SISTEM PENGELOLAAN ASRAMA TRANSIT CALON...

SISTEM PENGELOLAAN ASRAMA TRANSIT CALON

JAMAAH HAJI PADA DITJEN PENYELENGGARA HAJI

DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Disusun Oleh :

Muhammad Fikri ‘Ainun Najib

NIM : 1113053000006

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMROH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF

HIDAYATULLAH JAKARTA

2017 M/1439 H

SISTEPI PENGELOLAAN ASRAPIA TRANSIT CALONJAPlhAH HAJIPADA DITJEN PENⅦLENGGARA HAJI

DAN■IMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk MemenuhiPersyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

Muhammad Fikri`Ainun Nalib

ll13053000006

Di bawah Binibingan:

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAHKONSENTRASI MANAJEⅣ IEN HAJI DAN IIMROHFAKULTAS DAKWAH DANILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITASISLApI NEGERI SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA

2017M/1439】I

NIP。 19620817199032001

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul Sistem Pengelolaan Asrama Transit Calon Jamaah Haji

Pada Ditjen Penyelengara llaji da Umrah Kementerian Agama RI telah diujikan

dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 September 2017. Skripsi ini telahditerima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

pada program studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah.

Jakarta, 28 September 2017

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Penguji 1

Anggota,

Pembimbing

Sekretaris Merangkap Anggota

Penguji II

Drso Cecep Castrawiiavan MA

NIP:196708181998031002

1996031001

NIP:19620817199032001

LEⅣIBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan guna memperoleh Sarjana S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini saya cantumkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli penulis atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 September 2017

つ乙

3.

Muhammad Fikri Ainun Najib

i

ABSTRAK

M. Fikri „Ainun Najib, 1113053000006, “Sistem Pengelolaan Asrama Transit

Calon Jamaah Haji pada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah

Kementerian Agama RI,”

Pembangunan Asrama Haji di setiap provinsi didasarkan kepada tuntutan

kebutuhan pemondokan untuk kesiapan operasional pemberangkatan dan

pemulangan jamaah haji dalam rangkaian operasional pelayanan perjalanan haji

dari tanah air sebelum berangkat ke Arab Saudi dan sebaliknya. Oleh karena itu,

asrama haji mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi upaya

peningkatan pelayanan haji, yaitu sebagai sarana bagi kesiapan pemberangkatan

calon jamaah, tempat processing CIQ (costum, migration, dan quarantine),

mempersiapkan kondisi serta pemulihan fisik dan mental calon jamaah dalam

rangka menghadapi perjalanan ibadah yang sangat melelahkan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan

Asrama Haji Transit Calon Jamaah Haji Pada Ditjen Penyelenggara Haji dan

Umroh kementerian Agama RI dan Apa Faktor Penghambat dan Pendukung

dalam Sistem Pengelolaan pada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh

Kementerian Agama RI. Bagaimana pelayanan Asrama transit Haji terhadap

jamaah haji pada saat musim haji dan masyarakat umum saat diluar musim haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara seksama mengenai

sistem pengelolaan asrama haji transit, sehingga secara praktis dan akademis

dapat menjadi pengetahuan dan sebagai bahan masukan dalam teknis pengelolaan

asrama haji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif,

yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan

data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Peneliti mengamati

langsung subjek yang diteliti dengan melakukan wawancara oleh pihak Karyawan

dan Staff Kementerian Agama RI bagian Dalam Negeri khususnya bagian asrama

Haji, dan bersumber pula pada buku-buku yang dapat menunjang kelengkapan

data.

Sistem pengelolaan asrama transit berjalan dengan baik, dan sangat

maksimal, meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana yang

sudah dibuat sebelumnya, tetapi secara keseluruhan pengelolaan asrama haji yang

dilihat dari tiga unsur yakni input, process, output berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Sistem, Pengelolaan, Asrama Haji.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Ilahi Rabbi penulis haturkan kepada Allah

SWT atas karunia dan nikmat-Nya skripsi ini terselesaikan. Dengan sadar, penulis

mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan ribuan

terima kasih kepada semua pihak khususnya para pembimbing yang telah

mendorong penuis menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setulus hati kepada

beberapa pihak, khususnya:

1. Bapak Dr. Arief Subhan, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Bapak Suparto, M.Ed. Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang

Akademik, Ibu Dr. Raudhonah, M. Ag. selaku Wakil Dekan II Bidang

Administrasi Umum, Bapak Dr. Suhaimi M.Si Selaku Wakil Dekan III

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen

Dakwah, Bapak Drs. Sugiharto, MA, selaku sekretaris Jurusan Manajemen

Dakwah, yang telah membantu penulis menyelesaikan studi di Konsentrasi

Manajemen Haji dan Umrah.

3. Bapak Dr. Sihabuddin Noor, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah membantu memberikan arahan untuk memulai menyusun

skripsi kepada penulis.

4. Ibu Dra. Hj. Mastanah, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar

telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dan ikhlas

meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan dan

petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi

ini.

5. Seluruh Dosen Penguji Munaqosyah, Ketua Sidang Munaqosyah,

Sekretaris yang telah menguji skripsi penulis, memberikan kesempatan

kepada penulis untuk mempersentasikan hasil skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya jurusan Manajemen

Dakwah konsenterasi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) yang selama ini

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga dapat

bermanfaat dan penulis dapat mengamalkan kembali

7. Para Pegawai Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan

Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah melayani peminjaman buku-buku sebagai bahan referensi

dalam penyusunan skripsi.

8. Para Pegawai dan staff di Kementerian Agama RI khususnya Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sudah membantu proses

pembuatan skripsi dengan penuh sabar melayani kami sampai berakhirnya

skripsi.

9. Kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang yakni Bapak saya Khoirul

Huda dan Ibu Masruroh, mendoakan dengan setulus hati serta yang selalu

memberikan bantuan baik secara materil maupun moril sehingga penulis

dapat menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

10. Untuk teman-teman seperjuangan MHU-2013. Dari kalianlah penulis bisa

mendapatkan berbagai ilmu, pengalaman, inspirasi dan kenangan-

kenangan yang tidak bisa dilupakan. Kalianlah yang sudah memberikan

semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

11. Untuk Guru Sehat KAHFI BBC Motivtor School beserta Dosen Wali dan

para asisten serta teman-teman dari angkatan 13-18 yang selalu

memberikan ilmu, motivasi dan semangat untuk selalu berpikir dan

berbuat posistif disetiap segala aktivitas,

Tanpa dukungan mereka semua skripsi ini tidak akan terwujud. semoga

doa dan dukungan dari semuanya dibalas oleh Allah SWT.

Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam

memperkaya khasanah keilmuan ilmu di bidang Manajemen Dakwah. Penulis

juga mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, September 2017

Muhammad Fikri Ainun Najib

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 B. Batasan Masalah................................................................................. 4 C. Rumusan Masalah .............................................................................. 5 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................

1. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5 2. Manfaat Penelitian ....................................................................... 5

E. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 6 F. Metodologi Penelitian ....................................................................... 7 G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem ............................................................................................... 12 1. Pengertian Sistem ....................................................................... 12 2. Karakteristik Sistem .................................................................. 14 3. Klasifikasi Sistem ...................................................................... 16

B. Pengelolaan ..................................................................................... 17 1. Pengertian Pengelolaan .............................................................. 17 2. Fungsi Pengelolaan ................................................................... 18

C. Asrama Haji .................................................................................... 19 1. Pengertian Asrama Haji ............................................................ 19 2. Klasifikasi Asrama Haji ............................................................. 20 3. Pengelolaan Asrama Haji .......................................................... 23

D. Jamaah Haji ..................................................................................... 30 1. Pengertian Jamaah Haji ............................................................. 30 2. Persyaratan Masuk Asrama Haji ............................................... 32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH KEMENTERIAN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya Ditjen PHU Kementerian Agama RI ................33 B. Visi, Misi Ditjen PHU Kementerian Agama RI............................... 39

1. Visi Ditjen PHU Kementerian Agama RI ................................. 40 2. Misi Ditjen PHU Kementerian Agama RI ................................ 41

C. Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen PHU Kementerian Agama RI ....... 42 D. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri .......... 43 E. Susunan Organisasi Ditjen PHU Kementerian Agama RI ............... 44 F. Kebijakan Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah

dalam Pengelolaan Asrama Haji ..................................................... 45

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengelolaan Asrama Transit................................................. 54 1. Input .......................................................................................... 56 2. Proses ........................................................................................ 64 3. Output ........................................................................................ 66

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam System Pengelolaan ......... 1. Faktor Pendukung ..................................................................... 74 2. Faktor Penghambat .................................................................... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 76 B. Saran ................................................................................................ 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka’bah dan

sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual seperti thawaf, sa’i,

wukuf di Arafah dan sebagainya. ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim

yang mampu sebagaimana yang telah termaktub dalam surah Ali Imran ayat 97 yang

berbunyi:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu)

dari semesta alam. (Q. S Al-Imran: 97)

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh

orang Islam yang memenuhi syarat Istita’ah sebagaimana yang tertera di ayat diatas

yakni mampu tidak hanya dari segi finansial melainkan juga dari aspek fisik dan

mental. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan Ibadah Haji yang semakin

terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban haji. Sehubungan dengan

hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan

untuk memberikan kesempatan yang sama kepada calon Jemaah haji dalam

memberikan pelayanan yang terbaik.

2

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah calon

Jemaah haji yang sangat besar dan dapat dikatakan juga sangat kompleks dan terkait

karena tidak hanya berkaitan dengan karakteristik jamaah yang beragam, dan

melibatkan lembaga juga instansi baik dalam maupun luar negeri, serta berkaitan

dengan hubungan bilateral Indonesia – Arab Saudi, persiapan pemberangkatan,

akomodasi darat dan udara sejak di Indonesia dan selama berada di Arab Saudi,

kesehatan,penunjukan tugas, pelayanan kesehatan, manasik haji, administrasi, dan

masih banyak hal lain yang mendukung dan mensukseskan terselanggaranya ibadah

haji, baik dalam segi pemberangkatan maupun pemulangan ibadah haji. Karena

keperluan itu, penyelenggaraan ibadah haji kemudian diatur dalam undang-undang

dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Tantangan

utamanya adalah bagaimana mengorganisasikan penyelenggaraan ibadah haji

sehingga masyarakat/calon jamaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji

mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.1

Adapun pelayanan yang harus dikelola dan salah satu yang begitu kompleks

yakni terkait dengan pelayanan akomodasi calon jamah haji Indonesia. Akomodasi

bagi Jamaah Haji merupakan kebutuhan dasar setelah konsumsi dan sandang yang

banyak memakan biaya dalam komponen BPIH menempati urutan kedua setelah

biaya angkutan udara. Sebelum pemberangkatan ke Arab Saudi, Jamaah Haji

diasramakan dimasing-masing asrama haji embarkasi maksimal selama 24 jam

sebelum penerbangan ke Arab Saudi.

1 Muhammad M. Basyumi, Reformasi Manajemen Haji (Jakarta: FDK Press. 2008), h. 107

3

Fungsi Asrama Haji selain sebagai tempat pemulihan kesehatan (recovery)

dan peristirahatan setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan

dari daerah asal masing-masing jamaah, juga sebagai tempat penyelesaian proses

penerbangan untuk perjalanan keluar negeri (chek-in). kegiatan selama di asrama haji

meliputi penyelesaian dokumen perjalanan paspor haji oleh pihak imigrasi,

pemerikasaan barang bawaan oleh bea dan cukai, pemberian bekal hidup (living cost),

pemeriksaan kesehatan akhir dan pemantapan manasik. Keperluan akomodasi dan

konsumsi selama berada di Asrama Haji embarkasi ditanggung oleh pemerintah

karena termasuk dalam komponen BPIH.

Asrama Haji terdiri dari dua kelas, yaitu asrama Haji Embarkasi dan Asrama

Haji Transit. Asrama Haji Embarkasi adalah tempat pemondokan sekaligus tempat

operasional pemberangkatan dan pemulangan haji, sejak dari kegiatan penerimaan

sampai pemberangkatan ke pelabuhan embarkasi dan sebalikanya penerimaan dari

waktu kedatangan dan kesiapan kembali ketempat asal jamaah. Kebijakan

pengasramaan di embarkasi ini disamping dimaksudkan untuk proses reservation

termasuk kelengkapan dokumen perjalanan dan pemberian living cost, juga untuk

pemulihan kebugaran jamaah dan pemberian bimbingan praktis manasik. Dewasa ini

asrama haji embarkasi terdapat di sembilam tempat, yaitu: Banda Aceh, Medan,

batam, Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, Solo, Surabaya, Makassar, Balikpapan

dan Menyusul Banjarmasin.2

Namun seiring berjalannya waktu, menurut data dari Kementerian Agama RI,

Direktorat Pelayanan Haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dalam buku

2 Muhammad M. Basyumi, Reformasi Manajemen Haji (Jakarta: FDK Press. 2008), h. 107

4

Profil Asrama Haji Embarkasi dan Transit, maka pada tahun 2009 Asrama Haji

Embarkasi bertambah menjadi 13 Asrama, yaitu Padang, Palembang, Mataram.3

Disamping Asrama Haji Embarkasi tersedia pula Asrama Provinsi atau

Transit, yaitu tempat pemondokan sementara calon Jamaah Haji untuk kesiapan

pemberangkatan ke Asrama Haji Embarkasi sesuai kloter atau jadwal penerbangan.

Dalam rangka pengelolaan Asrama Haji, Kementerian Agama RI membentuk

Badan Pengelola Asrama Haji di Lingkungan Kementerian Agama RI yang disingkat

BPAH Embarkasi dan BPAH Transit. BPAH dibentuk dalam rangka mengamankan,

memelihara dan menjaga asset pemerintah, sehingga dapat berdayaguna secara efektif

terutama untuk kepentingan misi pelayanan Haji dan mengatur pemanfaatan diluar

musim Haji secara swakelola dan swadana. Pembentukan BPAH dan manajemen

pengelolaan Asrama Haji diatur Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan

Haji. Diluar musim Haji, Asrama Haji dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama

umat Islam, Lembaga Sosial, Intansi Pemerintah seperti untuk keperluan kegiatan

pesta pernikahan, seminar, kongress, pelatihan atau penataran, penampungan atlit dan

kegiatan lainya, termasuk untuk keperluan penelitian dari perguruan tinggi secara

proporsional.4

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai pengelolaan Asrama transit dan menuangkanya dalam bentuk skripsi yang

3 Departemen Agama RI, Direktorat Pelayanan Haji, Ditjen Penyelenggaraan haji dan Umroh,

Profil Asrama Haji Embarkasi dan Transit, (Jakarta: Ditjen haji dan Umroh, 2009), h.6 4 Muhammad M. Basyumi, Reformasi Manajemen Haji (Jakarta: FDK Press. 2008), h. 108-

109

5

berjudul “Sistem Pengelolaan Asrama Transit Calon Jamaah Haji Pada Ditjen

Penyelengara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam hal ini penulis memberikan batasan dan perumusan masalah sebagai

berikut:

1. Pembatasan Masalah

Dari berbagai macam pengelolaan yang ada di dalam asrama transit, seperti

pengelolaan keuangan, pengelolaan karyawan, dll. Penulis membatai masalah

pada penelitian ini diambil agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah

dan terperinci, penulis akan membatasi permasalahan yakni pada sistem

pengelolaan sarana dan prasarana asrama transit haji. penetian memfokuskan

tentang sejauh mana sistem pengelolaan asrama transit haji.

2. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok

permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Sistem Pengelolaan Asrama Transit pada Ditjen Penyelenggara

Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama RI?

b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pengelolaan pada Ditjen

Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan

dan manfaat skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut:

6

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, ada dua tujuan yang menjadi acuan

penulis, yaitu:

a. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Asrama Transit pada Ditjen

Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama RI.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Sistem

Pengelolaan Asrama Transit pada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah

Kantor Kementrian Agama RI.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat secara teoritis dan praktis diantaranya:

a. Teoritis

Menambah khasanah ilmu Pengetahuan dalam memperoleh informasi

tentang sistem pengelolaan asrama transit yang disediakan untuk para

calon jemaah haji.

b. Praktis

1) Asrama Transit Kementerian Agama

Memudahkan pengurus/panitia penyelenggara ibadah haji dari

kementerian agama mengelola secara menyeluruh calon ibadah haji

yang hendak berangkat pada tahun keberangkatan.

2) Calon Jamaah Haji

Memudahkan calon jamaah haji untuk bisa beristirahat sejenak

sembari menunggu kedatangan calon jamaah yang lain, sebelum

berangkat ke asrama embarkasi.

7

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang diguakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy

Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati5. Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendiskripsikan tentang

objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian

memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian (Suharsimi

Arikunto, 2006:12)

Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam

pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi terkait

Sistem Pengelolaan Asrama Transit pada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah

Kementerian Agama RI. Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan

dengan judul penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Library Research (pengumpulan data melalui kepustakaan), membaca

buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan tema skripsi, dalam hal ini

bacaan yang berkaitan dengan strategi pemasaran.

b. Field Research (penelitian lapangan), dengan data langsung,

mengunjungi, mempelajari dan melakukan wawancara pada Ditjen

Penyelenggara Haji dan Umrah Kementrian Agama RI.

5 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.4

8

2. Sumber Data

a. Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu

yaitu hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan

peneliti, yakni peneliti melakukan sendiri observasi dilapangan maupun

auditorium.6

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari yang

Kantor Kementrian Agama RI dengan wawancara langsung kepada pihak

Kantor.

b. Sekunder

Merupakan data yang diperoleh pihak lain, yang telah diolah lebih

lanjut dan disajikan oleh pihak lain, yang digunakan penulis untuk

memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk

diproses lebih lanjut.7

Dalam penelitian ini penulis mengutip dari buku-buku, majalah, internet,

dan lain sebagainya yang berisikan informasi mengenai Kantor

Kementerian Agama RI.

6 Dergibson Siagian Sugiarto, Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama 2000), hlm. 16. 7 Dergibson Siagian Sugiarto, Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama 2000), hlm. 17.

9

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Kantor Kementerian Agama RI, Jl.

Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat 10710. Penelitian

dilaksanakan pada tanggal 10 September 2017 sampai 10 Oktober 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke

lapangan dengan mendatangi narasumber yakni, pada Kantor

Kementerian Agama RI, hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya

yang terjadi pada lokasi penelitian berkaitan dengan Sistem Pengelolaan

Asrama Transit pada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor

Kementerian Agama RI.

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan

responden. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya-jawab dalam

hubungan tatap muka, dan meminta informasi atau menggali informasi

secara langsung kepada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh di Kantor

Kementerian Agama RI, untuk mendapatkan data yang valid dan sah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dimana peneliti meminta data

kepada lembaga yang diteliti yakni Kantor Kementerian Agama RI sesuai

judul yang dibahas.

10

5. Teknik Penulisan

Sebagai pedoman dalam penulisan ini, penulis merujuk pada buku.

“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (CeQDA)” Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mengadakan tinjauan pustaka

terhadap beberapa skripsi yang memiliki kemiripan dalam judul, antara lain:

1. Nur Syamsiah (106053002010), “Analisis Politik, Ekonomi, Sosial, dan

Teknologi (PEST) Pada Pengelolaan Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi

” Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 M/ 1431 H.

Isi pokok dari skripsi ini membahas tentang bagaimana perspektif

PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi) pada pengelolaan Asrama

Haji embarkasi Jakarta-Bekasi. Dan pengaruh pendapatan terhadap

pengelolaan asrama haji, serta mngetahui strategi pengembangan asrama haji

dalam mewujudkan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

2. Rahmawati (1111053100017), “Manajemen Pelayanan Panitia

Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta Pada Musim Haji

Tahun 2014” Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015 M/1436 H.

Isi skripsi ini membahas tentang penerapan manajemen pelayanan

yang dilakukan oleh PPIH Embarkasi Jakarta Tahun 2014. Dinilai dari

penerapan perencanaan, pengorganisasian yang sudah koordinasi,

11

penggerakan, pengawasan, dan evaluasi. Beberapa aspek pelayanan yang

diberikan kepada jamaah haji adalah meliputi pelayanan masuk asrama,

kesehatan, akomodasi, konsumsi, bimbingan manasik ibadah, paspor haji,

gelang identitas, living cost, biaya hidup selama di Arab Saudi, dan

keberangkatan ke bandara Halim Perdana Kusuma.

3. Maisurih (1110053100029),“Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Pada

Asrama Haji Embarkasi DKI Jakarta Pondok Gede Tahun 2014.” Prodi

Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji & Umrah Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 M

Fokus skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui pelayanan jamaah haji pada asrama haji transit dalam

memberikan pelayanan serta mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan

penghambat dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji.

Dari ketiga kajian diatas, tidak ada yang membahas mengenai sistem

pengelolaan asrama transit, terlebih dalam cakupan Kementerian Agama.

untuk itu, penulis melakukan analisa ini.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran tentang penulisan skripsi ini, penulisa telah menyusun

menjadi lima bab. Masing-masing terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Sebagai gambaran umum tentang penulisan skripsi. Pada bab ini

diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Batasan

12

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan

Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teoritis tentang Sistem Pengelolaan Asrama Transit

Terdiri dari : Pengertian, Karakteristik, dan Klasifikasi dari Sistem,

Pengertian dan Fungsi Pengelolaan, Pengertian serta Klasifikasi

Asrama Transit.

BAB III: Gambaran Umum Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah

Kementerian Agama RI

Meliputi : Sejarah Singkat, Profil Perusahaan, Visi dan Misi, Struktur

Organisasi, Prinsip Tata kelola Kementerian Agama RI.

BAB IV: Analisis Sistem Pengelolaan Asrama Transit Calon Jamaah Haji

Pada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementrian Agama

RI.

Membahas tentang Sistem Pengelolaan Asrama transit dilihat dari segi

Input, Proses, dan Output, serta Faktor Pendukung dan Penghambat

dalam Sistem Pengelolaan.

BAB V: Penutup

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan

memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

13

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Sistem

1. Pengertian Sistem

Sistem merupakan sesuatu yang sangat dekat, selalu melekat dan

selalu ada didalam kehidupan kita, baik kita sadari maupun tanpa kita

sadari. Kita sendiri (manusia) bisa disebut dengan sistem khususnya

sistem manusia, lingkungan tempat kita tinggal juga bisa disebut

sistem bumi, proses belajar mengajar bisa disebut sebagai sistem

proses belajar mengajar, kampus bisa disebut sebagai sistem

universitas dan masih banyak contoh-contoh sistem lain yang terdapat

disekitar kita.1

Dilihat dari segi bahasa (etimologi) kata sistem berasal dari bahasa

Yunani “Sistema” yang mengandung arti keseluruhan (a whole) yang

tersusun dari sekian banyak bagian, berarti pola hubungan yang

berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen yang saling

berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.2

Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan, sistem bisa berupa

abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari

gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Misalnya,

sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan

1 Rohmat Taufiq, ST., M.Kom, Sisitem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2013), Cetakan ke-1 h. 1 2 Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2001), cetakan ke-7 h. 15

14

tentang Tuhan, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem

yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk

mencapai suatu tujuan. Norman L. Enger dalam bukunya menyatakan,

suatu sistem dapat terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan

guna untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian

inventaris atau penjadwalan produksi. Sedangkan Moenir menjelaskan

“sistem sebagai suatu susunan atau rakitan komponen atau bagian-

bagian yang membentuk suatu kesatuan yang utuh dengan sifat-sifat

saling bergantung, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan”.

Sebagai suatu sistem, pengelola asrama berkewajiban mengolah input

agar menghasilkan output. Suatu sistem dibangun atas beberapa unsur

yang ada di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem

mengacu pada model sistem tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam

model umum sistem diantaranya input, process, output.3

Dengan demikian, definisi ini akan mempunyai peranan yang

penting didalam pendekatan untuk mempelajari suatu sistem.

Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen atau komponen

atau subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih

banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari

beberapa subsistem atau sistem-sistem bagian. Sebagai contoh, sistem

akuntansi dapat terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem

akuntasi penjualan, subsistem akuntasi pembelian, subsistem akuntansi

penggajian, subsistem akuntansi biaya, dan lain sebagainya.

3 H.A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, cet.IX, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2010), h.2.

15

Pendekatan sistem yang menekankan komponen akan

memudahkan mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dan

perancangan suatu sistem. Suatu sistem mempunyai maksud tertentu.

