Statuta Mahkamah Internasional (1945)

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 1

Mahkamah Internasional dibentuk berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa sebagai badan kehakiman peradilan utama dari Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang dibentuk dan bekerja sesuai dengan ketentuan Statuta ini.

BAB I

ORGANISASI MAHKAMAH

Pasal 2

Mahkamah terdiri dari suatu badan kehakiman yang tidak memihak yang dipilih

tanpa memandang kebangsaan mereka dari orang-orang yang berbudi luhur yang

memiliki syarat-syarat yang diperlukan di negara-negara mereka masing-masing

untuk diangkat sebagai pejabat hukum tertinggi atau sebagai penasehat-penasehat

hukum yang diakui kepakarannya dalam hukum internasional.

Pasal 3

1. Mahkamah terdiri dari lima belas anggota. diantara mereka tidah

diperbolehkan adanya dua orang berkewarganegaraan dari negara yang sama.

2. Seorang yang untuk tujuan keanggotaan Mahkamah dapat dipandang

berkebangsaan lebih dari satu negara, akan dipandang memiliki kebangsaan dari

negara dimana ia biasanya menjalankan hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 4

1. Anggota-anggota Mahkamah dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan

Keamanan dari daftar calon-calon yang diajukan oleh kelompok nasional dalam

Mahkamah Tetap dari Peradilan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut.

2. Dalam hal Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili

dalam Mahkamah Tetap dari Peradilan, calon-calon harus diajukan oleh Kelompok

nasional yang dibentuk untuk maksud ini oleh pemerintahan-pemerintahan mereka

dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi anggota-

anggota Mahkamah Tetap dari Peradilan dalam Pasal 44 Konvensi Den Haag 1907

mengenai penyelesaian pertikaian-pertikaian international secara damai.

3. Syarat-syarat yang ditentukan suatu negara yang menjadi peserta Statuta

sekarang tetapi bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat turut sena

dalam pernilihan anggota-anggota Mahkamah, apabila tidak ada suatu persetujuan

khusus, akan ditentukan oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi dari Dewan

Keamanan.

Pasal 5

1. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekreiaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengajukan permohonan tertulis

kepada anggota-anggota Mahkamah Tetap dari Perdadilan yang termasuk negara-

negara yang telah menjadi pihak dari Statuta saat ini, dan kepada anggota-anggota

Kelompok nasional yang diangkat dalam memenuhi ketentuan Pasal 4, ayat 2.

dengan mengajukan orang-orang untuk menerima tugas-tugas selaku anggota

Makkamah.

2. Setiap kelompok tidak dapat mengajukan lebih dari empat orang calon, dan

tak lebih dari dua orang diantara mereka mewakili kebangsaannya sendiri.

Selanjutnya juga bagi calon-calon yang diajukan oleh suatu kelompok tidak boleh

lebih dan dua kali lipat dari jumlah kursi-kursi yang akan diisi.

Pasal 6

Sebelum nominasi-nominasi ini dilakukan, setiap kelompok nasional dianjurkan

untuk meminta pertimbangan mahkamah peradilan tertinggi, lembaga-lembaga

hukum dan sekolah-sekolah pendidikan hukum, akademi-akademi nasional dan

akademi nasional yang merupakan bagian dari akademi-akademi international yang

khusus melakukan penelitian dibidang hukum.

Pasal 7

1. Sekretaris Jenderal mempersiapkan suatu dafiar menurut abjad yang terdiri

dari calon yang telah diajukan. Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat

2, merekalah yang semata-mata memenuhi syarat agar dapat dipilih.

2. Sekretaris Jenderal harus meneruskan dafar ini kepada Majelis Umum dan

Dewan Keamanan.

Pasal 8

Majelis Umum dan Dewan Keamanan harus bekerja bebas satu sama lain

dalam memilih anggota-anggota Mahkamah.

Pasal 9

Pada setiap pemilihan, pemilih-pcmilih harus memperhatikan agar tidak saja

peserta yang akan dipilih masing-masing benar-benar memenuhi syarat-syarat yang

diperlukan akan tapi juga bahwa dalam keseluruhan badan itu harus terjamin

keterwakilinya setiap bentuk-bentuk peradaban utama dan sistem hukum yang

terpenting dan berpengaruh di dunia.

Pasal 10

1. Para calon-calon yang mendapatkan suara mutlak terbanyak dalam Majelis

Umum dan Dewan Keamanan harus dianggap sebagai yang terrpilih.

