STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL MELALUI … dan SP 2 DRN 14 NOV... · produk dalam negeri...
Transcript of STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL MELALUI … dan SP 2 DRN 14 NOV... · produk dalam negeri...
STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL MELALUI PENGUATAN R&D DAN INOVASI
RIZKY FERIANTO DEPUTI POLHUKHANKAM BAPPENAS
JAKARTA, 14 NOVEMBER 2016
DAYA SAING R&D INDONESIA GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT, WEF
4.3 5.2
3.9 3.6 4.0 4.3
41 20
61 75 52 39
Indonesia
Malaysia
Thailand
Philippines
India
China
Quality of Scientic Research Institutions
Value Rank
4.0 4.9
3.2
3.5
3.8
4.3
24 9
56
42
30
23
Indonesia
Malaysia
Thailand
Philippines
India
China
Company spending on R/D
Value Rank
4.5 5.3
4.0
3.8
3.9
4.4
30 12
46
55
50
32
Indonesia
Malaysia
Thailand
Philippines
India
China
University-Industry Collaboration
Value Rank
Salah satu pilar penting untuk meningkatkan daya saing adalah inovasi. Inovasi didukung oleh beberapa hal antara lain kualitas institusi riset, dana riset, serta kolaborasi universitas-industri Data Global Competitiveness Report menunjukkan bahwa kualitas institusi riset, dana riset dan kolaborasi universitas-industri Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain seperti Malaysia
KAPASITAS R&D INDONESIA PENDANAAN
Global Rank
Country 2010 2011 2012
1 United States 2,83 2,81 2,8
2 China 1,48 1,55 1,6
3 Japan 3,44 3,47 3,48
4 Germany 2,82 2,85 2,87
5 South Korea 3,36 3,4 3,45
6 France 2,21 2,21 2,24
7 United Kingdom 1,81 1,81 1,84
8 India 0,8 0,85 0,85
9 Brazil 1,1 1,2 1,25
10 Russia 1,03 1,05 1,08
22 Singapore 2,52 2,6 2,65
33 Malaysia 0,64 0,7 0,7
36 Indonesia 0,08 0,08 0,09
Tabel 1. Gross Domestic Expenditure on R&D (% of GDP) Tabel 2. Sumber dana R&D di Indonesia
Dibanding negara large developing or newly industrialized lainnya , seperti Brazil, Russia, India dan China, Indonesia menggunakan hanya sebagian kecil dari GDP untuk R&D
Sebagian besar R&D Indonesia didanai oleh pemerintah (43%)
Sektor Dana ( Rp Miliar) % of GDP
Pendidikan Tinggi 1,821 0.031
Industri Manufaktur 880 0.017
Pemerintah 2,019 0.036
TOTAL 4,720 0.084
Sumber: LIPI, 2009
Sumber: ACPD,2013
KAPASITAS R&D INDONESIA KUALITAS DAN KUANTITAS PERSONIL R&D
Rasio personil R&D di institusi pemerintah 11.04% per 1,000 karyawan
40,8%
27,7%
31,5%
Research Personnel
Technicians
Support Staff
Personil tersebut hanya
menghabiskan 57% dari waktu mereka untuk melakukan
aktivitas R&D
Model kebijakan inovasi
Kebijakan Pendidikan
Pengetahuan dan Keterampilan
Kreativitas
Profesionalisme
Kewirausahaan
Kebijakan Ekonomi Makro
Moneter
Fiskal
Perdagangan
Kebijakan Industri
Investasi
Perpajakan - Subsidi
Insentif
Regulasi - Deregulasi
Kebijakan Litbang Kebijakan Daerah
Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan
Kebijakan Inovasi
Perbaikan Bisnis yang Ada
Perkembangan Investasi
Perkembangan Bisnis Pemula yang
Inovatif
Kebijakan Sains Kebijakan Teknologi
MODEL R&D CHAIN-LINK
Riset – Penciptaan Pengetahuan (Knowledge Creation)
Kebutuhan Pasar
Analisis Persaingan
Invent
Pembuktian Konsep
Prototyping
Desain detail
Uji produk
Redesain
Produksi
Pasar
Distribusi
Dukungan klien
Siklus Pengembangan Produk
Proses Transfer (Beragam)
Sumber : Diadopsi dari Kline dan Rosenberg (1986).
MENDORONG PELAKSANAAN INISIATIF 1-747
1% dari GDP
per tahun
Untuk menunjang
program inovasi
melalui skema 747
diperlukan dana
R&D hingga 1%
dari GDP per tahun
Peningkatan
tersebut dapat
dilaksanakan
secara bertahap
sesuai dengan
daya dukung
pemerintah, BUMN
dan partisipasi
swasta
7 Langkah Perbaikan
Ekosistem Inovasi
1. Sistem Insentif dan Regulasi yang mendukung inovasi dan budaya penggunaan produk dalam negeri
2. Peningkatan Kualitas dan Fleksibilitas perpindahan sumber daya manusia
3. Pembangunan Pusat-pusat Inovasi untuk mendukung IKM
4. Pembangunan Klaster Inovasi Daerah
5. Sistem Remunerasi Peneliti
6. Revitalisasi infrastruktur R&D
7. Sistem dan Manajemen Pendanaan Riset yang mendukung inovasi
4 Wahana Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi
1. Industri kebutuhan
dasar (pangan, obat-
obatan, energi dan air
bersih)
2. Industri kreatif
(berbasis budaya dan
ICT)
3. Industri berbasis daya
dukung daerah (S & T
Park & Industrial Park)
4. Industri strategis
(pertahanan,
transportasi)
7 Sasaran Visi Indonesia 2025
1. Meningkatkan jumlah HaKI dari
penelitian dan industri yang
langsung berhubungan dengan
pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan infrastruktur S&T
berstandar internasional
3. Mencapai swasembada pangan,
obat-obatan, energi dan air
bersih yang berkesinambungan
4. Meningkatkan ekspor produk
industri kreatif menjadi dua
kali lipat
5. Meningkatkan jumlah produk-
produk unggulan dan nilai
tambah industri dari berbagai
daerah
6. Mencapai swasembada produk
dan sistem industri pertahanan,
transportasi dan ICT
7. Mencapai pertumbuhan
ekonomi yang
berkesinambungan,
kemakmuran yang merata, dan
memperkokoh NKRI
PROSES INPUT OUTPUT
Inisiatif 1-747 : Pendorong penguatan daya saing melalui sistem pendidikan dan kesiapan teknologi
Kekayaan Negara
Ekonomi Berbasis SDA
Factor Driven Investment Driven Innovation Driven
Ekonomi Berbasis Inovasi Ekonomi Berbasis Industri
Peningkatan Kemampuan Ekonomi
• Sumber Daya Alam
• Labor intensive
• Capital and Technology
• Skilled Labor intensive
• Innovation
• Human Capital intensive
Kompetitif
Komparatif
Keunggulan
Negara
Warisan Ciptaan
Peningkatan sinergitas para pihak
12
Demand Side
(Market Pull)
Supply Side
(S&T Push)
Government
Role
PENGUATAN R&D DAN INOVASI MELALUI KERJASAMA ANTAR
PELAKU INDUSTRI DAN UNIVERSITAS
BEBERAPA KERJASAMA BENTUK YANG DAPAT DILAKUKAN:
1. The industrial Liason Program Perusahaan memiliki akses pada riset universitas dengan membership fee 2. Consulting Activities Memberikan kesempatan kepada peneliti universitas untuk bekerja sebagai konsultan di industri untuk waktu tertentu-satu hari per minggu 3. Industry-Funded research projects Proyek riset konsorsium antara universitas dan sejumlah perusahaan 4. Strategic partnership Long-term and large scale partnership antara universitas dan sejumlah perusahaan 5. Visiting committees Perwakilan industri sebagai dewan penasehat di Universitas
CONTOH BENTUK KERJASAMA INDUSTRI DAN UNIVERSITAS CONTOH : FORUM KEMITRAAN KAKAO BERKELANJUTAN
ANGGOTA : lembaga R&D milik pemerintah, universitas,sektor swasta, lembaga R&D internasionaL, LSM, kelompok industri dan kelompok tani. TUGAS: koordinasi kegiatan pengembangan, transfer teknologi dan keahlian bisnis pertanian, identifikasi isu-isu keberlanjutan, pemberdayaan petani, dukungan penciptaan pasar yang sehat, bimbingan proses sertifikasi PROGRAM: Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS) lewat (1) pendataan,(2) pengadaan bibit, (3) penyediaan teknologi yang tepat, (4) pelatihan pendamping lapangan, (5) Sistem usahatani berkelanjutan, (6)Kebijakan pemerintah, (7) Program kredit petani, (8) Pemantauan dan Evaluasi, (9) Action Plan
