Tinjauan Yuridis PKBL Di BNI

8/16/2019 Tinjauan Yuridis PKBL Di BNI

1/16

JURNAL BERAJA NITIISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 1 (2014)http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja© Copyright 2014

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DANBINA LINGKUNGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)

TBK CABANG SAMARINDA TERHADAP PEMBERDAYAAN DANPENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Awang Adi Nugraha1 ([email protected])

Deny Slamet Pribadi2 ([email protected])

Insan Tajali Nur3 ([email protected])

Abstrak

Awang Adi Nugraha, 09.0801.5113, Program Studi Ilmu Hukum,

Konsentrasi Hukum Bisnis, TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAMKEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK CABANG SAMARINDA TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGANUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.Di bawah bimbingan Bapak Deny SlametPribadi S.H.,M.H. dan Bapak Insan Tajali Nur,S.H.,M.H. Program Kemitraan danBina Lingkungan merupakan wujud tanggung jawab dari Badan Usaha MilikNegara untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjaditangguh danmandiri dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan danadari bagianlaba BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaiinstrumen yang efektif untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi,sosial, dan lingkunganmasyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembanganekonomikerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan dan bina

lingkungan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Samarindaterhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengahdan untuk mengetahui faktor penghambat dari pelakasanaan program kemitraandan bina lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Samarinda.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarindaterhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil,dan menengahbelum terlaksana dengan optimal. Hambatan dalam pelaksanaan ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk CabangSamarinda antara lain, tidak diberikan kewenangan, sumber daya manusia, dankurangnya koordinasi dengan pemerintah.Kata Kunci :Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, UMKM, BUMN

1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 3 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


2/16


3/16

JURIDICIAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP ANDENVIROMENTAL DEVELOPMENT PROGRAM BY PT. BANK NEGARAINDONESIA (PERSERO) TBK, SAMARINDA BRANCH TOWARD THE

EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUMENTERPRISES

Awang Adi Nugraha4

([email protected])Deny Slamet Pribadi5 ([email protected])

Insan Tajali Nur6 ([email protected])

Abstract

Partnership and Enviroment Development Program is the realization ofcorporate responsibility to increase the capacity of small enterprises so that theycan be powerful and independent and able to empower the social condition of thecommunity through the utilization of fund obtained from the profits gaied by theState-Owned Enterprise (BUMN). Partnership and Enviromental DevelopmentProgram is an effective instrument in empowering the economic, social, andenvironmental potency and condition of the community. Its focus is directed tothe development of people’s economy to create the equality in development. Thisresearch aimed to know the implementation of partnership and environmentaldevelopment program by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, SamarindaBranch toward the empowerment and the development of micro, small, andmedium enterprises and to know the factors that hinder the implementation ofthe partnership and environmental development progam by PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk, Samarinda Branch.The method used to analyze the datain this study was descriptive qualitative which were analyzed qualitatively. Itmeans that this study analyzed and described what the writer found in the fieldwhich was obtained through data collection method. Then the data obtained from

the field were analyzed and described based on the data obtained from libraryresearch as well as the data obtained from the field, namely the data obtainedfrom the result of observation and interview. The research findings showed thatpartnership and environmental development program by PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk, Samarinda Branch toward the empowerment anddevelopment of micro, small, and medium enterprises has not been implementedoptimally. The constraints faced in the implementation of partnership andenvironmental development program by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,Samarinda Branch include the lack of authority, human resources, and the lack ofcoordination with the government.Keywords :Partnership and Enviromental Development Program, Micro, Small,

and Medium Enterprises (UMKM), State Owned Enterprise (BUMN)

4 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 5 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 6 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


4/16

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 1

2

Pendahuluan

Permasalahan krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 sampai kini

masih tidak bisa kita lupakan baik secara mental maupun ekonomi dan menjadi

beban tanggungan bagi siapapun. Pemerintah mempunyai beban paling besar

dikarenakan harus menanggung keluh kesah masyarakat. Kemiskinan, inflasi dan

pengangguran menjadi tema sentral permasalahan ekonomi yang harus segera

dipecahkan. Berbagai cara, daya dan upaya telah dilakukan untuk mengatasinya

tetapi tidak juga kunjung usai. Mengingat bahwa pada dasar piramida ekonomi

Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah yang beroperasi

dalam iklim yang sangat kompetitif maka pemerintah Indonesia saat ini sangat

antusias bergerak untuk mengembangkan usaha kecil, karena usaha kecil tidak

mengalami dampak yang parah saat terjadi krisis moneter 1998. Usaha besar

banyak berjatuhan dan kesulitan dalam menghadapi krisis sehingga kasus PHK

menjadi hal yang wajar dan marak mewarnai dunia ekonomi Indonesia, tetapi

usaha kecil malah mampu bertahan dari krisis tersebut dan menjadi penyangga

perekonomian. Namun disadari pula bahwa pengembangan Usaha Mikro , Kecil,

dan Menengah (UMKM) mengahadapi beberapa kendala, seperti tingkat

kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia,

kewirausahawan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial

dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu

menjalankan usahanya dengan baik.7

7Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah , UPP AMPYKPN, Yogyakarta, Halaman 39.


5/16

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN (Awang Adi)

3

Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membutuhkan suatu

upaya kredit dari lembaga pembiayaan, perbankan, dan Badan Usaha Milik

Negara. Masyarakat terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah masih

banyak yang belum mengetahui bahwa pengusaha kecil juga memiliki hak untuk

memperoleh jaminan kredit yang mudah dari badan Usaha Milik Negara untuk

memulai dan / atau meningkatkan usahanya agar tercapainya tujuan Nasional

Indonesia yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bagi

pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi kendala utama dalam

pelaksanaan usahanya adalah permodalan.Pengusaha kecil masih merasa sulit

untuk mendapatkan bantuan pinjaman kredit dari Bank yang persyaratan

kreditnya lebih sulit untuk dapat pengusaha kecil penuhi, mekanisme peminjaman

yang lama dan berbelit – belit serta lebih menyukai pemberian kredit kepada

pengusaha besar.Hal tersebut menyebabkan pengusaha kecil tidak mampu dan /

atau sulit untuk menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Apabila para pelaku usaha perbankan menghendakikehidupan usaha

berlangsung dalam jangka panjang dan inginmenumbuhkan kepercayaan

masyarakat, maka harus mampu memberi jawaban pada kebutuhan masyarakat

serta harus mampu memberikanpengembalian yang tak ternilai bukan hanya

prioritas terhadap tanggungjawab menciptakan keuntungan yang sebesar -

besarnya, melainkanmampu mengaplikasikan tanggung jawab dalam arti

luas.Kegiatan usaha perbankan diharapkan berpegang padakesadaran sosial yang

memberikan kontribusi dan bentuk kepedulian yangnyata untuk kemakmuran

masyarakat serta turut menjaga kelangsunganalam (tidak berbuat


6/16


4

kerusakan).Kontribusi bentuk kepedulian sertatanggung jawab dalam arti luas

yang dimaksud adalah menggunakankonsep Corporate Social Responsibility

(CSR).Yang selanjutnya dalampenulisan ini disingkat CSR.8 CSR pada Badan

Usaha Milik Negara disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan

UsahaKecil Dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 1 angka 6 dan 7

menyatakan bahwa program kemitraan adalah program untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan

dana dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan bina lingkungan

adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) melalui pemanfaatan laba dari dana Badan Usaha Milik Negara

(BUMN).

Permasalahan yang diteliti adalah tentang pelaksanaan program

kemitraan dan bina lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Samarinda terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dan Faktor apa saja yang

menjadi penghambat dari pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan

terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda terhadap

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan untuk mengetahui faktor-

faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program kemitraan dan bina

8Panji Anoraga, Djoko Sudantoko, 2002, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil, PT.Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 40.


7/16


5

lingkungan terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan

menengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan

menggunakan pendekatan penelitian yaitu Live Case Study . Pengumpulan data

dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak-

pihak yang bersangkutan dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul

kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis

dan logis.

Pembahasan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menurut Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang

program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program

bina lingkungan menyatakan bahwa Program Kemitraan adalah “program untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui

pemanfaatan dana dari laba BUMN”, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah

“program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui

pemanfaatan dana dari laba BUMN”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh penulis pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda di

dalam pelaksanaan PKBL masih terdapat banyak kekurangan, Program PKBL yang

dilaksanakan sangat sedikit jumlahnya dan dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu

(1) Program renovasi tempat wisata budaya (2) Program Penanaman

Pohon.Berdasarkan program yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Samarinda belum terlaksana dengan optimal dan dapat

dikatakan jauh dari kebutuhan masyarakat wilayah samarinda khususnya pelaku


8/16


6

usaha mikro, kecil, dan menengah, Hal ini disebabkan karena kewenangan dalam

menentukan program PKBL tidak diberikan kepada pemimpin cabang atau

pemangku kepentingan (Stakeholder) yang ada pada PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Samarinda melainkan ada pada kantor pusat sehingga

pelaksanaan program PKBL di wilayah samarinda belum terlaksana dengan

optimal.9 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak

S.Teddy Purwoko, proses penentuan program PKBL yang akan dilaksanakan

tergantung dari survei yang dilakukan oleh kantor wilayah PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk yang berada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.10

