Standar Operasional Prosedur Pendampingan dan Rujukan...

1

Standar Operasional Prosedur

Pendampingan dan RujukanPerempuan Korban Kekerasan

Yayasan Sanggar Suara Perempuan SoE

Standar Operasional Prosedur Pendampingan dan Rujukan Perempuan Korban KekerasanYayasan Sanggar Suara Perempuan SoE

2

3

P E N G A N T A R

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,atas penyertaan-Nya dalam penyusunan dan penyelesaianStandar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan dan

Rujukan Perempuan Korban Kekerasan, yang diharapkan dapatdijadikan acuan bagi pendamping yang memberikan pelayananpendampingan bagi perempuan korban kekerasan secara komprehensifdan berkualitas.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalampenyusunan SOP ini sehingga dapat mempermudah tugas pendampingdalam memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.Penyusunan SOP ini merupakan langkah antisipatif yang tepat, karenakasus kekerasan di masyarakat khususnya kekerasan terhadapperempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kasus yangmuncul ke permukaan yakni yang dilaporkan kepada lembaga pengadalayanan masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yangsebenarnya.

Melalui SOP ini, semakin banyak pendamping terlatih yangmampu memberikan pelayanan pendampingan dan penanganan bagiperempuan korban kekerasan, sehingga semakin kecil kesenjanganantara jumlah kasus kekerasan yang dilayani/dilaporkan dengan

Pengantar


4

jumlah kasus yang ada di masyarakat. Akhirnya kepada semua pihakyang telah berkontribusi terhadap penyusunan SOP ini, khususnyakepada The Asia Foundation yang telah memberikan dukunganfinansial, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

SoE, Desember 2015.

Direktris Yayasan Sanggar Suara Perempuan

Ir. Rambu Atanau Mella

5

D A F T A R I S I

Bagian 1.Standar Operasional Prosedur PendampinganPerempuan Korban Kekerasan ...................................................... 4I. Pengertian ............................................................................... 4II. Tujuan ..................................................................................... 4III. Ruang Lingkup ....................................................................... 4IV. Tahapan Pendampingan .......................................................... 5

Bagian 2.Sistem Rujukan Perempuan Korban Kekerasan ............................ 9I. Pengertian ............................................................................... 9II. Tujuan ..................................................................................... 9III. Prinsip ..................................................................................... 9IV. Ruang Lingkup ..................................................................... 10V. Tahapan Rujukan .................................................................. 10

Penutup ........................................................................................ 15

Daftar Isi


6

7

B A G I A N 1

Standar OperasionalProsedurPendampinganPerempuan KorbanKekerasan

I. P E N G E R T I A N.

a. Standar Operasional Prosedur pendampingan dan rujukanperempuan korban kekerasan adalah serangkaian instruksikerja tertulis yang dibakukan mengenai prosespenyelenggaraan administarasi, konseling, pendampingan,bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan olehsiapa.

b. Pendampingan adalah upaya yang terus menerus(berkelanjutan) dan sistematis dalam menfasilitasiperempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layananbaik dari aspek psikologis, hukum, medis, spritual dalamrangka mengatasi permasalahan dan pemberdayaan menujukemandirian korban.

Standar Operasional Prosedur Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan


8

c. Rujukan adalah proses pengalihan tanggung jawab secaratimbal balik kepada pihak/jaringan kerja yang memilikikompetensi, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi olehwilayah administrasi dalam memberikan layanan yang sesuaidengan kebutuhan perempuan korban kekerasan.

d. Korban adalah perempuan yang mengalami berbagai bentuktindakan kekerasan berbasis jender yang berakibatkesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik,seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalamlingkungan kehidupan pribadi.

e. Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuandalam memberikan layanan, pendampingan litigasi dan nonlitigasi bagi perempuan korban kekerasan serta mendorongterbangunnya kesadaran kritis bagi korban dan komunitas.

II. T U J U A N

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada perempuankorban kekerasan maka SOP ini memiliki tujuan sebagai berikut:a. Agar pendamping tetap menjaga konsistensi dan tingkat

kinerja pendamping dalam melaksanakan tugas di lembaga.b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap

pendamping dalam lembaga

9

c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab daripendamping.

d. Menghindari pendamping melakukan tindakanpenyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengankebijakan lembaga.

III. P R I N S I P

Prinsip bekerja dengan perempuan korban kekerasan antaralain:Perempuan korban kekerasan janganlah dipersalahkan ataskejadian yang menimpanyaPelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggungjawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannyaMasyarakat dan berbagai institusi pemerintah dan nonpemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secaratidak langsung atas masalah kekerasan terhadap perempuan.Solusi atas masalah kekerasan terletak pada kombinasi antaraaksi pribadi dan sosial, serta didukung oleh sistim hukumyang memadai.Tujuan bekerja membantu perempuan korban kekerasanadalah membantu mereka untuk membuat keputusan sendiri,dan agar selanjutnya lebih mandiri.



10

IV. R U A N G L I N G K U P

Ruang lingkup SOP ini meliputi:a. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang didampingi yakni:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga2. Kekerasan di ruang publik3. Kekerasan berbasis budaya dan agama

b. Kriteria PendampingPendamping yang akan melakukan pendampingan adalah:1. Memiliki pemahaman yang baik tentang gender,

Kekerasan terhadap Perempuan, Hak Asasi Perempuan,peraturan perundang-undangan yang memberikanperlindungan bagi perempuan.

2. Tidak sedang mengalami luka batin3. Mendengar, menyimak dengan baik dan memiliki rasa

empati4. Tidak melakukan diskriminasi5. Menjaga kerahasiaan6. Menghargai korban7. Memiliki etika yang baik dalam tutur kata, sikap dan

tingkah laku.c. Kriteria rujukan

Kasus yang akan dirujuk dan yang diterima oleh lembagaapabila:1. Layanan yang dibutuhkan korban tidak tersedia

dilembaga dan atau lembaga lain maupun individu.

11

2. Lokasi kejadian berada diluar kabupaten TTS dan ataudiluar Propinsi NTT

V. T A H A P A N P E N D A M P I N G A N

a. Penerimaan korban1. Korban diterima oleh staf SSP.2. Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan

oleh lembaga.3. Staf mengantar korban ke ruang konseling dan

menyerahkan kepada pendamping disertai buku tamusebagai register awal.

4. Pendamping mencatat identitas korban ke dalam formatbiodata. Format tersebut meliputi: Nomor register, hari/tanggal melapor, metode layanan, nama pendamping,jenis kasus, Identitas korban, Identitas pelaku, informasikekerasan yang dialami, keterangan kasus, kronologis,problem pelaku, informasi penanganan kasus,perkembangan kasus dan penutup.

b. Proses Pendampingan1. Pendamping memberikan respon cepat kepada korban

sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang dialamikorban sampai korban siap diajak bercerita.

2. Pendamping mendengarkan penjelasan tentang peristiwakekerasan yang dialaminya



12

3. Pendamping memberikan umpan balik terhadapperistiwa yang diceritakan dan memberikan alternatifopsi penyelesaian kasus dengan berbagai konsekuensidari setiap opsi yang ditawarkan.

4. Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing baik pendamping maupun korban dalam prosespenyelesaian kasus.

5. Pendamping mencatat kronologis kasus yang dialamikorban sebagai data dan informasi, bahan analisa selamaproses pendampingan untuk menemukan carapenyelesaian kasus yang tepat baik litigasi maupun nonlitigasi.

6. Jika dalam proses pendampingan, korbanmembutuhkan layanan hukum dari pengacara, polisi,jaksa dan hakim maka pendamping wajib mendampingikorban untuk mendapat layanan hukum tersebut.

c. Pendampingan untuk mendapat layanan kesehatan1. Bila korban membutuhkan layanan medis pendamping

segera merujuk korban ke layanan kesehatan terdekat.2. Pendamping wajib mendampingi korban ke layanan

kesehatan dan memberi keterangan kepada petugasmedis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dantepat.