Forum Kemitraan Kakao
Berkelanjutan (Cocoa
Sustainability Partnership)
CONTOH ILUSTRATIF: KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Industri
Perguruan Tinggi
Amerika Serikat
Pemerintah
Industri
Fokus Riset Dasar
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Teknologi Industri Aktivitas
Manufaktur Technical Services
Pendanaan
Lembaga Nasional dan Lab. Nasional
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Industri
Perguruan Tinggi
Jepang
Pemerintah
Industri
Fokus Riset Dasar
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Teknologi Industri Aktivitas
Manufaktur Technical Services
Pendanaan
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Lembaga-lembaga Nasional
(Tsukuba Science Park)
CONTOH ILUSTRATIF: KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Joint Venture dan
UKM
Akademi Sains, Lembaga, dan Lab. Nasional, dan Perguruan Tinggi
China
Pemerintah
Industri
Fokus Riset Dasar
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Teknologi Industri Aktivitas
Manufaktur Technical Services
Pendanaan
Industri
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Kementerian dan Lembaga-lembaga Provinsi
BUMN dan BUMD
CONTOH ILUSTRATIF: KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Perusahaan-perusahaan Industri
(UKM)
Academic
Sinica
Taiwan
Pemerintah
Industri
Fokus Riset Dasar
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Teknologi Industri Aktivitas
Manufaktur Technical Services
Pendanaan
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Perguruan Tinggi
Industrial Technology Research Institute
Seluruhnya Institute for Information Industry (III)
Metal Industry Devpt. Centre (MIDC )
Bio-Technology Devpt. Centre (BDC)
Science based Industrial Park
(Host for Hi-Tech industries)
CONTOH ILUSTRATIF: KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Perusahaan-perusahaan Multinasional (MNCs)
Perguruan Tinggi
(NUS & NTV)
Singapura
Pemerintah
Industri
Fokus Riset Dasar
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Teknologi Industri Aktivitas
Manufaktur Technical Services
Pendanaan
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Lembaga Pengembangan
Teknologi Nasional
Science Parks
CONTOH ILUSTRATIF: kolaborasi antar sektor terkait r&D, inovasi dan industri
FOKUS AREA
1. PENDANAAN : FLEKSIBILITAS & AKUNTABILITAS.
2. INSTITUSI : PEMBENTUKAN KONSORSIUM RISET, INSTITUSI MEDIARIES, MONITORING DAN EVALUASI RISET.
3. PENGADAAN : UNIT LAYANAN PENGADAAN KHUSUS LITBANG, FLEKSIBILITAS PROSES PENGADAAN (SPESIFIKASI DAN NEGOSIASI) DAN KONTRAK MULTIYEARS/LONG TERM.
ROLE SHARING FUNDING R,D,C DI MALAYSIA
KPT
KKLW
MITI (SME Corp)
CRADLE
KPPK (CESS FUND)
MINDEF (STRIDE)
KeTTHA (Green Tech)
MOA (AGRO BANK)
SCIENCEFUND
Techno/InnoFund etc
MTDC, Biotech Corp, etc
MAVCAP
MOF (BGF)
MOF (STARTUP FUND)
KPKK (CREATIVE INDUSTRY FUND)
MGS
IDEATION R&D PRE -COM COMMERCIALISATION
4
Funding for R,D&C
Riset didanai oleh Lintas Kementerian, dari tahap basic riset hingga komersialisasi, permasalahan sama dengan Indonesia sinkronisasi pendanaan
KEMENTRIAN PENGAJIAN TINGGI
KEMENTRIAN KEUANGANI
KEMENTRIAN PENERANGAN KOMUNIKASI
KEMENTRIAN INDUSTRI
KEMENTRIAN TENAGA TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR
MULTI STAKEHOLDER RISET : ROAD MAP ENERGI KMRT (SEKTOR HIDROGEN)
73
13. Roadmap Sektor Energi Hidrogen/Fuel Cell
1 MW
50 MW
250 MW
2025201520102005
Gugus Tugas Energi
Teknologi
Produk
Litbang
Tahun
Pasar
Kementerian Negara Riset dan Teknologi Satu Produk Fuel Cell membutuhkan sinkronissi kuat litbang, teknologi Konsorsium mutlak dilaksanakan
PEMBAGIAN PERAN INSTITUSI PEMBINA LITBANG?
