GERAKAN PENINGKATAN PENGETAHUAN BIDANG SUBSTANTIF (GP2BS)

MODUL

SUBSTANSI HAK ASASI MANUSIA

Oleh.

Muh. Khamdan

Editor.

Eka Ari Wibawa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (BPSDM) HUKUM DAN HAM

2012

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perspektif HAM tidak lahir dari ruang hampa (ahistoris), namun selalu berkaitan

dengan perkembangan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perspektif HAM

lahir dari upaya manusia dalam mendefinisikan makna kemanusiaan pada suatu konteks

sistem sosiopolitik dan kultur tertentu. Konsepsi HAM selalu terbentuk karena adanya

benturan antara kesadaran kolektif (collective consciences) dengan sebuah praktek

empirik tertentu yang secara dialektis terjadi sepanjang sejarah manusia (historis).

Melalui perspektif HAM manusia menemukan sudut pandang baru dalam

memahami relasi sosial, sistem kemasyarakatan, dan otoritas negara. Dengan memahami

locus dan momentum evolusi peradaban manusia, maka perspektif HAM bisa lebih

bermakna dan kontekstual dalam memahami masalah-masalah kemasyarakatan di

Indonesia. Mengikuti evolusi normatif HAM, gagasan HAM kemudian segera menjadi

rujukan moral dan politis bagi para korban-korban kekerasan, kelompok tertindas seperti

organisasi petani, buruh, urban poor, kelompok minoritas, atau indigenous people. HAM

seolah-olah menjadi rujukan ideologis dan digunakan sebagai instrumen perjuangan bagi

para kelompok tertindas dan kaum marginal. HAM di satu sisi sebagai suatu rujukan cita-

cita moral ideal kemudian berbaur dengan berbagai metode perjuangan. Pada titik ini

HAM kemudian menjelma menjadi suatu metodologi advokasi yang diperlengkapi

dengan berbagai pilihan strategi dan taktik.

Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan

penderitaan umat manusia merupakan titik awal yang membuka kesadaran tentang

konsep hak asasi manusia. Catatan sejarah telah memperlihatkan bahwa sejarah HAM

adalah sejarah korban. Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar

yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak asasi ini bukan diberikan atau

pemberian orang lain, golongan, atau negara, tetapi sudah melekat sejak seseorang sudah

memiliki nyawa meskipun masih di dalam kandungan.

B. Deskripsi Singkat Modul ini menjelaskan secara singkat tentang perkembangan perjuangan Hak Asasi

Manusia, HAM dalam sistem pemerintahan, dan pelayanan komunikasi masyarakat.

C. Hasil Belajar Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsepsi Hak Asasi Manusia 2. Menjelaskan sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia 3. Menjelaskan dinamika pelembagaan HAM di Indonesia 4. Menjelaskan sejarah HAM dalam Kementerian Hukum dan HAM 5. Menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab Negara 6. Menyebutkan instrumen-instrumen HAM 7. Menjelaskan pelayanan komunikasi masyarakat

D. Indikator Hasil Belajar 1. Meningkatnya pemahaman tentang konsepsi Hak Asasi Manusia 2. Meningkatnya pemahaman tentang sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia 3. Meningkatnya pemahaman tentang dinamika pelembagaan HAM di Indonesia

iii

4. Meningkatnya pemahaman tentang sejarah HAM dalam Kementerian Hukum dan HAM

5. Meningkatnya pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara 6. Meningkatnya pemahaman tentang instrumen-instrumen HAM 7. Meningkatnya ketrampilan untuk pelayanan komunikasi masyarakat

E. Materi Pokok Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Konsepsi Hak Asasi Manusia 2. Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia 3. Dinamika Pelembagaan HAM di Indonesia 4. Sejarah HAM Dalam Kementerian Hukum dan HAM 5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara 6. Instrumen-Instrumen HAM 7. Pelayanan Komunikasi Masyarakat

F. Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul ini adalah:

1. Peserta diklat dapat lebih memahami perkembangan perjuangan Hak Asasi Manusia 2. Peserta diklat dapat lebih mengetahui relasi HAM dalam sistem pemerintahan 3. Peserta diklat dapat lebih mengetahui bagaimana teknik pelayanan komunikasi

masyarakat.

iv

BAB II

PERKEMBANGAN PERJUANGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Konsepsi Hak Asasi Manusia Suatu istilah tentu sudah melampaui beragam proses adaptasi dalam budaya dan

lingkungan tertentu, demikian juga istilah hak asasi manusia (HAM). Dalam budaya satu

dengan budaya yang lain jelas akan memiliki persepsi yang berlainan terhadap satu istilah

HAM karena proses berfikir manusia telah mengalami indoktrinasi sekaligus respon

sosial dan lingkungan yang beragam.

Istilah HAM menurut bahasa Prancis droit dehome, dalam bahasa Inggris adalah human rights, sedangkan menurut bahasa Belanda memen rechten. Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa

sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya,

hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara, tetapi

sudah melekat sejak seseorang sudah memiliki nyawa meskipun masih di dalam

kandungan.

Oleh karena itu pula hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut, diabaikan,

dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan,

dan dilindungi. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara masyarakat yang

menjunjung ketuhanan dengan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai selain Tuhan.

Makna teosentris yang terkandung dalam definisi tersebut jelas mempertegas keberadaan

Tuhan dalam proses keberadaan manusia karena membunuh janin yang sudah bernyawa

merupakan bagian dari bentuk perampasan hak hidup manusia lain.

Berikut ini beberapa pengertian hak asasi manusia yang dikemukakan oleh para

ahli:

1. John Locke Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat

pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau sifatnya mutlak.

2. Koentjoro Poerbapranoto Hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya

dan sifatnya suci.

3. Mirriam Budiarjo Hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau

kehadiran manusia di dalam kehidupannya di masyarakat.

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan

setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Menurut Piagam Hak Asasi Internasional konsepsi HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebenarnya merupakan

perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt, yaitu The four Freedom yang terdiri atas:

- Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya - Kebebasan beragama - Kebebasan dari rasa takut - Kebebasan dari kemiskinan

Setelah membaca bab ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsepsi HAM,

sejarah perjuangan HAM di dunia, sejarah perjuangan HAM di Indonesia, dan

dinamika pelembagaan HAM di Indonesia

v

Dari istilah dan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa HAM memiliki

beberapa ciri khusus, setidaknya sebagai berikut:

a. Hakiki, artinya ada pada setiap diri manusia sebagai mahkluk Tuhan b. Universal, artinya berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status,

ras, harga diri, gender atau perbedaan lainnya.

c. Permanen dan tidak dapat dicabut, artinya hak itu tetap ada selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun

d. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak lainnya.

Meskipun telah mendapati kesepakatan bahwa HAM memiliki ciri khusus baik

berupa hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dibagi, namun dalam praktik di

tengah komunitas masyarakat berbangsa dan bernegara, HAM ternyata mengalami

perbedaan. Kenyataan ini dapat dilihat pada negara liberal dengan negara sosialis, negara

barat dengan negara timur, negara muslim dengan negara non-muslim, dan sejumlah

perbedaan sosial lainnya. Masing-masing perbedaan yang terjadi merupakan bagian dari

wujud adaptasi antara konsepsi HAM dengan filosofi dan budaya lokal yang dianut pada

bangsa tertentu.

Negara liberal pada dasarnya memberikan prioritas pada hak sipil dan politik,

namun kurang memperhatikan hak ekonomi, sedangkan negara sosial cenderung

memberikan hak prioritas ekonomi dan sosial dan memberikan batasan dalam hak politik.

Demikian juga negara Barat yang selalu memproklamirkan sebagai pendukung HAM,

namun justru sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membatasi keberadaan

agama tertentu.

