PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kelompok 3Abdurozak ZakiAlbar Wajid FDimas JatuIvan Dwi JatmikoYoga Kus SubandoroBARANG MILIK DAERAH

PENGHAPUSAN PEMINDAHTANGANANPEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASANTUNTUTAN GANTI RUGI1PENGHAPUSAN

2PENGHAPUSANPenghapusanPenghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemusnahan (Pasal 55)Definisi PenghapusanDasar Penghapusan BarangDasar Penghapusan BarangDasar Penghapusan Barang BergerakWewenang & Kewajiban PelaporanProses PenghapusanPelaksanaan Penghapusan BMDPelaksanaan Penghapusan Secara KhususPEMINDAHTANGANAN

14PemindahtangananBarang rusak & tidak dpt digunakan: dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undanganPenghapusan barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:pelelangan umum/pelelangan terbatas dan/ataudisumbangkan atau dihibahkan kpd pihak lainHasil pelelangan disetor ke kas Daerah15PemindahtangananPemindahtanganan : pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusanPemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh kepala daerahPemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika;Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnyaAnggaran pengganti telah tersediaDiperuntukkan bagi pegawai negeriDiperuntukkan untuk kepentingan umumDikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum16POKOK-POKOK PEMINDAHTANGANANPengguna BarangPengelola BarangDPRDPenyerahan/pengusulanBMD1Usul Pemindahtanganan BMD2Persetujuan34.aSK Penghapusan Kepala DaerahPelaksanaan pemindahtangananPEMINDAHTANGANAN BMD YANG HARUS DGN PERSETUJUAN DPRD4.bPersetujuanPelaksanaan 5.Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan T/B, dan> Rp 5 Masriumar17POKOK-POKOK PEMINDAHTANGANANPengguna BarangPengelola BarangKDHPenyerahan/pengusulan BMD1Usul Pemindahtanganan BMD(Rp. < 5 M)2Persetujuan34.aSK PenghapusanPelaksanaan pemindahtangananPEMINDAHTANGANAN BMD YANG TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPRD4.bPersetujuanPelaksanaan 5.Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan 1818PEMINDAHTANGANAN

BENTUK-BENTUKPEMINDAHTANGANANPenjualanTukar MenukarHibahPenyer Modal DaerahPemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut penghapusan19Ada Penilaian dalam PemindahtangananPenilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerahPenetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca, berpedoman pada Standar Akuntasi Pemerintah

2020PENJUALANPertimbangan:Optimalisasi barang yang berlebih atau idle;secara ekonomis lebih menguntungkan bila dijual;sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan.Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali:Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara. Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Pejabat Negara dgn umur >5 tahun, dapat dijual 1 (satu) unit kepada ybs. setelah masa jabatannya berakhir;Penjualan rumah golongan III; danBarang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.Tata cara penjualan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.22Bagan Penjualan Kendaraan KendaraanDinas OperasionalKendaraan Dinas Operasional Khusus/LapanganJenisUmur> 5 Th> 10 ThCara PenjualanKendaraanPejabat Negara> 5 ThDapat Dijual Kepada Yang BersangkutanLelang Umum/ Lelang TerbatasLelang Umum/ Lelang TerbatasKepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan sesuai kondisi masing-masing daerah Penjualan dan/atau penghapusan dimungkinkan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasTUKAR MENUKAR (1)Pertimbangan:untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;untuk optimalisasi barang milik daerah; dantidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:Pemerintah Pusat dgn Pemerintah DaerahAntar Pemerintah DaerahBUMN/D atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;Swasta.Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan oleh Ka. SKPD kpd Kepala Daerah melalui pengelola;tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; danbarang selain tanah dan/atau bangunan.Tukar menukar tersebut dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai batas kewenangannya.Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan;Selisih nilai lebih yang dihibahkan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.TUKAR MENUKAR (2)HIBAH Hibah dapat dilakukan dgn pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;Syarat-syarat:bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;dantidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Hibah barang milik daerah berupa:tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Kepala Daerah;tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modalPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAHBarang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah ditetapkan oleh KDH setelah mendapat persetujuan DPRD.Penyertaan modal Pemda ditetapkan dengan Perda.Penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan (1)Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;

Penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan (2)Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;Penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan (3)Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;Penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan (4)Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah;Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang undangan.Penyertaan modal daerah selain tanah dan/atau bangunan (1)Pengguna barang mengajukan usul kepada Kepala Daerah melalui pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim intern Instansi pengguna.Penyertaan modal daerah selain tanah dan/atau bangunan (2)Pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya.Penyertaan modal daerah selain tanah dan/atau bangunan (3)Hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola menyampaikan kepada Kepala Daerah dan apabila Kepala Daerah menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD.Setelah Perda ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam Berita Acara Serah TerimaLaporan PemindahtangananPemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal, Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan PenghapusanPEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

37PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASANPIHAK-PIHAK DAN FUNGSI YANG TERKAIT PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGENDALIANMendagri : pembinaan pengelolaan barangKepala Daerah : pengendalian pengelolaan barangPengguna Barang : pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang yang berada di bawah penguasaannya.Pelaksanaan pemantauan dan penertiban dilaksanakan oleh Pengguna.Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan perundangundangan.Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.Tindak lanjutnya pengelola dpt meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BarangHasil audit disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. PEMBINAAN, PENGENDALIAN & PENGAWASAN Tuntutan ganti rugi

41TGRSetiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi: Administratif, dan/atau PidanaPihak-Pihak Terkait TGR43Tugas-Tugas Majelis Pertimbangan TGRMengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR yang diterima;Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR;Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Kepala Daerah atas setiap kasus yang menyangkut TGR; danMenyiapkan laporan Kepala Daerah mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi keuangan DaerahTatacara TGR BarangTatacara TGR BarangPembebasan Tuntutan Ganti Rugi dan Pemberhentian Sementara dari jabatanKepala Daerah menerbitkan keputusan penghentian/ penghapuskan tuntutan ganti rugi baik sebagian atau seluruhnyaKepala Daerah dapat melakukan tindakan sementara berupa membebaskan pegawai yang bersangkutan dari jabatannyaPihak bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenangBerdasarkan putusan Pengadilan Negeri, Kepala Daerah memberhentikan Pejabat/Pegawai, Penyimpan dan/atau pengurus Barang tersebut. Putusan tersebut tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan Tuntutan Ganti RugiLaporan tentang terjadinya kerugian daerahTerjadinya kerugian daerah dapat diketahui oleh Kepala Daerah melalui laporan, baik yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan maupun laporan Kepala SKPD yang membawahi pejabat/pegawai, penyimpan dan/atau pengurus barang yang bersangkutanContoh Kasus (Penghapusan)Aset Dinas Kelautan Perikanan Kota Kendari berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2009 terbakar total. Akibat kebakaran tersebut, TPI tidak bisa digunakan untuk kegiatan operasional karena menghabiskan sebagian besar konstruksi bangunan.Respon:Tahun 2010, DKP mengajukan usulan penghapusan kepada Sekda melalui Dinas PPAD.Sesuai usulan tersebut, Sekda melalui Dinas PPAD menurunkan panitia penghapusan untuk meneliti, memperoleh bukti, dan menyusun BA Hasil Penelitian.Sekda menyusun draf SK Penghapusan Barang sesuai BA Hasil Penelitian.Walikota setuju, mengesahkan, dan menandatangani SK Penghapusan Barang.SK tersebut menjadi dasar penghapusan aset dari pencatatan, baik dari Daftar Barang Milik Daerah maupun Daftar Inventaris BMD Dinas Kelautan Perikanan yang berimplikasi juga pada penyajian di NeracaTERIMA KASIH