1

S I L A B I

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM KEPAILITAN STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : HKE- 4013 JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari level kompetensi kepailitan dalam mata kuliah Hukum Dagang, memberikan pendalaman pemahaman tentang pengertian-pengertian substantif dan ruang lingkup kepailitan, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kepailitan yang sangat erat hubungannya dengan masalah dalam hukum perdata khususnya tentang hutang piutang.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami tentang hukum kepailitan, ruang lingkup dan prinsip dalam hukum kepailitan dan penundaan pembayaran dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya kepailitan dan selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus sederhana dalam kepailitan..

D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I : PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

a. Penyampaian Silabi b. Kesepakatan Kontrak belajar c. Pentingnya Mata Kuliah Hukum Kepailitan

2. LEVEL KOMPETENSI II : PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEPAILITAN

a. Pengertian Kepailitan menurut undang-undang dan pendapat para sarjana.

b. Sejarah Hukum Kepailitan sebelum 1945 dan sesudah 1945

c. Dasar Hukum Kepailitan d. Tujuan Hukum Kepailitan

3. LEVEL KOMPETENSI III: PRINSIP-PRINSIP DALAM KEPAILITAN

a. Prinsip dalam Kepailitan b. Prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan

4. LEVEL KOMPETENSI IV :PERNYATAAN KEPAILITAN

a. Syarat-syarat untuk dinyatakan pailit b. Pihak-pihak yang dinyatakan pailit c. Pihak-pihak yang dapat mengajukan

permohonan Pailit d. Prosedur permohonan Kepailitan e. Pengadilan Niaga

2

5. LEVEL KOMPETENSI V: AKIBAT HUKUM KEPUTUSAN KEPAILITAN a. Akibat hukum terhadap kekayaan dan diri

Debitor Pailit b. Akibat hukum terhadap perjanjian-perjanjian

yang dibuat oleh debitor pailit

6. LEVEL KOMPETENSI VI: PENGURUSAN HARTA PAILIT a. Kurator, Syarat-syarat menjadi Kurator, tugas,

tanggung jawab dan wewenangya b. Panitia Kreditor, Pembentukan dan

wewenangnya

7. LEVEL KOMPETENSI VII: PENCOCOKAN TAGIHAN-TAGIHAN a. Tugas Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia

Kreditor pada rapat pencocokan tagihan. b. Bantahan dan penyelesaian Perselisihan dalam

rapat pencocokan tagihan-tagihan. c. Pertanggungjawaban Kurator setelah Rapat

Pencocokan selesai

8. LEVEL KOMPETENSI VIII: BERAKHIRNYA KEPAILITAN a. Perdamaian /Akor b. Pihak-pihak yang dapat menawarkan

perdamaian c. Homologasi perdamaian d. Insolvensi e. Rehabilitasi

9. LEVEL KOMPETENSI IX: PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(PKPU) a. Pengertian PKPU dan perbedaannya dengan

kepailitan b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU c. Pengurus harta debitur dalam PKPU d. Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU e. Perbedaan antara Putusan Pengadilan atas

PKPU dan Putusan Kepailtan. f. Berakhirnya PKPU

10. LEVEL KOMPETENSI X: PERDAMAIAN

a. Perdamaian dalam proses PKPU b. Perdamaian setelah jatuhnya putusan Pailit c. Perbedaan perdamaian dalam proses PKPU

dengan Kepailitan. d. Pengesahan dan Penolakan Rencana

Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

3

BAHAN PUSTAKA: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM KEPAILITAN STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : HKE-4013 JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari level kompetensi kepailitan dalam mata kuliah Hukum Dagang, memberikan pendalaman pemahaman tentang pengertian-pengertian substantif dan ruang lingkup kepailitan, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kepailitan yang sangat erat hubungannya dengan masalah dalam hukum perdata khususnya tentang hutang piutang.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami tentang hukum kepailitan, ruang lingkup dan prinsip dalam hukum kepailitan dan penundaan pembayaran dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya kepailitan dan selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus sederhana dalam kepailitan.