Ada yang menyebutkan, maksud suatu sistem adalah untuk mencapai

suatu tujuan (goal) dan ada yang menyebutkan untuk mencapai suatu

tujuan (objectives). Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang

lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih

sempit. Bila merupakan suatu sistem yang utama, misalnya sistem

bisnis, maka istilah goal lebih tepat diterapkan. Untuk sistem akuntansi

atau sistem-sistem yang lain, yang merupakan bagian atau subsistem

dari sistem bisnis, istilah objectives lebih tepat. Jadi, tergantung dari

ruang lingkup dari mana memandang sistem tersebut.4

Dengan ini penulis menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud

dengan sistem yang mengacu kepada pendapat Moenir adalah “Sistem

sebagai suatu susunan atau rakitan komponen atau bagian-bagian yang

membentuk suatu kesatuan yang utuh dengan sifat-sifat saling

bergantung, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan”. Dan

unsur-unsur yang terdapat dalam model umum sistem diantaranya

input, process, output.

2. Karakteristik Sistem

Setelah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang

mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem.

4 Tata Sutabri, S. Kom., MM, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: ANDI, 2005),

h. 9-11

16

Adapan karakteristik yang dimaksud adalah :

a. Komponen sistem

Suatu sisitem terdiri dari sejumlah komponen yang saling

berinteraksi, artinya saling kerja sama membentuk satu kesatuan.

b. Batasan sistem

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara

sistem dengan sistem atau sistem dengan lingkungan luarnya.

c. Lingkungan luar sistem

Bentuk apapun diluar lingkup atau batasan sistem yang

mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkaran luar

sistem.

d. Penghubung sistem

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut

penghubung sistem atau interface.

e. Masukan sistem

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut dengan masukan

sistem, yang dapat berupa peralihan.

f. Keluaran sistem

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran

yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem

yang lain.

g. Pengolah sistem

Suatu sistem yang mempunyai suatu proses yang akan mengubah

masukan menjadi keluaran.

17

h. Sasaran sistem

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat

deterministic.

3. Klasifikasi Sistem

a. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Jika dilihat dari bentuknya, sistem bisa dibagi menjadi dua yaitu

sistem abstrak dan fisik. Sistem abstrak merupakan suatu sistem

yang tidak bisa dipegang atau dilihat secara kasat mata atau lebih

sering disebut dengan prosedur. Sedangkan sistem fisik merupakan

sistem bisa dilihat dan bisa dipegang oleh indera. Contoh dari

sistem fisik yaitu sistem komputer, sistem akuntansi, sistem

transportasi dan lain-lain.

b. Sistem Dapat Dipastikan

Sistem dapat dipastikan merupakan suatu sistem yang input proses

dan output-nya sudah ditentukan sejak awal. Sudah di

deskripsikan dengan jelas apa input-nya bagaimana cara prosesnya

dan harapan yang menjadi output-nya seperti apa.

Sedangkan sistem tidak dapat dipastikan merupakan sistem yang

belum terdefinisi dengan jelas salah satu dari input-proses-output

atau ketiganya belum terdefinisi dengan jelass.

c. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

Sistem tertutup dan sistem terbuka yang membedakan adalah ada

faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar sistem atau tidak, jika

18

tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar itu bisa

disebut dengan sistem tertutup. Tetapi jika ada pengaruh

komponen dari luar disebut sistem terbuka.5

B. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai

berikut:

a. Proses, cara, perbuatan mengelola.

b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga

orang lain.

c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan

organisasi.

d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat

di kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.6

Seperti dikutip dalam buku Rahardjo Adisasmita yang berjudul,

pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah, menurut Soekanto

adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan,

pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.


pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah, menurut Prajudi adalah

suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja

tertentu.

5 Rohmat Taufiq, ST., M.Kom, Sisitem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2013), Cetakan ke-1 h. 8-9 6 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, h. 534

19


pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah, menurut Balderton

adalah menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha

manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas

untuk mencapai suatu tujuan.7

Penulis menyimpulkan bahwasanya pengelolaan merupakan suatu

proses yang dijalankan untuk mengerjakan suatu hal yang didasari

dengan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penggerakan, serta

memanfaatkan sumberdaya manusia dan mengefektifkan material dan

fasilitas untuk mendapatkan tujuan tertentu.

2. Fungsi Pengelolaan

Secara umum, pengertian manajemen dan pengelolaan hampir

sama yaitu proses mengelola. Sama halnya dengan fungsi manajemen

dengan fungsi pengelolaan.

Berikut ini adalah empat fungsi manajemen atau fungsi

pengelolaan dalam buku Siswanto yang berjudul pengantar manajemen

menurut George Terry, yaitu:

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan

penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai

tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan,

memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala

7 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah, (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2006) h. 24

20

dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud

untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (Organization)

Pengorganisasian adalah sebagai cara untuk mengumpulkan

orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahlianya

dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakkan (Actuating)

Penggerakan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar

berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta

menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi

agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai

rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi

ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi

penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai

secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.8

C. Asrama Haji

1. Pengertian Asrama Haji

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Asrama berarti bengunan

tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas

sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.9

8 Siswanto H.B, Pengantar Manajemen, (Bandung: Bumi Akasara, 2005), h. 57

9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h.72

21

Sedangkan menurut Fachruddin HS, pengertian Haji adalah

sengaja berkunjung menziarahi Ka’bah (baitullah) yang terletak dalam

Masjidil Haram di Makkah Al Mukarramah, dengan niat menunaikan

ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima memenuhi perintah Allah.10

Berdasarkan pengertian di atas, Asrama Haji adalah asrama yang

dibangun oleh Kementerian Agama sebagai tempat Akomodasi, dalam hal

ini sebagai tempat pengasramaan dan sebagai tempat penyelesaian semua

dokumen-dokumen perjalanan, pada waktu pemberangkatan dan

pemulangan jamah haji.

2. Klasifikasi Asrama Haji

Adapun pengklasifikasian asrama haji dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Asrama Haji Embarkasi

Asrama haji embarkasi adalah tempat pemondokan sekaligus

pelayanan operasional pemberangkatan dan pemulangan haji, sejak dari

kegiatan penerimaan waktu kedatangan dan kesiapan kembali ke tempat

asal jamaah.

Pengasramaan embarkasi, disamping dimaksudkan untuk proses

CIQ (Custom Immigration and Quarantine) termasuk kelengkapan

dokumen perjalanan dan pemberian uang living cost, juga untuk

pemulihan kelelahan fisik jamaah (reservasi) dan pemberian bimbingan

praktis manasik haji yang dipraktikkan langsung oleh sarana yang telah

tersedia, maupun proses perjalanan haji.

10

Fachruddin, Bimbingan Mental Bimbingan Al-Qur’an, (Jakarta: Bina Aksara, 1984),

h.107

22

Kebijakan pengasramaan di embarkasi ini disamping dimaksudkan

untuk reservation termasuk kelengkapan dokumen perjalanan dan

pemberian living cost, juga untuk pemulihan kebugaran jamaah agar para

jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan kondisi siap dan sehat.

Selain itu juga memberi bimbingan praktis manasik, yang mana di asrama

haji ini bimbingan manasik hanya sebagai pengulangan dan pemantapan,

karena pada umumnya jamaah haji sudah menerimanya ketika berada di

daerah masing-masing.

Jumlah Asrama Haji yang ada saat ini terdiri dari 13 Asrama haji,

yaitu:

Tabel 2.1 Data Jumlah Asrama Haji Embarkasi Tahun 2010

No Asrama Haji Kapasitas

1. Banda Aceh 660 orang

2. Medan 1650 orang

3. Batam 1110 orang

4. Jakarta – Pondok Gede 3991 orang

5. Jakarta – Bekasi 1700 orang

6. Surakarta 2408 orang

7. Surabaya 2550 orang

8. Ujung Padang 2048 orang

9. Balik Papan 672 orang

10. Banjarmasin 770 orang

11. Padang 900 orang

23

S

u

Buku Profil Asrama Haji tahun 201011

b. Asrama Provinsi atau Transit

Asrama Provinsi atau Transit yaitu tempat pemondokan sementara

calon jamaah haji untuk kesiapan pemberangkatan ke Asrama haji

embarkasi sesuai kloter atau jadwal penerbangan.

Asrama Haji Transit TK.I atau Provinsi yang ada di Ibukota

Provinsi yaitu:

1) Asrama Haji transit Provinsi Riau

(a) Pekanbaru (Rumabai)

(b) Dumai (Asrama Haji awal Pelita I)

2) Asrama Haji transit provinsi Jambi, Kodya Jambi

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Prov. Jambi

b) Alamat : Jln. K.H. Agus Salim Kota Baru Jambi

c) Status Kepemilikan : Hak Pakai

d) Luas tanah : 29.845 M2

e) Status tanah : ---

f) Tahun pembelian : ---

g) Gedung penginapan : 13 Unit

h) Kapasitas : 458 Orang

3) Asrama Haji transit provinsi Bengkulu, Kodya Bengkulu

11

Profil Asrama Haji Transit, Direktorat Pelayanan Haji Ditjen Penyelenggara Haji dan

Umroh Kementerian Agama RI, (Jakarta: 2010). H.5

12. Palembang 829 orang

13. Matraman 550 orang

14. Gorontalo 320 orang

24

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Prov. Bengkulu

b) Alamat : Jln. Depati Payung Negara Padang

Kamiling

c) Status Kepemilikan : ---






4) Asrama Haji transit Provinsi Lampung

1. Raja Basa + Bandar Lampung

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Lampung

b) Alamat : Jln. Soekarno Hatta Raja Basa

Bandar Lampung


d) Luas tanah : 1,5 Ha

e) Status tanah : Hibah

f) Tahun pembelian : 1985



2. Lungsir + Teluk Betung (awalnya asrama haji laut)

5) Asrama Haji transit provinsi D.I Yogyakarta di Yogyakarta

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Yogyakarta

b) Alamat : Jln. Lingkar Utara Sinduadi Melati Sleman

25

c) Status Kepemilikan : Kementerian Agama RI


e) Status tanah : Hak Pakai



h) Kapasitas : --- Orang

6) Asrama Haji transit provinsi Jawa Tengah di Semarang

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Semarang Jawa

Tengah

b) Alamat : Jln. K.H. Abdurahman Saleh 285

Manyaran Semarang

c) Status Kepemilikan : Kementerian Agama Provinsi


e) Status tanah : Tanah negara




7) Asrama Haji transit provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Kupang

b) Alamat : Jln. Raya Eltari Kupang

c) Status Kepemilikan : ---




26



8) Asrama Haji transit provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Pontianak

b) Alamat : Jln. Letjen Sutoyo, Kel. Parit Tokaya Kec.

Pontianak Selatan

c) Status Kepemilikan : Milik Kementerian Agama


e) Status tanah : Hak Guna Bangunan




9) Asrama Haji transit provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Al-Mabrur Palangka

Raya

b) Alamat : Jln. G. Obos Palangka Raya

c) Status Kepemilikan : Milik Ditjen PHU Kementerian Agama RI






10) Asrama Haji transit provinsi Sulawesi Tengah di Palu

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Palu

27

b) Alamat : Jln. WR. Supratman No. 16 Palu Sulawesi

Tengah

c) Status Kepemilikan : Pemda Tk. I dan Kementerian Agama

d) Luas tanah : 3 Ha

e) Status tanah : Milik Pemda Tk. I Sulawesi Tengah




11) Asrama Haji transit provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Lepo-lepo Kendari

b) Alamat : Jln. Wulele Np. 02 Kendari

c) Status Kepemilikan : Milik Pemda Tk. I Sultra






12) Asrama Haji transit provinsi Sulawesi Utara di Manado

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Manado

b) Alamat : Jln. Tuminting Manado


d) Luas tanah : 4 Ha



28



13) Asrama Haji transit provinsi Maluku di Ambon

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Prov. Maluku

b) Alamat : Jln. Laksda Leo Wattimena Waiheru

Dalam Ambon

c) Status Kepemilikan : Hak Milik Kanwil Kementerian Agama

Prov. Maluku


e) Status tanah : Hak Milik Kanwil Kementerian Agama




14) Asrama Haji transit provinsi Papua di Jayapura

a) Nama asrama : Asrama Haji Transit Jayapura

b) Alamat : Jln. Tuar Tuberi Kel. VIM Kotaraja Kota

Jayapura Prov. Papua

c) Status Kepemilikan : Kementerian Agama RI


e) Status tanah : Kementerian Agama RI




15) Asrama Haji transit provinsi Bali di Denpasar

29

Untuk pengelolaan asrama haji sebagai aset nasional, Departemen

Agama membentuk Badan Pengelola Asrama Haji di Lingkungan

Departemen Agama yang disingkat BPAH embarkasi dan BPAH transit.12

D. Pengelolaan Asrama Haji

1. Pengelolaan satu atap (one stop service)

Jamaah setiba di asrama haji, pelayanan yang pertama kali

diberikan kepada jamaah haji adalah pelayanan satu atap (one stop

service), dimana pada pelayanan ini calon/jamaah haji meyelesaikan

semua perlengkapan dokumen di dalam satu atap sebelum jamaah

diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut adalah proses pelayanan satu

atap (one stop service):

a. Pembinaan

Calon/jamaah haji masuk gedung dengan memperlihatkan

SPMA (Surat Panggilan Masuk Asrama) dan bukti setor BPIH

(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) warna biru kepada petugas

jamaah haji. Calon/jamaah haji masuk asrama sesuai dengan

jadwal dan jam yang tercantum dalam SPMA. Calon/jamaah haji

memempati tempat yang sudah disediakan dan mendengarkan

penjelasan dari petugas bidang pelayanan tentang proses pelayanan

yang akan diberikan digedung oleh petugas pelayanan. Setelah

mendengarkan penjelasan, jamaah menunggu giliran proses

pelayanan. Barang bawaan jamaah yang sudah diserahkan kepada

petugas bea cukai untuk ditimbang, dan barang bawaan beratnya

12

Profil Asrama Haji Transit, Direktorat Pelayanan Haji Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, (Jakarta: 2010). h. 6

30

tidak boleh lebih dari 32 kg dan tidak boleh membawa benda

tajam.

b. Pemerikasaan kesehatan

Calon/jamaah haji diperiksa buku kesehatan dan

selanjutnya diperiksa fisiknya. Apabila dalam pemeriksaan

calon/jamaah haji terbukti kurang sehat atau sedang hamil, maka

akan diberikan gelang berwarna pink dan akan segera diperiksa

secara teliti oleh petugas KKP.

c. Penerimaan jamaah

Calon/jamaah haji menyerahkan SPMA dan lembar

berwarna biru BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada

petugas untuk diberikan kokarde/gedung dan kamar inap beserta

kartu makan/katring.

d. Gelang Identitas

Calon/jamaah haji akan diberikan gelang identitas setelah

memperlihatkan kartu makan/katring kepada petugas. Gelang

identitas yang diberikan kepada calon/jamaah namanya sesuai

dengan paspor dan digelang itu juga sudah ada negara asal serta

nama tempat penginapan jamaah.

e. Imigrasi

Calon/jamaah haji menyerahkan kokarde kepada petugas

untuk diperiksa oleh petugas imigrasi terkait kelengkapan

dokumen pasport, setelah diperiksa dikembalikan lagi kepada

calon/jamaah, didalam pasport yang dikembalikan diselipkan bukti

31

penerimaan living cost, Buku DAPIH (Dokumen Administrasi

Perjalanan Ibadah Haji) dan boarding pass.

f. Living Cost

Calon/jamaah haji memperlihatkan pasport dan

menyerahkan lembar bukti penerimaan living cost yang sudah

ditandatangani calon/jamaah dan menyerahkan buku DAPIH untuk

di stempel lunas oleh petugas sebagai tanda uang living cost sudah

diterima, buku DAPIH dikembalikan kepada calon/jamaah yang

bersangkutan.

2. Pengelolaan Pengasramaan

Pelayanan pengasramaan yaitu pelayanan yang diberikan oleh

PPAH (Panitia Penyelenggara Asrama Haji) selama calon/jamaah haji

berada di dalam asrama. Pelayanan penginapan berupa, persiapan

kamar tidur, kamar mandi, seprai bantal, dan lain sebagainya. Selama

berada di asrama haji, calon/jamaah haji tidak diperkenankan

meninggalkan asrama dan menerima tamu didalam kamar serta tidak

boleh membawa makanan dari luar, dan calon jamaah haji diharapkan

berpakaian rapih, menutup aurat, sopan dan selalu mengenakan tanda

pengenal jamaah.13

Pelayanan asrama ini adalah pelayanan yang cukup penting, karena

sebagai tempat beristirahat dari daerah asal masing-masing sebelum

melakukan perjalanan yang lumayan panjang. Memberikan pelayanan

pengasramaan yang memuaskan calon/jamaah haji sangatlah penting

13

Wawancara pribadi dengan bapak H. Syukri Ahmad Fanani, Jakarta Jumat 30 Juli

2017.