B. Macam-Macam HAM Sejalan dengan kebebasan informasi serta semakin sempitnya ruang pergaulan

manusia di dunia, maka memunculkan banyaknya macam-macam hak asasi manusia,

antara lain:

1. hak asasi pribadi (personal right), misalnya hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi, dan

hak hidup.

2. hak asasi ekonomi (property right), misalnya hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, mengadakan kontrak atau perjanjian, mendapatkan

pekerjaan layak, dan keselamatan kerja.

3. hak asasi politik (political right), misalnya hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemeerintah, hak memilih dan dipilih,

mendirikan partai politik atau organisasi, dan mengajukan kritik.

4. hak asasi sosial dan kebudayaan (social dan cultural right), misalnya hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangan kebudayaan, dan perlindungan

teknologi.

5. hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality).

6. hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata peradilan dan perlindungan hukum (procedural right), misalnya hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam

peradilan, pembelaan hukum, penerapan asas pradga tak bersalah, dan sebagainya.

C. Sejarah Perjuangan HAM di Dunia Latar belakang sejarah HAM pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia

terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari

pemegang kuasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman atau sistem

tirani. Oleh karenanya, sejarah HAM dapat ditinjau ulang dari berbagai peristiwa dunia

vi

yang selalu memperkuat keberadaan tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa,

penjajahan sesama manusia, ketidakadilan yang tersistemkan, sekaligus penghilangan

nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan

beraneka ragam, perkembangannya dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

1. Perkembangan HAM Zaman Nabi Musa Pada masa sejarah Nabi Musa, sangat terkait dengan perjuangan pembebasan

bangsa Yahudi dari tradisi perbudakan. Banyak para ahli sejarah meyakini bahwa Nabi

Musa hidup sezaman dengan masa Ramses II atau Menephthah anak dari Ramses I,

pada 1223 SM. Era ini dianggap sebagai masa migrasi secara besar-besaran yang

dilakukan oleh bangsa Israel dari negeri kekuasaan Firaun, Mesir, dengan iringan 12

suku.

Kemasyhuran Nabi Musa dihormati oleh banyak peradaban besar dunia, baik

Yahudi, Nasrani, Islam, maupun yang tidak beragama. Setidaknya Nabi Musa

merupakan tokoh politik besar yang telah memberikan perlawanan terhadap

pemerintahan tirani Firaun serta mampu menghadirkan tatanan komunitas barunya

yang lebih beradab dalam nilai-nilai kemanusiaan melalui proses eksodus

menyeberangi Laut Merah menuju kawasan Palestina. Sangat dimaklumi jika Nabi

Musa memiliki kemampuan dalam bidang politik dan pemerintahan karena sejak kecil

sampai berusia 18 tahun, berada dalam perawatan sekaligus tinggal di istana.

Dalam upaya membangun masyarakat yang beradab itulah muncul adanya 10

perjanjian yang diyakini sebagai 10 perintah Allah. Dalam bahasa Inggris, disebut

dengan Ten Commandments yang ditulis Nabi Musa di atas sobekan kulit-kulit

binatang atau batu. Tentu pada zaman peradaban Mesir kuno, 10 perintah tersebut

mendapatkan perlawanan dari bangsa Israel sendiri karena telah berkembangnya

keyakinan politeisme, atau mengakui banyaknya Tuhan yang diwujudkan dengan

banyaknya berhala sesembahan.

10 perintah dapat dilihat pada Kitab Keluaran 20:2-17 dan Kitab Ulangan 5:6-

21, sebagai berikut:

1) Jangan menyembah berhala, berbaktilah dan cintailah Tuhan 2) Sebutlah nama Allah dengan hormat 3) Kuduskanlah hari Tuhan 4) Hormatilah ibu bapakmu 5) Jangan membunuh 6) Jangan berbuat cabul 7) Jangan mencuri 8) Jangan bersaksi dusta 9) Jangan ingin berbuat cabul 10) Jangan ingin akan milik orang lain

Berdasarkan 10 perjanjian tersebut, sangat jelas bahwa Nabi Musa mengajarkan

adanya keseluruhan dimensi hukum dalam kehidupan bangsa Israel pada masanya itu,

baik menyangkut aspek Ketuhanan maupun nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Dengan demikian, telah terkandung adanya kewajiban sekaligus jaminan hak untuk

beragama, hidup, ekonomi, dan budaya.

2. Perkembangan HAM Zaman Hammurabi Hammurabi merupakan raja keenam dari kedinastian Babylonia yang diberikan

nama asli Hammurabi Yahola, diperkirakan lahir sekitar 1792 SM dan meninggal

1750 SM. Kemampuan berorganisasi sosok Hammurabi terungkap lewat surat yang ia

kirim untuk para bawahannya, bisa dibilang Hammurabi adalah seorang administrator

yang handal dan mampu mengatur segala aspek dalam pemerintahannya.

vii

Kesuksesannya dalam membangun Babylonia menjadikan Hammurabi sebagai

pemimpin berpengaruh di Asia Barat pada jamannya. Bahkan ia mengendalikan jalur

perdagangan barat.

Hammurabi terkenal telah menaklukkan banyak kerajaan dalam kekuasaannya,

yang seiring perjalanan waktu maka sejarah tentang kekuasaannya dapat dilihat dari

adanya kode hukum negara berupa code of Hammurabi atau Hukkum Hammurabi, salah satu dari beberapa hukum tertulis yang dibuat pada zaman peradaban kuno.

Sangat dimaklumi jika hukum Hammurabi menjadi tonggak hukum di zaman modern

karena pada masa itu hukum hanya berasal dari titah raja, sehingga tidak ada standar

yang sama sekaligus mengikat bagi seluruh rakyat.

Munculnya hukum Hammurabi setidaknya dikisahkan sebagai berikut:

Pada suatu ketika, Raja Hammurabi marah karena pengauasa-penguasa daerah di

wilayah kekuasaannya tidak mematuhi perintahnya untuk mengirimkan pasukan dalam

upaya melakukan ekspansi kerajaan. Oleh karena itu, dipanggillah semua penguasa

daerah untuk menghadap ke kerajaan.

Para pimpinan daerah dari berbagai suku di wilayah Afrika dan Asia Barat

akhirnya berdatangan dengan baju kebesaran masing-masing sebagai kebanggaan

identitas. Tentu saja kepala-kepala daerah tersebut hadir dengan pakaian yang warna

warni dan beragam bentuk sesuai dengan karakter budayanya masing-masing,

sehingga ada yang mengenakan jubah sutra, mengenakan beragam perhiasan emas dan

logam mulia, baju dari kulit binatang, pakaian bulu binatang, dan bahkan yang hanya

sekadar mewarnai badan dengan cat.

Dari sinilah Hammurabi menjumpai ketidaksamaan rakyatnya sehingga perlu

adanya aturan agar menjadi masyarakat yang tertib dan rapi dalam hal kedinasan

pemerintahan dan semua bidang pelaksanaan sistem kenegaraan.

Hammurabi kemudian memilih orang-orang terpelajar dan menugaskan agar

disusun sustu hukum yang mengatur perilaku rakyatnya di wilayah kekuasaan kerajaan

Babylonia. Oleh karenanya terciptalah Code of Hammurabi yang terdiri atas 282

aturan, sekaligus bersifat spesifik dengan sanksi yang berat. Filosofi yang dianut pada

penyusunan Code of Hammurabi adalah Eye for Eye, Tooth for Tooth, filosofi law of retalitation atau filosofi balas dendam.

Beberapa bagian dari hukum Hammurabi, misalnya:

a. Seorang janda berhak mendapatkan warisan sejumlah yang diterima anak lelakinya. Hal ini menjadi suatu kemajuan peradaban karena pada masa itu perempuan

merupakan suatu komoditas yang sama sekali tidak memiliki hak, bahkan seorang

janda di anggap sebagai komoditas tanpa tuan sehingga dapat diambil siapapun.

b. Tukang batu yang membuat rumah, dan rumah itu ambruk sehingga menewaskan penghuni yang ada di dalamnya, maka tukang batu tersebut harus dihukum mati.

