pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat...

6

Transcript of pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat...

Page 1: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
Page 2: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
Page 3: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
Page 4: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
Page 5: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
Page 6: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

jdih.kominfo.go.id...Surat Pemberitahuan Pembayaran Permohonan Baru yang selanjutnya disingkat SPP Permohonan Baru adalah surat pemberitahuan pernbayaran yang merupakan alat bukti

jdih.kominfo.go.id...Surat Pemberitahuan Pembayaran Permohonan Baru yang selanjutnya disingkat SPP Permohonan Baru adalah surat pemberitahuan pernbayaran yang merupakan alat bukti

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL · 2020. 9. 2. · 13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL · 2020. 9. 2. · 13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN …jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum... · 2017. 3. 31. · selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN …jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum... · 2017. 3. 31. · selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa

openstorage.gunadarma.ac.idopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1...BANTUAN KHUSUS MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ... Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat

openstorage.gunadarma.ac.idopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1...BANTUAN KHUSUS MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ... Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat

peraturan.bpk.go.id · Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana

peraturan.bpk.go.id · Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2018/04/9c68b... · Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2018/04/9c68b... · Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat

bidansmart.files.wordpress.com · Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi

bidansmart.files.wordpress.com · Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi

Sijunjung · Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,

Sijunjung · Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,

SINGKIL_3_2003.pdfSurat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah blangko yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan kepada Wajib Retribusi

SINGKIL_3_2003.pdfSurat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah blangko yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan kepada Wajib Retribusi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat · 2019. 11. 4. · Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat · 2019. 11. 4. · Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran

jdih.bps.go.id · selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang ... oleh pejabat penilai. ... diberhentikan sebagai Pegawai dengan kewajiban

jdih.bps.go.id · selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang ... oleh pejabat penilai. ... diberhentikan sebagai Pegawai dengan kewajiban

jdih.purwakartakab.go.id · Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima Bansos Rastra yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan pelaksana

jdih.purwakartakab.go.id · Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima Bansos Rastra yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan pelaksana

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perwali-18-2017.pdf · 2018. 12. 17. · Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian,

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perwali-18-2017.pdf · 2018. 12. 17. · Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian,

pontianak.bpk.go.id · Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa. 17. ... 2. penyertaan modal desa;

pontianak.bpk.go.id · Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa. 17. ... 2. penyertaan modal desa;

jdih.grobogan.go.id...Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; Kuasa Pengguna Anggaran

jdih.grobogan.go.id...Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; Kuasa Pengguna Anggaran

jdih.solokkota.go.idjdih.solokkota.go.id/files/2019-07/perwako-thn... · 29. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPF adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan

jdih.solokkota.go.idjdih.solokkota.go.id/files/2019-07/perwako-thn... · 29. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPF adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan

Kemenkumhamditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/Kabupaten... · Surat Pendaftaran Objek Retribusi selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang ... keringanan dan pembebasan retribusi.

Kemenkumhamditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/Kabupaten... · Surat Pendaftaran Objek Retribusi selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang ... keringanan dan pembebasan retribusi.

Perda Kampung Adat · Penataan kampung adat adalah perubahan status, pc pembentukan, dan penetapan kampung adat. Peraturan Kampung Adat yang selanjutnya disingkat PKA adalah peraturan

Perda Kampung Adat · Penataan kampung adat adalah perubahan status, pc pembentukan, dan penetapan kampung adat. Peraturan Kampung Adat yang selanjutnya disingkat PKA adalah peraturan

63 - portal.batangkab.go.idportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201363.pdf · Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan

63 - portal.batangkab.go.idportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201363.pdf · Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat