3. TEHNIK MERANCANG & MENYUSUN KONTRAK – I Kategori naskah kontrak, anatomi kontrak, proses merancang kontrak : penelitian dan memahami kepentingan komparasi , dan peraturan perundangan berkaitan dengan perbuatan hukum materi kontrak

7. MERANCANG DAN MENYUSUN AKTA / PERJANJIAN / KONTRAK

PENELITIAN

Perancang kontrak melakukan penelitian berkaitan dengan

a. Keinginan pra pihak

Setidak tidaknya pada awalnya pihak yang minta bantuan untuk dibuatkan

kontrak, kemudian mengetahui keinginan pihak lainnya.

b. Ketentuan perundang undangan

c. Etika , moral, adat kebiasaan , yang berlaku di tempat dilaksanakan kontrak

tsb

a+b. yang berkaitan dengan pelaksanaan keinginan tersebut

OUTLINING

Pembuatan / Merancang Urutan Kerangka Naskah kontrak

Pemahaman tentang Anatomi kontrak

Baik yang Pokok, transaction cluse, maupun yang merupakan Penunjang, technical

house keeping clauses

Kemudian menyusunnya dalam TATA URUTAN naskah kontrak

Sesuai dgn kepentingannya

- berurutan

- logic

- engkap

yang mencakup seluruh keinginan para pihak,dimulai dari hal yg pokok, diikuti dgn

pengaturan penunjangnya

“ Anatomi “ kontrak

Pola dasar suatu konsep perjanjian biasanya disusun sebagai berikut :

1. Judul / Nama Kontrak , heading

2. Pembukaan, opening

3. Komparasi , para pihak, parties

4. Dasar pertimbangan, premis, recitals

5. Isi perjanjian, ketentuan dan persyaratan, terms and condition /clause

6. Penutup, closure

7. Tanda tangan, signature

● Saksi, witnesses

●Lampiran, attachments / exhibits

7.1. JUDUL ( Heading ) , atau NAMA PERJANJIAN / KONTRAK

Judul suatu kontrak harus dapat menggambarkan maksud dibuatnya kontrak

tersebut.

Tidak perlu terlampau panjang ttp jangan terlalu singkat.

Harus sesuai dgn makna perjanjian tsb.

Tidak boleh menyesatkan,

Secara garis besar dpt menyatakan :

Jenis perjanjiannya (perbuatan hukumnya ) , dan Obyek perjanjiannya.

a.Jangan ditulis “Perjanjian Jual Beli” saja, karena obyek nya tdk dapat dikenali

b.Jangan pula ditulis “ Perjanjian Komputer Pentium IV , 4 GB, CDROM, Rakitan,

Bergaransi”, yang disebutkan hanya obyeknya saja, tdk segera dikenali jenis

perjanjiannya apakah Sewa, Sewa Beli, Pinjam Meminjam, Jual Beli ??

c.Cukup di tuliskan judul :

PERJANJIAN

JUAL BELI KOMPUTER

Jual Beli = perbuatan hukumnya

Komputer = obyek hukumnya

Untuk memudahkan meng-identifikasi suatu naskah kontrak dapat juga di

bubuhkan Nomer- nomer register,

Utamanya bagi suatu perusahaan, atau perorangan yang membuat beberapa /

bermacam kontrak misalnya dituliskan :

PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER

No. 089/JB/COM/2003

Atau dapat juga diberikan dua nomer register :

PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER

No. 089/JB/MEDIACOM/2005

No.026/S/PRIMACOM/09/2005

7.2. PEMBUKAAN ( Opening )

Beberapa kemungkinan pembukaan :

Yang bertanda tangan di bawah ini : ....................................

1. .................................... dst.

2. ................................... dst.

Perjanjian ini dibuat di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei th. 2009, oleh

dan antara : .................

1. ................................... dst.

2. ................................... dst.

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu

sembilan ( 26 Mei 2009), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. .................................... dst.

2. ................................... dst.

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu

sembilan ( 26 Mei 2009), di Surabaya telah dibuat perjanjian oleh dan antara

:

A................................... dst.

B................................... dst.

