuaca dengan aturan-aturan yang cukup untuk mencegah absorpsi cairan, ditambahkan disini fasilitas penyimpanan harus mengacu persetujuan dari Direksi Teknis dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan akses yang mudah untuk pemeriksaan dan identifikasi dari setiap pengiriman semen.

e. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melengkapi serta mendirikan tempat yang sesuai untuk tempat penyimpanan semen yang benar-benar harus kering, mempunyai ventilasi yang baik, terlindung dari pengaruh cuaca serta cukup untuk menyimpan dan menimbun semen dalam jumlah yang besar. Lantai dari gudang penyimpanan semen paling sedikit harus 30 cm di atas tanah atau setidak-tidaknya di atas genangan air yang mungkin akan terjadi di atas tanah tersebut.

f. Semen harus dipergunakan secepat mungkin setelah pengiriman dan apabila terdapat semen yang sudah lembab atau menggumpal yang menurut Direksi Teknis sudah tidak bisa dipakai lagi dikarenakan pengaruh kelembaban udara

32

atau hal lain akan ditolak dan harus secepatnya dikeluarkan dari lokasi proyek atas biaya Penyedia Jasa (Kontraktor).

3. Bahan Pembantu (Bahan Kimia)

a. Pemakaian bahan kimia pembantu kecuali yang disebut dalam gambar atau spesifikasi harus seijin tertulis dari Direksi.

b. Apabila Penyedia Jasa (Kontraktor) akan menggunakan bahan pembantu (bahan kimia), maka Penyedia Jasa (Kontraktor) harus mengajukan permohonan tertulis lebih dahulu dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti manfaat yang telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil-hasil percobaannya.

c. Penggunaanya harus sesuai dengan petunjuk teknis dari pabrik dan selama bahan-bahan pembantu ini digunakan maka harus diadakan pengawasan yang cermat.

d. Pemakaian bahan pembantu tidak boleh menyebabkan dikuranginya volume semen dalam adukan.

e. Penggunaan bahan pengeras (Hardeener) pada lantai beton harus sesuai dengan petunjuk pemakaian dari pabrik yang memproduksi bahan tersebut.

4. Agregat Halus (Pasir) a. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyediakan agregat

halus (pasir) untuk beton dari berbagai sumber yang disetujui sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan petunjuk Direksi Teknis.

b. Agregat halus hendaknya mempunyai ukuran yang seragam (uniform) dan moisture content yang tetap.

c. Agregat halus disini dimaksudkan untuk memberi istilah agregat dengan partikel maksimum 5 mm.

d. Agregat halus terdiri dari pecahan batuan bersih, keras, padat, tahan lama dan tidak dicat dengan gradasi memadai dan harus bebas kotoran, debu, lempung atau zat organik lain atau material lain yang tidak diperlukan.

e. Kadar air agregat halus yang digunakan dapat bervariasi tidak lebih dari 1,0 % dari total air yang ada pada agregat halus dalam waktu 1 jam dan tidak boleh bervariasi melebihi 3,0 % dalam waktu kerja 1 shift.

f. Agregat halus harus terdiri dari partikel yang bentuknya baik, yang dimaksud disini adalah partikel yang mempunyai dimensi / ukuran maksimum tidak lebih besar dari 3 kali ukuran minimum.

g. Agregat halus seperti yang sudah digolongkan harus dipilih dengan tepat dan harus sesuai dengan batas-batas di bawah ini tetapi bisa bervariasi bila ada saran dari Direksi Teknis.

Ukuran ayakan (mm)

Prosentase untuk berat material yang lewat pada masing-masing ayakan

10,00 100

33

5,00 2,50 1,20 0,60 0,30 0,15

90 100 80 100 50 90 25 65 10 35 2 - 10

(h). Prosentase zat yang merugikan pada agregat halus tidak

melebihi nilai berikut :

Uraian Prosentase Berat

Gumpalan lempung Material yang lewat saringan 0,088 mm

Material yang tertinggal pada saringan 0,297 mm dan terapung di cairan yang mempunyai berat jenis 1,95

1,0 3,0 *) 0,5

* Bila material lebih halus dari pada saringan berukuran 0,088 mm, terdiri dari debu batuan yang bebas dari lempung atau pasir, prosentase ini bisa ditingkatkan menjadi 5,0.