Aturan demikian sesungguhnya untuk menjamin adanya profesionalisme tukang

batu sekaligus adanya jaminan kualitas.

c. Seorang pemuka agama akan dibakar hidup-hidup jika didapati memasuki penginapan tanpa ijin. Hal ini jelas dimaksudkan untuk menjaga kehormatan

seseorang dalam menjalankan agama secara benar.

d. Seorang dokter yang pasiennya meninggal saat dalam penanganannya, maka dokter yang bertanggungjawab akan kehilangan sebelah tangannya. Aturan ini tentu

untuk menjamin hak hidup seseorang berdasarkan budaya pada zaman tersebut.

e. Seorang penghutang dapat menghapus hutangnya setelah tiga tahun jika penghutang tersebut menyerahkan isteri atau anaknya kepada sang pemberi hutang

sebagai penebus. Perlu disadari bahwa perempuan pada masa peradaban Babylonia

merupakan sustu komoditas yang tidak memiliki hak apapun atas dirinya sendiri.

Namun aturan ini sesungguhnya memiliki maksud untuk memberikan jaminan hak

ekonomi kepada masyarakat.

viii

Hukum Hammurabi tersebut dipahat pada prasasti batu dengan gambar di

atasnya menunjukkan sosok Raja Hammurabi yang menerima Code of Hammurabi

dan penghormatan dari dewa Babylonia, yaitu Dewa Marduk atau Shamash. Prasasti

tersebut sekarang disimpan di Musee du Louvre, Paris.

Prasasti batu itu memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan lebar 70 cm. Di bawah

relief Raja Hammurabi dan Dewa Marduk tersebut dipahatkan hukum Hammurabi

yang terdiri atas 282 pasal dalam bahasa Akkadian. Prasasti ini ditemukan pada tahun

1901 oleh seorang egyptologist (ahli tentang Mesir) bernama Gustave Jequier di

Khuzestan, Iran.

3. Perkembangan HAM Zaman Nabi Muhammad Dalam frame pemikiran umat Islam, Nabi Muhammad merupakan model ideal

(uswatun hasanah) yang telah mengajarkan kebenaran dengan ucapan dan

mengamalkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Salah satu model peletakan pondasi

HAM adalah penghargaan atas keberbedaan masyarakat atau multikulturalisme

dengan mengkaji proses pembentukan masyarakat Madinah yang memiliki piagam

kesepakatan bersama berwujud Piagam Madinah (Mitsaq Al-Madinah) pada 622 M.

Sebelum konstitusi Madinah (Piagam Madinah) disepakati, Nabi Muhammad

telah menjajaki komposisi demografis agama dan sosial penduduk Madinah melalui

sebuah sensus, sehingga didapatkanlah unsur penduduk Madinah berjumlah 10.000

orang, dengan komposisi 1500 orang penduduk muslim, 4000 orang Yahudi, dan 4500

orang Musyrik Arab. Langkah ini untuk menemukan kesamaan misi membangun

negara kota yang baru bersama orang-orang yang berasal dari geografis, suku, dan latar belakang budaya berbeda.

Di Arab pra-Islam, suku adalah kesucian yang tidak dapat ditinggalkan atau

dilebur dengan suku lain karena dianggap suatu aib kesalahan jika terjadi peleburan.

Untuk menghapus tradisi lama demikian, Nabi Muhammad mengumpulkan tiga

kelompok sosial utama Madinah, supaya keberagaman komposisi masyarakat yang

ada mampu disatukan atas penghargaan kesamaan dan kesederajatan. Terwujudlah

Piagam Madinah yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia terdiri dari 47 pasal.

Dari keseluruhan pasal di atas, Konstitusi Madinah mempunyai empat prinsip:

a. sesama anggota kesepakatan tidak boleh saling mengganggu dan harus patuh. b. adanya kemerdekaan dalam pelaksanaan kehidupan beragama. c. daerah Yatsrib sebagai wilayah terlindungi, jika ada gangguan berarti menjadi

tanggung jawab bersama.

d. Rasulullah sebagai pemimpin atas komunitas Madinah. Menurut Brian OConnell mengenai masyarakat Madinah yang lebih cenderung

disoroti pada konsep kewarganegaraan, mendapatkan kesimpulan bahwa ada aspek-

aspek yang menunjukkan masyarakat Madinah sudah dalam kebudayaan modern

dengan adanya:1) freedom of religion, speech, and assembly, 2) protection of our

safety and property, 3) the right of association.

Model masyarakat Madani multikultural yang telah diperankan Rasulullah di

Madinah dengan Piagam Madinah setidaknya mencerminkan sistem pemerintahan

yang tidak baku (kaku), tetapi menampilkan sejumlah prinsip-prinsip kemanusiaan dan

keadilan, meliputi inklusivisme, egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.

Piagam Madinah ini menjadi konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat

manusia, karena telah melibatkan strategi diplomasi yang ulung dari beberapa unsur

sekaligus menjadi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Diplomasi-

diplomasi yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sebagai penegakan Piagam Madinah

telah terbukti sangat menjunjung nilai-nilai HAM karena tidak diiringi adanya

peperangan.

ix

4. Perkembangan HAM di Inggris Dalam catatan perkembangan HAM yang ada selama ini, telah terjadi loncatan

sejarah dengan menjadikan Inggris sebagai negara yang pertama kali memperjuangkan

HAM kendati juga menyandang sebagai negara penjajah bangsa lain di berbagai

belahan dunia. Catatan sejarah masa-masa sebelumnya seolah sengaja ditiadakan.

Adapun sejarah perkembangan HAM di Inggris, antara lain:

1) Munculnya Piagam Magna Charta Piagam Magna Charta lahir pada 15 Juni 1215 M atau 600 tahun setelah

adanya Piagam Madinah di jazirah Arab masa Nabi Muhammad. Pada awal abad

ke-12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John

Lackland yang justru bertindak secara sewenangwenang terhadap rakyat dan para bangsawan Inggris.

Oleh karenanya, kaum bangsawan memaksa Raja John Lackland untuk

membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta (Piagam Agung) guna

membatasi kekuasaan seorang raja.

Magna Charta dicetuskan dengan prinsip dasarnya memuat pembatasan

kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tidak

seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta

kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya,

kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

a. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

b. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut :

1. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.

2. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.

3. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar

tindakannya.

4. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

2) Munculnya Piagam Petition of Rights Piagam ini lahir pada 1628 M. Dokumen ini berisi pernyataan mengenai hak-

hak rakyat beserta jaminannya, antara lain berupa pajak dan pungutan istimewa

harus disertai persetujuan, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara

di rumahnya, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan

damai.

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pernyataan-pernyataan mengenai hak-

hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja

di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak

sebagai berikut :

a. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. b. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. c. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

3) Munculnya Undang-Undang Hobeas Corpus Act, Undang-Undang yang dibuat pada 1679 ini, mengatur tentang penahanan

seseorang. Isinya antara lain:

x

a. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. b. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

4) Munculnya Undang-Undang Bill of Rights Undang-undang yang diterima parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan

terhadap Raja James II pada 1689, yang berisi kebebasan dalam pemilihan anggota

parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, serta hak warga negara

untuk memeluk agama menurut kepercayaannya.

5. Perkembangan HAM di Amerika Serikat Perkembangan HAM di Amerika Serikat, ditandai dari adanya peristiwa berikut:

1) Munculnya Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence of The United States).