3. Pendamping wajib meminta catatan penunjang mediskorban dan mendapat penjelasan dalam semua proseslayanan kesehatan.

13

4. Jika korban harus dirawat inap maka pendamping wajibmeminta pengamanan dari pihak keamanan biladibutuhkan.

5. Pendamping meminta keluarga untuk melengkapi semuapersyaratan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

d. Pendampingan Korban di kepolisian1. Pendamping mendampingi korban melapor kasus ke

Sentra Pelayanan Khusus Terpadu (SPKT)2. Pendamping dapat mendampingi korban pada saat

pemeriksaan medis untuk visum et repertum3. Pendamping wajib meminta surat tanda penerimaan

laporan (STPL)4. Pendamping wajib meminta surat pemberitahuan

perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP)5. Pendamping wajib mengingatkan korban untuk

mengumpulkan barang bukti (pakaian yang digunakansaat kejadian, alat bantu yang digunakan saat pelakumelakukan kekerasan) dan saksi.

6. Pendamping mendampingi korban untuk pengambilanBerita Acara Pemeriksaan (BAP).

7. Pendamping dapat memberi data dan informasi kepadapenyidik tentang temuan dalam konseling.

8. Pendamping wajib mengetahui penerapan pasal yangdigunakan dalam penuntutan terhadap pelaku.

9. Pendamping dan korban wajib menandatangani BAP.10. Pendamping berkoordinasi dengan penyidik untuk



14

merampungkan berkas kasus sampai pada tingkatpenyelesaian.

11. Pendamping wajib menginformasikan perkembangankasus kepada korban.

12. Bila korban memilih damai dikepolisian maka:Pendamping wajib meminta penyidik untukmemberi waktu kepada korban untuk berpikirsebelum mengambil keputusan tanpa tekanan.Pendamping wajib membaca isi perjanjian damaidari kedua belah pihak (Korban dan Pelaku).Pendamping dapat menyaksikan prosespenandatanganan surat perjanjian perdamaian.

e. Pendampingan di kejaksaan1. Pendamping wajib memastikan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) yang menangani kasus korban,2. Pendamping wajib menginformasikan kepada korban

JPU yang menangani kasus korban,3. Pendamping wajib mengecek status penanganan kasus

korban (P18, P19,P21),4. Pendamping wajib mendampingi dan mempertemukan

korban dengan JPU bila berkas kasus sudah dilimpahkankekejaksaan atau pun ke pengadilan.

f. Pendampingan di pengadilan1. Pendamping wajib melakukan konseling pra sidang

pengadilan,

15

2. Pendamping wajib melakukan pengenalan ruangpersidangan kepada korban,

3. Pendamping wajib membuat surat ijin untuk melakukanpendampingan dalam ruang persidangan terutama padapersidangan tertutup,

4. Pendamping wajib mendapatkan jadwal sidang daripengadilan,

5. Pendamping wajib menginformasikan agenda sidang(baca dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa,tuntutan, pembelaan, putusan, banding PeninjauanKembali) kepada korban,

6. Pendamping dapat mengikuti sidang dipengadilanapabila dimungkinkan,

7. Pendamping wajib menginformasikan hasil putusanperkara kepada korban dan keluarga.

g. Layanan Shelter (Rumah Aman)Syarat korban yang mendapat layanan shelter:1. Korban tidak bersedia tinggal dirumah keluarga dan atau

tidak memiliki keluarga terdekat dengan lembaga,2. Bila korban terancam.Layanan yang di butuhkan dan masa tinggal di shelter:1. Korban maksimal tinggal di shelter selam 14 hari namun

dapat diperpanjang jika kondisi korban belummemungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga.

2. Korban wajib mengetahui dan mentaati tata tertibpenggunaan shelter.



16

3. Pendamping wajib menginformasikan jadwal jagashelter kepada korban.

4. Pendamping wajib membuat catatan perkembanganintervensi kepada pendamping yang menggantikanpendamping yang jaga.

5. Team pendamping harus saling sharing perkembangankondisi korban dan proses hukum dll.

6. Pendamping memfasilitasi korban untuk mendapatkanlayanan pastoral bila diperlukan.

7. Pendamping memastikan kondisi shelter dalam keadaanaman dan nyaman bagi korban.

8. Pendamping wajib berkoordinasi dengan pihakmanagement lembaga dan meminta pengamanan daripihak keamanan bila korban dalam keadaan terancam.

9. Pendamping wajib memberikan informasi kepadakeluarga korban sebelum korban dipulangkan.

10. Pendamping perlu menginformasikan kepada keluargakorban tentang kondisi terkini korban.

11. Pendamping wajib meminta korban untukmenandatangani surat keterangan berakhirnya masatinggal di shelter.

12. Pendamping menyerahkan korban kepada keluargasetelah selesai masa tinggal di shelter.

13. Keluarga wajib menandatangani surat penyerahankorban.

17

h. Rehabilitasi Sosial1. Pendamping dapat melakukan konseling bagi keluarga

korban.2. Pendamping wajib menginformasikan kondisi korban

yang di dampingi kepada keluarga korban.3. Pendamping melakukan pendekatan kepada Tokoh

agama, Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, untukmelakukan fungsi kontrol agar korban tidak mendapatkekerasan berulang dari komunitas.

4. Bagi korban yang masih duduk di bangku pendidikan,pendamping melakukan pendekatan dengan lembagapendidikan agar korban dapat diterima kembali untukmelanjutkan pendidikan.

i. Reintegrasi1. Pendamping dapat mengidentifikasi potensi yang ada

pada korban.2. Pendamping dapat memfasilitasi korban untuk mendapat

layanan lain yang dibutuhkan oleh korban sesuai potensi(sekolah, ekonomi, ,ketrampilan lain, dll).



18

19

B A G I A N 2

Sistem RujukanPerempuan KorbanKekerasan

I. P E N G E R T I A N

a. Sistem rujukan adalah sebuah mekanisme yang memberikanpanduan dan prosedur yang jelas mengenai bagaimanamengarahkan seseorang (korban) atau suatu kasus ke sumberinformasi dan lembaga layanan lainnya.

b. Rujukan adalah proses pengalihan tanggung jawab secaratimbal balik kepada pihak/jaringan kerja yang memilikikompetensi, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi olehwilayah administrasi dalam memberikan layanan yang sesuaidengan kebutuhan perempuan korban kekerasan.

c. Menerima rujukan adalah pengalihan tanggung jawab darilembaga pengada layanan dan atau pihak lainnya untukmendapat layanan sesuai dengan kebutuhan korban.

d. Memberi rujukan adalah pengalihan tanggung jawab kepadalembaga pengada layanan yang berkompeten untuk prosespenanganan kasus sesuai kebutuhan korban.

Sistem Rujukan Perempuan Korban Kekerasan


20

e. Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuandalam memberikan layanan, pendampingan litigasi dan nonlitigasi bagi perempuan korban kekerasan serta mendorongterbangunnya kesadaran kritis bagi korban dan komunitas.

f. Korban adalah perempuan yang mengalami berbagai bentuktindakan kekerasan berbasis jender yang berakibatkesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik,seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalamlingkungan kehidupan pribadi.

II. T U J U A N

Tujuan SOP Sistem Rujukan adalah sebagai panduan dalampenanganan agar korban mendapat layanan yang komperhensifdan berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

III. P R I N S I P

Prinsip pengembangan sistem rujukan1. Non diskriminasi2. Keterbukaan3. Keterpaduan4. Kesetaraan5. Kerahasiaan

21

6. Penghargaan atas hak korban7. Pemberdayaan

IV. R U A N G L I N G K U P

Ruang lingkup SOP ini meliputi:a. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang didampingi yakni:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga2. Kekerasan di ruang publik3. Kekerasan berbasis budaya dan agama

b. Kriteria PendampingPendamping yang akan melakukan pendampingan adalah:1. Memiliki pemahaman yang baik tentang gender,

Kekerasan terhadap Perempuan, Hak Asasi Perempuan,peraturan perundang-undangan yang memberikanperlindungan bagi perempuan.

2. Tidak sedang mengalami luka batin.3. Mendengar, menyimak dengan baik dan memiliki rasa

empati.4. Tidak melakukan diskriminasi.5. Menjaga kerahasiaan.6. Menghargai korban.7. Memiliki etika yang baik dalam tutur kata, sikap dan

tingkah laku.



22

c. Kriteria rujukanKasus yang akan dirujuk dan yang diterima oleh lembagaapabila:1. Layanan yang dibutuhkan korban tidak tersedia

dilembaga dan atau lembaga lain maupun individu.2. Lokasi kejadian berada diluar kabupaten TTS dan atau

diluar Propinsi NTT.d. Pihak-pihak yang terlibat dalam rujukan antaralain :

1. Penyintas (korban yang akan menggunakan layananrujukan).

2. Lembaga bantuan pertama/individu pemberi rujukan.3. Lembaga penerima rujukan.4. Invidu/lembaga yang mengkoordinir berjalannya suatu

rujukan (Focal point).5. Pendamping.

V. T A H A P A N R U J U K A N

e. Penerimaan KorbanKorban diterima oleh staf SSP.1. Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan

oleh lembaga.2. Staf mengantar korban ke ruang konseling dan

menyerahkan kepada pendamping disertai buku tamusebagai register awal.

23

3. Pendamping mencatat identitas korban ke dalam formatbiodata. Format tersebut meliputi: Nomor register, hari/tanggal melapor, metode layanan, nama pendamping,jenis kasus, Identitas korban, Identitas pelaku, informasikekerasan yang dialami, keterangan kasus, kronologis,problem pelaku, informasi penanganan kasus,perkembangan kasus dan penutup.

f. Tahap Merujuk KasusSebelum merujuk korban, pendamping perlu melakukanbeberapa hal yakni :1. Membahas kebutuhan korban.2. Mencari informasi lembaga yang sesuai dengan

kebutuhan korban.3. Memberikan informasi kepada korban tentang lembaga

yang akan menerima korban.4. Mengisi formulir rujukan.5. Mendampingi korban secara langsung dan atau tidak

langsung ke lembaga tujuan rujukan.6. Bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi

perkembangan penanganan kasus dan kondisi korban.g. Tahap Menerima Rujukan

Sebelum pendamping melakukan pendampingan maka adabeberapa hal yang perlu dilakukan yakni:1. Mempelajari formulir rujukan dari lembaga perujuk2. Membahas kebutuhan dan langkah penanganan yang

dapat diberikan kepada korban



24

3. Memberikan layanan pendampingan sesuai kebutuhankorban yakni:

Pendamping memberikan respon cepat kepadakorban sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yangdialami korban sampai korban siap diajak bercerita.Pendamping mendengarkan penjelasan tentangperistiwa kekerasan yang dialaminyaPendamping memberikan umpan balik terhadapperistiwa yang diceritakan dan memberikanalternatif opsi penyelesaian kasus dengan berbagaikonsekuensi dari setiap opsi yang ditawarkan.Pendamping dan korban menyepakati peranmasing-masing baik pendamping maupun korbandalam proses penyelesaian kasus.Pendamping mencatat kronologis kasus yangdialami korban sebagai data dan informasi, bahananalisa selama proses pendampingan untukmenemukan cara penyelesaian kasus yang tepatbaik litigasi maupun non litigasi.Jika dalam proses pendampingan, korbanmembutuhkan layanan hukum dari pengacara,polisi, jaksa dan hakim maka pendamping wajibmendampingi korban untuk mendapat layananhukum tersebut.

4. Memberikan catatan tambahan pada formulir yang berisikondisi dan perkembangan korban

25

5. Menghubungi lembaga lain atau individu jika perludukungan lainnya

6. Mendampingi korban kelembaga bantuan berikutnya7. Menginformasikan perkembangan dan rujukan lainnya

kepada lembaga yang memberikan bantuan pertamah. Pendampingan untuk mendapat layanan kesehatan

Bila korban membutuhkan layanan medis pendamping segeramerujuk korban ke layanan kesehatan terdekat.1. Pendamping wajib mendampingi korban ke layanan

kesehatan dan memberi keterangan kepada petugasmedis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dantepat.

2. Pendamping wajib meminta catatan penunjang mediskorban dan mendapat penjelasan dalam semua proseslayanan kesehatan.

3. Jika korban harus dirawat inap maka pendamping wajibmeminta pengamanan dari pihak keamanan biladibutuhkan.

4. Pendamping meminta keluarga untuk melengkapi semuapersyaratan untuk mendapatkan layanan kesehatan

i. Pendampingan Korban dikepolisian1. Pendamping mendampingi korban melapor kasus ke

Sentra Pelayanan Khusus Terpadu (SPKT).2. Pendamping dapat mendampingi korban pada saat

pemeriksaan medis untuk visum et repertum.



26

3. Pendamping wajib meminta surat tanda penerimaanlaporan (STPL).

4. Pendamping wajib meminta surat pemberitahuanperkembangan hasil penyelidikan (SP2HP).

5. Pendamping wajib mengingatkan korban untukmengumpulkan barang bukti (pakaian yang digunakansaat kejadian, alat bantu yang digunakan saat pelakumelakukan kekerasan) dan saksi.

6. Pendamping mendampingi korban untuk pengambilanBerita Acara Pemeriksaan (BAP).

7. Pendamping dapat memberi data dan informasi kepadapenyidik tentang temuan dalam konseling.

8. Pendamping wajib mengetahui penerapan pasal yangdigunakan dalam penuntutan terhadap pelaku.

9. Pendamping dan korban wajib menandatangani BAP.10. Pendamping berkoordinasi dengan penyidik untuk

merampungkan berkas kasus sampai pada tingkatpenyelesaian.

11. Pendamping wajib menginformasikan perkembangankasus kepada korban.

12. Bila korban memilih damai dikepolisian maka:Pendamping wajib meminta penyidik untukmemberi waktu kepada korban untuk berpikirsebelum mengambil keputusan tanpa tekanan.Pendamping wajib membaca isi perjanjian damaidari kedua belah pihak (Korban dan Pelaku).

27

Pendamping dapat menyaksikan prosespenandatanganan surat perjanjian perdamaian.

j. Pendampingan dikejaksaan1. Pendamping wajib memastikan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) yang menangani kasus korban.2. Pendamping wajib menginformasikan kepada korban

JPU yang menangani kasus korban.3. Pendamping wajib mengecek status penanganan kasus

korban (P18, P19,P21).4. Pendamping wajib mendampingi dan mempertemukan

korban dengan JPU bila berkas kasus sudah dilimpahkankekejaksaan atau pun ke pengadilan.

k. Pendampingan dipengadilan1. Pendamping wajib melakukan konseling pra sidang

pengadilan.2. Pendamping wajib melakukan pengenalan ruang

persidangan kepada korban.3. Pendamping wajib membuat surat ijin untuk melakukan

pendampingan dalam ruang persidangan terutama padapersidangan tertutup.

4. Pendamping wajib mendapatkan jadwal sidang daripengadilan.

5. Pendamping wajib menginformasikan agenda sidang(baca dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa,tuntutan, pembelaan, putusan, banding PeninjauanKembali) kepada korban.