4
the time curiosity driven research turns into applied R&D, there is little interest from public sector customers to try out and experiment with innovations to prepare the public sector for future challenges.
FAQ 3: What are the main obstacles that have hindered widespread implementation of R&D procurement in Europe
so far, and how can PCP help to overcome them?
The PCP Communication points to three main obstacles that explain why so little R&D is procured
today in Europe compared to other regions of the world.
(1) Lack of awareness about how to optimise the risk-benefit balance of procuring R&D, both
for procurers and suppliers.
(a) IPR conditions in public procurement
In Europe public procurers often opt for exclusive development contract conditions. Exclusive development means that the public purchaser reserves all the results and benefits of the development
(including Intellectual Property Rights or IPRs) exclusively for its own use. The companies that have
developed the product/service then cannot reuse them for other potential customers. This will normally
be reflected in a higher price, which makes the procurement of R&D a risky non-attractive activity for
procurers.
In other parts of the world - such as the US, Canada, China (see for example the US Bayh-Dole act) - the
standard scenario is that public procurers are to leave IPR ownership rights with companies in return for a cheaper development price compared to exclusive development. PCP is based on this good practice IPR
approach. Regarding the latter, the PCP staff working document recommends that when leaving IPR ownership rights with companies, the procurer reserves for himself also a minimum set of IPR related
rights that ensure a future competitive, secure supply chain to the procurer: license free rights to use the developed solutions, the right to require licensing to third parties at fair and reasonable conditions, a
call-back option which ensures that IPR ownership rights return back to the procurer in case of non-use
of abuse of IPRs against the public interest by the companies, and the right to publish key results of the
PCP. Along with the IPR ownership rights, the risks/costs related to filing, maintenance and litigation of
IPRs are also assigned to the companies. Such IPR risk-benefit sharing agreements, as proposed by the PCP Communication, can make R&D procurement more attractive for both procurers and suppliers: by
reducing the R&D risk (development, IPR maintenance/litigation cost) for the procurer and increasing the benefits (market potential) for companies.
(b) Competition in R&D procurement and in between procurement of R&D and commercial products
A second good practice to improve the risk-benefit balance in R&D procurement, also underutilized in Europe, is competitive development. US experience (see FAQ4) shows that the procurer obtains best
value for money when not awarding long term contracts to one single company. PCP follows this best
practice by splitting up such contracts into several smaller phased contracts, keeping competition going between companies with evaluations of each company's performance after each project milestone. The
BPPT ? BUMNIS? BALITBANG K/L? PERINDUSTRIAN?
KMRT? BUMNIS? LIPI? KEMDIKNAS?
PROPORSI FUNDERS DAN PERFORMERS R&D DI UNI EROPA (1995)
- GOVERNMENT BERFUNGSI SEBAGAI FUNDERS DAN PERFORMERS - PERGURUAN TINGGI BANYAK MENERIMA DANA DARI FUNDERS - PRIVATE JUGA MENERIMA DANA DARI FUNDERS (GOVERNMENT)
SUMBER DAN PENGGUNA DANA LITBANG NASIONAL
SUMBER DANA
• APBN/APBD MURNI
• BALITBANG/PUSLITBANG K/L
• APBD PEMPROV / PEMKAB.
• HIBAH PEMERINTAH
• RISPRO LPDP KEMKEU
• RISET SINAS KMRT
• SINERGI/CSR BUMN
• CSR PERUSAHAAN SWASTA/SUMBANGAN MASYARAKAT
PENGGUNA
• BHMN PERGURUAN TINGGI
• PERGURUAN TINGGI SWASTA
• PUSLITBANG K/L
• DIVISI RISET K/L
• DIVISI RISET PERUSAHAAN
• DIVISI RISET BUMN
BAGAIMANA LINK & MATCH, MEKANISME PENDANAAN?
KERANGKA REGULASI PENDANAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LITBANG.
PP 58/2013 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH)
• Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum.
• Masyarakat dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum
• PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikan dan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP 20/2005 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LITBANG,
• Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Selain pihak yang membiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dan/atau mengikutsertakan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dalam penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38, Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintahwajib mengirimkan rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaanintelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum awaltahun anggaran
• MENGATUR SUMBANGAN MASYARAKAT KE BHMN, BELUM MENGATUR “KONTRAK KERJA” ANTAR LEMBAGA MILIK PEMERINTAH.
• MEDIA KONTRAK PENGGUNA-PTN ADALAH BADAN USAHA MILIK BHMN. • SELURUH PENDANAAN TERIKAT KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (SAPU JAGAT) : KEUANGAN
NEGARA, PERBENDAHARAAN NEGARA.
KERANGKA PENDANAAN “ENDOWMENT FUND” LPDP KEMKEU (PROGRAM RISPRO)
SEJARAH, VISI, MISI.
• Ibu SMI : UU APBN 2010 Dana Abadi disisihkan dari anggaran pendidikan.
• Berbentuk Badan Layanan Umum di Kemenkeu– (Board oleh Kemdiknas-Kemenkeu-Kemenag) sejak tahun 2012.
• Misi : Pengembangan SDM (beasiswa) dan Riset inovasi.
• Per 31Desember 2013 : Mendistrisbusikan dana Rp. 15 T. (Beasiswa, Rehab Fas Dik, Rispro dll.)
• Pembatasan Struktur pembiayaan, gaji upah 30%, belanja non operasional 65%, Manajemen : 5%.
GAP UNTUK LITBANG MULTISTAKEHOLDER
• Lebih bersifat Pasif : by aplikasi.
• Tergantung Reviewer.
• Rispro : persyaratan harus bisa diterapkan/dimplemtasikan ? Sulit dicapai oleh singel project
• Perlu kelayakan bisnis/implementasi kebijakan?
• Perlu pembesaran Plafon dan fleksibilitas pendanaan untuk jenis riset.
• Belum pelibatkan KMRT-DRN sebagai “Board”
• Perlu sinergi untuk Mendanai Riset ARN : Riset konsorsium, BUMN, Swasta.
KERANGKA PENDANAAN RESEARCH GRANT SINAS (SISTEM INOVASI NASIONAL KMRT)
14"
"!!
"
Khusus" untuk" proposal" konsorsium" dapat" dilakukan"penilaian" presentasi" setelah" proses" desk&evaluation." Penilaian""presentasi" bagi" konsorsium" dipandang" sangat" perlu" untuk" lebih"mengetahui"tentang"kesiapan"konsorsium,"organisasi,"para"peneliti,"dan"sarana*prasarananya,""dsb."
" " Penetapan"Proposal"yang"lulus"seleksi"ditetapkan"dengan"Surat"Keputusan"Menteri"Negara"Riset"dan"Teknologi."Keputusan"Menteri"Negara"Riset"dan"Teknologi"tersebut"sah"dan"tidak!dapat!diganggu!gugat.""
3.3.!!Perencanaan!oleh!Lembaga!Penerima!1) Lembaga"Penerima"mempersiapkan"hal*hal"sebagai"berikut:"
a. Membentuk" Organisasi" untuk" melaksanakan" kegiatan"Insentif"Riset"SINas;"
Gambar"1":""Bagan"Pengelolaan"Insentif"Riset""SINas"
- Pagu single project : Rp. 500 Juta, Realisasi Hanya Rp. 200-300 Juta
- Konsorsium > 500 Juta
BATASAN-BATASAN (MENGHAMBAT) 1. Tidak membeli barang modal atau peralatan dengan menggunakan dana yang berasal dari insentif riset sinas mengingat dana insentif
riset sinas merupakan dana dukungan operasional; 2. Tidak melakukan perjalanan luar negeri dengan dana insentif riset sinas; 3. Proposal harus lengkap sesuaiPedoman Insentif Riset Sinas Tahun 2014; 4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai mengacu pada Standar Biaya Masukan T.A 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan; 5. Melengkapi seluruh dokumen dengan lembar pengesahan dan proposal biaya ditandatangani oleh pejabat lembaga yang terlibat dan
dibubuhi stempel. 6. Disenstif untuk Konsorsium , contoh (BAGAIAMANA JIKA BELUM ADA INDUSTRI/BERSIFAT INOVASI MURNI?) :
1. Konsorsium Penelitian wajib melibatkan industri pengguna yang akan melakukan peningkatan kapasitas ipteknya. 2. Difusi Teknologi wajib ada industri baik sebagai tenan atau sebagai pelaku difusi teknologi.
SIFAT KHUSUS PENGADAAN : TIPE KONTRAK LITBANG
MARKET PENGADAAN LITBANG BERSIFAT – PRE-KOMERSIAL :
1. DEMAND : SPESIFIKASI KHUSUS / BELUM TERSEDIA UMUM.
2. SUPPLY : BELUM TERSEDIA DI PASARAN UMUM DAGRI/ SANGAT TERBATAS.
TIPIKAL JENIS PENGADAAN.
