STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PENGADILAN … · B. PERDATA KHUSUS 1. PERMOHONAN PERNYATAAN...
-
Upload
phungthien -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
Transcript of STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PENGADILAN … · B. PERDATA KHUSUS 1. PERMOHONAN PERNYATAAN...
DAFTAR ISI
BAB I PERDATA
A. PERDATA UMUM .......................................................................................................... 1
B. PERDATA KHUSUS
1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PKPU.................................. 10
2. HAKI .......................................................................................................................... 16
3. ARBITRASE.............................................................................................................. 32
4. KPPU ......................................................................................................................... 39
5. BPSK .......................................................................................................................... 43
6. PHI ............................................................................................................................. 47
7. PARPOL..................................................................................................................... 53
BAB II PIDANA
A. PIDANA UMUM............................................................................................................... 59
B. PIDANA KHUSUS
1. TIPIKOR .................................................................................................................... 65
2. PENGADILAN HAM............................................................................................... 69
3. PENGADILAN PERIKANAN .............................................................................. 71
4. PENGADILAN ANAK ........................................................................................... 76
5. PERLINDUNGAN ANAK ..................................................................................... 81
6. KDRT ......................................................................................................................... 87
7. LINGKUNGAN HIDUP ......................................................................................... 93
8. KEHUTANAN ......................................................................................................... 98
9. TINDAK PIDANA PERS ....................................................................................... 102
10. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ........................................................... 104
11. NARKOBA................................................................................................................. 122
12. TINDAK PIDANA TERORISME ........................................................................ 126
13. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ................................................ 130
14. TINDAK PIDANA HAKI ....................................................................................... 136
BAB III KEPANITERAAN HUKUM ................................................................................................ 145
BAB IV ADMINISTRASI UMUM
A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS .................................................................................... 147
B. TUGAS SUB BAG. UMUM ............................................................................................ 147
C. TUGAS SUB BAG. KEUANGAN .................................................................................. 152
D. TUGAS SUB BAG. KEPEGAWAIAN .......................................................................... 155
BAB V PENGAWASAN MELEKAT ............................................................................................... 161
BAB VI KENYAMANAN/KEAMANAN/KESELAMATAN ...................................................... 174
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 1 dari 172
BAB I
PERDATA
A. PERDATA UMUM
1. Penyelesaian Pekara : Jangka Waktu
- Pendaftaran gugatan dan Permohonan, diselesaikandalam waktu 1 (satu) hari kerja, setelah biaya perkaraditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusanKetua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bankyang ditunjuk setelah meja pertama memberikan nomorrekening Pengadilan Negeri tersebut.
- Registrasi perkara perdata gugatan permohonandiselesaikan pada hari itu juga.
- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua PengadilanNegeri melalui Panitera untuk ditetapkan MajelisHakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga ataupaling lama pada hari kerja berikutnya.
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan MajelisHakim/Hakim dan Panitera menunjuk PaniteraPengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja
- Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang olehMajelis Hakim/Hakim, ditetapkan pada hari itu juga.
- Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkanwaktu selama 7 hari kerja, kecuali panggilan delegasidisesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeriyang akan dimintakan bantuan delegasi dan untukpanggilan luar negeri paling lama 3 bulan / disesuaikandengan ketentuan Departemen Luar Negeri
- Setelah para pihak hadir pada sidang yang pertamaMajelis Hakim menunjuk mediator dan memberikantenggang waktu untuk Mediasi sesuai PERMA No. 01Tahun 2008.
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggalpenundaan sidang beserta alasannya pada hari itu jugakepada Kepaniteraan Perdata.
- Pemeriksaan perkara (Gugatan, Jawaban, Replik,Duplik/Pembuktian, Kesimpulan, Putusan) diselesaikanpaling lama 5 bulan.
- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biayaperkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dansetelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
2 hari Kerja
1 hari kerja
7 hari kerja
1 hari kerja
5 bulan, tenggangwaktu mediasi tidak
dihitung
1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 2 dari 172
Kasir Perdata pada hari itu juga
- Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakimmembacakan putusan yang telah siap dibacakan danditandatangani/ putusan sudah nett
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amarputusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itujuga setelah putusan diucapkan dan disertai perintahuntuk disertai perintah untuk memberitahukan putusankepada para pihak yang tidak hadir.
- Kepaniteraan Perdata mencatat perkembanganpersidangan tersebut kedalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelahmenerima laporan dari Panitera Pengganti.
- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajibmenyelesaikan minutasi dan Pemberkasan perkara 14hari kerja setelah putusan akhir diucapkan.
1 hari kerja
1 hari kerja
14 hari kerja
2. Proses Banding : Jangka Waktu
- Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggangwaktu: 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelahputusan diberitahukan kepada para pihak yang tidakhadir.
- Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbandingpaling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan bandingditerima tanpa menunggu Memori Banding.
- Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan olehPanitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalamwaktu 14 hari setelah permohonan bandingdiajukan.
- Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas (inzage) selama : 14 hari kerja.
- Pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi paling lama 30hari sejak pernyataan banding diterima (tanpa harusmenunggu Memori Banding/terkecuali adapemberitahuan delegasi yang belum kembali).
- Jika permohonan banding tersebut dicabut olehPemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belumdiputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukankepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itujuga.
- Apabila ada memori banding yang diterima oleh
14 hari kalender
2 hari kerja
14 hari kerja
14 hari kerja
30 hari kerja
1 hari kerja
3 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 3 dari 172
Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim makaPengadilan Negeri mengirimkan memori banding danatau kontra memori banding tersebut sesegera mungkindengan disertai relaas pemberitahuan.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copymasing-masing putusan, apabila tidak, maka berkasdinyatakan tidak lengkap.
- Dalam setiap putusan banding yang diterima dariPengadilan Tinggi harus disertai soft copy.
- Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggidiberitahukan kepada para pihak dalam waktu palinglama 2 hari setelah putusan diterima.
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Menggunakan PINuntuk pengamanan
2 hari kerja
3. Proses Kasasi : Jangka Waktu
- Pemeriksaaan Kasasi dapat diajukan dalam tenggangwaktu : 14 hari setelah putusan banding diberitahukankepada para pihak.
- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada TermohonKasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataankasasi diterima.
- Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinyadalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasidiajukan.
- Memori Kasasi harus diberitahukan kepada TermohonKasasi dalam waktu : 2 hari kerja setelah memoriditerima.
- Kontra memori Kasasi dapat diserahkan oleh TermohonKasasi dalam waktu: 14 hari, setelah termohon kasasimenerima memori kasasi.
- Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agungpaling lama 65 hari sejak pernyataan kasasi diterima.
Catatan:Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung R.Itenggat waktu 30 hari, akan tetapi setelah melihatperhitungan penyampaian memori dan kontra memorimembutuhkan waktu yang lebih, untuk itu tenggatwaktu 30 hari tidak cukup.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copymasing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas
14 hari kalender
2 hari kerja
14 hari kerja
2 hari kerja
14 hari kerja
65 hari kalender
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 4 dari 172
dinyatakan tidak lengkap.
- Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dariMahkamah Agung dimohon disertai soft copy.
- Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalamwaktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima
Menggunakan PINuntuk pengamanan
2 hari kerja
4. Proses Peninjauan Kembali : Jangka Waktu
- Penerimaan permohonan dan pencataan dalam registerPeninjauan Kembali paling lama : 2 hari.
- Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalamtenggang waktu : 180 hari setelah putusan kasasidiberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukanbukti baru (novum), disertai dengan alasan PeninjauanKembali.
- Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembalikepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembaliditerima.
- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dalam waktu :30 hari, setelah Termohon Peninjauan Kembalimenerima alasan Peninjauan Kembali.
- Dalam waktu paling lama : 30 hari setelah jawabanditerima dari Termohon Peninjauan Kembali berkaspeninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copymasing-masing putusan, apabila tidak, maka berkasdinyatakan tidak lengkap.
- Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterimadari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.
- Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada parapihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusanditerima.
2 hari kerja
180 hari kalender
2 hari kerja
30 hari kalender
30 hari kalender
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Menggunakan PINuntuk pengamanan
2 hari kerja
5. Delegasi : Jangka Waktu
- Permintaan pemberitahuan ke Pengadilan Negerilain/delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja.
- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
1 hari kerja
3 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 5 dari 172
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebutditerima, paling lama : 3 hari kerja.
- Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeripemohon bantuan, diselesaikan : 2 hari kerja.
- Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerjaJurusita apakah sudah benar-benar melaksanakantugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusitaapabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepadaWakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
- Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasiuntuk melaksanakan panggilan delegasi dari PengadilanNegeri pemohon.
2 hari kerja
Tim Delegasi dibentuksecara periodik
6. Sita dan Eksekusi : Jangka Waktu
I. Sita Jaminan :
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminandari Majelis Hakim pada hari itu juga.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itujuga setelah pemohon membayar panjar biayaperkara/Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) danmencatatnya ke dalam buku register penyitaan.
- Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama : 3hari setelah menerima berkas sita jaminan dariKepaniteraan perdata/bagian eksekusi.
- Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepadaKepaniteraan Perdata/bagian eksekusi perdatapaling lama : 1 hari setelah pelaksanaan sitajaminan.
II. Aanmaning :
- Surat masuk permohonan aanmaning, di disposisiKPN dan Pansek pada hari yang sama, jikapemohon aanmaning itu setelah dibaca dandipelajari ternyata memenuhi syarat untukdilaksanakan, maka KPN kembali membuatpersetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaningyang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPNmemerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untuk
1 hari kerja
1 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
14 hari kalender
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 6 dari 172
dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhisyarat atau tidak.
- Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, danmencatatnya ke dalam register eksekusi paling lama1 hari setelah menerima disposisi.
- Kepaniteraan Perdata/ bagian eksekusimempersiapkan Penetapan KPN paling lama : 2 harisetelah pemohon membayar SKUM.
- Penyerahan berkas aanmaning/peneguran olehbagian eksekusi ke KPN untuk ditetapkan hari dantanggal peneguran (pada hari itu juga).
- Panitera menunjuk jurusita untuk melakukanpemanggilan pada hari itu juga.
- Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaningdiperhitungkan : 7 hari kerja untuk di dalamwilayah Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja di luarwilayah hukum Pengadilan Negeri yangbersangkutan.
- Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohonpada hari itu juga dan atau paling lama 3 harisebelum hari dan tanggal peneguran yang telahditetapkan.
- Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hariitu juga setelah dilakukan peneguran.
III. Sita Eksekusi dan Pengangkatan Sita:
- Surat masuk permohonan sita eksekusi danpengangkatan sita eksekusi di disposisi KPN danPansek pada hari yang sama, jika pemohon sitaeksekusi dan pengangkatan sita itu setelah dibacadan dipelajari ternyata memenuhi syarat untukdilaksanakan, maka KPN kembali membuatpersetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaningyang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPNmemerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untukdipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhisyarat atau tidak.
- Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, danmencatatnya kedalam buku register eksekusi paling
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
7 hari kerja
14 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
14 hari kalender
1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 7 dari 172
lama 1 hari setelah menerima disposisi.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 harisetelah pemohon membayar SKUM untukselanjutnya dibuatkan Penetapan sita eksekusi.
- KPN/Pansek meneliti Penetapan sita eksekusi untukditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
- Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama 3hari setelah menerima berkas sita eksekusi daribagian eksekusi.
- Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepadabagian eksekusi perdata paling lama 1 hari setelahpelaksanaan sita eksekusi.
IV. Eksekusi Riil / Pengosongan :
- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPNdan Pansek pada hari yang sama, jika pemohoneksekusi riil/ pengosongan itu setelah dibaca dandipelajari ternyata memenuhi syarat untukdilaksanakan, maka KPN kembali membuatpersetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaningyang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPNmemerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untukdipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhisyarat atau tidak.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 harisetelah pemohon membayar SKUM untukselanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.
- KPN / Pansek meneliti penetapan eksekusi untukditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
- Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.
- Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama3 hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagianeksekusi.
- Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaaneksekusi kepada para pihak paling lama 3 harisebelum hari dan tanggal peneguran yang telah
2 hari kerja
1 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
14 hari kalender
2 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
3 hari kerja
3 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 8 dari 172
ditetapkan.
- Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepadakepada bagian perdata paling lama 1 hari setelahpelaksanaan eksekusi.
V. Eksekusi Lelang :
- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPNdan Pansek pada hari yang sama, jika pemohoneksekusi lelang itu setelah dibaca dan dipelajariternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, makaKPN kembali membuat persetujuan untukdilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutanpada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkasperkara untuk di aanmaning maka berkas harusdiserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudahlengkap dan memenuhi syarat atau tidak.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi KPN/Pansek.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 harisetelah pemohon membayar SKUM untukselanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang.
- KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelanguntuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan surat permohonan pelaksanaanlelang kepada kantor lelang paling lama 2 harisetelah Penetapan ditandatangani.
Catatan :
Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor
kesulitan masing-masing perkara.
VI. Laporan Perdata (untuk diserahkan kepadaKepaniteraan Hukum).
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporanbulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambatpada tanggal 3 tiap bulannya.
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4bulanan kepada Panitera Hukum paling lambat padatanggal 3 tiap 4 bulannya.
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6bulanan kepada Paniera Muda Hukum paling lambat
1 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
Pada tanggal 3 tiapbulannya
Pada tanggal 3 tiap 4bulannya
Pada tanggal 3 tiap 6bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 9 dari 172
pada tanggal 3 tiap 6 bulannya.
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporantahunan kepada Paniera Muda Hukum paling lambatpada tanggal 3 Januari Tahun berikutnya.
Pada tanggal 3 JanuariTahun berikutnya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 10 dari 172
B. PERDATA KHUSUS
1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
1. URAIAN Jangka Waktu
- Pendaftaran permohonan kepailitan, pencabutan putusanpailit, rehabilitasi dilakukan setelah biaya perkara dibayarsesuai dengan apa yang ditaksir oleh Meja Pertamaberdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri,yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk setelah MejaPertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeritersebut;
1 hari kerja
- Registrasi perkara perdata permohonan, diselesaikan 1 harikerja;
1 hari kerja
- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua PengadilanNegeri melalui Panitera untuk ditetapkanMajelisnya/Hakim, diselesaikan 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakimdan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu 2hari kerja;
2 hari kerja
- Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh MajelisHakim/Hakim, ditetapkan 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Untuk sah dan patutnya pemanggilan sidang dibutuhkanwaktu selama 7 hari kerja, sebelum hari sidang yangditetapkan;
7 hari kerja
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggalpenundaan sidang beserta alasannya kepada KepaniteraanPerdata;
1 hari kerja
- Pemeriksaan perkara (Permohonan, Jawaban, Pembuktian,Kesimpulan, Putusan), diselesaikan paling lama 60 harikerja sesuai court calender;
60 hari kerja
- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkarakepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelahputusan diucapkan wajib melaporkan kepada Kasir Perdata1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pada saat Putusan diucapkan Majelis Hakim membacakanputusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani 1hari kerja;
1 hari kerja
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amarputusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusandiucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukanputusan kepada para pihak yang tidak hadir 1 hari kerja;
1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 11 dari 172
- Kepaniteraan Perdata mencatat perkembanganpersidangan tersebut ke dalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu setelah menerima laporan dariPanitera Pengganti 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan(kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan7 hari kerja;
7 hari kerja
- Salinan putusan yang memuat pernyataan pailit harusdisampaikan kepada Hakim Pengawas, Kurator, setelahputusan 3 hari kerja;
3 hari kerja
- Hakim Pengawas menetapkan media pengumuman putusanpernyataan pailit, rapat kreditur pertama, bataspenyampaian pengajuan tagihan ke Kurator dalam 2 (dua)Koran harian dan berita Negara 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Usul penggantian atau penambahan Kurator diserahkankepada Majelis Hakim (Pasal 71) 1 hari kerja
1 hari kerja
- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksausul tersebut dengan memanggil Kurator, pemohon dalamwaktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim dapat memutuskan penggantian ataupenambahan kurator selama 2 - 3 kali sidang dalam waktusebulan;
2 - 3 kali sidangdalam waktu
sebulan
- Hakim Pengawas harus menyerahkan perselisihan tagihanyang tidak dapat didamaikan (Renvoi Procedure) kepadaMajelis Hakim/Ketua Pengadilan Niaga setelah rapatkreditur deadlock tentang tagihan tersebut denganmemerintahkan pihak-pihak menghadap persidangan yangditetapkan untuk itu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim segera memutus perkara perselisihantagihan (Renvoi Procedure) tersebut selama 2 - 3 kalisidang dalam waktu sebulan;
2 – 3 kali sidangdalam waktu
sebulan
- Hakim Pengawas menyerahkan Akta Perdamaian yangdisepakati untuk dihomologasi atau ditolak oleh MajelisHakim setelah rapat kreditur memutuskan perdamaiantercapai dengan menetapkan hari sidang untuk itu sertamemerintahkan para pihak, Kurator dan Hakim Pengawasmenghadiri sidang paling lama 14 hari setelah rapatkreditur tersebut dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim harus memutuskan untuk mengesahkan ataumenolak perdamaian tersebut dalam waktu 7 hari kerja;
7 hari kerja
- Dalam hal Daftar Pembagian telah dibuat, maka HakimPengawas memerintahkan kurator mengumumkan DaftarPembagian tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian untuk
1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 12 dari 172
memberi kesempatan kepada kreditur atau debiturmengajukan keberatan dalam tenggang waktu yangditetapkan oleh Hakim Pengawas dalam rapat krediturdalam waktu 1 hari kerja;
- Dalam hal diajukan keberatan atas Daftar Pembagiantersebut, maka Hakim Pengawas menetapkan hari sidanguntuk itu dengan memerintahkan pelawan dan kuratormenghadap di sidang tersebut 7 hari setelah batas waktupengumuman berakhir dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim menetapkan dan mengumumkanpermohonan rehabilitasi tersebut dalam 2 (dua) suratkabar harian yang ditunjuk selama 60 hari setelahpermohonan rehabilitasi didaftarkan dalam waktu 1 harikerja;
1 hari kerja
- Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biayakepailitan, maka Hakim Pengawas dapat mengajukan usulpencabutan putusan pernyataan pailit kepada MajelisHakim;
1 hari kerja
- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk usulpencabutan putusan kepailitan tersebut dengan memanggilatau mendengar debitur dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim memutus usul pencabutan putusanpernyataan pailit tersebut untuk mendengar panitiakreditur sementara dan setelah memanggil secara sah ataumendengar debitor dalam waktu 2 - 3 kali sidang dalamwaktu sebulan;
2 – 3 kali sidangdalam waktu
sebulan
2. Proses Kasasi Jangka Waktu
- Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 8hari setelah putusan kepailitan, renvoi procedure,pengesahan atau penolakan perdamaian diucapkan dengandisertai Memori Kasasi dalam waktu 8 hari kerja;
8 hari kerja
- Pendaftaran permohonan Kasasi dilakukan setelahmembayar biaya kasasi dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Memori Kasasi harus diberitahukan kepada TermohonKasasi setelah permohonan didaftarkan dalam waktu 2 harikerja;
2 hari kerja
- Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh TermohonKasasi setelah permohonan kasasi didaftar dalam waktu 7hari kerja;
7 hari kerja
- Kontra Memori Kasasi harus dikirimkan kepada PemohonKasasi dalam waktu 2 hari kerja;
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 13 dari 172
- Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agungpaling lama 14 hari sejak pernyataan kasasi diterima dalamwaktu 14 hari kerja;
14 hari kerja
- Permohonan Kasasi harus diputus oleh Mahkamah Agungsetelah berkas diterima dalam waktu 60 hari kerja;
60 hari kerja
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidaklengkap;
MenggunakanPIN untuk
pengamanan
- Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari MahkamahAgung dimohon disertai soft copy;
MenggunakanPIN untuk
pengamanan- Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam
waktu paling lama 2 hari kerja setelah putusan diterima;2 hari kerja
3. Proses Peninjauan Kembali Jangka Waktu
- Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam registerPeninjauan Kembali dilakukan dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalamtenggang waktu 180 hari kerja setelah putusan mempunyaikekuatan hukum tetap apabila ditemukan bukti baru(novum) dan 30 hari kerja setelah inkracht apabiladidasarkan pada adanya kekeliruan dalam putusan hakim;
180 hari kerja
30 hari kerja
- Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali paling lama 2 hari kerjasetelah permohonan Peninjauan Kembali didaftar;
2 hari kerja
- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkanoleh Termohon Peninjauan Kembali setelah permohonanPeninjauan Kembali didaftar dalam waktu 7 hari kerja;
7 hari kerja
- Dalam waktu paling lama 30 hari setelah didaftarpermohonan Peninjauan Kembali harus dikirim keMahkamah Agung;
30 hari kerja
- Putusan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalamwaktu 60 hari kerja;
60 hari kerja
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakantidak lengkap;
- Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterimadari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy;
- Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada parapihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusanditerima;
2 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 14 dari 172
4. Pendaftaran Permohonan PKPU
A. Permohonan PKPU yang diajukan Debitor
- Pembayaran panjar/biaya setelah dilakukan permohonanPKPU berkas sesuai check list, kemudian dilakukanpendaftaran permohonan tersebut, kemudian dilakukanpendaftaran permohonan tersebut, kemudian untukditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutuskan dan menyerahkan berrkas kepada MajelisHakim dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak Pemohondilakukan pada saat pendaftaran;
- Putusan permohonan oleh Debitor tersebut untukmengabulkan PKPU sementara harus sudah diucapkandalam tenggang waktu 3 hari sejak permohonan PKPUdidaftar (Pasal 225);
3 hari kerja
B. Permohonan PKPU yang diajukan Kreditur
- Pembayaran biaya perkara dilakukan di Bank yang ditunjuksetelah dicek kelengkapan berkas sesuai check list danRegistrasi Perkara Permohonan PKPU dilakukan setelahbukti pembayaran diserahkan kepada Panitera MudaPerdata dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua PengadilanNegeri melalui Panitera untuk ditetapkan MajelisHakim/Hakim dan kemudian Ketua Pengadilan Negerimenetapkan Majelis Hakim/Hakim;
- Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakimdilakukan dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pemanggilan oleh Jurusita dilakukan 7 hari sebelum sidangyang ditetapkan dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pemeriksaan Perkara PKPU (jawab-jinawab) denganpenundaan sidang 1 hari;
- Permohonan PKPU harus diputus oleh Majelis Hakim untukmenetapkan PKPU sementara dalam kurun waktu 20 harisejak didaftar;
20 hari kerja
- Putusan PKPU sementara harus sudah disampaikan kepadaHakim Pengawas dan Pengurus setelah putusan diucapkandalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pengadilan melalui pengurus harus memanggil debitor dankreditur yang dikenal untuk menghadap sidang yangdiselenggarakan pada saat PKPU sementara berakhir;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 15 dari 172
- Pada hari sidang yang diselenggarakan pada waktuberakhirnya PKPU sementara, Majelis Hakim harusmemutuskan PKPU sementara, Majelis Hakim harusmemutuskan pemberian PKPU tetap paling lama 270 hariatas persetujuan para kreditur (konkuren) atau debiturdinyatakan pailit karena PKPU tetap ditolak dan pada saatpersidangan tersebut harus didengar Hakim Pengawas,pengurus Debitur maupun Krediturnya (kuasanya);
Pada hari itujuga
- Usul penggantian Pengurus sebagaimana dimaksud dalamPasal 236 ayat (3) UU No. 37/2004 diserahkan oleh HakimPengawas kepada Majelis Hakim dalam waktu 2 hari kerja;
2 hari kerja
- Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang atas usulpenggantian Pengurus setelah adanya usul dari HakimPengawas, atau kreditur atau Pengurus atau Pengurus yanglain;
1 hari kerja
- Setiap waktu Majelis Hakim dapat memutuskan usulpenggantian pengurus, setelah mendengar pengurus yangbersangkutan dan mengganti dengan pengurus lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) UU No.37/2004;
14 hari kerja
- Rencana perdamaian yang telah disepakati menjadiperjanjian perdamaian harus diajukan tertulis oleh HakimPengawas kepada Majelis Hakim untuk disahkan atauditolak setelah rapat kreditor memutuskan perdamaianyang disepakati;
2 hari kerja
- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memutuskanperdamaian yang telah disepakati tersebut;
2 hari kerja
- Majelis Hakim memutuskan mengesahkan perdamaian ataumenolak dengan menyatakan debitur pailit pada sidangyang ditetapkan;
14 hari kerja
- Kasasi dan Peninjauan Kembali secara mutatis danmutandis mengikuti ketentuan kepailitan;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 16 dari 172
2. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
A. TEKNIS ADMINISTRASI
Penerimaan Gugatan
URAIAN WAKTUa. Pendaftaran Gugatan Tingkat Pertama
1) Penggugat atau advokat menyerahkan gugatan kepadaPanitera Muda perdata/Niaga dengan kelengkapanformal sekurang-kurangnya :a. Surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga.b. Surat Kuasa khusus.c. Kartu Anggota Advokat
2) Penggugat diwajibkan untuk menyertakan.a. Bukti permulaan terjadinya pelanggaran hak yang
dianggap merugikan Penggugat.b. Alas hak yang mendasari gugatan, misalnya sertifikat
HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal(Ditjen HKI).