28

6. Pendamping dapat mengikuti sidang dipengadilanapabila dimungkinkan.

7. Pendamping wajib menginformasikan hasil putusanperkara kepada korban dan keluarga.

l. Layanan Shelter (Rumah Aman)Syarat korban yang mendapat layanan shelter:1. Korban tidak bersedia tinggal dirumah keluarga dan atau

tidak memiliki keluarga terdekat dengan lembaga.2. Bila korban terancam.Layanan yang di butuhkan dan masa tinggal di shelter:1. Korban maksimal tinggal di shelter selam 14 hari namun

dapat diperpanjang jika kondisi korban belummemungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga.

2. Korban wajib mengetahui dan mentaati tata tertibpenggunaan shelter.

3. Pendamping wajib menginformasikan jadwal jagashelter kepada korban.

4. Pendamping wajib membuat catatan perkembanganintervensi kepada pendamping yang menggantikanpendamping yang jaga.

5. Team pendamping harus saling sharing perkembangankondisi korban dan proses hukum dll.

6. Pendamping memfasilitasi korban untuk mendapatkanlayanan pastoral bila diperlukan.

7. Pendamping memastikan kondisi shelter dalam keadaanaman dan nyaman bagi korban.

29

8. Pendamping wajib berkoordinasi dengan pihakmanagement lembaga dan meminta pengamanan daripihak keamanan bila korban dalam keadaan terancam.

9. Pendamping wajib memberikan informasi kepadakeluarga korban sebelum korban dipulangkan.

10. Pendamping perlu menginformasikan kepada keluargakorban tentang kondisi terkini korban.

11. Pendamping wajib meminta korban untukmenandatangani surat keterangan berakhirnya masatinggal di shelter.

12. Pendamping menyerahkan korban kepada keluargasetelah selesai masa tinggal di shelter.

13. Keluarga wajib menandatangani surat penyerahankorban.

m. Rehabilitasi Sosial1. Pendamping dapat melakukan konseling bagi keluarga

korban2. Pendamping wajib menginformasikan kondisi korban

yang di dampingi kepada keluarga korban3. Pendamping melakukan pendekatan kepada Tokoh

agama, Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, untukmelakukan fungsi kontrol agar korban tidak mendapatkekerasan berulang dari komunitas



30

4. Bagi korban yang masih duduk dibangku pendidikan,pendamping melakukan pendekatan dengan lembagapendidikan agar korban dapat diterima kembali untukmelanjutkan pendidikan.

n. Reintegrasi1. Pendamping dapat mengidentifikasi potensi yang ada

pada korban.2. Pendamping dapat memfasilitasi korban untuk mendapat

layanan lain yang dibutuhkan oleh korban sesuai potensi(sekolah, ekonomi, ketrampilan lain, dll).

31

P E N U T U P

Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang mempunyaiperanan penting karena perempuanlah yang melahirkangenerasi baru sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan

pembangunan bangsa. Di sisi lain perempuan menjadi kelompok yangrentan terhadap tindak kekerasan. Jika perempuan tidak dilindungisecara memadai, maka mereka akan mengalami berbagai tindakkekerasan dan sering menjadi korban kekerasan. Apabila kasuskekerasan terhadap perempuan tidak ditangani dengan baik, akanberakibat pada penurunan kualitas SDM di kemudian hari. Oleh karenaitu perlu dilaksanakan upaya perlindungan dan pendampinganterhadap perempuan untuk mencegah mereka dari tindakan kekerasan.Melalui SOP pendampingan dan rujukan perempuan korban kekerasanini diharapkan agar kekerasan yang dialami oleh perempuan dapattertangani secara tepat.

Penutup


32

Standar Operasional Prosedur Pendampingan dan Rujukan...

Documents

Transcript of Standar Operasional Prosedur Pendampingan dan Rujukan...