2. Setiap pengambilan suara dalam Dewan Keamanan, baik untuk pemilihan

hakim-hakim maupun untuk pengangkatan anggota konferensi yang diuraikan

dalam Pasal 12, harus diambil tanpa memperbedakan antara anggota-anggota tetap

dan tidak tetap dalam Dewan Keamanan.

3. Dalam hal terjadi terpilih lebih dari satu warga negara dari negara yang sama

yang memperoleh mayoritas mutlak dari suara kedua Majelis Umum dan Dewan

Keamanan, maka yang berusia tertua dari merekalah yang harus dianggap sebagai

yang terrpilih.

.

Pasal 11

Jika, setelah pertemuan pertama yang diadakan untuk tujuan pemilu, satu atau

lebih kursi tetap harus diisi, kedua dan, jika perlu, pertemuan ketiga akan terjadi.

Pasal 12

1.Bila sesudah rapat ketiga satu kursi atau lebih belum juga terisi, suatu

konfrensi bersama yang terdiri dari enam anggota, tiga ditunjuk oleh Majelis Umum

dan tiga oleh Dewan Keamanan dapat diadakan pada setiap saat baik atas

permintaan Majelis Umum ataupun atas permintaan Dewan Keamanan, dengan

tujuan memilih satu nama untuk setiap kursi yang masih kosong, melalui keputusan

suara terbanyak mutlak untuk disampai kan kepada Majelis Umum dan Dewan

Kcamanan untuk penenmaan mereka.

2. Bila konferensi gabungan mencapai kesepakatan bulat mengenai seseorang

yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka ia dapat dimasukkari ke dalam

daftar walaupun ia tidak termasuk ke dalam daftar penunjukan yang di maksud

dalam Pasal 7.

3. Bila koferensi gabungan sepakat bahwa tak akan dapat tercapai keputusan

dalam suatu pemilihan, anggota-anggota Mahkamah yang sudah terpilih, dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan harus mengisi kursi-

kursi yang belum terisi dengan memilih dari calon-calon yang memperoleh suara

baik dalam Majelis Umum maupun Dewan Keamanan.

4. Dalam hal hakim-hakim dalam pengambilan suara sama banyak maka hakim

yang tertualah yang akan memberikan suara yang menentukan.

Pasal 13

1. Anggota-anggota Mahkamah dipilih untuk sembilan tahun dan dapat dipilih

kembali, dengan ketentuan bahwa para hakim yang terpilih pada pemilihan pertama,

masa dari lima orang hakim akan gugur sesudah akhir tiga tahun dan masa dari

lima orang hakim lainnya akan gugur pada akhir tahun keenam.

2. Hakim-hakim yang masanya akan gugur setelah jangka waktun tiga dan

enam tahun seperti yang tersebut di atas akan dipilih melalui undian yang ditarik

oleh Sekretaris Jenderal segera setelah pemilihan pertama selesai.

3. Para anggota Mahkamah akan terus melanjutkan tugasnya sampai tugas-

tugas mereka terisi. Sekalipun telah digantikan, mereka tetap akan menyelesaikan

setiap perkara yang telah mereka pegang sejak dari awal.

.

4. Dalam hal adanya pengunduran dirinya anggota Pengadilan, pengunduran diri

tersebut harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan untuk diteruskan kepada Sekretaris

Jenderal. Dengan adanya pemberitahuan ini membuat jabatan tersebut dianggap

menjadi kosong.

Pasal 14

Lowongan dapat diisi oleh metode yang sama seperti yang digariskan untuk pemilihan

pertama, tunduk pada ketentuan berikut: Sekretaris Jenderal harus, dalam waktu satu

bulan setelah terjadi lowongan, selanjutnya harus mengeluarkan undangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dan untuk tanggal pemilihannya akan ditetapkan

oleh Dewan Keamanan.

Pasal 15

Seorang anggota Mahkamah terpilih untuk menggantikan anggota yang masa

jabatannya belum kedaluwarsa akan memegang jabatan selama sisa jangka

pendahulunya.

Pasal 16

1. Tidak ada anggota dari Pengadilan dapat melaksanakan fungsi politik atau

administratif, atau terlibat dalam pekerjaan lain yang bersifat profesional.

2. Setiap keraguan mengenai hal ini harus diselesaikan oleh keputusan Pengadilan.

Pasal 17

1. Tidak ada anggota dari Pengadilan dapat bertindak sebagai agen, penasehat, atau

advokat dalam hal apapun.