Deklarasi ini dilandasi oleh pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang

merumuskan hak-hak alamiah, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life,

liberty, and property), yang pada akhirnya menjadi pegangan bagi rakyat Amerika

dalam memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya pada 4 Juli 1776,

suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara

bagian, merupakan piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan

Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan

kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. John Locke menggambarkan keadaan status alamiah, ketika manusia telah

memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Demikian juga John Locke berpendapat

bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya

dilindungi oleh negara.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika

sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia

dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu

memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas

Jefferson. Presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai pendekar hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy

Carter.

2) Munculnya Deklarasi Atlantic Charter Deklarasi yang muncul pada 1941, bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia

II yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt yang menyebutkan The Four Freedom

(empat macam kebebasana) antara lain

a. Kebebasan beragama (freedom of religion); b. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech and thought) c. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear); d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom of want).

6. Perkembangan HAM di Perancis Perkembangan HAM di Perancis, ditandai dari adanya peristiwa berikut:

1) Munculnya Deklarasi Declaration Des Droits De LHomme Et Du Citoyen, Deklarasi ini merupakan suatu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan

warga negara untuk melawan kesewenangan rezim dalam revolusi Perancis pada

1789. Deklarasi ini mengedepankan hak-hak atas kebebasan, kesamaan, dan

persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).

xi

Lafayette menjadi pelopor penegakan hak asasi manusia pada masyarakat

Perancis, dan berada di Amerika Serikat ketika revolusi Amerika meletus. Pada

1791, nilai-nilai HAM dicantumkan di dalam konstitusi Perancis yang kemudian

ditambah dan diperluas lagi pada 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-

pemikir besar seperti J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi dalam

deklarasi itu antara lain:

a. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. b. Manusia mempunyai hak yang sama. c. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. d. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta

pekerjaan umum.

e. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. f. Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan. g. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran h. Adanya kemerdekaan surat kabar. i. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat. j. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul. k. Adanya kemerdekaan bekerja dan melaksanakan kerajinan. l. Adanya kemerdekaan rumah tangga. m. Adanya kemerdekaan hak milik. n. Adanya kemedekaan lalu lintas. o. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

Tabel 1. Sejarah Perjuangan HAM di Dunia

No Kisah Peristiwa Tahun Nilai dan Prinsip HAM

1 Nabi Musa (10 Perintah) 1223 SM Tidak membunuh, tidak cabul,

tidak mencuri, tidak berdusta

2 Raja Hammurabi 1792 SM 282 aturan (Eye for Eye, Tooth for

Tooth)

3 Nabi Muhammad SAW 622 M 47 pasal (tidak saling mengganggu,

kemerdekaan agama

4 HAM di Inggris

a. Piagam Magna Charta 15 Juni 1215 Kemerdekaan hak penduduk dan

gereja

b. Piagam Petition of Rights 1628 Hak rakyat dan jaminannya

c. UU Hobeas Corpus Act 1679 Penahanan yang berdasar hukum

d. UU Bill of Rights 1689 Kebebasan pemilihan parlemen

5 HAM di Amerika

a. Declaration of Independence of The U.S.

4 Juli 1776 Hak hidup, kebebasan, hak milik

b. Atlantic Charter 1941 Hak beragama, berpendapat

6 Perancis

a. Declaration Des Droits De LHomme et Dis Citoyen

1789 Kebebasan, kesamaan,

persaudaraan

7. Pengakuan HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada 10 Desember 1948, PBB telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal

dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yaitu pernyataan tentang

HAM seluruh bangsa, sehingga 10 Desember diperingati sebagai hari HAM. Isi pokok

deklarasi itu tertuang dalam Pasal 1 yang menyatakan: Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal

dan budi, dan hendaknya bergaul satu sama lain persaudaraan.

xii

Sejarah penyusunan UDHR diawali setelah berakhirnya perang dunia kedua,

pada 1946, disusunlah rancangan piagam HAM oleh organisasi kerja sama untuk

sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota dalam komisi

HAM (commission of human right) dengan pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt.

Baru 2 tahun kemudian, 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang

diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut,

yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut,

48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan bahwa setiap

orang mempunyai hak sebagai berikut:

1) Hidup 2) Kemerdekaan dan keamanan badan 3) Diakui kepribadiannya 4) Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk

mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum,

dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah

5) Masuk dan keluar wilayah suatu negara 6) Mendapatkan asylum 7) Mendapatkan suatu kebangsaan 8) Mendapatkan hak milik atas benda 9) Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan 10) Bebas memeluk agama 11) Mengeluarkan pendapat 12) Berapat dan berkumpul 13) Mendapat jaminan sosial 14) Mendapatkan pekerjaan 15) Berdagang 16) Mendapatkan pendidikan 17) Turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat 18) Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamirkan pernyataan sedunia tentang HAM itu sebagai

tolak ukur semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan

hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Hal ini

menjadikan semua anggota PBB berkewajiban menerapkan nilai-nilai HAM.

D. Sejarah Perjuangan HAM di Indonesia 1. Pra-Kemerdekaan

Sejarah pemikiran dan perjuangan politik atas HAM di Indonesia

sesungguhnya sudah dimulai beberapa bulan sebelum proklamasi. Perjuangan politik

yang diwarnai adanya perdebatan-perdebatan itu terjadi di dalam rapat-rapat Badan

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika

membahas gagasan ide negara dan dasar negara. BPUPKI terbelah menjadi dua

kelompok mengenai dasar negara. Kelompok pertama sebagai wakil Islam

menginginkan negara berdasarkan Islam, sedangkan kelompok kedua sebagai wakil

kalangan nasionalis sekuler.

Tabel 2. Anggota BPUPKI berdasarkan ideologi

No Ideologi Islam Nasionalis Sekuler

1 K.H. A. Sanusi (PUI) Dr. Rajiman

2 Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) Sukarno

3 K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) Muhammad Hatta

xiii

4 Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah) Profesor Supomo

5 K.H.A. Wahid Hasyim (NU) Muhammad Yamin

6 K.H. Masykur (NU) Wongsonegoro

7 Sukiman Wiryosanjoyo (PII) Sartono

8 Abikusno Cokrosuyoso (PSII) R.P. Suroso

9 Agus Salim (Penyadar) Dr. Buntaran Martoatmojo

10 K.H. Abdul Halim

Pada 1 Juni 1945, Sukarno berpidato tentang pentingnya pemisahan agama dan

negara. Sukarno juga menawarkan paradigma baru dasar negara dengan

mengembangkan lima asas yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Sebelumnya,

Profesor Supomo sudah menawarkan konsep negara integralistik yang berbeda dengan

negara individualistik menurut John Locke maupun negara kelas menurut Karl Marx.

Negara individu berangkat dari adanya hasil kontrak individu-individu yang

bebas karena individu adalah pusat kekuasaan. John Locke, pemikir politik dari

Inggris, menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hakhak alamiah yang tidak dapat dilepaskan. Hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak

kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan. Pemikiran John Locke ini dikenal

sebagai konsep HAM yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan HAM di

berbagai belahan dunia. Sedangkan negara kelas adalah perpanjangan tangan kelas

dominan di masyarakat, yaitu yang memiliki modal.

Berbeda dengan konsep negara individualistik maupun negara kontrak, negara

integralistik merupakan suatu susunan masyarakat integral, segala golongan, segala

bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain, dan sebagai persatuan

masyarakat yang organis. Dalam pandangan Supomo, sistem kekeluargaan

warganegara diwujudkan dengan kesadaran tentang tugas dan peran indivisu sebagai

bagian dari keluarga besar yang terbangun. Individu adalah manusia yang bebas

namun memiliki tugas dan kewajiban terhadap keluarga besar negara yang terbentuk.

Dari sudut pandang tersebut, perlawanan terjadi dari kalangan Islam karena

kebebasan pribadi dianggap bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menekankan

pengaturan menyeluruh segala aspek kehidupan manusia. Untuk itulah negara tidak

bisa dipisahkan dengan agama, pun agama bukan urusan pribadi tetapi urusan negara.

Kebebasan pribadi dianggap sebagai jalan pikiran sekuler yang berniat mengunci

agama dalam mengurus kehidupan umatnya. Perdebatan itu dapat diketahui dari

rancangan undang-undang dasar 1945.

Pasal 28 bab X dalam rancangan UUD 1945 berbunyi bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama apapun dan untuk

menjalankan ibadahnya sesuai agama masing-masing. Bab ini oleh kelompok Islam dianggap terlalu mengedepankan kebebasan pribadi yang berlawanan dengan ajaran

Islam karena menjamin kebebasan untuk berpindah agama. Maka setelah melewati

perdebatan, dirubahlah menjadi negara menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat sesuai dengan agama masing-

masing. Bagi kelompok Islam, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menutup kemungkinan untuk pindah-pindah agama.

Perdebatan soal dasar negara terus berlanjut sampai menghasilkan Piagam

Jakarta yang ditandatangani Sembilan orang, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Muhammad

Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mohammad Yamin, Ahmad Subardjo, K.H.A. Wahid

Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso, H. Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakkir. Di

dalam Piagam Jakarta ini, semula tercantum dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. yang melalui berbagai persidangan berubah dengan dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini jelas adanya penjaminan HAM yang menuntut

xiv

netralitas negara dari setiap keyakinan yang ada. Negara adalah negara hukum yang

meletakkan warga negara dalam jarak yang sama dengan hukum.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan

sebebasnya, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam

pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diakibatkan tidak adanya hak yang dapat

dilaksanakan tanpa memperhatikan hak orang lain. Oleh karena itu, setiap hak akan

dibatasi oleh hak orang lain.

2. Lahirnya Komisi Nasional HAM Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM) dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan,

penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-

persoalan hak asasi manusia. Pada saat yang sama menunjuk pensiunan ketua

Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para

anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi

Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI

dan PBB yang diadakan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1991. Pada tanggal 7

Desember 1993, diperoleh 25 (dua puluh lima) nama yang merupakan figur nasional

dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM.

Tabel 3. Anggota Komnas HAM Pertama

No Nama No Nama

1 Hj. Aisyah Amini, S.H. 14 Prof. Dr. Ch. Himawan, S.H

2 Dr. Albert Hasibuan, S.H. 15 B. N. Marbun, S.H

3 Ali Said, S.H. 16 Marzuki Darusman, S.H

4 Asmara Nababan, S.H. 17 Prof. Miriam Budiardjo, M.A

5 Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H. 18 Prof. Dr. Muladi, S.H

6 Drs. Bambang W. Soeharto 19 Munawir Sjadzali, S.H.

7 Dr. H. A. A. Baramuli, S.H. 20 Dr. Nurkholis Madjid

8 Clementino Dos Reis Amaral 21 Roekmini Koesoemo Astoeti

9 Ig. Djoko Moelyono 22 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H

10 H. R. Djoko Soegianto, S.H. 23 Soegiri, S.H

11 Gani Djemat, S.H. 24 Prof. Soetandyo Wignjosoebroto,

12 Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H 25 Prof. Sri Martosoewignjo, S.H

13 K. H. Hasan Basri

3. HAM Era Reformasi Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah dipengaruhi oleh

perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun 1998. Sidang Istimewa

MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi

manusia dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945

(tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen

konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No.

XVII/MPR/1998. Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara

berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi

manusia.

xv

Tabel 4. Rumusan HAM di dalam UUD 1945 Bab X tentang HAM

No Pasal Isi HAM

1 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya

Hak hidup

2 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hak

berketurunan

3 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi

Hak anak

4 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia

Hak

Pengembangan

diri

5 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum.

Hak persamaan

hukum

6 28 D (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak bekerja

7 28 D (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan

Hak persamaan

pemerintahan

8 28 D (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan Hak

kewarganegaraa

9 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali.

Hak beragama

10 28 E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat.

Hak berserikat

11 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia

Hak komunikasi

12 28 G (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan

yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh

suaka

politik dari negara lain.

Hak suaka

13 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak

memperoleh

pelayanan kesehatan.

hak hidup

sejahtera

14 28 H (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat

Hak jaminan

sosial

15 28 H (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik

tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh

siapa pun.

Hak milik

pribadi

Catatan: angka dalam (..) adalah tahapan amandemen UUD 1945

xvi

Tabel 5. Rumusan HAM di luar Pasal 28

No Pasal Isi HAM

1 Bab XII

Pasal 30

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara

Hak usaha

pertahanan

2 Bab XIII

Pasal 31

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Hak pendidikan

3 Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara

Hak fakir miskin dan

anak telantar

4 Pasal 34 (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial

bagi seluruah rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan.

Hak jaminan sosial

5 Pasal 34 (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak.

Hak fasilitas

pelayanan kesehatan

dan umum

Strategi penegakan HAM pada periode reformasi ini dilakukan melalui dua

tahap yaitu status penentuan dan tahap penataan peraturan secara konsisten. Selain itu,

pemerintah mencanangkan Rencana Aksi Nasional HAM pada 15 Agustus 1998 yang berpegang pada 4 pilar, yaitu:

1. Persiapan pengesahan perangkat dan pendidikan internasional dibidang HAM. 2. Pemantapan informasi dan pendidikan bidang HAM 3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM 4. Pelaksanaan isi perangkat internasional HAM yang disahkan oleh undang-undang.

Reformasi yang bergulir semakin memantapkan tekad Indonesia dalam penghormatan HAM. UUD 1945 yang pada kelahiran awalnya memuat sedikit

jaminan perlindungan HAM, kemudian dilengkapi dengan perubahan kedua UUD 1945 melalui perumusan bab tersendiri tentang HAM yang terdiri dari sepuluh pasal.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, landasan hukum bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia semakin diperkokoh. Sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 6 dari 7 instrumen pokok HAM intemasional, yaitu Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan Lainnya yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

E. Latihan Untuk lebih memantapkan pengertian saudara mengenai pengertian konsep dasar

HAM, cobalah latihan di bawah ini.

1. Apa yang saudara ketahui tentang pengertian Hak Asasi Manusia? 2. Jelaskan sejarah perjuangan HAM di dunia yang saudara ketahui berkaitan dengan

perjuangan masyarakat inggris!

3. Jelaskan nilai-nilai pengakuan Hak Asasi Manusia yang tercantum di UUD 1945 dalam tahapan amandemen!

F. Rangkuman Manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang

dilakukannya. Kebebasan dan hak-hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi

manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan. Hak-hak

xvii

tersebut tidak dapat diingkari, oleh sebab itu pengingkaran terhadap hak tersebut berarti

mengingkari harkat dan martabat manusia.

Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki

setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari

Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain,

golongan, atau negara, tetapi sudah melekat sejak seseorang sudah memiliki nyawa

meskipun masih di dalam kandungan. Hak dasar yang secara kodrati sebagai anugerah

dari Tuhan Yang Maha Esa ini melekat dan dimiliki setiap manusia, bersifat universal,

dan abadi, yang meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak

kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.

xviii

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

A. Institusionalisasi HAM Sebagai Kementerian Akibat Reformasi, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136

tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen. Demikian juga adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Peradilan Umum dikeluarkan dari

Departemen Kehakiman Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan masa transisi paling lama 5 (lima) tahun.

Setelah Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada

tanggal 7 Agustus 2000 sampai dengan 14 Agustus 2000, Presiden Republik Indonesia

KH. Abdurrahman Wahid merampingkan Kabinet Kesatuan dengan mengeluarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 tahun 2000 tentang pengangkatan

Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra.

Dengan demikian, perubahan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

disingkat Kemenkumham, didahului dengan nama pertamanya Departemen Kehakiman

(1945-1999) dengan menteri pertamanya Mr. Prof. Supomo, SH. Sejak reformasi berubah

menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001) dengan menteri Prof.

Dr Yusril Ihza Mahendra. Pada fase kepemimpinan Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra

berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004), yang

kemudian dilanjutkan oleh Baharudin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Prof. Dr.

Mohammad Mahfud MD, SH, SU, dan kembali pada Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra.

Pada akhirnya nama kementerian menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

(2004-2009) dengan menteri Hamid Awaludin dan Andi Matalata.

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara HAM memiliki tempat dan bersubjek pada setiap diri manusia atau individu. Hak

asasi yang dimiliki seseorang karena ia seorang manusia. Jadi pihak yang menikmati dan

bisa mengklaim suatu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah individu.

Sedangkan setiap hak asasi yang melekat pada individu membutuhkan adanya pihak

yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindunginya, yaitu negara.

Kewajiban negara untuk memenuhi (obligation to fulfil) menekankan pada upaya-

upaya positif negara melalui mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif. Ketiga

kewajiban negara ini secara jelas sebagai implementasi hak-hak sipil dan politik yang

mengandaikan adanya kombinasi kewajiban negara, baik yang bersifat negatif maupun

yang bersifat positif.

Tujuan nasional dalam menegakkan HAM tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yang berbunyi, Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta ikut serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan nasional tersebut terkandung misi dan visi bangsa Indonesia di bidang hak asasi manusia yang akan mewujudkan

masyarakat yang adil dan sejahtera, hak asasinya terjunjung tinggi, terpenuhi dan

terlindungi.

Setelah membaca bab ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan kewajiban dan

tanggung jawab Negara atas HAM, agenda pemajuan HAM, dan instrumen HAM

xix

Untuk mewujudkan itu semua, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang,

termasuk pembangunan Indonesia seutuhnya, dan hal tersebut membutuhkan proses

dalam waktu yang tidak pendek yang mengarah pada penghormatan, pemajuan,

pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Komitmen Pemerintah dalam

mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas

pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan

yang berkaitan dengan HAM.

Tabel 6. Tiga Kewajiban Negara Atas HAM

Kewajiban Batasan yang Dimaksud Contoh Pelaksanaan

Menghormati

Menghindari tindakan

intervensi atau mengambil

kewajiban negatif

Untuk hak hidup, negara berkewajiban tidak

melakukan pembunuhan

Untuk hak mendapat pekerjaan, negara

berkewajiban tidak menyingkirkan orang dari

pasar tenaga kerja

Melindungi

Kewajiban melindungi,

mengharuskan negara

mengambil kewajiban positif

Untuk hak hidup, negara harus mencabut

produk UU yang membenarkan hukuman

mati

Untuk hak mendapat pekerjaan, negara harus

mencabut produk hukum nasional yang

mengasingkan orang dari pasar kerja

Kewajiban melindungi, negara

melakukan investigasi,

penuntutan, penghukuman

terhadap pelaku, dan

pemulihan korban pasca

tindak pidana atau

pelanggaran HAM

Institusi penegak HAM, termasuk lembaga

yudisial dapat mengambil tindakan yang

diperlukan guna mencegah praktik kejahatan

pengurangan hak atau gangguan hak

Kegagalan negara untuk mengungkap suatu

kebenaran, penuntutan, dan penghukuman

terhadap pelaku dan pemulihan bagi korban

merupakan suatu pelanggaran HAM yang

baru atau disebut impunitas

Memenuhi

Kewajiban memenuhi

mengharuskan negara

mengambil tindakan-tindakan

legislasi, administrative,

peradilan, dan langkah lain

yang diperlukan untuk

memastikan bahwa para

pejabat negara atau pihak

ketiga melaksanakan

penghormatan dan

perlindungan HAM

Negara harus melatih institusi kepolisian dan

militer tentang bagaimana melakukan

tindakan menghadapi demonstrasi, criminal

agresif secara professional dan efesien

Untuk hak ekonomi, sosial, budaya, negara

memastikan bahwa lembaga-lembaga

pemerintahan harus mampu memberikan

pelayanan yang memadai kepada warga

negara tanpa diskriminasi

C. Agenda Pemajuan dan Perlindungan HAM Agenda pemajuan dan penegakan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari proses demokratisasi pada awal munculnya era reformasi. Pada Sidang Istimewa

MPR 1998 ditetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia yang merupakan Piagam HAM bagi bangsa Indonesia, melengkapi ketentuan

HAM dalam UUD 1945 yang pada belum diubah pada waktu itu.

Pada 1999, telah berhasil dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut memberikan landasan jaminan

penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM, serta landasan keberadaan Komnas

HAM yang semula hanya berdasarkan Keputusan Presiden. Satu tahun setelah itu,

xx

berhasil pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia, yang mengatur mekanisme hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM

berat.

Upaya lebih mendasar dan sangat monumental untuk menjamin perlindungan dan

penegakan HAM, adalah melalui Perubahan UUD 1945. Perubahan konstitusi mengenai

hak asasi manusia dibahas dan disahkan pada 2000, yaitu pada Perubahan Kedua UUD

1945. Perubahan tersebut menghasilkan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak

konstitusional warga negara, yang semula hanya terdiri dari tujuh butir ketentuan, yang

juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia,

sekarang telah bertambah secara sangat signifikan, yaitu menjadi 37 butir ketentuan.

Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 secara khusus diatur dalam Bab

XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah

beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945.

Karena itu, perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi saat menjadi lengkap

dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar di dunia yang

paling lengkap memuat ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu, apabila kita ingin memahami konsepsi tentang hak asasi manusia

itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum, yaitu UUD 1945, TAP MPR

Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

harus dilihat dalam satu kontinum. Bahkan, ketentuan tentang hak asasi manusia yang

telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu dapat dilihat

kesesuaiannya dengan berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang

hak asasi manusia serta instrumen hukum internasional lainnya.

Hak asasi manusia di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat

kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak EKOSOSBUD (ekonomi, sosial, dan budaya),

hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban

asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) yang meliputi hak untuk hidup,

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sejak reformasi berbagai produk hukum dilahirkan memperbaiki kondisi hak asasi

manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara lain, Tap MPR tentang

HAM, UU Pers, UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (UU Unjuk rasa),

UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU Susduk MPR, DPR,

dan DPRD, UU Otonomi Daerah, UU ratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan,

atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan

martabat, UU ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Rasial.

Dari sisi politik, 13 tahun reformasi berjalan, dapat disaksikan bahwa rakyat

Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu hak

atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas

kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, yang vital bagi

bekerjanya sistem politik dan pemerintahan demokratis telah dinikmati oleh sebagian

besar rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia telah pula menikmati hak politiknya, yaitu hak untuk turut serta

dalam pemerintahan di mana rakyat berperan serta memilih secara langsung para anggota

DPR dan DPRD pada tahun 1999 dan tahun 2004. Pada tahun 2004 untuk pertama kali

rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya rakyat di provinsi dan

di kabupaten, serta kotamadya memilih langsung Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sebelum ini belum pernah ada preseden perwujudan hak atas kebebasan politik dalam

sejarah Indonesia.

xxi

D. Instrumen-Instrumen HAM Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,

yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang

Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

Secara lebih jelas penegasan HAM dalam Perundang-undangan di Indonesia

sebagai instrument HAM nasional dapat dilihat sebagai berikut:

1. HAM dalam UUD 1945, yang teruraikan pada: a. Pembukaan alinea 1 yang menyatakan bahwa seseungguhnya kemerdekaan ialah

hak segala bangsa........ b. Pembukaan alinea 2 mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini memuat hak asasi politik berupa kedaulatan, dan mengandung hak asasi ekonomi berupa

kemakmuran dan keadilan.

c. Alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas........., ini merupakan pengakuan kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan.

d. Alinea 4, ......melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...... Hal ini menjelaskan bahwa negara memberikan jaminan hak asasi terhadap warga negaranya.