Besarnya prosentase benda-benda yang mengganggu seperti yang dibawa ke mixer tidak boleh melampaui 3 % beratnya atau 5 % pada material seperti *). Agregat halus mungkin ditolak bila mengeluarkan warna lebih gelap daripada standard di pengujian colorimetric untuk kotoran-kotoran organic seperti yang dipersyaratkan pada JIS A 1105. Hilangnya agregat halus karena 5 siklus pengujian sodium sulfat tidak boleh melebihi 10 %.

5. Agregat Kasar (Batu Pecah)

a. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus menyediakan agregat kasar (batu pecah) untuk beton dari berbagai sumber yang disetujui sesuai dengan spesifikasi atau sesuai petunjuk Direksi Teknis.

b. Agregat kasar hendaknya mempunyai ukuran yang seragam (uniform) dan moisture content yang tetap.

c. Agregat kasar disini dimaksudkan untuk agregat yang ukuran minimum nominalnya 5 mm dan digradasikan mulai dari 5 mm sampai ukuran terbesar seperti yang diperlukan dalam pekerjaan beton.

d. Agregat kasar harus bersih, keras, baru, tidak lapuk, berbentuk baik, padat, tidak dicat, fragmen batuan yang tahan lama dan bebas dari jumlah partikel-partikel yang panjang atau datar yang jumlahnya tidak disetujui, zat-zat organik atau material lain yang mengganggu.

34

e. Gradasi agregat kasar (prosentase untuk berat material yang lewat pada masing-masing ayakan) harus seperti di bawah ini :

Ukuran Ayakan (mm)

Prosentase untuk berat material yang lewat pada masing-masing ayakan Ukuran Agregat Kasar (mm)

80 40 40 20 20 5

100 80

60

50

40

30

25

20

15

10

5

2,5

100 100 90

70 45

15 0

5 0

100

100 90

55 20

15 0

5 0

100

100 90

55 20

10 0

5 0

Selanjutnya proporsi agregat kasar di dalam campuran beton adalah sebagai berikut :

Ukuran Max Agregat Kasar

(mm)

Gradasi (Prosentase Berat)

8040 mm 4020 mm 2010 mm 105 mm

80

40

20

40 20

40 20

55 40

25 15

35 30

70 30

15 10

25 15

45 20

(f). Banyaknya zat yang merugikan pada agregat kasar tidak boleh melampaui batas-batas yang tertera berikut :

Uraian Persentasi Berat

Gumpalan lempung Partikel halus Material yang lewat saringan 0,088 mm Material yang terapung di cairan yang

mempunyai berat jenis 2,0

0,25 5,00 1,00*) 0,5

* Bila material lebih halus dari saringan 0,088 mm terdiri dari debu batuan yang bebas dari lempung, prosentase ini bisa ditingkatkan menjadi 1,5.

Besar prosentase berat zat yang merugikan dalam berbagai ukuran, tidak boleh melampaui 5 % dari berat benda tersebut.

35

(g). Agregat kasar ditolak bilamana : - Bagian yang hilang melampaui 10 % berat pada 100 putaran, atau 40 % berat pada 500 putaran dengan pengujian abrasi Los Angeles.

- Berat yang hilang lebih dari 12% berat, bila diuji dengan sodium sulfat 5 kali untuk mengetahui kekerasannya.

- Prosentase berat partikel yang bentuknya kurang memadai lebih dari 60 %. Partikel dianggap kurang baik bila dimensi maksimumnya lebih dari 3 kali dimensi minimumnya.

6. Air

a. Air yang dipakai untuk beton, pencucian agregat dan untuk pembasahan beton harus betul-betul bersih dan bebas dari lumpur, zat-zat organik, alkali, garam, asam dan kotoran yang lain.

b. Fasilitas penyimpanan air yang memadai harus disediakan selama pelaksanaan pekerjaan beton. Metode pengiriman dan penyimpanan air harus mengacu pada saran dari Direksi Teknis.

c. Jika diperlukan oleh Direksi Teknis, air harus diuji dengan standard pengujian yang disetujui. Biaya untuk pengujian air tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa (Kontraktor).

6. CAMPURAN BETON

6.1. Komposisi Beton harus terdiri dari semen, air, agregat halus, agregat kasar semuanya dicampur dan diaduk sampai mencapai ketetapan yang tepat.

6.2. Perbandingan Campuran Beton dan Klasifikasi Beton

a. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melaksanakan pengujian untuk menentukan disain campuran dari beton (concrete design mix) di bawah pengawasan dari Direksi Teknis di laboratorium sedemikian rupa untuk menjamin seluruh beton yang diletakkan dalam berbagai macam struktur yang berkaitan dengan pekerjaan harus memenuhi persyaratan dari spesifikasi.

b. Data dari perbandingan campuran harus disiapkan dan diusulkan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk mendapatkan beton yang memiliki faktor air semen (water-cement ratio), pengerjaan yang cocok, ketahanan, penyusutan yang rendah dan kekuatan desain yang dibutuhkan dengan kandungan semen minimal dan sejumlah agregat halus.

c. Perbandingan campuran beton akan diseleksi Direksi Teknis dari data yang akan dikonfirmasikan melalui pengujian

36

campuran yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan cara yang telah ditentukan ini.

d. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari percobaan campuran diatas, Direksi Teknis akan memberitahu Penyedia Jasa (Kontraktor) bahwa perbandingan campuran untuk beton yang akan digunakan dalam berbagai macam bagian pekerjaan.

e. Penentuan dari perbandingan campuran oleh Direksi Teknis tidak membebaskan Penyedia Jasa (Kontraktor) dari tanggung jawabnya untuk memproduksi dan meletakkan beton sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Sebelum mencampur beton untuk struktur apapun atau untuk bagian apapun, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa beton yang dicampur dengan perbandingan yang ditentukan oleh Direksi Teknis akan mengijinkan Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk memproduksi dan meletakkan beton sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

f. Pemenuhan dari syarat kekuatan tekan beton, persyaratannya harus berdasar pada uji kuat tekan yang dilaksanakan dengan kubus beton (15 x 15 x 15) cm saat umur beton mencapai 28 hari.

g. Campuran beton harus diklasifikasikan menjadi beberapa klas dan aplikasi dari setiap campuran beton pada struktur harus dibuat dalam prinsip-prinsip dibawah ini :

- Mutu beton K-225, digunakan untuk kolom, balok, balok kantilever, Pondasi Foot Plat dan tangga, poer pondasi, sloof.

- Mutu beton K-225, digunakan untuk pondasi strauss, kolom dan sloof praktis, balok praktis, plat atap (kanopi) dan bangunan lainnya (lihat gambar).

- Beton dengan campuran 1 PC : 3 Pasir : 5 Kerikil, digunakan untuk beton isi, lantai kerja, beton rabat.

6.3. Kandungan Air dan Slump Jumlah dari air yang digunakan dalam beton harus diatur oleh Direksi Teknis dengan batas yang disahkan olehnya untuk faktor air semen yang dibutuhkan untuk menjamin konsistensi yang benar dari beton, perlu dipertimbangkan kadar kelembaban dan gradasi dari agregat yang dimasukkan ke dalam mixer. Penambahan dari air untuk mengimbangi kekakuan dari beton sebelum pengecoran tidak diperbolehkan. Pengecekan dari slump harus diambil secara kontinyu. Direksi Teknis akan menentukan slump yang dapat diterima untuk masing-masing kelas dari beton dan Penyedia Jasa (Kontraktor) harus mengacu terhadap hal itu.