32

jika dari segi pelayanan tempat tidur dan kamar mandi tidak

memuaskan maka calon/jamaah haji tidak akan nyaman dan akan

terganggu waktu istirahatnya. Oleh karena itu, PPAH sudah

memberikan penginapan kepada calon/jamaah haji sesuai dengan

fasilitas yang diinginkan jamaah seperti: kamar ber-AC, tempat tidur

single bed dan lain sebagainya, fasilitas itu semua dari asrama haji dan

diperuntukkan kepada calon/jamaah haji.

3. Pengelolaan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada calon/jamaah haji,

Kementerian Agama RI telah menunjuk rumah sakit yang telah

ditentukan untuk bekerjasama dengan asrama haji, selain di

kecamatan, di asrama haji pun calon/jamaah haji juga menerima

pelayanan pemeriksaan kesehatan akhir, hanya saja tidak terperinci

seperti pelayanan kesehatan yang diterima sewaktu di kecamatan.

Proses pelayanan kesehatan yang diberikan diasrama haji adalah

sebagai berikut:

a. Calon/jamaah haji diberikan kartu kesehatanya masing-masing

apabila didalam buku kesehatan tertulis bahwa calon/jamaah haji

mempunyai penyakit tertentu, maka calon/jamaah haji akan

melakukan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.

b. Selain calon/jamaah diperiksa kesehatnya, petugas kesehatan juga

memperhatikan dari segi fisik.

c. Apabila calon/jamaah haji diketahui mempunyai penyakit tertentu

maka akan diperiksakan kembali oleh petugas, apabila

33

calon/jamaah tidak memungkinkan untuk berangkat maka calon

jamaah harus dirawat terlebih dahulu.

d. Selanjutnya berkaitan dengan calon/jamaah haji yang dirawat,

maka pemberangkatanya ke tanah suci akan ditunda terlebih

dahulu, dan akan diberangkatkan kembali pada kloter berikutnya,

dan bisa dipastikan penyakitnya sudah sembuh.

Pelayanan kesehatan yang diadakan di Asrama Haji bertujuan

untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada calon/jamaah haji

dengan cara meneliti kebenaran isi buku kesehatan calon jamaah haji

dan melengkapinya apabila ada kekurangan.

4. Pengelolaan makan/katering

Pelayanan katring sangat penting untuk calon/jamaah haji, dalam

pelayanan katring ini perlu adanya pelayanan yang baik dan

pengaturan pembagian makanan yang baik pula. Karena dengan tidak

sedikitnya calon/jamaah haji bisa saja ada calon claon/jamaah haji

yang tidak mendapatkan jatah, oleh karena itu PPIH mengatur dengan

memberikanya kartu makan kepada calon/jamaah haji untuk digunakan

selama berada diasrama dan digunakan setiap orang dengan 3x jatah

makan.

5. Pembinaan Manasik Haji

Pembinaan manasik adalah pembinaan manasik yang diberikan

oleh PPIH kepada calon/jamah haji agar para calon jamaah lebih

mengetahui dan memahami ketika menunaikan ibadah haji.

Calon/jamaah haji mendapatkan pembinaan manasik yang terakhir

34

kalinya, sebelumya calon jamaah haji mendapatkan pembinaan

manasik haji sebanyak 7 (tujuh) kali di kanwil. Agar setiap

calon/jamaah mendapatkan ilmu manasik dan jamaah benar-benar

paham, maka petugas membentuk kelompok pada setiap calon/jamaah

haji yaitu sebelas orang kemudian dikelompokka dalam satu regu dan

satu orang bertindak sebagai kepala regu, dan setiap regu

dikelompokkan menjadi empat kelompok maka setiap kelompok

terdapat 44 calon jamaah. Pembinaan manasik ini dilakukan oleh

setiap kloter, namun jam pelaksanaanya berbeda-beda karena setiap

kloter yang datang di asrama haji dengan jam yang berbeda.

Pada pembinaan manasik haji ini calon jamaah haji mempraktikkan

langsung sama rukun-rukun haji, dengan adanya fasilitas yang tersedia

seperti adanya bangunan Ka’bah dan tempat yang mirip dengan bukit

Shafa dan Marwa dan bangunan-bangunan lainya yang berkaitan

denga rukun haji. Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh PPAH

diharapkan calon/jamaah haji dapat memahami semua kegiatan ibadah

haji, dan diharapkan menjadi haji yang mandiri dan mabrur.

Pelatihan dan pembinaan manasik kepada calon jamaah haji ini

bersifat tidak diwajibkan, akan tetapi agar calon jamaah haji bisa lebih

mengingat lagi dan lebih paham terkait hal-hal apa saja yang wajib

dilakukan di tanah suci, maka dianjurkan kepada seluruh calon/jamaah

haji untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan manasik haji.

35

6. Pengelolaan Keamanan

Keamanan adalah tanggung jawab bidang keamanan. Keamanan

sangat diharapkan dari masing-masing calon jamaah haji. Dalam

pelaksanaan tugasnya bidang keamanan berkonsultasi aktif dan

bekerjasama dengan instansi keamanan setempat, agar keamanan

berjalan tertib maka PPAH membentuk pengamanan menjadi dua

kelompok, yaitu:

a. Keamanan didalam asrama haji

Keamanan didalam asrama haji dilaksanakan oleh satpam/petugas

kamtib setempat dibawah koordinasi Kepala Bagian Keamanan

dari pihak PPIH dan bekerjasama dengan kepolisian setempat.

b. Keamanan diluar asrama haji

Keamanan diluar asrama haji yaitu keamanan dari TNI yang

mengawasi semua keAmanan diluar asrama haji.

7. Pengelolaan Keimigrasian

Bidang imigrasi mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas

pemeriksaan paspor haji, berupa memeriksa daftar penumpang (pax

list), menyelesaikan permasalah jamaah haji yang termasuk cegah

tangkal dan menyiapkan exit permit terhadap jamaah haji.

Perencanaan yang dilakukan oleh asrama haji dan pihak imigrasi

dilakukan agar dalam pemberian pelayanan keimigrasian ini berjalan

lebih terarah dan teratur, sehingga tidak ada kendala-kendala yang

signifikan dalam menjalankan pelayanan ini.

36

Pada saat calon jamaah haji masuk asrama haji semua petugas yang

tergabung dalam pelayanan satu atap termasuk petugas imigrasi sudah

berada didalam gedung, petugas imigrasi menyerahkan langsung

paspor kepada calon jamaah haji dengan mencocokkan foto pada

paspor bersama-sama dengan petugas dokumen lainya digedung

tersebut.

8. Pengelolaan Transportasi

Pelayanan transportasi diberikan kepada calon jamaah haji pada

saat calon/jamaah haji berada di asrama haji sampai keberangkatan ke

bandara. Pemberangkatan calon/jamaah haji menuju bandara

menggunakan bus Aerotrans Garuda Indonesia anak perusahaan PT.

Garuda Indonesia dimana setiap kloternya menggunakan 10 unit bus

dengan satu unit bus cadangan, fore reader oleh unit mobil patal

kepolisian bandara.