Akta notariel umumnya dibuka dengan kalimat sbb:

Pada hari ini Sabtu tanggal duapuluh enam bulan Mei tahun duaribu sembilan (

26 Mei 2009 ), hadir dihadapan saya Notaris Kartono, Sarjana Hukum di

Surabaya, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan

disebutkan pada bagian akhir akta ini”

Namun demikian untuk pembukaan akta di bawah tangan dapat dibuat kurang

lebih sama dengan akta notaris, atau bentuk yang lain mengingat bahwa

bentuk akta di bawah tangan tidak ditetapkan / bebas

Pembukaan ini juga lazim dikenali sebagai saat dan tempat perjanjian lahir.

KAPAN YANG DAPAT DISEBUT SEBAGAI

SAAT “LAHIRNYA” SUATU PERJANJIAN ???

Saat lahirnya perjanjian

Yuridis :

Pada saat tercapainya kesepakatan antara penawaran dan persetujuan atas

penawaran tersebut.

Dlm perkembangan bisnis saat ini

Saat penawaran / offer tertulis

Disetujui / acceptance tertulis

Namun yang dituliskan dlm naskah kontrak adalah

Pada saat penandatanganan naskah kontrak tersebut

MENGAPA PENULISAN WAKTU / TANGGAL DAN TEMPAT PEMBUATAN KONTRAK

TSB MENJADI PENTING

karena :

Para pihak yg menandatangani kontrak dipastikan berada di tempat yg

disebutkan

Mengurangi resiko sangkalan dari salah satu pihak bhw ybs ditempat lain

Mengantisipasi bila misalnya dlm waktu yg sangat singkat terjadi

Perkembangan perekonomian seperti naiknya bahan baku / BBM yang

ditetapkan oleh pemerintah sehingga terjadi gejolak pasar,

Terbitnya UU baru,

Dsb

Maka dianggap wajar untuk memper-timbangkan pembuatan revisi perhitungan

nilai kontrak

Tempat lahirnya perjanjian perlu dicantumkan, ( biasanya adalah dimana

domisili tempat tinggal ) yang mengajukan penawaran,

Mengingat misalnya

Sebagai domisili ( tempat tinggal), biasanya yg mengajukan penawaran, untuk

mengatisipasi permasalahan :

Sebagai domisili pd saat terjadinya penyelesaian sengketa diperadilan ( bila tidak

ditetapkan sebelumnya )

Dapat menetapkan pilihan hukum bagi para pihak yang berlainan kebiasaan /

norma / kewarganegaraan

Contoh yang berkaitan dengan saat terjadinya kesepakatan, yang kemungkinan

juga lang-sung dibuatkan kontrak

Apabila terdapat penawaran yang “tidak wajar”, misalnya :

Sebuah rumah type 70 di kota Surabaya, di ditawarkan lewat iklan pada

tanggal 1 Mei 2007 dengan harga Rp.20 juta,

Padahal yang dimaksudkan adalah Rp. 200 juta.

Apabila kemudian iklan tersebut direspon oleh pembeli yg menyetujui harga tsb,

maka tentu saja penjual keberatan.

Dalam hal ini pembeli tidak boleh menuntut dgn hanya berpegang pd bunyi

iklan tsb, karena seharusnya juga berpegang kepada kepatutan atau

kepantasan yang berlaku dimasyarakat, pada waktu dibuatnya kesepakatan /

perjanjian atau kontrak tsb.

7.3. KOMPARASI ( para pihak )

Adalah bagian dari akta yang mendiskripsikan para pihak yang melakukan

kesepakatan.

Dalam bagian ini (komparasi) harus dicantumkan nama seseorang yang bertindak

untuk dan atas nama para pihak.

■ Mengapa ( nama ) seseorang harus dicantumkan sebagai komparasi / para

pihak?

□ Secara formal : harus tanda tangan , ( memenuhi per-syaratan sahnya akta )

□ Dapat melakukan perbuatan hukum

Perancang kontrak perlu mendapatkan kejelasan tentang unsur “subyektif “ yang

harus dipenuhi untuk sahnya kontrak, dengan memperhatikan fungsi dari

komparasi .