2. HAM dalam batang tubuh UUD 1945 diatur secara khusus dalam pasal 28A-28J. Dan secara umum HAM diatiur dalam pasal 27-34 UUD 1945

3. HAM dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang terdiri dari XI Bab dan 106 pasal. Merupakan rujukan dari undang-undang lainnya tentang HAM

yang memuat 10 hak dasar, yaitu hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan Melanjutkan

Keturunan, Hak Menggembangkan Diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas

Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan, Hak Turut Serta

dalam Pemerintahan, Hak wanita, dan Hak Anak

4. HAM dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Merupakan undang-undang yang merespon

isu-isu pelanggaran HAM pasca-tragedi 998. Di dalamnya mengatur dua pelanggaran

HAM berat, yaitu genosida dan pelanggaran kemanusiaan.

5. HAM dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.

6. HAM dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik.

7. Ratifikasi konvensi Anti Penyiksaan dalam UU No. 5 Tahun 1998. 8. Ratifikasi konvensi Anti Diskriminasi Ras dalam UU No. 29 Tahun 1999. 9. HAM dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998, yang memuat piagam HAM serta

pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM.

10. HAM dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Dimuat dalam arah penyelenggaraan negara, yaitu mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan

sosial, dan melindungi hak asasi manusia.

11. HAM dalam Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), yang bertugas untuk melaksanakan penyuluhan,

pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM.

12. HAM dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat

13. HAM dalam PP No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.

xxii

- Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku yang tidak terbukti bersalah.

- Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa pengembalian barang milik,

pembayaran ganti rugi untuk kehilangan, dan penggantian biaya untuk tindakan

tertentu.

14. HAM dalam Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

Adanya pemberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan dan peratifikasian

beberapa konvensi internasional tentang HAM oleh negara Indonesia, menunjukkan

bahwa secara de jure pemerintah telah mengakui HAM yang bersifat universal. Hal ini

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan penegakan hak-hak

asasinya tanpa adanya perbedaan.

Sedangkan instrumen HAM internasional yang telah diakui Indonesia tidak lain

adalah perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan

ditandatangani oleh sejumlah negara. Bentuk perjanjian itu bisa berupa konvensi

(perjanjian banyak negara), kovenan (konstitusi suatu organisasi internasional.), piagam,

atau protokol. Perjanjian-perjanjian tersebut harus diratifikasi atau diaksesi terlebih dulu

oleh negara (yang kemudian disebut sebagai Negara Pihak) sebelum berlaku di negara

yang bersangkutan.

Tabel 7. Instrumen Internasional

No Instrumen Internasional Mulai

Berlaku

Jumlah

Negara

Adopsi

Indonesia

Deklarasi /

Reservasi

1 Deklarasi Universal HAM 10/12/1948 153

2 Kovenan Internasional Hak-

Hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya

16/12/1966

3/1/1976

156 UU No.11/2005 Deklarasi

Pasal 1

3 Kovenan Internasional Hak-

Hak Sipil dan Politik

16/12/1966

23/3/1976

105 UU No.12/2005 Deklarasi

Pasal 1

4 Konvensi Internasional

Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial

21/12/1965

4/1/1969

170 UU No.29/1999 Reservasi

Pasal 22

5 Konvensi Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan

18/12/1979

3/9/1981

182 UU No.7/1984 Reservasi

Pasal 29

Ayat 1

6 Konvensi Menentang

Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman Lain,

manusiawi, dan Merendahkan

Martabat Manusia

10/12/1984

26/6/1987

141 UU No.5/1998 Deklarasi

Pasal 20

(1,2,3)

Reservasi

Pasal 30 (1)

7 Konvensi Hak-Hak Anak 20/11/1989

2/9/1990

192 Keppres No. 36

Tahun 2000

Reservasi

Pasal 1, 14,

16, 17, 21,

22, 29

E. Latihan Untuk lebih memantapkan pengertian saudara mengenai HAM dalam sistem

pemerintahan, cobalah latihan di bawah ini.

1. Jelaskan tanggung jawab negara Indonesia dalam perlindungan HAM! 2. Bagaimana agenda pemajuan dan perlindungan HAM yang saudara ketahui?

3. Sebutkan instrumen HAM nasional di Indonesia!

xxiii

F. Rangkuman Tujuan nasional dalam menegakkan HAM tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yang berbunyi, Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta ikut serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan nasional tersebut terkandung misi dan visi bangsa Indonesia di bidang hak asasi manusia yang akan mewujudkan

masyarakat yang adil dan sejahtera, hak asasinya terjunjung tinggi, terpenuhi dan

terlindungi.

Untuk mewujudkan itu semua, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang,

termasuk pembangunan Indonesia seutuhnya, dan hal tersebut membutuhkan proses

dalam waktu yang tidak pendek yang mengarah pada penghormatan, pemajuan,

pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

xxiv

BAB IV

PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DAN

RENCANA AKSI NASIONAL HAM

A. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Yankomas merupakan bentuk apresiasi pemerintah dalam pengimplementasian

perlindungan dan pemenuhan HAM, karena dengan adanya Yankomas diharapkan akan

menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dialami oleh

masyarakat. Yankomas merupakan pengejawantahan dari UU Nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik. Yankomas ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian

dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat, baik yang

dikomunikasikan maupun yang belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok

orang.

Yankomas menjadi salah satu unit bagian kerja di Kantor Wilayah Kementerian

Hukum yang berkoordinasi dengan Direktorat Yankomas pada Direktorat Jenderal Hak

Asasi Manusia, untuk menangani pengaduan dan pelaporan atas terjadinya tindakan yang

diduga melanggar HAM

Pengertian Pengaduan dan Laporan Pengaduan dalam KUHAP diartikan sebagai

pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak

yang berkepentingan, kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum

seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan

laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan

kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah

atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana.

Dari penjelasan tersebut, perbedaan antara laporan dan pengaduan hanya terletak

pada jenis hukum materiilnya atau jenis kejahatannya. Pada dasarnya laporan dan

pengaduan sama-sama mengandung pengertian sebagai pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal pelanggaran HAM masalah pengaduan dan laporan diatur

dalam UU Nomor 39 tahun 1999 dan UU Nomor 26 tahun 2000. Namur tidak dijelaskan

mengenai pengertian dari pengaduan maupun laporan tersebut.

Kalau melihat pada ketentuan dalam UU Nomor 26 tahun 2000, dalam hal tidak

diatur dalam UU tersebut maka hukum acara yang berlaku pada kasus pelanggaran HAM

berat, yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHAP. Sehingga perbedaan laporan dan

pengaduan pada kasus pelanggaran HAM bukan terletak pada jenis perbuatan atau tingkat

kejahatan, namun terletak pada pihak yang melakukan pemberitahuan yaitu Pengaduan

disampaikan oleh pihak yang dirugikan oleh pelanggaran HAM, yaitu korban.

Pengertian korban dalam PP Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi

dan Rehabilitasi terhadap korban Pelanggaran HAM berat, didefinisikan sebagai Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental

maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau

perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat,

termasuk korban adalah ahli warisnya. Sedangkan laporan bisa disampaikan oleh siapa

saja yang mengetahui telah atau sedang atau diduga akan terjadi pelanggaran HAM, baik

itu perorangan maupun kelompok.