2. Tidak ada anggota dapat berpartisipasi dalam keputusan setiap kasus di mana ia

sebelumnya mengambil bagian sebagai agen, penasehat, atau pembela salah satu

pihak, atau sebagai anggota pengadilan nasional atau internasional, atau komisi

penyelidikan, atau dalam kapasitas lain.

3. Setiap keraguan mengenai hal ini harus diselesaikan oleh keputusan Pengadilan.

Pasal 18

1. Tidak ada anggota Mahkamah bisa diberhentikan kecuali, menurut pendapat bulat

dari anggota lain, dia tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan.

2. Pemberitahuan resmi dari padanya akan dilakukan kepada Sekretaris Jenderal

dengan Panitera.

3. Pemberitahuan ini membuat jabatan itu kosong.

Pasal 19

Para anggota Mahkamah, ketika terlibat pada bisnis Pengadilan, harus menikmati hak

istimewa dan kekebalan diplomatik.

Pasal 20

Setiap anggota Mahkamah akan, sebelum memulai tugasnya, membuat pernyataan

khidmat di pengadilan terbuka bahwa ia akan melaksanakan kekuasaannya memihak

dan sungguh-sungguh.

Pasal 21

1. Pengadilan akan memilih Presiden dan Wakil Presiden selama tiga tahun, mereka

dapat terpilih kembali.

2. Pengadilan akan menunjuk Panitera dan dapat memberikan penunjukan petugas

lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 22

1. Kedudukan domisili Pengadilan akan ditetapkan di Den Haag. dengan ini,

bagaimanapun, tidak akan mencegah pengadilan dari kedudukan domisili dan berolah

fungsi tempatnya yang lain setiap kali Pengadilan menganggap perlu.

2. Presiden dan Panitera akan berada di kedudukan domisili Pengadilan.

Pasal 23

1. Pengadilan akan tetap secara permanen di sesi, kecuali selama liburan peradilan,

tanggal dan durasi yang akan ditetapkan oleh Pengadilan.

2. Anggota Mahkamah berhak atas cuti periodik, tanggal dan durasi yang akan

ditetapkan oleh Pengadilan, terbersit dalam pikiran jarak antara Den Haag dan rumah

dari setiap hakim.

3. Anggota Mahkamah akan terikat, kecuali mereka cuti atau berhalangan karena

sakit atau alasan serius lainnya sepatutnya menjelaskan kepada Presiden, untuk

menahan diri secara permanen di pembuangan Pengadilan.

Pasal

24

1. Jika, untuk beberapa alasan khusus, anggota Mahkamah menilai bahwa ia

seharusnya tidak mengambil bagian dalam keputusan kasus tertentu, ia wajib

memberitahu Presiden.

2. Jika Presiden menganggap bahwa untuk beberapa alasan khusus salah satu

anggota Mahkamah tidak harus duduk dalam kasus tertentu, maka ia harus

memberinya melihat sesuai.

3. Jika dalam kasus seperti ini, anggota Pengadilan dan Presiden setuju, masalah ini

harus diselesaikan oleh keputusan Pengadilan.

P

a

s

a

l

2

5

1. Pengadilan akan duduk penuh kecuali bila secara tegas ditentukan lain dalam

Anggaran Dasar ini.

2. Dengan syarat bahwa jumlah hakim yang tersedia untuk membentuk Mahkamah

tidak berkurang di bawah sebelas, Peraturan Pengadilan dapat menyediakan untuk

memungkinkan satu atau lebih hakim, sesuai dengan keadaan dan dalam rotasi, yang

akan dibagikan dari duduk.

3. Sebuah kuorum dari sembilan hakim cukup untuk membentuk Pengadilan.

P

a

s

a

l

2

6

1. Pengadilan dapat dari waktu ke bentuk waktu satu atau lebih kamar, terdiri dari tiga

atau lebih hakim sebagai Pengadilan dapat menentukan, untuk menangani kasus

kategori tertentu, misalnya, kasus perburuhan dan kasus yang berkaitan dengan

angkutan dan komunikasi.

2. Pengadilan setiap saat dapat membentuk ruang untuk menangani kasus tertentu.

Jumlah hakim untuk membentuk seperti sebuah ruangan akan ditentukan oleh

Mahkamah dengan persetujuan para pihak.