4

D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I : PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

a. Penyampaian Silabi b. Kesepakatan Kontrak belajar c. Pentingnya Mata Kuliah Hukum Kepailitan

2. LEVEL KOMPETENSI II : PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEPAILITAN

a. Pengertian Kepailitan menurut undang-undang dan pendapat para sarjana.

b. Sejarah Hukum Kepailitan sebelum 1945 dan sesudah 1945

c. Dasar Hukum Kepailitan d. Tujuan Hukum Kepailitan

3. LEVEL KOMPETENSI III: PRINSIP-PRINSIP DALAM KEPAILITAN

a. Prinsip dalam Kepailitan b. Prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan

4. LEVEL KOMPETENSI IV :PERNYATAAN KEPAILITAN

a. Syarat-syarat untuk dinyatakan pailit b. Pihak-pihak yang dinyatakan pailit c. Pihak-pihak yang dapat mengajukan

permohonan Pailit d. Prosedur permohonan Kepailitan e. Pengadilan Niaga

5. LEVEL KOMPETENSI V: AKIBAT HUKUM KEPUTUSAN KEPAILITAN

a. Akibat hukum terhadap kekayaan dan diri Debitot Pailit

b. Akibat hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit.

6. LEVEL KOMPETENSI VI: PENGURUSAN HARTA PAILIT a. Kurator, Syarat-syarat menjadi Kurator, tugas,

tanggung jawab dan wewenangya b. Panitia Kreditor, Pembentukan dan

wewenangnya

7. LEVEL KOMPETENSI VII: PENCOCOKAN TAGIHAN-TAGIHAN a. Tugas Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia

Kreditor pada rapat pencocokan tagihan. b. Bantahan dan penyelesaian Perselisihan dalam

rapat pencocokan tagihan-tagihan. c. Pertanggungjawaban Kurator setelah Rapat

Pencocokan selesai

8. LEVEL KOMPETENSI VIII: BERAKHIRNYA KEPAILITAN a. Perdamaian /Akor b. Pihak-pihak yg dapat menawarkan perdamaian c. Homologasi perdamaian d. Insolvensi

5

e. Rehabilitasi

9. LEVEL KOMPETENSI IX: PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) a. Pengertian PKPU dan perbedaannya dengan

kepailitan b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU c. Pengurus harta debitur dalam PKPU d. Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU e. Perbedaan antara Putusan Pengadilan atas

PKPU dan Putusan Kepailtan. f. Berakhirnya PKPU

10. LEVEL KOMPETENSI X: PERDAMAIAN

a. Perdamaian dalam proses PKPU b. Perdamaian setelah jatuhnya putusan Pailit c. Perbedaan perdamaian dalam proses PKPU

dengan Kepailitan. d. Pengesahan dan Penolakan Rencana

Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

E. 1. Mata Kuliah:

Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

Waktu: Minggu I /

Pertemuan ke-1 SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Penjelasan Silabi dan SAP; b. Kontrak Belajar c. Pengertian Kepailitan menurut undang-undang dan pendapat para

sarjana. TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Kepailitan menurut

undang-undang dan pendapat para sarjana. INDIKATOR HASIL BELAJAR :

a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Hukum Kepailitan b. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Kepailitan menurut

undang-undang dan pendapat para sarjana. METODE PEMBELAJARAN : (Termasuk Media yang digunakan)

a. Ceramah; b. Diskusi;

6

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E. 2. Mata Kuliah:

Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI II PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEPAILITAN

Waktu: Minggu II/

Pertemuan ke-2 SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Sejarah Hukum Kepailitan sebelum 1945 dan sesudah 1945 b. Dasar Hukum Kepailitan c. Tujuan Hukum Kepailitan

TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa memahami Sejarah Hukum Kepailitan sebelum 1945 dan sesudah 1945

b. Mahasiswa memahami dasar hukum Kepailitan c. Mahasiswa memahami Tujuan Hukum Kepailitan

7

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah Hukum Kepailitan sebelum

1945 dan sesudah 1945 b. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum Kepailitan c. Mahasiswa dapat menjelaskan Tujuan Hukum Kepailitan

METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi.