■ Komparasi mengandung fungsi :

□ Menjelaskan edentitas para pihak

□ Dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak

□ Berdasarkan apa kedudukan tersebut

□ Cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam akta

perjanjian

□ Mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam kontrak

7.3.1

■ Identitas

Dalam bagian ini disebutkan

□ Identitas para pelaku / subyek yang membuat akta perjanjian

Bukanlah ciri ciri fisik orang, tetapi berupa nama-nama / alamat

□ Ketika menyebutkan komparasi dalam naskah kontrak perlu pula diperhatikan

:

● Kelengkapan dalam menyebutkan identitas tersebut , misal ejaan nama, gelar

keluarga / akademik kalau ada , pekerjaan / jabatan, dst

● Samakan dengan data pendukung : KTP / PassPort / SIM / keterangan lain ,

bila perlu cocokkan satu sama lainnya.

bagaimana bila palsu ?

bagaimana bila pindah alamat ?

7.3.2

■ Kapasitas

Dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak

□ Berdasarkan apa kedudukan tersebut

□ Cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam akta

perjanjian

□ Mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam kontrak

■ Ditegaskan lagi bahwa subyek perjanjian adalah perorangan / natural person,

yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum , sebagai komparasi juga yang

membuat akta ; yang dapat dibedakan / dengan kemungkinan :

a. Yang bertindak untuk dan atas nama “dirinya sendiri”

□Yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri , berarti Yang bersangkutan

tidak disuruh ( tidak menerima kuasa dari orang lain ) juga tidak menyuruh (

memberi kuasa kepada orang lain ),

□ Yang dapat berupa Perorangan dan Usaha Perorangan Ialah setiap orang yang

melakukan perbuatan hukum / mengikatkan diri dalam perjanjian atas nama

● dirinya sendiri., atau

● usaha perorangan yang dimilikinya.

□ Pengertian tentang Usaha Perorangan :

● Pada dasarnya tidak ada pemisahan harta kekayaan antara Usaha Perorangan

tersebut dengan harta kekayaan pribadi pemiliknya.

● Agar Usaha Perorangan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum perlu

diwakili oleh seseorang (adalah pemilik usaha tersebut ) yang bertindak untuk

dan atas nama perusahaannya dan sekaligus bertindak atas nama dirinya

sendiri ;

● Usaha Perorangan yang lazim dijumpai ialah Usaha dagang ( U.D), Perusahaan

dagang ( P.D), dan sebagainya.

b. Yang Bertindak untuk dan atas nama ”orang lain”

□ Seseorang dapat mewakili ”orang lain” untuk melakukan perjanjian / perbu-

atan hukum lainnya , apabila menda-patkan hak untuk melakukannya.

□ Seseorang yang memberikan kuasa apabila telah memenuhi ketentuan

perundang undangan.

■ Formalitas pemberian kuasa

Pemberian kuasa ( Psl. 1739 KUH Perdata ) dapat diserahkan atau diterimakan

□ dalam suatu akta umum,

□ dalam tulisan di bawah tangan

□ dalam sepucuk surat

□ ataupun secara lisan.

Perwakilan atau kuasa / Hak mewakili tersebut dapat diperoleh karena :

□ Terlahir dari Suatu Perjanjian dari dan kepada seseorang, yang berupa

○ Penunjukan

○ Kuasa Umum atau

○ Kuasa Khusus

□ Berdasarkan Undang–undang , termasuk keputusan pengadilan :

”Orang lain” tersebut dapat sebagai :

b.1. Sebagai Perorangan

Contoh :

○ Seorang Suami / isteri

○ Seorang Anak di bawah umur

○ Seorang Direktur PT

b.2. Yang bertindak Untuk dan atas nama suatu Badan Hukum. / Badan Usaha

● Badan Usaha

Terminiologi :

- Badan usaha = institusi / lembaga / organisasi

- Perusahaan = aktivitas badan usaha tsb.

■ Badan Usaha Yang berbadan hukum ( recht person)

Adanya ketentuan hukum yang menetapkan bahwa suatu Badan Usaha tersebut

adalah merupakan badan hukum.

Sebagai suatu contoh Badan Hukum adalah P.T dan Koperasi – yang berbadan

hukum.

○ Untuk kepentingan hukum suatu perusahaan disamakan hak dan kewajibannya

selayaknya dengan perorangan ( a.l mempunyai harta sendiri, melakukan

perjanjian, dpt berperkara di Pengadilan ,dsb. )

○ Untuk melakukan tindakan tersebut , perlu adanya seseorang untuk

mewakilinya , karena harus tanda tangan-kontrak, berpikir benrtindak dst.

○ Terdapat pemisahan yg. tegas antara harta perusahaan dan yg. mewakilinya.

○ Adanya ketentuan hukum yang menetapkan bahwa suatu Badan Usaha adalah

merupakan badan hukum.

Contoh PT dan Koperasi yang sudah berbadan hukum.

○ Dasar tindakan yang mewakili diatur dalam Anggaran Dasar / Anggran Rumah

Tangga –nya , serta penunjukan dalam jenjang perusahaan , misalnya Presiden

Direktur , Direktur Pemasaran ,dst

□ Perseroan Terbatas ( P.T ) , sebagai badan hukum

●Undang Undang yang mengatur tentang PT

● Status sebagai badan hukum, apabila Akta pendirian PT telah mendapatkan

pengesahan dari Menkumdang..

● Yang berhak mewakili PT tersebut ( apa bila sudah berstatus badan hukum) ,

harus dilihat dari Anggaran dasar / Akta Pendiriannya :

- Biasanya dilakukan oleh Direksi ( dengan pembatasan pembatasan tertentu)

- Dengan pengawasan dari Komisaris , yang kedua duanya dipilih dan diangkat

oleh para pemegang saham dalam R.U.P.S.

Sebagai contoh :

Tugas dan wewenang Direksi

- Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan

dalam segala kejadian

- Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,

- Menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun

pemilikan,

Dengan pembatasan bahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ( tidak termasuk

mengambil uang Perseroan di bank-bank)

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain ataupun melepas hak hak atas harta

tetap perusahaan –perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan.

c. Mengikat perseroan sebagai penjamin

d. Mendirikan suatu usaha baru.

Harus dengan persetujuan dari, atau surat surat yang bersangkutan turut ditanda

tangani oelh seorang anggota komisaris.

□ Koperasi yang berbadan hukum

● Yang dapat mewakili Koperasi adalah pengurusnya

● Koperasi diatur dalam UU no.25/1992, Tentang Koperasi Koperasi yang

merupakan badan usaha yang malandaskan kegiatannya sebagai gerakan

ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. ( Pasal 1)

● Berdasarkan keanggotaannya dibedakan antara :

○ Koperasi Primer , yang dibentuk oleh / anggotanya terdiri dari perorangan,

dan

○ Koperasi Sekunder, yang dibentuk / anggotanya terdiri dari Koperasi

Koperasi primer.

● Untuk memperoleh status Kopersi sebagai berbadan hukum,

Tidak dari MenKumdang, tetapi dari Kator Wilayah Koperasi setempat.

Dalam prakteknya Akta Pendirian Koperasi baru akan diberikan oleh Kantor

Departemen / Dinas Kopersi bila telah disyahkan oleh Kator Wilayah Koperasi

setempat.

■ Badan Usaha yang tidak berbadan hukum

○ Harta kekayaan perusahaan tidak dipisahkan dengan tegas dengan harta

kekayaan perorangan yang mewakilinya.

○ Untuk melakukan tindakan / kegiatannya diwakili oleh pengurusnya. ( Fa. CV ,

PT , Koperasi yg belum berbadan hukum ) berdasarkan / yang diatur dalam AD

/ ART nya

*)

Lebih lanjut tentang Badan Usaha yang tidak berbadan hukum

□ Perseroan Terbatas (P.T) yang Akta Pendiriannya belum disyahkan

MenKumdang, yang dapat mewakili = adalah pendirinya.

□ Perseroan Firma ( Fa)

Firma adalah suatu nama yang dipakai oleh beberapa orang ( pesero) untuk

menjalankan usaha.

● Setiap pesero dapat bertindak keluar mewakili Firma tersebut, bahwa setiap

kegiatannya dipertanggung jawabkan bersama oleh seluruh pesero yang ada

dalam Firma tersebut.

● Menimbulkan azas “ pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk

keseluruhan”( tanggung jawab renteng , Pasal 18 KUH Dagang R.T Sutantya R.H ,

1991:29 dalam H. Rahman 2003 :” 89 )

● Dikecualikan, apabila dalam A.D / Akta Pendirian Firma terdapat Pesero yang

dikeluarkan dari kewenangannya tersebut.

● Pertanggung jawaban tersebut tidak terbatas sampai kepada harta Firma saja,

apabila diperlukan dapat sampai kepada harta kekayaan pribadi para pesero

tersebut.

Dengan pengecualian dalam hal :

- Pinjam meminjam uang

- Mempertangungkan barang barang milik perseroan atas nama perseroan

- Menjualbelikan atau mengoper barang barang yang tidak bergerak serta barang

barang milik perseroan yang lainnya yang lazim tidak diperdagangkan oleh

perseroan

- Bertindak sebagai borg / avalist pihak ke tiga.

Dengan demikian salah seorang tersebut harus mendapatkan ijin tertulis terlebih

dahulu dari pesero yang lain.

□ Perseroan Komanditer

Perseroan ini dikenal sebagai CV, yang pada dasarnya adalah Firma yang

mempunyai satu orang atau lebih “Pesero Komanditer” ( Pesero diam / pasif )

Diatur dalam Pasal 19 sampai 21 KUH Dagang

Dikenal ada 2 jenis pesero ialah

● Pesero Komanditer ,

- hanya mengikutkan modal

- tidak ikut serta dalam kepengurusan.

● Pesero Pengurus,

- menyertakan modalnya, dan

- dapat bertindak mewakili CV tersebut untuk melakukan perbuatan hukum. (

Psl 20 ayat 2 KUHD)

● Psl. 21 apabila ketentuan tersebut dilanggar maka setiap Pesero dalam CV

tersebut harus bertanggung jawab secara tanggung renteng.

● Rincian kewenangan Pesero Pengurus diatur dalam Anggran dasar / Akta

Pendirian CV.

( selanjutnya sama dengan kewenangan dan pengeculian pada Firma )

■ Bertindak Untuk dan atas nama Pemerintah

Telah dimaklumi bahwa suatu negara sering kali membuat perjanjian perjanjian

iternasional, baik dalam bidang politik, perdagangan, kebudayaan, dsb, yang dalam

penanda tanganan perjanjiannya dilakukan oleh menteri atau pejabat negara yang

ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang undangan.

■ Perancang kontrak perlu mencermati , mulai dari

□ Akta Pendirian Perusahaan tersebut / AD /ART –nya, apakah masih berlaku ,

susunan kepengurusan , pergantian kepengurusan dst , yang dapat mendukung

adanya legalitas atas kapasitas seseorang yang mewakili badan usaha

tersebut.

□ Apakah hak ( milik ataupun penguasaan ) obyek dalam perjanjian tersebut

memang berada pada pihak yang membuat perjanjian. Misalnya : hak atas

barang yang akan dijual, disewakan dst

□ Apakah pihak yang bersangkutan dalam kapasitas untuk melakukan

perbuatan hukum atas obyek tersebut . Misalnya : barang yang akan dijual

tersebut masih dalam sengketa, harta warisan yang belum terbagi , dst.

□ Bukti bukti hak , misalnya sertifikat hak milik atas tanah, BPKB, Kwitansi

pembelian TV + Faktur Penyerahan Barang yang lengkap dst, harus ada, masih

berlaku, dan diusahakan dipastikan keasliannya.

Penegasan

■Perorangan yang diperkenankan untuk membuat perjanjian

□ Perorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk

membuat perjanjian

Persyaratan Umum untuk sahnya suatu kontrak berdasarkan ketentuan Ps

1320 BW, antara lain

● Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, atau wewenang untuk berbuat (

sebagai suatu persyaratan subyektif) .

● Wewenang untuk berbuat mengandung pengertian cakap untuk berbuat (

bevoegd , competent ),

■ Pada dasarnya hukum mengganggap setiap orang adalah cakap untuk berbuat,

Kecuali yang tergolong sebagi berikut :

( Pasal 1330 KUHPerdata )

□ Belum dewasa

□ Dibawah pengampuan

□ Wanita bersuami *)

□ Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka menimbulkan akibat

hukum / konsekwensi yuridis pembatalan kontrak tersebut.

*)

Uraian Lebih lanjut tentang surat kuasa

di halaman suplisi

■Kesimpulan :

Pada saat menuliskan ( mendiskripsikan ) komparasi dalam naskan rancangan

kontrak perlu diperhatian dengan saksama berkaitan dengan cara merumuskan

pihak-pihak pembuat kontrak / komparasi, serta informasi yang mendalam tentang

kemampuan hukumnya ( legal capacity ) untuk melakukan tindakan hukum dan

mengikatkan diri, dalam kontrak tersebut.

■ Apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk melakukan perbuatan

hukum yang berkaitan dengan obyek perjanjian.

■ Jangan lupa mencantumkan identitas diri yang bersangkutan, misalnya nomor

KTP, Passport , yang masih berlaku , dan sebaginya.

■ Perlu diperhatikan apakah yang bersangkutan bertindak sebagai perorangan

atau badan hukum

■ Apakah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau orang lain.

■ Apabila bertindak untuk orang lain. teliti dengan benar surat kuasanya :

substansinya / makna dari surat kuasa tersebut , tanggal pembuatan, masa

berlaku, apakah diberikan oleh yang berhak , konfirmasikan kepada pemberi

kuasa apakah surat kuasa tersebut belum di cabut ?

■ Meneliti hal-hal yang lain , untuk menghindari adanya cacat hukum.

Contoh :

■ Para pihak tersebut biasanya dinyatakan sbb:

1. R a h a d i a n , swasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis no. 78 Surabaya,

yang dalam perjanjian ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

selaku penjual.

2. Z u l k i f l i, swasta, bertempat tinggal di Jalan Lamtoro no.59 Surabaya, yang

dalam perjanjian ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, selaku

pembeli.

■ Untuk melengkapi data para pihak dapat ditambahkan penyebutan /

mencantumkan nomor KTP atau Paspor yang bersangkutan, yang akhir akhir ini

merupakan kecenderungan/ keharusan dari akta yang dibuat oleh Notaris,

sehingga para komparasi disebutkan sebagai berikut :

1. S o e m a n t o r o, lahir di Mojokerto pada tanggal dua Nopember tahun seribu

sembilan ratus tujuh puluh sembilan( 02-11-1979 ), swasta, bertempat tinggal

di Jalan Manyar Praja no. 79 Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomer: 12.5621.021177.0001 Warga Negara Indonesia, yang dalam

perjanjian ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, selaku penjual.

2. A n g g r a e n i, swasta, lahir di Surabaya pada tanggal delapan Januari tahun

seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ( 08-01-1975) bertempat tinggal di

Blimbing no. 39 Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomer:

12.5621.080175.0001. Warga Negara Indonesia, yang dalam perjanjian ini

untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, selaku pembeli.

■ Penegasan sebagai pihak yang bertindak sendiri, atau mewakili

□ Kedudukan sebagai wakil tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan

misalnya :

● Wali yang mewakili anak dibawah umur ( pengampu)

● Direktur yang mewakili PT atau Komisaris

● Menteri yang mewakili Negara ( dalam keadaan tertentu)

Catatan :

Wali :

- Orang tua (laki laki ) yang mengakui anak yang lahir di luar pernikahan

- Salah satu orang tua yang masih hidup atau bercerai

- Orang yang diangkat oleh hakim karena anak yang bersangkutan tidak berada

di bawah kekuasaan orang tua dan tidak mempunyai wali, atau karena orang

tua dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

- Diangkat berdasarkan testamen / surat wasiat.

□ Dengan bantuan atau persetujuan, karena memang memerlukan persyaratan

khusus misalnya

● Suami /Isteri yang menjual harta bersama. Untuk itu diperlukan bantuan atau

persetujuan pihak suami atau isteri

● Anak di bawah umur, untuk dapat membuat perjanjian pernikahan dibantu

oleh orang yang memang berwenang memberikan ijin pernikahan tersebut.

● Direktur PT, dalam melakukan tindakan hukum tertentu memerlukan bantuan

atau persetujuan seorang atau lebih Komisaris Perseroan yang sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT tersebut.

□ Mempunyai lebih dari satu status atau berperan ganda, misalnya yang

bersangkutan : bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus bertindak sebagai

pemegang kuasa, atau lainnya, misalnya sebagai pemegang saham.

Contoh contoh pernyataan identitas komparasi dalam hal :

a) Subyek bertindak untuk dirinya sendiri

◘...... yang bertanda tangan di bawah ini, para pihak :

Drs. Edi Pramono, swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati no. 19 Surabaya, yang

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan dalam perjanjian ini untuk

selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama

b) subyek yang bertindak sebagai kuasa

◘...... yang bertanda tangan di bawah ini, .............:

B a y u s u s e t y o, S.H., swasta, bertempat tinggal di Jalan Johar no.36 Surabaya,

dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan karena itu bertindak untuk dan atas

nama Ir. Kustono, dengan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2003, yang dilekatkan

dalam akta perjanjian ini, yang untuk selanjutnya sebagai Pihak Pertama.