3. Kasus harus didengar dan ditentukan oleh ruang yang diatur dalam artikel ini

apabila para pihak permintaan.

P

a

s

a

l

2

7

Sebuah penilaian yang diberikan oleh salah satu ruang diatur dalam Pasal 26 dan 29

dianggap sebagai yang diberikan oleh Pengadilan.

P

a

s

a

l

2

8

majelis diatur dalam Pasal 26 dan 29 dapat, dengan persetujuan para pihak, duduk

dan melaksanakan fungsi mereka di tempat lain daripada di Den Haag.

P

a

s

a

l

2

9

Dengan tujuan untuk pengiriman cepat dari bisnis, Mahkamah akan membentuk

setiap ruang terdiri dari lima hakim yang, atas permintaan para pihak, dapat

memeriksa dan memutuskan kasus dengan prosedur ringkasan. Selain itu, dua hakim

harus dipilih untuk tujuan penggantian hakim yang merasa tidak mungkin untuk duduk.

P

a

s

a

l

3

0

1. Mahkamah akan membingkai aturan untuk menjalankan fungsinya. Secara khusus,

ia harus berbaring aturan prosedur.

2. Aturan Pengadilan dapat menyediakan asesor untuk duduk ke Pengadilan atau

dengan salah satu ruang, tanpa hak untuk memilih.

P

a

s

a

l

3

1

1. Hakim melihat kewarganegaraan dari masing-masing pihak akan mempertahankan

hak mereka untuk duduk dalam kasus pengadilan.

2. Jika Pengadilan termasuk pada Bench hakim melihat kewarganegaraan dari salah

satu pihak, pihak lain mungkin memilih orang untuk duduk sebagai hakim. Orang

tersebut harus dipilih sebaiknya berasal dari kalangan orang-orang yang telah

dinominasikan sebagai calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5.

3. Jika Pengadilan termasuk pada tempat hakim tidak ada hakim melihat

kewarganegaraan dari para pihak, masing-masing pihak dapat melanjutkan untuk

memilih hakim sebagaimana ditentukan dalamayat 2 Pasal ini.

4. Ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku untuk kasus Pasal 26 dan 29. Dalam

kasus tersebut, Presiden akan meminta satu atau, jika perlu, dua anggota Mahkamah

membentuk ruang untuk mewadahi anggota Pengadilan kewarganegaraan dari pihak

yang bersangkutan, dan, gagal seperti itu, atau jika mereka tidak dapat hadir, para

hakim khusus dipilih oleh para pihak.

5. Harus ada beberapa pihak untuk kepentingan yang sama, mereka harus, untuk

tujuan ketentuan-ketentuan sebelumnya, harus diperhitungkan sebagai salah satu

pihak saja. Keraguan pada titik ini harus diselesaikan oleh keputusan Pengadilan.

6. Hakim dipilih sebagai ditetapkan dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini harus memenuhi

kondisi yang disyaratkan oleh Pasal 2, 17 (ayat 2), 20, dan 24 dari Statuta ini. Mereka

harus mengambil bagian dalam keputusan tentang hal kesetaraan lengkap dengan

rekan-rekan mereka.

P

a

s

a

l

3

2

1. Setiap anggota Mahkamah akan menerima gaji tahunan.

2. Presiden harus menerima tunjangan tahunan khusus.

3. Wakil Presiden akan menerima tunjangan khusus untuk setiap hari dimana dia

bertindak sebagai Presiden.

4. Para hakim dipilih berdasarkan Pasal 31, selain anggota Pengadilan, akan

menerima kompensasi untuk setiap hari di mana mereka melaksanakan fungsi

mereka.

5. Ini gaji, tunjangan, dan kompensasi akan ditetapkan oleh Majelis Umum. Mereka

tidak mungkin akan menurun selama masa jabatan.

6. Gaji Panitera harus ditetapkan oleh Majelis Umum atas usul Pengadilan.

7. Peraturan yang dibuat oleh Majelis Umum akan memperbaiki kondisi di mana

pensiun pensiun dapat diberikan kepada anggota Mahkamah dan Panitera, dan

kondisi di mana anggota Mahkamah dan Panitera akan memiliki biaya perjalanan

mereka dikembalikan.

8. Gaji di atas, tunjangan, dan kompensasi harus bebas dari semua pajak.

P

a

s

a

l

3

3

Biaya Pengadilan akan ditanggung oleh PBB sedemikian rupa ditetapkan oleh Majelis

Umum.