3) Petugas pada meja pertama mencatat dokumen gugatanHKI yang dilampirkan oleh Penggugat pada lembardokumentasi daftar dokumen yang diserahkanPenggugat.
4) Panitera mengembalikan berkas perkara yang belumlengkap kepada Penggugat, dengan dijelaskan supayamelengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan yangtercantum dalam formulir kelengkapan berkas perkara.
5) Dalam hal berkas perkara telah lengkap, petugaspenerimaan berkas membuat SKUM (Surat Kuasa UntukMembayar) dalam rangkap tiga, (sesuai formulir yangditentukan ).a. Lembar pertama untuk Penggugat.b. Lembar kedua untuk dilampirkan dalam berkas
perkara.c. Lembar ketika untuk arsip.Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah biayaperkara sebagaimana dicantumkan dalam SKUM olehPanitera Muda perdata sebagai petugas meja pertama
6) Besarnya biaya perkara ditetapkan berdasarkan suratKeputusan ketua Pengadilan Negeri/Niaga yangbersangkutan.
7) Biaya perkara HKI dibayar sekaligus kepada Kasir yangmerupakan bagian dari Panitera Muda Perdata/Niaga.
8) Kasir setelah menerima pembayaran menanda tangani,membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM dansekaligus mencantumkan nomor baik pada SKUMmaupun pada lembar pertama surat gugatan.
9) Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tataurutan penerimaan biaya perkara pada buku Jurnal.
10)Setelah Penggugat memenuhi kewajiban pembayaranmaka berkas permohonan yang dilampiri dengan SKUMdan tanda terima pendaftaran diteruskan pada petugas
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 17 dari 172
register untuk didaftar.11)Petugas register mencatat data serta mendaftar perkara
sesuai dengan nomor perkara yang tercantum padaSKUM/lembar pertama surat gugatan pada registerInduk Perkara HKI sesuai dengan urutan pencatatanyang ada.
Setelah perkara didaftar, petugas register member tanda terimapendaftaran kepada Penggugat atau Advokat. Formulir TandaTerima Gugatan diberikan sesuai dengan jenis gugatan yangdiajukan.
b. Pendaftaran Kasasi.1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan
perkara HKI, adalah dengan mengajukan kasasi.2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara
HKI pada Pengadilan Niaga, mutatis mutandis berlakupada pendaftaran permohonan Kasasi.
3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh Pemohonditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI.
4) Setelah Pemohon kasasi menyelesaikan kewajibanpembayaran biaya perkara, Pemohon Kasasi diberikantanda terima dan SKUM yang ditandatangani PetugasKas pada tanggal yang sama dengan tanggalpenerimaan.
5) Petugas Register pada meja kedua mencatat tanggalpengajuan permohonan pada register induk perkara HKI.
6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaranpermohonan kasasi untuk ditandatangani oleh Paniteradan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkasperkara.
7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalamregister induk perkara diteruskan kepada petugasurusan upaya hukum HKI pada meja kedua untukditelaah kelengkapannya dan dicatat pada registerpermohonan Kasasi HKI.
8) Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasikepada petugas meja kedua selambat-lambatnya:a. 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Kasasi
didaftarkan untuk perkara Hak Paten dan Merek.b. 14 (empat) belas hari kalender setelah permohonan
Kasasi didaftarkan untuk perkara Hak Cipta dan 14(empat belas) hari kerja untuk desain industri, danDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu
9) Petugas pada meja kedua wajib memberikan tandaterima memori kasasi dan mengirimkan permohonanserta memori kasasi kepada pihak Termohon kasasidalam jangka waktu :a. 2(dua) hari kerja setelah penyerahan memori Kasasi,
untuk perkara paten, Merek, Desain Industri danDesain Tata Letak Sirkuit terpadu.
b. 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan Memorikasasi untuk perkara hak Cipta.
10)Dalam hal Termohon kasasi mengajukan kontra memori
7 hari
14 hari kalender
14 hari kerja
2 hari kerja
7 hari kalender
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 18 dari 172
kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebutharus sudah disampaikan kepada petugas pada mejakedua dalam jangka waktu :a. Paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah tanggal
termohon kasasi menerima memori kasasi, untukperkara paten, Merek, Desain industri, dan Desaintata letak sirkuit Terpadu.
b. Paling lambat 14 (empat belas) kalender setelahtanggal termohon Kasasi menerima memori kasasi,untuk perkara hak Cipta.
11)Petugas meja kedua harus mempersiapkan salinankontra memori kasasi dan menyerahkan kepadaPanitera, agar panitera dapat menyampaikan salinantersebut kepada pemohon Kasasi dalam waktu:
2(dua) hari kerja setelah dokumen tersebut diserahkan olehtermohon:
a. Kasasi, untuk perkara Paten, merek, Desain Industri,dan Desain tata letak sirkuit terpadu.
b. 7(tujuh) hari kalender setelah dokumen tersebutdiserahkan oleh termohon Kasasi, untuk perkara hakcipta.
c. Pemberkasan perkara Kasasi.1) Petugas pada meja kedua memeriksa kelengkapan
berkas, kemudian membagi berkas tersebut kedalamberkas A dan berkas B.
2) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkarapada pengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsipPengadilan Niaga.Berkas A berisi :a. Surat Gugatanb. Penetapan Penunjukan majelis Hakim.c. Penetapan hari Sidang.d. Panggilan-panggilan.e. Berita Acara Sidang (Jawaban/Tanggapan dan bukti-
bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara).f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang
berpekara.g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi.h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan
dengan perkara (bila ada).i. Berita acara Sita jaminan/Penyegelan (bila ada).j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh
kedua belah pihak ( bila ada).k. Surat-surat bukti Pemohon.l. Surat-surat bukti Termohon.m. Surat-surat lainnya.n. Salinan putusan.
3) Berkas B memuat permohonan kasasi, memori, kontramemori dan lain sebagainya, yang diperuntukan sebagaiarsip mahkamah Agung.Berkas B berisi :a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan
Niaga kepada kedua belah pihak;
7 hari kerja
14 hari kalender
7 hari kalender
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 19 dari 172
b. Akta Permohonan Kasasi.c. Surat Kuasa khusus dari pemohon kasasi.d. Memori kasasi dan atau surat keterangan apabila
pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.e. Tanda terima Memori Kasasi.f. Berita acara pemberitahuan kasasi kepada
termohon.g. Salinan putusan pengadilan Niaga.
4) Petugas pada meja kedua menyiapkan berkas tersebut diatas dan dengan persetujuan panitera menyampaikanpermohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memorikasasi yang bersangkutan kepada mahkamah Agungmelalui panitera mahkamah Agung paling lambat :a. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyampaian
kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi,untuk perkara paten, merek, Desain industri, danDesain Tata letak Sirkuit terpadu.
b. 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggalpenyampaian kontra memori kasasi kepadapemohon kasasi ( untuk perkara hak cipta).
d. Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali1) Undang-undang HKI tidak mengatur upaya hukum
permohonan peninjauan kembali, namunberdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI upaya hukum permohonan peninjauan kembalidiperkenankan berdasarkan Undang-undangNomor Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
2) Prosedur pengajuan upaya hukum permohonanpeninjauan kembali perkara HKI dilaksanakansesuai dengan ketentuan Undang-Undang
3) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5tahun 2004.
4) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalamjangka waktu sebagai berikut :o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
setelah bukti baru ditemukan, apabilapermohonan peninjauan kembali diajukanberdasarkan alasan bahwa setelah perkaradiputus ditemukan bukti baru yang bersifatmenentukan, yang pada waktu perkaradiperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belumditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) harisetelah tanggal putusan yang dimohonkanpeninjauan kembali memperoleh kekuatanhukum tetap dan diberitahukan kepada parapihak, apabila permohonan peninjauan kembali
7 hari kerja
14 hari kalender
180 hari
180 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 20 dari 172
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 (a,c,d,e,f) Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang-UndangNomor Tahun 2004.
5) Besarnya biaya Peninjauan Kembali ditetapkanberdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI.
6) Setelah permohonan peninjauan kembalimenyelesaikan kewajiban pembayaran biayaperkara, Pemohon Peninjauan Kembali diberikantanda terima dan SKUM yang ditandatanganiPetugas Kas pada tanggal yang sama dengantanggal penerimaan.
7) Petugas Register pada meja Kedua mencatat tanggalpengajuan permohonan peninjauan kembali yangbersangkutan pada register Induk HKI.
8) Petugas register akan menyiapkan aktapermohonan peninjauan kembali untukditandatangani oleh Panitera dan PemohonPeninjauan Kembali dan dilampirkan pada berkasperkara. (sesuai formulir yang ditentukan).
9) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telahdicatat dalam register induk perkara diteruskankepada petugas upaya hukum pada Meja Keduauntuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat padaregister peninjauan kembali.
10)Petugas Meja Kedua wajib memberikan tandaterima permohonan dan memori PK kepadaPemohon dan selanjutnya mengirimkanpermohonan dan memori PK kepada Termohon PKdalam jangka waktu 2 (dua) hari setelahpermohonan didaftarkan. (sesuai formulir yangditentukan).
11)Tenggang waktu mengajukan kontra memori PKadalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberitahuan dan penyerahan memori PK.
12)Berkas perkara permohonan PK dikirimkan keMahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) harisetelah menerima kontra memori PK atau 7 (tujuh)hari setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari untuk menyerahkan kontra memori PK.
e. Pemberkasan Peninjauan kembaliPetugas pada Meja Kedua memeriksa kelengkapanberkas menyusun dan memastikan kelengkapan berkasPeninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebutke dalam berkas A dan berkas B.1) Berkas A memuat dokumen mengenai proses
perkara pada Pengadilan Niaga dan diperuntukkanbagi arsip pengadilan niagaBerkas A berisi :a. Surat Permohonan;b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
2 hari
30 hari
7 hari
30 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 21 dari 172
c. Penetapan Hari Sidang;d. Panggilan-panggilan;e. Berita Acara Sidang (Jawaban/ Tanggapan dan
bukti-bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara);
f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak;g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan
dengan perkara (bila ada);i. Berita Acara Sita Jaminan / Penyegelan (bila ada);j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh
kedua belah pihak (bila ada);k. Surat-surat bukti Pemohon;l. Surat-surat Bukti Termohon;m. Surat-surat lainnya;n. Salinan Putusan.
2) Berkas B berisi :a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan
Mahkamah Agung kepada Pemohon danTermohon atau Berita acara pemberitahuan isiPutusan Pengadilan Niaga (bila permohonanPeninjauan Kembali itu diajukan atas PutusanPengadilan Niaga);
b. Akta permohonan peninjauan kembali;c. Surat permohonan peninjauan kembali, beserta
dengan alasan-alasannya dilampiri dengan suratbukti;
d. Tanda terima surat permohonan peninjauankembali;
e. Surat Kuasa Khusus;f. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan
permohonan peninjauan kembali kepada pihaklawan;
g. Jawaban / kontra permohonan peninjauankembali;
h. Salinan Putusan Pengadilan Niaga;i. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;j. Tanda bukti setoran biaya dari Bank;k. Surat-surat lainnya;
2. Register Perkaraa. Perkara HKI
1) Untuk mencatat dan mengelola data mengenaiperkara HKI, diadakan suatu pencatatan yangteratur dan sistematis dalam suatu registerperkara HKI yang berisi segala sesuatu yangberkaitan dengan perkara tersebut.
2) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalamregister perkara harus dilakukan dengantertib dan cermat, sesuai dengan pencatatandalam Buku Jurnal Keuangan masing-masingdan tidak boleh ditunda-tunda;
3) Pemberian nomor register bagi perkara HKIdilakukan dengan aturan sebagai berikut :
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 22 dari 172
(…./HKI/Merek (jenis perkara HKI)/20…/PN.Niaga….)
4) Pemberian nomor register dilakukanberdasarkan urutan nomor dalam Buku Jurnal.
b. Jenis Register Perkara HKI pada PengadilanNiaga1) Register Induk Perkara HKI;
Register tersebut adalah register utama yangmemuat segala keterangan mengenai setiapgugatan perkara HKI yang diajukan kePengadilan Niaga.
Register-register tersebut mencatat informasimengenai permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh para pihak Tata Cara PengisianRegister Perkara.1. Data perkara serta segala kegiatan yang
menyangkut jalannya perkara harus dicatatdalam buku Register Induk;
2. Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkaraharus dilakukan tepat waktu, menggunakantinta hitam;
3. Pencatatan data pada Buku Registerdilaksanakan sesuai dengan data asli yangtercantum dalam surat gugatan (pencatatandata tidak dapat disingkat kecuali data aslimenggunakan singkatan).
4. Pada pencatatan awal, apabila kolom yangdisediakan tidak mencukupi disambung padalembar berikutnya, untuk pencatatanselanjutnya mengingat lembar berikutnyatelah digunakan untuk mencatat perkara lain,apabila lembar yang disediakan tidakmencukupi ditempel kertas ke bawah.
5. Data kegiatan untuk perkara yang diajukankasasi serta PK, selain dicatat dalam BukuRegister Induk juga harus dicatat dalam bukuregister kasasi dan PK.
6. Penutupan Register setiap akhir bulanditandatangani oleh Petugas Register denganperincian keadaan perkara sebagai berikut :- Sisa bulan lalu …………… perkara- Masuk bulan ini ………..… perkara- Putus bulan ini ………... perkara- Sisa bulan ini ………….perkaraSetelah penutupan pada akhir bulan,pencatatan nomor urut dimulai dengan nomorsatu, sedangkan nomor perkara berlanjutuntuk periode 1 (satu) tahun dalam perkaraHKI yang sedang berjalan.
7. Penutupan Register setiap akhir tahunditandatangani oleh Panitera dan diketahuioleh Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, denganperincian sebagai berikut :- Sisa tahun lalu……………..perkara
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 23 dari 172
- Masuk tahun ini ………….. perkara- Putus tahun ini ………... perkara- Sisa tahun ini ………... perkara
8. Register permohonan kasasi, registerpeninjauan kembali ditutup setiap akhir tahundengan rekapitulasi :- Sisa tahun lalu ……….. perkara- Masuk tahun ini …………..perkara- Putus tahun ini ……….. perkara- Sisa tahun ini …………perkara- Sisa akhir …………………perkara- Sudah dikirim …………..…perkara- Belum dikirim ………… perkara
9. Pembetulan pencatatan pada buku Registertidak diperbolehkan menggunakan Tip Ex,melainkan harus direnvoi dan ditanda tanganioleh petugas yang bersangkutan.
3. Buku Keuangan Perkaraa. Keuangan Perkara pada Pengadilan Niaga
diselenggarakan secara tersendiri oleh bendaharakepaniteran niaga yang merupakan bagian dariMeja pertama.
b. Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan,Permohonan Penetapan sementara, Kasasi dan PK)diterima oleh Pemegang Kas.
c. Pemegang kas menyerahkan uang hak-hakkepaniteraan kepada bendaharawan penerimauntuk disetorkan kepada Kas Negara seminggusekali.
d. Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiappenerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalamBuku Induk dan Jurnal Keuangan perkara niagamenurut jenis-jenisnya.
e. Buku Keuangan HKI pada Pengadilan Niaga terdiridari :1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI;2. Buku Jurnal Keuangan Perkara HKI;3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan
Kasasi Perkara HKI;4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara HKI;5. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan;
f. Pembuatan dan pencatatan buku jurnaldilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :1. Pada halaman awal Buku Jurnal dibuat catatan
tentang banyaknya halaman dari Buku Jurnalyang bersangkutan dan ditandatangani olehKetua Pengadilan Niaga;
2. Tiap Lembar buku Jurnal diberikan nomorhalaman, halaman pertama dan halamanterakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan ,sedang halaman lainnya diparaf.
3. Pencatatan Buku Jurnal untuk setiap nomor
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 24 dari 172
perkara menggunakan 1 (satu) halaman duamuka.
4. Pencatatan Buku Jurnal dimulai pada satperkara diterima, ditutup pada saat
5. perkara putus dan dibuka kembali apabila adapemberitahuan putusan.
6. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatankasasi dikeluarkan pada saat/ setelahditerimanya panjar biaya perkara.
7. Biaya materai dan redaksi dikeluarkan padasaat perkara diputus.
8. Pengeluaran uang untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup Hak-Hak Kepaniteraan,dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Semua pengeluaran uang yang merupakan Hak-Hak Kepaniteraan adalah merupakanpendapatan Negara, setiap minggu sekaliPemegang Kas harus menyetor kepadabendaharawan Penerima untuk disetorkan kekas Negara.
10. Jenis pengeluaran pada Buku Jurnal harussesuai dengan jenis pengeluaran uang yangtelah ditentukan pada kolom Buku IndukKeuangan Perkara.
11. Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaranuang setelah dicatat dalam Buku Jurnal harusdipindahkan ke dalam Buku Kas Bantu yangpencatatannya dibuat tindasan rangkap dua.
12. Setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari BukuKas Bantu yang berupa lembaran kertasdiserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalamBuku Induk dan sekaligus sebagai laporanpenerimaan dan pengeluaran uang hariankepada Panitera.
13. Untuk perkara yang diajukan Kasasi dan PKpada kolom keterangan Buku Jurnal TingkatPertama harus diberikan catatan tentangtanggal pengajuan kasasi dan PK, nomorhalaman serta tahun perkara tersebut dicatat.
g. Buku Induk terbagi pada dua jenis yaitu :1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI.2. Buku Induk Penerimaan Uang Hak-Hak
Kepaniteraan.h. Tata cara pembuatan dan Pencatatan pada Buku
Induk :1. Buku Induk adalah buku untuk mencatat
kegiatan penerimaan dan pengeluaran uanguntuk semua perkara, yang pencatatannyasecara berurutan dimulai pada awal bulan danditutup pada akhir bulan.
2. Buku Induk dikelola oleh Panitera atau stafPanitera yang ditunjuk dengan Surat KeputusanKetua Pengadilan Negeri / Niaga.
3. Pencatatan Data pada Buku Induk harus sama
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 25 dari 172
dengan data yang ada pada Buku Jurnal.4. Penutupan Buku Induk secara rutin dilakukan
pada setiap akhir bulan yang ditandatanganioleh Panitera dan diketahui oleh KetuaPengadilan Negeri / Niaga.
5. Dalam rangka pemeriksaan, setiap saat KetuaPengadilan Negeri / Niaga dapatmemerintahkan Panitera untuk menutup BukuInduk Keuangan (pemeriksaan mendadak olehKetua Pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga)bulan sekali).
6. Pada penutupan Buku Induk Keuangan, harusdijelaskan keadaan uang menurut Buku Kas,keadaan uang yang ada dalam brankas ataudisimpan di Bank, serta uraian secara terperincijenis mata uang yang ada dalam brankas.
7. Apabila dalam penutupan terdapat selisihjumlah uang antara Buku Kas dan uang kassesungguhnya, harus dijelaskan alasanterdapatnya selisih, selisih uang tersebut harusmerupakan selisih lebih dan tidak bolehterdapat selisih kurang.
i. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga sebelummenandatangani Buku Induk Keuangan, harusmeneliti kebenaran keadan uang menurut Buku Kasdan menurut keadaan yang nyata, baik dalambrankas maupun yang disimpan di bank, dengandisertai bukti penyimpanan uang di bank.
j. Buku Jurnal dan Buku Induk harus diganti tiaptahun, tidak boleh digabung dengan tahunsebelumnya.
k. Pemegang Kas membuat laporan keuangan perkaraniaga setiap bulannya.
Laporan PerkaraPengadilan Negeri / Niaga berkewajibanmembuat laporan tentang keadan perkara yang meliputi :a. Laporan Keadan Perkara HKI.b. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan
Kasasi.c. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan PK.d. Tanggal Pembuatan Laporan adalah tanggal akhir
bulan.
4. Kearsipana. Berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh
Panitera Pengganti segera dikirimkan ke PetugasMeja Ketiga dalam rangka persiapan pengirimansalinan putusan kepada para pihak atau untukdiarsipkan.
b. Salinan putusan ditandatangani oleh Panitera.c. Salinan putusan perkara HKI harus sudah
dikirimkan kepada para pihak paling lambat 14(empat belas) hari sejak tanggal putusandiucapkan.
3 bulan sekali
14 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 26 dari 172
d. Setelah salinan putusan dikirim ke para pihak,maka petugas meja ketiga menyimpan berkasperkara untuk diarsipkan.
e. Pembenahan dan Penataan Berkas Perkara danarsip Berkas Perkara dilakukan dalam 3 (tiga)tahap yakni :1). Tahap Pertama
a. Pendataan semua berkas perkara denganmemisahkan berkas perkara yang masihberjalan dan arsip berkas perkara.
b. Berkas yang masih berjalan disusun secaravertikal/ horizontal sesuai dengan situasidan kondisi ruangan.
c. Penataan arsip berkas perkara dimasukkandalam sampul/ box dengan diberikancatatan :1) Nomor urut box;2) Tahun Perkara;3) Jenis Perkara;4) Nomor urut perkara;
2). Tahap KeduaPembenahan dan penataan arsip berkasperkara tahap kedua dilakukan oleh PaniteraMuda Hukum, dengan cara :a. Membuat daftar isi yang ditempel dalam
box.b. Arsip yang telah disusun menurut jenis
perkara, dipisahkan menurut klarifikasiperkaranya dan disimpan dalam boxtersendiri.
c. Penyimpanan box arsip berkas perkaradalam rak (lemari).
d. Membuat daftar isi rak (D.I.R) dan daftar isilemari (D.I.L).