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E. 3. Mata Kuliah:

Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI III PRINSIP-PRINSIP DALAM

KEPAILITAN

Waktu: Minggu III/

Pertemuan ke-3 SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Prinsip dalam Kepailitan b. Prinsip dalam Undang-undang Kepailitan

8

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami Prinsip dalam Kepailitan b. Mahasiswa dapat memahami Prinsip dalam Undang-undang

Kepailitan INDIKATOR HASIL BELAJAR :

a. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip dalam Kepailitan b. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip dalam Undang-undang

Kepailitan METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi.

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E. 4. Mata Kuliah:

Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI IV PERNYATAAN KEPAILITAN

Waktu: Minggu IV/

Pertemuan ke-4

9

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Syarat-syarat untuk dinyatakan pailit b. Pihak-pihak yang dinyatakan pailit c. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit d. Prosedur permohonan Kepailitan e. Pengadilan Niaga

TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa mampu memahami syarat-syarat untuk dinyatakan pailit b. Mahasiswa mampu memahami pihak-pihak yang dinyatakan pailit c. Mahasiswa mampu memahami Pihak-pihak yang dapat mengajukan

permohonan Pailit d. Mahasiswa mampu memahami tentang Prosedur permohonan

Kepailitan e. Mahasiswa mampu memahami tentang kewenangan Pengadilan

Niaga INDIKATOR HASIL BELAJAR:

a. Mahasiswa mampu menjelaskan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit b. Mahasiswa mampu menjelaskan pihak-pihak yang dinyatakan pailit c. Mahasiswa mampu menjelaskan Pihak-pihak yang dapat

mengajukan permohonan Pailit d. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Prosedur permohonan

Kepailitan e. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan

Niaga METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi.

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).

10

BAHAN PUSTAKA: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E. 5. Mata Kuliah: Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI V AKIBAT HUKUM

KEPUTUSAN PAILIT

Waktu: Minggu V-VI/

Pertemuan ke-5, 6 SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Akibat hukum terhadap kekayaan dan diri Debitor Pailit b. Akibat hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh debitor

pailit TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa dapat memahami akibat hukum terhadap kekayaan dan diri Debitor Pailit.

b. Mahasiswa dapat memahami akibat hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit

INDIKATOR HASIL BELAJAR:

a. Mahasiswa dapat menjelaskan akibat hukum terhadap kekayaan dan diri Debitor Pailit.

b. Mahasiswa dapat menjelaskan akibat hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit

11

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E. 6. Mata Kuliah: Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI VI PENGURUSAN HARTA

PAILIT

Waktu: Minggu VII /

Pertemuan ke-7

SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Kurator, Syarat-syarat menjadi Kurator, tugas dan wewenangya b. Panitia Kreditor, Pembentukan dan wewenangnya

12

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami Kurator, Syarat-syarat menjadi Kurator,

tugas dan wewenangya b. Mahasiswa dapat memahami Panitia Kreditor, Pembentukan dan

wewenangnya INDIKATOR HASIL BELAJAR:

a. Mahasiswa dapat menjelaskan Kurator, Syarat-syarat menjadi Kurator, tugas dan wewenangya

b. Mahasiswa dapat menjelaskan Panitia Kreditor, Pembentukan dan wewenangnya

METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

13

E. 7. Mata Kuliah: Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI VII PENCOCOKAN TAGIHAN-

TAGIHAN

Waktu: Minggu VIII/

Pertemuan ke-8

SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Tugas Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditor b. Bantahan dan penyelesaian Perselisihan dalam rapat pencocokan

tagihan-tagihaN. c. Pertanggungjawaban Kurator setelah Rapat Pencocokan selesai

TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa dapat memahami Tugas Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditor

b. Mahasiswa dapat memahami Bantahan dan penyelesaian Perselisihan dalam rapat pencocokan tagihan-tagihaN.

c. Mahasiswa dapat memahami Pertanggungjawaban Kurator setelah Rapat Pencocokan selesai

INDIKATOR HASIL BELAJAR:

a. Mahasiswa dapat menjelaskan Tugas Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditor

b. Mahasiswa dapat menjelaskan Bantahan dan penyelesaian Perselisihan dalam rapat pencocokan tagihan-tagihaN.

c. Mahasiswa dapat menjelaskan Pertanggungjawaban Kurator setelah Rapat Pencocokan selesai

METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).

