Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final

download Siaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final

of 2

Embed Size (px)

description

Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final

Transcript of Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final

  • 1. SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERAPeluncuran Program NasionalPengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Melalui REDD+Sembilan Kementerian/Lembaga Sepakati Satu Langkah ke Depan TerkaitPengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum AdatJakarta, 1 September 2014 Salah satu tonggak sejarah dalam mengembalikan kedaulatan hakatas hutan kepada masyarakat hukum adat adalah terbitnya putusan Mahkamah KonstitusiNo.35/PIU/2012 pada Maret 2013 yang menetapkan hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara. Inijuga menandakan dimulainya era baru dalam upaya melembagakan partisipasi masyarakat hukumadat secara penuh dan efektif dalam pengelolaan sumber daya alam menuju Indonesia yangberdaulat, mandiri dan berkepribadian. Menindaklanjuti dasar hukum tersebut, sembilankementerian dan lembaga terkait sepakat meluncurkan Program Nasional Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) dengan Skema REDD+ yang akan memberikankekuatan hukum, panduan penguatan kelembagaan, hingga panduan kerangka kerja bagi setiappihak dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia.Program Nasional untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini termasuk dalamRencana Aksi Penuntasan 100 Hari Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono yang akan melibatkansembilan kementerian/lembaga yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, KomisiNasional HAM, dan BP REDD+. Peluncuran dan penandatanganan deklarasi ini dilakukan dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan disaksikan oleh perwakilan MHA danpemangku kepentingan terkait lainnya.Dalam pidato pembukaannya, Wakil Presiden RI, Boediono menyatakan, Deklarasi ini merupakanlangkah penting sebagai bagian dari perjalanan panjang perjuangan kita menempatkan peran danposisi Masyarakat Hukum Adat ke dalam sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.Langkah-langkah parsial telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga sebelumnya,tetapi penting bagi kita untuk mengkoordinasikan semua upaya secara lebih cermat dan sistematis.Program nasional ini persis seperti apa yang kita semua harapkan dalam mencapai tujuanbersama. Langkah ini merupakan langkah yang sangat taktis dan strategis di mana setiap pihakmengambil peran dalam kerjasama ini.Dari sisi hukum, masyarakat hukum adat memiliki kedudukan tersendiri yang unik dan perludilandasi oleh undang-undang yang jelas. Hal ini dituturkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsazi Manusia, Amir Syamsuddin, Deklarasi ini merupakan satu tonggak dalam upaya besarpemerintah di dalam memberdayakan Masyarakat Hukum Adat di tengah pesatnya perubahan dankemajuan, kita menyadari eksistensi Masyarakat Hukum Adat ini merupakan bagian dari upayabesar pembangunan.Terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara kepemilikan hutan oleh masyarakat dengankelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat hukum adat termasuksebagai pemangku kepentingan REDD+ di Indonesia. Terkait hal ini, Kepala BP REDD+, HeruPrasetyo menuturkan, Sesuai mandat BP REDD+ untuk membantu Presidendalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, dan fasilitasi, pengelolaan,pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia; maka BP REDD+berkewajiban melindungi dan mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat hukumadat melalui mekanisme REDD+. Jika dikaitkan dengan menurunkan emisi, BP REDD+ tidak dapatmemungkiri bahwa hutan dan isinya adalah suatu sistem yang holistik, sehingga dukunganJl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10210, IndonesiaTelepon: +62 (21) 2500811 | Fax: +62 (21) 2500822 | Website: www.reddplus.go.id

2. terhadap kelestarian hutan dan lingkungan masyarakatnya menjadi kunci dalam pengelolaansumber daya hutan demi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.Dari sisi masyarakat hukum adat, Sekjen AMAN, Abdon Nababan mengakui, Perjalanan panjangtelah ditempuh oleh masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman dan memperjuangkanhak-hak mereka. Kami menghargai upaya pemerintah yang telah cukup konsisten dalammemberikan landasan hukum terhadap masyarakat adat dari berbagai dimensi. Program Nasionalini kembali menjadi titik baru yang menyegarkan bagi masyarakat hukum adat untuk terusmelanjutkan perjuangan, sekaligus menjadi refleksi bagi mereka untuk meningkatkan kapasitasdalam mengelola sumber daya alam sesuai kearifan lokal.Program Nasional ini akan menargetkan sejumlah sasaran mulai dari terwujudnya peraturanperundangan-undangan, reformasi hukum, perangkat administrasi, pemulihan dan penguatankelembagaan masyarakat hukum adat, dukungan kepada Pemda dalam penyiapan Perda, hinggaterwujudnya pelaksanaan program REDD+ di Indonesia.Untuk menjalankan Program Nasional untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adatmelalui REDD+, beberapa fasilitas akan disiapkan melalui prakarsa: dana perwakilan nasional,pusat informasi masyarakat hukum adat, dukungan peningkatan kapasitas, dan dukungan untukpelibatan pemangku kepentingan dan komunikasi.Pendekatan REDD+ akan diintegrasikan dalam program nasional ini supaya dapat secara paralelmenfasilitasi persiapan masyarakat hukum adat/setempat untuk program nasional pembangunankesinambungan yang adil dan sesuai dengan prinisip pembangunan berkelanjutan denganpemerataan.*****Tentang Badan Pengelola REDD+Indonesia berkomitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Sebagai bagian dari perwujudan komitmen ini,Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola REDD+ yang dikukuhkan oleh Presiden padatanggal 31 Agustus 2013 melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013.Program REDD+ di Indonesia (Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation / ReduksiEmisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) merupakan mitigasi perubahan iklim di sektor hutan dangambut, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang dianggapsebagai pelestari aset alam bangsa. Badan Pengelola REDD+ mengemban tugas untuk membantu Presidendalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan,pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia.Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain; 1)menyusun dan mengembangkan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia; 2)menyusun dan mengembangkan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan;3) melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+dalam pembangunan nasional; 4) pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menyiapkan rekomendasi dalam menentukan posisiIndonesia terkait REDD+ dalam forum internasional dan 6) koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaanprogram, proyek dan/atau kegiatan REDD+.Kontak mediaSari Soegondo Tim Komunikasi Publik Badan Pengelola REDD+Telepon: +62 811 811 373Email: sarisoegondo@gmail.comJl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10210, IndonesiaTelepon: +62 (21) 2500811 | Fax: +62 (21) 2500822 | Website: www.reddplus.go.id