6.4. Ready Mix

37

a. Penggunaan ready mix (beton pabrik) diijinkan dengan campuran sesuai dengan yang telah ditentukan.

b. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan beton dengan ready mix sama dengan persyaratan apabila campuran beton dibuat sendiri.

7. CAMPURAN PERCOBAAN

a. Sebelum dimulainya pekerjaan beton yang permanen, Penyedia Jasa (Kontraktor) harus melaksanakan campuran untuk percobaan untuk setiap kelas beton seperti yang disyaratkan di bawah pengawasan Direksi Teknis. Percobaan campuran beton harus berlangsung terus sampai menghasilkan beton sesuai dengan spesifikasi.

b. Campuran percobaan beton harus dibuat dari 3 (tiga) campuran yang sama dan dari setiap campuran akan diambil 6 (enam) buah kubus beton. 3 (tiga) buah diantaranya akan di test pada umur 7 (tujuh) hari dan 3 (tiga) buah selebihnya pada umur 28 (dua puluh delapan) hari. Test pada umur 7 hari akan dipergunakan untuk menentukan kekuatan beton diantara umur 7 hari sampai 28 hari untuk memastikan kemungkinan daripada beton yang telah dikerjakan. Faktor pemadatan dan slump dari masing-masing ketiga campuran tersebut akan dipakai pula sebagai perbandingan.

c. Target kekuatan kubus untuk umur 28 hari yang dibuat dari campuran percobaan yang dibuat untuk mutu beton tertentu harus mencapai 1,45 dari kekuatan beton karakteristik. Rata-rata dari hasil ketiga kubus yang berumur 28 hari dari masing-masing campuran tidak boleh lebih kecil dari 1,15 dari kekuatan beton karakteristik. Apabila campuran-campuran percobaan memberikan hasil yang sangat minimum sekali, Penyedia Jasa (Kontraktor) sehubungan dengan hal tersebut di atas harus memberikan keterangan-keterangan yang lengkap, termasuk dari hasil kekuatan beton, tingkatan dari masing-maisng jenis batuan, tingkatan yang dicampur, slump dan faktor pemadatan kepada Direksi Teknis untuk mendapatkan persetujuan.

d. Apabila ada perubahan mengenai jenis semen atau jenis batuan yang dipakai atau apabila karena sesuatu sebab terpaksa diusulkan adanya perubahan dari pada campuran atau komposisi beton, pemeriksaan pendahuluan daripada kubus-kubus harus diulangi lagi dan harus mendapatkan keputusan serta persetujuan dari pada Direksi Teknis sebelum campuran / komposisi beton yang baru itu dipergunakan.

e. Campuran percobaan akan dibuat oleh sub Penyedia Jasa (sub Kontraktor) penyedia bahan beton jadi (ready mix), tentang perbandingan campuran yang akan digunakan dan rencana slump yang digunakan. Penyedia Jasa (Kontraktor) wajib mengirimkan keterangan campuran kepada Direksi Teknis sebagai dasar campuran yang akan digunakan oleh ready mix.

38

f. Hasil campuran percobaan paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan pengecoran, diserahkan kepada Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas Konstruksi, sebagai kelengkapan permohonan ijin pengecoran.

8. BEKISTING

8.1. Umum a. Bila diperlukan atau sesuai saran Direksi Teknis, bekisting

harus dipakai untuk membentuk beton sesuai dengan yang diinginkan. Bila diperlukan bekisting harus disanggah dengan kayu penyanggah.

b. Penyedia Jasa harus menentukan dan mempertimbangkan unsur efisiensi dan keselamatan dalam pemilihan tipe bekisting dan kayu penyanggah yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

c. Penyedia Jasa harus menyerahkan gambar perencanaannya kepada Direksi Teknis untuk disetujui sebelum membuat bekistingnya.

d. Sebelum memulai pembuatan bekisting yang diperlukan untuk membentuk permukaan beton yang sesuai, Penyedia Jasa harus menyerahkan usulan tentang metode konstruksi bekisting untuk mendapatkan tipe permukaan akhir yang ditentukan.