Survei yang dilakukan oleh kantor wilayah tidak melihat apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah kota samarinda, karena memang pihak PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk baik di cabang samarinda maupun kantor wilayah yang berada di

Banjarmasin tidak menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah yang berada di Kota Samarinda terlebih dahulu sehingga

program yang dilaksanakan belum optimal. Menurut penulis, didalam penentuan

program apa yang akan dilaksanakan, seharusnya PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Samarinda yang diberikan kewenangan untuk menentukan

tentang program apa yang akan dilaksankan serta kewenangan untuk melakukan

survei terhadap sasaran program PKBL yang dalam hal ini adalah pengusaha

mikro, kecil, dan menengah, karena PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

9Hasil wawancara dengan bapak S.Teddy Purwoko (Pimpinan Bidang Operasional PT BankNegara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Samarinda), pada tanggal 4 September 2013.

10Ibid.,


9/16


7

Cabang Samarinda lebih memahami kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di

wilayah Kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan asas good corporate governance

yaitu asas Responsibilitas (Responsibility) yang menyatakan bahwa Perusahaan

harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan

membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa untuk menjawab bagaimana pelaksanaan PKBL PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Samarinda terhadap pemberdayaan dan pengembangan

usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Samarinda, jawabannya adalah belum

terlaksana dengan optimal sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri

Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

Negara Dengan UsahaKecil Dan Program Bina Lingkungan. Indikatornya adalah

PKBL yang dilaksanakan hanya 2 (dua) program saja dan tidak mengarah pada

pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di kota

samarinda, hal ini membuktikan bahwa aturan yang terkait belum mendukung

secara optimal mengenai pelaksanaan PKBL pada PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Samarinda.

Kemudian juga menurut penulis, indikator aturan terkait yang belum

mendukung pelaksanaan terdapat pada pasal 7 Peraturan Menteri Negara Nomor

PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan

UsahaKecil Dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan bahwa “BUMN

Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan


10/16


8

dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor

cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan

kondisi wilayahnya”. Seharusnya didalam peraturan menteri Nomor Per-

05/MBU/2007 maupun undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

memuat pasal yang berisikan tentang upaya desentralisasi kewenangan dalam

menentukan kebijakan pelaksanaan PKBL oleh BUMN yang memilik kantor cabang

di wilayah masing-masing daerah, jadi tidak hanya mengatur tentang penyaluran

dana PKBL saja, tetapi harus mengatur tentang kewenangan yang berada di

kantor cabang / perwakilannya sehingga optimalisasi pemberdayaan dan

pengembangan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah terlaksana dengan baik.

Karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran yang strategis

dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam

pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Adapun faktor-faktor yang menjadi

penghambat pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda terhadap pemberdayaan dan

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut :

1) Tidak Diberikan Kewenangan

Sebagaimana dijelaskan oleh pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk, Cabang Samarinda didalam menentukan program PKBL ditentukan oleh

pusat, jadi di wilayah samarinda hanya menjalankan apa yang telah ditentukan

oleh pusat. Sehingga program yang dijalankan belum berjalan dengan optimal.


11/16


9

Menurut penulis, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Samarinda sebaiknya melakukan upaya-upaya agar penentuan program PKBL bisa

jadi desentralisasi dengan cara melaporkan banyaknya jumlah UMKM yang

memiliki potensi besar di wilayah Kota Samarinda yang memerlukan bantuan tapi

belum terjangkau oleh program-program PKBL yang dilaksanakan sebelumnya,

hal ini dapat jadi pertimbangan oleh pihak kantor pusat untuk memberikan

kewenangan dalam menentukan program serta melakukan survei untuk

melaksanakan PKBL di Kota Samarinda.

2) Sumber Daya Manusia

Menurut pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang

Samarinda menjelaskan bahwa untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan

kerja sangat di butuhkan kemampuan dan tenaga kerja yang profesional sesuai

dengan bidang yang ditangani. Menjalankan program PKBL bukanlah suatu

perkara yang mudah untuk dikerjakan. Misalnya untuk menjalankan kegiatan

sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan yang membutuhkan banyak tenaga. Jadi

pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Samarinda sumber daya

manusia yang menangani tentang PKBL masih tidak mendukung. Menurut

penulis, upaya dalam memenuhi sumber daya manusia yang dapat membantu

agar pelaksanaan PKBL terlaksana dengan optimal dapat dilakukan dengan cara

bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau merekrut tenaga kerja

harian lepas (Freelance ) untuk menjalankan PKBL tersebut, agar lebih efisien

dalam menangani kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada pada PT


12/16


10

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda. Sehingga prgram PKBL

yang dilaksanakan berjalan optimal dan lebih tepat pada sasaran.

3) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Dalam hal ini pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang

Samarinda kurang melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah Kota

Samarinda tentang program yang akan dilaksanakan sehingga program yang

dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan. Menurut penulis , PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda sebaiknya menjalin kerjasama

dengan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi &

UMKM Kota Samarinda dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat, karena dinas

terkait memiliki data-data yang akurat mengenai sasaran yang dituju dalam hal

pelaksaaan PKBL, jadi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang

Samarinda harus melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melaksankan

program PKBL sehingga program PKBL yang dilaksanakan lebih terlaksana

dengan optimal.

Faktor penghambat pelaksanaan PKBL yang ditemui di lapangan adalah

kurangnya kesadaran dari seluruh pemegang kepentingan yang ada pada PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Samarinda untuk melakukan

perubahan-perubahan kebijakan yang sebagaimana diatur oleh pihak kantor

pusat dalam hal penentuan program yang akan dilaksanakan. Seperti diketahui

bahwa program PKBL yang dilaksanakan hanya 2 (dua) Program saja di tahun

2013 ini. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku yang menyatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik


13/16


11

Negara turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golonganekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Menurut penulis, faktor-

faktor penghambat dalam pelaksanaan tidak hanya pada internal PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda, akan tetapi ada juga dari eksternal

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda yaitu, Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maupun

Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang

dimana peraturan tersebut tidak menyebutkan sanksi yang tegas terkait

pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena

itu, seharusnya Undang-undang yang lebih efektif untuk dijadikan sebagai acuan

yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,yang

dimana setiap penanam modal baik itu usaha perseorangan maupun badan usaha

berkewajiban sebagaimana dinyatakan pada pasal 15 huruf b Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu ”melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan” dan badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan pada pasal 15 huruf b tersebut

akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan bunyi pasal 34 ayat 1 Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.


14/16


12

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007 tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program

Bina Lingkungan maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara tidak memuat tentang mekanisme pengawasan terhadap

PKBL yang dilaksanakan oleh setiap BUMN, hal inilah yang menurut penulis juga

menjadi penyebab kurangnya optimalisasi pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan

oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda.

Penutup

Kesimpulan dari Pelaksanaan PKBL pada PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, Cabang Samarinda terhadap pemberdayaan dan pengembangan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum terlaksana dengan optimal sesuai

dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Nomor PER-


Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Praktik PKBL diharapkan mampu mewujudkan juga diharapkan untuk

mampu mewujudkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan (triple tracks) yang telah

dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu:

(1) pengurangan jumlah pengangguran (pro-job) (2) pengurangan jumlah

penduduk miskin (pro-poor) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-

growth). Diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang

Samarinda melaksanakan hanya 2 (dua) program dan melaksanakan nya pada

tahun 2013 dan program tersebut belum mengarah kepada pemberdayaan dan


15/16


13

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.Kemudianfaktor penghambat

dalam pelaksanaan PKBL pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang

Samarinda dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : (1) Tidak diberikan

kewenangan oleh pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pusat dalam hal

menentukan program yang akan dilaksanakan. (2) Sumber daya manusia yang

masih belum mendukung dalam hal melaksanakan segala jenis kegiatan yang

berkaitan dengan PKBL. (3) Koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini

pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Samarinda kurang

melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mentukan program PKBL

agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Kemudian juga faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tidak hanya pada

internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda, akan tetapi

juga pada eksternal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda,

berdasarkan penelitian penulis bahwa di dalam Undang-undang 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara maupun Peraturan Menteri Negara Nomor Per-


Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tidak memuat sanksi dan mekanisme

pengawasan pelaksanaan PKBL, seharusnya sanksi dan pengawasan merupakan

unsur terpenting yang wajib adanya di dalam suatu Undang-undang terkait

dengan PKBL untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan daripada PKBL itu sendiri.

maupun instansi pemerintahan agar kedepannya pelaksanaan PKBL dapat

terlaksana dengan optimal.


16/16


14

Daftar Pustaka

A. Buku

Anoraga, Panji&Djoko Sudantoko, 2002, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha

Kecil, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah , UPP

AMPYKPN, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan UsahaKecil dan Program Bina Lingkungan

Tinjauan Yuridis PKBL Di BNI

Documents

Transcript of Tinjauan Yuridis PKBL Di BNI