Tasdik Kinanto - Interoperabilitas Dokumen Perkantoran dalam e-Government
-
Upload
directorate-of-information-security-ditjen-aptika -
Category
Education
-
view
1.522 -
download
0
description
Transcript of Tasdik Kinanto - Interoperabilitas Dokumen Perkantoran dalam e-Government
INTEROPERABILITAS
DOKUMEN PERKANTORAN
DALAM e-GOVERNMENT
Oleh :Tasdik Kinanto
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju pemerintah berkelas dunia
AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN
ORGANISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SDM APARATUR
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
MIND SET DAN CULTURE SET
ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF
SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
TATALAKSANA SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Penataan Struktur Birokrasi
Profesionalisasi PNS
Pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintah (E-Government)
Penyederhanaan Perizinan Usaha
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Efisiensi Penggunaan Fasilitas,
Sarana dan Prasarana Kerja
Pegawai Negeri
Peningkatan Transparansi dan
Akuntabilitas Aparatur
9 (SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
e-Government
Pemerintahan Elektronik (e-Government)mengacu pada penggunaan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, antara lain melalui intranet dan internet.
Integrated Government
(Visi E-Gov Kominfo)
Many Agencies, One
Government
(Visi Singapura)
E-GOV ADALAH PILAR KEBERHASILANREFORMASI BIROKRASI
PERANAN
E-GOV
Efektifitas
Efisiensi
Transparansi
Akuntabilitas
Pesannya adalah penerapan E-Gov is a must and must be
accelerated
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (e-GOV)
Pemerintahan berbasis elektronik terdiri dari:
1. Berbasis internet / IT/ ICT / web-based techSalah satu aplikasi terpadu adalah “GRMS”
2. Berbasis non-internet(Otomatisasi proses administrasi, mesin absensi, telepon, fax, sistem tata suara, alarm, mesinantrian, fotocopy, sms, mms, wireless, cctv, teleconference, dan kartu elektronik)
Manfaat e-Government :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada
masyarakat dan komunitas negara lainnya
2. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di
kalangan penyelenggara pemerintahan
3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi
yang terjadi dalam proses pemerintahan
4. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi
yang lebih berkualitas
Sumber: United Nations E-Government Survey 2012
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Secara
MANUAL
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis ICT
TRANSFORMASI
Government to e-Government
Pemanfaatan ICT
Penggunaan Internet
Penggunaan Infrastruktur Telematika
Penggunaan Sistem Aplikasi
Standarisasi Metadata
Transaksi dan Pertukaran Data
Elektronik
Sistem Dokumentasi Elektronik
Transformasi
Perubahan Budaya Kerja
Perubahan Proses Kerja
(Bisnis Proses)
SOP dan Kebijakan Politik
Peraturan dan Perundangan
Leadership
Transformasi Menuju e-Government
PENGELOLAAN DOKUMEN PERKANTORAN SECARA ELEKTRONIK
Pengelolaan dokumen perkantoran secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan
KONDISI SAAT INI
• Pulau-pulau informasi
• Data tersedia tetapi susah (tidak dapat) diakses
• Heterogenitas sistem informasi
Interoperabilitas memungkinkan data yang dikelola oleh lembaga yang berbeda dapat
digunakan bersama untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat
Potensi Penerapan
• One-stop services membutuhkan interoperabilitas mengingat layanan pemerintah yang beragam dan disediakan oleh berbagai instansi.
• Pemerintah dapat mengganti satu bagian piranti lunak dari satu vendor ke vendor lainnya tanpa harus membeli lebih banyak hardware dan software dan/atau beralih ke sistem baru.
Tantangan Penerapan
Leadership SDM IT-Awareness
Resistance to Change
Culture of Documentation
Proses yang belum mapan
Ketersediaan infrastruktur
Tantangan: Leadership
• Visi yang jelas dan tegas
• Komunikasi kepada bawahan
• Goal/objective dan cara mencapainya
• Rumusan strategi
• Usaha terus menerus dalam impelementasi
• Komitmen yang kuat
Tantangan: SDM
• Kompetensi yang diperlukan
• Semangat untuk berkembang
• produktivitas
Tantangan: Kesadaran tentang IT
• Arti penting implementasi IT dalam mendukung pemerintahan dan peningkatan potensi dan pengelolaan sumber daya masih rendah
• Prioritas pengembangan IT di pemerintahan, terkait langsung dengan program-program dan dana yang dialokasikan untuk IT
• Perlu ada kebijakan jelas dan tegas untuk membangkitkan kesadaran secara luas
Tantangan: Keengganan untuk berubah
• Sifat yang manusiawi
• Khawatir dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainty)
• Memerlukan perhatian khusus
• Perlu program/aktivitas tertentu (change management)
Tantangan: Culture of Documentation
• Perlu strategi pencerahan dan pengembangan
• Kebiasaan yang perlu dikembangkan
• Bisa dikaitkan dengan konsep pemeliharaan mutu dalam syarat mendokumentasi
Langkah yang Dapat Dilakukan
• Perencanaan tentang:
–Waktu
–Pengembangan infrastruktur
–Penyiapan SDM
–Perubahan metoda komunikasi personel (atasan-bawahan, antar atasan, umum)
Langkah yang Dapat Dilakukan
• Pengembangan sistem:
– Infrastruktur (hardware dan software)
– Sistem penilaian SDM (reward/recognition)
–Pengendalian proses pendokumentasian
–Penetapan proses dan aturan