8.2. Bahan / Material

a. Semua material yang dipakai untuk bekisting bahan kayu harus lebih dulu disetujui Direksi Teknis. Kayu harus bagus dan lurus, bebas dari penyimpangan, bengkokan dan kekeroposan, serta lebar dan tebalnya harus sama dan halus.

b. Pembuatan bekisting harus memenuhi syarat-syarat dalam PBI pasal 5.1.

c. Bahan bekisting dapat dibuat dari papan kayu kelas III yang cukup kering dengan tebal minimum 2 cm atau panil-panil multipleks dengan tebal minimum 12 mm.

d. Rangka penguat konstruksi bekisting dari kayu ukuran 5/7 sebagai penyokong, penyangga maupun pengikat, sehingga mampu mendukung tekanan beton pada saat pengecoran sampai selesai proses pengikatan.

e. Penyangga struktur lantai (balok, lantai, dll) dapat digunakan kayu dengan ukuran minimal 5/7 cm dengan jarak maksimum 50 cm dengan dialasi dengan papan kelas III antara tanah dan penyangga (perancah). Sebagai perancah dapat digunakan scafolding baja.

f. Sebelum pemakaian ulang papan bekisting harus dibersihkan, lubang-lubang harus disumbat dan bila perlu dipermukaan dilapisi lagi.

8.3. Pemasangan Bekisting

a. Semua bagian dari bekisting atau acuan atau cetakan pembentuk beton harus direncanakan dan dilaksanakan

39

sebaik mungkin dan sesuai dengan ketentuan Direksi Teknis. Ukuran dalam bekisting adalah ukuran jadi beton sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam gambar.

b. Bekisting harus dipasang sedemikian rupa sehingga tanda-tanda sambungan pada permukaan beton ada dalam alinyemen horizontal dan vertikal dan sambungan antara permukaan harus halus. Bagian-bagian tepi dan sudut-sudut beton yang terlihat terus harus dihaluskan seperti yang terlihat pada gambar atau yang disarankan oleh Direksi Teknis.

c. Semua bagian dari bekisting harus kaku dan kokoh serta harus di lengkapi pula dengan ikatan-ikatan silang dan penguat lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya tidak terjadi adanya perubahan bentuk sewaktu dilakukannya pekerjaan pengecoran, pemadatan dan penggetaran beton. Bekisting yang dibuat dari kayu atau plywood harus benar-benar dibuat sebaik mungkin serta dari kayu yang tahan cuaca. Semua sambungan harus benar-benar cukup terkait dan rapat untuk menghindari adanya kebocoran beton.

d. Sebelum pengecoran beton, semua bekisting harus betul-betul bersih dan semua sisa potongan kayu-kayu kecil, debu bekas gergaji, sisa mortar yang kering dan zat pengotor yang lain atau air yang berlebihan harus dihilangkan dari bekisting.

e. Untuk menghindari melekatnya beton pada bekisting maka lapisan minyak yang tipis sekali atau bahan lainnya yang telah disetujui oleh Direksi Teknis bisa dipergunakan untuk disapukan pada permukaan bagian dalam dari bekisting sebelum bekisting tersebut dipasang dan dilakukan pekerjaan pengecoran. Dalam hal ini harus dijaga pula besi tulangan beton tidak boleh sama sekali terkena lapisan minyak tadi ataupun lapisan penutup lainnya yang dapat mempengaruhi daya lekat beton terhadap besi.

f. Bekisting yang mana telah ditinggal untuk periode tertentu mengakibatkan kering, harus dilakukan perbaikan permukaan sesuai arahan Direksi Teknis. Bila bekisting untuk permukaan yang menerus ditempatkan pada pengangkatan berikutnya, harus dilakukan dengan hati-hati sekali agar penempatan bekisting persis di atas permukaan seluruhnya untuk mencegah kebocoran mortar dari beton dan menjaga alinyemen permukaan yang baik.