B

A

B

I

I

K

E

W

E

N

A

N

G

A

N

P

E

N

G

A

D

I

L

A

N

P

a

s

a

l

3

4

1. Negara hanya mungkin pihak dalam kasus pengadilan.

2. Pengadilan, dikenakan dan sesuai dengan Aturan nya, dapat meminta informasi

organisasi publik internasional yang relevan untuk kasus-kasus sebelumnya, dan akan

menerima informasi tersebut disajikan oleh organisasi seperti atas inisiatif sendiri.

3. Setiap kali pembangunan instrumen konstituen dari organisasi publik internasional

atau dari bawahnya konvensi internasional diadopsi dipertanyakan dalam kasus

sebelum Pengadilan, Panitera sehingga harus memberitahu organisasi publik

internasional yang bersangkutan dan harus menyampaikan kepada itu salinan dari

semua tuntutan tertulis .

P

a

s

a

l

3

5

1. Pengadilan harus terbuka kepada negara pihak pada Statuta ini.

2. Kondisi di mana Mahkamah akan terbuka bagi negara-negara lain harus, tunduk

pada ketentuan khusus yang terkandung dalam perjanjian yang berlaku, akan

ditetapkan oleh Dewan Keamanan, tetapi dalam kasus apapun kondisi seperti

menempatkan para pihak dalam posisi ketidaksetaraan sebelum pengadilan.

3. Ketika sebuah negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

merupakan pihak pada sebuah kasus, Mahkamah akan memperbaiki jumlah yang

pihak yang berkontribusi terhadap biaya Pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku jika

negara tersebut membawa bagian dari biaya Pengadilan.

P

a

s

a

l

3

6

1. Yurisdiksi Pengadilan terdiri dari semua kasus dimana para pihak menyebutnya

dan semua hal-hal khusus yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku.

2. Negara pihak pada Statuta ini dapat setiap saat menyatakan bahwa mereka

mengakui sebagai ipso facto wajib dan tanpa kesepakatan khusus, dalam

hubungannya dengan negara lain menerima kewajiban yang sama, yurisdiksi

Pengadilan di semua sengketa hukum mengenai:

a. interpretasi suatu perjanjian;

b. pertanyaan hukum internasional;

c. keberadaan setiap fakta yang jika dibentuk, akan merupakan pelanggaran

kewajiban internasional;

d. sifat atau tingkat perbaikan yang akan dibuat untuk pelanggaran kewajiban

internasional.

3. Deklarasi tersebut di atas dapat dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat timbal

balik pada bagian dari beberapa negara bagian atau tertentu, atau selama waktu

tertentu.

4. Deklarasi tersebut harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang akan menyampaikan salinannya kepada para pihak untuk Statuta dan

Panitera Pengadilan.

5. Menurut deklarasi berdasarkan Pasal 36 bagi dasar Statuta Mahkamah

Internasional yang mana masih berlaku akan dianggap ada, karena antara pihak

dalam Statuta ini, untuk menjadi akseptasi yurisdiksi wajib dari Pengadilan

Internasional untuk periode yang mereka masih harus berjalan dan sesuai dengan

persyaratan mereka.

6. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai apakah Mahkamah memiliki yurisdiksi,

masalah ini harus diselesaikan oleh keputusan Pengadilan.

P

a

s

a

l

3

7

Setiap kali sebuah perjanjian atau konvensi yang berlaku menyediakan untuk

referensi materi untuk pengadilan telah ditetapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa, atau

kepada Mahkamah Internasional, masalah ini harus, antara pihak-pihak pada Statuta

ini, disebut ke Mahkamah Internasional.

P

a

s

a

l

3

8

1. Pengadilan, yang berfungsi untuk memutuskan sesuai dengan sengketa hukum

internasional seperti yang diserahkan kepadanya, berlaku:

a. konvensi internasional, baik umum maupun khusus, aturan menetapkan secara

tegas diakui oleh negara-negara peserta;

b. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari praktek umum diterima sebagai hukum;

c. prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab;

d. tunduk pada ketentuan Pasal 59, keputusan hukum dan ajaran-ajaran putusan

yang paling berkualifikasi tinggi dari berbagai bangsa, sebagai anak perusahaan

berarti untuk penentuan aturan hukum.

2. Ketentuan ini tidak mengurangi kekuatan Mahkamah untuk memutuskan kasus ex

aequo et bono, apabila para pihak setuju hal tersebut.

B

A

B

I

I

I

P

R

O

S

E

D

U

R

P

a

s

a

l

3

9

1. Bahasa resmi Mahkamah akan terdiri dari bahasa Perancis dan Inggris Jika para

pihak sepakat bahwa kasus tersebut dilakukan di Perancis, penilaian disampaikan

dalam bahasa Prancis. Jika para pihak sepakat bahwa kasus tersebut akan dilakukan

dalam bahasa Inggris, penilaian tersebut harus disampaikan dalam bahasa Inggris.

2. Dengan tidak adanya kesepakatan untuk yang bahasa harus diberlakukan, setiap

pihak dapat, dalam pembelaan, menggunakan bahasa yang lebih memilih; putusan

Pengadilan harus diberikan dalam bahasa Prancis dan Inggris. Dalam hal ini

Mahkamah akan sekaligus menentukan yang mana dari dua teks akan dianggap

sebagai berwibawa.

3. Mahkamah akan, atas permintaan dari pihak manapun, wewenang bahasa lain

selain bahasa Perancis atau bahasa Inggris untuk digunakan oleh pihak tersebut.

P

a

s

a

l

4

0

1. Kasus di bawa ke hadapan Mahkamah, sebagai kasus mungkin, baik dengan

pemberitahuan dari perjanjian khusus atau dengan permohonan tertulis yang ditujukan

kepada Panitera. Dalam kedua kasus subjek sengketa dan para pihak harus

ditunjukkan.

2. Panitera wajib segera mengkomunikasikan aplikasi untuk semua pihak.

3. Dia juga harus memberitahukan kepada Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

melalui Sekretaris Jenderal, dan juga setiap negara-negara lain berhak untuk

menghadap Pengadilan.

P

a

s

a

l

4

1

1. Mahkamah akan memiliki kekuatan untuk menunjukkan, jika menganggap bahwa

keadaan mengharuskan demikian, setiap tindakan sementara yang seharusnya

diambil untuk menjaga hak masing-masing salah satu pihak.

2. Sambil menunggu keputusan akhir, pemberitahuan dari langkah-langkah yang

disarankan segera harus diberikan kepada para pihak dan kepada Dewan Keamanan.

P

a

s

a

l

4

2

1. Para pihak akan diwakili oleh agen.

2. Mereka mungkin memiliki bantuan dari pengacara atau advokat sebelum

Pengadilan.

3. Para agen, penasehat, dan pendukung partai sebelum Pengadilan wajib

mendapatkan hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

mereka independen.

Pasal 43

1. Prosedur ini terdiri dari dua bagian: tertulis dan lisan.

2. Proses tertulis terdiri dari komunikasi ke Pengadilan dan para pihak dari peringatan,

kontra-kenangan dan, jika perlu, balasan, juga semua kertas dan dokumen dalam

dukungan.

3. Komunikasi ini dilakukan melalui Panitera, untuk dan dalam waktu yang ditetapkan

oleh Pengadilan.

4. Salinan resmi dari setiap dokumen yang dihasilkan oleh salah satu pihak harus

disampaikan kepada pihak lain.

5. Proses lisan terdiri dari sidang oleh Pengadilan saksi, ahli, agen, penasehat, dan

pendukung.

Pasal 44

1. Untuk melayani semua pemberitahuan pada orang lain dari agen, penasehat, dan

pendukung, Pengadilan harus menerapkan langsung ke pemerintah negara yang atas

wilayah pemberitahuan harus dilayani.

2. Ketentuan yang sama berlaku setiap kali langkah yang harus diambil untuk

mendapatkan bukti di tempat.

Pasal 45

Sidang akan berada di bawah kendali Presiden atau, jika ia tidak mampu memimpin,

dari Wakil Presiden, jika tidak mampu memimpin, sekarang hakim senior harus

memimpin.

Pasal 46

Sidang di Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Mahkamah akan

menentukan lain, atau kecuali para pihak menuntut bahwa masyarakat akan tidak

mengakui.

Pasal 47

1. Menitakta harus dilakukan pada setiap sidang dan ditandatangani oleh Panitera

dan Presiden.

2. Akta menit ini sendiri sudah otentik.

Pasal 48

Mahkamah akan membuat perintah untuk pelaksanaan kasus, harus menentukan

bentuk dan waktu di mana masing-masing pihak harus menyimpulkan argumen, dan

membuat semua pengaturan yang berhubungan dengan pengambilan bukti.