14

BAHAN PUSTAKA: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E. 8. Mata Kuliah:

Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI VIII

BERAKHIRNYA KEPAILITAN

Waktu: Minggu IX /

Pertemuan ke-9

SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Perdamaian /Akor b. Pihak-pihak yg dapat menawarkan perdamaian c. Homologasi perdamaian d. Insolvensi e. Rehabilitasi

TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa dapat memahami tentang Perdamaian /Akor b. Mahasiswa dapat memahami pihak-pihak yang dapat menawarkan

perdamaian c. Mahasiswa dapat memahami tentang Homologasi perdamaian d. Mahasiswa dapat memahami tentang Insolvensi e. Mahasiswa dapat memahami tentang Rehabilitasi

15

INDIKATOR HASIL BELAJAR a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perdamaian /Akor b. Mahasiswa dapat menjelaskan pihak-pihak yang dapat menawarkan

perdamaian c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Homologasi perdamaian d. Mahasiswa dapat menjelakan tentang Insolvensi e. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Rehabilitasi

METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi.

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E. 9. Mata Kuliah:

Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI IX PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG

Waktu: Minggu X/

Pertemuan ke-10

16

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian PKPU dan perbedaannya dengan kepailitan b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU c. Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU d. Putusan Pengadilan atas PKPU Sementara dan PKPU Tetap e. Perbedaan antara Putusan Pengadilan atas PKPU dan Putusan

Kepailtan f. Berakhirnya PKPU

TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa dapat memahami tentang pengertian PKPU dan perbedaannya dengan kepailitan

b. Mahasiswa dapat memahami tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU

c. Mahasiswa dapat memahami tentang Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU

d. Mahasiswa dapat memahami tentang Putusan Pengadilan atas PKPU Sementara dan PKPU Tetap

e. Mahasiswa dapat memahami perbedaan antara Putusan Pengadilan atas PKPU dan Putusan Kepailtan

f. Mahasiswa dapat memahami tentang Berakhirnya PKPU INDIKATOR HASIL BELAJAR :

a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian PKPU dan perbedaannya dengan kepailitan

b. Mahasiswa dapat menjelasan tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU

c. Mahasiswa dapat menjelasan tentang Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU

d. Mahasiswa dapat menjelasan tentang Putusan Pengadilan atas PKPU Sementara dan PKPU Tetap

e. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara Putusan Pengadilan atas PKPU dan Putusan Kepailtan

f. Mahasiswa dapat menjelasan tentang Berakhirnya PKPU METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi;

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)

17

BAHAN PUSTAKA: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”

E.10 Mata Kuliah:

Hukum Kepailitan

LEVEL KOMPETENSI X PERDAMAIAN

Waktu: Minggu XI/

Pertemuan ke-11

SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Perdamaian dalam rangka PKPU b. Perdamaian setelah jatuhnya putusan Pailit c. Perbedaan perdamaian dalam rangka PKPU dengan Kepailitan. d. Pengesahan dan Penolakan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan

Niaga TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang perdamaian dalam rangka PKPU

b. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Perdamaian setelah jatuhnya putusan Pailit

c. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Perbedaan perdamaian dalam rangka PKPU dengan Kepailitan.

d. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Pengesahan dan Penolakan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

18

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang perdamaian dalam

rangka PKPU b. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Perdamaian

setelah jatuhnya putusan Pailit c. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Perbedaan

perdamaian dalam rangka PKPU dengan Kepailitan. d. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Pengesahan dan

Penolakan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi;

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis” Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan” Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran” Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek” ----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global” Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan” Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran” Sudargo Gautama, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia”