SELASA 15 OKTOBER 2013 Dimensi HAM dalam · PDF filemana tersiksanya selama 40 menit terbang...
1
Dosen Fakultas Hukum UNSOED, PhD Researcher pada Radboud Universteit Nijmegen, Belanda MANUNGGAL K WARDAYA :: TAJUK B agi penumpang pesawat udara berputar-putar di atas bandara Soekarno Hatta (Soetta) sebelum mendarat sudah menjadi pengalaman biasa. Atau penumpang yang harus menikmati delay sebelum pesawat lepas landas (take off) dari bandara terbesar di negeri ini bukan berita baru lagi. Suasana itu akan semakin terasa bila bertepatan dengan hari libur kejepit atau lebih keren dengan istilah cuti bersama, seperti yang terjadi sehari menjelang perayaan Idul Adha kemarin. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang diakibatkan penundaan landing dan take off itu, yang diderita oleh penumpang, operator maskapai bahkan pengelola bandara Soetta sendiri. Keluhan penumpang atas ketidaknyamanan menggunakan transportasi udara tersebut sudah seringkali menghiasi surat pem- bacadimediacetak.Seorangpenumpangpernahmengeluhkanbagai- mana tersiksanya selama 40 menit terbang berputar-putar di langit bandara Soetta tanpa kejelasan kapan pesawat akan mendarat. Pada- hal, penumpang tersebut terbang dari bandara Radin Inten II Lampung yang hanya ditempuh sekitar 25 menit. Peristiwa lain, penumpang harus bersabar dalam kabin menunggu pesawat antre untuk mendapatkan kesempatan take off. Hal ini bukan hanya terjadi padamaskapainasionaltetapijugamenimpamaskapaiinternasional. Persoalan tersebut semuanya bermuara pada kondisi bandara Soetta yang overload. Hal itu diakui oleh Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singauda Gumay bahwa kapasitas bandara tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penumpang dan perkembangan industri penerbangan di dalam negeri. Semula, bandara terbesar di Indonesia itu dirancang dengan kapasitas bisa menampung 22 juta penumpang. Namun jumlah penumpang terus bertambah, misalnya pada 2009 tidak kurang dari 34 juta penumpang berjejal di bandara itu, bahkan tahun ini diperkirakan mencapai 50 juta penumpang. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perhubungan akibat kepadatan bandara Soetta tersebut maka slot penerbangan darurat yang seharusnya disisakan sekitar 20% kini tinggal 10%. Meski slot penerbangan darurat makin menipis pihak Kementerian Perhubung- an menyatakan masih dalam kategori aman. Karena itu, otoritas bandara dan perusahaan penerbangan harus bekerja lebih baik dan disiplin, mengingat padatnya lalu lintas penerbangan. “Rasio slotpenerbangandarurat10%masihbisaditolerirdanmasihamanlah. Namun sudah tidak bisa dikurangi lagi,” ungkap Herry Bakti Singauda Gumay, pekan lalu di Jakarta menanggapi kondisi bandara Soetta. Kini, sejumlah maskapai mulai menyoalkan kepadatan bandara Soetta. Memang, angka kerugian yang diderita sejumlah maskapai belum diperoleh angka akurat tetapi jumlahnya bisa mencapai miliar- an. Misalnya, maskapai Belanda, KLM mengklaim kerugian sekitar Rp1 miliar sepanjang Juli lalu akibat keterlambatan penerbangan. Kerugian itu muncul dari penambahan biaya bahan bakar dan kompensasiterhadappenumpangkarenatelatjadwal.MenurutKetua Air Operator Committee (AOC) Salam Ibrahim, maskapai pener- bangan asing selalu mengeluhkan keterlambatan penerbangan, baik kedatangan maupun keberangkatan dengan rentang waktu yang bervariasi mulai dari 10 menit hingga 1 jam lamanya. Pihak PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara Soetta me- nawarkan jalan keluar kepada maskapai untuk terbang di atas jam 10 malam, mengingat masa overload terjadi pada jam tertentu saja, misal- nya pada saat pagi dan sore. Saat ini, kepadatan lalu lintas bandara Soetta mencapai 1.200 penerbangan setiap hari. Menyikapi tawaran pengelola bandara itu pihak maskapai tidak keberatan. Persoalannya, jadwal penerbangan tidak hanya terkait dengan bandara keberangkat- an tetapi juga bandara tujuan. Contoh, rute penerbangan dari bandara Soetta pukul 10 malam ke bandara Radin Inten II Lampung jelas tidak nyambung sebab bandara tujuan hanya buka sampai pukul 18.00. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara terus mem- bengkak, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan penumpang domestik mencapai 5 juta orang dan internasional 1,2 juta orang sepanjang Agustus 2013 atau naik 25,57% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan, secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2013 tercatat 44,9 juta orang. Bandingkan sejauhmana perkem- banganbandarakhususnyabandaraSoettayangmasihterganjalpem- bebasan tanah untuk perluasan bandara kebanggaan itu. ● Bandara Soetta Overload 6 OPINI SELASA 15 OKTOBER 2013 Ditinjau dari sudut hukum HAM, sertifikasi sehat terkait hewan kurban sebenarnyalah merupakan contoh pembatasan yang diterapkan terhadap manifestasi keberagamaan masyarakat. ” Kebijakan apa pun yang dituangkan dalam program revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu tidak akan membawa hasil optimal jika tidak diikuti dengan percepatan pelaksanaan reformasi agraria. ” H ari Pangan Sedunia (World Food Day) selalu diperingati oleh negara- negara di dunia setiap tanggal 16 Oktober. Pada peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-33 tahun ini Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) telah menetapkan tema inter- nasional “Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition”. Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan tema nasional pe- ringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini “Optimalisasi Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan” Berbicara tentang pangan, tentu tidak dapat dilepaskan dari masalah tanah (lahan) karena tanah merupakan basis utama bagi penyediaan pangan. Sesungguhnya gonjang- ganjing kedelai di tanah air yang tak kunjung berakhir berpang- kal dari sempitnya lahan per- tanaman kedelai. Target swa- sembada kedelai yang dipatok pemerintah akan dicapai pada tahun 2014 sebenarnya bukan sekedar utopia. Prestasi itu per- nah kita capai pada 1992 de- ngan luas tanam kedelai men- capai 1,67 juta hektar dan pro- duksi 1,87 juta ton. Sayangnya luas lahan kedelai terus me- nurun sejak saat itu, dan pada 2012 lalu luas tanam kedelai nasional hanya tinggal 566 ribu hektar. Kunci utama swasembada kedelai adalah peningkatan luas areal tanam dan panen yang nyata dan permanen. Untuk pencapaian produksi kedelai pada tingkat swasembada diperlukan tambahan luas areal tanam dua juta hektar dari luas yang ada sekarang. Tambahan luas areal tanam ini diutamakan pada lahan kering bukaan baru yang secara khusus diperuntuk- kan bagi pengembangan kedelai. Menurut Sumarno dan Muchlish Adie (2012), terdapat beberapa keuntungan perluas- an areal tanam kedelai di lahan kering. Antara lain, pertama, tidak terjadi persaingan antar- komoditas pangan lainnya. Kedua, penambahan areal tanam lebih bersifat berkelan- jutan. Ketiga, skala usaha petani dapat lebih dioptimalkan. Keempat, kenaikan produksi kedelai lebih nyata. Reformasi Agraria Perhitungan matematis menyatakan, untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia diperlukan tanah garapan pertanian (cultivated farm lands) minimal 22 juta hektare (ha). Saat ini Indonesia hanya mempunyai 7,8 juta hektar lahan basah dan 9,24 juta (ha) lahan kering, atau total 17,04 juta (ha) lahan pertanian. Rata-rataketersediaanlahanper kapita (lands man ratio) di repu- blik ini hanya 820 m 2 /kapita. Menurut Sensus Pertanian 1993, jumlah rumah tangga petani (RTP) yang memiliki lahan kurang dari 0,5 (ha) se- banyak 10,804 juta RTP. Se- puluh tahun kemudian, jum- lahnya membengkak menjadi 13,68 juta RTP. Penguasaan tanah yang semakin sempit ini mengindikasikan kepada kita makin masifnya peningkatan RTP miskin. Ditinjau dari ketahanan pangan nasional pemilikan lahan yang semakin sempit merupakan bahasa lain dari hilangnya basis produksi terpenting bagi petani. Masif- nya konversi lahan pertanian ke non-pertanian akan ber- dampak secara permanen terhadap produksi pangan nasional. Jika kita cermati data Sensus Pertanian 2013, selama kurun waktu 2003–2013 telah terjadi penurunan jumlah petani sebanyak 5,04 juta orang. Pada 2003 jumlah petani 31,17 juta orang, sedangkan pada 2013 berjumlah 26,13 juta orang. Rata-rata penurunannya se- besar 1,75% per tahun. Jika penurunan jumlah petani ini serta merta dapat tertampung di luar sektor pertanian (in- dustri), merupakan khabar sa- ngat menggembirakan. Namun kalau tidak, tentu akan menim- bulkan permasalahan sosial baru. Oleh karena itu, kebijakan apa pun yang dituangkan dalam program revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu tidak akan membawa hasil optimal jika tidak diikuti de- ngan percepatan pelaksanaan reformasi agraria. Harus ada perubahan secara struktural persoalan pertanahan, baik dari aspek legal, maupun kebijakan. Semua itu hanya terjadi jika ter- dapat political will dari seluruh pemangku kepentingan, utama- nya pemerintah. Lima Langkah Setidaknya ada lima langkah yang harus dilakukan dalam reformasi agraria. Pertama, melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor. Selain UUPA, saat ini paling tidak terdapat sem- bilan peraturan yang mencakup konversi lahan yang perlu di- sinergikan, mulai dari Keppres, Permendagri, Peraturan Menneg Agraria/Kepala BPN, hingga Surat Keputusan Men- neg Perencanaan Pembangun- an Nasional. Kedua, Melaksanakan pe- nataan ulang penguasaan, pe- milikan, penggunaan dan pe- manfaatan tanah yang ber- keadilan. Saat ini terkesan pemerintah hanya berpihak kepada para pemilik modal. Pada tahun 1980 terdapat 32,1 juta (ha) luas hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kepentingan lain, namun saat ini hanya tersisa kurang dari 13,8 juta hektar. Sebagian besar dikuasai oleh para kapitalis perkebunan, utamanya kelapa sawit. Ketiga, menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, peng- gunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis. Termasuk di dalam- nya memberikan bantuan legal- isasi tanah-tanah milik petani. Saat ini sebagian besar tanah yang dimiliki petani belum be- sertifikat. Kondisi seperti ini di- sebut oleh ekonom Peru, Hernando de Soto, sebagai modal mati (the death capital) yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai jaminan hutang bank (colateral). Keempat, menyelesaikan konflik-konflik yang berkena- an dengan sumberdaya agraria sekaligus mengantisipasi po- tensi konflik masa mendatang. Beberapa waktu terakhir kasus konflik agraria banyak mencuat ke wacana publik. Ada tragedi Alas Tlogo, Pasuruan, ada tragedi Setrojenar, Kebumen, ada tragedi Mesuji, dan ada tragedi Bima. Semua itu dipicu oleh sengketa lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kelima, memperkuat ke- lembagaan dan kewenangan- nya serta mengupayakan pembiayaan dalam melak- sanakan program pembaruan agraria. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini ter- dapat kecenderungan makin tumpang tindihnya tugas po- kok dan fungsi kelembagaan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan terhadap per- masalahan ini. Sekali lagi reformasi agraria hanya dapat berjalan dengan baik jika ada komit- men politik dari semua stake- holder, termasuk di dalamnya dukungan instrumen negara. Salah satu faktor keberhasil- an reformasi agraria di Mesir dan Meksiko adalah karena program tersebut mendapat- kan dukungan penuh dari militer. ● Pangan dan Reformasi Agraria T anggal 10 Zulhijah tiap tahunnya umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Dimaksudkan untuk mengenang ketaatan, kepasrahan, dan kesabaran Nabi Ibrahim dalam mengur- bankan anaknya Ismail demi menjalankan perintah Sang Khalik, penyembelihan hewan ternak seperti kambing dan sapi pun dilaksanakan oleh umat Islam di Tanah Air. Ritual ini mengandung ajar- an mulia akan kepatuhan dan ketakwaan terhadap perintah Tuhan sekaligus solidaritas sosial (melalui pendistribusian daging pada mereka yang ber- hak). Namun, ada hal menarik yang jarang kita soroti bahwa ibadah kurban dalam kehidup- an bernegara demokrasi kon- stitusional tidak lagi hanya berada dalam wilayah ke- agamaan melainkan pula bagian dari penikmatan hak asasi manusia (HAM) yakni hak untuk memanifestasikan keberagamaan. Tulisan ini merupakan telaah sinkronitas aturan agama dan pembatasan hak dalam hukum HAM dalam ibadah kurban. Selain tata cara penyem- belihan dan metode yang tak mengakibatkan binatang men- jadi tersiksa, hukum agama juga menentukan sejumlah kriteria demi sahnya kurban yang dilaksanakan. Di antara kriteria tersebut adalah bahwa hanya binatang ternak yang sehat dan telah memenuhi umur sajalah yang boleh di- sembelih. Ternak sebisa mung- kin harus gemuk, bagus ben- tuknya fisiknya, dan tidak cacat. Berkurban dengan bina- tang ternak yang tak me- menuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan diyakini da- pat mengurangi atau bahkan meniadakan nilai ibadah kurban itu sendiri. Sederet ketentuan tersebut dimaksudkan tidak saja agar ibadah mereka yang berkurban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun pula berdimensi horizontal agar daging yang nantinya akan dikonsumsi umat benar-benar bermanfaat dan bukannya sebaliknya: membahayakan bagi mereka yang mengonsumsinya. Pada gilirannya, terpenuhinya kri- teria binatang kurban tersebut akan berimbas positif ter- hadap kekhusyukan ibadah kurban itu sendiri. Jika disanding- kan, aturan yang ada pada hukum agama terkait binatang kur- ban harmonis dengan peratur- an yang dikeluar- kan oleh peme- rintah. Adanya ke- wajiban sertifikasi sehat atas binatang ternak yang akan disem- belih mengisyaratkan bahwa tidak semua binatang ternak boleh dipotong sebagai binatang kurban. Sertifikasi menjadi semacam filter karena tak semua binatang kurban berada dalam keadaan yang layak untuk disembelih. Ada nilai perlindungan negara ter- hadap manusia warga negara karena kewajiban sertifikasi meminimalisasi dikonsumsi- nya daging berbahaya, agar daging hewan yang nantinya dikonsumsi masyarakat benar- benar sehat dan tidak menim- bulkan penyakit yang dapat menular pada manusia. Ditinjau dari sudut hukum HAM, sertifikasi sehat terkait hewan kurban sebenarnyalah merupakan contoh pembatas- an yang diterapkan terhadap manifestasi keberagamaan masyarakat. Dengan adanya sertifikasi sehat, masyarakat tidak bisa sesukanya sendiri memotong hewan ternak yang dimilikinya dengan klaim se- bagai tengah menjalankan ibadah dan mengabaikan aspek sosial terkait potensi kerugian yang dapat timbul karena kon- sumsi daging kurban yang tak sehat. Pembatasan tersebut bu- kanlah dimaksudkan untuk mengeliminasisecarakeseluruh- an hak, melainkan membatasi dengan dasar pembenar terjaga- nya kesehatan umum (public health). Sepanjang hewan ternak memang sehat dan tidak sedang terjangkiti penyakit misalnya, tentu hewan tersebut diizinkan untuk dipotong. Tak boleh keliru dipahami, dalam persoalan sertifikasi sehat binatang ternak untuk kurban maka kebebasan untuk me- wujudkan keberagamaan dan keyakinanlah (freedom to manifest religon and belief) yang tengah dibatasi dan diatur, dan bukan pembatasan atas hak beragama (freedom of religion) yang memang tak dapat di- batasi dalam keadaan apa pun jua. Pembatasan seperti ini ha- rus dicatat bukanlah pelanggar- an HAM. Kaidah hukum HAM me- ngenai pembatasan manifes- tasi keberagamaan ini dikenal dalam Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang pula telah menjadi hukum nasional Indonesia dengan ratifikasi pada tahun 2005 melalui UU No 12 Tahun 2005. Lebih jauh terkait dengan ketentuan ini, pelaksanaan takbir keliling atau salat Idul Adha yang mendahului penyembelihan hewan kurban dapat saja diatur (misalnya soal waktu, tempat, rute dll) agar sejauh mungkin tidak mengakibatkan terganggunya lalu lintas. Karena pembatasan mani- festasi keberagamaan pada prinsipnya adalah pengurang- an HAM, maka kaidah hukum HAM juga menghendaki bahwa pembatasan yang dikenakan negara ditentukan dengan ber- saranakan aturan hukum, tidak diskriminatif terhadap satu manifestasi keberagamaan saja melainkan berlaku umum demi terciptanya ketertiban umum, terlindunginya kesehatan dan moralitas publik, dan ter- jaganya penikmatan hak orang lain. ● Dimensi HAM dalam Penyembelihan Kurban Wartawan Koran SINDO selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber Pemimpin Umum: Syafril Nasution Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Priscilla Diana Airin Pemimpin Redaksi /Penanggungjawab: Sururi Alfaruq Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana: Djaka Susila, Dwi Sasongko, Masirom Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Hanna Farhana, Yani Adryansah, Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Azis, Boy Iskandar, Danang Arradian, Hatim Varabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurcholis, Shalahuddin, Sujoni, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Zen Teguh Triwibowo Asisten Redaktur: Abdul Haris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andri Dwi Ananto, Anton Chrisbiyanto, Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Fakhrur Haqiqi, Harley Ikhsan, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Kastolani, Ma’ruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, M Purwadi, Nur Iwan Tri Hendrawan, Paijo, Pangeran Ahmad Nurdin, Puguh Hariyanto, Rakhmat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurozi, Suwarno, Syarifudin, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Apridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yogi Pasha Reporter: Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Haryudi, Hendrati Hapsari, Helmi Syarif, Hermansah, Inda Susanti, Islahuddin, Jujuk Erna, Krisiandi Sacawisastra, Maesaroh, Megiza, MN Latief, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lesthia K, Radi Saputro, Rahmat Sahid, Rarasati Syarief, Rendra Hanggara, Sri Noviarni, Susi Susanti, Sofian Dwi, Sucipto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah Manager Litbang: Wiendy Hapsari Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad Koordinator Fotografer: Arie Yudhistira Fotografer: Astra Bonardo, Aziz Indra, Eko Purwanto, Hasiholan Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto Manager Artistik: Wisnu Handoko, I Masyhudi Direktur Keuangan/CFO: Ahmad Sugiri Direktur Sirkulasi & Distribusi: Sugeng H.Santoso VP Sales: Lia Marliana GM Biro: Kiki Subarkah GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan Rate Iklan Edisi Nasional 2013 Halaman Dalam Display FC : Rp138.000/mmk, Display BW: Rp92.000/mmk, Island Ad: Rp156.000/mmk, Center Spread Rp150.000/mmk Halaman 1 Display FC: Rp218.000, Halaman 3 Display FC: Rp165.000/mmk, Halaman 5 Display FC: Rp158.000/mmk Laporan Keuangan FC : Rp26.000/mmk BW: Rp20.000/mmk, Liputan Khusus FC: Rp125.000/mmk, BW: Rp85.000/mmk Business Event FC: Rp 25.000.000/Kavling; BWRp15.000.000/Kavling Halaman Informasia Baris BW: Rp37.000/baris , Kolom FC: Rp50.000/mmk, Kolom BW: Rp39.000/mmk, Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax : (021) 3929758 Iklan Display: (021) 3915634, Fax : (021) 3927721 Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340 Telepon / Fax. (021) 391 4672, E-mail: [email protected], [email protected] [email protected]; [email protected] Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, Percetakan: PT Media Nusantara Press Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5, Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu. Alamat : Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340 Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 392 9758, Redaksi: (021) 392 6955, Fax: (021) 392 7721 Praktisi Statistika dan Industri Pangan TOTO SUBANDRIYO KORAN SINDO/QOMAR
-
Upload
truongdien -
Category
Documents
-
view
222 -
download
5
Transcript of SELASA 15 OKTOBER 2013 Dimensi HAM dalam · PDF filemana tersiksanya selama 40 menit terbang...
Dosen Fakultas Hukum UNSOED,PhD Researcher pada RadboudUniversteit Nijmegen, Belanda
MANUNGGALK WARDAYA
:: TAJUK
Bagi penumpang pesawat udara berputar-putar di atas bandaraSoekarno Hatta (Soetta) sebelum mendarat sudah menjadipengalaman biasa. Atau penumpang yang harus menikmati
delaysebelum pesawat lepas landas (take off) dari bandara terbesar dinegeri ini bukan berita baru lagi. Suasana itu akan semakin terasa bilabertepatan dengan hari libur kejepit atau lebih keren dengan istilahcuti bersama, seperti yang terjadi sehari menjelang perayaan IdulAdha kemarin. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang diakibatkanpenundaan landing dan take off itu, yang diderita oleh penumpang,operator maskapai bahkan pengelola bandara Soetta sendiri.
Keluhan penumpang atas ketidaknyamanan menggunakantransportasi udara tersebut sudah seringkali menghiasi surat pem-baca di media cetak. Seorang penumpang pernah mengeluhkan bagai-mana tersiksanya selama 40 menit terbang berputar-putar di langitbandara Soetta tanpa kejelasan kapan pesawat akan mendarat. Pada-hal, penumpang tersebut terbang dari bandara Radin Inten IILampung yang hanya ditempuh sekitar 25 menit. Peristiwa lain,penumpang harus bersabar dalam kabin menunggu pesawat antreuntuk mendapatkan kesempatan take off. Hal ini bukan hanya terjadipada maskapai nasional tetapi juga menimpa maskapai internasional.
Persoalan tersebut semuanya bermuara pada kondisi bandaraSoetta yang overload. Hal itu diakui oleh Dirjen Perhubungan Udara,Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singauda Gumay bahwakapasitas bandara tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlahpenumpang dan perkembangan industri penerbangan di dalamnegeri. Semula, bandara terbesar di Indonesia itu dirancang dengankapasitas bisa menampung 22 juta penumpang. Namun jumlahpenumpang terus bertambah, misalnya pada 2009 tidak kurang dari34 juta penumpang berjejal di bandara itu, bahkan tahun inidiperkirakan mencapai 50 juta penumpang.
Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perhubungan akibatkepadatan bandara Soetta tersebut maka slot penerbangan daruratyang seharusnya disisakan sekitar 20% kini tinggal 10%. Meski slotpenerbangan darurat makin menipis pihak Kementerian Perhubung-an menyatakan masih dalam kategori aman. Karena itu, otoritasbandara dan perusahaan penerbangan harus bekerja lebih baik dandisiplin, mengingat padatnya lalu lintas penerbangan. “Rasioslotpenerbangan darurat 10% masih bisa ditolerir dan masih amanlah.Namun sudah tidak bisa dikurangi lagi,” ungkap Herry Bakti SingaudaGumay, pekan lalu di Jakarta menanggapi kondisi bandara Soetta.
Kini, sejumlah maskapai mulai menyoalkan kepadatan bandaraSoetta. Memang, angka kerugian yang diderita sejumlah maskapaibelum diperoleh angka akurat tetapi jumlahnya bisa mencapai miliar-an. Misalnya, maskapai Belanda, KLM mengklaim kerugian sekitarRp1 miliar sepanjang Juli lalu akibat keterlambatan penerbangan.Kerugian itu muncul dari penambahan biaya bahan bakar dankompensasi terhadap penumpang karena telat jadwal. Menurut KetuaAir Operator Committee (AOC) Salam Ibrahim, maskapai pener-bangan asing selalu mengeluhkan keterlambatan penerbangan, baikkedatangan maupun keberangkatan dengan rentang waktu yangbervariasi mulai dari 10 menit hingga 1 jam lamanya.
Pihak PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara Soetta me-nawarkan jalan keluar kepada maskapai untuk terbang di atas jam 10malam, mengingat masa overloadterjadi pada jam tertentu saja, misal-nya pada saat pagi dan sore. Saat ini, kepadatan lalu lintas bandaraSoetta mencapai 1.200 penerbangan setiap hari. Menyikapi tawaranpengelola bandara itu pihak maskapai tidak keberatan. Persoalannya,jadwal penerbangan tidak hanya terkait dengan bandara keberangkat-an tetapi juga bandara tujuan. Contoh, rute penerbangan dari bandaraSoetta pukul 10 malam ke bandara Radin Inten II Lampung jelas tidaknyambungsebab bandara tujuan hanya buka sampai pukul 18.00.
Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara terus mem-bengkak, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan penumpangdomestik mencapai 5 juta orang dan internasional 1,2 juta orangsepanjang Agustus 2013 atau naik 25,57% dibanding periode yangsama tahun lalu. Dan, secara kumulatif dari Januari hingga Agustus2013 tercatat 44,9 juta orang. Bandingkan sejauhmana perkem-bangan bandara khususnya bandara Soetta yang masih terganjal pem-bebasan tanah untuk perluasan bandara kebanggaan itu. ●
Bandara Soetta Overload
6
OPINI SELASA 15 OKTOBER 2013
Ditinjau dari suduthukum HAM,
sertifikasi sehatterkait hewan
kurbansebenarnyalah
merupakan contohpembatasan yang
diterapkanterhadap
manifestasikeberagamaan
masyarakat.
””
Kebijakan apa punyang dituangkan
dalam programrevitalisasi
pertanian yangtelah dicanangkan
oleh PresidenSusilo Bambang
Yudhoyonobeberapa tahun
lalu tidak akanmembawa hasil
optimal jika tidakdiikuti dengan
percepatanpelaksanaan
reformasi agraria.
””
Hari Pangan Sedunia(World Food Day) selaludiperingati oleh negara-
negara di dunia setiap tanggal16 Oktober. Pada peringatanHari Pangan Sedunia Ke-33tahun ini Organisasi Pangandan Pertanian PBB (FAO) telahmenetapkan tema inter-nasional “Sustainable FoodSystems for Food Security andNutrition”. Sejalan dengan tematersebut, Pemerintah Indonesiamenetapkan tema nasional pe-ringatan Hari Pangan Seduniatahun ini “Optimalisasi SumberDaya Lokal Menuju KemandirianPangan”
Berbicara tentang pangan,tentu tidak dapat dilepaskandari masalah tanah (lahan)karena tanah merupakan basisutama bagi penyediaan pangan.Sesungguhnya gonjang-ganjing kedelai di tanah air yangtak kunjung berakhir berpang-kal dari sempitnya lahan per-tanaman kedelai. Target swa-sembada kedelai yang dipatokpemerintah akan dicapai padatahun 2014 sebenarnya bukansekedar utopia. Prestasi itu per-nah kita capai pada 1992 de-ngan luas tanam kedelai men-capai 1,67 juta hektar dan pro-duksi 1,87 juta ton. Sayangnyaluas lahan kedelai terus me-nurun sejak saat itu, dan pada2012 lalu luas tanam kedelainasional hanya tinggal 566 ribuhektar.
Kunci utama swasembadakedelai adalah peningkatan luasareal tanam dan panen yangnyata dan permanen. Untukpencapaian produksi kedelaipada tingkat swasembadadiperlukan tambahan luas arealtanam dua juta hektar dari luasyang ada sekarang. Tambahanluas areal tanam ini diutamakanpada lahan kering bukaan baruyang secara khusus diperuntuk-kan bagi pengembangankedelai.
Menurut Sumarno danMuchlish Adie (2012), terdapatbeberapa keuntungan perluas-an areal tanam kedelai di lahan
kering. Antara lain, pertama,tidak terjadi persaingan antar-komoditas pangan lainnya.Kedua, penambahan arealtanam lebih bersifat berkelan-jutan. Ketiga, skala usaha petanidapat lebih dioptimalkan.Keempat, kenaikan produksikedelai lebih nyata.
Reformasi AgrariaPerhitungan matematis
menyatakan, untuk mencukupikebutuhan pangan pendudukIndonesia diperlukan tanahgarapan pertanian (cultivatedfarm lands) minimal 22 jutahektare (ha). Saat ini Indonesiahanya mempunyai 7,8 jutahektar lahan basah dan 9,24 juta(ha) lahan kering, atau total17,04 juta (ha) lahan pertanian.Rata-rata ketersediaan lahan perkapita (lands man ratio) di repu-blik ini hanya 820 m2/kapita.
Menurut Sensus Pertanian1993, jumlah rumah tanggapetani (RTP) yang memilikilahan kurang dari 0,5 (ha) se-banyak 10,804 juta RTP. Se-puluh tahun kemudian, jum-lahnya membengkak menjadi13,68 juta RTP. Penguasaantanah yang semakin sempit inimengindikasikan kepada kitamakin masifnya peningkatanRTP miskin. Ditinjau dariketahanan pangan nasionalpemilikan lahan yang semakinsempit merupakan bahasa laindari hilangnya basis produksiterpenting bagi petani. Masif-nya konversi lahan pertanianke non-pertanian akan ber-dampak secara permanenterhadap produksi pangannasional.
Jika kita cermati data SensusPertanian 2013, selama kurunwaktu 2003–2013 telah terjadipenurunan jumlah petanisebanyak 5,04 juta orang. Pada2003 jumlah petani 31,17 jutaorang, sedangkan pada 2013berjumlah 26,13 juta orang.Rata-rata penurunannya se-besar 1,75% per tahun. Jikapenurunan jumlah petani iniserta merta dapat tertampung
di luar sektor pertanian (in-dustri), merupakan khabar sa-ngat menggembirakan. Namunkalau tidak, tentu akan menim-bulkan permasalahan sosialbaru.
Oleh karena itu, kebijakanapa pun yang dituangkan dalamprogram revitalisasi pertanianyang telah dicanangkan olehPresiden Susilo BambangYudhoyono beberapa tahun lalutidak akan membawa hasiloptimal jika tidak diikuti de-ngan percepatan pelaksanaanreformasi agraria. Harus adaperubahan secara strukturalpersoalan pertanahan, baik dariaspek legal, maupun kebijakan.Semua itu hanya terjadi jika ter-dapat political will dari seluruhpemangku kepentingan, utama-nya pemerintah.
Lima LangkahSetidaknya ada lima langkah
yang harus dilakukan dalamreformasi agraria. Pertama,melakukan pengkajian ulangterhadap berbagai peraturanperundang-undangan yangberkaitan dengan agraria dalamrangka sinkronisasi kebijakanantarsektor. Selain UUPA, saatini paling tidak terdapat sem-bilan peraturan yang mencakupkonversi lahan yang perlu di-sinergikan, mulai dari Keppres,Permendagri, PeraturanMenneg Agraria/Kepala BPN,hingga Surat Keputusan Men-neg Perencanaan Pembangun-an Nasional.
Kedua, Melaksanakan pe-nataan ulang penguasaan, pe-milikan, penggunaan dan pe-manfaatan tanah yang ber-keadilan. Saat ini terkesanpemerintah hanya berpihakkepada para pemilik modal.Pada tahun 1980 terdapat 32,1juta (ha) luas hutan produksiyang dapat dikonversi untukkepentingan lain, namun saatini hanya tersisa kurang dari13,8 juta hektar. Sebagian besardikuasai oleh para kapitalisperkebunan, utamanya kelapasawit.
Ketiga, menyelenggarakanpendataan pertanahan melaluiinventarisasi dan registrasipenguasaan, pemilikan, peng-gunaan dan pemanfaatantanah secara komprehensif dansistematis. Termasuk di dalam-nya memberikan bantuan legal-isasi tanah-tanah milik petani.Saat ini sebagian besar tanahyang dimiliki petani belum be-sertifikat. Kondisi seperti ini di-sebut oleh ekonom Peru,Hernando de Soto, sebagaimodal mati (the death capital)yang tidak dapat dimanfaatkansebagai jaminan hutang bank(colateral).
Keempat, menyelesaikankonflik-konflik yang berkena-an dengan sumberdaya agrariasekaligus mengantisipasi po-tensi konflik masa mendatang.Beberapa waktu terakhir kasuskonflik agraria banyak mencuatke wacana publik. Ada tragediAlas Tlogo, Pasuruan, adatragedi Setrojenar, Kebumen,ada tragedi Mesuji, dan adatragedi Bima. Semua itu dipicuoleh sengketa lahan yang telahberlangsung selama puluhantahun.
Kelima, memperkuat ke-lembagaan dan kewenangan-nya serta mengupayakanpembiayaan dalam melak-sanakan program pembaruanagraria. Dalam era otonomidaerah seperti saat ini ter-dapat kecenderungan makintumpang tindihnya tugas po-kok dan fungsi kelembagaandi bidang pertanahan. Olehkarena itu, perlu dilakukanpembenahan terhadap per-masalahan ini.
Sekali lagi reformasiagraria hanya dapat berjalandengan baik jika ada komit-men politik dari semua stake-holder, termasuk di dalamnyadukungan instrumen negara.Salah satu faktor keberhasil-an reformasi agraria di Mesirdan Meksiko adalah karenaprogram tersebut mendapat-kan dukungan penuh darimiliter. ●
Pangan dan Reformasi Agraria
Tanggal 10 Zulhijah tiaptahunnya umat Islam diseluruh penjuru dunia
merayakan Hari Raya Idul Adhaatau yang disebut dengan HariRaya Kurban. Dimaksudkanuntuk mengenang ketaatan,kepasrahan, dan kesabaranNabi Ibrahim dalam mengur-bankan anaknya Ismail demimenjalankan perintah SangKhalik, penyembelihan hewanternak seperti kambing dan sapipun dilaksanakan oleh umatIslam di Tanah Air.
Ritual ini mengandung ajar-an mulia akan kepatuhan danketakwaan terhadap perintahTuhan sekaligus solidaritassosial (melalui pendistribusiandaging pada mereka yang ber-hak). Namun, ada hal menarikyang jarang kita soroti bahwaibadah kurban dalam kehidup-an bernegara demokrasi kon-stitusional tidak lagi hanyaberada dalam wilayah ke-agamaan melainkan pulabagian dari penikmatan hakasasi manusia (HAM) yaknihak untuk memanifestasikankeberagamaan. Tulisan inimerupakan telaah sinkronitasaturan agama dan pembatasanhak dalam hukum HAM dalamibadah kurban.
Selain tata cara penyem-belihan dan metode yang takmengakibatkan binatang men-jadi tersiksa, hukum agamajuga menentukan sejumlahkriteria demi sahnya kurbanyang dilaksanakan. Di antarakriteria tersebut adalah bahwahanya binatang ternak yangsehat dan telah memenuhiumur sajalah yang boleh di-sembelih. Ternak sebisa mung-kin harus gemuk, bagus ben-tuknya fisiknya, dan tidakcacat. Berkurban dengan bina-tang ternak yang tak me-menuhi kriteria sebagaimana
telah ditentukan diyakini da-pat mengurangi atau bahkanmeniadakan nilai ibadahkurban itu sendiri.
Sederet ketentuan tersebutdimaksudkan tidak saja agaribadah mereka yang berkurbanditerima oleh Tuhan Yang MahaEsa, namun pula berdimensihorizontal agar daging yangnantinya akan dikonsumsiumat benar-benar bermanfaatdan bukannya sebaliknya:membahayakan bagi merekayang mengonsumsinya. Padagilirannya, terpenuhinya kri-teria binatang kurban tersebutakan berimbas positif ter-hadap kekhusyukanibadah kurban itusendiri.
Jika disanding-kan, aturan yangada pada hukumagama terkaitbinatang kur-ban harmonisdengan peratur-an yang dikeluar-kan oleh peme-rintah. Adanya ke-wajiban sertifikasisehat atas binatangternak yang akan disem-belih mengisyaratkanbahwa tidak semua binatangternak boleh dipotong sebagaibinatang kurban. Sertifikasimenjadi semacam filter karenatak semua binatang kurbanberada dalam keadaan yanglayak untuk disembelih. Adanilai perlindungan negara ter-hadap manusia warga negarakarena kewajiban sertifikasimeminimalisasi dikonsumsi-nya daging berbahaya, agardaging hewan yang nantinyadikonsumsi masyarakat benar-benar sehat dan tidak menim-bulkan penyakit yang dapatmenular pada manusia.
Ditinjau dari sudut hukum
HAM, sertifikasi sehat terkaithewan kurban sebenarnyalahmerupakan contoh pembatas-an yang diterapkan terhadapmanifestasi keberagamaanmasyarakat. Dengan adanyasertifikasi sehat, masyarakattidak bisa sesukanya sendirimemotong hewan ternak yangdimilikinya dengan klaim se-bagai tengah menjalankanibadah dan mengabaikan aspeksosial terkait potensi kerugianyang dapat timbul karena kon-sumsi daging kurban yang taksehat.
Pembatasan tersebut bu-kanlah dimaksudkan untukmengeliminasi secara keseluruh-an hak, melainkan membatasidengan dasar pembenar terjaga-nya kesehatan umum (publichealth). Sepanjang hewanternak memang sehat dan tidaksedang terjangkiti penyakitmisalnya, tentu hewan tersebutdiizinkan untuk dipotong. Takboleh keliru dipahami, dalampersoalan sertifikasi sehat
binatang ternak untuk kurbanmaka kebebasan untuk me-wujudkan keberagamaan dankeyakinanlah (freedom tomanifest religon and belief) yangtengah dibatasi dan diatur, danbukan pembatasan atas hakberagama (freedom of religion)yang memang tak dapat di-batasi dalam keadaan apa punjua. Pembatasan seperti ini ha-rus dicatat bukanlah pelanggar-an HAM.
Kaidah hukum HAM me-ngenai pembatasan manifes-tasi keberagamaan ini dikenaldalam Pasal 18 InternationalCovenant on Civil and Political
Rights (ICCPR) yang pulatelah menjadi hukum
nasional Indonesiadengan ratifikasi
pada tahun 2005melalui UU No 12Tahun 2005.Lebih jauh terkaitdengan ketentuanini, pelaksanaantakbir keliling atau
salat Idul Adha yangm e n d a h u l u i
penyembelihan hewankurban dapat saja diatur
(misalnya soal waktu,tempat, rute dll) agar sejauh
mungkin tidak mengakibatkanterganggunya lalu lintas.
Karena pembatasan mani-festasi keberagamaan padaprinsipnya adalah pengurang-an HAM, maka kaidah hukumHAM juga menghendaki bahwapembatasan yang dikenakannegara ditentukan dengan ber-saranakan aturan hukum, tidakdiskriminatif terhadap satumanifestasi keberagamaan sajamelainkan berlaku umum demiterciptanya ketertiban umum,terlindunginya kesehatan danmoralitas publik, dan ter-jaganya penikmatan hak oranglain. ●
Dimensi HAM dalamPenyembelihan Kurban
Wartawan Koran SINDO selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber
Pemimpin Umum: Syafril NasutionWakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Priscilla Diana Airin
Pemimpin Redaksi /Penanggungjawab: Sururi Alfaruq
Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana:Djaka Susila, Dwi Sasongko, Masirom Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra,Hanna Farhana, Yani Adryansah,Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim,
Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Azis, Boy Iskandar,Danang Arradian, Hatim Varabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurcholis,
Shalahuddin, Sujoni, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Zen Teguh Triwibowo
Asisten Redaktur: Abdul Haris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baidowi, AgusWarsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andri Dwi Ananto, Anton Chrisbiyanto,Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Fakhrur Haqiqi, Harley
Ikhsan, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Kastolani, Ma’ruf,Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, M Purwadi, Nur
Iwan Tri Hendrawan, Paijo, Pangeran Ahmad Nurdin, Puguh Hariyanto, RakhmatBaihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono,
Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurozi, Suwarno,Syarifudin, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Apridawaty, Vitrianda Hilba
Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yogi Pasha
Reporter:Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Haryudi, HendratiHapsari, Helmi Syarif, Hermansah, Inda Susanti, Islahuddin, Jujuk Erna, Krisiandi
Sacawisastra, Maesaroh, Megiza, MN Latief, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu LesthiaK, Radi Saputro, Rahmat Sahid, Rarasati Syarief, Rendra Hanggara, Sri Noviarni, Susi
Susanti, Sofian Dwi, Sucipto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah
Manager Litbang: Wiendy Hapsari Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad Koordinator Fotografer: Arie Yudhistira
Fotografer: Astra Bonardo, Aziz Indra, Eko Purwanto, Hasiholan Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro PranotoManager Artistik: Wisnu Handoko, I Masyhudi
Direktur Keuangan/CFO: Ahmad SugiriDirektur Sirkulasi & Distribusi:Sugeng H.Santoso
VP Sales: Lia Marliana GM Biro: Kiki Subarkah
GM Sirkulasi & Distribusi:Donny Irawan
Rate Iklan Edisi Nasional 2013Halaman Dalam
Display FC : Rp138.000/mmk, Display BW: Rp92.000/mmk, Island Ad: Rp156.000/mmk, Center Spread Rp150.000/mmk
Halaman 1 Display FC: Rp218.000, Halaman 3 Display FC: Rp165.000/mmk, Halaman 5 Display FC: Rp158.000/mmk
Laporan Keuangan FC : Rp26.000/mmk BW: Rp20.000/mmk, Liputan Khusus FC: Rp125.000/mmk, BW: Rp85.000/mmk
Business Event FC: Rp 25.000.000/Kavling; BW Rp15.000.000/Kavling Halaman Informasia
Baris BW: Rp37.000/baris , Kolom FC: Rp50.000/mmk, KolomBW: Rp39.000/mmk,
Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax : (021) 3929758Iklan Display: (021) 3915634, Fax : (021) 3927721
Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340
Telepon / Fax. (021) 391 4672, E-mail: [email protected], [email protected]
[email protected]; [email protected]
Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, Percetakan: PT Media Nusantara Press
Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5, Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu.
Alamat :Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 392 9758,
Redaksi: (021) 392 6955, Fax: (021) 392 7721
Praktisi Statistika dan Industri Pangan
TOTOSUBANDRIYO
KORAN SINDO/QOMAR
![€¦ · Dengan menggunakan konsep kawalan pegang diri,lakarkan satu litar kawalan Relay Ladder Logic[RLL] yang akan mengaktifkan sebuah motor 3 fasa untuk berputar apabila satu suis](https://static.fdokumen.site/doc/165x107/5e2a997c8ef3bb08b877d5e2/dengan-menggunakan-konsep-kawalan-pegang-dirilakarkan-satu-litar-kawalan-relay.jpg)
