BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang

hidup di wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terkait dan taat terhadap

perundang-undangan serta memeiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas

dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan warganya

untuk memeperoleh kehidupan dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk

mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai

warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan

hukum. Dan setiap negara di dunia masing-masing mempunyai sistem ersendiri

untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara Sosiologis dan

Yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara

keseluruhan. Sedangkan secara Yuridis jika negara dilihat dari isinya atau

strukturnya.

Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Arab

Saudi juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan

alam berupa minyak bumi. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab

Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda

pemerintahannya.  Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem

pemerintahan Monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan

sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan

Arab Saudi yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa

penyesuaian yang dipututuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri. Hukum

yang diberlakukan di Arab Saudi pun adalah hukum Syariat Islam berdasarkan

pemahaman Salafussalih dan secara umum bermadzhab Hambali. Hal ini sebagai

pemahaman sahabat Nabi terhada Al-Qur’an dan Hadist, sehingga sering disebut

dengan pemahaman Salafi.

1

B. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI

Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu : sistem, dan pemerintahan.

Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti

susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sistem adalah suatu kebulatan atau

keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan

hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan

yang kompleks atau utuh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem mempunyai 3

pengertian, yaitu:

1. Sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga

membentuk suatu totalitas;

2. Sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur;

3. Sistem berarti metode.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli, antara lain :

A. W.J.S. Poerwadarminta

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama

untuk melakukan suatu maksud.

B. Sumatri

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk

melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat

menjalankan tugasnya, maka mksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi,

atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

C. Prajudi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama

lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang

utama dari suatu usaha atau urutan.

Dalam sistem terkandung unsur-unsur antara lain :

a. Seperangkat elemen, komponen, dan bagian;

b. Saling berkaitan dan tergantung;

c. Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu);

d. Memiliki peranan dan tujuan tertentu;

2

Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah atau pemerintah. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perintah, pemerintah, dan pemerintahan

dapat dijelaskan secara lengkap, yaitu:

a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu;

b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah,

atau negara;

c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Dalam arti luas pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan

oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka

mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit

pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif

eserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Pengertian pemerintahan menurut para ahli, antara lain :

A. Austin Ranney

Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintahan, yaitu proses membuat dan

menegakkan hukum dalam suatu negara.

B. Kooiman

Pemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam

pemerintahan dan sekelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.

C. Offe

Pemerintahan merupakan hasil dari tindakan administratif dalam berbagai

bidang.

Monarki sendidri berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu,

dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis

pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem

pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19,

terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam

abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja

yang masih ada. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi

kepentingan umum.

Sistem pemerintahan monarki merupakan sistem tertua didunia. Pengertian sistem

pemerintahan monarki menurut para ahli, yaitu :

3

1. Menurut Garner, sistem pemerintahan monarki menyatakan bahwa setiap

pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau

tertinggi pada seseorang tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar

pemilihan dan batas waktu jabatannya.

2. Menurut Jellinek, sistem pemerintahan monarki adalah pemerintahan

kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar

monarki adalah kompetensi untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi

negara.

Kekuasaan tunggal atas sebuah pemerintahan yang menganut sistem

pemerintahan monarki dipegang oleh raja dimana raja akan memegang kekuasaan

pemerintahan seumur hidup dan bila raja mangkat (meninggal), kekuasaan

pemerintahan akan dilanjutkan oleh keturunan dari raja tersebut dan ditetapkan

dengan Undang - Undang, tidak berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat.

4

BAB II LANDASAN TEORI

A. TEORI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI

Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos, yang berarti satu, dan archein

yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja

menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah

sistem tertua di dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya

menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang,

tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu

jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan

kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara

didalam pemerintahan.

Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik

dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah

kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.  Pada awal kurun

ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi

240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya

40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara

mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem

konstitusi.

Perbedaan diantara raja dengan presiden sebagai kepala negara adalah raja

menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya

memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara

federasi seperti Malaysia, raja atau agong hanya berkuasa selama 5 tahun dan

akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Dalam zaman

sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya

adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh

konstitusi.

Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan Raja

atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai kepala eksekutif.

Monarki demokratis atau dalam bahasa Inggris Elective Monarchy, berbeda

dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya raja itu akan mewarisi

5

tahtanya (hereditary monarchies). Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta

raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya,

mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki

demokratis.

Bagi kebanyakan negara, raja merupakan simbol kesinambungan serta

kedaulatan negara tersebut. Selain itu, raja biasanya ketua agama serta panglima

besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang di-

Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan

negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen

Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai

ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain raja, terdapat beberapa

jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas

seperti Maharaja dan Khalifah.

Sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Monarki Absolut

Bentuk pemerintahan monarki absolut dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah,

atau kaisar. Pada sistem monarki absolut ini terdapat kekuasaan eksekutif,

legislatif, dan yudikatif. Contoh : Prancis dimana  kekuasaan Louis XIV.

2. Monarki Konstitusional

Dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat dibatasi.

3. Monarki Parlementer

Dalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi ditangan perlemen. Jatuh

tegaknya pemerintah bergantung pad kepercayaan parlemen kepada para menteri.

Raja tidak memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi  par menteri yang

bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas masing-

masing.      

Jenis-Jenis Monarki:

1. Turun-temurun dan Elektif

Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun-temurun dan elektif.

Monarki secara turun -menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki

dahulunya dikenal dengan istilah turun-temurun. Dan kehidupan dari monarki

turun-temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun-menurun

6

mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris

laki-laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya

sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui

sebuah aksi legislature.

Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia.

Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman

dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi

monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa.

Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami

perubahan menuju monarki ala turun-temurun. Garner menganggap inggris

sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan

hukum.

2. Monarki Mutlak dan Terbatas

Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner

menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja.

Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak

dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini

Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis

menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah Negara. Ini merupakan

deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja

Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh dari monarki yang mutlak.

Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis

atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara

inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan;

raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah.

Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun perintah dipimpin oleh

yang lainnya. Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki

kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan

kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah

bentuk pemerintahan yang Demokrasi.

7

B. INDIKATOR SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI DI ARAB SAUDI

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Arab Saudi, Raja sebagai

pemegang kekuasaan mutlak memiliki hak dan keputusan sebagai berikut:

1. Raja memonopoli keputusan dan kebenaran;

2. Raja tidak bisa dikritik dan di demo;

3. Tahta kerajaan diwariskan secara turun-temurun;

4. Raja harus dilayani;

5. Rakyat harus membayar pajak;

6. Rakyat tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan;

7. Hak-hak sipil tidak diakui oleh raja.

Adanya dewan Majelis Shoura (penasehat kerajaan) di bagian legislatif,

Deputi Kabinet/Perdana Mentri di bagian kepala pemerintahan, dan Dewan

Kabinet Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh raja. Serta semua elemen

yang ada di sistem pemerintahan termasuk raja, harus menjalankan roda

ketatanegaraan sesuai dengas Syariat Islam.

C. MEKANISME PENYELENGGARAAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Arab Saudi, sang raja telah

mengeluarkan aturan berupa undang-undang atau sistem dasar pemerintahan yang

telah saya persingkat sebagai berikut:

Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang

No: a/90

Tanggal: 27/8/1412 H

Atas Rahmat Allah, Kami, Fahd bin Abdul Aziz, raja dari Kerajaan Arab Saudi,

konsisten terhadap kepentingan publik, dan cita-cita pembangunan negara di

semua bidang, sebagai bentuk antusiasme kami dalam mencapai tujuan masa

depan tersebut, kami mengaturnya sebagai berikut:

1. Menerbitkan sistem dasar pemerintahan dengan mengacu pada konteks di

bawah ini;

2. Bertindak sesuai sistem, peraturan, dan resolusi yang saat ini diadopsi,

sampai mereka dirubah sesuai sistem dasar pemerintahan.