E. Jamaah Haji

1. Pengertian Jamaah Haji

Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam

dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain adalah sebagai

berikut:14

a. Seseorang yang melakukan setoran awal BPIH ke rekening

Menteri Agama melalui BPS BPIH sebesar Rp. 25.000.000,-

14

Dikutip dari UU no.13 / th 2008, diakses pada tanggal 25 juli 2017, pukul 02.15 https://bimbinganhajiumroh.wordpress.com/tag/definisi-jamaah-haji/.

https://bimbinganhajiumroh.wordpress.com/tag/definisi-jamaah-haji/

37

dengan membawa SPPH yang telah disahkan oleh Pejabat

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Sudah mempunyai nomor porsi yang sudah diberikan kepada

kantor kemenag kabupaten/kota disaat pendaftaran haji. Nomor

porsi sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi jamaah yang

bersangkutan dan tidak dapat digantikan oleh siapapun.

c. Seseorang yang sudah melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji), yang pelunasanNya dilakukan pada tahun

keberangkatan setelah ada pengumuman tentang besaran biaya haji

oleh presiden dan pengumuman daftar calon jamaah haji yang

berhak melunasi BPIH pada tahun keberangkatan tersebut.15

Allah berfirman didalam Al-Quran Surat Al-hajj ayat 27-28 yang

berbunyi:

Artinya :

27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya

mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan

mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang

jauh,

28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan

supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan

atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang

ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian

15

Dikutip pada hari selasa pukul 09.08 https://www.daftarhajiumroh.com/prosedur-pendaftaran-haji-reguler,

https://www.daftarhajiumroh.com/prosedur-pendaftaran-haji-reguler

38

lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

(QS. Al-Hajj : 27-28)

2. Persyaratan Masuk Asrama Haji

Adapun persyaratan memasuki asrama haji, calon jamaah haji

harus memenuhi persyaratan masuk asrama haji yang diantaranya

yaitu:

a. Calon/jamaah haji masuk gedung dengan memperlihatkan

SPMA (Surat Panggilan Masuk Asrama).

b. Membawa bukti setor BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji) warna biru kepada petugas jamaah haji. 16

16

Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Syukri Ahmad Fanani, Jakarta Jumat 30 Juli

2017.

39

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI

DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI

A. Sejarah Berdiri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sejarah penyelanggaraan haji di Indonesia telah mengalami waktu yang

sangat lama. Bermula dari masuknya agama Islam hingga masuknya pada masa

reformasi. Menurut sejarah umat Islam Nusantara Indonesia menunaikan ibadah

haji sejak Islam masuk Nusantara pada abad ke-10 pada saat itu ibadah haji

dilakukan secara massal seperti saat ini.1

Sejarah penyelenggaraan haji memiliki dinamika yang bermuara pada

persoalan pokok yaitu peraturan menyangkut hubungan bilateral antara dua

negara yang memiliki perbedaan sosio-budaya, bentuk pemerintahan, dan status

kenegaraan. Indonesia menganut sistem pemerintahan, sementara Arab Saudi

menganut sistem kerajaan.

1. Penyelenggaraan Haji Masa Penjajahan

Faktor dominan dalam masalah perjalanan haji pada masa ini (penjajahan)

yaitu faktor keamanan di perjalanan dan fasilitas angkutan jamaah haji yang

masih sangat minim. Akan tetapi, kendala itu tidak mengurangi keinginan

umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan jumlahnya mulai

meningkat cepat yang diperkirakan mulai pada tahun 1910 dengan melihat

1 Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji dari Masa ke Masa, (Jakarta: Direktorat

Penyelenggara Haji dan Umroh, 2012), h. 8

40

beberapa faktor tersebut, maka penguasa pada saat itu perlu mengadakan

ketentuan yang mengatur pelaksanaan ibadah haji.2

2. Penyelenggaraan Haji Pasca Kemeredekaan

Penyelenggaraan pada masa ini dilakukan sepenuhnya oleh Penyelenggara

Haji Indonesia (PHI) yang berada di setiap Karesidenan, karena saat itu

karesidenan merupakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengelola

serta mengadministrasikan segala urusan permasyarakatan, termasuk

didalamnya memudahkan semua urusan yang berhubungan dengan calon

jamaah haji.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk lebih memberikan kekuatan

legalitas penyelenggaraan haji, pada tanggal 21 Januari 1950 Badan Kongres

Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus

menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan

Penyelenggaraan Haji (PPHI) yang diketahui oleh KHM Sudjak..

Kedudukan PPHI lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya surat

Kementerian Agama yang ditanda tangani oleh Menteri Agama RIS K.H.

Wahid Hasyim No. 3170, tanggal 6 Februari 1950, kemudian disusul dengan

surat edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/I/648 tanggal 9

Februari 1950 yang menunjukan Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Haji

Indonesia (PPHI) sebagai satu-satunya wadah sah disamping pemerintah

untuk mengurus dan menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia.

2 Achmad Nijam Alatif Hanan, Manajemen Haji, (Jakarta: Nizam Press, 2004), h.20

41

3. Penyelenggaraan Haji Masa Reformasi

Era reformasi yang mulai menggema pada tahun 1999 merupakan awal

dari sistem keterbukaan dan transparansi, menuntut setiap bentuk kebijakan.

Setiap kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat akan

mendapat respond dan kritik yang gencar. Pemerintah di tuntut untuk

menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji dengan menekankan pada

pelayanan, perlindungan dan pembinaan secara optimal.

Perubahan lingkungan baik eksternal maupun sosial, budaya, politik,

ekonomi, dan teknologi memacu pemerintah untuk melakukan perubahan

dalam manajemen birokrasi tradisional yang diimplementasikan selama ini.

Seperti penerapan sistem komputerisasi haji (pendaftaran online dan real

time) serta informasi yang memanfaatkan media internet.

Setelah 54 tahun payung hukum tentang penyelenggaraan ibadah haji

adalah keputusan Presiden, maka pada tahun 1999 diterapkan undang-

undang No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Isi dari

undang-undang tersebut menekankan kepada pelayanan, pembinaan dan

perlindungan kepada jamaah haji serta mengarah kepada sistem yang lebih

professional.3

Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan undang-undang No. 13 tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang baru sebagai pengganti UU

No. 17 tahun 1999. Penyempurnaan kebijakan paling mendasar dalam

3 Achmad Nijam Alatif Hanan, Manajemen Haji, (Jakarta: Nizam Press, 2004), h. 53

42

undang-undang yang baru adalah penyelenggaraan haji. Ada 4 hal yang baru

dalam undang-undang No. 13 tahun 2008 tersebut, yaitu:4

1. Adanya komisi pengawas khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pemerintah yang dipresentasikan melalui Departemen Agama sebagai

penyelnggara ibadah haji harus didampingi oleh suatu lembaga

independen yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan mulai dari

pernecanaan, pengorganisasian, pelaksaaan, sampai selesai operasional

haji. Lembaga yang harus mendampingi adalah Komisi Pengawas Haji

Indonesia. (KPHI)

2. Meningkatnya peran masyarakat dalam keuangan hasil dari efisiensi

dari biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga adanya pembentukan

Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU). Pengelola DAU harus

dilakukan oleh badan pengelola yang terdiri dari dua dewan

pengelolaan, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.

3. Adanya penguatan Hirarkis Kebijakan dalam undang-undang yang baru

sehingga perlunya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden

(Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri Agama

(PMA) dan Peraturan Daerah yang mengatur transportasi di daerah.

4. Semakin Menguatkan perlindungan kepada jamaah haji dan umrah. Hal

ini merupakan bentuk komitmen dari undang-undang No. 13 tahun 2008

yang menyebutkan, bagi penyelenggara haji khusus dan perjalanan

4 Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji dari Masa ke Masa, (Jakarta:

Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh, 2012), h. 86

43

umroh yang tidak bisa memenuhi ketentuan sesuai undang-undang no.

13 tahun 2008 dan peraturan pemerintah maka akan dikenakan sanksi

administratif.

Selanjutnya undang-undang No. 13 tahun 2008 menyatakan bahwa

Menteri Agama sebagai koordinator terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

dalam pelaksanaan teknis sehari-hari, Menteri Agama dibantu oleh Dirjen

Penyelenggara Haji dan Umrah (DPHU), gubernur dibantu oleh Kepala

Kanwil Kemenag Provinsi selaku kepala staf penyelenggara haji di tingkat

Provinsi, Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Kantor Kemenag

Kabupaten/Kota selaku kepala staf penyelenggara haji di tingkat

kabupaten/kota. Sementara Duta Besar dibantu oleh Konjen RI selaku

coordinator harian dan Konsul haji selaku Kepala Staf Penyelenggara Haji di

Arab Saudi.5

Akan tetapi undang-undang tahun 2008 diubah setelah ada kebijakan dari

Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa sejak tahun 1430 H jamaah

haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus

menggunakan paspor biasa. Maka dari itu, beberapa point pada undang-

undang No. 13 tahun 2008 diubah dan ditetapkan undang-undang baru no.

34 tahun 2009 untuk mengakomodir dan menghormati peraturan yang

dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi.