1. R&D WORKS : Fasilitas Penunjang Litbang : Bangunan, Tanah Lokasi Uji.
2. R&D SUPPLIES, produk antara yang disediakan: Bahan dan Material (habis pakai / kadaluwarsa) untuk R&D, pembuatan prototype
1. WUJUD FISIK BERUPA BELANJA MODAL TETAPI SIFATNYA SEPERTI BELANJA BARANG
3. R&D SERVICES : Man Hour Researcher.
SYARAT PENGADAAN KHUSUS LITBANG YANG DIDANAI PUBLIK YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. ASPEK BUDGET : JUMLAH KOMITMEN/ALOKASI, MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN. BUDGET.
2. ASPEK HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL : HAK & KEWAJIBAN PENELITI.
3. ASPEK LEGAL : “LEGAL WAIVER” UNTUK KEPENTINGAN LITBANG, MISAL MATERIAL B3 DSB.
KEBIJAKAN UMUM
1. Scaling Up Risnas kombinasi dengan mekanisme Endowment Fund LPDP Kemkeu, pengurangan hambatan
1. Insentif Standar Biaya : Kompetisi dengan peneliti asing (anti Brain Drain)
2. Mementingkan Post Activities Akuntabilitas.
2. MAINSTREAMING INOVASI KE PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMBENTUKAN INSTITUSI INTERMEDIARIS : KANTOR ADMINISTRASI LITBANG – TAKE OVER BEBAN ADMINISTRASI LITBANG DARI PENELITI
FUNGSI
1. Pencarian/Penyiapan Potensi Pendanaan.
2. Membantu secara proaktif peneliti untuk aplikasi.
3. Mengadministrasikan proses pengadaan.
1. Terutama di Belanja Modal Peralatan, Bangunan
2. Belanja Barang habis Pakai
4. Mengadministrasikan pelaksaanan kegiatan litbang.
5. Menyusunn laporan pemantauan dan evaluasi.
ALTERNATIF -POSISI/BENTU
1. ALTERNATIF? :Berada di KMRT (Terikat peraturan APBN)?
2. BLU?
1. Berada di LPDP?
2. Berada di BUMNIS?
REPOSISI PERAN DRN UTK RISET MULTISTAKEHOLDER PRODUK DEVELOPMENT (POLICY DAN HIGH POLICY/INTERMEDIARIES)
1. Penentuan area riset/Perumusan riset project.
2. Pencarian Sumber Pendanaan
3. Membantu Pengelolaan keuangan Trust Fund.
4. Pembentukan dan Penentuan Partner Riset / Konsorsium
5. Pengadaan dan Kontrak Jangka Panjang Riset (termasuk standar kontrak)
6. Membantu aspek legal, termasuk HAKI peneliti.
7. Monitoring dan Evaluasi Riset
8. Akuntabilitas Keuangan (Publikasi dan Audit Independen)
9. Forum Pengambilan Keputusan.
QUICK WIN : SUBSTANSI BARU PERLU PAYUNG HUKUM
1. Pemilihan Program Riset Strategis sebagai “Prototype mekanisme kelembagaan, pendanaan, pengadaan” : Kapal Selam Indonesia?
2. Perluasan Sumber Dana Abadi Riset : Anggaran Pendidikan (LPDP) dan Presentasi kontrak (2%?) pengadaan barang dan jasa import untuk mendorong produksi dlaam negeri.
3. Revisi KMK Nomor 18 tahun 2012 : Badan Layanan Umum LPDP :
1. stuktur dan cakupan area RISPRO.
2. Pembentukan unit Intermediaries Riset.
4. Penerbitan Standar Biaya Khusus Remunerasi Penelitian (Daya Saing):
1. Profesional A : WNI/WNA berpengalaman Internasional
2. Profesional B : WNI berpengalaman domestik.
5. Penerbitan standar Akutansi Litbang : Post Evaluation dan Rekategorisasi Aset hasil Litbang (Redefinisi belanja modal litbang)
6. Penugasan / Role Sharing institusi Litbang K/L Pemda.
7. Pembentukan ULP khusus Litbang.
8. Penerbitan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa khusu Inovasi (Quality Based)
9. Reposisi DRN
10. Pre-Commercial Procurment Procedure :
1. Pembelian produk-produk dalam negeri yang berada dalam kondisi Litbang.
2. Negoisasi Langsung/Beauty Contest