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, ............. :

Drs. S o e m a r t o n o, swasta, bertempat tinggal di Jl. Manggis no.25 Surabaya,

dalam hal ini selaku Manajer Pemasaran, yang berdasarkan Surat Kuasa dari PT.

“Lumbung Padi Emas” Surabaya No. 236 / Dir / Pas / LPD / 2003 tanggal 16

Agustus 2003 , yang dilekatkan dalam akta perjanjian ini, ditunjuk sebagai Kuasa,

dan karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. “Lumbung Padi Emas”

Surabaya, dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

c) Subyek yang bertindak sebagai wakil atau mewakili

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, .........:

H a r d j o n o , swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Kumai no.69 Surabaya,

dalam hal ini bertindak sebagai wali mewakili anak dibawah umur, sebagaimana

dinyatakan dalam surat perwalian yang dilekatkan bersama akta perjanjian ini, dan

karena itu bertindak untuk dan atas nama Indra Putra , bertempat tinggal di

Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, .........:

Ir. H e r u C a h y o , swasta, bertempat tinggal di Jalan Batanghari no.89 Surabaya,

dalam hal ini selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Bangun Sentosa,

berkedudukan di Surabaya, dan karena itu bertindak untuk dan atas nama PT

Mahakarya Bangun Sentosa, di Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Pihak Pertama.

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, .........:

DR. U s m a n H a d i p r a n o t o, S.E., PhD, pejabat pemerintah bertempat tinggal

di Jalan Cendrawasih no.99 Jakarta , dalam hal ini selaku Menteri Keuangan

Republik Indonesia, dan karena itu bertindak untuk dan atas Pemerintah Republik

Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

d) Subyek yang bertindak dengan bantuan atau persetujuan

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, .........:

Ny. Endah Pertiwi, swasta, bertempat tinggal di Jalan Mayangsewu no.55 Surabaya

, dalam hal ini dibantu oleh suaminya untuk melakukan tindakan hukum

sebagaimana dinyatakan dalam surat persetujuan yang ditandatangani dan

bermeterai cukup dan dilekatkan dalam akta perjanjian ini, selanjutnya disebut

sebagai Pihak Pertama.

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, .........:

A n i n d y a L u k i t o, swasta, bertempat tinggal di Jalan Margoasri no.39

Surabaya , dalam hal ini selaku orang tua dari dan karenanya betindak untuk dan

atas nama Putranto Lukito, anak di bawah umur, lahir tanggal 12 Mei 1998 di

Surabaya, sebagaimana copy Akta Kelahiran yang telah disyahkan oleh yang

berwenang dan dilekatkan dalam akta perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai

Pihak Pertama.

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, .........:

Ir. H e r u C a h y o , swasta, bertempat tinggal di Jalan Batanghari no.89 Surabaya,

dalam hal ini selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Bangun Sentosa,

berkedudukan di Surabaya, dan karena itu bertindak untuk dan atas nama PT

Mahakarya Bangun Sentosa, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan ketentuan

Pasal .... ayat ..... Anggaran Dasar Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari

Komisaris untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana disebutkan dalam surat

persetujuan terlampir, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

e) Subyek bertindak dengan status atau peran ganda ....

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini,

A n i n d y o R u m p o k o ,S.H., swasta, bertempat tinggal di Jl.Klampis Aji no. 19

Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk no12.5621290172.0001 , dalam hal

ini bertindak :

1. Untuk diri sendiri

2. Sebagai kuasa dari Drs. Ariyadi Marbangun pemegang 1700 ( seribu tujuh

ratus) lembar saham PT. Anugerah Adi Primamukti

◘..... yang bertanda tangan di bawah ini, .........:

Setyadi Hardono, S.E, pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Kuning no. 18

Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk no. 12.5621.181273.0001, dalam

hal ini bertindak :

1. Dalam jabatannya selaku Direktur PT. Indrakila Anugerah Sakti

2. Selaku pemilik saham Perseroan sejumlah 3000 ( tiga ribu ) lembar.