5 Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji dari Masa ke Masa, (Jakarta: Direktorat

Penyelenggara Haji dan Umroh, 2012), h. 180

44

Pengelolaan haji dikelola Kementrian Agama sudah berdiri sejak tahun

1964 dan sudah mengalami 11 kali pergantian pemimpin sebagai berikut:

Nama Jabatan Masa Bakti

Prof. KH. Farid Ma’ruf Menteri Urusan Haji

Dirjen Urusan Haji

1964-1965

1965-1973

H.Burhani Tjokrohandoko Dirjen Urusan Haji

Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji

1973-1979

1979-1984

H.A. Qadir Basalamah Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji

1984-1989

H. Andi lolo Tonang, SH Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji

1989-1991

Drs. H. Amidhan Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji

1991-1995

Drs. H. A. Ghazali Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji

1995-1996

Drs. H. Mubarok, M.Si Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji

1996-200

Drs. H. Taufiq Kamil Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji

2000-2005

Drs. H. Slamet Riyanto,

M.Si

Dirjen Bimas Islam

dan urusan Haji

2005-2006

45

Dirjen Penyelenggara

Haji dan Umroh

2006-2012

Dr. H. Anggito Abimanyu Dirjen Penyelenggara

Haji dan Umrah

2012-2014

Prof. Dr. H. Abdul Djamil,

MA

Dirjen Penyelengga

Haji dan Umrah

2014-2017

Prof. Dr. Nizar, M. Ag. Dirjen Penyelengga

Haji dan Umrah

2017- sekarang

B. Visi dan Misi Ditjen PHU Kementerian Agama RI

Direktorat jenderal sebagai unsur pelaksana Kementerian Agama dalam visinya,

yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan

cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatua Republik

Indonesia, maka peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh adalah

prospek yang sangat penting di kembangkan.

Untuk penyelenggaraan haji dan umrah melibatkan beberapa instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (DITJEN PHU) menangani

tugas pokok penyelenggaraan haji, pelayanan kesehatan ditangani oleh Pusat

Kesehatan Haji (Puskeshaj) Kementerian Kesehatan, untuk transportasi jamaah haji

ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Kementerian Perhubungan).

46

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyediaan dokumentasi perjalanan, dan

Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengacu pada keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh:

D/54 tahun 2010 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah, maka ditetapkan:

1. Visi

Visi dan misi Ditjen PHU adalah gambaran dari harapan dan tantangan dalam

mewujudkan harapan tersebut, pencapaian tersebut merupakan implementasi dari

tugas pokok dan fungsi dan kewenangan Ditjen PHU melalui tujuan strategis dan

pelaksanaan program dengan memperhatikan karakteristik, nilai, dan prinsip

yang ditetapkan.

Demi tercapainya peningkatan kualitas dan perbaikan pencapaian

penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia maka DITJEN PHU menetapkan

visi yaitu: terwujudnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah

haji dan umrah berdasarkan asas keadilan, transparansi, akuntabel, dengan

prinsip nirlaba, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pembinaan diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan

penerangan kepada masyarakat dan jamaah haji. Sedangkan pembinaan

petugas diarahkan pada profesionalisme dan dedikasinya.

b. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan administrasi dan

dokumen, transportasi, kesehatan serta akomodasi dan konsumsi.

47

c. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan

jamaah haji dari mendapat Surat Pemanggilan Masuk Asrama (SPMA), di

Arab Saudi sampai pulang kembali ke tanah air.

d. Asas Keadilan tergambar dari penyelenggaraan ibadah haji yang harus

berpegang teguh pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan

tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraannya.

e. Transparan yaitu segala sesuatu yang dilakukan selama proses

penyelenggaraan ibadah haji dapat diketahui oleh masyarakat dan jamaah

haji.

f. Akuntabel dengan prinsip nirlaba, adalah rangkaian penyelenggaraan ibadah

haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik

dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan atau laba.

Untuk tercapainya visi tersebut perlu diciptakan kualitas sistem

penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan ibadah haji dan umroh yang taat

asas dan menciptakan kemandirian terampil, serta akhlak mulia.

2. Misi

a. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji.

b. Maningkatkan kualitas penyuluhan, bimbingan, dan pemahaman manasik

haji.

c. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui

pembinaan haji khusus, umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji.

d. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

48

e. Meningkatkan pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, dan

katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji.

f. Memberikan perlindungan kepada jamaah sehingga mendapatkan rasa aman,

adil, dan kepastian melaksanakan ibadah haji.

g. Meningkatkan akuntabilitas dana haji serta pengembangan sistem informasi

haji.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umroh

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU)

menganut sistem kerja yang teratur dengan beberapa rencana strategis sebagai

berikut:

1. Tugas : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ( Ditjen

PHU) mempunyai tugas untuk merumuskan sertas melaksanakan kebijakan

dan standarisasi teknis dibidang penyelenggaraan haji dan pembinaan

umroh berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang

penyelenggaraan haji dan umroh.

b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

penyelenggaraan haji dan pembinaan umroh.

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan

umroh.

d. Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas.

49

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.6

D. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri7

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 (PMA Nomor 42

Tahun 2016) Bagian Kelima Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.

Pasal 312

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan

evaluasi, serta pengawasan dibidang pelayanan haji di dalam negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud dalam pasal 312,

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan haji dalam negeri;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan haji dalam

negeri;

c. Peningkatan kualitas pelayanan haji dalam negeri;

d. Fasilitas sarana dan prasarana serta pendanaan pelayanan haji dalam

negeri;

e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pelayanan haji

dalam negeri;

6 Pasal 224 Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010

7 Kemenag RI, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(PMA Nomor 42 Tahun 2016), h. 17-18

50

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan haji dalam

negeri;

g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pelayanan haji dalam negeri

dan;

h. Pelaksanaan administrasi direktorat.

E. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Ditjen

PHU) dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji didasarkan atas

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 92 tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementrian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementrian Negara serta Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 42

tahun 2016 tentang organisasi Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama.

Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 42 tahun 2016, Ditjen

PHU terdiri dari sekretariat, Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah,

Direktorat Pelayanan Haji, dan Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

51

F. Kebijakan Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah dalam

Pengelolaan Asrama Haji.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU)

dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Asrama haji didasarkan atas Peraturan

Menteri Agama RI (PMA) No. 44 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 44

tahun 2014 diantara lain:8

Pasal 1

1. Asrama haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di

lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

2. Asrama Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Asrama Haji Embarkasi;

b. Asrama Haji Embarkasi Antara; dan

c. Asrama Haji Transit

3. Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umroh.

8 Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji.

52

4. Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Embarkasi Antara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b secara teknis dibina oleh Direktur

Pelayanan Haji Dalam Negeri dan secara administratif dibina oleh

sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

5. Asrama Haji Transit Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara

teknis dan administratif dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi.

Pasal 2

Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri

dari:

a. Asrama Haji Aceh;

b. Asrama Haji Medan;

c. Asrama Haji Padang;

d. Asrama Haji Jakarta;

e. Asrama Haji Surabaya;

f. Asrama Haji Banjarmasin;

g. Asrama Haji Balikpapan;

h. Asrama Haji Makassar; dan

i. Asrama Haji Lombok.

53

Pasal 3

Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan asrama haji dalam rangka

penyelenggaraan ibadah haji serta pelayanan lain untuk masyarakat luas.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Asrama

Haji Embarkasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan dibidang pelayanan,

pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan usaha;

b. Fasilitas layanan ibadah dan bimbingan manasik haji;

c. Pelaksanaan layanan informasi, publikasi dan penyediaan akomodasi,

serta komsumsi pelaksanaan ibadah haji.

d. Fasilitas dan koordinasi pelayanan Bea Cukai, imigrasi, karantina,

kesehatan, kemanan, transportasi, dan city chek in bekerjasama dengan

instansi terkait;

e. Pelaksanaan administrasi, keuangan, kepegawaian, barang milik negara,

dan kerumahtanggaan; dan

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,

Asrama Haji Embarkasi juga menyelenggarakan fungsi koordinasi Asrama

9 Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji.

54

Haji Embarkasi Antara, Asrama Haji Transit, dan Asrama Haji Embarkasi

yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Asrama Haji

Embarkasi Antara dan Asrama Haji Transit ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Penyelengaraan Haji dan Umroh.10

10

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji.

SISTEM PENGELOLAAN ASRAMA TRANSIT CALON...

Documents

Transcript of SISTEM PENGELOLAAN ASRAMA TRANSIT CALON...