g. Diperbolehkan pula untuk mempergunakan pengikat besi atau besi pengisi sela pada bagian dalam dari beton, tetapi hal tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Teknis. Setiap bagian dari pengikat besi atau besi pengisi celah tersebut yang nantinya akan tertanam pada beton paling sedikit 50 mm dari muka luar beton. Setiap lubang pada permukaan beton yang disebabkan karena hal tersebut harus diisi segera dengan baik dan

40

bersih pada saat pembongkaran bekisting dengan spesi semen atau hasil adukan yang sama dengan adukan yang ada.

h. Bekisting yang dipakai lebih dari satu kali, kondisinya harus dijaga dan harus betul-betul bersih untuk dipakai lagi. Bekisting untuk permukaan dinding bagian luar harus betul-betul bersih yaitu dengan menyemprot kayu dengan air.

i. Sebelum beton ditempatkan, harus diperhatikan bahwa semua bekisting ada pada alinyemen yang baik, sehingga semua penyanggah bekisting pada kondisi yang bagus dan kokoh.

j. Bekisting untuk kolom - Bekisting kolom dapat dibuat utuh untuk satu kolom atau dengan cara pengecoran bertahap.

- Bekisting kolom harus tegak lurus ke atas dengan pemeriksaan menggunakan unting-unting atau theodolith.

- Hubungan horisontal antara kolom harus lurus kemudian diikat dengan kaso 5/7 antara sesama bekisting.

- Antara bagian dalam bekisting kolom dengan tulangan terluar dipasang pengganjal yang diikat pada tulangan tersebut, agar tulangan tidak melekat pada bekisting.

k. Bekisting untuk balok dan plat - Perancah balok/plat di pasang apabila tanah landasan telah dipadatkan, agar pada saat dibebani pada saat pelaksanaan pengecoran tidak terjadi penurunan.

- Kaki perancah dilandasi dengan papan kelas III, sehingga menjadikan beban merata pada tanah dasar perancah.

- Perancah diikat satu dengan lainnya dengan reng 2/3 atau bambu.

- Setelah perancah kuat, maka pemasangan bekisting balok / plat dapat dilaksanakan.

- Pada penggunaan ready mix, mengingat bekisting akan menerima beban lebih berat akibat menumpuknya adukan beton yang dituang dari concrete pump unit, maka konstruksi penunjang bekisting harus lebih kuat. Untuk menghindari ini, Penyedia Jasa (Kontraktor) dapat membuat lokasi penuangan menurut zone-zone yang ditetapkan di luar bagian yang dicor, sehingga dalam waktu istirahat dapat memindahkan slang concrete pump unit ke lokasi penuangan yang dimaksud.

8.4. Pembongkaran Bekisting

41

a. Bekisting tidak boleh diangkat apabila beton belum mengeras dan cukup kuat untuk menanggung beban dengan aman ditambah beban konstruksi yang akan didukungnya. Bekisting diangkat bila sudah disetujui Direksi Teknis.

b. Paling sedikit dibutuhkan waktu 3 (tiga) hari setelah pengecoran dapat dilakukan pembongkaran bekisting, tetapi hal ini tidak diharuskan. Penyedia Jasa (Kontraktor) dapat melakukan penundaan pembongkaran bekisting sampai mencapai kekuatan beton mencukupi. Dalam hal ini Penyedia Jasa (Kontraktor) harus bertanggung jawab penuh apabila sampai terjadi adanya kerusakan atau cacat beton yang disebabkan oleh adanya pembongkaran bekisting sewaktu beton masih belum cukup umur ataupun pembongkaran bekisting terlalu cepat sebelum waktunya.

c. Bekisting atau cetakan pembentuk beton yang dipakai pada pelat / balok tergantung harus dibiarkan pada tempatnya paling sedikit dalam waktu 14 hari setelah waktu pengecoran. Pelat / balok beton yang tergantung harus disangga penuh paling sedikit dalam waktu 14 hari setelah pengecoran beton.

d. Apabila terjadi ataupun terdapat adanya lubang seperti keropos ataupun hal-hal lain pada beton setelah dibongkarnya