Pasal 49

Pengadilan dapat, bahkan sebelum sidang dimulai, menyerukan kepada para agen

untuk menghasilkan dokumen, atau melakukan penjelasan. Catatan formal harus

diambil penolakan apapun.

Pasal 50

Pengadilan dapat, setiap saat, mempercayakan setiap individu, badan, biro, komisi,

atau organisasi lain yang mungkin pilih, dengan tugas melakukan penyelidikan atau

memberikan pendapat ahli.

Pasal 51

Selama mendengar pertanyaan yang relevan untuk diajukan kepada saksi dan ahli di

bawah kondisi yang ditetapkan oleh Pengadilan dalam aturan prosedur dimaksud

dalam Pasal 30.

Pasal 52

Setelah Mahkamah telah menerima bukti-bukti dan bukti dalam waktu tertentu untuk

tujuan tersebut, mungkin menolak untuk menerima bukti lebih lanjut lisan atau tertulis

bahwa satu pihak mungkin keinginan untuk menyajikan kecuali persetujuan sisi lain.

Pasal 53

1. Setiap kali salah satu pihak tidak muncul sebelum Pengadilan, atau gagal dalam

mempertahankan kasusnya, pihak lainnya dapat meminta Pengadilan untuk

memutuskan mendukung klaimnya.

2. Pengadilan harus, sebelum melakukannya, memenuhi sendiri, bukan hanya bahwa

ia memiliki yurisdiksi sesuai dengan Pasal 36 dan 37, tetapi juga bahwa klaim tersebut

berdasarkan pada fakta dan hukum.

Pasal 54

1. Ketika, subyek pada kontrol Mahkamah, agen, penasehat, dan pendukung telah

menyelesaikan presentasi mereka dari kasus tersebut, Presiden menyatakan sidang

ditutup.

2. Mahkamah akan mempertimbangkan menarik penghakiman.

3. Pertimbangan Mahkamah akan dilakukan secara pribadi dan tetap rahasia.

Pasal 55

1. Semua pertanyaan harus diputuskan oleh mayoritas hakim hadir.

2. Dalam hal kesetaraan suara, Presiden atau hakim yang bertindak dikedudukannya

akan memiliki suara yg menentukan hasil pemilihan.

Pasal 56

1. Penilaian tersebut harus menyebutkan alasan yang menjadi dasarnya.

2. Keputusan tersebut harus memuat nama-nama hakim yang telah mengambil

bagian dalam keputusan.

Pasal 57

Jika keputusan tidak mewakili secara keseluruhan atau sebagian pendapat bulat dari

hakim, hakim berhak untuk memberikan pendapat terpisah.

Pasal 58

Penghakiman yang ditandatangani oleh Presiden dan oleh Panitera. Ini harus dibaca

di pengadilan terbuka, karena pemberitahuan yang telah diberikan kepada agen.

Pasal 59

Keputusan Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali antara para pihak

dan dalam hal kasus tertentu.

Pasal 60

Penghakiman adalah final dan tanpa banding. Dalam hal terjadi sengketa mengenai

makna dan ruang lingkup penilaian, Pengadilan harus mengartikannya atas

permintaan pihak manapun.

Pasal 61

1. Permohonan revisi penilaian hanya dapat dilakukan bila berdasarkan penemuan

beberapa fakta sedemikian sehingga menjadi faktor yang menentukan, yang

sebenarnya adalah, ketika penghakiman itu diberikan, tidak diketahui ke Pengadilan

dan juga ke pihak mengklaim revisi, selalu asalkan ketidaktahuan tersebut bukan

karena kelalaian.

2. Proses untuk revisi akan dibuka oleh putusan Pengadilan tegas merekam adanya

fakta baru, mengakui bahwa ia memiliki semacam karakter untuk meletakkan kasus ini

terbuka untuk revisi, dan menyatakan aplikasi diterima di tanah ini.

3. Pengadilan mungkin memerlukan kepatuhan sebelumnya dengan istilah

penghakiman sebelum mengakui proses dalam revisi.

4. Permohonan revisi harus dilakukan paling lambat dalam waktu enam bulan dari

penemuan fakta baru.

5. Tidak ada aplikasi untuk revisi dapat dilakukan setelah lewat waktu sepuluh tahun

sejak tanggal putusan tersebut.