Setelah membaca bab ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan pelayanan

komunikasi masyarakat dan Rencana Aksi Nasional HAM

xxv

B. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1. Sejarah RANHAM

Penyusunan RANHAM dikembangkan sebagai tindak lanjut dari konferensi

dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993. Konferensi ini meletakkan kerangka

yuridis bagi pembentukan RANHAM serta komitmen masyarakat internasional dalam

memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu rekomendasinya adalah,

agar setiap negara menyusun RANHAM yang mengidentifikasikan langkah-langkah

untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembentukan RANHAM didasarkan pada realita bahwa peningkatan pemajuan

dan perlindungan hak asasi manusia di suatu negara tergantung pada pemerintah dan

masyarakat untuk menghasilkan perubahan. Setiap negara memiliki agenda

RANHAM yang berbeda, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing

negara, dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Lebih dari 20 negara di dunia telah menyusun RANHAM sejak

diselenggarakannya konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993. Fokus

materi RANHAM di setiap negara akan berbeda satu dengan lainnya, tergantung pada

keunikan permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Cakupan program yang dimuat dalam RANHAM yang dikembangkan oleh

negara-negara di dunia selama ini adalah:

a. Ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional b. Pengesahan perundang-undangan tentang hak asasi manusia c. Peningkatan administrasi sistem peradilan d. Pengembangan tolok ukur di bidang ekonomi, sosial dan budaya e. Perlindungan terhadap kelompok rentan f. Pembentukan atau penguatan lembaga nasional hak asasi manusia g. Diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia h. Penguatan masyarakat sipil.

Rencana aksi nasional HAM merupakan panduan dan rencana umum untuk

meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dalam pemenuhan

HAM, sekaligus sebagai politik HAM negara untuk mewujudkan HAM bagi setiap

orang. Dengan demikian, akan memberikan arah bagi penyelenggara kekuasaan

negara dalam mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perjalanan

Rencana Aksi Nasional HAM telah melewati 3 (tiga) fase tahapan mengikuti visi

pembangunan jangka panjang pemerintahan yang ada.

Tujuan RANHAM juga untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan,

perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia dengan

mempertimbangkan nilai -nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, serta

ketertiban bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menekankan

collective responsibility pemerintah pusat dan daerah dalam implementasinya.

Kepanitiaan terdiri dari Panitia Nasional, Sekretaris Panitia Nasional, Panitia

Provinsi, Panitia Kabupaten/Kota. Untuk pemegang ketua Panitia Nasional adalah

Menteri Hukum dan HAM, dengan Wakil Ketua Mendagri, Menlu, Men PAN,

Menkopolkam, Menko Perekonomian, Menkokesra, dan Sekretaris Dirjen HAM.

Sedangkan anggota Panitia Nasional adalah pemerintah melalui 44 Kementerian atau

Lembaga Pemerintah di luar Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia serta Ombudsman RI.

Panitia Nasional bertanggungjawab kepada Presiden. Anggota Sekjen

Kementerian atau Lembaga, seluruh Menteri atau pimpinan lembaga wajib

melaksanakan RANHAM, pembentukan Pokja yang mewakili setiap Kementerian

atau Lembaga, Rakor Panitia Nasional dua kali setahun, kewajiban menyusun

Laporan Tahunan tentang pelaksanaan penghormatan, pemajuan, dan perlindungan.

xxvi

Panitia di daerah terdiri dari Ketua yang merupakan unsur dari Wakil Gubernur,

Bupati, Walikota. Wakil Ketua Kakanwil Kemenkumham. Sekretaris masing-masing

Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kantor Wilayah Kemenkumham

sebagai alternative pilihan. Anggota pemerintah SKPD terkait dan masyarakat yang

terdiri dari perwakilan akademisi maupun ormas juga dapat menjadi panitia

RANHAM.

Penerapan norma dan standar HAM didasarkan pada 10 kelompok HAM dalam

UU Nomor 39 Tahun 1999, disusun berdasarkan prioritas masalah yang pada saat ini

paling mengemuka. Sebanyak 10 kelompok hak dasar masing-masing adalah hak

untuk hidup dan isu strategis, seperti angka kematian ibu dan anak, pelayanan

kesehatan penderita HIV/AIDS, Napza dan Tuberkolosis. Termasuk bagi

Napi/Tahanan, Pembalakan Hutan (Ilegal Logging), Lingkungan Hidup, dan Sumber

Daya Alam (SDA). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan menjadi isu strategis

seperti mahalnya biaya perkawainan bagi pengemis dan orang miskin, angka kawin

siri, serta angka pertambahan penduduk.

RANHAM Periode I (1998-2003), RANHAM Periode II (2004-2009), dan

RANHAM Periode III (2011-2014) diimplementasikan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari pelayanan publik, dan melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan

politik yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karenanya, menuntut

pelaksana yang memahami HAM, professional dalam bidangnya, dan mengutamakan

kepentingan publik, serta menuntut komitmen dari semua elemen penyelenggara

kekuasaan negara.

C. Latihan Untuk lebih memantapkan pengertian saudara mengenai pelayanan komunikasi

masyarakat dan Rencana Aksi Nasional HAM, cobalah latihan di bawah ini.

1. Jelaskan mekanisme kerja Yankomas di daerah?

2. Jelaskan apa itu Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM! 3. Bagaimana struktur kepanitiaan RANHAM tingkat pusat?

D. Rangkuman Negara mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia

pada setiap warganya tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu

menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Perilaku tidak adil dan diskriminatif merupakan suatu

pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara

terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri),

termasuk juga kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat ( grossviolation of

human rights).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memayungi seluruh peraturan

perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi

Manusia. Oleh karenanya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia yang kemudian diiringi adanya Rencana Aksi nasional HAM.

Dengan dibentuknya Undang-undang ini agar terdapat sumber hukum yang tegas dalam

mengatur pelaksanaan penegakkan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia. Dalam

Undang-Undang tersebut negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini,

peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia

yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

xxvii

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan Dari adanya perkembangan di bidang produk hukum terkait dengan hak asasi kita

bisa menilai bahwa secara normatif ada kemajuan di bidang sipil dan politik sepanjang

perjalanan reformasi. Namun kemajuan normatif yang dicapai pemerintah di era

reformasi ini melahirkan pertanyaan besar terkait dengan implementasinya. Kemajuan

normatif itu menjadi tidak bermakna ketika tidak disertai dengan perubahan signifikan

dalam tataran implementasinya.

Di Indonesia ada banyak hambatan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam

orientasi pembangunan menjadi lebih berperspektif hak asasi. Hambatan itu di antaranya

adalah kekuasaan tidak lagi hanya ada di tangan negara tetapi telah banyak berpindah ke

tangan korporasi (multinasional) dan lembaga-lembaga internasional macam IMF, Bank

Dunia, WTO, dan lainnya. Faktor penghambat lain adalah tingginya praktek KKN di

jajaran badan publik yang dikelola pemerintah.

Kedua hal tersebut mempengaruhi orientasi kebijakan pembangunan nasional

sedemikian rupa sehingga kebijakan pembangun yang dijalankan pemerintah selama ini

bukan hanya tidak berdampak dalam mengatasi kemiskinan tetapi justru memperluas

kemiskinan. Hal ini diperparah dengan kebijakan pembangunan yang lebih banyak

memberi ruang bagi pemodal besar cenderung telah banyak mengorbankan hak-hak dasar

kelompok miskin.

B. Tindak Lanjut Hukum dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang

dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hukum dan HAM

juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan

mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan

hukumlah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi hukum dan HAM dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia

dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati

posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu

Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran,

tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara

mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya

secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain

berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan

ketuhanan.

xxviii

DAFTAR PUSTAKA

Ki Bagus Hadikusumo, Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin, (Yogjakarta:

Pustaka Rahayu, 1954)

LG. Saraswati, et.all, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, (Jakarta: UI Press, 2006)

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Satyo Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Universitas

Indonesia, 2003)

Sentot Setyasiswanto, Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi

Manusia, (Jakarta: Konras-IALDF, 2009)

Silalahi, Dasar-Dasar Indonesia Merdeka versi Pendiri Negara, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2001)

UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional hak sipil dan politik

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM