BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian hukum dagang dan pengaturanya.

Pengertian hukum dagang menurut beberapa tokoh :

1. M .Ikhsan, mendifinisikan hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan / perniagaan.

2. Purwosutjiptomengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan

3. CST. Kansil,menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan

4. Sunaryati Hartono, lebih khusus lagi mensinonimkan hukum dagang dengan hukum ekonomi yaiitu, keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi.

5. Munir Fuadi mengartikan Hukum Bisnis, suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Adapun dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang dipadankan dengan jual beli atau niaga. Hukum dagang ialahhukumyang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan

Hukum dagang dapat diartikan sebagai hukum perdata khusus. Istilah perdagangan atau perniagaan adalah terjemahan dari istilah handel dalam bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai dagang, niaga atau perniagaan. Sehingga hendels recht diartikan sebagai hukum dagang, hukum niaga atau hukum perniagaan.

Atas dasar ini, maka sumber utama dari hukum dagang ini adalahWetboek v. Koophandelyang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Suatu hal yang sangat penting mengetahui bahwa hukum dagang atau hukum perniagaan itu merupakan bagian khusus dari hukum perdata, karena tidak mungkin kita mempelajari hukum dagang tanpa mengetahui pengertian-pengertian keperdataan yang tercakup dalam sumber hukumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengaturan hukum dagang

Sumber hukum dagang Indonesia terutama bersumber pada,

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan :

A. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K);

KUHD Indonesia telah kira-kira satu abad yang lalu di bawa orang Belanda ke tanah air kita, mula-mula ia hanya berlaku bagi orang-orang Eropa di indonesia (berdasarkan asas konkordansi). Kemudian juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang timur Asing, akan tetapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang di Indonesia. KUHD yang berlaku di indonesia pada 1 mei 1848 terbagi atas dua Kitab dan 23 bab: Kitab I terdiri dari 10 bab dan Kitab II terdiri dari 13 bab. Isi pokok dari KUHD Indonesia itu ialah :

1. Kitab Pertama berjudul: "Tentang Dagang Umumnya

2. Kitab Kedua berjudul: Tentang Hak-Hak dan Kewajiban yang Terbit dari Pelajaan, yang memuat B. Kitab undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetbok Indonesia (BW).

Berdasarkan asas konkordansi maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nederland yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 da mulai berlaku di Nederland pada tanggal 31 Desember 1830. KUHS Belanda ini berasal/bersumber pula pada KUHS Perancis (Code Civil) dan Code Civil ini bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi "Corpus Iuris Civillis" dari Kaisar Justinianus (527-565). KUHS Indonesia ini terbagi atas 4 kitab, yakni:

a) Kitab I berjudul : Perihal Orang (Van Personen); yang memuathukum tentang diri seseorang dan hukun kekeluargaan,termasuk hukum perkawinan.

b) Kitab II berjudul : Perihal Benda (VAn Zaken); yang memuat Hukum Perbendaan serta hukum warisan.

c) Kitab III berjudul : Perikatan (Van Verbintenis); yang memuat hukum d) kekayaan yang mengenal hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap irang-orang atau pihak-pihak yang tertentu(perjanjian-perjanjian).

d) Kitab IV berjudul : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (Van Bewijs en Verjaring); yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat-waktu terhadap hubungan-hubugan hukum.

Bagian-bagian dari KUHS yang mengatur tetang Hukum Dagang ialah sebagian terbesar dari Kitab III dan sebagian kecildari Kitab II. Hal-hal yang diatur dalam Kitab III KUHS ialah mengenai Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undag-undang seperti:

a. Persetujuan jual beli (contract of sale)

b. Persetujuan sewa menyewa (contract of hire)

c. Persetujuan pinjaman uang (contract of loan)

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundang-undangan khususyang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Hukum Dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti,

a. Peraturan tentang Koperasi :

dengan Badan Hukum Eropa (Stb.1949/179);

dengan badan Hukum Indonesia (Stb.1933/108)

Kedua peraturan ini sekarang tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh Undang-Undang No.79 tahun 1958 dan UU No.12 Tahun 1967 tentang Koperasi.

b. Peraturan Palisemen (Stb.1905/217 yo. Stb. 1906/348)

c. Undang-Undang Oktroi (Stb.1922/54);

d. Peraturan Hak milik Industri (Stb. 1912/545);

e. Peraturan lalu lintas (Stb.1933/66 yo./ 249);

f. Peraturan Maskapai andil Indonesia (Stb.1939/589 yo. 717);

g. Undang-undang No.1 tahun 1961 dan UU No.9 tahun 1969 tetang Bentuk-bentuk usaha Negara (Perum,Persero, Perjan).

2.2 Pembukuan dan rahasia dagang

Pembukuan

Makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan agar membuat catatan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan (Pasal 6 KUHD). Isi pasal 6 KUH Dagang, mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.Berbeda dengan Pasal 6 KHU Dagang yang menggunakan istilah pembukuan, sementara di Pasal 8 tahun 1997 menggunakan istilah dokumen perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 merupakan data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya:

Dokumen keuangan.

Terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian), bukti pembukuan dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Dokumen lainnya.

Terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Jangka waktu untuk dokumen keuangan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan sedangkan data pendukung administrasi keuangan disimpan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan serta nilai guna dokumen tersebut. Dokumen perusahaan perlu disimpan sekurang-kurang selama 30 tahun. Setelah lewat masa 30 tahun kepentingan dokumen tidak mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Selain itu sifat pembukuan yang dibuat oleh seorang pengusaha bersifat rahasia.

Berdasarkan Pasal 12 KUH Dagang, tiada seorang pun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya. Akan tetapi kerahasiaan yang dimaksud tidaklah mutlak, artinya dapat dilakukan terobosan dengan beberapa cara, misalnya representation dan communication.

RepresentationRepresentation artinya melihat pembukuan pengusaha dengan perantara hakim.

CommunicationCommunication artinya pihak-pihak yang disebutkan dibawah ini dapat melihat pembukuan pengusaha secara langsung tanpa perantara hakim, hal ini disebabkan yang bersangkutan mempunyai hubungan kepentingan langsung perusahaan, yakni:

a. Para ahli waris

b. Para pendiri perseroan/persero

c. Kreditur dalam kepailitan

d. Buruh yang upahnya ditentukan pada maju mundurnya perusahaan

Sebagaimana telah ditetapkan untuk membuat pembukuan bagi pengusaha, tentunya baginya pengusaha yang tidak melakukannya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1997 dan pasal 396, 397, 231 (1) (2) KUH Pidana.

Rahasia dagang

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Sistem Perlundungan Rahasia Dagang

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu, Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. , kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan

Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang.

Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.2.3 Sejarah dan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata.

Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut beberapa pengertian dari Hukum perdata :

1. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

2. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentinganya.

3. Hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainya dalam lapangan perdagangan. Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi menjadi dua yaitu, tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan. Hukum dagang Negara Indonesia terutama bersumber pada :

a. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yang meliputi,

1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K)

2) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)

b. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil. 1985:7)

Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi (mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Antara KUHP dengan KUHD mempunyai hubungan yang erat. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata.

Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHP sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Selain itu, dagang bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar negara baru berkembang dalam abad pertengahan.

2.4 Subyek hukum dan objek hukum

Subjek Hukum

Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.

1. Manusia (Naturlife Person)

Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.

2. Badan Hukum (Recht Person)

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dann kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Obyek Hukum

Obyek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari subyek hukum. Atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek suatu perhubungan hukum. Obyek hukum dapat pula disebut sebagai benda. Merujuk pada KUHPerdata, benda adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda itu sendiri dibagi menjadi:

1. Berwujud / Konkrit

A.) Benda bergerak

- Bergerak sendiri, contoh : hewan.

- Digerakkan, contoh : kendaraan.

B.) Benda tak bergerak

- Contoh tanah, pohon-pohon dsb.

2. Tidak Berwujud/ Abstrak

- Contoh gas, pulsa dsb.

2.5 Jual Beli Perniagaan

Perniagaan adalah sebuah bentuk organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan , atau kedua-duanya, kepada pelanggan, perniagaan dan entitas kerajaan. Selain itu, usaha perniagaan adalah suatu usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan.

Usaha perniagaan itu meliputi :

1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :

a. Gedung/ kantor perusahaan.

b. Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat lainnya.

c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya.

d. Penagihan-penagihan

e. Hutang-hutang

2. Para pelanggan

3. Rahasia-rahasia perusahaan.

Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha perniagaan :

1. Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan tidak terpisah dari kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak berdasarkan Ps 1131 dan 1132 KUHS

Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatan pribadi.

Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur.

2. Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mngadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

2.5.1 Penawaran dan penerimaan

Yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak adalah teori offer and acceptance yang dapat dimaksudkan bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini diakui secara umum diretiap system hokum, sungguhpun pengembangan dari teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law.2.5.2 Cara Pembayaran dan penyerahan barang

Cara Pembayaran

Pembayaran pada transaksi dunia perdagangan di samping dilakukan dengan cara tunai (cash payment), dikenal pula beberapa cara lain, yaitu :

1. Pembayaran dimuka (Advance Payment)

Pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli kepada penjual sebelum barang diterima, bahkan barang tersebut belum dikapalkan. Dalam pembayaran ini kedudukan antara pembeli dengan penjual tidak seimbang, artinya kedudukan penjual sangat diuntungkan karena penjual telah menerima pembayaran dari barang yang belum dikirim sedang pembeli menghadapi risiko pengiriman barang yang sepenuhnya tergantung dari penjual.

2. Pembayaran Kemudian (Open Payment)

Pembayaran ini kebalikan dari pembayaran dimuka, dimana pembayaran baru akan dilakukan oleh pembeli setelah menerima barang yang dipesannya. Dalam pembayaran ini kedudukan pembeli lebih diuntungkan karena pembeli telah menerima barang yang belum dibayar sehingga penjual akan menghadapi risiko pembayaran yang sepenuhnya tergantung pada pembeli. Pembayaran ini sering juga dikenal dengan istilah Open Account.

3. Collection Draft (Wesel Inkasso)

Pembayaran hanya akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual jika pembeli telah menerima dokumen-dokumen barang baik berupa financial document maupun commercial document yang dikirim oleh penjual.

4. Konsinyasi (Consigment)

Pembayaran akan dilakukan oleh pembeli jika barang yang dititipkan oleh penjual sudah terjual semuanya. Jadi pembeli dalam hal ini hanya sebagai tempat penitipan untuk menjualkan barang. Apabila barang yang dititip jual tersebut belum terjual maka penjual tidak bisa menuntut pembayaran dari pembeli meskipun barang tersebut telah lama berada ditangan pembeli. Pembayaran ini jelas lebih menguntungkan pembeli, karena pembeli tidak perlu menyediakan modal dan tidak menghadapi risiko kerugian akibat barang yang dijualnya tidak laku. Kebalikannya, penjual menghadapi risiko pembayaran yang sangat tergantung kepada niat baik pembeli.

5. Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit)

Surat Kredit Berdokumen atau Letter of Credit yang biasa disingkat dengan L/C, merupakan surat yang diterbitkan oleh bank atas nama nasabahnya yang bertindak sebagai pembeli untuk kepentingan penjual/beneficiary, yang berisikan kesanggupan membayar sejumlah tertentu kepada penjual/beneficiary melalui bank beneficiary jika beneficiary melengkapi semua dokumen yang disebutkan dalam L/C tersebut dan menyerahkannya kepada bank beneficiary.

Cara penyerahan barang

Dalam kontrak jual beli perdagangan dimuat cara-cara yang dilakukan berdasarkan syarat penyerahan yang sudah dibakukan. Berikut syarat-syarat dalam penyerahan barang:a. Syarat LocoLoco artinya gudang penjual. Syarat ini mengandung makna bahwa pembeli menerima penyerahan di gudang penjual. Dengan demikian, tempat terjadi penyerahan barang adalah di gudang penjual. Hak milik dan risiko atas barang beralih kepada pembeli sejak barang diserahkan untuk diangkut ke luar gudang penjual. Semua biaya dan kerugian yang timbul dari gudang penjual sampai di tempat pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Dengan kata lain dalam kontrak yang bersyarat loco, semua biaya dan risiko atas barang menjadi tanggung jawab pembeli.b.Syarat FASFAS adalah singkatan dari Free Along side Ship, artinya bebas di samping kapal. Syarat ini mengandung makna bahwa penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Jadi, tempat penyerahan barang adalah di dermaga di samping kapal. Hak milik dan risiko atas barang beralih kepada pembeli sejak barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya dan kerugian yang timbul dari gudang penjual sampai di dermaga di samping kapal menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan semua biaya dan kerugian yang timbul dari dermaga sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.

c.Syarat FOBFOB adalah singkatan dari Free On Board, artinya bebas di atas kapal. Syarat ini mengandung makna bahwa penyerahan barang dilakukan di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Jadi, tempat penyerahan barang adalah di geladak kapal. Hak milik dan risiko atas barang beralih kepada pembeli sejak barang berada di geladak kapal. Semua biaya dan kerugian yang timbul dari gudang penjual sampai di geladak kapal menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan semua biaya dan kerugian yang timbul sejak di geladak kapal sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.d.Syarat CIFCIF adalah singkatan dari Cost, Insurance, and Freight, artinya ongkos, premi asuransi, dan biaya angkutan. Syarat ini mengandung makna bahwa semua ongkos, premi asuransi, dan biaya angkutan barang sampai di pelabuhan tujuan (pembongkaran) menjadi tanggung jawab pejual. Ini berarti penjual wajib mengantarkan barang sampai di pelabuhan tujuan. Tetapi penyerahan barang terjadi di atas kapal di pelabuhan embarkasi. Jadi, tempat penyerahan barang adalah di atas kapal. Hak milik atas barang beralih kepada pembeli sejak barang berada di atas kapal. Semua biaya dan kerugian yang timbul dari gudang penjual sampai di pelabuhan tujuan (disembarkasi) menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan semua biaya dan kerugian yang timbul sejak di pelabuhan tujuan (disembarkasi) sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Perlu diperhatikan bahwa jika sesudah pemuatan terjadi pejualan barang, maka hak milik atas barang beralih pada saat penyerahan konosemen kepada pembeli.e. Syarat CFCF adalah singkatan dari Cost and Freight, artinya ongkos dan biaya angkutan. Syarat ini sama dengan syarat CIF, bedanya hanya pada premi asuransi. Pada syarat CF premi asuransi menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan pada syarat CIF menjadi tanggung jawab penjual. Tempat penyerahan barang adalah di atas kapal di pelabuhan embarkasi. Semua ongkos dan biaya angkutan sampai di pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab penjual. Tetapi risiko kerugian menjadi tanggung jawab pembeli. Untuk menghindari risiko tersebut pembeli sendiri yang dapat mengasuransikan barangnya atau jika diasuransikan oleh penjual, biaya asuransi menjadi tanggung jawab pembeli.

f. Syarat FrancoFranco artinya bebas di gudang pembeli. Syarat ini mengandung makna bahwa penjual wajib mengantarkan barang sampai di tempat yang ditunjuk oleh pembeli (gudang pembeli). Ini berarti penyerahan barang terjadi di tempat (gudang) pembeli. Dengan demikian, penjual baru bebas dari tanggung jawab atas biaya dan risiko setelah barang sampai di tempat (gudang) pembeli. Dengan kata lain, dalam kontrak yang bersyarat franco, semua biaya dan risiko atas barang sampai di tempat tujuan menjadi tanggung jawab penjual

2.6 Perantara Dagang

2.6.1 Pengertian

Merupakan penghubung antara pengusaha yang memberi kuasa di mana perantara ini yang akan melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga. Perantara yang terlibat langsung dalam menjalankan operasi perusahaan seperti: manajer, wakil manajer, karyawan/karyawati, pramuniaga, pedagang kecil, yang berada dalam lingkupnya. Peran mereka amat penting dan dibutuhkan dalam pengembangan perusahaan utuk masa sekarang dan masa mendatang.2.6.2 Jenis-jenis perantara dagang berikut hak dan kewajibanya

1. Di dalam perusahaan.

Perantara yang terlibat langsung dalam menjalankan operasi perusahaan seperti: manajer, wakil manajer, karyawan/karyawati, pramuniaga, pedagang kecil, yang berada dalam lingkupnya. Peran mereka amat penting dan dibutuhkan dalam pengembangan perusahaan untuk masa sekarang dan masa mendatang. Hubungan hukum antara prinsipal dengan perantara dagang di dalam perusahaan adalah:

a.Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu kuasa. Perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dasar hukumnya adalah pasal 1792-1819 BW. Penentuan upah (pasal 1794 BW) yaitu, perjanjian kuasa bersifat cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, maka tidak boleh lebih dari yang ditentukan pasal 411 BW. Kedudukan principal sejajar dengan perantara, yaitu untuk dan atas nama principal, untuk kepentingan principal, dan terdapat unsur perwalian.

b.Perjanjian perburuhan, yaitu perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara prinsipal dan perantara dagang dalam perusahaan. Berdasarkan perjanjian perburuhan. Terdapat dalam pasal 1601 BW. Kedudukan principal lebih tinggi dari perantara yaitu, majikan sebagai pemberi perintah dan perantara sebagai buruh yang diperintah. Contoh: pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya.

2. Di luar perusahaan.

Perantara dagang di luar perusahaan adalah orang atau badan yang tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan, tetapi memiliki peran yang amat besar dalam kesinambungan perusahaan tersebut. Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Terdapat dalam pasal 1792 1819 BW yang contohnya seperti,

1.Agen perusahaan

Agen adalah orang atau badan yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ke-3. Beberapa pendapat mengenai hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha yaitu:

a. Ia menyatakan bahwa hubungan itu bersifat pelayanan berkala/ molenggraff

b.Tidak menyatakan dengan tegas sifat hubungan hukum antara agen perusahaan dengan pengusaha.

2.Pengacara

Pengacara adalah orang yang mewakili pengusaha sebagai pihak dalam berperkara di muka hakim. Hubungan antara pengacara dengan pengusaha adalah hubungan tidak tetap, sedangka hukumnya berbentuk pelayanan berkala dan pemberian kuasa.

3.Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan hukum, perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan yang diperintahkan menurut peraturan perundangan atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan.

4.Akuntan Publik

Akuntan publik adalah suatu usaha independen yang memiliki tugas memeriksa atau mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Keterlibatan akuntan publik dalam perusahaan dipandang amat penting karena dari hasil pemeriksaannya dapat diketahui posisi keuangan perusahaan tersebut melalui opininya.

5. Makelar

Dasar hukumnya adalah pasal 62-73 KUHD. Menurut undang-udang seorang makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk megadakan berbagai perjanjian.

Ciri-ciri makelar sebagai berikut:

a.Diangkat oleh pemerintah dan disumpah di pengadilan

b.Menjalankan perusahaan atas nama orang lain

c.Membuat buku suku da buku harian

d.Tidak boleh menjamin transaksi tertentu

e.Dagangan yang dijual tidak boleh sama dengan barang prinspalnya

f.Memiliki hak menahan barang (hak retensi)

Hak makelara. Hak atas upah atau provisi dari principal

b.Hak retensi atau menahan barang

Kewajiban makelara.Pasal 66 KUHD yaitu membuat pembukuan (buku saku dan buku harian), berisi:

Nama para pihak

Waktu transaksi

Waktu levering

Macam atau jenis dan jumlah barang

b.Pasal 67 ayat (1) KUHD

Membuat kutipan pembukuan kepada pihak yang berkepentingan.

c.Pasal 67 ayat (2) KUHD

Melakukan pembukaan pembukuan atas perintah hakim guna pemeriksaan perkara di pengadilan.

d. Pasal 69 KUHD

Menyimpan contoh barang

e.Pasal70 KUHD

Bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan surat berharga.

f. Pasal 71 KUHD

Membayar ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga.

Larangan bagi makelar (pasal 65 ayat (2) KUHD)

1. Berdagang atau berusaha jenis barang yang sama dengan mata usaha principal yang diperantarainya.

2. Menjadi penjamin atas perjanjian atau perikatan yang diperantarainya.

Sanksi bagi makelar1. Dibebastugaskan (pasal 71 KUHD)

- Melanggar buku I, bab IV, bagian II KUHD.

-Oleh pejabat yang mengangkat.

-Masih dapat diangkat kembali.

2. Dilepas dari jabatannya (pasal 72 KUHD)

-Melanggar pasal 65 ayat (2) KUHD dan jatuh pailit.

-Tidak dapat diangkat kembali (ppasal 73 KUHD)

6.Komisioner

Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri serta mendapat provisi atas perintah dan atas nama pembiayaa orang lain (pasal 67). Pasal 76 KUHD yaitu, orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi.

Orang yang memberi perintah kepada komisioner disebut komiten. Hubungan hukumnya antara komiten dengan komisioner adalah perjanjian pemberi kuasa dan perjanjian layanan berkala.

Ciri-ciri khusus komisioner adalah:

a.Tidak ada syarat pengankatan resmi dan penyumpahan seperti halnya makelar

b.Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ke tiga atas namanya sendiri (pasal 67)

c.Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut namanya komiten (pasal 77 ayat 1)

d. Tetapi komisioner dapat bertindak atas nama pemberi kuasanya (pasal 79)

Konsekuensi bagian komisioner1.Bertindak atas nama sendiri (pasal 76 KUHD)Keterangan:-Komisioner terikat langsung dengan perikatan (pasal 77 ayat (2) KUHD)

-Principal tidak dapat menuntut pihak ketiga (pasal 78 KUHD), karena principal bukan termasuk para pihak, sehingga dasar untuk menuntut tidak ada.

-Komisioner bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga jika wanprestasi. (pasal 1800 ayat (1) BW)

2.Bertindak dengan nama principal (pasal 79 KUHD)Keterangan:-Jika atas nama principal, maka hanya berlaku perjanjian pemberian kuasa biasa.

-Dia hanya sebagai perantara biasa dan bukan termasuk para pihak.

-Dia tidak memiliki hak mendahului

Perjanjian komisiMerupakan perjanjian pemberian kuasa khusus dari principal kepada komisioner. Diatur dalam pasal 76-85 KUHD. Pengaturan ini berbeda dengan pasal 1792 -1819 BW tentang pemegang kuasa. KUHD mengatur secara khusus tentang komisioner. Berikut perbandingannya:

1.Pasal 1792 BW : pemegang kuasa bertindak atas nama principal

Pasal 76 KUHD : komisioner bertindak atas nama sendiri

2.Pasal 1794 BW : pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali diperjanjikan

3. Pasal 76 KUHD : komisioner mendapatkan upah

Berlakulah asas lex specialis derogat legi generalis. Jika terdapat perbedaan antara BW dengan KUHD, maka yang dipergunakan adalah KUHD.

Hak khusus komisioner1.Hak mendahului

- Dasar hukum : pasal 80-83 KUHD

- Pengertian:

Hak istimewa komisioner atas barang-barang principal yang ada di tangan komisioner dalam rangka pemenuhan hutang atau penagihan komisioner:

a.Untuk dijual

b.Untuk ditahan guna kepentingan yang akan datang

c.Yang dibeli dan diterima untuk kepentingan principal

2.Hak retensi

- Dasar hukum : pasal 86 KUHD jo pasal 1812 BW

- Pengertian :

Hak kuasa untuk menahan barang sampai upah atau provisi dan biaya-biaya lain dibayar oleh principal.

Apabila terjadi pailitPrincipal diwakili oleh curator dan komisioner akan didahulukan pelunasan upahnya daripada kreditur lain di mana pembayarannya dari budel pailit.

Berakhirnya pemberian kuasa1.Meninggalnya si pemberi kuasa dan pemegang kuasa

2.Dicabutnya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa

3.Pengembalian pemberian kuasa oleh pemegang kuasa

4.Pengampuan, pailit, ketidak mampuan pemberi atau pemegang kuasa

Berakhirnya perjanjian komisi-Pasal 1813 ayat (3) BW

Jika principal meninggal dunia, sedangkan tugas komisinya belum selesai, maka komisioner wajib menyelesaikan tugasnya sampai tuntas.

-Pasal 1819 BW

Jika komisioner meninggal dunia, maka ahli warisnya yang wajib meneruskan tugas komisioner yang belum terselesaikan.

7. EkspediturEkspeditur menurut pasal 86 ayat 1 KUHD yaitu, orang yang pekerjaannya menyuruh pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan atas nama sendiri dan untuk kepentingan principal. Dasar hukum hukumnya adalah pasal 86-90 KUHD.

Tugas ekspediturEkspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirim barang.

Kewajiban ekspediturEkspeditur wajib membuat pembukuan (pasal 86 ayat (2) KUHD)

Tanggung jawab ekspeditur1.Ekspeditur bertanggung jawab pada principal.

2.Ekpeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang tepat.

Ciri-ciri ekspeditur-Bertindak atas nama sendiri (pasal 86 ayat (1) KUHD)

-Untuk kepentingan principal. (pasal 86 ayat (1) KUHD)

-Bertanggung jawab pada principal (pasal 87, 88 KUHD)

-Bertanggung jawab terhadap ekspeditur antara yang dipakainya. (pasal 89 KUHD)

Contoh ekspeditur : TIKI, Pos Indonesia, Fed Ex

Hubungan hukum

1. Ekspeditur Principal

Tunduk pada BW tentang perjanjian pemberian kuasa (pasal 1792-1819 BW)

2. Ekspeditur Pengangkut

Tunduk pada KUHD tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan atau perjanjian pemindahan barang ialah perjanjian yang berupa hubungan hukum yang timbul karena pemindagan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain.

Para pihaka.Ekspeditur dan pengangkut : merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan

b.Pengirim dan penerima : BUKAN para pihak dalam perjanjian pengangkutan

8.Lembaga keuangan

Peranan lembaga ini sangat penting karena jika perusahaan membutuhkan permodalan, maka perusahaan tersebut dapat berhubungan dengan lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan itu antara lain:

Bank.

Pegadaian.

Perusahaan pembiayaan, dll

2.6.1 Pengangkutan

2.6.2 Pengertian dan pengaturan

Suatu proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat pengangkutan membawa barang/ penumpang dari pemuatan ke tempat tujuan dan dan menurunkan barnag/penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Disini sering menimbulkan tanggungjawab dari pengangkut.

Pengangkutan di atur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkatan darat di jalan dan angkutan jalan. UU ini bersifat umum, yang lebih rinci diatur dalam peraturan menteri/PP. diatur dalam Bab X dari pasal 137 ada peran serta pemerintah dalam pengadaan jalan, angkutan umum, terminal tapi peraturannya masih umum, perizinan, dll.UU No.23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.2.7.2 Para pihak yang menjalankan

Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan.

.a. Pengangkut (Carrier)Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan

b. Pengirim (Consigner, Shipper)Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut

c. Penumpang (Passanger)Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan.59 Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.

2.7.3 Hak dan kewajiban para pihakMenurut H.M.N Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak

pengangkut adalah,1. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk

menyelenggarakan pengangkutan.2. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata).

3. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:a. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakbuahan

alat pengangkutnya;b. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai

menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;

BAB III

PENUTUP3.1 Kesimpulan

Seperti yang telah sampaikan tadi kalau perdagangan itu adalah pekerjaan membeli barang dari suatu temapat dan kita juga dapat menjual kembali barang tersebut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dan hukum dagang itu memiliki beberapa sumber dan sistematika serta undang-undang yang di sebut KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

3.2 Saran

1. Sebaiknya dalam berdagang kita harus mengetashui beberapa aspek yang mengatur tentang hukum dagang itu sendiri. Dan semua hal-hal itu sudah di atur didalam KUHD.

2. Sebaiknya berdagang kita harus jujur dan semua dagangan harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita.DAFTAR PUSTAKA1. Hasyim, Farida. Hukum dagang. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.2. Head, John W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Bandung: Elips. 2004.

3. Khairandy, Ridwan dkk, S.H., M.H., Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: Gama Media. 1999.3. Kansil, C.S.T. Pokok-Pokok Pengetahuan Hokum Dagang Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. 1994.4. Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hokum Dagang Indonesia. Jakarta : Djambatan. 1991.5. Soetami, Siti, SH.Pengantar Tatat Hukum Indonesia,Bandung: Refika Aditama. 2001.