3). Tahap KetigaPembenahan dan penataan arsip berkasperkara tahap ketiga dilakukan oleh PaniteraMuda Hukum, dengan cara :a. Memisahkan berkas perkara yang sudah
mencapai masa untuk dihapus.b. Menyimpan Arsip berkas pertama yang
telah dimasukkan ke dalam box / sampuluntuk disimpan dalam rak / lemari.
4). Pengadilan juga dapat meyimpan berkasperkara dalam bentuk lain, seperti pada pitamagnetic, disket, atau media lainnya.
B. TEKNIS PERADILAN1. Pemanggilan
a. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sitapaling lambat 7 (tujuh) hari setelah gugatandidaftarkan.
b. Permintaan pemanggilan delegasi dibuat SuratPengantar yang ditanda tangani oleh Panitera.
7 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 27 dari 172
2. Penunjukkan Majelis Hakima. Setelah perkara didaftarkan pada register, selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja dan untuk Hak Ciptaselambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelahtanggal pendaftaran Petugas Register harus sudahmenyampaikan berkas perkara kepada Paniteramelalui Panitera Muda Perdata.
b. Panitera Pengganti membuat serta melampirkanformulir jangka waktu penyelesaian perkara (matrik)pada berkas tersebut yang berfungsi sebagaikalender persidangan perkara. (sesuai formulir yangditentukan).
c. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga menunjuk MajelisHakim yang akan menyidangkan perkara, kemudianmenyerahkan kepada Panitera yang akan menunjukPanitera Pengganti.
d. Setelah Majelis Hakim menerima dan mempelajariberkas perkara kemudian menetapkan hari sidangpaling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatandidaftarkan.
3. Pemeriksaan di Persidangana. Pada hari sidang pertama Majelis Hakim memeriksa
syarat formal gugatan.b. Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian
tanpa menggunakan prosedur mediasi sebagaimanadiatur dalam Perma No 2 tahun 2003.
c. Tata cara pemeriksaan persidangan sesuai dengantata cara pemeriksaan perkara perdata biasa.
4. Putusana. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapatdiperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari ataspersetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali perkaraPaten 180 (seratus delapan puluh) hari.
b. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dalamhal terjadi perbedan pendapat, pendapat yangberbeda tersebut dicantumkan dalam pertimbanganhukumnya.
5. Hal-Hal Khususa. Desain Industri.
1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentangbentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atauwarna, atau garis dan warna, atau gabungandaripadanya, yang berbentuk tiga dimensi ataudua dimensi yang memberikan kesan estetis dandapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi ataudua dimensi serta dapat dipakai untukmenghasilkan suatu produk, barang, komoditasindustri, kerajinan tangan.
2. Desain yang dilindungi adalah desain industri
2 hari kerja
2 hari kalender
3 hari
90 hari
30 hari
180 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 28 dari 172
yang baru.3. Desain industri dianggap baru, apabila pada
tanggal penerimaan, desain tersebut tidak samadengan pengungkapan yang telah adasebelumnya.
4. Foto copy sertifikat yang diajukan sebagai bukti dipersidangan harus sesuai dengan asli termasukwarna aslinya.
b. Merek.1) Penghapusan
a). Gugatan penghapusan pendaftaranmerek dapat diajukan oleh pemilikmerek, Dirjen HKI dan pihak ketiga.
b). Gugatan penghapusan merek dapatdiajukan dengan alasan :(1).Merek tidak digunakan selama tiga
tahun berturut-turut dalamperdagangan barang.
(2).Merek digunakan untuk jenis barangatau jasa yang tidak sesuai denganyang dimohonkan pendaftarantermasuk pemakaian merek yangtidak sesuai dengan merek yangdidaftar.
2). Pembatalan(a). Gugatan pembatalan pendaftaran merek
dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan dengan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5atau 6 UU No. 15 Tahun 2001.
(b). Gugatan pembatalan pendaftaran merekhanya dapat diajukan dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak tanggalpendaftaran merek, kecuali apabilamerek tersebut bertentangan denganmoralitas agama, kesusilaan, atauketertiban umum.
3). Persamaan pada pokoknya dilihat dari :(a). Kemiripan yang disebabkan oleh adanya
unsur-unsur yang menonjol antaramerek yang satu dengan merek yang lain.
(b). Menimbulkan kesan adanya persamaanmengenai bentuk, cara penempatan, carapenulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bukti ucapanyang terdapat
4). Kriteria merek terkenal adalah :(a). Sejauh mana pengetahuan masyarakat
mengenai merek tersebut di bidangusaha yang bersangkutan.
(b). Reputasi merek yang diperoleh karenapromosi yang gencar dan besar.
(c). Investasi di beberapa Negara yangdibuktikan pemilik dengan sertifikat.
5 tahun
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 29 dari 172
(d). Hasil survei lembaga independen.(e). Terhadap merek terkenal yang belum
terdaftar di Indonesia dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan Niagadengan cara mengajukan pendaftaranterlebih dahulu kepada Dirjen HKI (Pasal68 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (1b) UU No.15 tahun 2001).
c. Paten1) Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada inventor atas hasilinvensinya di bidang tekhnologi.
2) Paten diberikan untuk invensi yang baru,mengandung langkah inventif dan dapatditerapkan dalam bidang industri.
3) Suatu invensi dianggap baru jika padatanggal penerimaan invensi tersebut tidaksama dengan tekhnologi yang diungkapkansebelumnya.
4) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukanapabila :a) Paten tersebut menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidakdiberikan.
b) Paten tersebut sama dengan Paten lainyang telah diberikan kepada pihak lainuntuk invensi yang sama.
c) Pemberian lisensi wajib ternyata tidakmampu mencegah berlangsungnyapelaksanaan Paten dalam bentuk dancara yang merugikan kepentinganmasyarakat.
d) Pihak yang berhak mengajukanpembatalan paten adalah :(1) Pihak ketiga(2) Kejaksaan dalam hal pemegang
paten atau penerima lisensi wajib.e) Putusan atas gugatan pembatalan
paten harus diucapkan paling lambat180 hari kerja setelah tanggal gugatandibatalkan.
d. Hak Cipta1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta
dan Pendaftaran bukan merupakan kewajibanuntuk mendapatkan hak cipta.
2) Pencipta adalah seseorang atau beberapaorang secara bersama-sama yang atasinspirasinya melahirkan suatu ciptaanberdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,kecekatan, keterampilan, atau keahlian yangdituangkan ke dalam bentuk yang khas danbersifat pribadi.
3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta
180 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 30 dari 172
yang menunjukkan keasliannya dalamlapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.
4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagaipemilik hak cipta, atau pihak yang menerimahak tersebut dari pencipta, atau pihak lainyang menerima lebih lanjut hak dari pihakyang menerima hak tersebut.
5) Pemegang hak cipta berhak mengajukangugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga.
6) Pemegang hak cipta berhak memohon kepadapengadilan niaga agar memerintahkanpenyerahan seluruh atau sebagianpenghasilan yang diperoleh daripenyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,pertunjukan atau pameran karya, yangmerupakan hasil pelanggaran hak cipta.
7) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untukmencegah kerugian yang lebih besar padapihak yang haknya dilanggar, hakim dapatmemerintahkan pelanggar untukmenghentikan kegiatan pengumumandan/atau perbanyakan ciptaan atau barangyang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
8) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak gugatan didaftarkan dipengadilan niaga.
9) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukankepada Ketua Pengadilan Niaga;
10) Panitera menyampaikan gugatan kepada KetuaPengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hariterhitung setelah gugatan didaftarkan.
11) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) harisetelah gugatan didaftarkan, pengadilan niagamempelajari gugatan dan menetapkan harisidang.
12) Sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalamjangka waktu paling lama 60 (enam puluh)hari setelah gugatan didaftarkan.
13) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatandidaftarkan.
14) Putusan atas gugatan harus diucapkan palinglama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatandidaftarkan dan dapat diperpanjang palinglama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuanKetua Mahkamah Agung.
15) Terhadap putusan pengadilan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(4) hanya dapat diajukan kasasi.
16) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empatbelas) hari setelah tanggal putusan yang
90 hari
2 hari
3 hari
60 hari
7 hari
90 hari
30 hari
14 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 31 dari 172
dimohonkan kasasi diucapkan ataudiberitahukan kepada para pihak denganmendaftarkan kepada pengadilan yang telahmemutus gugatan tersebut.
17) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memorikasasi kepada panitera dalam waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal permohonankasasi didaftarkan.
18) Panitera wajib mengirimkan permohonankasasi dan memori kasasi dan memori kasasikepada pihak termohon kasasi paling lama 7(tujuh) hari setelah memori kasasi diterimaoleh panitera.
19) termohon kasasi dapat mengajukan kontramemori kasasi kepada panitera paling lama 14(empat belas) hari setelah tanggal termohonkasasi menerima memori kasasi dan paniterawajib menyampaikan kontra memori kasasikepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh)hari setelah kontra memori kasasi diterimaoleh panitera.
20) Panitera wajib mengirimkan berkas perkarakasasi kepada Mahkamah Agung paling lama14 (empat belas) hari setelah lewat jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
14 hari
7 hari
14 hari
7 hari
14 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 32 dari 172
3. ARBITRASE
No. Uraian Diajukan Limit Waktu Keterangan
1. ‘KesepakatanTertulis’ yang dicapaioleh para pihak yangbersengketa (melaluiMediator yang ditunjukoleh sebuah LembagaArbitrase atau LembagaAlternatif PenyelesaianSengketa/ APS)
Diajukan kePN melalui
Pansespaling lama30 hari sejakpenandatanga
nankesepakatan
Didaftar, dicatat dandiselesaikan dalam 1hari kerja dalamRegister di KepaniteraanPerdata
Pasal 6 ayat(7)
UU No.30Tahun 1999
tentangArbitrase dan
APS
2. PermohonanPenunjukan Arbiter/Majelis Arbitrase(dalam hal para pihaktidak dapat mencapaikesepakatan pemilihanArbiter dalam Arbitraseatau Arbitrase Ad Hoc)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;
- Ketua PN menunjukArbiter/Majelis Arbiterdari daftar yangdisampaikan oleh parapihak atau yangdiperoleh dariOrganisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja;
Pasal 13 ayat(2)
UU 30/1999
3. PermohonanPenunjukan ArbiterTunggal (dalam halpara pihak sepakatmenunjuk ArbiterTunggal namun hal itutidak terjadikesepakatan antarapara pihak)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;
- Ketua PN menunjukArbiter Tunggal daridaftar yangdisampaikan oleh parapihak atau yangdiperoleh dari
Pasal 14 ayat(4)
UU 30/1999
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 33 dari 172
Organisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
4. PermohonanPenunjukan ArbiterKetiga (jika masing-masing Arbiter yangditunjuk oleh parapihak tidak berhasilmenunjuk ArbiterKetiga dalam waktupaling lama 14 harisetelah Arbiter yangterakhir ditunjuk)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;
- Ketua PN menunjukArbiter Ketiga daridaftar yangdisampaikan oleh parapihak atau yangdiperoleh dariOrganisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
Pasal 15 ayat(4)(5)
UU 30/1999
5. PenetapanPembebasan TugasArbiter (dalam halArbiter ybs.mengajukanpermohonan penarikandiri dan tidak mendapatpersetujuan para pihak)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;
- Ketua PN menetapkanPembebasan TugasArbiter dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
Pasal 19 ayat(4)
UU 30/1999
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 34 dari 172
6. Tuntutan Hak Ingkarterhadap Arbiter yangDiangkat oleh Ketua PN(diajukan jika :menimbulkan keraguanbahwa Arbiter tidakmelakukan tugasnya,melakukan tugasnyatidak secara bebas,akan berpihak, adahubungan keluarga,keuangan ataupekerjaan dengan salahsatu pihak)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;
- Ketua PN menetapkanHak Ingkar terhadapArbiter dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
- Ketua PN memutuskanapakah Hak Ingkardikabulkan atau tidakdalam hal tuntutandiajukan oleh salahsatu pihak tetapi tidakdisetujui oleh pihaklain dan Arbiterybs.tidak bersediamengundurkan diri ;
- Putusan Ketua PNmengikat kedua pihakdan tidak dapatdiajukan perlawanan ;
- Jika tuntutandikabulkan, harusdiangkat ArbiterPengganti, jikatuntutan ditolak,Arbiter tetapmelanjutkan tugasnya ;
Pasal 22 ayat(1)(2) dan
Pasal 23 ayat(1) UU
30/1999
Pasal 25 ayat(1)(2) (3)
7. Lembar Asli atauSalinan OtentikPutusan Arbitrase
Diajukan kePN melalui
Pansespaling lama
30 hari kerjasejak tanggal
putusandiucapkan
- Didaftar, dicatat dandiselesaikan dalam 1hari kerja dalamRegister diKepaniteraan Perdata ;
- Sebagai tanda sudahdiserahkan dandidaftarakan diPengadilan Negeri,dilakukan pencatatandan penandatangananpada bagian akhir ataudi pinggir putusan olehPanses dan Arbiteratau Kuasanya yang
Pasal 59 ayat(1)(2)(3)(4)
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 35 dari 172
menyerahkan, dancatatan tersebutmerupakan aktapendaftaran ;
- Dalam hal tidakdipenuhi ketentuanayat (1)(2) dan (3),berakibat putusanArbitrase tidak dapatdilaksanakan
8. Pelaksanaan PutusanArbitrase(Ketua PNmemerintahkanpelaksanaan putusanArbitrase ataspermohonan salah satupihak dalam hal pihaklainnya tidakmelaksanakan putusanArbitrase secarasukarela) ;
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;
- Ketua PN mempelajaripermohonan eksekusidan dalam waktupaling lama 30 harisetelah permohonandidaftarkan kepadaPanitera, Ketua PNmemerintahkanpelaksanaan putusanArbitrase ;
- Ketua PN memberikanperintah pelaksanaansetelah sebelumnyamemeriksa apakahputusan telahmemenuhi ketentuanPasal 4 dan 5 sertatidak bertentangandengan kesusilaan danketertiban umum ;
- Dalam hal putusanArbitrase tidakmemenuhi ketentuansebagaimana dimaksudPasal 62 ayat (2), KetuaPN menolakpermohonanpelaksanaan eksekusidan penolakan tersebuttidak terbuka upayahukum apapun ;
Pasal 61,Pasal 62 ayat(1) (2)(3)(4),
Pasal 63,Pasal 64,
Pasal 69 ayat(1)
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 36 dari 172
- Ketua PN tidakmemeriksa alasan ataupertimbangan dariputusan Arbitrase ;
- Perintah Ketua PNditulis pada lembar aslidan salinan otentikputusan Arbitrase yangdikeluarkan ;
- Putusan Arbitrase yangtelah dibubuhi perintahKetua PN, dilaksanakansesuai ketentuanpelaksanaan putusandalam perkara perdatayang telah berkekuatanhukum tetap ;
- Dalam hal yangdilaksanakan eksekusiputusan ArbitraseInternasional, makaKetua PN tempatdomisili Termohon(yang secara relatifberwenangmelaksanakannya)dapat melaksanakaneksekusi Internasionaltersebut setelah adaeksekuatur dari KetuaPN Jakarta Pusat ;
- Putusan ArbitraseInternasional yangmenyangkut Negara RIsebagai salah satupihak dalam sengketa,hanya dapatdilaksanakan setelahmemperoleheksekuatur dari KetuaMahkamah Agung yangselanjutnyadilimpahkan kepada PNJakarta Pusat ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 37 dari 172
9. Pembatalan PutusanArbitrase
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- PN menerimapermohonanpembatalan putusanArbitrase Nasionalsecara tertulis dalamtenggang waktu 30 hariterhitung sejak haripenyerahan danpendaftaran putusanArbitrase kepadaPanses PN ;
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;
- Ketua PN menetapkanMajelis Hakim, danPanses menunjukPanitera Penggantidalam waktu palinglama 2 hari kerja ;
- Setelah berkas diterimaMajelis Hakim,penetapan hari sidangdibuat pada hari itujuga ;
- Putusan ataspermohonanpembatalan, ditetapkanoleh Ketua PN dalamwaktu paling lama 30hari kerja sejakpermohonanpembatalan diterima ;
- Jika permohonanpembatalandikabulkan, Ketua PNmenentukan lebihlanjut akibatpembatalan seluruhnyaatau sebagian putusanArbitrase ;
- Terhadap putusan PNtentang pembatalanputusan Arbitrasetersebut, dapat
Pasal 71,Pasal 72 ayat(2)(3)(4) (5)
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 38 dari 172
diajukan banding(diartikan kasasi) keMahkamah Agung, yangmemutus dalam tingkatpertama dan terakhir,dalam waktu 30 harikerja setelahpermohonan bandingditerima ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 39 dari 172
4. KPPU
Syarat Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU
1. Permohonan keberatan diajukan
dalam bentuk gugatan.
2. Permohonan keberatan diajukan
dalam tenggang waktu setelah Pelaku
Usaha menerima pemberitahuan
putusan KPPU dan atau diumumkan
melalui website KPPU.
14 (empat belas) hari kerja
3. Permohonan keberatan diajukan di
tempat Pelaku Usaha berdomisili.
Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU
1. Permohonan keberatan diajukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri
melalui Kepaniteraan Pengadilan
Negeri yang bersangkutan sesuai
dengan prosedur pendaftaran perkara
perdata umum dengan memberikan
salinan permohonan keberatan kepada
KPPU.
2. Dalam hal permohonan keberatan
diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku
Usaha untuk Putusan KPPU yang sama
dan memiliki kedudukan hukum yang
sama, perkara tersebut harus didaftar
dengan nomor yang sama pada satu
Pengadilan Negeri.
14 (empat belas) hari kerja
3. Dalam hal permohonan keberatan
diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku
Usaha untuk Putusan KPPU yang sama,
tetapi berbeda tempat kedudukan
hukumnya, KPPU dapat mengajukan
permohonan tertulis kepada
Mahkamah Agung untuk menunjuk
salah satu Pengadilan Negeri disertai
usulan Pengadilan Negeri yang akan
memeriksa penggabungan
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 40 dari 172
permohonan keberatan tersebut,
dengan tembusan kepada seluruh
Ketua Pengadilan Negeri yang
menerima permohonan keberatan
tersebut.
4. Dalam hal Pengadilan Negeri yang
menerima tembusan tersebut ternyata
telah memeriksa permohonan
keberatan tersebut, maka harus
menghentikan pemeriksaan dan
menunggu penetapan Mahkamah
Agung tentang Penunjukkan
Pengadilan Negeri yang akan
memeriksa permohonan keberatan
tersebut.
5. Dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan setelah menerima
permohonan keberatan, Mahkamah
Agung menunjuk Pengadilan Negeri
yang memeriksa perkara tersebut,
dengan ketentuan tenggang waktu
pemeriksaan sebelumnya tidak
diperhitungkan.
14 (empat belas) hari kerja
Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja dihitung sejak berkas perkara
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
6. Pengadilan Negeri yang sebelumnya
memeriksa perkara yang
bersangkutan, setelah menerima
penetapan Mahkamah Agung tentang
Penunjukkan Pengadilan Negeri, dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan
harus melimpahkan berkas perkara
disertai sisa biaya perkaranya ke
Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
7 (tujuh) hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 41 dari 172
Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU
1. Setelah menerima permohonan
keberatan, Ketua Pengadilan Negeri
dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan menunjuk Majelis Hakim
yang sedapat mungkin terdiri dari
Hakim-Hakim yang mempunyai
pengetahuan yang cukup di bidang
hukum persaingan usaha.
2 (dua) hari kerja
2. Dalam hal permohonan keberatan
diajukan oleh Pelaku Usaha, KPPU
wajib menyerahkan putusan dan
berkas perkaranya kepada Pengadilan
Negeri yang memeriksa permohonan
keberatan pada hari persidangan
pertama.
3. Pemeriksaan keberatan dilakukan
hanya atas dasar putusan KPPU dan
berkas perkara tersebut.
4. Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui
proses mediasi.
5. Majelis Hakim harus memberikan
putusan dalam tenggang waktu yang
telah ditentukan sejak dimulainya
pemeriksaan keberatan tersebut.
30 (tiga puluh) hari kerja
6. Dalam hal Pengadilan Negeri yang
ditunjuk berdasarkan penetapan
Mahkamah Agung untuk memeriksa
keberatan tersebut, jangka waktu
pemeriksaan dihitung kembali sejak
Majelis Hakim menerima berkas
perkara yang dikirim oleh Pengadilan
Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh
Mahkamah Agung.
7. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat
perlu pemeriksaan tambahan, maka
melalui putusan sela memerintahkan
kepada KPPU untuk melakukan
pemeriksaan tambahan.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 42 dari 172
8. Perintah tersebut memuat hal-hal yang
harus diperiksa dengan menyebutkan
alasan-alasan yang jelas dan jangka
waktu pemeriksaan tambahan yang
diperlukan.
9. Dalam hal perkara dikembalikan
karena ada perintah Majelis Hakim
kepada KPPU untuk dilakukan
pemeriksaan tambahan tersebut, sisa
waktu pemeriksaan keberatan
ditangguhkan.
10. Dengan memperhitungkan sisa waktu
tersebut, sidang lanjutan pemeriksaan
keberatan harus sudah dimulai dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan
setelah KPPU menyerahkan berkas
pemeriksaan tambahan tersebut.
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
11. Upaya hukum terhadap Putusan
Pengadilan Negeri tersebut adalah
kasasi.
Tata Cara Permohonan Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU
1. Permohonan penetapan eksekusi
putusan yang telah diperiksa melalui
prosedur keberatan, diajukan KPPU
kepada Pengadilan Negeri yang
memutus perkara yang bersangkutan.
2. Permohonan penetapan eksekusi
putusan yang tidak diajukan keberatan,
diajukan kepada Pengadilan Negeri
tempat kedudukan hukum Pelaku
Usaha.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 43 dari 172
5. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (B P S K )
A. Landasan Hukum :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
2. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.01 Tahun 2006 ;
3. Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata
Khusus ;
B. Uraian.
- Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau
diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam
Undang undang.
- Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar
Pengadilan, gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak
yang bersengketa.
- Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang
konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; kelompok
konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ; Lembaga Perlindungan
Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk
badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan
kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada Peradilan Umum.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 44 dari 172
URAIAN JANGKA WAKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani SengketaKonsumen
Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksaperkara paling lambat
Putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada PengadilanNegeri di tempat konsumen yang dirugikan Pengadilan Negeriwajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu 14 hari.
Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut
Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilannegeri setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggapmenerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badanpenyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan,tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuaidengan ketentuan Pidana perundangundangan yang berlaku.
Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yangcukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
GUGATAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK
Gugatan keberatan atas Putusan BPSK diajukan di PengadilanNegeri setempat, melalui Panitera Muda Perdata. (Meja 1).Panitera Muda Perdata wajib meneliti kelengkapan gugatandengan memeriksa adanya Berkas Perkara dari BPSK(Pasal 6 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2006 yang berbunyi : (2).Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar Putusan BPSKdan berkas perkara. (bukan kutipan Putusan)
Apabila belum ada berkas Putusan BPSK ; Panitera wajibmeminta dengan cara menyurati BPSK agar mengirimkansegera berkas putusan dimaksud.
Apabila berkas perkara BPSK sudah lengkap baru diajukan keKetua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim.
21 hari kerja
paling lambat 21(dua puluh satu)
hari sejakditerimanyakeberatan
paling lambat 7(tujuh) hari kerja
paling lambat 14(empat belas) hari
kerja
14 (empat belas)hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 45 dari 172
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
Majelis Hakim menentukan hari sidang dengan memanggilpihak-pihak yang bersengketa.
Apabila pihak-pihak sudah hadir dimulailah pemeriksaanGugatan tersebut oleh Majelis Hakim dan terhadap GugatanPutusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wajibmengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu
Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkarakepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusandiucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.
Putusan diucapkan Majelis hakim dalam keadaan telah net siapdibacakan, ditanda tangani dan kutipan putusan dapatdiberikan kepada pihak pihak yang bersengketa.
Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amarputusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusandiucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukanputusan kepada para pihak yang tidak hadir.
Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangantersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itusetelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara selambat-lambatnya.
Upaya hukum terhadap putusan gugatan keberatan atasputusan BPSK.
Bahwa menyimpang dari perkara perdata umum, untukgugatan keberatan terhadap putusan BPSK adalah KASASI.Terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan keberatanterhadap putusan BPSK, para pihak dalam waktu paling lamadapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia.
KASASI gugatan keberatan terhadap putusan BPSK
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon palinglama
Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya dalamwaktu
Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon dalamwaktu
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasidalam waktu
3 (tiga) hari kerja,
7 (tujuh) hari kerja
21 (dua puluh satu)hari kerja sejaksidang pertama
dilakukanpada hari itu juga
pada hari itu juga
pada hari itu juga
14 hari kerjasetelah putusan
14 (empat belas)hari
4 hari kerja setelahpernyataan Kasasi.
14 hari setelahpermohonan kasasi
diajukan
4 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 46 dari 172
Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung R.I.harus dikirm paling lama
Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft Copy masing-masing putusan
Dalam setiap putusan Kasasi yang diterima dari MahkamahAgung RI dimohon disertai Soft Copy
Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkanputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakmenerima permohonan kasasi
Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak paling lama
14 hari setelahTermohon Kasasi
menerima MemoriKasasi
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Menggunakan PINuntuk pengamanan
30 hari kerja
4 hari setelahputusan diterima
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 47 dari 172
6. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)
URAIAN JANGKA WAKTU
A. Proses pada Pengadilan Negeri
1. Meja Pertama :
a. Menerima surat gugatan ( pendaftaran ),
perjanjian bersama, akta perdamaian,
kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
b. Pemeriksaan persyaratan / kelengkapan
berkas.
c. Memberi penjelasan kepada Penggugat /
Kuasa untuk melengkapi gugatan yang
belum lengkap pada hari itu juga.
d. Membuat SKUM untuk perkara yang nilai
gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah) atau lebih
dibayarkan melalui Bank ( BRI).
e. Menentukan nomor perkara
berdasarkan urutan pendaftaran
perkara pada buku bantu dan nomor
perkara tersebut diterakan pada
lembar pertama kanan atas surat
gugatan dan untuk membuat
penetapan penunjukan Majelis Hakim,
penunjukan Panitera Pengganti untuk
diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri
Medan melalui Panitera hari itu juga.
f. Ketua menunjuk Majelis Hakim,
Panitera menunjuk Panitera Pengganti
dilaksanakan 2 (dua) hari kerja;
g. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial menunjuk Juru Sita
Pengganti dan menyerahkan berkas
perkara kepada Majelis Hakim hari itu
juga .
h. Hakim menenentukan hari persidangan
dan untuk menentukan lamanya
persidangan disesuai dengan alamat
Penggugat dan Tergugat.
i. Setelah perkara disidangkan diputus
dalam waktu 50 hari kerja;
j. Berkas diminutasi dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak diputus ;
k. Menyerahkan surat gugatan yang telah
diberi nomor kepada meja dua untuk
2 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
50 hari kerja
14 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 48 dari 172
dicatat dalam Register Induk Gugatan
hari itu juga.
l. Menerima pendaftaran permohonan
kasasi, peninjauan kembali, membuat
SKUM untuk perkara yang dinilai
gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah) atau lebih
berdasarkan nomor perkara awal
(nomor perkara PHI).
m. Menerima pendaftaran perjanjian
bersama dengan syarat :
1. Asli surat perjanjian bersama
2. Asli surat kuasa
3. Asli Kwitansi penerimaan.
2. Meja Kedua :Pendaftaran dan Pencatatan Perkara.a. Mencatat data – data perkara pada
register induk gugatan berdasarkan tataurutan nomor perkara yang telahditentukan oleh Meja Pertama padalembar pertama surat gugatan.
b. Mencatat permohonan kasasi dan PKpada Register Induk Perkara, RegisterKasasi dan Register PK.
c. Pengisian kolom-kolom pada bukuregister harus dilaksanakan dengantertib dan cermat berdasarkan prosedurpenyelesaian perkara.
d. Verzet terhadap putusan verstek tidakdidaftar sebagai perkara yang samadengan tambahan kode verzet sedangkanperlawanan pihak ketiga didaftar sebagaiperkara baru.
3. Meja Ketigaa. Menyiapkan dan menyerahkan salinan
putusan pengadilan atas permintaan daripara pihak.
b. Menerima dan memberikan tanda terimaatas :1. Penyerahan memori kasasi;2. Penyerahan kontra memori kasasi;3. Penyerahan jawaban alasan PK;4. Penyerahan jawaban alasan PK;
c. Mengatur urutan dan giliran penugasanjurusita/jurusita pengganti yang akanmelaksanakan tugas kejurusitaan.
d. Menerima berkas perkara yang telahselesai diminutasi untuk persiapanpengiriman apabila upaya hukum.
e. Upaya hukumnya, setelah putusan
1 hari kerja
14 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 49 dari 172
diberitahukan kepada kedua belahpihak, (diterima), maka Penggugat /Tergugat dapat melaksanakankasasi 14 hari kerja mendaftarkan aktekasasi dan 14 hari kerja;memori kasasi 14 hari kalender,juga kontra memori kasasi14 hari kalender sejak diterima memorikasasi.
f. Meneliti kelengkapan Bundel A danBundel B untuk dikirim ke MahkamahAgung.
g. Mengirimkan berkas perkara yang terdiridari Bundel A dan Bundel B keMahkamah Agung;Catatan :Bundel A adalah merupakan himpunansurat – surat yang diawali dari gugatan,dan semua kegiatan / prosespenyidangan / pemeriksaan perkaratersebut yang selalu disimpan di PHI.Daftar isi Bundel A : (untuk arsipPengadilan Negeri/PHI)1. Surat gugatan.2. Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim.3. Penetapan Hari Sidang.4. Relaas-relaas panggilan.5. Berita Acara Sidang
(jawaban/tanggapan dan bukti-buktisurat dimasukan dalam BeritaAcara).
6. Surat Kuasa Khusus kedua belahpihak yang berperkara (kalau ada).
7. Penetapan-penetapan lainnya yangberkaitan dengan perkara (bila ada).
8. Berita Acara Sita Jaminan (bila ada).9. Lampiran-lampiran surat yang
diajukan oleh kedua belah pihak (bilaada).
10. Surat-surat Bukti Penggugat.11. Surat-surat Bukti Tergugat.12. Surat-surat lainnya.
Daftar isi Bundel B : (arsip di MahkamahAgung)1. Relaas-relaas pemberitahuan isi
putusan Pengadilan Negeri/PHIkepada kedua belah pihak yangberperkara.
2. Akta permohonan Kasasi.3. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon
Kasasi (bila ada).4. Memori Kasasi dan/atau surat
14 hari kerja
14 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 50 dari 172
keterangan apabila Pemohon Kasasitidak mengajukan Memori Kasasi.
5. Tanda terima memori Kasasi.6. Relaas pemberitahuan Kasasi kepada
Termohon Kasasi.7. Kontra Memori Kasasi.8. Salinan putusan Pengadilan
Negeri/PHI dan penetapan-penetapan Pengadilan Negeri/PHI.
9. Surat-surat lainnya yang sekitarnyaada.
Daftar isi Bundel B PK : (arsip diMahkamah Agung)1. Setelah putusan Mahkamah Agung
diterima Penggugat / Tergugat,berhak mengajukan PK 180(seratus delapan puluh) harikalender, 180 hari kalenderbersamaan dengan memori danmengajukan kontra PK 30 (tigapuluh) 30 hari kalender hari kalendersejak diterima memori PK.
2. Relaas-relaas pemberitahuan isiputusan Mahkamah Agung kepadakedua belah pihak yang berperkara.
3. Akta permohonan PK berikut alasanPK.
4. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon PK(bila ada).
5. Surat pemberitahuan pernyataan PKdan alas an PK.
6. Jawaban alasan PK.7. Salinan putusan PHI dan putusan
Mahkamah Agung.8. Tanda bukti setoran biaya PK dari
Bank.9. Surat-surat lainnya yang sekitarnya
ada.
180 hari kalender
1. Anmaninga. Surat masuk permohonan anmaning
disposisi Ketua Pengadilan Negeri danPanitera Sekretaris pada hari yang samadengan surat masuk .
b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya (SKUM)pabila perkara, setelah menerimadisposisi dari Ketua Pengadilan Negeri /Panitera Sekretaris dan mencatatnyakedalam Register Eksekusi paling lamasatu hari setelah menerima disposisi.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 51 dari 172
c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial / Bagian Eksekusimempersiapkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua)hari setelah Pemohon membayar(SKUM) apabila kena biaya;
d. Penyerahan berkas aanmaning /peneguran oleh Bagian Eksekusi kepadaKetua Pengadilan Negeri untukditetapkan hari dan tanggal pemanggilan(pada hari itu juga).
e. Panitera menunjuk jurusita untukmelakukan pemanggilan pada hari itujuga.
f. Hari dan tanggal pelaksanaanaanmaning diperhitungkan 7 (tujuh) harikerja untuk didalam wilayah hukumPengadilan Negeri dan 14 (empat belas)hari kerja apabila tempat tinggalTermohon beradadiluar wilayah hukum Pengadilan Negeriyang bersangkutan.
g. Jurusita melakukan pemanggilankepada Termohon pada hari itu juga danatau paling lama 3 (tiga) hari sebelumhari dan tanggal peneguran yang telahditetapkan.
h. Jurusita membuat Berita Acara Peneguranpada hari itu juga setelah dilakukanpeneguran.
2. Sita Eksekusia. Surat masuk permohonan Sita Eksekusi
disposisi Ketua pengadilan Negeri danPanitera/Sekretaris pada hari yang samadengan surat masuk.
b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial mewakili kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya (SKUM)apabila dikenakan biaya perkara, setelahmenerima disposisi dari Ketua PengadilanNegeri dan Panitera/Sekretarismencatatnya kedalam Register Eksekusipaling lama satu hari setelah menerimadari disposisi.
c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial / Bagian Eksekusimempersiapkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua)hari setelah Pemohon membayar(SKUM) apabila dikenakan Biayaperkara untuk selanjutnya dibuatkanPenetapan Sita Eksekusi.
d. Ketua Pengadilan Negeri / PaniteraSekretaris meneliti Penetapan Sita
2 hari kerja
7 hari kerja
14 hari kerja
3 hari kerja
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 52 dari 172
Eksekusi untuk ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri pada hari itu juga.
e. Panitera menunjuk jurusita untukmelakukan penyitaan dan menunjuk 2(dua) orang saksi.
f. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusipaling lama 3 (tiga) hari setelahmenerima berkas Sita Eksekusi daribagian eksekusi.
g. Jurusita menyerahkan berkas SitaEksekusi kepada bagian eksekusiPengadilan Hubungan Industrialpaling lama 1 (satu) hari setelahpelaksanaan Sita Eksekusi lengkapdengan Berita Acara Sita.
3. Eksekusi Lelanga. Surat masuk pernohonan eksekusi,
disposisi Ketua Pengadilan Negeri danPanitera / Sekretaris pada hari yang samadengan surat masuk.
b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya (SKUM)apabila perkara dikenakan biaya setelahmenerima disposisi dari Ketua PengadilanNegeri / Panitera Sekretaris.
c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial bagian eksekusimempersiapkan penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua)hari setelah pemohon membayar(SKUM) apabila perkaratersebut dikenakan biaya, untukselanjutnya dibuatkan penetapaneksekusi lelang.
d. Ketua Pengadilan Negeri / PaniteraSekretaris meminta nilai harga jual padaKantor Dinas Pendapatan Daerah untukmenentukan harga limit.
e. Ketua Pengadilan Negeri bagian eksekusimempersiapkan permohonanpelaksanaan lelang kepada kantorlelang paling lama 2 (hari) penetapanditandatangani.
3 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 53 dari 172
7. PARTAI POLITIK (PARPOL)
A. Pengertian :
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi, maka Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh
Undang-Undang untuk memeriksa perkara sengketa Partai Politik.
B. Kewenangan dan Upaya Hukum :
Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32
berbunyi sebagai berikut:
(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana
dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian Perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang
dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat
secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan.
Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak
tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
(2) Putusan Pengadilan adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya
dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan
Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung, paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.
C. Jenis Perselisihan Partai Politik
1. Perselisihan yang berkenaan dengan Pengurusan ;
2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 54 dari 172
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
4. Penyalah gunaan Kewenangan ;
5. Pertanggung jawaban keuangan dan atau ;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai politik ;
D. Tata Cara Pengajuan Perkara :
1. Tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara
yang berlaku, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Unang tentang
Partai Politik ;
2. Perkara Partai Politik diajukan oleh pemohon dalam bentuk gugatan.
E. Proses Penyelesaian berkas perkara Partai Politik
No Uraian Jangka Waktu
1 Pendaftaran gugatan, diselesaikan 1 hari kerja,
setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama
berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri yang dibayar langsung di Bank yang
ditunjuk setelah meja pertama memberikan
nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut;
1 hari kerja
2 Registrasi perkara gugatan Partai Politik
diselesaikan pada hari itu juga;
1 hari kerja
3 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua
Pengadilan Negeri melalui Panitera, untuk
ditetapkan Majelis Hakimnya, diselesaikan pada
hari itu juga atau paling pada hari kerja
berikutnya;
1 hari kerja
4 Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis
Hakim dan Panitera menunjuk Panitera
Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja;
2 hari kerja
5 Setelah berkas diterima, Penetapan hari sidang
oleh Majelis Hakim ditetapkan pada hari itu
juga;
1 hari kerja
6 Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang
dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja;
7 hari kerja
7 Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama
majelis Hakim memberitahukan bahwa karena
60 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 55 dari 172
perkara perselisihan partai politik, harus
diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama
60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di
kepeniteraan Pengadilan Negeri, oleh karenanya
Majelis Hakim memberi kesempatan kepada
kedua belah pihak yang berperkara untuk
berdamai selama proses persidangan
berlangsung sampai sebelum putusan diucapkan
oleh karena mana Majelis Hakim tidak dapat
memberikan tenggang waktu untuk mediasi
sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008
8 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang
tanggal penundaan sidang beserta alasannya
pada kala hari itu juga kepada Kepaniteraan
Perdata;
9 Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik,
duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan)
diselesaikan paling lama 60 hari kerja;
60 hari kerja
10 Panitera Pengganti wajib meminta perincian
biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan
diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib
melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu
juga;
1 hari kerja
11 Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim
melakukan putusan yang telah siap dibacakan
dan ditandatangani
12 Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan kepada Kepaniteraan perdata
pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan
disertai perintah untuk memberitahukan
putusan kepada para pihak yang tidak hadir;
13 Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan
persidangan tersebut kedalam buku register
yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga
setelah menerima laporan dari Panitera
Pengganti
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 56 dari 172
14 Majelis Hakim Panitera Penggnati wajib
menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan
perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir)
diucapkan;
14 hari kerja
F. PROSES KASASINo Uraian Jangka Waktu
1 Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam
tenggang waktu 14 hari setelah putusan
Pengadilan Negeri diberitahukan kepada para
pihak;
14 hari kerja
2 Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada
termohon Kasasi paling lama : 2 hari kerja
setelah pernyataan kasasi diterima;
2 hari kerja
3 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori
kasasinya dalam waktu 14 hari setelah
permohonan kasasi diajukan
14 hari kerja
4 Memori kasasi harus diberitahukan kepada
Termohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja,
setelah memori diterima;
2 hari kerja
5 Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh
Termohon kasasi dalam waktu 14 hari, setelah
Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi;
14 hari kerja
6 Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah
Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan
kasasi diterima;
30 hari kerja
7 Dalam setiap putusan dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai,
maka berkas perkara dinyatakan tidak lengkap;
Menggunakan PIN untukpengamanan
8 Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari
Mahkamah agung dimohon disertai soft copy ;
Menggunakan PIN untukpengamanan
9 Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak
dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah
putusan diterima ;
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 57 dari 172
G. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
No Uraian Jangka Waktu
1 Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam
register Peninjauan Kembali paling lama : 1 hari
kerja ;
1 hari kerja
2 Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan
dalam Tenggang waktu : 180 hari kerja;
180 hari kerja
3 Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada
para pihak atau sejak ditemukan bukti baru
(novum), disertai dengan alasan Peninjauan
Kembali;
4 Pemberitahuan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali
paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan
Peninjauan Kembali diterima;
2 hari kerja
5 Jawaban atas alasan peninjauan Kembali dapat
diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali
dalam waktu : 30 hari, setelah Termohon
Peninjauan Kembali menerima alasan
Peninjauan Kembali;
30 hari kerja
6 Dalam waktu paling lama : 30 hari, setelah
jawaban diterima dari Termohon Peninjauan
Kembali berkas Peninjauan Kembali harus
dikirim ke Mahkamah Agung;
30 hari kerja
7 Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft
copy masing-masing putusan, apabila tidak
disertai, maka berkas perkara dinyatakan tidak
lengkap;
Menggunakan PIN untuk
pengaman
8 Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang
diterima dari Mahkamah Agung, dimohon
disertai soft copy;
Menggunakan PIN untuk
pengaman
9 Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan
kepada para pihak dalam waktu paling lama 2
hari setelah putusan diterima
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 58 dari 172
H. DELEGASI
No Uraian Jangka Waktu
1 Permintaan bantuan pemberitahuan ke
Pengadilan Negeri lain / Delegasi, diselesaikan :
1 hari kerja;
1 hari kerja
2 Penyelesaian permintaan bantuan tersebut
harus sudah dijalankan setelah permintaan
bantuan tersebut diterima, paling lama : 3 hari
kerja;
3 hari kerja
3 Pengiriman Kembali relas kepada Pengadilan
Negeri Pemohon bantuan, diselesaikan 2 hari
kerja;
2 hari kerja
4 Wakil Panitera melakukan Pengawasan terhadap
kinerja Juru Sita, apakah sudah benar-benar
melaksanakan tugasnya tempat waktu dan
diharuskan kepada Juru Sita, apabila telah
selesai melaksanakan tugasnya melapor kepada
Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas /
hasil pekerjaannya;
5 Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim
Relegasi untuk melaksanakan delegasi dari
Pengadilan Negeri Pemohon;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 59 dari 172
BAB II
PIDANA
A. PIDANA UMUM
1. Penyelesaian Perkara
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas
perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum
atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yang
mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti
oleh Panitera Muda Pidana apabila ada
ketidaklengkapan dikembalikan kepada petugas dari
kejaksaan tersebut;
1 hari kerja
2.
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang
Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pidana
Registrasi;
2 hari kerja;
3.
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh
Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis
Hakim;
2 hari kerja;
4.
Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika
terdakwa ditahan) oleh Majelis; 1 hari kerja;
5.Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum;3 hari kerja;
6.Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas
perkara diterima oleh Majelis Hakim;7 hari kerja;
7.Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada
hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir;7 hari kerja;
8.
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi
Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti, Terdakwa,
Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali
dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang
dan untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang
bersangkutan, termasuk praperadilan;
90 hari kerja kalau
terdakwa ditahan dan
120 hari jika terdakwa
tidak ditahan;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 60 dari 172
9.
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila
persidangan ditunda;
1 hari kerja;
10.
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah
ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan
Pidana;
1 hari kerja;
11.
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke
dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga
setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti;
1 hari kerja;
12.
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana;
1 hari kerja;
13.
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan
serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah
petikan putusan tersebut diterima dari Panitera
Pengganti dengan surat pengantar dan tanda terima;
3 hari kerja;
14.
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan MInutasi dan Pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan;
14 hari kerja;
15.Persidangan pelanggaran lalu lintas (tilang)
diselenggarakan dengan sistem otomasi tilang;1 hari kerja;
16.Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan
kepada Kejaksaan beserta barang buktinya;3 hari kalender;
2. Proses Banding
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir;
7 hari kerja;
2. Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus 3 hari kerja;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 61 dari 172
disampaikan;
3.
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
setelah pernyataan banding diterima; 3 hari kerja;
4.
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana setelah permohonan
banding diajukan;
7 hari kerja;
5. Tenggang waktu Inzage; 7 hari kerja;
6.
Pengiriman Berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
Memori Banding);
14 hari kerja;
7.
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding;
3 hari kerja;
8.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka
berkas dinyatakan tidak lengkap
Menggunakan PIN
untuk pengamanan
3. Proses Kasasi
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang
waktu 14 hari kerja setelah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa
atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa
diputus bebas;
14 hari kalender;
2.
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan; 3 hari kerja;
3.
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon
Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima; 3 hari kerja;
4.
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya harus selesai setelah
permohonan kasasi diterima;
7 hari kerja;
5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya 14 hari kerja;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 62 dari 172
setelah permohonan diajukan;
6.Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
Kasasi setelah memori kasasi diterima;3 hari kerja;
7.
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori
Kasasi;
14 hari kerja;
8.Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima;30 hari kerja;
9.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap;
Menggunakan PIN
untuk pengamanan
4. Proses Peninjauan Kembali
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali; 1 hari kerja;
2.
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri; 1 hari kerja;
3.
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan; 1 hari kerja;
4.
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk;
1 hari kerja;
5.Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan;14 hari kerja;
6.
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana;
3 hari kerja;
7.
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
termasuk di dalamnya pengiriman harus sampai ke
Mahkamah Agung;
30 hari kerja;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 63 dari 172
5. Proses Grasi
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Permohonan Grasi diajukan Terdakwa atau keluarga
Terdakwa, dicatat dalam register; 1 hari kerja;
2.
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara
Asli paling lama 3 hari dan dikirimkan ke Mahkamah
Agung; (2)
3 hari kerja;
6. Delegasi
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan
Negeri lain/delegasi; 3 hari kerja;
2.
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut
diterima;
3 hari kerja;
3.
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon Bantuan; 2 hari kerja;
4.
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap
kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar
melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan
kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya
melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-
relaas/hasil pekerjaannya;
5.
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi
untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri
pemohon.
Tim Delegasi dibentuk
secara periodik;
7. Laporan Perkara Pidana (Untuk Diserahkan Kepada Kepaniteraan Hukum)
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan
kepada Panitera Muda Hukum; tanggal 5 tiap bulannya;
2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanantanggal 5 tiap 4
bulannya;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 64 dari 172
kepada Panitera Muda Hukum;
3.
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum;
tanggal 5 tiap 6
bulannya;
4.Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan
kepada Panitera Muda Hukum;
tanggal 5 Januari setiap
tahunnya;
5.Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat (KIMWASMAT);
tanggal 5 setiap
bulannya;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 65 dari 172
B. PIDANA KHUSUS
15. TIPIKOR
A. PENYELESAIAN PERKARA,
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1
Pengadilan menerima Pelimpahan berkas perkara danbarang bukti dari Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaanyang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu.Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana (Tipikor),apabila terdapat ketidaklengkapan dalam berkas maka hariitu juga harus dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaantersebut. Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasipaling lama 1 (satu) hari kerja
1
2
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan danPenunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahanBerkas Perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua)hari kerja
2
3Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jikaterdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja
1
4
penyerahan Penetapan Hari Sidang dan PenetapanPenahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu)hari kerja setelah Hakim Ketua Majelis menentukan harisidang
1
5
Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkaraditerima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung dari tanggal penetapan Hakim Ketua Majelistentang hari sidang
7
6Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada harisidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari setelah sidangterakhir
7
7
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan,pembelaan dan putusan harus selesai paling lama 110(seratus sepuluh) hari
110
8Panitera pengganti wajib melaporkan kepada KepaniteraanMuda Pidana (Tipikor) tentang tanggal penundaan sidangbeserta alasannya pada hari itu juga
1
9
Majelis hakim sudah harus siap dengan konsep putusanyang akan dibacakan dan panitera pengganti wajibmelaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan MudaPidana (tipikor) pada hari pembacaan putusan
1
10
Panitera Muda Pidana (tipikor) bertanggung jawab ataspencatatan perkembangan persidangan tersebut dalambuku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelahmenerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itujuga
1
11
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkanpetikan putusan yang dimaksud kepada kepada PaniteraMuda Pidana (tipikor) pada Hari itu juga/paling lama harikerja berikutnya
1
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 66 dari 172
12
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikanputusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan sertaTerdakwa/Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantardan tanda terima) setelah petikan putusan tersebutditerima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) harikerja
1
13
Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan(kecuali putusan sela yang bukan merupakan putusanakhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14
14
Panitera Muda Pidana (Tipikor) menyampaikan salinanputusan kepada Pengelola Website untuk di upload denganmemperhatikan ketentuan SK Ketua M.A.–R.I Nomor.144/KMA/SK/VII/2007
B. PROSES BANDING
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusandiucapkan/setelah putusan diberitahukan kepada terdakwayang tidak hadir, paling lama 7 (tujuh) hari kerja
7
2Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harusdisampaikan pada Hari itu juga saat permintaan Bandingdiajukan atau paling lama pada Hari kerja berikutnya
1
3Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbandingpaling lama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan bandingditerima
2
4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepadaPanitera Muda Pidana (tipikor) dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah permohonan banding diajukan
14
5Tenggang waktu inzage (mempelajari berkas) 7 (tujuh) harikerja 7
6
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejakpernyataan banding diterima (tanpa harus menunggumemori banding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14
7
Jika pemohonan banding tersebut dicabut oleh pemohonsebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi, harusdiberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbandingpada hari itu juga atau paling lama pada hari kerjaberikutnya
1
8
Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka Berkasdinyatakan tidak lengkap
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 67 dari 172
C. PROSES KASASI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1
Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu14 (empat belas) hari kerja setelah putusan bandingdiberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa atau14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan jikaterdakwa diputus bebas
14
2Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harusdisampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lamapada hari kerja berikutnya
1
3Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasisetelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) harikerja
2
4Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas danpenyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasiditerima, harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
7
5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinyasetelah permohonan kasasi diajukan, paling lama 14 (empatbelas) hari kerja
14
6Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohonkasasi setelah memori diterima, daam waktu 2 (dua) harikerja
2
7Kontra memori kasasi dapat dapat diserahkan olehtermohon kasasi setelah termohon kasasi menerimamemori kasasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14
8Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejakpernyataan kasasi diterima, paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja
30
9Dalam setiap putusan haris dilampirkan soft copy, apabilatidak disertai maka berkas dinayatakan tidak lengkap
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauankembali
2Kepaniteraan Pidana (tipikor) menyerahkan permohonanpeninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri padahari itu juga atau pada hari kerja berikutnya
1
3Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Penggantiditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerjaberikutnya
1
4
Kepaniteraan Pidana (tipikor) meneruskan permohonanpeninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjukuntuk pada hari itu juga atau paling lambat pada hari kerjaberikutnya
1
5Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauankembali memenuhi persyaratan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja
14
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 68 dari 172
6Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaandan berita acara pendapat kepada kepaniteraan pidana(tipikor) 2 (dua) hari setelah sidang terakhir
2
7Kepaniteraan pidana (tipikor) dalam waktu 7 (tujuh) harisejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harussudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
7
E. PROSES GRASI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluargaterdakwa, dicatat dalam register paling lama 1 (satu) harikerja
1
2Pemberkasan grasi dengan pembuatan berita acara aslipaling lama 2 (dua) hari dan dikirimkan ke MahkamahAgung pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya
1
F. DELEGASI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negerilain/delegasi, diselesaikan 1 (satu) hari kerja
1
2Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudahdijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,paling lambat 3 (tiga) hari kerja
3
3Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeripemohon bantuan, diselesaikan 2 (dua) hari kerja
2
4
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerjajurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnyatepat tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabilatelah melaksanakan tugasnya melapor kepada wakilpanitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasilpekerjaannya
5Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untukmelaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 69 dari 172
16. PENGADILAN HAM
No Uraian URAIAN Pidana HAM Jangka Waktu
1 Perkara Pidana HAM (berkas perkara) diterima pelimpahan
dari Kejaksaan Negeri, kemudian Kepaniteraan Pidana
memeriksa kelengkapan berkas dan setelah dinyatakan
lengkap, diberi nomor kode Pidana Khusus dan didaftarkan di
buku Register Induk.
2 hari kerja
2 Apabila berkas tidak lengkap, maka meminta kelengkapannya
kepada Kejaksaan Negeri.
1 hari kerja
3 Apabila berkas sudah lengkap Kepaniteraan Pidana membuat
kelengkapan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan
Penunjukan Panitera Pengganti
1 hari kerja
4 Kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan Majelis
Hakim dan selanjutnya kepada Panitera untuk penunjukan
Panitera Pengganti.
1 hari kerja
5 Setelah Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ditanda tangani
oleh Ketua Pengadilan dan penunjukan Panitera Pengganti
ditanda tangani Panitera, maka Kepaniteraan Pidana
menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim
1 hari kerja
6 Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada
Majelis Hakim untuk dicatat dan ditanda tangani Penetapan
Sidang dan Penetapan Penahanan.
1 hari kerja
7 Panitera Pengganti menyerahkan penetapan hari sidang dan
Penetapan Penahanan kepada Kepaniteraan Pidana.
Pada hari itu
juga
8 Kepaniteraan Pidana menyerahkan Penetapan hari sidang dan
Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum.
1 hari kerja
9 Pemeriksaan pelanggaran HAM diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan HAM.
180 hari kerja
10 Penahanan Hakim Pengadilan HAM 90 hari kerja
11 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan HAM 30 hari kerja
12 Apabila dalam tenggang waktu penahanan 120 hari
pemeriksaan perkara belum selesai, dapat diperpanjang Ketua
Pengadilan Tinggi.
30 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 70 dari 172
13 Apabila pemeriksaan perkara belum selesai, maka penahanan
dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
30 hari kerja
14 Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Mejelis Hakim akan
memutus perkara dengan cara sebagai berikut :
- Ketua Majelis Hakim yang membaca pertama mempelajari
berkas perkara dan kemudian menyerahkan berkas kepada
Hakim Anggota I
- Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua mempelajari
berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada
Hakim Anggota II
- Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari
berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada
Hakim Ketua Majelis
- Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara
1 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
15 Pembuatan konsep Putusan 3 hari kerja
16 Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti 7 hari kerja
17 Koreksi Putusan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II 2 hari kerja
18 Ketua Majelis Mengoreksi putusan selanjutnya untuk
diucapkan dalam sidang
2 hari kerja
19 Setelah Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di
persidangan, Majelis Hakim / Panitera Pengganti wajib
menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana
1 hari kerja
20 Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada
Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, Terdakwa atau
Penasehat Hukum terdakwa
1 hari kerja
21 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
minutasi setelah putusan diucapkan
14 hari kerja
22 Setelah selesai berkas perkara diminutasi kemudian Panitera
Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan
Pidana
1 hari kerja
23 Kepaniteraan Pidana meregister kedalam buku register induk 1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 71 dari 172
17. PENGADILAN PERIKANAN
A. PENYELESAIAN PERKARA
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan
menerima pelimpahan berkas perkara perikanan berikut
barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas
Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas
resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera
Muda Pidana (Khusus Perikanan), apabila terdapat
ketidaklengkapan dalam berkas pada hari itu juga harus
dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan Negeri
tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasi
Maksimal
1 (satu) hari kerja
2 Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,
penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim
Maksimal
3 (tiga) hari kerja
3 Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan
(apabila terdakwa ditahan)
Maksimal
1 (satu) hari kerja
4 Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan
Penahanan (apabila terdakwa ditahan) kepada Jaksa
Penuntut Umum
Maksimal
3 (tiga) hari kerja
setelah Hakim
Ketua menentukan
hari persidangan
5 Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak
tanggal penetapan
hari persidangan
6 Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari
persidangan berikutnya atau setelah persidangan
terahir.
Maksimal
Berita Acara Sidang
harus sudah siap 1
(satu) hari kalender
sebelum sidang
berikutnya atau 7
(tujuh) hari
kalender setelah
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 72 dari 172
sidang terakhir
7 Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan,
pembelaan dan putusan
Maksimal
30 (tiga puluh) hari
kerja
8 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya
Maksimal
Pada hari itu juga
9 Majelis Hakim sudah harus siap dengan konsep putusan
yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah
ditanda tangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan
Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
Pada hari itu juga
10 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan
persidangan tersebut dalam buku register yang
diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan
dari Panitera Pengganti
Maksimal
Pada hari itu juga
11 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada
kepada Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan)
Maksimal
1 (satu) hari kerja
berikutnya
12 Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada
Rutan serta Terdakwa / Penasihat Hukumnya (dengan
surat pengantar dan tanda terima) setelah petikan
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti
Maksimal
1 (satu) hari kerja
13 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan minutasi perkara dan pemberkasan
perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang
bukan merupakan putusan akhir) diucapkan.
Dan dalam setiap Putusan perkara yang banding harus
dilampirkan soft copy masing - masing putusan dan jika
tidak disertai soft copy maka berkas dinyatakan tidak
lengkap
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 73 dari 172
B. PROSES BANDING
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Pernyataan Banding dapat diajukan setelah
putusan diucapkan atau setelah putusan
diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
2 Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan
Banding diajukan
Maksimal
1 (satu) hari kerja
berikutnya
3 Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada
Terbanding
Maksimal
2 (dua) hari kerja
setelah pernyataan
Banding diterima
4 Tenggang waktu Inzage (memeriksa dan meneliti
berkas perkara oleh para pihak)
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
5 Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi
sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus
menunggu Memori Banding diajukan oleh
Pembanding)
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
6 Apabila permohonan Banding tersebut dicabut
oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan
Tinggi harus diberitahukan kepada Pengadilan
Tinggi dan Terbanding
Maksimal
1 (satu) hari kerja
berikutnya
C. PROSES KASASI
NO. K E G I A T A N WAKTU
1. Pernyataan Kasasi dapat diajukan sejak putusan
banding diberitahukan kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa dalam jangka waktu 14 hari
setelah putusan pada peradilan tingkat pertama
diucapkan jika Terdakwa diputus bebas.
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
2 Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI harus
disampaikan saat permintaan Kasasi diajukan
Maksimal
1 (satu) hari kerja
3 Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada
Termohon Kasasi setelah Pernyataan Kasasi
Maksimal
2 (dua) hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 74 dari 172
diterima
4 Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan Putusan setelah permohonan
Kasasi diterima
Maksimal
3 (tiga) hari kerja
5 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori
Kasasi setelah permohonan Kasasi diajukan
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
6 Memori Kasasi wajib diberitahukan kepada
Termohon Kasasi setelah Memori Kasasi diterima
Maksimal
2 (dua) hari kerja
7 Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh
Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi
menerima Memori Kasasi
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
8 Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI
sejak berkas perkara tersebut lengkap
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan) menyerahkan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Ketua Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Medan
Maksimal
1 (satu) hari kerja
2 Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Maksimal
2 (dua) hari kerja
3 Kepaniteraa Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan) meneruskan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk
Maksimal
1 (satu) hari kerja
4 Majelis Hakim memeriksa apakah permohonan
Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
5 Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan)
Maksimal
3 (tiga) hari kerja
setelah sidang terakhir
6 Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI
sejak berkas perkara lengkap
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 75 dari 172
E. PROSES GRASI
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau
keluarga Terdakwa, dicatat dalam Register Khusus
untuk Grasi
Maksimal
1 (satu) hari kerja
2 Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita
Acara Asli dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI
Maksimal
2 (dua) hari kerja
F. LAPORAN PERKARA PIDANA PERIKANAN (untuk diserahkan kepada
Kepaniteraan Hukum)
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan) menyerahkan laporan bulanan kepada
Panitera Muda Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap bulannya
2 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan) menyerahkan laporan 4 (empat)
bulanan kepada Panitera Muda Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap 4 (empat)
bulannya
3 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan) menyerahkan laporan 6 (enam)
bulanan kepada Panitera Muda Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap 6 (enam)
bulannya
4 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan
Perikanan) menyerahkan laporan tahunan kepada
Panitera Muda Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
Januari
5 Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat (Kimwasmat)
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 76 dari 172
18.PENGADILAN ANAK
URAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas
perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum
atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang
mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti
oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada ketidak
lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas
dari Kejaksaan tersebut ;
1 hari kerja
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang
Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan
Registrasi paling lama
2 hari kerja
Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti
oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada
Majelis Hakim/ Hakim dan paling lama
2 hari kerja
Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan (jika
terdakwa ditahan) paling lama
1 hari kerja
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum
1 hari kerja
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas
perkara diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling
lama
7 hari kerja
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada
hari sidang berikutnya atau setelah siding terakhir
7 hari kerja
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi,
Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa,
Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai,
45 hari kerja
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan siding beserta alasannya apabila
persidangan ditunda : pada hari itu juga ;
Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan
tanggal dan amar putusan yang ditandatangani Majelis
Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 77 dari 172
;
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut
kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu,
juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti
: pada hari itu juga
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling
lama hari kerja berikutnya ;
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan
serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah
petikan putusan tersebut diterima dari Panitera
Pengganti, paling lama
1 hari kerja
Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan paling lama
14 hari kerja
A. PROSES BANDING
URAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah
putusan diucapkan atau setelah putusan
diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir,
paling lama
7 hari kerja
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan
banding diajukan atau paling lama pada hari kerja
berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada
Terbanding paling lama
2 hari kerja setelah
pernyataan banding
diterima
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan 7 hari kerja setelah
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 78 dari 172
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu permohonan diajukan
Tenggang waktu inzage 7 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi,
sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus
menunggu memori banding), paling lama
14 hari kerja
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding pada hari itu juga atau paling lama
pada hari kerja berikutnya ;
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai
maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;
B. PROSES KASASI
URAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang
waktu 14 hari kerja Setelah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan
Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan
jika terdakwa diputus bebas ;
14 hari kerja
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan,
paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada
Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi
diterima, paling lama 2 hari kerja
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah
permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam
waktu :
7 hari kerja
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori
kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan,
paling lama
14 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 79 dari 172
Memori kasasi harus diberitahukan kepada
Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam
waktu
2 hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh
Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi
menerima Memori Kasasi, paling lama 14 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,
sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama 30 hari kerja
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap ;
C. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
URAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima permohonan
Peninjauan Kembali ;
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan
Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya ;
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya;
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada
hari kerja berikutnya ;
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan
dalam waktu paling lama
14 hari kerja
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana ....
2 hari kerja setelah
sidang terakhir
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak
berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 80 dari 172
sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah
Agung ;
D. PROSES GRASI
URAIAN JANGKA WAKTU
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau
keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
1 hari kerja
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama 2 hari dan dikiririm ke Mahkamah Agung
pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;
E. DELEGASI
URAIAN JANGKA WAKTU
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan
Negeri lain/ Delegasi, diselesaikan
1 hari kerja
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut
diterima, paling lama
3 hari kerja
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon Bantuan, diselesaikan :
2 hari kerja
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap
kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar
melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan
kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya
melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-
relaas/ hasil pekerjaannya ;
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi
untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri
pemohon ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 81 dari 172
19.PERLINDUNGAN ANAK
A. PENYELESAIAN PERKARA :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas
perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum.
Setelah berkas diteliti oleh Panmud Pidana, apabila ada yang
tidak lengkap hari itu juga dikembalikan kepada Penuntut
Umum dari Kejaksaan tersebut.
2. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti
serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan register, paling
lama : 2 hari kerja
2 hari kerja
3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PN, dan penunjukan
PP oleh Panitera, dan penyerahan berkas perkara kepada
Majelis Hakim, paling lama : 2 hari kerja.
2 hari kerja
4. Penetapan hari sidang, dan penetapan penahanan paling
lama : 1 hari kerja.
1 hari kerja
5. Penyerahan Penetapan hari sidang dan Penetapan
penahanan kepada Penuntut Umum, paling lama : 1 hari
kerja.
1 hari kerja
6. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim, paling lama : 7 hari kerja.
7 hari kerja
7. Penyelesaian Berita Acara Persidangan harus selesai pada
hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir : 7 hari
kerja.
7 hari kerja
8. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut
Eksepsi,permeriksaan saksi dan barang
bukti,Terdakwa,Tuntutan,Pembelaan dan Putusan harus
selesai,kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih
dari 20 orang, paling lama : 90 hari kerja. Kecuali untuk
perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana
diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk
praperadilan.
90 hari kerja
9. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
ditunda: pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 82 dari 172
10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
kepada Kepaniteraan Pidana: pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register
yang diperuntukan untuk itu,juga setelah menerima laporan
dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
12. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda
Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja
berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling
lama: 1 hari kerja. Dengan surat pengantar dan tanda
terima.
1 hari kerja
14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
lama: 14 hari kerja.
14 hari kerja
B. PROSES BANDING :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama: 7 hari kerja.
7 hari kerja
2. Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
3. Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding
paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding
diterima.
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 83 dari 172
3. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 hari setelah
permohonan banding diajukan.
7 hari
4. Tenggang waktu inzage : 7 hari kerja 7 hari kerja
5. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
memori banding), paling lama: 14 hari kerja.
14 hari kerja
6. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon
sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan
kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
7. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy (Flash
disk) masing-masing putusan, apabila tidak disertai
maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
C. PROSES KASASI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu:
14 hari kerja. Setelah putusan banding diberitahukan
kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah
putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas.
14 hari kerja
2. Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama
pada hari kerja berikutnya.
Hari kerja
berikutnya
3. Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada Termohon Kasasi
setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama : 2 hari
kerja.
2 hari kerja
4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi
diterima, harus selesai dalam waktu : 7 hari kerja.
7 hari kerja
5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama: 14 hari
kerja.
14 hari kerja
6. Memori kasasi harus diberitahukan kepada kepada
Termohon kasasi setelah memori diterima, dalam waktu;
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 84 dari 172
7. Kontra memori dapat diserahkan oleh Termohon kasasi
setelah termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling
lama : 14 hari kerja.
14 hari kerja
8. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima, paling lama : 30 hari kerja.
30 hari kerja
9. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila
tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan
kembali.
2. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
peninjauan kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada
hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
3. Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
4. Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan
kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu
juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan
kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama :
14 hari kerja.
14 hari kerja
6. Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada
Kepaniteraan pidana: 2 hari setelah sidang terakhir.
2 hari
7. Kepaniteraan pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung.
7 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 85 dari 172
E. PROSES GRASI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permohonan grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga.
Terdakwa, dicatat dalam register paling lama: 1 hari kerja.
1 hari kerja
2. Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama 2 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung
pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
F. DELEGASI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/delegasi diselesaikan : 1 hari kerja.
1 hari kerja
2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima
paling lama: 3 hari kerja.
3 hari kerja
3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon bantuan diselesaikan : 2 hari kerja.
2 hari kerja
4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja
Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya.
5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
G. LAPORAN PERKARA PIDANA (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum)
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3
tiap bulannya.
Pada tanggal 3 tiap
bulannya
2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3
tiap 4 bulannya.
Pada tanggal 3 tiap
4 bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 86 dari 172
3. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3
tiap 6 bulannya.
Pada tanggal 3 tiap
6 bulannya
4. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3
Januari.
Pada tanggal 3
Januari
5. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT) paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
Tanggal 3 setiap
bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 87 dari 172
20.KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
A. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga :
URAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas
perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum
atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang
mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas
diteliti oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada
ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada
Petugas dari Kejaksaan tersebut
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang
Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan
Registrasi paling lama ....
2 hari kerja
Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera
Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara
kepada Majelis Hakim/ Hakim dan paling lama…
2 hari kerja
Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan
(jika terdakwa ditahan) paling lama 1 hari kerja
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum 1 hari kerja
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas
perkara diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling
lama
7 hari kerja
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada
hari sidang berikutnya atau setelah siding terakhir 7 hari kerja
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut
Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti,
Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus
selesai, kecuali dalam perkara pidana dalam
saksinya lebih dari 20 orang paling lama.
Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang yang bersangkutan termasuk praperadilan
90 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 88 dari 172
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang
tanggal penundaan siding beserta alasannya apabila
persidangan ditunda : pada hari itu juga ;
Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang
ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan
Pidana : pada hari itu juga ;
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut
kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu,
juga setelah menerima laporan dari Panitera
Pengganti : pada hari itu juga
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud
kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau
paling lama hari kerja berikutnya ;
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan
serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah
petikan putusan tersebut diterima dari Panitera
Pengganti, paling lama
1 hari kerja
Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan paling lama
14 hari kerja
B. PROSES BANDING :
URAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah
putusan diucapkan atau setelah putusan
diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir,
paling lama
7 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 89 dari 172
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan
banding diajukan atau paling lama pada hari kerja
berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada
Terbanding paling lama ..............................................
2 hari kerja setelah
pernyataan
banding diterima
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ............... 7 hari kerja setelah
permohonan diajukan
Tenggang waktu inzage .............................................. 7 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi,
sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus
menunggu memori banding), paling lama ................... 14 hari kerja
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding pada hari itu juga atau paling lama
pada hari kerja berikutnya ;
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai
maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;
C. PROSES KASASI :
URAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang
waktu 14 hari kerja Setelah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan
Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan
jika terdakwa diputus bebas ;
14 hari kerja
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling
lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada
Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi
diterima, paling lama
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 90 dari 172
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah
permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam
waktu :
7 hari kerja
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori
kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan,
paling lama
14 hari kerja
Memori kasasi harus diberitahukan kepada
Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam
waktu
2 hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh
Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi
menerima Memori Kasasi, paling lama
14 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,
sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama
30 hari kerja
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap ;
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
URAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima permohonan
Peninjauan Kembali ;
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan
Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya ;
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya;
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada
hari kerja berikutnya ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 91 dari 172
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan
dalam waktu paling lama
14 hari kerja
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana ....