8

3. Sistem dasar pemerintah dipublikasikan di harian resmi dan mulai

diterapkan pada tanggal publikasi tersebut

Bagian pertama adalah merupakan prinsip-prinsip umum dari pasal 1 s/d 4, lalu

bagian kedua adalah sistem pemerintahan di negara Saudi, dimuat dari pasal 5 dan

bagian ketiga membahas tentang anggota masyarakat Saudi di pasal 9. Tak ada

amandemen pada undang-undang ini, kecuali dengan cara yang sama ia

dikeluarkan.

Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul

Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi syarat

dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan

Sunnah Nabi. Kekuasaan rezim berasal dari Al-Quaran dan Sunnah Nabi yang

mengatur hal ini dan semua hukum negara. Di pasal 8 dalam Undang-Undang

Negara Arab Saudi disebutkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi

berdasarkan keadilan, penasehat “shoura” dan persamaan derajat berdasarkan

Hukum Islam.

Dalam pergantian tonggak kekuasaan, raja melantik putra mahkota dan

memberhentikannya dari tugas dengan surat keputusan kerajaan. Kekuasaan raja

diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia. Putra mahkota

mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat”bai’ah”

dilaksanakan.

D. HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Sistem Majelis Shoura

Sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala : "Sedang urusan mereka (diputuskan)

dengan musyawarah antara mereka" (QS. 42:38), dan mencontoh Rasulullah

Shallallaahu Alaihi wa Sallam dalam bermusyawarah dengan sahabat-sahabat

beliau serta anjuran beliau kepada ummatnya untuk bermusyawarah, maka Sistem

Majelis Syura (Permusyawaratan) adalah untuk memberikan pendapat tentang

Kebijakan-kebijakan Umum Negara yang dilimpahkan kepadanya dari Perdana

Menteri. Majelis ini secara khusus berhak mendiskusikan tentang rancangan

umum pembangunan ekonomi dan sosial, serta memberikan pendapat

terhadapnya; mengkaji undang-undang, peraturan, perjanjian, kesepakatan

9

internasional, dan berbagai konsesi, serta mengajukan usulan berkenaan

dengannya. Juga memberikan penafsiran terhadap perundang-undangan,

mendiskusikan berbagai laporan tahunan yang disampaikan oleh Kementerian dan

Lembaga Pemerintah lainnya serta memberikan usulan-usulan yang dipandang

perlu.

Ketika Saudi Arabia telah mencapai suatu kondisi yang menonjol dalam bidang

pembangunan, Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan

pembaruan sistem dalam negeri dengan mengumumkan dalam pidatonya yang

bersejarah yang beliau sampaikan pada tanggal 27/8/1412 H tentang penetapan

tiga sistem, yait pemerintahan, Majelis Shura dan daerah. Reformasi Sistem

Majelis Syura tersebut merupakan pembaruan dan pengembangan dari apa yang

telah ada, melalui penguatan bingkai Majelis, sarana dan metodenya dari segi

kemampuan, regulasi dan vitalisasi sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang

dicapai oleh Saudi Arabia pada dekade terakhir dalam berbagai bidang, agar

sesuai dengan realita zaman, serta seiring dengan kondisi dan keberhasilannya.

Dan langkah ini merupakan suatu deklarasi dimulainya fase baru bagi sejarah

Syura yang sudah lama keberadaannya di Kingdom of Saudi Arabia (KSA).

Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd telah memperkokoh sendi-sendi Syura di

Saudi Arabia dengan mengeluarkan sistem yang baru untuk Majelis Syura

tertanggal 27/8/1412 H sebagai ganti sistem yang lama tahun 1347 H, dan

mengesahkan Peraturan Intern Majelis dan ketentuan-ketentuan umum yang

menyertainya pada tanggal 3/3/1414 H, kemudian pada Sidang Majelis I

menetapkan untuk Majelis seorang ketua dan 60 anggota. Sedang pada Sidang II,

Majelis menjadi teridiri dari seorang ketua dan 90 anggota. Pada Sidang III,

Majelis berubah terdiri dari seorang ketua dan 120 anggota. Lalu pada Sidang IV

terdiri dari seorang ketua dan 150 anggota yang mereka itu berasal dari para

ulama, pakar dan spesialis dalam bidangnya.

Pada tanggal 26/6/1426 H = 1/8/2005 M Pelayan Dua Kota Suci Raja Abdullah

bin Abdul Aziz waffaqah memegang tampuk pemerintahan, beliau memberikan

perhatian yang sangat penuh terhadap Majelis ini dengan mendukung langkah-

langkahnya dan memperkuat tujuan-tujuannya sejak beliau menjadi Putra

Mahkota, dimana beliau menyampaikan pidato mewakili Raja pada permulaan

10

tugas tahunan Majelis dalam Sidang Majelis III dan IB, di samping dukungan

yang beliau lakukan kepada Majelis melalui revisi beberapa materi Undang-

undang Majelis agar sesuai dengan berbagai perubahan positif yang senantiasa

muncul, yang dialami oleh KSA untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam ke empat sidangnya tersebut para elit sudah meutuskan keputusan-

keputusan yang vital.

2. Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan terdiri dari Kabinet yang dibentuk pada tahun

1373H/1953M. Majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang

berkompeten, seperti: Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan,

Ekonomi dan Perencanaan, Perminyakan dan Pertambangan, Kehakiman, Urusan

Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan

Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdagangan dan Perindustrian, Air dan

Listrik, Pertanian, Pekerjaan, Urusan Sosial, Komunikasi dan Teknologi

Informasi, Urusan Kota dan Pedesaan, Haji, dan Layanan Sipil seperti yang

tercantum dalam Udang-Undang Pemerintahan Arab Saudi.

11

BAB III PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DI ARAB SAUDI

Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala

Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di

dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan

kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat

pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah

monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau

keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam

pemerintahan.

Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Arab

Saudi juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan

alam berupa minyak bumi. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab

Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda

pemerintahannya.  Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem

pemerintahan Monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan

sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan

Arab Saudi yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa

penyesuaian yang dipututuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri.

Raja Arab Saudi menyandang gelar sebagai penjaga dan pelayan umat Islam.

Pada prakteknya, gelar itu hanya untuk menegaskan posisi moral otoritas raja

Arab Saudi yang diklaim untuk dirinya sendiri dalam kaitannya dengan dunia

Islam. Sehingga tidak heran bila hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah

hukum syariat Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. 

Banyak negara - negara di dunia yang memandang sistem pemerintahan

monarki atau kerajaan yang dijalankan di Arab Saudi merupakan sistem

pemerintahan monarki yang kuno dan reaksioner. Bahkan menurut nasionalis

Arab Saudi yang revolusioner, Arab Saudi adalah negara buatan yang dibentuk

oleh kekuatan kolonial dalam rangka memenuhi kepentingan impreialisme barat.

Walaupun pada kenyataannya pandangan sinis tersebut tidak sepenuhnya

benar,sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang

12

absolut berdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga

dibuat berdasarkan syari'at Islam. Sampai pada tuntunan / panduan raja sebagai

kepala pemerintahan dan kepala negara di Aran Saudi juga dibuat berdasarkan

ajaran agama Islam. Di Arab Saudi, sistem pemerintahan monarki yang dijalankan

adalah sistem pemerintahan monarki yang absolut dimana kekuasaan raja tidak

terbatas.

Raja juga memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan berada

di tangan raja. Dalam pasal 44disebutkan bahwa kekuasaan negara meliputi:

- Kekuasaan Hukum

- Kekuasaan Eksekutif

- Kekuasaan Organisasional

Semua kekuasaan tersebut bekerjasama menunaikan kewajiban mereka sesuai

undang-undang dan peraturan. Raja merupakan sumber utama seluruh kekuasaan

tersebut.

Kerajaan Arab Saudi pun memiliki sistem penasehat (Shoura) yang ada

sebelum deklarasi persatuannya. Pada tahun 1345 H. (1926) King Abdul Aziz Al

Saud mendirikan Dewan Penasehat (Shoura) di Mekah. Shoura, sejak zaman Raja

Abdul Aziz Al Saud ialah pilar pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Lewat Dewan

ini, Penguasa Kerajaan Arab Saudi berkonsultasi dengan para akademisi, Ulama,

tokoh dan pemuka masyarakat. Sistem Dewan Pertimbangan (Shoura)

dikembangkan selama masa jabatan Pemelihara dari Dua Masjid Suci, Raja Fahd

bin Abdulaziz yang terakhir yang mengeluarkan peraturan kerajaan No:A/90

tanggal 27/8/1412H mendirikan Dewan (Shoura) dan hukum untuk menggantikan

sistem dewan (Shoura) sebelumnya yang didirikan pada tahun 1374 H. (1954).

