PENDEKATAN SISTEMIKOLEH SRI SUWANTI

PEMERINTAH pd semua tingkatan adlh sebuah sistem, terdiri dr komponen yg tersusun yg mrp satu kesatuan yg utuh, saling berhubungan secara fungsional, untuk mencapai tujuan tertentu.

Ryass rasyid 3 komponen besar yg menjadi bagian dalam menjalankan sistem

pemerintahan:

Aturan main dari sistem pemerintahan, konstitusi, penegakan hukum yg jelas, pola pola pengembangan etika pemerintahan

Lembaga yg menjalankan sistem pemerintahan, yg berwenang melaks aturan main yg berlaku

Pelaku yg menjadi aktor utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yg bertanggung jawab atas pelaks kewenangan yg melekat pada lembaga yg mewadahi

JW Forrester ciri ciri organisasi masa depan :

Ditiadakan hubungan antara atasan dan bawahan Sentra laba individual Penentuan imbalan secara objektif Penyusunan kebijakan yg dipisahkan dr pengabilan

kebijakan Restrukturisasi melalui EDP (elektronik data prosessing) Kebebasan dalam mencapai informasi Peniadaan monopoli internal Pengimbangan imbalan dan resiko Mobilitas individu Hak hak individu yang makin diperhatikan Pendidikan dlm organisasi

Fukuyama 2002 Keharmonisan bangsa yg dinamis didasrkan

pada asas saling percaya. Pemerintah adlah bisnis kepercayaan, shg perlu terus dibangun kepercayaan, untuk membangun sebuah bangsa yg maju diperlukan kondisi saling percaya yang tiggi ( high trust)

Di indonesia : low trust menuju ke arah distrust. Banyak perda yg dibatalkan oleh pusat karena menunjukkan disharmonisasi, dan banyak aturan pusat yg berganti-ganti dan saling bertabrakan antara satu dgn yg lainnya. disharmonisasi)

sistem Secara hirarki : sebuah sistem dapat

dianggap sbg sub sistem dr sistem yg lebih besar

Secara fungsi : sistem tediri dr komponen masukan (input), proses, keluaran (output), nilai guna (outcome), dampak (impact), manfaat (benefit), umpan balik (feed back), umpan ke depan (feed forward) serta lkingkungan (environment) meminjam teori dr ilmu hukum dan ilmu kebijakan publik

Menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan melalui pendekatan sistemik

Analisis dengan menggunakan hirarki sistem

Analisis mengunakan sistem secara fungsional

Analisis menggunakan hierarki sistem

Bahwa suatu sistem dapat merupakan sub sistem dari sistem lain yang lebih besar

Untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan di indonesia dpt digambarkan sbg berikut :

Suprasistem : pemerintahan internasional Sistem : pemerintahan nasional Subsistem : pemerintahan provinsi Sub-sub sistem : pemerintahan kabupaten /

kota Sub-sub-sub sistem : pemerintahan desa

Analisis mengunakan sistem secara fungsional

Pemerintahan pada semua tingkatan sbg sistem, sangat tepat bila dianalisis mengunakan pendekatan sistemik.

Komponen input sistem pemerintahan berupa :

1. Pegawai 2. Anggaran (APBD/APBN) 3. sarana dan prasarana 4. peraturan perundangan 5. manajemen

Komponen prosesdlm sistem pemerintahan berupa :

Proses pembuatan kebijakan melalui rapat-rapat

Proses pemerian layanan publik Proses mengubah input menjadi barang

dan atau jasa publik

Komponen Keluaran dalam sistem pemerintahan berupa

1. Barang publik : jalan raya, rumah sakit, sekolah, dll

2. Jasa publik : ijin rekomendasi, surat menyurat dll

Komponen nilai guna dalam sistem pemerintahan berupa :

1. kelancaran lalulintas krn pembangunan jalan oleh pemerintah

2. peningkatan kesehatan masyarakat 3. rakyat memiliki kepastian hukum krn

meliki ijin usaha yg sah dll

Komponen dampak dalam sistem pemerintahan berupa :

Perdagangan antar tempat lebih lancar Produktivitas rakyat menjadi lebih tinggi Perusahaan lebih bankabel

Komponen manfaat dari sistem pemerintahan berupa :

Kesejahteraan meningkat yang ditandaidengan pendapatan perkapita naik, solidaritas sosial menguat, kepatuhan membaik dsbg

Komponen umpan balik dalam sistem pemerintahan berupa

Pikiran pembaca yg dimuat dalam surat kabar

Surat dari masyarakat kepada pemerintah

Demonstrasi tentang suatu hal dsbg

Komponen umpan ke depan dalam sistem pemerintahan berupa

Uji materi terhadap UUD, UU PP dll Rapat-rapat teknis yg dihadiri oleh

tingkatan dan susunan pemerintahan

Komponen lingkungan dalam sistem pemerintahan ;

Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan dan keamanan

Pendekatan paradigmatik Paradigma : pandangan yg mendasar dr

ilmuwan thd pokok persoalan yg dipelajari oleh suatu ilmu

Untuk mempelajari peristiwa sosial

Pengertian pendekatan paradigmatik

Robert K Merton Model/ skemaTheodorson A compact outline of the major

concept, assumption, procedures, propositions and problem of subtantive area or the theorytical approch in sosiological analysis

Akira ida Research framework or theoritical approachAktivitas manusia yg dilandasi sperangkat norma (aturan) prinsip atau standart yg diterima oleh sekelompok orangAktivitas tsb dilaksanakan pada seperangkat pra kondisi yg sangat pentingMembagi paradigma besar dan paradigma kecil

Ciri ciri pendekatan paradigmatik untuk memahami gejala pemerintahan

1. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dari suaatu paradigma ttt, shg mudah untuk menghubungkan analisisnya sampai diperoleh pengetahuan yg benar

2. Awalnya menggunakan paradigma yg besar (major paradigm)b kemudian dianalisis lebih lanjut dengan paradigma terbatas (minor paradigm)

Paradigma metafisik Mrp konsesnsus yg terluas dr disiplin ilmu

yg menghasilkan suatu ilmu yg disebut eksemplar yg merupakan hasil dr penemuan ilmu pengetahuan yg diterima scr umum shg yg dikatakan bahwa yg terpenting dlm paradima yaitu eksemplar baru konsep kemudian teori

Paradigma metefisika memainkan beberapa fungsi :

Menunjukkan sesuatu yg ada dan tidak ada yg menjadi pusat perhatian dr suatu komunitas ilmuwan tt

Menunjukkan kpd komunitas ilmuwan tt yg memusatkan perhatian mrk untuk menemukan sesuatu yg ada untuk mjd pusat perhatian mereka

Menunjukkan pd ilmuwan yg berharap untuk menemukan sesuatu yg sungguh2 ada yg menjadi pusat perhatian mereka

Paradigma sosiologi Lebih banyak bicara tentang :keanekaragaman fenomena yg dpt tercakup

dlm pengertian spt : kebiasaan, contoh keputusan, hukum yg diterima, hasil perkembangan dr ilmu pengetahuan

dan hasil pengetahuan yg diterima secara

umum

Paradigma konstruk Paradigma yg paling sempit, suatu

pandangan mendasar dr suatu disiplin ilmu ttg suatu pokok persoalan

Menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dengan manggunakan pendekatan paradigmatik

Beberapa perubahan besar paradigma pemerintahan dapat digambarkan sbb :

copy

Ciri ciri paradigma weberian yaitu sbb :

1. para anggota staf scr pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas impersonal dr jabatannya

2. Terdapat hierarki jabatan yg jelas3. Fungsi jabatan dirinci jelas4. Pejabat diangkat atas dasar kontrak5. Para pejabat diseleksi atas dasar kulifikasi profesional yg

scr ideal dibuktikan dgn diploma yg didpt dr ujian6. Mrk digajidgn uang, dan biasanya disertai hak pensiun7. Pekerjaan pejabat adl pekerjaann satu satunya yg utama8. Pejabat tdk boleh mengambil kedudukan sbg milik pribadi,

begitu pula sumber sumber yg menyertai kedudukan tersebut

9. Pejabat tundukk pada pengendalian sistem yang disipliner

Dlam perjalanan waktu weberian mengalami penyimpangan :

1. Terjadi poliferasi / pembgkakan birokrasi2. Terjadi defisit keuangan karena salah urus3. Korupsi kolusi nepotisme4. Fasilitas publik terabaikan

Muncul dua paradigma besar : 1. Reinventing government David osborne

dan Gaebler2. Paradigma pasca briokrasi

Perbandingan paradigmano Paradigma Birokrasi Paradigma Pasca birokrasi

Keinginan publik Hasil hasil nilai warga negaraefisiensi Kualitas dan nilaiadministrasi Produksipengendalian Mendorong ketaatan pada

normaFungsi, kewenangan dan struktur spesifik

Mengidentifikasi misi pelayanan, pelanggan dan nilai guna

Membenarkan pembiayaan pembiayaan

Memindahkan nilai

Menekankan pada tanggung jawab

Membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja

Perbandingan Bad government dan Good government

1 Ciri bad Government Ciri Good governmentLamban dan bersifat reaktif Proaktifarogan Ramah dan persuasifkorup TransparanBirokratisme Mengutamakan

proses dan produkboros Proposional dan

profesionalBekerja seluruh naluriah Bekerja secara

sistemikEnggan berubah Pembelajaran

sepanjang hayatKurang berorientasi pada kepentingan publik

Menempatkan stakeholders ditempat utama

Governonce Adalah cara bagaimana kekuasaan negara

digunakan untuk mengelola sd ekonomi dan sosial guna pembangunan masy

Memiliki tiga domain :1. negara / pemerintahan sbg pembuat

kebijakan, pengendali dan pengawas2. Swasta/dunia usaha sbg penggerak

akitivitas bidang ekonomi3. Masyarakat sbg subjek dan objek dr sektor

pemrintahan dans wasta

Governonce didukung 3 elemen:politik Proses pembuatan keputusan untuk formulasi

kebijakan publik, yg dilakukan birokrasi dan bersama dengan politisi

ekonomi Proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi

administrasi Implementasi proses kebijakan yg diputuskan instasi politik

Ciri ciri tata pemerintahan yang baik

1. Mengikutsertakan semua baik sektor pemerintah, swasta dan masyarakat

2. Melakukan proses transparansi dan bertanggungjawab

3. Bersifat efektif dan adil 4. Menjamin adanya supremasi hukum5. Menjamin bahwa prioritas politik sosial dan

ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat6. Memperhatikan kepentingan mereka yg paling

miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan

Pembandingan government dan government

1 Unsur perbandingan government governancepengertian Dapat berarti

badan lembaga fungsi yg dijalankan oleh suatu organ tertiinggi dlm suatu negara

Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan

Sifat hubungan Hierarkhis, dlm arti yg memerintah berada dia atas, sedangkan warga negara yg diperintah berada dibawah

Hierarkhis dalam arti ada kesetaraan dan hanya dalam fungsi

Komponen terlibat Sbg subyek dan hanya ada satu institut pemerintah

PublikSwastamasyarakat

Pemegang peran yg dominan

Sektor pemerintah

Semua memegang peran sesuai dgn fungsi masingmasing

Efek yg diharapkan Kepatuhan warga masyarakat

Partisipasi warga negara

Hasil akhir yg diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara

Pencapaian tujuan negara dan tujuan masy mll partisipasi sbg warga negara maupun sbg warga masy

9 karakteristik good governance Partisipasi : 1 rasa suka rela tanpa paksaan 2 ada keterlibatan secara emotional 3. memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dr

keterlibatannya Penegakan hukum Transparansi Daya tanggap berorientasi pada konsesnsus Keadilan dan kesetaraan Keefektifan dan efisiensi Akuntabilitas ( organisasi, legal, politik, profesional dan

moral) Visi strategy

PENDEKATAN LEGALISTIK DALAM MEMPELAJARI ILMU

PEMERINTAHAN

Pengertian Suatu cara untuk melihat gejala dan

peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal, ini yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya. Kajian pemerintahan dr peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur jalannya pemerintahan

Ciri ciri pendekatan legalistik

Mempelajari pemerintahan dr dasar hukum yang mengaturnya

Berdasarkan hukum positif dilakukan analisis dengan melihat proses pembuatannya, isinya maupun pelaksanaannya

Dalam melakukan analisis ilmu pemerintahan banyak yang meminjam teori dari ilmu hukum dan kebujakan politik

Kebijakan publik sekurang kurang mengandung elemen-elemen:

Adanya isu, masalah publik dan tujuan publik yang dicapai

Adanya pilihan tindakan yang saling terkait u/ memecahkan masalah dan mencapai tujuan publik

Adanya tindakan pemerintah dan para aktor yg diarahkan pada pemecahan masalah dan mencapai tujuan publik

Adanya usulan tentang arah tindakan Adanya pengunaan sumber-sumber daya

strategis

Proses pembuatan kebijakan

Agenda setting : proses yang menggambarkan keg masalah publik kedalam agenda kebijakan

Polisi formulation : proses merumuskan alternatif pemecahan masalah

Policy adoption, pilihan dr alternatif yg didukung oleh para aktor kebijakan

Policy implementation. : pelaksanaan kebijakan melalui unit administrasi dengan menggunakan sumber dana dan daya

Policy assestment: penilaian implementasi kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan

Langkah strategis Tentukan objek yang diamati Pelajari hukum positif yang ada Badingkan hukum positif dengan fakta, data dan

informasi yang ada Ada dua metodologi yg dapat digunakan setelah

diperoleh pebandingan hukum positif dgn fakta data info,

Apabila mempelajari pemerintahan desa berdasarkan hukum positif digunakan metodologi ilmu pemerintahan. Tp bila terdapat kesenjangan antara hukum positif, fakta, data, info, ada penemuan masalah, mencari hubungan kausalitas, upaya solusi, digunakan metode penelitian sosial