2 hari kerja
setelah
sidang terakhir
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak
berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus
sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah
Agung ;
E. PROSES GRASI
URAIAN JANGKA WAKTU
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau
keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
1 hari kerja
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara
Asli paling lama 2 hari dan dikirim ke Mahkamah
Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;
F. DELEGASI
URAIAN JANGKA WAKTU
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan
Negeri lain/ Delegasi, diselesaikan
1 hari kerja
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus
sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut
diterima, paling lama
3 hari kerja
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon Bantuan, diselesaikan :
2 hari kerja
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap
kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar
melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan
kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya
melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan
relaas-relaas/ hasil pekerjaannya ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 92 dari 172
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi
untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri
pemohon ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 93 dari 172
21. LINGKUNGAN HIDUP
I. PENYELESAIAN PERKARA
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas
Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda
Pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga
dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan
tersebut.
Pada hari itu juga
2. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti
serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan Registrasi
paling lama 2 (dua) hari kerja.
2 hari kerja
3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dan
penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling
lama 3 (tiga) hari kerja.
3 hari kerja
4. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan) paling lama 2 (dua) hari kerja.
2 hari kerja
5. Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan
penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu)
hari kerja.
1 hari kerja
6. Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.
7 hari kerja
7. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan,
Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam
perkara Pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh)
orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja;
kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang
bersangkutan, termasuk praperadilan.
90 hari kerja
8. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persdiangan
ditunda : pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 94 dari 172
9. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan
tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani
Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari
itu juga.
Pada hari itu juga
10. Panitera Muda Pidana yang bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke
dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga
setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada
hari itu juga.
Pada hari itu juga
11. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling
lama hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
12. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling
lama 1 (satu) hari kerja, dengan surat pengantar dan
tanda terima.
1 hari kerja
13. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja.
14 hari kerja
14. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga
atau paling lama hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
II. Proses Banding
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
terdakwa yang tidak hadir, paling lama : 7 (tujuh) hari
kerja.
7 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 95 dari 172
2. Laporan banding kepoada Pengadilan tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya .
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
3. Pemberitahuan pernyataann banding kepada terbanding
paling lama : 2 (dua) hari kerja stelah pernyataan
banding diterima .
2 hari kerja
4. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 (tujuh)
hari kerja.
7 hari kerja
5. Tenggang waktu Inzage : 7 (tujuh ) hari kerja. 7 hari kerja
6. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
Memori Banding), paling lama 14 (empat belas) hari
kerja.
14 hari kerja
7. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
permohonan sebelum di putus olehpengadilan tinggi,
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari
kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
8. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka
berkas dinyatakan tidak lengkap.
III. PROSES KASASI
URAIAN JANGKA WAKTU
1 Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang wakti
14 (empat belas) hari kerja setalah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa
atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan
jika Terdakwa diputus bebas.
14 hari
2. Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan paling lama
pada hari kerja berikutnya.
Pada hari kerja
berikutnya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 96 dari 172
3. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon
kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2
(dua) hari kerja.
2 hari kerja
4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah stelah
permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu
7 (tujuh) hari kerja.
7 hari kerja
5. Pemohon kasasi wajib enyerahkan meoi kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan 14 (empat belas)
hari kerja.
14 hari kerja
6. Memori kasasi harus di berutahukan kepada termohoan
kasasi setelah emempori kasasi diterima dalam waktu 2
(dua) hari kerja.
2 hari kerja
7. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon
kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi
paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
14 hari kerja
8. Pengioriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak
pernyataan kasasi diterima paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja.
30 hari kerja
9. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap.
IV. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali.
2. Kepaniteraan pidana menyerahkan permohonan
peninjauan Kembali kepada ketua Pengadilan Negeri
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
3. Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya.
Pada hari itu juga
atau pada hari kerja
berikutnya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 97 dari 172
4. Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan
peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk
pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja
berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
permohonan peninjauan kembali memenuhi persyaratan
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
14 hari kerja
6. Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Panitera
Pidana 2 (dua) hari setelah sidang terakhir
2 hari
7. Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak
berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
7 hari
V. PROSES GRASI
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga
terdakwa dicatat dalam register 1 (satu) hari kerja
1 hari kerja
2. Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama 2 (dua) hari dan dikirim ke Mahkamah Agung
pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
VI. DELEGASI
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan
Negeri lain / Delegasi diselesaikan dalam waktu 1 (satu)
hari kerja
1 hari kerja
2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima
paling lama 3 (tiga) hari kerja
3 hari kerja
3. Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri
pemohon bantuan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari
kerja
2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 98 dari 172
4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja
juru sita apakah sudah benar-benar melaksanakan
tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita
apabila telah melaksanakan tugasnya melapor ke pada
Wapan dengan memperlihatkan relas-relas / hasil
pekerjaannya.
5. Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
VII. LAPORAN PERKARA (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM)
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal
5 (lima) setiap bulannya
Pada tanggal 5
setiap bulannya
2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 (empat)
bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat
pada tanggal 5 (lima) tiap 4 (empat) bulannya
Pada tanggal 5 tiap 4
bulannya
3. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 (enam)
bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat
pada tanggal 5 (lima) tiap 6 (enam) bulannya
Pada tanggal 5
setiap 6 bulannya
4. Panitera Muda pidana menyerahkan laporan tahunan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal
5 (lima) Januari
Pada tanggal 5
Januari
5. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat (KIMWASMAT) paling lambat pada tanggal 5
(lima) setiap bulannya.
Pada tanggal 5
setiap bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 99 dari 172
22. KEHUTANAN
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Perkara pidana kehutanan adalah termasuk perkara
pidana umum.
2. Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas
perkara pidana di bidang kehutanan dan barang bukti
dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang
berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu.
Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila
ada ketidak lengkapan, hari itu juga dikembalikan kepada
Petugas dari Kejaksaan tersebut.
3. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti
serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan register
paling lama 2 (dua) hari.
2 hari
4. Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera,
penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling
lama 2 (dua) hari.
2 hari
5. Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika
Terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja
1 hari kerja
6. Penyerahan Penetapan hari Sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum adalah 1 (satu) hari
kerja.
1 hari kerja
7. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.
7 hari kerja
8. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir 7 (tujuh)
hari kerja.
7 hari kerja
9. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi, barang bukti, terdakwa, tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam
perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh)
orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, kecuali
dalam perkara pidana khusus berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang
90 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 100 dari 172
bersangkutan, termasuk pra peradilan.
10. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan hari sidang beserta alasannya dengan
menyerahkan bukti penundaan hari sidang yang telah
ditandatangani oleh Hakim Ketua, apabila perkara itu
ditunda ke kepaniteraan pidana.
11. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan
tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani
Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana pada hari itu
juga.
Pada hari itu juga
12. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku
register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima
laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
13. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama
1 (satu) hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
14. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling
lama 1 (satu) hari, dengan surat pengantar dan tanda
terima.
1 hari
13 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas)
hari kerja
14 hari kerja
14. Tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo
PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, mengelompokkan tindak pidana bidang
Kehutanan menjadi kejahatan dan pelanggaran
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 101 dari 172
sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (13) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999.
15. Pelaku tindak pidana kehutanan, baik yang berupa
kejahatan maupun pelanggaran, dikenai sanksi pidana
kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda.
16. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999, apabila dilakukan oleh dan atas nama
badan/badan usaha, maka sanksi pidana dikenakan
terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dan pidana tersebut ditambah 1/3
(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
17. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran
dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau
pelanggaran dirampas untuk Negara (Imperatif)
sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (15) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999.
18. Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya
baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil
kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 dilelang untuk Negara.
19. Selain sanksi pidana, juga diatur sanksi administrasi yang
berhubungan dengan setiap pemegang izin usaha
pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan dan
lain-lain.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 102 dari 172
23. TINDAK PIDANA PERS
NO RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA
1 Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau
petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat
tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh
Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan
hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan
tersebut.
2 Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang
bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan
registrasi
2 hari kerja
3 Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,
penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.
2 hari kerja
4 Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan)
1 hari kerja
5 Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan
penahanan pada penuntut umum
1 hari kerja
6 Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan
berkas perkara diterima oleh hakim7 hari kerja
7 Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir7 hari kerja
8 Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam
perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang
bersangkutan, termasuk praperadilan.
90 hari kerja
9 Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
ditunda, pada hari itu juga ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 103 dari 172
10 Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah
ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan
Pidana : pada hari itu juga ;
11 Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam
buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah
menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu
juga ;
12 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama
hari kerja berikutnya.
13 Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling
lama ;
Dengan surat pengantar dan tanda terima
1 hari kerja
14 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah
putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir)
diucapkan, paling lama
14 hari kerja
15 Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 104 dari 172
24. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1. Penyelesaian Perkara
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas
perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut
Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus
PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu.
Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana
apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga
dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan
tersebut.
2. Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan
Barang Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan
Berkas dan Registrasi.
2 hari kerja.
3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh
Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada
Majelis Hakim.
2 hari kerja.
4. Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan
(jika terdakwa ditahan).
1 hari kerja.
5. Penyerahan Penetapan Hari sidang dan
Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum.
1 hari kerja.
6. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas
perkara diterima oleh Majelis Hakim.
7 hari kerja.
7. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai
pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang
terakhir.
7 hari kerja.
8. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut
Eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti,
Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan
harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang
saksinya lebih dari 20 orang.
90 hari kerja, kecuali
untuk perkara pidana
khusus berlaku
ketentuan sebagaimana
diatur dalam undang-
undang yang
bersangkutan,
termasuk praperadilan.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 105 dari 172
9. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang
tanggal penundaan sidang beserta alasannya
apabila persidangan ditunda.
Pada hari itu juga.
10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan
yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti
wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang
telah ditanda tangani Majelis Hakim kepada
Kepaniteraan Pidana.
Pada hari itu juga.
11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut
ke dalam buku register yang diperuntukkan
untuk itu, juga setelah menerima laporan dari
Panitera Pengganti.
Pada hari itu juga.
12. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud
kepada Panitera Muda Pidana.
Pada hari itu juga atau
paling lama hari kerja
berikutnya.
13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan
petikan putusan kepada Penuntut Umum dan
Kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat
Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti dengan Surat
pengantar dan tanda terima.
1 hari kerja.
14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan
perkara setelah putusan (kecuali putusan sela
yang bukan putusan akhir) diucapkan.
14 Hari Kerja.
15. Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan
kepada kejaksaan beserta barang buktinya.
Pada hari itu juga atau
paling lama pada hari
kerja berikutnya.
2. Proses Banding :
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pernyataan Banding dapat diajukan setelah
putusan diucapkan atau setelah putusan
diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak
hadir.
7 hari kerja.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 106 dari 172
2. Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi
harus disampaikan.
Pada hari itu juga saat
permintaan banding
diajukan atau paling
lama pada hari kerja
berikutnya.
3. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada
Terbanding.
2 hari kerja
4. Minutasi perkara banding harus sudah
diserahkan kepada Panitera Muda Pidana.
7 hari kerja
5. Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja.
6. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan
Tinggi, sejak pernyataan Banding diterima
(tanpa harus menunggu Memori Banding).
14 hari kerja.
7. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan
Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan
Tinggi dan Terbanding.
Pada hari itu juga atau
paling lama pada hari
kerja berikutnya.
8. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft
copy masing-masing putusan, apabila tidak
disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
3. Proses Kasasi:
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pernyataan Kasasi. 14 hari kerja;
2. Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan.
paling lama pada hari
kerja berikutnya.
3. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada
Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi
diterima.
2 hari kerja.
4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah
permohonan kassi diterima.
7 hari kerja.
5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori
kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan.
14 hari kerja.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 107 dari 172
6. Memori kasasi harus diberitahukan kepada
Termohon Kasasi setelah memori diterima.
2 hari kerja.
7. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh
Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi
menerima Memori Kasasi.
14 hari kerja.
8. Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,
sejak pernyataan Kasasi diterima.
30 hari kerja.
9. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft
copy, apabila tidak disertai maka berkas
dinyatakan tidak lengkap.
4. Proses Peninjauan Kembali :
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pengadilan Negeri menerima permohonan
peninjauan kembali.
2. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan
Negeri.
Pada hari itu juga atau
pada hari kerja
berikutnya.
3. Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti ditetapkan.
Pada hari itu juga atau
pada hari kerja
berikutnya.
4. Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk.
Pada hari itu juga atau
paling lama pada hari
kerja berikutnya.
5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
peninjauan kembali memenuhi persyaratan.
14 hari kerja.
6. Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana.
2 hari kerja
7. Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan
berkas tersebut ke Mahkamah Agung.
7 hari kerja.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 108 dari 172
25. NARKOBA
No. Kegiatan
1. TINDAK PIDANA NARKOTIKA
1. Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika, lampiran mengenai jenis Psikotropika golongan I dan
golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang No.
5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi
Narkotika golongan I menurut UU ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi ;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara RI tahun 2009 Nomor 143), telah mengatur sanksi pidana
minimal dan maksimal bagi pelaku. Upaya pemberantasan terhadap
tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara,
pidana penjara seumur hidup dan pidana mati ;
3. Untuk beberapa kwalifikasi perbuatan tertentu seperti pelaku setiap
Penyalah Guna Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III untuk
diri sendiri hanya disebutkan sanksi pidana maksimal yaitu 4 (empat)
tahun, 2 (dua) tahun, dan 1 (satu) tahun, tidak ada pidana denda ;
4. Hakim didalam menjatuhkan pidana bagi pelaku Penyalah Guna
Narkotika bagi diri sendiri perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;
5. Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna orang tersebut wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat SEMA Nomor
04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban
penyalahgunaan dan pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi
Medis dan Rehabilitasi Sosial) ;
6. Tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara,
hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, benar-
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 109 dari 172
benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi kepada
masyarakat (lihat pada SEMA No. 3 tahun 2001) ;
7. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengatur pidana denda
minimal dan maksimal, apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak
pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku
dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti
denda yang tidak dapat dibayar ;
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia
yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan
dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;
9. Tersangka atau Terdakwa didalam penyidikan atau pemeriksaan di
sidang Pengadilan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta
kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau
korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan
dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan
Tersangka atau Terdakwa. Dan Hakim berwenang meminta Terdakwa
membuktikan seluruh harta kekayaannya dan harta benda isteri, suami,
anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak
pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika ;
10. Sebelum sidang dibuka, Hakim dapat mengingatkan kepada saksi dan
orang lain, yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika untuk tidak menyebutkan identitas pelapor ;
11. Pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhubungan
dengan tindak pidana dilakukan oleh suatu Tiem yang ditentukan dalam
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung
sejak menerima Penetapan Pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri
setempat, dan waktu Pemusnahan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu yang sama ;
12. Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan
didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang
menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya
dinyatakan dirampas untuk Negara segera dimusnahkan, kecuali
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 110 dari 172
sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan
ilmu pengetahuan ;
13. Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang
beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap
perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan
Pengadilan tingkat pertama ;
14. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian
uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan
keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan :
a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ;
b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial ;
15. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari
pidana denda sebagaimana pasal-pasal atau Undang-Undang No. 35
tahun 2009, disamping pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa :
a. Pencabutan izin usaha dan atau ;
b. Pencabutan status badan hukum ;
16. Penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik BNN (Badan Narkotika
Nasional) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ;
17. Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Undang-Undang tentang Hukum
Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
18. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang
Pengadilan atas tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 111 dari 172
Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ;
19. Untuk penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam
waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi (SEMA No. 3 tahun 1998
tentang Penyelesaian Perkara) ;
II. PENYELESAIAN PERKARA
- Dalam hal penyelesaian berkas perkara tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika berpedoman pada Administrasi Perkara
Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;
- Dalam hal proses Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, juga
berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada
Pengadilan Negeri Medan ;
- Dalam hal Delegasi, juga berpedoman pada Administrasi Perkara
Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 112 dari 172
26. TINDAK PIDANA TERORISME
NO RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA
1
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau
petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat
tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh
Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan
hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan
tersebut.
2
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang
bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan
registrasi
2 hari kerja
3
Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,
penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.
2 hari kerja
4Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan)
1 hari kerja
5Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan
penahanan pada penuntut umum
1 hari kerja
6Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan
berkas perkara diterima oleh hakim7 hari kerja
7Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir7 hari kerja
8
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam
perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang
bersangkutan, termasuk praperadilan.
90 hari kerja
9
Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila
persidangan ditunda ;
1 hari kerja
10 Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang 1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 113 dari 172
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah
ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan
Pidana : ;
11
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut
kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,
juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : ;
1 hari kerja
12
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama
hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
13
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling
lama ;
Dengan surat pengantar dan tanda terima
1 hari kerja
14
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan, paling lama
14 hari kerja
15
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
2. PROSES BANDING ;
1
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
7 hari kerja
2
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
3Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
paling lama .2 hari kerja
4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ;7 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 114 dari 172
5 Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja
6
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
Memori Banding), paling lama
14 hari kerja
7
Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, harus
diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding
pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja
berikutnya ;
1 hari kerja
8
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka
berkas dinyatakan tidak lengkap.1 hari kerja
3. PROSES KASASI ;
1
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu.
Setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut
Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan
diucapkan jika Terdakwa putus bebas.
14 hari kerja
2
Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling
lama pada hari kerja berikutnya ;
1 hari kerja
3
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas
dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan
kasasi diterima, harus selesai dalam waktu
2 hari kerja
4
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan
kasasi diterima, harus selesai dalam waktu
7 hari kerja
5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama14 hari kerja
6Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
kasasi setelah memori diterima, dalam waktu2 hari kerja
7
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori
Kasasi, paling lama
14 hari kerja
8 Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak 30 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 115 dari 172
pernyataan Kasasi diterima, paling lama.
9
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap.
4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
1Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali.1 hari kerja
2
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
3
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya.
2 hari kerja
4
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk
pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja
berikutnya.
1 hari kerja
5
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu
paling lama
14 hari kerja
6
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana
2 hari setelah
sidang terakhir
7
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung.
7 hari kerja
5. PROSES GRASI.
1Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama1 hari kerja
2
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama
Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
2 hari
6. DELEGASI
1 Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan 1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 116 dari 172
Negeri lain/Delegasi, diselesaikan
2
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut
diterima, paling lama
3 hari kerja
3Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon bantuan, diselesikan2 hari kerja
4
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja
Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan
tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita
apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada
Wapan dengan memperlihatkan relas-relas/hasil
pekerjaannya.
2 hari kerja
5
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri
Pemohon.
7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN
HUKUM );
1Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada tanggal3 tiap bulannya
2
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
tanggal
3 tiap bulannya
3
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
tanggal
3 tiap 6 bulannya
4
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
tanggal
3 Januari
5Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal3 setiap bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 117 dari 172
27. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
NO RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA
1
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas
perkara
dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau
petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat
tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh
Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan
hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan
tersebut.
2
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang
bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan
registrasi
2 hari kerja
3
Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,
penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.
2 hari kerja
4Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan)
1 hari kerja
5Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan
penahanan pada penuntut umum
1 hari kerja
6Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan
berkas perkara diterima oleh hakim7 hari kerja
7Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir7 hari kerja
8
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam
perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang
yang bersangkutan, termasuk praperadilan.
90 hari kerja
9
Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila
persidangan ditunda ;
1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 118 dari 172
10
Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah
ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan
Pidana : ;
1 hari kerja
11
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut
kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,
juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti :
;
1 hari kerja
12
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling
lama hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
13
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan
serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah
petikan putusan tersebut diterima dari Panitera
Pengganti, paling lama ;
Dengan surat pengantar dan tanda terima
1 hari kerja
14
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan, paling lama
14 hari kerja
15
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan
kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari
itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
2. PROSES BANDING ;
1
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
7 hari kerja
2
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
3Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
paling lama .2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 119 dari 172
4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ;7 hari kerja
5 Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja
6
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
Memori Banding), paling lama
14 hari kerja
7
Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi,
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada
hari kerja berikutnya ;
1 hari kerja
8
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka
berkas dinyatakan tidak lengkap.1 hari kerja
3. PROSES KASASI ;
1
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang
waktu. Setelah putusan banding diberitahukan kepada
penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah
putusan diucapkan jika Terdakwa putus bebas.
14 hari kerja
2
Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling
lama pada hari kerja berikutnya ;
1 hari kerja
3
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas
dan penyerahan salinan putusannya setelah
permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu
2 hari kerja
4
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan
kasasi diterima, harus selesai dalam waktu
7 hari kerja
5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama14 hari kerja
6Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
kasasi setelah memori diterima, dalam waktu2 hari kerja
7Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori14 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 120 dari 172
Kasasi, paling lama
8Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima, paling lama.30 hari kerja
9
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap.
4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
1Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali.1 hari kerja
2
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
3
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya.
2 hari kerja
4
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari
kerja berikutnya.
1 hari kerja
5
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam
waktu paling lama
14 hari kerja
6
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana
2 hari setelah
sidang terakhir
7
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung.
7 hari kerja
5. PROSES GRASI.
1Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau
keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama1 hari kerja
2
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama
Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
2 hari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 121 dari 172
6. DELEGASI
1Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan
Negeri lain/Delegasi, diselesaikan1 hari kerja
2
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut
diterima, paling lama
3 hari kerja
3Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon bantuan, diselesikan2 hari kerja
4
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja
Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan
tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita
apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada
Wapan dengan memperlihatkan relas-relas/hasil
pekerjaannya.
2 hari kerja
5
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi
untuk melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri
Pemohon.
7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN
HUKUM );
1
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada
tanggal
3 tiap bulannya
2
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
tanggal
3 tiap bulannya
3
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
tanggal
3 tiap 6 bulannya
4
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
tanggal
3 Januari
5Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal3 setiap bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 122 dari 172
28. TINDAK PIDANA HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)
NO U R A I A N WAKTU
I A. DESAIN INDUSTRI
1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,atau garis
dan warna, atau gabungan dari padanya yang
berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan
tangan.
2. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas
hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri, atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak tersebut.
3. Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak
tanggal penerimaan.
4. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif
untuk melaksanakan Hak Desain Indutri yang
dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa
persetujuannyamembuat,memakai,menjual,mengimport
,mengekspor dan/atau, mengedarkan barang yang
diberi Hak Desain Industri.
5. Dapat dipidana dengan Pidana penjara dan/atau denda
bagi barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport,
dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain
Industri.
6. Tindak Pidana terhadap desain industry merupakan
delik aduan
B. PATEN.
1. Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara
Diselesaikan
sesuai dengan
UU No.8 tahun
1981
Tentang
KUHP
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 123 dari 172
kepada Investor atas hasil investasinya di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya;
2. Invensi adalah ide investor yang dituangkan kedalam
suatu kegiatan pemecaha masalah yang spesifik
dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses,
atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses.
3. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau
beberapa orang yang secara bersama-sama
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan
yang menghasilkan invensi.
4. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik
Paten atau pihak yang menerima Hak tersebut dari
pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut Hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum
Paten.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang
Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian Hak untuk menikmati manfaat ekonomi
dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam
jangka waktu dan syarat tertentu.
6. Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung
langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri
7. Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal
Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan
teknologi yang dituangkan sebelumnya;
8. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak waktu itu tidak dapat
diperpanjang.
9. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang;
10. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau/denda
Diselesaikan
sesuai dengan
UU No8 tahun
1981 tentang
KUHP.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 124 dari 172
bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
melanggar hak pemegang paten.
11. Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas adalah
delik aduan.
C. MEREK.
1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa.
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada
barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama
yang dipergunakan oleh beberapa orang atau badan
hukum secara bersama-sama untuk membedakan
dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar
dalam Daftar umum merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut
atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya;
6. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat
diperpanjang.
7. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda
Diselesaikan
sesuai dengan
UU No8 tahun
1981 tentang
KUHP
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 125 dari 172
bagi barang siapa demgan sengaja dan tanpa hak;
a. Menggunakan merek yang sama pada
keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa
sejenis yang diproduksi dan/atau dipergunakan.
b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya
dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan.
c. Menggunakan tanda yang sama pada
keseluruhannya dengan indikasi geografis milik
pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis
dengan barang yang terdaftar.
d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya
dengan indikasi geografis.
e. Milik pihak lain untuk barang yang sama atau
sejenis dengan barang yang terdaftar.
f. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada
barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun
pencantuman kata yang menunjukkan bahwa
barang tersebut merupakan tiruan dari barang
yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi
geografis.
g. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan
indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat
memperdaya atau menyesatkan mesyarakat
mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.
h. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
diketahui atau patut diketahui bahwa barang
dan/atau jasa tersebut merupakan hasil
pelanggaran tindak pidana merek.
8. Tindak Pidana sebagimana dimaksud pada butir 7
huruf a s/d h diatas, merupakan delik aduan.
D. HAK CIPTA
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerimaan hak untuk mengumumkan atau
Diselesaikan
sesuai dengan
UU No8 tahun
1981 tentang
KUHP
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 126 dari 172
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara
bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu
ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan
kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang
menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik
hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari
pencipta,atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak
cipta, yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk
memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi
Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau
menyewakan karya rekaman suara atau rekaman
bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk
membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya
siarannya.
6. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau
pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
7. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, dapat
beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun
sebagian dengan :
a. Pewarisan.
b. Hibah
c. Wasit
Desain
berdasarkan
sesuai dengan
UU No. 8 tahun
1981 tentang
KUHP
Diselesaikan
sesuai dengan
UU No8 tahun
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 127 dari 172
d. Perjanjian tertulis ; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
8. Negara memegang hak cipta atas :
a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda
budaya nasional lainnya.
b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi
milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng,
legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi,
tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
c. Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan
ciptaan itu belum diterbitkan.
d. Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
penciptanya dan/atau penerbitnya.
9. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda
bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :
a. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, atau
membuat, memperbanyak atau menyiarkan
rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan,
memperbanyak dan/atau menyewakan karya
rekaman suara atau rekaman bunyi yang bukan
hak ciptanya.
b. Menyiarkan,memamerkan,mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang
hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait
sebagaimana dimaksud butir a) diatas.
c. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan
komersial suatu program komputer.
d. Mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan
dengan kebijaksaan pemerintah dibidang agama,
pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan serta
ketertiban umum.
e. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atas
potret, tanpa seizin dari orang yang dipotret, atau
izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun setelah orang yang dipotret meninggal
1981 tentang
KUHP
Diselesalikan
sesuai dengan
UU No8 tahun
1981 tentang
KUHP
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 128 dari 172
dunia,atau tanpa persetujuan orang lain atas nama
yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang
dipotret atau tanpa persetujuan dari Lembaga
Penyiaran membuat, memperbanyak, dan/atau
menyiarkan ulang karya siarannya melalui
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui
system elektromagnetik lain.
f. Pemegang Hak Cipta yang tidak mencantumkan
nama pencipta dalam ciptaannya atau pihak lain
yang menerima penyerahan hak cipta atas seluruh
ciptaan yang meniadakan nama pencipta yang
tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan
nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau
mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi
ciptaan.
g. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik
tentang informasi menejemen hak pencipta.
h. Merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsi
sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak
pencipta.
i. Tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan
persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi
yang berwenang terhadap ciptaan-ciptaan yang
menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi,
khususnya dibidang cakram optic (optical disc).
10. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak
pidana hak cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut
dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, kecuali
ciptaan di bidang seni dan bersifat unik, dapat
dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan;
11. Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran ciptaan
hapus karena :
a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan
hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta
atau pemegang hak cipta.
Diselesaikan
sesuai dengan
UU No8 tahun
1981 tentang
KUHP
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 129 dari 172
b. Lampau waktu.
c. Dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
E. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi
atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai
elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau
seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan
peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen,
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi
dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi
tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan
sirkuit terpadu.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang
menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu.
4. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik
Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak pihak lain
untuk melaksanakan hak tersebut.
5. Pemegang hak adalah pemegang hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak
dari pendesain yang terdaftar dalam daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan
untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
orisinil, yakni yang merupakan hasil karya mandiri
pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit
terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang
Diselesaikan
sesuai dengan
UU No8 tahun
1981 tentang
KUHP
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 130 dari 172
umum bagi para pendesain.
7. Perlindungan terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak sejak
pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara
komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan.
8. Yang berhak memperoleh hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu adalah Pendesain, yang dapat terdiri
dari seseorang atau beberapa orang secara bersama
atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
9. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih
atau dialihkan dengan, pewarisan, hibah, wasiat,
perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat
dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan
tertulis yang diajukan oleh pemegang hak.
11. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda
barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak
membuat, memakai, menjual, mengimport,
mengekport dan / atau mengedarkan barang yang
didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain
yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
12. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda
barang siapa yang dengan sengaja:
1. Menghapus hak Pendesain untuk tetap
dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain tata
Letak Sirkuit Terpadu, daftar Umum desain tata
letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain tata
Letak sirkuit Terpadu, jika desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dan
yang dibuat berdasarkan pesanan.
2. Tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai
dengan diumumkannya permohonan yang
bersangkutan, atau
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 131 dari 172
3. Menghilangkan Hak Pendesain untuk tetap
dicantumkan nama dan identitasnya pada waktu
pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu,baik dalam sertifikat Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu maupun dalam daftar Umum
Desain Letak Sirkuit Terpadu. Tindak Pidana pada
butir 12 angka 1,2 dan 3 diatas merupakan delik
aduan.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 132 dari 172
BAB III
KEPANITERAAN HUKUM
No Pekerjaan Batas Waktu Pekerjaan
1.Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :
a. Laporan keadaan perkara pidana/
perdata
b. Laporan keuangan perkara pidana/
perdata
c. Laporan jenis perkara pidana/ perdata
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
2.Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :
a. Laporan perkara pidana/perdata yang
dimohonkan Banding
b. Laporan perkara pidana/perdata yang
dimohonkan Kasasi
c. Laporan perkara pidana/perdata yang
dimohonkan Peninjauan Kembali
d. Laporan perkara perdata yang
dimohonkan Eksekusi
e. Laporan perkara pidana yang
dimohonkan Grasi/Remisi
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
3.Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri
dari:
a. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara
pidana
b. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara
perdata
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
Paling lambat tanggal 5
setiap bulannya
4Membuat laporan Tahunan dan
menyerahkannya ke Pengadilan Tinggi.
Paling lambat tanggal 7
setiap bulan Januari
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 133 dari 172
BAB IV
ADMINISTRASI UMUM
A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS
NO. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1
Membuat program kerja pelaksanaan Anggaran selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah
turun DIPA.
10 hari kerja
2Menyusun rencana kegiatan Kesekretariatan tahunan dan
rencana Anggaran tahun berjalan10 hari kerja
3Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub.Bagian
Umum, Keuangan dan Kepegawaian
Setiap hari kerja
4
Mengoreksi dan mengkoordinaskan Surat-surat keluar
yang dibuat oleh Sub.Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian
1 hari kerja
5Melakukan Kordinasi dengan Instansi terkait dilaksanakan
sesuai kebutuhan
6
Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan
seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan
melalui Panitera/Sekretaris
3 hari kerja
B. SUB BAGIAN UMUM
I. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
Pengelolaan Administrasi yang menjadi Tugas Pokok Sub.Bagian Umum meliputi:
1. Administrasi Tata Persuratan
2. Adminitrasi Perlengkapan
3. Administrasi Perencanaan
4. Kerumah tanggaan
NO. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1 Administrasi Tata Persuratan
a. Surat Masuk
Yang dimaksud surat masuk adalah semua Surat-surat
Dinas yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan dan
diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 134 dari 172
Sekretaris.
PENGELOLAAN SURAT MASUK
Surat masuk dan berkas perkara yang dikirim
melalui POS yang ditujukan kepada ketua
Pengadilan Negeri Medan/Pansek Pengadilan
Negeri Medan, masuk kotak PO.Box Pengadilan
Negeri Medan dengan Nomor 1274. Dan kemudian
kurir mengambil surat-surat dan berkas perkara
dari P.O.Box tersebut untuk diagenda dan dibuat
lembaran disposisi oleh petugas Surat masuk.
1 hari kerja
Surat yang diterima diberikan tanda terima dan
diagendakan pada buku agenda surat masuk,
diberikan nomor dan lembaran disposisi dibuat
rangkap 3 (tiga) ,1 (satu) lembar asli disposisi
disatukan didepan surat,1(satu) lembar untuk
arsip Bapak KPN. Dan 1 (satu) lembar untuk arsip
bagian Umum.
1 hari kerja
Panitera/Sekretaris mensortir Surat, untuk
diteruskan kepada ketua Pengadilan Negeri Medan.
1 hari kerja
Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi (kecuali
Ketua Dinas luar).
1 hari kerja
Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk
didisposisi.
1 hari kerja
Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf
Panitera/ Sekretaris
1 hari kerja
Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan,
masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi.
4 hari kerja
Khusus surat-surat permohonan perpanjangan
penahanan setelah diagenda oleh Sub Bagian
Umum langsung diserahkan kepada
Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera untuk
diteruskan ke Paniteraan Pidana untuk diproses
hari itu juga.
1 hari kerja
PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Surat diagendakan dalam buku agenda surat 1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 135 dari 172
keluar, diberi nomor dan tanggal, pada hari dan
tanggal tersebut, 1 (satu) lembar surat untuk
pertinggal / Arsip pada Sub Bagian Umum.
Pengiriman surat dan berkas perkara yang telah
terbungkus oleh Pamud Pidana, Perdata dan PHI
baik itu banding, kasasi, dan Peninjauan kembali
dilakukan melalui Kantor Pos dan dilaksanakan
setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat
urgensi/penting dikirim hari itu juga melalui kurir.
1 hari kerja
2 Administrasi Perlengkapan
Pencatatan aset /barang Milik Negara setiap ada
kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya
penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D
SPM dilakukan pencatatan / pengimputan kedalam
Aplikasi SIMAK – BMN.
3 hari kerja
Pencatatan barang-barang Persediaan (ATK). 2 hari kerja
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. 4 hari kerja
Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR). 3 hari kerja
Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB). 2 hari kerja
Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan 3 hari kerja
Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester
ke Instansi terkait.
8 hari kerja
Melakukan opname barang setiap bulan. 3 hari kerja
Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan
sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan
penghapusan.
9 hari kerja
Perpanjangan pajak kenderaan operasional roda 2
(dua) dan roda empat yang masih bisa diperbaiki
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
2 hari kerja
Perawatan dan pemeliharaan gedung Kantor secara
periodik sesuai dengan kebutuhan.
2 kali setahun
Perawatan AC. dan Komputer (dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan).
3 bulan sekali
Perbaikan dan perawatan membelair yang masih
bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
2 kali setahun
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 136 dari 172
3 Administrasi Perencanaan
Menghimpun data kebutuhan ATK. Dan sarana
penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua,
Panitera/Sekretaris, Panitera pengganti, Kepaniteraan
dan Kesektariatan, tahun yang Akan datang.
3 hari kerja
Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan
dengan sarana dan prasarana.
12 hari kerja
Menyusun rencana kerja dan program kerja
Sub.Bagian Umum setiap awal.
3 hari kerja
4 Kerumah Tanggaan
a. Pengelolaan Perpustakaan
Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku
agenda, Buku Induk dan penomoran menurut
Klasifikasi, yang diselesaikan selama 1 hari kerja
oleh Petugas Perpustakaan
1 hari kerja
Membuat perencanaan dan mengusulkan
pengadaan buku-buku Undang-undang Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang
hukum serta buku-buku yang ada relevansinya
dengan kedinasan oleh Kepala Sub. Bagian Umum.
2 hari kerja pada
akhir tahun
Membuat catatan peminjam buku dan
pengembalian buku dalam buku peminjaman,
diselesaikan 1 jam
1 hari
Melakukan pemeliharaan, perawatan, koleksi buku-
buku setiap minggu.
1 hari kerja
b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Memanaskan Genset. 1 bulan sekali
selama 30 menit
Pemeliharaan Gedung sesuai dengan kebutuhan
dilaksanakan oleh pihak ketiga
15 hari kerja
Perawatan dan Pemeliharaan AC oleh pihak ketiga 3 bulan sekali
2 hari kerja
Menguras dan mengisi kembali hidran,
dilaksanakan sesuai kebutuhan
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 137 dari 172
c. Keamanan
Menyusun uraian tugas (Job Description) satuan
pengamanan setiap awal bulan.
1 hari kerja
Melakukan pertemuan dalam Rangka evaluasi
pelaksanaan tugas dengan staf Sub. Bagian Umum
dan Satuan Pengaman.
Setiap Akhir Bulan
selama 2 jam
Melakukan Pengontrolan lingkungan Kantor
dilaksanakan oleh Petugas Pengaman dan Staf
Sub.Bagian Umum.
Setiap hari selama
2 jam
Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan
terkait (Polres, Polsek, dan Kodim) apabila
diperlukan.
2 hari kerja
Mengerahkan semua tamu untuk melapor ke piket.
Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja
setelah jam kerja, mematikan AC, Listrik dan
Komputer yang masih menyala dan mengunci
pintu yang belum terkunci.
Setiap hari selama
2 jam
Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan
seperlunya, dilaksanakan oleh Petugas
Pengamanan.
Setiap hari kerja
Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar
yang melaksanakan kegiatan di lingkungan Kantor
diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan
keperluan.
d. Kebersihan
Menyusun uraian tugas (Job Description) Petugas
Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas
Kebersihan.
1 hari kerja
Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian
tugas (Job Description)
Setiap hari kerja
Disamping tugas-tugas tersebut diatas, Sub. Bagian
Umum juga bertugas dan bertanggung jawab
terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 138 dari 172
II. PENGAWASAN MELEKAT
NO K E G I A T A N
1. Pengertian
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat
sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya secara preventif, agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan rencana
kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Maksud pengawasan
a. Memperoleh Informasi apakah penyelenggaraan tehnis
peradilan,pengelolaan Administrasi Peradilan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah Administrasi dan
ketidak efienan penyelenggaraan peradilan.
c. Menilai kinerja aparat Pengadilan.
3. Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada
sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk
menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut
pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja
pelayanan publik.
4. Ruang Lingkup Pengawasan
a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi
Administrasi dan financial pengadilan.
b. Sasaran Pengawasan
- Aparat Pengadilan Tinggi
- Aparat Pengadilan Negeri
5. Bentuk Pengawasan
a. Pengawasan langsung dengancara pemeriksaan reguler dan
pemeriksaan khusus.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 139 dari 172
b. Pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas
laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa.
6. Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri Medan.
a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang meliputi
Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris barang dan
Administrasi Umum.
b. Evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan Kepemimpinan
kinerja Pengadilan dan kualitas pelayanan publik.
III. PENGAWASAN OLEH PARA KEPALA SUB.BAGIAN TERHADAP STAF
NO. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1 Sub Bagian Umum
a. Pelaksanaan penata usahaan Barang Milik Negara
(BMN).
b. Pencatatan barang persediaan.
c. Pencatatan permintaan barang persediaan.
d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara
(BMN).
e. Penghapusan Milik Negara (BMN).
f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar.
g. Pengiriman surat-surat keluar.
h. Pengiriman berkas perkara ke PT. dan MA-RI.
i. Pengelolaan dan penata usahaan buku-buku
perpustakaan.
j. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor
l. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas
keamanan kantor dan petugas piket harian.
m. Pembuatan konsep-konsep laporan.
n. Pelaksanaan tugas sesuai dengan S O P.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 140 dari 172
C. TUGAS SUB BAGIAN KEUANGAN
N
O NAMA KEGIATAN JANGKA WAKTU
1. Perencanaan Anggaran
a. Membuat dan Menyusun RKAKL dan data
pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke
Pengadilan Tinggi Medan
Paling Lama Bulan Pebruari
2. Administrasi Keuangan
a. Mengagenda surat masuk yang sudah
didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri
Medan dan Panitera / Sekretaris
Sejak surat itu diterima
b. Membuat surat keluar / surat jawaban 1 hari kerja
c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi 1 hari kerja
d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang
disampaikan ke Bank.2 hari kerja
3. Pelaksanaan Anggaran
a. Gaji Induk.
Membuat daftar gaji pegawai menggunakan
aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar
gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan
pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi)
3 hari kerja setiap awal bulan
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak
(SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya 1 hari kerja
Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan
kelengkapannya untuk ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran.
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (SPM)
2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Paling lama tanggal 10 setiap
bulannya
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 141 dari 172
b. Gaji Susulan /Kekurangan Gaji/ Beras.
Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji
dan beras pegawai menggunakan aplikasi gaji
dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK
kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat,
Tunjangan istri/anak, SK mutasi
3 hari kerja
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak
(SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji
dan kelengkapannya1 hari kerja
Pengajuan Daftar gaji susulan/kekurangan gaji
dan kelengkapannya beserta Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (SPM)
2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1 hari kerja
c. Uang Kehormatan Hakim Ad-Hoc Perikanan
Dan PHI.
Membuat daftar uang kehormatan Hakim Ad-
Hoc Perikanan dan PHI menyusun kelengkapan
daftar uang kehormatan
3 hari kerja
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak
(SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar uang kehormatan Hakim Ad-Hoc
Perikanan dan PHI beserta kelengkapannya1 hari kerja
Pengajuan Daftar Hakim Ad-Hoc Perikanan dan
PHI dan kelengkapannya beserta Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan 2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 142 dari 172
Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (SPM)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Paling lama tanggal 10 setiap
bulannya
d. Uang Makan.
Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif
uang makan setelah mendapat rekapitulasi
absensi dari sub bagian kepegawaian
Tanggal 5 setiap bulannya
dalam 2 hari kerja
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Surat Setoran Pajak (SSP)1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (SPM)
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1 hari
kerja
e. Uang Lembur.
Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
1 hari kerja
Membuat Daftar Absent Lembur 2 hari kerja
Penandatanganan oleh penerima/yang
diperintah Kerja Lembur dan disetujui Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
1 hari kerja
Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM)
1 hari kerja
Penandatanganan Daftar Nominatif uang
lembur dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak
(SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 143 dari 172
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (SPM)
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1 hari kerja
f. Gaji Ke 13 (Tiga Belas)
Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai
menggunakan aplikasi gaji dan
kelengkapannya mengacu pada daftar gaji
bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat
Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3 hari kerja
Membuat faktur pajak/ Surat Setoran Pajak
(SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya 1 hari kerja
Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan
kelengkapannya dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (SPM)
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1 hari kerja
g. Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya.
Membuat daftar nominatif remunerasi
Pengadilan Negeri Medan berdasarkan
rekapitulasi absent dari Sub Bagian
3 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 144 dari 172
Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat
Perintah dari Pengadilan Tinggi Medan
Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara
Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan1 hari kerja
Penandatanganan rekapitulasi permintaan
remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa
Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi
Pengadilan Negeri Medan ke Pengadilan Tinggi
Medan
1 hari kerja
Daftar Nominatif Remunerasi harus
ditandatangani oleh setiap Pegawai yang
menerima remunerasi
7 hari kerja
Penandatanganan rekapitulasi
pertanggungjawaban permintaan remunerasi
Pengadilan Negeri Medan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1 hari kerja
Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban
permintaan remunerasi Pengadilan Negeri
Medan ke Pengadilan Negeri Medan ke
Pengadilan Tinggi Medan.
1 hari kerja
h. Pengajuan Uang Persediaan
Mengajukan permintaan Kartu Pengawas
(Karwas) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai
pertanggungjawaban kas di bendahara
pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan
uang persediaan (UP)
3 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1 hari kerja
i. Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Pembuatan surat permohonan permintaan
Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor
Dilaksanakan Sesuai
Kebutuhan
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 145 dari 172
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang
Persediaan yang tidak cukup
Pembuatan surat Permohonan permintaan
Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang
diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara
1 hari kerja
Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan
(TUP) dengan kelengkapannya1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM)
Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
1 hari kerja
j. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan
kelengkapannya2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1 hari kerja
k. Pengajuan SPM Langsung (LS)
Membuat SPM Langsung (LS) dan
kelengkapannya1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1 hari kerja
l. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Menerima, membukukan dan menyetorkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank
persepsi
Setiap hari Jumat (Kecuali
hari Jumat libur dilaksanakan
hari kerja sebelumnya)
Melaporkan pembukuan disertai bukti
penyetoran untuk ditandatangani oleh
Panitera/Sekretaris
Setiap hari Senin (Kecuali
hari Senin libur dilaksanakan
hari kerja berikutnya)
Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
ke Koordinator Wilayah
Paling lama tanggal 5 setiap
bulannya
4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 146 dari 172
a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi
Pengguna Anggaran (SAKPA).
Pembuat Pelaporan memasukkan data ke
aplikasi setelah menerima bukti setoran dari
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerima sesuai format dari KPPN
1 hari kerja
Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah
disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan (SP2D)
tersebut di input ke aplikasi SAKPA
2 hari kerja
Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan
hasil belanja selama sebulan antara Satker dan
KPPN
1 hari kerja
Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor
Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah
menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara
(BMN) dari Sub Bag. Umum paling lambat
tanggal 3 setiap bulannya
1 hari kerja
Mengantar laporan keuangan ke KORWIL, Biro
Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI dan
BadanPengawasan Mahkamah Agung RI paling
lambat tanggal 10 setiap bulannya
1 hari kerja
b. Pelaporan Keuangan Setiap per Triwulan.
Laporan Realisasi Belanja per Triwulan. 1 hari kerja
Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi
belanja selama 3 bulan diantar ke Koordinator
Wilayah dan ke Mahkamah Agung RI
2 hari kerja
Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi
Bapenas) per Triwulan.
Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun
2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri dan
Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (P2K)
1 hari kerja
Mengantar laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 1 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 147 dari 172
2006 ke Koordinator Wilayah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Pembuatan LAKIP Setiap Akhir Tahun
Pengiriman LAKIP ke Pengadilan Tinggi 1 hari kerja
5. Penatausahaan dan Pengawasaan Anggaran
a. Buku Kas Umum
Buku Kas Umum pada awal tahun diberi
penomoran disetiap lembarnya dan diparaf
oleh Kuasa Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
1 hari kerja
b. Buku Pembantu
Buku pembantu kas tunai dibukukan pada
setiap transaksi dan ditutup setiap bulan1 hari kerja
Buku pembantu bank dibukukan pada setiap
ada transaksi yang ada di rekening giro1 hari kerja
Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap
transaksi/pembayaran surat setoran pajak
(SSP)
1 hari kerja
Kuasa Pengguna Anggaran melakukan
pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku
Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku
Pembantu Pajak.