Raja boleh memanggil Dewan Menteri dan Majelis Al-Shoura untuk mengadakan

pertemuan gabungan di mana ia boleh mengundang siapa saja yang ia inginkan

untuk berdiskusi tentang tema yang sedang hangat.

Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan

serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua

agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di

Malaysia, Yang dipertuan Agung merupakan ketua Agama Islam, sedangkan di

Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua

13

agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya

peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.

Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang

mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

B. PERBANDINGAN ANTARA SISTEM MONARKI DAN PRESIDENSIAL

Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara

adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan

presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Dalam

Sistem Monarki, lembaga legislatif dipilih oleh rakyat, sedangkan dalam

Presidensial, kekuasaan Legislatif biasanya dipilih oleh rakyat atau oleh lembaga

lain di luar lembaga Eksekutif.

Dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara, rakyat dari seorang

raja mungkin merasa bosan dan tertekan karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk

mengkritik, mendemo dan lain sebagainya karena ketidak setujuan atas suatu

keputusan yang dikeluarkan oleh sang raja. Beda halnya dengan sistem

presidensial yang rakyatnya memiliki kebebasam dalam menyuarakan suaranya

dalam sistem Demokrasi.

Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan

pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara pemerintahan

bentuk “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala

negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun-temurun, maka kita berhadapan

dengan monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun-

temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik.

Dalam praktik-praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan

republik dapat dibedakan atas:

1)    Monarki Absolut

Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang

dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan

wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang

yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan

14

eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan

perbuatannya.

2)    Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara

yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-

undang dasar (konstitusi).

3)    Monarki Parlementer

Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara

yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR)

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer,

kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan

bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala

negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu

gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap

dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia.

Bentuk Pemerintahan Republik

Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi

republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer.

1)   Republik Absolut

Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada

pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk

melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam

pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidka berfungsi.

2)    Republik Konstitusional

Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan

kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden

dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif

dilakukan oleh parlemen.

3)    Republik Parlementer

Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara.

Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala

pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggungjawab

15

kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi

daripada kekuasaan eksekutif.

Setiap sistem pemerintahan masing-masing tentunya memiliki nilai positif dan

negatif sesuai sudut pandang rakyat dari negara-negara tersebut. Mungkin ada

yang berpendapat bahwa dengan hanya satu tonggak kekuasaan yang absolut lah

suatu negara akan mengalami kemakmuran, karena sang raja sudah lama

memahami seluk beluk negara tersebut. Dan bila dipimpin oleh pemimpin yang

berganti-ganti setiap periodenya, mungkin akan sulit memakmurkan negrara

tersebut, karena masing-masing pemimpin memiliki cara kerja yang berbeda.

Begitupun sebaliknya ada orang-orang yang menilai bahwa sistem Monarki

Absolut di Arab Saudi merupakan suatu rezim otoriter yang memiliki

kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.

16

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah diuraikan dengan jelas dibab sebelumnya maka penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-

lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga

eksekutif, legislative maupun yudikatif. Sistem pemerintahan mempunyai sistem

dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara

sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap

memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai

fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis.

Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut

maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum

minoritas untuk memprotes hal tersebut. Sistem pemerintahan negara

menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling

berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.

dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan

prinsip-prinsip yang berbeda.

Biasanya, untuk dapat mempertahankan dan memimpin suatu pemerintahan

monarki tidak terlalu dibutuhkan kecakapan dalam hal hukum. Ini karena Undang

- Undang telah membatasi dan mengatur kekuasaan raja sudah cukup memberi

jaminan bahwa pemerintahan dapat berjalan. Jadi sebuah sistem pemerintahan

monarki murni membuat kekuasaan seorang raja sebagai kepala pemerintahan

menjadi sangat mutlak dan tak terbatas. Begitupun dengan Negara Arab Saudi

yang kekuasaan rajanya mutlak, dengan Undang-Undangnya sendiri adalah buatan

sang raja. Kerajaan Arab Saudi ialah negara Islam Arab berdaulat. Agamanya

Islam, konstitusinya Al-Quran dan Sunah Nabi (SAW). Bahasanya Arab dan ibu

kotanya Riyadh.

Untuk Sistem Pemerintahannya pun disebut dalam Pasal 5 UU Negara Saudi:

a. Sistem Pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki/kerajaan;

b. Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul

Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi

17

syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-

Quran dan Sunnah Nabi;

c. Raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas dengan

surat keputusan kerajaan;

d. Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerjaan dan

kewajiban lain yang diberikan oleh Raja;

e. Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia.

f. Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai

saat”bai’ah” dilaksanakan.

Kerajaan Saudi memiliki dewan penasehat yang disebut dengan Majelis Shoura

seperti yang sudah dijelaskan di BAB III. Kabinet bersama Raja merupakan

kekuasaan eksekutif dan regulatif dalam Negara. Perdana Menteri adalah Khadim

al-Haramain asy-Syarifain (Pelayan Dua Kota Suci) Raja Abdullah bin Abdul

Aziz Al-Saud, dan Putra Mahkota adalah Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-

Saud, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Penerbangan dan Inspektur

Jenderal. Sistem Judikatif bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah. Dan penerapan

Syariah telah menjadikan Saudi Arabia, dengan karunia Allah, sebagai negara

yang aman karena minimnya angka kriminalitas.

Misi reformasi, dimana negara Saudi didirikan mewakili inti pokok

pemerintah. Misi ini berdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi hukum

Islam (Syariah), mengamalkan kebaikan dan melarang kejahatan, termasuk dalam

mereformasi ajaran Agama Islam serta memurnikannya dari segala bentuk

penyimpangan. Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang benar, yang

beredar pada awal kelahiran Islam.

Demikianlah akhir dari makalah ini, yang penulis kumpulkan dari berbagai

sumber pengetahuan. Mudah-mudahan makalah ini bisa berguna bagi para

pembacanya dalam memahami sistem pemerintahan Monarki di negara Arab

Saudi. Sehingga khazanah keilmuan kita tentang sistem pemerintahan di berbagai

negara bisa bertambah dan bisa berguna di kemudian hari.

Wassalamu’alaikum wr.wb

18

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim,Aim dan Trisna Sukmayadi, (2011), Pendidikan Kewarganegaraan

SMA/MA/SMK XI, Bandung: Grafindo.

Gatara,Asep Sahid dan Subhan Sofhian, (2012), Pendidikan Kewarganegaraan

(Civic Education), Bandung: Fokusmedia.

S.T, Kansil, (2004), Ilmu Negara (Umum dan Indonesia),Jakarta: Pradya

Paramita.

Suprapto, dkk, (2007), Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA I, Jakarta: Bumi

Aksara.

Jamilkusuka.wordpress. (2010, 03 Mei). Perbedaan Sistem Politik Berbagai

Negara. Diperoleh 31 Oktober 2013, dari

jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/03/perbedaan-sistem-politik-berbagai-

negara/

Nukhittah26.wordpress. (2009, 27 Februari). Sistem Dasar Pemerintahan

Kerajaan Arab Saudi Wahhabi. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari

nukhittah26.wordpress.com/2009/02/27/sistem-dasar-pemerintahan-kerajaan-

arab-saudi-wahhabi-sumber-departemen-urusan-luar-negeri-arab-saudi-

diterjemah-na/

Wikipedia.org. (2013, 20 September). Arab Saudi. Diperoleh 30 Oktober 2013,

dari http://id.wikipedia.org/wiki/arab_saudi

. (2013, 18 Agustus). Monarki. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari

http://id.wikipedia.org/wiki/monarki

. (2013, 18 Mei). Monarki Mutlak. Diperoleh 30 Oktober 2013,

dari http://id.wikipedia.org/wiki/monarki_mutlak

19