Pasal 62

l. Haruskah negara menganggap bahwa ia memiliki minat yang bersifat hukum yang

mungkin akan terpengaruh oleh keputusan dalam kasus ini, itu dapat mengajukan

permintaan kepada Pengadilan yang akan diizinkan untuk campur tangan.

2 Itu harus menjadi bagi Mahkamah untuk memutuskan permintaan ini.

Pasal 63

1. Setiap kali pembangunan untuk konvensi yang menyatakan selain yang

bersangkutan dalam kasus ini adalah pihak dipertanyakan, Panitera wajib

memberitahukan semua negara segera tersebut.

2. Setiap negara sehingga diberitahu memiliki hak untuk campur tangan dalam

proses, tetapi jika menggunakan hak ini, pembangunan yang diberikan oleh

penghakiman akan sama-sama mengikat itu.

Pasal 64

Kecuali jika diputuskan oleh Pengadilan, setiap pihak harus menanggung biaya

sendiri.

BAB IV

PENDAPAT PENASEHAT

Pasal 65

1. Pengadilan dapat memberikan pendapat penasehat hukum pada setiap pertanyaan

atas permintaan apapun tubuh dapat diotorisasi oleh atau sesuai dengan Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat permintaan seperti itu.

2. Pertanyaan di atas mana pendapat tersebut Pengadilan diminta harus diletakkan

sebelum Pengadilan melalui permintaan tertulis yang berisi pernyataan yang tepat dari

pertanyaan di atas mana pendapat yang diperlukan, dan disertai dengan semua

dokumen cenderung melemparkan cahaya pada pertanyaan itu.

Pasal 66

1. Panitera wajib segera memberikan pemberitahuan tentang permintaan untuk

pendapat tersebut kepada semua negara berhak untuk menghadap Pengadilan.

2. Panitera juga wajib, melalui suatu komunikasi khusus dan langsung,

memberitahukan setiap negara berhak untuk menghadap Pengadilan atau organisasi

internasional dianggap oleh Pengadilan, atau, harus itu tidak akan duduk, oleh

Presiden, lebih mungkin untuk dapat memberikan informasi pada pertanyaan, bahwa

Pengadilan akan dipersiapkan untuk menerima, dalam batas waktu yang akan

ditetapkan oleh Presiden, pernyataan tertulis, atau mendengar, dengan duduk

masyarakat yang diadakan untuk tujuan tersebut, pernyataan lisan yang berkaitan

dengan pertanyaan .

3. Jika suatu negara berhak untuk menghadap pengadilan telah gagal untuk

menerima komunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, negara

tersebut dapat menyatakan keinginan untuk menyerahkan pernyataan tertulis atau

yang didengar, dan Pengadilan akan memutuskan.

4. Negara dan organisasi telah disajikan pernyataan tertulis atau lisan atau keduanya

diizinkan untuk mengomentari pernyataan yang dibuat oleh negara-negara lain atau

organisasi dalam bentuk, sampai batas, dan dalam waktu-batas yang Pengadilan,

atau, harus itu tidak akan duduk , Presiden, harus memutuskan dalam setiap kasus

tertentu. Dengan demikian, Panitera akan pada waktunya berkomunikasi pernyataan

tertulis tersebut kepada negara dan organisasi telah diajukan pernyataan serupa.

Pasal 67

Mahkamah akan memberikan pendapat penasehat di pengadilan terbuka,

pemberitahuan yang telah diberikan kepada Sekretaris Jenderal dan kepada para

wakil Anggota PBB, negara-negara lain dan organisasi internasional segera

bersangkutan.

Pasal 68

Dalam pelaksanaan fungsi penasehat Mahkamah lebih lanjut akan dipandu oleh

ketentuan-ketentuan Statuta ini yang berlaku dalam kasus-kasus kontroversial untuk

sejauh mana mengakuinya dapat diterapkan.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 69

Koreksi terhadap Statuta ini akan berlaku efektif dengan prosedur yang sama seperti

yang disediakan oleh Piagam PBB untuk perubahan Piagam itu, dengan tetap tunduk

kepada ketentuan yang Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan dapat

mengadopsi tentang partisipasi negara yang merupakan pihak dalam Statuta ini tetapi

bukan Anggota PBB.

Pasal 70

Pengadilan akan memiliki kuasa untuk mengusulkan amandemen tersebut kepada

Statuta ini karena mungkin dianggap perlu, melalui komunikasi tertulis kepada

Sekretaris Jenderal, untuk dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 69.