Selama 3 bulan sekali
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 148 dari 172
TUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
No. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi
Kepegawaian
a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi
Ketua Pengadilan Negeri Medan :
Surat yang diterima sub bagian
Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan
dan Panitera / Sekretaris diagenda pada buku
surat masuk sejak surat itu diterima;
hari itu juga
Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut
mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh
Ka. Sub bagian kepegawaian diselesaikan
selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan surat yang telah ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan / Panitera
Sekretaris baik melalui fax maupun melalui
bagian umum, diselesaikan selama ;
1 hari kerja
b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri Medan dilaksanakan ;
setiap hari kerja
c. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai
(Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun
anggaran, penegetikan jumlah data pegawai
(Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag
Kepegawaian diselesaikan selama ;
4 hari kerja
d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan
Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Kasub
Bag Kepegawaian diselesaikan selama ;
4 hari kerja
e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim
Pengadilan Negeri (Pelaksanaan sesuai kebutuhan)
selama ;
4 hari kerja
f. Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan
daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri
Medan dilaksanakan ;
setiap hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 149 dari 172
g. Perekapan absensi Hakim dan Karyawan /
Karyawati Pengadilan Negeri :
Pengumpulan daftar absensi dan Pengetikan
hasil perekapan absen diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian
diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Penyerahan rekap absensi kepada Bagian
Keuangan untuk uang makan dan uang
remunerasi paling lambat tanggal
5 setiap bulannya.
h. Pembuatan SK Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA)
setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Medan,
diselesaikan ;
1 hari kerja
i. Pembuatan SK Pengelola Keuangan ( SK Pejabat
Pembuat Kometmen, Pejabat Pengadaan, Panitia
Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja
Pegawai ( PPABP ) SK Penguji, Surat Perintah
Pebayaran ( SPP ) dan Penandatangan Surat
Perintah Membayar ( SPM ) SK Pengelola Keuangan,
Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran,
diselesaikan;
2 hari kerja
j. Pembuatan SK Honorer ( Pramubakti, Supir,
Satpam, dan IT ) ;
1 hari kerja
k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim
Pengamat (pelaksanaan sesuai kebutuhan) ;
1 hari kerja
l. Membuat jadwal piket karyawan / karyawati setiap
3 (tiga) bulan sekali, diselesaikan selama.
1 hari kerja
2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat
a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan
usulan, dan koreksi oleh Ka. Sub Bag Kepegawaian
diselesaikan selama ;
3 hari kerja
b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang
surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri / Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri diselesaikan selama ;
3 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 150 dari 172
c. Kenaikan Pangkat Reguler
Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan
naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada
akhir tahun dan diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan
Pangkat diselesaikan selama ;
3 hari kerja
Meneruskan usul kenaikan pangkat tersebut
telah ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri
diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap
usulan kenaikan pangkat reguler diselesaikan
selama.
3 hari kerja
d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Dibuat telaahan diselesaikan selama ; 2 hari kerja
Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan ;
2 hari kerja
Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasub Bag
Kepegawaian diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.
2 hari kerja
e. Kenaikan Pangkat Pilihan
Dibuat telaahan diselesaikan selama ; 1 hari kerja
Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang
diselesaikan selama ;
3 hari kerja
Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan ;
2 hari kerja
Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasub Bag
Kepegawaian diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.
2 hari kerja
f. Kenaikan Pangkat Pengabdian
Pengumpulan Data diselesaikan selama ; 2 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 151 dari 172
Mengusulkan usul kenaikan pangkat
diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Pengetikan dan koreksi oleh Kasub Bag
Kepegawaian diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.
2 hari kerja
3. Kenaikan Gaji Berkala
a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik
gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ;
3 hari kerja
b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan
sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan
selama ;
5 hari kerja
c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat
daftar gaji dan dimasukkan ke file yang
bersangkutan, diselesaikan selama ;
2 hari kerja
4. Mutasi Hakim dan Pegawai
a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan
Surat Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan
selama ;
1 hari kerja
b. Disampaikan kepada yang bersangkutan,
Bendahara, dan dimasukan ke file yang
bersangkutan, diselesaikan selama.
2 hari kerja
5. Usul Jabatan
a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan
diselesaikan selama ;
3 hari kerja
b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan ;
2 hari kerja
c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi
diselesaikan selama .
2 hari kerja
6. Usul Pensiun
a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang
bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan
selama ;
4 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 152 dari 172
b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi
diselesaikan selama.
2 hari kerja
7. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana
a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang
telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20
tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun,
diselesaikan setiap ;
awal tahun
b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya
Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan
selama.
3 hari kerja
8. Cuti Hakim dan Pegawai
a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama ; 1 hari kerja
b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan
selama;
1 hari kerja
c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip
file yang bersangkutan diselesaikan selama.
1 hari kerja
9. Hukuman Disiplin.
a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri
diselesaikan selama ;
1 hari kerja
b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan
kepada tim pemeriksa diselesaikan selama ;
2 hari kerja
c. Membuat dan mengirim surat pemanggilan
diselesaikan selama ;
3 hari kerja ;
d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai
dengan kebutuhan ;
e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan serta
tindak lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan
selama.
2 hari kerja
10. DP3.
a. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan
langsung yang dinilai, diselesaikan selama ;
2 hari kerja
b. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja
untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti
7 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 153 dari 172
dan Jurusita, untuk DP3 Karyawan diserahkan
kepada Ka. Sub nya masing – masing dan dikerjakan
oleh Sub nya masing – masing selama ;
c. Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai
dan atasan pejabat penilai serta memasukkan
kembali ke file yang bersangkutan tersebut
diselesaikan selama.
5 hari kerja
3. Kenaikan Gaji Berkala
a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik
gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ;
b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan
sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan
selama;
3 hari kerja
5 hari kerja
c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat
daftar gaji dan dimasukkan ke file yang
bersangkutan, diselesaikan selama ;
2 hari kerja
4. Mutasi Hakim dan Pegawai
a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan
Surat Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan
selama ;
1 hari kerja
b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara,
dan dimasukan ke file yang bersangkutan,
diselesaikan selama.
2 hari kerja
5. Usul Jabatan
a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan
diselesaikan selama ;
3 hari kerja
b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan ;
2 hari kerja
c. Mengirimkan usul jabatan yang telah
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi diselesaikan selama .
2 hari kerja
6. Usul Pensiun
a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang
bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan
selama
4 hari kerja
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 154 dari 172
BAB V
PENGAWASAN MELEKAT
No. Pengawasan Keterangan Waktu
1. Ruang Lingkup
Pengawasan
a. Meliputi penyelenggaraan,
pengawasan dan
pengelolaan organisasi,
administrasi dan finansial
pengadilan.
b. Sasaran pengawasan : Aparat
Pengadilan Negeri
2. Bentuk Pengawasan a. Pengawasan langsung :
dengan cara pemeriksaan
reguler dan pemeriksaan
khusus.
b. Pengawasan tidak langsung :
dengan cara melakukan
penilaian atas laporan
tertulis, laporan lisan, dan
pemberitaan media massa.
3. Pelaksanaan
Pengawasan di
Lingkungan
Pengadilan Negeri
a. Pelaksanaan tugas pokok
dilingkungan Kepaniteraan
yang mencakup
adiministrasi persidangan
dan administrasi perkara;
b. Pelaksanaan tugas pokok di
lingkungan Kesekretariatan
yang meliputi administrasi
Kepegawaian, Keuangan,
Inventaris barang dan
administrasi umum.
c. Pengawasan terhadap
perilaku Aparat Pengadilan.
d. Evaluasi atas
penyelenggaraan
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 155 dari 172
manajemen peradilan,
kepemimpinan kinerja
pengadilan dan kualitas
pelayan publik
A. Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi
I.Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri terhadap :
No. Pengawasan Keterangan Waktu
1. Yang didelegasikan
kepada Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Pelaksanaan tugas selaku
koordinator pengawasan di
Pengadilan Negeri;
Memantau pelaksanaan
tugas Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di
Pengadilan Negeri;
Pelaksanaan penyelesaian
pengaduan masyarakat
terhadap tingkah laku dan
pelaksanaan tugas Hakim-
hakim, Kepaniteraan dan
Pegawai di Pengadilan
Negeri;
2. Hakim, Hakim Ad
hoc, Hakim
Pengawas dan
Pengamat
Narapidana dan
Hakim Pengawas
Bidang
Tenggang waktu
penyelesaian perkara
Pidana :
- Penyelesaian perkara
yang berkaitan dengan
masa tahanan.
- Penyelesaian / minutasi
perkara
- Penyelesaian perkara
yang menarik perhatian
masyarakat;
Tenggang waktu
penyelesaian perkara
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 156 dari 172
Perdata :
- Penyelesaian perkara
sesuai dengan SEMA No.
6 Tahun 1992;
- Penyelesaian Perkara
sesuai dengan SOP;
Memantau dan mengadakan
evaluasi setiap bulan
terhadap laporan keadaan
perkara dari Panitera Muda
Pidana dan Panitera Muda
Perdata ;
Menerima laporan Hakim
Pengawas dan Pengamat
Narapidana, serta Hakim
Pengawas Bidang;
3. Panitera / Sekretaris Memantau pelaksanaan
tugas sesuai dengan SOP;
Mengevaluasi proses
penyelesaian administrasi
perkara dan administrasi
umum;
Memantau pelaksanaan
program kerja, pelaksanaan
dan Laporan Pertanggung
Jawaban DIPA;
Memantau pelaksanaan
eksekusi putusan perkara
perdata dan grosse akte,
termasuk eksekusi
berdasarkan delegasi dari
Pengadilan Negeri lain;
Memantau pelaporan
pelaksanaan putusan
perkara pidana yang telah
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 157 dari 172
berkekuatan hukum tetap
dari Kejaksaan;
Memantau pengelolaan dan
administrasi keuangan
perkara perdata dan pidana,
serta konsignasi;
II. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri :
No. Pengawasan Waktu
1. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim,
Panitera/ Sekretaris dan jajarannya pada
Pengadilan Negeri;
2. Memantau pelaksanaan tugas dalam
penyelesaian administrasi perkara pidana
dan perkara perdata;
3. Memantau tingkah laku aparat Pengadilan
Negeri;
4. Melaksanakan penanganan pengaduan di
Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA
No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni
2009
5. Memantau pengelolan administrasi
pengawasan oleh Panitera Muda Hukum;
III. Pengawasan oleh Panitera / Sekretaris terhadap :
1. Wakil Panitera
No. Pengawasan Waktu
1. Memantau pelaksanaan tugas sesuai
dengan SOP;
2. Memantau pelaksanaan tugas-tugas
dalam penyelesaian perkara;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 158 dari 172
3. Memantau penyelesaian administrasi
perkara dan laporan perkara;
4. Memantau pengawasan dan pembinaan
terhadap para Panitera Muda, Panitera
Pengganti, dan Jurusita / Jurusita
Pengganti;
5. Memantau pengelolaan administrasi
biaya perkara dan pelaporan keuangan
perkara setiap bulannya;
2. Wakil Sekretaris
No. Pengawasan Waktu
1. Memantau pelaksanaan tugas sesuai
dengan SOP;
2. Memantau pelaksanaan DIPA;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai
pejabat Pembuat Komitmen;
4. Memantau pengawasan dan
pembinaan terhadap para Kepala Sub
Bagian;
5. Memantau pelaksanaan tugas di
bidang kebersihan, keamanan dan
ketertiban kantor;
IV. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana,
Perdata, Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti:
No. Pengawasan Waktu
1. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera
Muda di Kepaniteraan sesuai dengan
Pola BINDALMIN dan SOP;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 159 dari 172
2. Memantau pelaksanaan pengawasan
dan Pembinaan oleh Panitera Muda
Pidana, Panitera Muda Perdata dan
Panitera Muda Hukum terhadap
kinerja staf;
3. Penelaahan dan penelitian berkas
perkara oleh Panitera Muda;
4. Penyusunan daftar kebutuhan untuk
penyusunan RKAKL oleh para Panitera
Muda;
5. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti
dan Jurusita / Jurusita Pengganti;
V. Pengawasan oleh Wakil Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum,
Keuangan dan Kepegawaian :
No. Pengawasan Waktu
1. Pelaksanaan tugas-tugas di
Kesekretariatan sesuai dengan Pola
BINDALMIN dan SOP;
2. Memantau pelaksanaan pengawasan
dan Pembinaan oleh Ka. Sub Bag.
Umum, Ka. Sub Bag. Keuangan dan Ka.
Sub Bag. Kepegawaian terhadap
kinerja staf;
3. Pembuatan pelaporan keuangan dan
barang milik negara (BMN) ke
Mahkamah Agung RI dan instansi
terkait;
4. Penggunaan barang inventaris dan
pengelolaan administrasinya;
5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 160 dari 172
penyusunan RKAKL oleh para Kepala
Sub Bagian;
6. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban,
dan keamanan kantor;
VI. Pengawasan oleh Wakil Para Panitera Muda terhadap staf :
a. Panitera Muda Pidana;
No. Pengawasan Waktu
1. Pelaksanaan registrasi perkara,
banding, kasasi, peninjauan kembali,
Grasi dan Praperadilan;
2. Pelaksanaan registrasi penahanan,
perpanjangan penahanan, pengalihan
penahanan, penangguhan penahanan,
pelepasan dari tahanan dan
pembantaran tahanan;
3. Pelaksanaan registrasi barang bukti;
4. Pelaksanaan registrasi uang jaminan
penangguhan penahanan;
5. Pelaksanaan registrasi dana bantuan
hukum;
6. Pembuatan konsep-konsep surat
penetapan dan pengiriman penetapan;
7. Penyampaian berkas perkara dan
surat-surat terkait dengan perkara
kepada Majelis;
8. Penyampaian salinan dan atau petikan
putusan;
9. Pelaksanaan pemberkasan perkara;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 161 dari 172
10. Mempersiapkan pengiriman berkas
perkara ke Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung RI;
11. Penyerahan berkas perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap untuk
diarsipkan;
12. Pembuatan konsep-konsep laporan
perkara pidana, keuangan perkara
pidana, dan bantuan hukum;
13. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
b. Panitera Muda Perdata;
No. Pengawasan Waktu
1. Pelaksanaan registrasi perkara,
banding, kasasi, peninjauan kembali,
Sita dan pengangkatan sita jaminan,
serta eksekusi;
2. Pelaksanaan jurnal biaya perkara;
3. Penyampaian berkas perkara dan
surat-surat terkait dengan perkara
kepada Majelis;
4. Pelaksanaan pemberkasan perkara;
5. Mempersiapkan pengiriman berkas
perkara ke Pengadilan Tinggi /
Mahkamah Agung RI;
6. Penyerahan berkas perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap untuk
diarsipkan;
7. Pelaksanaan administrasi keuangan
perkara;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 162 dari 172
8. Penyerahan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) kepada Bendahara
Penerima;
9. Pembuatan konsep-konsep laporan
perkara perdata dan biaya perkara
perdata;
10. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
c. Panitera Muda Hukum
No. Pengawasan Waktu
1. Pembuatan konsep-konsep laporan
perkara pidana dan perdata;
2. Pengiriman laporan-laporan setiap
awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung RI;
3. Pembuatan statistik perkara pidana
dan perdata;
4. Penyusunan dan pemeliharaan arsip
perkara;
5. Pelaksanaan register Badan Hukum,
surat kuasa, legalisasi dan surat-surat
keterangan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang;
6. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
VII. Pengawasan oleh para Kepala Sub Bagian terhadap staf :
1. Sub Bagian Umum
No. Pengawasan Waktu
1. Pelaksanaan penatausahaan Barang
Milik Negara (BMN);
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 163 dari 172
2. Pencatatan barang persediaan;
3. Pencatatan permintaan barang
persediaan;
4. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik
Negara (BMN);
5. Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Mengelola agenda surat masuk dan
surat keluar;
7. Pengiriman surat-surat keluar;
8. Pengelolaan dan penatausahaan buku-
buku perpustakaan;
9. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban
dan keamanan kantor;
10. Pemeliharaan gedung dan peralatan
kantor;
11. Mengatur pekerjaan petugas
kebersihan, petugas keamanan kantor,
dan petugas piket harian;
12. Pelaksanaan pengiriman berkas
perkara ke Pengadilan tinggi dan
Mahkamah Agung RI;
13. Menjaga ketertiban di lingkungan
kantor dan pelayanan untuk
persidangan;
14. Pembuatan konsep-konsep laporan;
15. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
2. Sub Bagian Kepegawaian
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 164 dari 172
No. Pengawasan Waktu
1. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-
surat masuk;
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file
kepegawaian;
3. Pelaksanaan administrasi kenaikan
pangkat, usulan jabatn, usulan PNS,
mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan
gaji berkala, pensiun, usulan Satya
Lencana, Pendidikan/ pelatihan/
bimbingan teknis, hukuman disiplin,
pembuatan konsep-konsep surat
keputusan, surat tugas, dan lain-lain;
4. Menyelenggarakan dan merekapitulasi
daftar hadir Hakim dan pegawai;
5. Mempersiapkan administrasi dan
pelaksanaan pengambilan sumpah,
pelantikan, dan serah terima jabatan
serta prosesi purnabakti Hakim;
6. Pembuatan konsep-konsep laporan;
7. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
3. Sub Bagian Keuangan
No. Pengawasan Waktu
1. Pelaksanaan pembuatan konsep
penyusunan RKAKL;
2. Pelaksanaan administrasi pengelolaan
anggaran;
3. Pelaksanaan penyetoran pajak;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 165 dari 172
4. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Pembuatan konsep-konsep pelaporan
pelaksanaan anggaran;
6. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
B. Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan perlu dibuat
kontrak kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara :
No. Kontrak Kinerja Waktu
1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan
Ketua Pengadilan Negeri;
2. Hakim dengan Ketua / Wakil Ketua
Pengadilan Negeri;
3. Panitera / Sekretaris dengan Ketua
Pengadilan Negeri;
4. Wakil Panitera / Wakil Sekretaris
dengan Panitera / Sekretaris ;
5. Panitera Muda Pidana, Perdata dan
Hukum dengan Wakil Panitera;
6. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan
dan Kepegawaian dengan Wakil
Sekretaris;
7. Panitera Pengganti dan Jurusita
dengan Panitera / Sekretaris;
8. Staff Kepaniteraan Pidana, Perdata dan
Hukum dengan Panitera Muda Pidana,
Perdata dan Hukum;
9. Staff Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian dengan Kepala Sub
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 166 dari 172
Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian;
C. Sanksi.
Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa:
No. Sanksi Waktu
1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan
perkara, pembagian perkara untuk bulan
berikutnya dikurangi dan berpengaruh
terhadap penilaian DP3;
2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu
dalam penyelesaian minutasi dikurangi
pembagian perkaranya dan berpengaruh
terhadap penilaian DP3 serta dapat
diusulkan untuk pemberhentian dari
jabatannya sebagai panitera pengganti;
3. Jurusita / Jurusita Pengganti yang tidak
tepat waktu dalam penyelesaian tugasnya
berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta
dapat diusulkan untuk pemberhentian dari
jabatannya sebagai Jurusita / Jurusita
Pengganti;
4. Pegawai/ Staff yang tidak memenuhi
ketentuan yang telah diperintahkan oleh
atasannya langsungnya berpengaruh
terhadap penilaian DP3 serta dapat
diusulkan penundaan kenaikan gaji
berkala, penundaan kenaikan pangkat dan
penghentian tunjangan remunerasi;
5. Hukuman Disiplin lainnya sesuai dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19
Desember 2007 tentang Petunjuk
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 167 dari 172
Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim,
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14
Mei 2008 tentang ketentuan Penegakan
Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja
hakim dan Pegawai Negeri pada
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya, sebagaimana
diubah dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor
069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009
serta Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 168 dari 172
BAB VI
KENYAMANAN/KEAMANAN/KESELAMATAN
A. KENYAMANAN
Dalam upaya meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
diperlukan tersedianya ruangan-ruangan yang representatif meliputi :
- Ruang Sidang ;
- Ruang Humas ;
- Ruang Poliklinik ;
- Ruang Tunggu ;
- Ruang Jaksa Penuntut Umum ;
- Ruang Advokat ;
- Ruang Acara ;
- Ruang Mediasi ;
1. KENYAMANAN LINGKUNGAN KANTOR
URAIAN JANGKA WAKTU
- Memelihara kebersihan lingkungan kantor;
- Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet scara berkala
dan tersedianya air bersih yang mencukupi ;
- Memelihara taman yang asri ;
- Penataan parkir dengan teratur dan rapi ;
- Tersedianya tempat beribadah ;
- Tersedianyan kantin yang bersih ;
- Menyediakan tempat sampah yang mencukupi ;
- Menyediakan kursi tunggu untuk tamu ;
- Memasang peraturan, tata tertib dan himbauan bagi para
pengunjung pengadilan dalam bentuk stiker, pamphlet
dan papan pengumuman ;
- Tamu mengisi formulir yang telah disediakan ;
- Tamu harus meninggalkan Kartu Identitas di tempat piket
;
- Petugas piket memberikan tanda tamu ;
- Petugas piket terlebih dahulu menghubungi
Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi ;
setiap 3 (tiga) jam
setiap 2 (dua) jam
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 169 dari 172
- Menyediakan tempat khusus untuk merokok (Area
Smoking) ;
2. KEAMANAN RUANG TUNGGU
URAIAN JANGKA WAKTU
Dalam rangka memberikan pelayanan menciptakan
kenyamanan ruang tunggu bagi tamu/pencari keadilan
diperlukan :
- Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup ;
- Tersedia air minum untuk pengunjung ;
- Bangku pengunjung yang cukup ;
- Papan pengumuman dan meja informasi ;
- Jadwal persidangan termasuk tempat dan waktu
persidangan sudah terpasang ;
- Media elektronik seperti telivisi dan surat kabar/majalah ;
- Kamar mandi/toilet yang bersih ;
B. KEAMANAN DAN KESELAMATAN
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengamanan Umum
- Petugas keamanan yang cukup ;
- Pagar keliling kantor ;
- Pintu darurat ;
- Pos keamanan ;
- Tempat parkir pegawai dan tamu ;
- Stand Metal Detector, Hand Metal Detector dan Car
Metal detector ;
- Close Circuite Televition (CCTV) dan Handy Talky
(HT) ;
- Pengontrolan Lingkungan kantor secara berkala;
- Tersedianya penerangan dimalam hari yang
memadai ;
- BERKOORDINASI DENGAN Aparatur Keamanan
terkait (POLRES, POLSEK, KODIM, Koramil dan
lainnya) ;
setiap 2 (dua) jam
Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 170 dari 172
- Larangan bagi pedagang/sales untuk berjualan
dilingkungan kantor ;
- Mengkoordinir petugas keamanan dan petugas
kebersihan setiap bulan dilaksanakan 3 (tiga) jam ;
- Akses ke tangga darurat ;
2. Pengamanan Tamu
- Tamu sebelum memasuki lingkungan kantor,
khusus yang membawa mobil kaca jendela harus
dibuka Petugas/Satpam (satuan pengamanan)
memeriksa tamu dengan Car Metal detector
kemudian diberikan tanda parkir;
- Menempatkan parkir kenderaan tamu terpisah
dengan parkir kenderaan pegawai/karyawan ;
- Petugas keamanan memeriksa tamu dengan Hand
Metal Detector ;
- Tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan
yang dianggap mencurigakan bagi Petugas
keamanan dan harus dititipkan kepada petugas
piket dan disimpan dalam loker yang telah
disediakan ;
- Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor
yang membawa kenderaan harus menunjukkan
STNK kepada Petugas ;
- Apabila terjadi hal-hal yang diluar kemampuan
Petugas Piket segera melaporkan kepada
Penanggung jawab Petugas Piket.